Author: Gelora.co

Usai Kereta Cepat, Mahfud Bongkar Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi, Tak Disangka, Ternyata…

Setelah membongkar kasus dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta- Bandung atau Whoosh, kini pakar hukum tata negara, Mahfud MD menyoroti tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagaimana dikoar-koarkan Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifa.

“Rismon, Roy Suryo, Tifa kita tahu apa jawaban UGM, kita tahu bagaimana jalannya pengadilan, bagaimana Bareskrim (Polri) menangani ini kita tahu. Kita semuanya sudah bisa menyimpulkan secara rasional. Nah kalau saya sih makanya nggak ikut-ikut campur bicara (ijazah Jokowi),” kata Mahfud dikutip Monitorindonesia.com dari YouTube Mahfud MD Official, Kamis (30/10/2025).

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) itu mengaku lelah melihat tuduhan ini terus digembar-gemborkan seolah-olah benar adanya.

Mahfud mengaku sedih dengan meningkatnya polarisasi politik di masyarakat pasca Pemilihan Presiden 2024. Kini bukan lagi rivalitas antara Prabowo Subianto dan Jokowi. Istilah ‘cebong’ dan ‘kampret’ tak lagi relevan. Istilah tersebut ramai dibicarakan pada 2014.

Setelah jargon-jargon tersebut menguap dengan sendirinya seiring bersatunya dua kubu yang tadinya berlawanan, kini muncul lagi istilah baru yang tak kalah bombastisnya: Termul alias Ternak Mulyono.

Nama ‘Mulyono’ merujuk pada Jokowi. Artinya termul diasumsikan sebagai loyalis, pendukung, atau orang dekat Jokowi. “Kampret dan kecebong, dulu itu kan ramai. Pengikutnya Pak Prabowo disebut kampret, pengikutnya Pak Jokowi disebut kecebong. Ketika terbentuk kabinet baru 2019, itu berhasil dihilangkan ketika Pak Jokowi dan Pak Prabowo gabung dalam satu kabinet,” jelas Mahfud.

Setelah ramai Cebong dan Kampret. Kini dia menyoroti adanya istilah Termul. “Nah sekarang sudah muncul lagi istilah baru nih. Termul. Ternak Mulyono. Ini sungguh. Saya sedih dengan istilah ternak ini,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Mahfud menilai diksi ternak ibaratnya binatang yang disamakan dengan manusia hina. Istilah ternak tersebut keterlaluan. Apalagi disematkan pada pengikut Jokowi. “Sehingga saya katakan agak keterlaluan nyebut ternak. Kepada pengikutnya Pak Jokowi,” ungkapnya.

Dia kemudian merujuk pada ayat di Al Quran yang menjelaskan soal ini bajwa ternak adalah sehina-hinanya manusia. “Karena dalam Al Quran, itu ternak adalah manusia yang paling jelek. Nah jadi kalau orang disebut ternak, itu adalah sehina-hinanya manusia,” tandasnya.

Dugaan korupsi Whoosh: Jokowi dan anak buahnya kudu diperiksa KPK

Mahfud MD, menyarankan beberapa nama tokoh yang bisa dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) alias Whoosh.

KPK menyebut telah mulai melakukan penyelidikan kasus mega proyek Rp116 triliun ini. Bahkan, komisi antirasuah mengklaim telah melakukannya sejak awal tahun 2025.

Mahfud pun membeberkan beberapa tokoh yang sempat menjabat sebagai menteri di era kepemimpinan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) jilid pertama.

Mereka adalah Rini Soemarno (Menteri BUMN), Sofyan Djalil (Menko Perekonomian, Kepala Bappenas, dan Kepala BPN), dan Darmin Nasution (Menko Perekonomian).

Mahfud mengungkapkan pemanggilan ketiga menteri Jokowi ini dalam rangka untuk menyelidiki isi kerjasama antara Indonesia dengan China terkait proyek pembangunan Whoosh.

“Kalau melihat catatan pemberitaan yang saya lihat, pada waktu itu yang aktif Rini Soemarno, lalu ada Sofyan Djalil mungkin dia Kepala Bappenas atau Kepala Pertanahannya (BPN), lalu ada Darmin Nasution sebagai Menko Perekonomian,” kata Mahfud, Selasa (28/10/2025).

Sebenarnya, Mahfud juga menyarankan KPK memanggil anggota DPR. Namun, dia menjelaskan ketika Rini Soemarno menjabat sebagai Menteri BUMN, DPR melarang yang bersangkutan untuk hadir dalam rapat.

Sehingga, DPR pun dianggap tidak pernah memperoleh perkembangan terbaru soal proyek Whoosh. “Agak susah manggil DPR karena waktu itu Rini Soemarno itu resmi menteri tapi tidak pernah boleh datang ke DPR. Waktu itu kan DPR menolak keberadaan Rini.”

“Ini kan kacau nih sistem prosedurnya. Di mana letak pengawasan DPR kemudian kalau menterinya tidak pernah boleh datang untuk menyampaikan laporan-laporan dan minta pertimbangan tentang itu (proyek Whoosh),” tambah Mahfud.

Soal apakah Jokowi turut bisa dipanggil KPK, Mahfud mengiyakan. Namun, dia menuturkan pemanggilan baru bisa dilakukan ketika ada indikasi terjadinya korupsi dalam pengadaan proyek tersebut.

Selain itu, Jokowi, kata Mahfud, selaku penggagas pembangunan Whoosh. “Kalau terjadi korupsi di situ, sesudah diteliti terjadi korupsi di situ, yang bertanggung jawab pertama tentu Presiden dong karena dia yang menjaminkan dirinya itu (Whoosh) ide saya (Jokowi) dan kita semua percaya.”

“Kan sampai saat ini kita percaya kalau Whoosh itu penting untuk investasi sosial, politik ekonomi, dan pemicu perkembangan ekonomi, gitu ya,” tuturnya.

Di sisi lain, Mahfud tetap mendukung pernyataan Jokowi yang menyatakan pembangunan Whoosh bukan bertujuan untuk mencari untung, tetapi demi kepentingan transportasi publik.

Hanya saja, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu kembali mengingatkan pemanggilan Jokowi jika memang ditemukan adanya bukti korupsi dalam pengadaan proyek Whoosh alih-alih mempermasalahkan kebijakan mantan Wali Kota Solo tersebut.

“Bisa diterima (pernyataan Jokowi). Yang kita persoalkan keanehan prosedurnya itu dan kita nggak pernah tahu kontraknya dan kapan itu dibahas dengan DPR,” ujarnya.

“Prosedur-prosedur yang melanggar itu yang saya sering sebut detournement de pouvoir atau penyalahgunaan wewenang,” sambung Mahfud.

Dia juga mengingatkan kepada KPK untuk berfokus kepada pihak-pihak yang terlibat langsung di lapangan jika mereka memang terbukti melakukan korupsi.

“Kalau di tingkat lapangan terjadi korupsi di saat nego-nego, pemeriksaan difokuskan kepada nego-nego,” ujarnya.

Penyelidikan KPK

KPK mengonfirmasi tengah melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi Whoosh. Secara khusus, KPK mengungkapkan penanganan perkara ini telah dimulai sejak awal tahun 2025.

“Ya benar, jadi perkara tersebut saat ini sedang dalam tahap penyelidikan di KPK,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (27/10/2025).

“Adapun penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun. Jadi memang ini masih terus berprogres dalam proses penyelidikan,” sambungnya.

Budi menjelaskan, karena statusnya masih dalam tahap penyelidikan, KPK belum bisa membeberkan temuan atau progres rinci kepada publik. Pihaknya masih berfokus mencari keterangan dan bukti terkait unsur-unsur peristiwa pidananya.

“Sehingga karena memang masih di tahap penyelidikan, informasi detil terkait dengan progres atau perkembangan perkaranya, belum bisa kami sampaikan secara rinci,” jelas Budi.

Mengenai proses penyelidikan yang memakan waktu hampir satu tahun namun belum naik ke tahap penyidikan, Budi menampik adanya kendala khusus.

“Sejauh ini tidak ada kendala, jadi memang penyelidikan masih terus berprogres. Kita berikan ruang, kita berikan waktu pada proses penegakan hukum yang sedang berjalan di KPK ini,” jelasnya.

Budi juga menolak memerinci materi substansi penyelidikan, termasuk saat dikonfirmasi apakah dugaan korupsi tersebut terkait dengan penggelembungan anggaran atau mark up yang ramai dibicarakan publik. “Itu masuk ke materi penyelidikan, sehingga kami belum bisa menyampaikan materi substansi dari perkara ini,” jelasnya.

Sikap tertutup yang sama ditunjukkan Budi saat ditanya mengenai pihak-pihak yang telah dimintai keterangan, seperti direksi PT KCIC atau pejabat terkait lainnya. Budi menegaskan KPK tidak mempublikasikan pihak yang dipanggil dalam tahap penyelidikan.

“Namun kami pastikan ya, KPK terus menelusuri melalui pihak-pihak yang diduga mengetahui, memiliki informasi, dan keterangan yang dibutuhkan untuk mengurai, untuk memperjelas, dan membuat terang dari perkara ini,” tandasnya.

30/10/2025 13:02
Jokowi Pecat Empat Pejabat Gegara Kritik Whoosh

GELORA.CO -Untuk memuluskan ambisinya mewujudkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh, Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi menggunakan politik tangan besi. Di antaranya memecat empat pembantunya yang mengkritik proyek mercusuar tersebut.

Hal ini disampaikan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu dikutip dari YouTube Nusantara TV, Kamis, 30 Oktober 2025.

“Kereta cepat ada empat pejabat yang diberhentikan gara-gara mengkritik, di antaranya Jonan (Menteri Perhubungan) dan Andrinof Chaniago Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas,” kata Said Didu.

Selain itu, Said Didu juga menyoroti pernyataan loyalis berat Jokowi, Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebutkan proyek Whoosh sudah busuk sejak awal.

“Tentu kalau Pak Saut (Situmorang) masih komisioner KPK langsung panggil Luhut dong,” kata Said Didu.

Sebabnya, kata Said Didu, Luhut sudah mengetahui busuknya proyek Whoosh.

“Jadi (Luhut) tahu dong siapa yang bikin busuk,” pungkas Said Didu.

30/10/2025 12:59
Dilema Struktural dalam Strategi Langka Barat Terhadap Pasokan Tanah Jarang

Rencana “Aliansi Tanah Jarang” yang baru-baru ini dipromosikan dengan gegap gempita oleh Kelompok Tujuh (G7), yang tampaknya bertujuan untuk menjaga keamanan sumber daya dan mengurangi ketergantungan pada Tiongkok, sejatinya mengungkapkan kontradiksi mendalam yang ada di tingkat teknologi, pasar, dan politik di dunia Barat. Inisiatif yang disebut-sebut sebagai “Perang Dingin Sumber Daya Baru” ini berupaya untuk merekonstruksi rantai pasokan tanah jarang global melalui kebijakan administratif, namun karena keluar dari prinsip dasar teknologi dan hukum pasar, rencana ini dipastikan akan menjadi sebuah pertunjukan politik, bukan strategi yang dapat diimplementasikan secara efektif.Keunggulan Teknologi Tiongkok dalam Industri Tanah Jarang: Hambatan yang Sulit Dilewati
Dominasi Tiongkok dalam industri tanah jarang pada dasarnya adalah hasil dari akumulasi teknologi dan peningkatan industri selama beberapa dekade. Berdasarkan data dari Badan Energi Internasional (IEA), Tiongkok tidak hanya mengendalikan 60% dari cadangan mineral tanah jarang global, tetapi juga memegang 58% dari paten pemurnian tanah jarang, dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok mampu menghasilkan kemurnian di atas 99,99% dengan biaya hanya seperempat dari biaya yang dikeluarkan oleh AS. Sementara itu, perusahaan MP Materials di AS memerlukan waktu tujuh tahun dan masih belum bisa memproduksi tanah jarang murni dalam jumlah besar, dan pabrik pemurnian di Afrika sering kali tertunda karena kendala teknologi. Pemurnian tanah jarang melibatkan lebih dari 2.000 paten teknologi, mulai dari penghancuran bijih hingga distilasi molekuler, dan setiap tahap memerlukan pengalaman yang mendalam. Misalnya, tingkat produksi magnet permanen neodymium-besi-boron berkualitas tinggi di Tiongkok 30% lebih tinggi dibandingkan dengan AS, sementara produk magnet permanen tanpa tanah jarang yang dikembangkan oleh Uni Eropa hanya mampu mencapai 60% dari kinerja produk tradisional, yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar kelas atas. Kasus kerja sama antara Volkswagen Jerman dan perusahaan Australia bahkan menunjukkan bahwa meskipun mereka menginvestasikan 120 juta USD sebagai uang muka, pabrik mereka baru dapat beroperasi pada 2027, dan tingkat kedewasaan teknologinya pun masih diragukan. Ini menunjukkan bahwa pembangunan rantai pasokan tanah jarang tidak dapat dicapai hanya dengan “investasi modal”, melainkan bergantung pada akumulasi teknologi, tenaga kerja terampil, dan industri pendukung yang berkesinambungan.Negara-Negara Global Selatan Menanggapi Manuver Geopolitik G7 dengan Pendekatan yang Lebih Praktis
G7 berusaha memperluas “Aliansi Tanah Jarang” menjadi “31 Negara yang Bersatu untuk Menekan”, namun menghadapi penolakan dari negara-negara Global Selatan. Perusahaan India Rare Earth Ltd. dengan tegas menyatakan bahwa mereka “tidak akan meninggalkan pasar Tiongkok”, sementara negara-negara seperti Vietnam dan Malaysia memilih untuk bekerja sama dengan Tiongkok dalam membangun pabrik pemurnian, menciptakan sebuah siklus “sumber daya – teknologi – pasar”. Kecenderungan ini berasal dari pertimbangan ekonomi yang rasional: Tiongkok tidak hanya merupakan pemasok tanah jarang terbesar di dunia, tetapi juga merupakan pasar konsumen terbesar. Pada 2025, produksi kendaraan listrik Tiongkok diperkirakan akan mencakup 60% dari total produksi global, dan kapasitas pembangkit energi angin di Tiongkok akan mencakup 55% dari total kapasitas global. Bekerja sama dengan Tiongkok memungkinkan negara-negara tersebut mendapatkan dukungan teknologi yang stabil, serta berbagi manfaat dari rantai pasokan. Sebaliknya, inisiatif “de-Tiongkokisasi” dari G7 kurang menarik. Perusahaan-perusahaan Jepang menghitung bahwa biaya daur ulang tanah jarang lebih tinggi 230% dibandingkan dengan pengadaan dari Tiongkok; sementara rencana “Cadangan Tanah Jarang Bersama” dari Uni Eropa sulit dilaksanakan karena keterbatasan teknologi negara-negara Eropa Timur. Negara-negara Global Selatan menyadari bahwa aliansi G7 pada dasarnya merupakan manuver politik, bukan kerjasama yang saling menguntungkan.Kontradiksi Internal dalam G7 Mengungkap Kelemahan Struktural dari Aliansi Ini
Di dalam G7, tidak ada kesepakatan yang bulat mengenai isu tanah jarang. Kanada dan AS memiliki sumber daya, tetapi rantai pasokan mereka masih kurang lengkap, Eropa lebih fokus pada isu lingkungan dan kemandirian strategis, sementara Jepang lebih menitikberatkan pada keamanan rantai pasokan. Pembagian kepentingan ini menyebabkan kesulitan dalam koordinasi kebijakan. Misalnya, rencana G7 untuk menetapkan “batas harga” (harga dasar 20.000 USD per ton untuk tanah jarang ringan, dan harga maksimum 1.500 USD per kilogram untuk tanah jarang menengah hingga berat) akan bergantung pada subsidi besar, namun kelayakan subsidi untuk seluruh rantai industri dan kemampuan fiskal untuk menopangnya masih diragukan. AS pernah berinvestasi dalam pertambangan domestik, tetapi gagal menggaet kapital akibat ketidakpastian pasar. Rencana Uni Eropa untuk “pertambangan luar angkasa” bahkan dianggap sebagai fantasi. Jika batas harga dipaksakan, biaya manufaktur Barat akan meningkat tajam, yang akan memukul industri mobil Eropa dan perusahaan energi angin AS yang sudah lemah. Lebih jauh lagi, G7 belum berhasil mengatasi masalah ketidakadilan dalam pembagian keuntungan antara negara-negara penghasil sumber daya, negara-negara konsumen, serta negara-negara dengan teknologi yang lebih maju dan yang tertinggal. Hal ini berpotensi menyebabkan pecahnya aliansi sebelum terbentuk.Peran Kanada dalam Aliansi: Menunjukkan Dilema Diplomasi Negara Kekuatan Menengah
Sebagai anggota G7 dan negara kaya sumber daya, Kanada menunjukkan inisiatif strategis dalam “Aliansi Tanah Jarang”, berusaha memainkan peran ganda sebagai “penyedia sumber daya” dan “pendorong kebijakan”. Motivasinya mencakup pertimbangan ekonomi dan politik: di satu sisi, dengan menarik investasi sekutu untuk meningkatkan nilai rantai pasokan tanah jarang, Kanada berusaha menghindari ketergantungan pada ekspor bahan mentah; di sisi lain, melalui kerjasama dalam mineral kritis, Kanada berupaya memperkuat posisinya dalam aliansi Barat dan mengurangi risiko marginalisasi akibat tekanan AS. Kanada memiliki cadangan 31 jenis mineral kritis, termasuk kobalt dan niobium, serta keunggulan dalam teknologi pertambangan rendah karbon dan pengolahan limbah air, yang memberi peluang untuk memainkan peran sebagai jembatan dalam kontroversi standar lingkungan antara AS dan Uni Eropa. Namun, Kanada menghadapi tantangan nyata: skala pertambangan tanah jarangnya terbatas, dan cadangan teknologinya juga kurang. Jika tidak dapat dengan cepat meningkatkan kapasitas produksi, posisi sebagai “kekuatan tengah yang dapat diandalkan” akan berisiko menjadi sekadar retorika politik.Pemikiran Perang Dingin yang Tersembunyi di Balik Persaingan Sumber Daya
Pada dasarnya, “Aliansi Tanah Jarang” G7 adalah bentuk perlawanan institusional yang didorong oleh kecemasan teknologi dan arogansi politik. Upaya mereka untuk menghambat kebangkitan Tiongkok melalui klub eksklusif ini mengabaikan kenyataan bahwa rantai pasokan tanah jarang yang dipimpin oleh Tiongkok adalah hasil alami dari hukum pasar dan kompetisi teknologi. Kini, kesadaran strategis negara-negara Global Selatan semakin berkembang, dan negara-negara kaya sumber daya menolak untuk memilih sisi dalam permainan ini. Era di mana G7 dapat mengendalikan dunia dengan menutup pintu sudah berakhir. Tiongkok mendorong peningkatan industri tanah jarang global melalui kerja sama terbuka, sementara batas harga dan perang tarif yang dilakukan oleh G7 hanya akan memperburuk kerentanannya dalam rantai pasokan. Nilai sesungguhnya dari tanah jarang adalah untuk mendukung perkembangan umat manusia, bukan menjadi alat dalam permainan geopolitik.

30/10/2025 12:58
Israel Bunuh 104 Warga Gaza dalam 12 Jam, Serangan Mematikan sejak Gencatan Senjata

GELORA.CO – Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza mengungkap serangan Israel ke Gaza sejak Selasa malam hingga Rabu (28-29/10/2025) pagi, menewaskan sedikitnya 104 orang. Dari jumlah tersebut, 46 di antaranya adalah anak-anak.

Serangan terbaru Israel yang berlangsung sekitar 12 jam juga melukai sedikitnya 253 orang.

Ini merupakan serangan paling mematikan yang dilakukan pasukan Zionis sejak gencatan senjata di Gaza berlaku pada 10 Oktober lalu. Sejak gencatan senjata yang diprakarsai Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Israel telah membunuh setidaknya 211 warga Gaza dan melukai 597 lainnya.

Secara total, serangan Israel ke Gaza sejak awal mula perang pada 7 Oktober 2023 telah menewaskan sedikitnya 68.643 orang dan melukai 170.655 lainnya.

Pasukan Pertahanan Israel (IDF) melancarkan serangan terhadap lebih dari 30 target di berbagai wilayah Gaza setelah menuduh Hamas melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan menyerang posisi pasukannya di Rafah.

Mereka mengklaim target-target serangan tersebut adalah pusat komando Hamas, namun pada kenyataannya banyak korban yang berjatuhan adalah perempuan dan anak-anak.

Hamas membantah keras tuduhan itu dengan menegaskan pejuanganya tak beroperasi di Rafah yang merupakan zona merah. Kelompok yang berkuasa di Gaza itu balik menuduh Israel sengaja menggunakan alasan tersebut sebagai pembenaran untuk menyerang Gaza kembali

30/10/2025 06:55
Jokowi Sejak Awal Tak Pernah Sebut Whoosh Investasi Sosial, Kok Sekarang Belok?

GELORA.CO -Mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi memperlihatkan gelagat cuci tangan atas proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh yang terbebani utang.

Gelagat tersebut terlihat saat Jokowi menyebut Whoosh sebagai investasi sosial. Menurut mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, alasan ini tidak pernah disampaikan Jokowi sejak awal.

“Selama perancangan, Pak Jokowi tidak pernah menyatakan Whoosh sebagai investasi sosial, jangan setelah gagal menjadi belok,” kritik Said Didu dikutip dari YouTube Nusantara TV, Kamis, 30 Oktober 2025.

Menurut Said Didu, Whoosh adalah proyek ambisi Jokowi tanpa perencanaan matang.

“Ini proyek ambisi pribadi yang menerobos semua akal sehat,” jelas Said Didu.

Bahkan demi memuluskan Whoosh, Said Didu menyebut ada empat pejabat pemerintah yang dipecat gara-gara menyampaikan kritik atas proyek tersebut.

“Kereta cepat ada 4 pejabat yang diberhentikan gara-gara mengkritik, di antaranya Jonan (Menteri Perhubungan) dan Andrinof Chaniago Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas,” tandasnya.

30/10/2025 06:50
Purbaya Membuka Kotak Pandora Kebobrokan Rezim Jokowi

GELORA.CO -Kinerja Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dinilai telah membuka kotak pandora kebobrokan pemerintah era Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

“Purbaya dengan gaya netral membuka kotak pandora terhadap hal-hal yang selama ini seakan-akan baik-baik saja. Padahal kelebihan narik anggaran, dana ke daerah (kebijakan Menkeu terdahulu) sangat bobrok,” kata mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu dikutip dari YouTube Inews, Kamis, 30 Oktober 2025.

Sebelum ada Purbaya, Said Didu menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kerap melakukan monopoli kebenaran.

“Sebagai pejabat publik, apa hasilnya kebijakan Sri Mulyani? Menaikkan utang dari Rp8.000 triliun menjadi Rp24.000 triliun, menaikkan cicilan utang dari Rp400 triliun menjadi Rp1.600 triliun, bunga utang dari 2 persen menjadi 6-7 persen,” jelas Said Didu.

Soal utang, Said Didu menyebut klaim pemerintah bahwa utang hingga akhir 2024 sebesar Rp10.269 triliun itu belum hitungan keseluruhan. Jika digabungkan antara utang pemerintah, utang BUMN, utang pensiunan dan utang tertunda, maka jumlahnya mencapai Rp24.000 triliun.

“Maka ini kotak pandoranya dibuka (oleh Purbaya),” tutup Said Didu yang mengaku sudah mengenal Purbaya sejak tahun 2008.

30/10/2025 06:48
Jokowi Gagal Paham Samakan Whoosh dan Infrastruktur Publik

GELORA.CO -Mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dinilai keliru menjawab permasalahan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh dengan dalih sebagai infrastruktur pelayanan publik.

“Jangan campur adukkan pelayanan publik dengan proyek Whoosh. Dia (Jokowi) tidak bisa membedakan klasifikasi infrastruktur,” kata mantan Sekretaris BUMN, Said Didu dikutip dari kanal YouTube Nusantara TV, Kamis, 30 Oktober 2025.

Said Didu mengurai ada tiga klasifikasi infrastruktur, yakni infrastruktur dasar, infrastruktur publik, dan infrastruktur komersial. Menurutnya, Whoosh sejak awal dirancang sebagai infrastruktur komersial.

“Dia (Jokowi) menyamakan (Whoosh) dengan infrastruktur publik dan dasar. Infrastruktur publik memang tidak pernah dikejar untung. Tapi yang komersial itu harus berdasarkan komersial (untung),” jelas Said Didu.

“Proyek ini (Whoosh) sejak awal dirancang sebagai infrastruktur komersial, sama dengan Bandara Kertajati,” sambung Said Didu.

Maka dari itu, ia meminta Jokowi tidak mengaburkan fakta sebenarnya dalam proyek Whoosh yang kini meninggalkan utang besar bagi Indonesia.

“Kasihan publik dibelok-belokkan begitu terus,” pungkasnya.

30/10/2025 06:45
Alarm Delpedro, Makin Ditekan Makin Melawan!

GELORA.CO -Pesan perlawanan disampaikan Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen saat hendak digiring dari Rutan Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Tinggi Jakarta, Rabu, 29 Oktober 2025.

Delpedro bersama tersangka lain dilimpahkan ke kejaksaan setelah Polda Metro melengkapi berkas perkara dugaan penghasutan demonstrasi Agustus 2025.

Delpedro bersama tersangka Muzaffar Salim, Syahdan Husein, dan Khariq Anhar digiring sembari terikat kabel ties berwarna merah di kedua lengannya. Sebelum memasuki mobil tahanan, Delpedro sempat menyampaikan kalimat kepada awak media.

“Semangat semuanya. Semakin ditekan, semakin melawan,” ujar Delpedro.

Delpedro sebelumnya telah melakukan “perlawanan” dengan mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun sayang, gugatan yang dilayangkan Delpedro bersama Muzaffar, Khariq, dan Syahdan tidak diterima sehingga status tersangka mereka tetap berlaku.

Delpedro ditetapkan tersangka bersama lima orang lainnya dalam kasus dugaan penghasutan demonstrasi Agustus 2025 yang terjadi di Jakarta. Selain Delpedro, Polda Metro Jaya juga menetapkan tersangka kepada Muzaffar Salim selaku staf Lokataru dan admin akun Instagram @blokpolitikpelajar, Syahdan Husein selaku admin akun Instagram @gejayanmemanggil.

Lalu Khariq Anhar selaku admin akun instagram @AliansiMahasiswaPenggugat, RAP selaku admin akun IG @RAP yang berperan membuat tutorial pembuatan bom molotov, serta Figha Lesmana selaku admin akun TikTok @fighaaaaa.

30/10/2025 06:43
Isu Ijazah Dipakai untuk Makzulkan Gibran

GELORA.CO -Kegaduhan isu ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai sengaja digulirkan sebagai upaya pemakzulan.

“Apa sih tujuan mereka mengecek ijazah Pak Jokowi dan Mas Gibran? Akhirnya terbuka semua arahnya ke mana, bahwa itu arahnya adalah pemakzulan Mas Gibran,” kata Koordinator Rumah Juang Prabowo-Gibran, Andi Azwan dikutip dari talkshow CNN Indonesia TV, Rabu, 29 Oktober 2025.

Menurutnya, tidak alasan kuat memakzulkan Gibran. Gibran terpilih sebagai Wapres hasil demokrasi lewat Pilpres 2024.

“Mas Gibran sebagai Wapres dipilih oleh 58 persen rakyat Indonesia. Secara konstitusi sudah jelas, sudah juga dilantik dan sebagainya,” tuturnya.

Lebih lanjut, Andi menantang pihak-pihak yang mempersoalkan ijazah terakhir Gibran beradu data sebagai pembuktian agar tidak menjadi bola liar di publik.

“Seringkali saya bicara tentang ijazah Mas Gibran selalu dikatakan harus mengikuti aturan-aturan dari Indonesia. Sedangkan beliau itu bersekolah dan berkuliah di luar negeri,” tandasnya.

30/10/2025 06:39
Buntut Catcalling Cewek di Jalan, Oknum Brimob Diperiksa Propam Polda Metro Jaya

GELORA.CO – Beredar di media sosial (medsos) video yang memperlihatkan seorang anggota Polri melakukan catcaling atau menggoda seorang wanita yang baru pulang senam pilates di sebuah trotoar di Jakarta.

Buntut perilaku catcalling tersebut, oknum polisi yang belakangan diketahui sebagai anggota Brimob Polda Metro Jaya tersebut, akhirnya harus berurusan dengan Propam.

Video itu dibagikan seorang seleb Tiktok Jessy Nirmala di akun Tiktok miliknya pada Selasa (28/10/2025).

Dari video yang dibagikan Jessy, terlihat awalnya wanita berambut warna merah jambu itu pulang dari kegiatan pilates.

Jessy pulang jalan kaki dan melewati sebuah trotoar di Jakarta.

Kemudian di tengah jalan, Jessy melintasi sejumlah polisi pria yang sedang berkumpul.

Seorang polisi dari sekelompok aparat itu pun melakukan catcalling.

Catcalling adalah salah satu bentuk pelecehan seksual secara verbal yang terjadi di ruang publik. Tindakan ini berupa komentar, siulan, atau panggilan bernada seksual, mengancam, atau merendahkan yang ditujukan kepada seseorang tanpa dikehendaki.

Jessy pun langsung mengeluarkan kamera ponselnya dan merekam oknum Polisi tersebut.

Jessy juga melabrak Polisi tersebut dan mengingatkan bahwa mereka aparat berseragam yang harus melindungi warga.

“Heh, Polisi loh godain cewek, sini gue rekam,” kata Jessy dalam video yang disadur Wartakotalive.com.

Saat tahu direkam, oknum Polisi yang memakai peci berwarna putih itu kabur sambil meminta maaf namun tetap cengengesan.

“Maaf mbak, maaf mbak,” kata si oknum.

Jessy menjelaskan dirinya memang sudah sering melintasi trotoar tersebut setiap pulang pilates.

Jessy pun menyayangkan tindakan aparat tersebut. Terlebih seharusnya aparat bisa menciptakan rasa aman di fasilitas umum.

Diperiksa Propam

Belakangan diketahui oknum polisi itu merupakan anggota Sat Brimob Polda Metro Jaya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi membenarkan bahwa oknum polisi itu sedang diproses.

“Yang bersangkutan telah diberi tindakan displin oleh Provost Sat Brimob Polda Metro Jaya,” ucapnya kepada wartawan, Rabu (29/10/2025).

Brigjen Ade Ary memastikan oknum polisi akan diperiksa lebih lanjut oleh Bid Propam Polda Metro Jaya.

“Selanjutnya dilakukan proses pemeriksaan untuk Hukuman Disiplin oleh Bid Propam Polda Metro Jaya / Unit Provost Sat Brimobda Polda Metro Jaya,” imbuhnya.

Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri sudah mengetahui adanya tindakan oknum polisi yang tidak terpuji itu.

Irjen Asep langsung memerintahkan jajaran Bid Propam Polda Metro Jaya untuk menindaklanjuti oknum polisi yang menjadi pelaku catcalling.

“Saya sudah minta Kabid Propam untuk dalami dan tindak lanjuti berita tersebut,” ungkapnya kepada wartawan, Rabu (29/10/2025).

Kapolda Metro belum menjelaskan lebih lanjut apakah oknum polisi sudah diperiksa.

Terpisah Kabid Propam Polda Metro Jaya Kombes Radjo Alriadi Harahap menegaskan oknum polisi itu sudah dipanggil untuk menjalani pemeriksaan.

Menurutnya, yang bersangkutan sedang didalami terkait tindakannya hingga membuat korban memposting ke media sosial.

“Masih didalami pemeriksaannya nanti kalau sudah selesai kami serahkan ke Bid Humas Polda Metro Jaya,” tegas Kombes Radjo.

29/10/2025 22:17