Author: Gelora.co

Komisi VI DPR Persilakan Penegak Hukum Usut Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

GELORA.CO -Komisi VI DPR RI merespons dugaan mark up (penggelembungan biaya) pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh), yang kini diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron, menyatakan bahwa jika memang ada *mark up*, hal itu telah melanggar akuntabilitas keuangan negara atau korporasi.

Ia menegaskan, meskipun Whoosh dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dengan skema business to business proyek ini tetap dapat diperiksa oleh penegak hukum (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dasar hukumnya adalah mayoritas (60 persen) saham KCIC dimiliki oleh konsorsium BUMN (PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia) yang dipimpin oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Proyek Whoosh, yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) sejak 2016 dan telah beroperasi sejak Oktober 2023, memiliki nilai investasi total 7,27 miliar Dolar AS (sekitar Rp118,37 triliun), termasuk cost overrun atau pembengkakan biaya sebesar 1,2 miliar Dolar AS.

Kejanggalan biaya pembangunan Whoosh disebut banyak pihak sebagai indikasi korupsi. Antara lain disebutkan Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan.

“Dalam hal ini, China hanya menghabiskan sebesar 17 hingga 30 juta Dolar AS per km. Sedangkan Indonesia harus menghabiskan 41,96 juta Dolar AS per km,” kata Anthony.

Sedangkan kereta cepat Shanghai-Hangzhou sepanjang 154 km dengan kecepatan maksimum 350 km hanya menghabiskan biaya pembangunan sebesar 22,93 juta Dolar per km. Artinya, ujar Anthony, biaya Proyek KCJB lebih mahal sekitar 19 juta Dolar AS per km dibandingkan Proyek Shanghai-Hangzhou tersebut, atau kemahalan sekitar 2,7 miliar Dolar AS.

“Patut diduga, nilai Proyek KCJB yang sangat tinggi tersebut karena penggelembungan, alias markup,” tegas Anthony.

Selain itu, KCIC mengalami kesulitan finansial. PT PSBI (konsorsium BUMN pemegang saham mayoritas) mencatatkan kerugian hingga Rp4,195 triliun pada tahun 2024 dan berlanjut merugi Rp1,625 triliun pada semester I-2025, akibat beratnya beban utang, bunga ke Tiongkok, dan biaya operasional tinggi.

KPK telah memulai penyelidikan terhadap dugaan korupsi proyek Whoosh ini sejak awal tahun 2025

31/10/2025 13:39
Ternyata Kasus yang Menimpa Wawalkot Erwin Sudah Diselidiki Sejak 3 Bulan Lalu

GELORA.CO -Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung rupanya telah menyelidiki dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan Pemkot Bandung tahun 2025 sejak tiga bulan lalu.

Setelah itu, status kasus ini pun meningkat dari penyelidikan ke penyidikan dengan memeriksa Wakil Wali Kota Bandung Erwin sebagai saksi pada Kamis, 30 Oktober 2025. Ada beberapa dokumen dan alat elektronik dari sejumlah saksi yang juga sudah disita oleh penyelidik.

“lidiknya ya, kita main sudah cukup lama. Sudah hampir 3 bulan kita main ini penyelidikan ya, seperti itu,” kata Kepala Kejari Kota Bandung, Irfan Wibowo kepada wartawan di Jakarta, Kamis malam 30 Oktober 2025.

Penyidikan kasus diduga kuat terkait penyalahgunaan wewenang di sektor barang dan jasa.

“Modusnya adalah penindakan dalam bentuk pencegahan. Seperti itu sih. Ini terkait dengan penindakan terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan. Seperti itu sedang didalami,” kata Irfan.

Selain Erwin, penyidik juga akan memeriksa pihak PNS dan swasta untuk mencari barang bukti.

“Kami sangat optimis. Pekerjaannya segera selesai, dan kami limpahkan segera ke pengadilan. Kami yakin itu seperti itu,” kata Irfan.

Kejari sebelumnya telah memeriksa Erwin sebagai saksi selama 7 jam dari pukul 09.30 WIB sampai pukul 16.30 WIB.

Erwin diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan pada Pemkot Bandung tahun 2025 berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor Print 4215/M.2.10/FB.2/10/2025 tanggal 27 Oktober tahun 2025.

31/10/2025 13:35
Ray Rangkuti: Prabowo akan Tinggalkan Gibran di Pilpres 2029

Ray Rangkuti: Prabowo akan Tinggalkan Gibran di Pilpres 2029

31/10/2025 09:13
Hash power is a gold mine! Join 8HoursMining and let cloud mining help you earn $7,179 a day.

In the digital currency era, computing power is wealth. The 8HoursMining cloud mining platform makes mining easier and more efficient than ever before, requiring no complex equipment or technical skills. Users simply register an account to rent cloud computing power and participate in global mining pools in real time. With advanced algorithm optimization and stable server support, you have the opportunity to earn high returns every day, easily realizing a potential daily profit of $7,179. The platform provides transparent earnings records and an intelligent management system, allowing investors to monitor their assets at all times. 8HoursMining is committed to creating a safe, efficient, and convenient digital currency mining experience for every user, truly transforming computing power into substantial wealth.

Great Sign-Up Bonus: New users receive an $18 bonus upon registration, and an additional $0.72 for daily check-ins, making it easy to earn your first profit!

Zero barriers to entry, no burdens: No need to purchase expensive mining machines, worry about electricity bills, or maintain maintenance costs. Simply register and start mining instantly, earning stable returns effortlessly.

Multiple Cryptocurrency Payments Supported: The platform supports deposits and withdrawals in a wide range of mainstream cryptocurrencies, including BTC, ETH, USDT-ERC20, LTC, BCH, USDT-TRC20, SOL, DOGE, XRP, and more, offering convenient and flexible options. Daily Automatic Settlement, Transparency and Publicity: The platform automatically settles mining profits daily, and all data is transparent and publicly available, allowing you to monitor your earnings at any time.

Secure and Reliable Platform: Utilizing advanced data protection technology, your assets are secure and you can invest with confidence.

Powerful Affiliate Program, High Rewards: By referring friends, users can earn referral rewards of up to 3% + 2% and have the opportunity to win up to $50,000 in monthly bonuses, making it easy to earn additional income.

How to Quickly Start Your 8HOURSMining Cloud Mining Journey:
① Create an Account and Easily Sign Up: Simply visit the 8HOURSMining official website, quickly register and log in with a valid email address, and receive instant rewards to start earning cryptocurrency!

② Choose a Dedicated Mining Contract to Secure High Returns: The platform offers a variety of high-performance, high-return cloud computing contracts, each with varying hashrates and periods. You can freely choose the one that best suits your needs to maximize your returns.

New UserContract PriceContract Reriod
Fixed Return

Experience
Contract$100
2days$100+$6
Antminer S17 pro$600 6days
$600+$48.6
Whatsminer M30S$1,500 12days
$1500+$252
AvalonMiner A1246$3,500 16days
$3500+$812
Antminer S19j Pro$6,000 20days
$6000+$1800
Antminer S19K Pro$9,700 27days
$9700+$4190.4

After purchasing your contract, instantly activate your cloud computing power and start mining efficiently!

Once you purchase your contract, the system will quickly activate your cloud computing power, automatically entering efficient mining mode. Daily profits will be settled and automatically credited to your account in real time. You can monitor your mining progress at any time through the platform app, view contract details, and record your earnings, ensuring you are in control of every step of the process with complete transparency, security, and control.

8HOURSMining Summary:
As the global crypto market gradually returns to rationality, stable, low-risk, and intelligent investment methods are becoming mainstream. As a leading cloud mining platform, 8HOURSMining is completely overturning traditional speculation models, shifting the growth of crypto assets from simple price speculation to intelligent production. This not only breaks down technical and financial barriers, but also leads global investors into a new era of sustainable and stable crypto wealth growth. Choosing 8HOURSMining will usher in a new era of stable, efficient, and transparent wealth growth, allowing you to easily achieve financial freedom!

Official Website: https://www.hoursmining.com
Contact Email: info@hoursmining.com

31/10/2025 07:47
Raja Charles Cabut Seluruh Gelar dan Usir Adiknya dari Istana Buckingham

GELORA.CO -Raja Charles III akhirnya mengambil langkah paling tegas terhadap adiknya, Pangeran Andrew, dengan mencabut seluruh gelar kerajaan dan memintanya meninggalkan kediaman resmi keluarga. Keputusan dramatis ini diambil setelah meningkatnya tekanan publik terkait hubungan Andrew dengan pelaku kejahatan seksual terkenal, Jeffrey Epstein.

Dalam pernyataan resmi Istana Buckingham pada Kamis, 30 Oktober 2025, disebutkan bahwa raja telah “memulai proses formal untuk mencabut Gaya, Gelar, dan Kehormatan Pangeran Andrew.” Setelah keputusan ini, ia tak lagi disebut “Pangeran Andrew”, melainkan hanya Andrew Mountbatten-Windsor, dan harus pindah dari Royal Lodge ke tempat tinggal pribadi.

Langkah ini hampir belum pernah terjadi dalam sejarah modern Kerajaan Inggris. Terakhir kali seorang bangsawan kehilangan gelarnya terjadi pada 1919, ketika Pangeran Ernest Augustus dicabut statusnya karena berpihak pada Jerman di masa Perang Dunia I.

Tekanan terhadap raja meningkat setelah Andrew menyerahkan gelar Adipati York awal bulan ini, menyusul terbitnya memoar anumerta Virginia Roberts Giuffre, korban Epstein yang menuduh Andrew melakukan pelecehan seksual. Publik menilai kerajaan terlalu lama diam menghadapi skandal ini.

Raja Charles menilai hukuman ini perlu untuk menunjukkan sikap tegas terhadap kesalahan serius adiknya. “Kecaman ini dianggap perlu, meskipun ia terus membantah tuduhan terhadapnya,” kata pihak istana, dikutip dari Reuters.

“Yang Mulia ingin menegaskan simpati mendalam kepada para korban dan penyintas pelecehan.”

Andrew yang kini berusia 65 tahun, sebelumnya mundur dari tugas kerajaan setelah wawancaranya dengan BBC pada 2019 gagal meyakinkan publik. Ia juga membayar jutaan dolar kepada Giuffre pada 2022 dalam penyelesaian di luar pengadilan, meski tetap menyangkal tuduhan.

Dengan dicabutnya semua gelar, termasuk Adipati York dan kehormatan seperti Order of the Garter, Andrew akan meninggalkan Royal Lodge dan pindah ke properti di Sandringham. Ia dikabarkan akan tetap mendapat dukungan finansial pribadi dari Raja Charles, meski kini tak lagi menjadi bagian dari keluarga kerajaan yang aktif.

31/10/2025 07:46
Bung Hatta hingga Maruf Amin Suka Baca, Gibran Mancing Mania

GELORA.CO -Ada fenomena tak biasa yang diperlihatkan Gibran Rakabuming Raka. Seorang Wakil Presiden Republik Indonesia yang justru menyibukkan diri hadir pada acara mancing bertajuk Mancing Mania Gratis Jilid II di Kabupaten Bekasi, Minggu, 26 Oktober 2025.

“Gibran hadir mancing mania di Bekasi. Kita sudah tidak punya kosa kata lagi untuk menjelaskan ini fenomena apa,” kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti dikutip dari kanal YouTube Abraham Samad, Jumat, 31 Oktober 2025.

Ray menduga, keputusan Gibran untuk ikut mancing bersama warga Tambun Utara, Kabupaten Bekasi itu karena sudah bingung mencari cara untuk mendongkrak citra di mata publik.

Selain tak banyak kegiatan yang disorot, Gibran juga diketahui sedang diterpa isu negatif terkait ijazah.

Namun demikian, kegiatan Gibran ini terasa sangat jomplang jika dibandingkan dengan para wakil presiden pendahulunya.

“Dari (Mohammad) Hatta yang menulis sederetan buku, kebijakan, koperasi, macam-macam. (Kemudian) Habibie, JK (Jusuf Kalla), Boediono, Maruf Amin pakar ekonomi syariah Islam, tiba-tiba datang wakil presiden (Gibran) yang terus terang bilang ‘saya enggak suka baca buku’,” sentil Ray.

“(Sementara Gibran) ujung-ujungnya mancing mania, periksa tas anak sekolah, dan sebagainya,” tandas Ray.

Gibran sempat menuai sorotan saat menghadiri kegiatan Mancing Mania Gratis Jilid II yang digelar di sepanjang Kali Gabus, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu 26 Oktober 2025.

Acara ini bahkan turut disiarkan di akun YouTube Wapres RI. Acara mancing ini diinisiasi Karang Taruna Tambun Utara dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97. Tidak cuma mancing, Gibran juga ikut membacakan hadiah doorprize dari atas panggung

31/10/2025 07:38
Sosok dan Rekam Jejak Hasan Basri, Wakil Bupati Pidie Jaya yang Tampar Kepala SPPG

GELORA.CO – Hasan Basri, Wakil Bupati Pidie Jaya di Provinsi Aceh, diduga melakukan tindakan kekerasan terhadap Muhammad Reza (27), Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyediakan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Tindakan itu terjadi di Gampong Sagoe, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, Kamis, (30/10/2025), sekitar pukul 08.05 WIB.

Serambi melaporkan kejadian bermula ketika Hasan meninjau dapur SPPG MBG di Gampong Sagoe. Dia sempat masuk ke dapur SPPG-MBG untuk melihat proses penyiapan hidangan MBG.

Namun, dia kecewa terhadap hidangan yang disiapkan SPPG-MBG sehingga keluar dari dapur.

Tiba-tiba Reza datang dengan mengendarai sepeda motor. Reza lalu memasuki kompleks bangunan dapur SPPG-MBG.

Hasan langsung mendekati Muhammad. Terjadilah cekcok di antara keduanya. Hasan lalu memukul wajah Reza.

Sementara itu, menurut Hasan, peristiwa itu berawal dari dilakukannya inspeksi mendadak (sidak) karena sebelumnya ada temuan pisang dan kacang busuk pada paket makanan MBG.

Setelah ada temuan itu, Hasan mengecek dapur-dapur SPPB MBG Trienggadeng.

“Saat saya cek, ternyata saya nasi sudah keras dan telah dingin. Yang saya kecewa kepala dapur SPPG MBG Trienggadeng, tidak berada di tempat. Seharusnya kepala dapur harus mengawasi petugas masak,” Hasan, Kamis, (30/10/2025).

Namun, saat hendak pulang, ia baru bertemu dengan kepala dapur SPPB MBG Trienggadeng.

“Saya sempat lontarkan kalimat tidak tanggung jawab, sehingga saya sempat tanyakan pada kepala dapur, ‘Seharusnya kamu mengawasinya agar nasi MBG itu memenuhi standar.’ Saat itu saya menampar dua kali kepala dapur SPPB MBG Trienggadeng,” tutur Hasan.

Dilaporkan oleh BGN

Peristiwa dugaan kekerasan itu kemudian dilaporkan oleh Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) melalui laporan khusus tertanggal 30 Oktober 2025.

Berdasarkan keterangan yang diterima, tindakan kekerasan terjadi ketika Hasan melakukan kunjungan mendadak ke SPPG Desa Sagoe tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Kunjungan yang semestinya bersifat pembinaan dan pengawasan program justru diwarnai tindakan tidak menyenangkan dan kekerasan fisik terhadap petugas SPPG.

Dalam laporan, Hasan sempat disebut membentak relawan, mengeluarkan ancaman, serta melakukan pemukulan terhadap Kepala SPPG Muhammad Reza di hadapan para petugas yang sedang bekerja.

BGN menegaskan tidak menoleransi segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam program MBG.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya menegaskan petugas SPPG bekerja di lapangan dengan penuh tanggung jawab sesuai petunjuk teknis.

“Kekerasan dalam bentuk apa pun terhadap mereka adalah tindakan yang mencederai nilai kemanusiaan dan profesionalisme,” kata Sony di Jakarta, Kamis.

Profil Hasan Basri

Dikutip dari Tribunnewsmaker, Hasan Basri kerap disapa Bang Hasan. Dia lahir tanggal 29 Juni 1968 di Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh.

Politikus ini adalah putra Zainal Abidin, seorang pensiunan polisi yang dulu berdinas di Polsek Trienggadeng.

Baca juga: Kata Kepala BGN soal Insentif Rp5 Juta untuk Konten Positif MBG: Saya Tak Keluarkan Kebijakan Itu

Hasan dikenal sebagai politikus Partai Amanat Nasional (PAN). Dia pernah menjadi anggota DPRK Pidie Jaya selama tiga periode.

Sebelum menjadi Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri menekuni karier sebagai kontraktor. Namanya mulai dikenal sebagai salah satu anggota Dewan Senior, yang aktif sejak era 1980-an hingga 1990-an.

Hasan bergabung dengan PAN Trienggadeng mulai tahun 2000. Lalu, dia menjabat sebagai Ketua DPC PAN Trienggadeng mulai tahun 2004.

Pada Pemilihan Bupati Pidie Jaya 2024, Hasan mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Pidie Jaya untuk mendampingi politikus Partai Adil Sejahtera Aceh, Sibral Malasyi.

Pendidikan

1976-1982 SD Negeri Cot Matang

1982-1985 SMP Begeri 2 Meureudu

1985-1988 SMA Negeri 1 Trienggadeng

1989-1991 Diploma II Survey dan Pemetaan Geodesi ITB

1992-1997 S1 Universitas Hamzah

2004-2006 S2 STIE Bisnis Indonesia

Pekerjaan

1997-1999 PT Hananan Site Manager

2001-2004 PT Wirakato – General Superintendent

2004-2008 PT Alhas Jaya – Project manager (BRR)

2009-2014 Anggota DPRK Pidie Jaya

2009-2014 Wakil Ketua DPRK Pidie Jaya

2014-2019 Anggota DPRK Pidie Jaya

2025-2030 Wakil Bupati Pidie Jaya

Kursus/diklat

Kader amanat dasar DPP PAN 1/1627/III/XIII 2013

Kader Amanat DPP PAN 15/IXVI 2016

Lokakarya Nasional DPP PAN 04.0773/PAN 2016

Bimbingan Teknis DPP PAN 0733/BPSD

31/10/2025 06:22
Kejari Pertimbangkan Cegah Wakil Wali Kota Bandung Erwin ke Luar Negeri

GELORA.CO -Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Bandung mempertimbangkan untuk melakukan pencegahan keluar negeri terhadap Wakil Walikota Bandung, Erwin.

Upaya tersebut sedang dikaji penyidik demi memastikan kelancaran proses hukum dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan pada Pemkot Bandung tahun anggaran 2025 yang sedang ditangani.

“Kami pertimbangkan untuk pencegahan ke luar negeri,” kata Kepala Kejari Kota Bandung, Irfan Wibowo dikutip dari Antara, Kamis, 30 Oktober 2025.

Kejari sebelumnya telah memeriksa Erwin sebagai saksi sekitar 7 jam dari pukul 09.30 WIB sampai pukul 16.30 WIB.

Erwin diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan pada Pemkot Bandung tahun 2025 berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor Print 4215/M.2.10/FB.2/10/2025 tanggal 27 Oktober tahun 2025.

Selain memeriksa Erwin, tim penyidik Kejari juga telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi dan melakukan penyitaan sejumlah barang bukti berupa dokumen dan alat bukti elektronik handphone dan laptop.

31/10/2025 06:16
Prabowo-Jokowi Belum Terbelah tapi Sudah Retak

GELORA.CO -Hubungan Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo sudah tidak baik-baik saja.

“Hubungan Prabowo dan Jokowi sudah retak, belum terbelah tapi sudah retak,” kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti dikutip dari tayangan YouTube Abraham Samad, Jumat, 31 Oktober 2025.

Salah satu indikasinya adalah dugaan korupsi Whoosh. Dalam kasus ini, Prabowo terkesan diam di saat proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini sedang dikuliti bahkan masuk penyelidikan KPK.

“Whoosh ini dikulik-kulik soal dugaan korupsinya. Whoosh kan ikon Jokowi, kok diganggu. Apakah Prabowo membiarkannya? Ya kalau dia (Prabowo) tidak melakukan apa-apa tentu karena dia membiarkannya. Sesederhana itu,” jelas Ray.

Meski demikian, Ray tidak yakin hubungan Prabowo dan Jokowi akan benar-benar terbelah.

“Saya kira enggak (sampai terbelah) karena Prabowo tetap membutuhkan sayap Jokowi karena bagaimanapun mungkin tetap tersedia orang-orang yang mendukung Jokowi. Itu dibutuhkan secara politik oleh Prabowo sehingga (hubungannya) diretakkan saja, tapi tidak dibelah,” pungkasnya.

31/10/2025 06:12
Prabowo Tidak Mungkin Hadiri Acara Projo

Oleh: Damai Hari Lubis

Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)

Informasi dari Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Presiden Prabowo Subianto telah menerima undangan untuk menghadiri Kongres III Pro Jokowi (Projo), organisasi pendukung Joko Widodo, pada 1 dan 2 November 2025 mendatang.

Terkait “PROJO” publik umumnya mengetahui Projo adalah akronim nama dari sebuah kelompok Pro Jokowi atau Pro Presiden Jokowi. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan kelompok masyarakat yang mendukung kebijakan dan program pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dan tentu saja sifatnya temporer, yakni untuk kebutuhan menjaring konstituen saat jelang kontes pemilihan presiden (Pemilu Pilpres) atau kelompok yang mendukung kelada bakal capres-cawapres. Atau paling tidak mendukung kebijakan presiden yang dirasakan positif atau bermanfaat secara general terhadap kehidupan sosial bangsa dan negara.

Namun untuk saat ini eksistensi Projo jika ditilik dari makna kepanjangan Projo, dan andai makna substantif tersebut dijabarkan pada kondisi kontemporer ? Jokowi saat ini hanya seorang negarawan yang menjabat dewan penasehat PT. Danantara? Dan sesuai konstitusi mantan Presiden RI yang pernah menjabat 2 kali berturut turuti (2 Periode), tidak dapat lagi mencalonkan diri menjadi presiden RI.

Sedangkan terminologi kata Pro, atau pendukung tentu bakal membuka ruang perspektif publik ada pihak kontra ? Maka pertanyaan logisnya, projo kontra kepada kelompok yang mana ? Sementara semua bangsa ini bersaudara ?

Andai pun ada ketidaksepemahaman diantara warga negara atau diantara golongan tertentu, tentu bisa difasilitasi melalui ruang dialog atau diskusi elegan sebagai bentuk penyelesaian perbedaan pendapat.

Pun jika ada peristiwa hukum yang dianggap mencibir Jokowi atau menghinakan Jokowi tentu bisa dilakukan upaya melalui ranah hukum melalui pihak kepolisian (Polri) sesuai makna konstitusi, bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Maka tentu saja tidak layak seorang presiden RI menghadiri acara Projo. Jika Prabowo hadir tentu kehadirannya bakal melahirkan asumsi publik dari sisi pandang sosial politik adalah “Presiden RI telah melegitimasi sebuah kelompok primordialisme yang mengkultuskan seorang sosok (tokoh sipil?)

Jika Projo dilegitimasi dengan kehadiran sosok Presiden RI. Kemungkinan terjadi preseden bakal lahir menjamur kelompok kelompok pendukung fanatis kepada individual seorang tokoh.

Idealnya Jokowi yang negarawan selaku mantan presiden paham model primordial seperti Projo ini harus dia bubarkan pasca lengser dari presiden 2 periode. Dan sesuai fiksi hukum, seorang Jokowi yang eks Presiden RI dianggap tahu (pahami perbedaan antara ormas sebagai bentuk kebebasan berkumpul dan bertujuan demi kepentingan sosial yang dilandasi UUD 1945 dan turunannya UU. Tentang Ormas, dengan sebuah kelompok yang didasari sekedar simpati dan kultusisasi terhadap sosok pribadi, dengan kata lain tidak memiliki asas legalitas.

Terlebih isu primordial tidak mendidik karena bisa berdampak menimbulkan pecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Sehingga pengamat meyakini Prabowo Subianto yang merupakan sosok cerdas tahu tentang fungsi Presiden RI yang diantaranya adalah menjaga persatuan dan kesatuan tanah air bangsa dan negara, sehingga tentu saja beliau tidak akan menghadiri kongres projo ke III pada tanggal 1 dan 2 november 2025. Walau Prabowo resmi sudah menerima undangan.

Ref.

https://nasional.kompas.com/read/2025/10/30/12352751/dasco-sebut-prabowo-sudah-terima-undangan-kongres-projo-akan-hadir

30/10/2025 21:58