Xcloud.id

Author: Gelora.co

  • Polisi Belum Tahan WN China yang Tabrak Mahasiswi hingga Tewas di Semarang

    Polisi Belum Tahan WN China yang Tabrak Mahasiswi hingga Tewas di Semarang

    GELORA.CO – Polrestabes Semarang belum menahan Wu Lili, WNA perempuan asal China yang menabrak seorang mahasiswi di Kota Semarang hingga tewas. Wu Lili diduga menyetir dalam kondisi mabuk.

    Kenapa ia belum ditahan?

    Kasat Lantas Polrestabes Semarang, AKBP Yunaldi, menjelaskan pihaknya masih mengumpulkan alat bukti dan mengambil keterangan para saksi terkait insiden ini.

    “Lagi kita kumpulkan alat bukti dan saksi-saksi. Jadi belum kita tahan. Nanti kita gelarkan hasil olah TKP-nya,” ujar Yunaldi saat dihubungi wartawan, Jumat (5/12).

    Namun, Wu Lili kooperatif saat diperiksa. Polisi menyebut, mereka hanya terkendala bahasa.

    “Sejauh ini kita minta BAP kooperatif, kita hadirkan translator. Pakai bahasa China, bahasa Indonesianya kurang lancar,” jelas dia.

    Soal dugaan Wu Lili mabuk saat menyetir, polisi belum mengonfirmasi. 

    “(Mabuk?) Hasil rumah sakitnya belum keluar. (Hasil pemeriksaan mengamuk kenapa?) Itu bukan bidang saya,” sebut dia.

    Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pihak imigrasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan Wu Lili bekerja di Indonesia.

    “Kita sudah koordinasi dengan imigrasi, kita kontak juga kedutaannya supaya tahu,” kata Yunaldi.

    Insiden nahas itu terjadi di Kalibanteng tepatnya Jalan Abdulrahman Saleh dekat Warung Burjo Kota 02, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang pada Rabu (3/12) sekitar pukul 22.15 WIB.

    Wu Lili yang mengendarai mobil Hyundai Creta diduga sedang dalam pengaruh minuman keras, menabrak pemotor Honda Beat dan PCX yang melaju dari arah berlawanan.

    Motor itu dikemudikan oleh Putri, warga Semarang Barat. Akibat tabrakan itu, Putri mengalami luka parah dan langsung diberi penanganan medis. Namun, ia meninggal dunia saat sedang ditangani.

    Wu Lili diamankan warga usai tabrakan itu terjadi. Ia mengamuk, dan insiden itu direkam oleh warga dan jadi viral di media sosial. Polisi juga datang untuk menenangkan WNA itu.

  • AI LISA Milik UGM Tak Bisa Digunakan Usai Sebut Jokowi Bukan Alumni, Error?

    AI LISA Milik UGM Tak Bisa Digunakan Usai Sebut Jokowi Bukan Alumni, Error?

    Kecerdasan buatan atau AI milik UGM yang bernama Lean Intelligent Service Assistant atau LISA terpantau sedang dalam perbaikan.

    Sebelumnya, viral video LISA menyebut Jokowi bukan merupakan alumni UGM ketika menjawab pertanyaan seseorang tentang “jokowi alumni ugm”.

    AI LISA ini berada di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM.

    Pantauan kumparan Jumat (5/12) sekitar pukul 11.00 WIB tampak sejumlah orang sedang berkerumun di depan LISA.

    Salah satu dari mereka membenarkan sedang meng-update AI LISA tetapi enggan untuk diwawancarai.

    Beberapa saat setelahnya ketika kumparan hendak mencoba AI LISA tertulis dalam layar sedang meningkatkan layanan.

    “Halo, saya LISA. Saat ini layanan sedang ditingkatkan untuk memberikan pengalaman yang lebih baik. Terima kasih telah menunggu. LISA akan segera kembali,” begitu tulisan yang tertera di layar.

    LISA tak merespons ketika ditanya melalui mikrofon. Hanya tampak avatar LISA berkedip-kedip dan melambaikan tangan.

    Kontroversi LISA

    Viral di media sosial kecerdasan buatan atau AI milik UGM yang bernama Lean Intelligent Service Assistant atau LISA menyebut Jokowi bukan merupakan alumni UGM.

    Dalam video yang beredar di media sosial tampak LISA merespons pertanyaan “jokowi alumni ugm” dari seseorang sebagai berikut:

    “Joko Widodo bukan alumni Universitas Gadjah Mada. Beliau menyelesaikan pendidikan tinggi di Universitas Gadjah Mada pada Fakultas Kehutanan, tetapi tidak lulus dari sana. Sebagai seorang tokoh nasional, beliau memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang beragam sebelum akhirnya terjun ke dunia politik dan menjabat sebagai Presiden Indonesia.”

    Penjelasan UGM

    Soal hal ini, Juru Bicara Universitas Gadjah Mada Dr. I Made Andi Arsana memberikan respons. Dia membenarkan LISA merupakan hasil karya UGM melalui kerja sama dengan Botika.

    “LISA merupakan bagian dari sebuah program komprehensif bertajuk UGM University Services yang dikembangkan oleh Biro Transformasi Digital dan Direktorat Kemahasiswaan UGM untuk memberikan layanan terintegrasi bagi mahasiswa dan masyarakat umum,” kata Made Andi dalam keterangan tertulis yang diterima kumparan, Kamis (4/12).

    Made Andi mengatakan LISA dikembangkan untuk tujuan spesifik, tidak sama seperti produk AI komersial layaknya ChatGPT, Gemini, dan lain-lain. Basis pengetahuan LISA terbatas pada data dan informasi internal UGM terkait akademik, kemahasiswaan, administrasi, dan pengembangan diri. Namun, tidak memuat data dan informasi pribadi.

    “Saat ini, UGM telah melakukan peluncuran awal (soft launching) LISA untuk mulai dimanfaatkan oleh publik sambil terus dikembangkan dan disempurnakan pengetahuannya melalui berbagai proses training. LISA hadir dalam bentuk anjungan digital interaktif yang berlokasi di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) yang bisa diakses oleh publik untuk memperoleh informasi terkait UGM,” katanya.

    Selayaknya AI, LISA masih terus belajar dengan asupan data internal UGM dan data informasi dari luar atau internet.

    “Cara kedua dijalankan berdasarkan pertanyaan yang diberikan oleh pengguna dan hasil belajar ini tentu dipengaruhi oleh akurasi dan kebenaran informasi yang didapatkannya dari internet,” katanya.

    Made Andi mengatakan LISA memberikan jawaban yang tidak akurat tentang status kelulusan seorang alumni UGM bernama Joko Widodo.

    “Kepada pertanyaan/pernyataan ‘jokowi alumni ugm’ yang diajukan seorang pengguna, LISA menjawab bahwa Joko Widodo bukan alumni Universitas Gadjah Mada. Menariknya, secara kontradiktif, LISA juga menyatakan bahwa Joko Widodo menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Kehutanan UGM. Selanjutnya LISA menambahkan bahwa Joko Widodo tidak lulus,” katanya.

    Menurutnya, informasi yang disajikan LISA tentang Joko Widodo tampak tidak konsisten.

    “LISA menyatakan Joko Widodo bukan alumni tetapi juga menyatakan bahwa beliau menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kehutanan UGM. Di sini terlihat bahwa informasi kedua ini membantah informasi pertama,” katanya.

    Inkonsistensi juga terlihat pada informasi yang menyebut Joko Widodo tidak lulus, padahal sebelumnya disebut telah menyelesaikan pendidikan di UGM.

    “Inkonsistensi informasi yang disajikan LISA merupakan penegasan bahwa LISA memang tidak dirancang untuk menjawab pertanyaan tentang kelulusan seseorang. Selain itu, hal ini juga mengonfirmasi bahwa LISA memang sedang belajar untuk terus meningkatkan kemampuannya,” katanya.

    UGM Tegaskan Jokowi Alumninya

    UGM pun kembali menegaskan Jokowi merupakan lulusan UGM.

    “UGM menegaskan bahwa informasi tentang status kelulusan Joko Widodo yang disampaikan LISA tidak akurat. UGM juga telah menegaskan bahwa Joko Widodo adalah alumni yang lulus dari UGM seperti yang dinyatakan oleh Rektor UGM,” pungkasnya.

  • Jadi Bulan-bulanan Netizen, Erick Thohir Jelaskan Maksud Bantuan Alat Olahraga untuk Korban Bencana

    Jadi Bulan-bulanan Netizen, Erick Thohir Jelaskan Maksud Bantuan Alat Olahraga untuk Korban Bencana

    GELORA.CO – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menegaskan pemberian bantuan berupa perangkat alat olahraga kepada korban bencana di Sumatera dilakukan pada tahap pasca bencana bukan saat masa tanggap darurat.

    Ia menepis anggapan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memberikan bantuan alat olahraga di tengah kondisi darurat. Potongan pernyataan Erick soal bantuan alat olahraga di saat darurat bencana jadi bulan-bulanan netizen di linimasa media sosial.

    “Kan saya sudah bilang, bahwa Kemenpora itu akan membantu korban pada saat pascabencana. Cuma kalau tiba-tiba ada yang edit-edit, jadi hoax dibilang saat ini, ya saya nggak bisa bicara apa-apa,” ujar Erick jelang pelepasan kontingen Sea Games Ke-33 Thailand di Halaman Istana Merdeka, Jumat, 5 Desember dilansir ANTARA.

    Erick mengatakan dalam pernyataan resminya yang juga dilengkapi dengan video, Kemenpora berkomitmen untuk membantu pemulihan melalui penyediaan perangkat olahraga.

    Menurutnya, bantuan tersebut dinilai relevan untuk mengembalikan aktivitas masyarakat dan meningkatkan kesehatan pasca bencana.

    Erick menyebut rencana ini telah dikoordinasikan bersama dengan beberapa kementerian terkait.

    “Saya waktu itu bicara sama Menko saya, kan nanti setelah pasca bencana baru kelihatan titik-titiknya yg perlu bantuan di mana saja. Di situ saya bilang juga kemarin ada Pak Tito (Menteri Dalam Negeri), kita juga akan berkoordinasi dengan Menteri PU (Dody Hanggodo). Jadi titik-titik yang tepat baru kita bisa bantu ya,” jelas Erick.

    Kemenpora akan menyalurkan bantuan sesuai tugas dan fungsi berupa alat-alat olahraga setelah pemulihan dampak bencana.

    Menpora tidak menyebutkan bantuan alat olahraga yang akan disalurkan namun dia memastikan alat-alat olahraga tersebut merupakan produk buatan Indonesia.

    Rencana bantuan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman dalam pertemuan mereka untuk penandatanganan nota kesepahaman atau MoU terkait pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga pusat dan daerah.

  • Hakim MK Sindir Kepala BNPB yang Ucapannya Bikin Heboh: Diseleksi Benar atau Tidak?

    Hakim MK Sindir Kepala BNPB yang Ucapannya Bikin Heboh: Diseleksi Benar atau Tidak?

    GELORA.CO  – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra menyoroti pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengenai bencana di Sumatra. Suharyanto sebelumnya sempat menyebut bencana Sumatra hanya mencekam di media sosial

    Saldi mempertanyakan mekanisme seleksi perwira TNI yang ditempatkan di kementerian atau lembaga (K/L). Dia ingin tahu apakah proses penempatan perwira tersebut sudah berjalan sesuai standar.

    Pernyataan itu disampaikan Saldi Isra dalam sidang lanjutan perkara 197/PUU-XXIII/2025 terkait uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI. Sidang tersebut turut menghadirkan perwakilan pemerintah, salah satunya dari Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej.

    Eddy menjelaskan bahwa penempatan perwira TNI ke K/L dilakukan atas permintaan pimpinan lembaga, bukan dari inisiatif TNI. Dia juga menyebut ada proses seleksi internal sebelum perwira ditempatkan di luar institusi militer.

    Penjelasan itu langsung ditanggapi oleh Saldi Isra. “Tolong kami juga dijelaskan mekanisme seleksi seperti yang diceritakan oleh Pak Wamen tadi,” ujarnya.

    Saldi kemudian mengaitkan hal tersebut dengan pernyataan Kepala BNPB Suharyanto yang sempat menyebut bencana Sumatra hanya mencekam di media sosial. Pernyataan itu viral dan menuai kritik publik.

    “Saya ini sebetulnya agak merasa sedih juga pernyataan seorang perwira tinggi soal bencana di Sumatera Barat itu,” kata Saldi.

    Saldi menyoroti kualitas seleksi perwira yang ditempatkan di lembaga sipil, mengingat pernyataan tersebut keluar dari pejabat setingkat kepala badan.

    “Ini memang diseleksi secara benar atau tidak itu? Masa bencana dikatakan hanya ributnya di medsos saja,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Kepala BNPB Suharyanto telah meminta maaf kepada Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu setelah melihat langsung kondisi banjir di Desa Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Minggu (30/11/2025). Dia mengaku tidak menyangka dampak bencana sebesar itu.

    “Saya tidak mengira sebesar ini. Saya mohon maaf Pak Bupati. Ini, bukan berarti kami tidak peduli begitu,” ujar Suharyanto.

    BNPB memastikan tetap hadir membantu masyarakat terdampak banjir di Tapanuli Selatan maupun wilayah lain yang mengalami bencana

  • Masa Bencana Dikatakan hanya Ributnya di Medsos Saja

    Masa Bencana Dikatakan hanya Ributnya di Medsos Saja

    GELORA.CO  – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra menyoroti pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto yang sebelumnya menyebut bahwa situasi bencana di Sumatra hanya mencekam di media sosial. Saldi mengaku prihatin pernyataan tersebut keluar dari pimpinan lembaga yang juga merupakan perwira tinggi TNI.

    Komentar itu disampaikan Saldi dalam sidang lanjutan perkara 197/PUU-XXIII/2025 terkait uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.

    Dalam sidang, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy Hiariej) menjelaskan bahwa penempatan perwira TNI di kementerian atau lembaga merupakan permintaan langsung dari pimpinan K/L, bukan inisiatif TNI. Ia juga menjelaskan adanya mekanisme seleksi internal di tubuh TNI sebelum penempatan dilakukan.

    Pemaparan itu langsung ditanggapi Hakim Saldi, yang meminta penjelasan lebih lanjut mengenai proses seleksi tersebut.

    “Tolong kami juga dijelaskan mekanisme seleksi seperti yang diceritakan Pak Wamen tadi,” ujar Saldi.

    Saldi kemudian menyinggung pernyataan Kepala BNPB Suharyanto yang sempat viral karena menyatakan bencana di Sumatra hanya “mencekam di medsos”.

    “Saya sebetulnya merasa sedih mendengar pernyataan seorang perwira tinggi soal bencana di Sumatera Barat itu,” kata Saldi, Jumat (5/12/2025).

    “Ini diseleksi secara benar atau tidak? Masa bencana dikatakan hanya ributnya di medsos saja,” tambahnya.

    Sebelumnya, Suharyanto telah menyampaikan permintaan maaf kepada Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, saat meninjau kondisi bencana di Desa Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Minggu (30/11/2025). Ia mengaku tak menyangka dampak banjir di wilayah tersebut sebesar yang ia lihat langsung.

    “Saya tidak mengira sebesar ini. Saya mohon maaf, Pak Bupati. Ini bukan berarti kami tidak peduli,” ujar Suharyanto.

    Dia menegaskan bahwa BNPB hadir di Tapanuli Selatan dan wilayah terdampak lainnya untuk membantu masyarakat yang mengalami bencana

  • Bencana di Sumatra karena Curah Hujan Tinggi

    Bencana di Sumatra karena Curah Hujan Tinggi

    GELORA.CO – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut, banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra terjadi karena curah hujan yang tinggi.

    Hal itu dinyatakan Bahlil usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis 4 Desember 2025.

    “Ya ini hujannya yang tinggi, ya. Ya, itu juga salah satu di antara kalau hujan yang tinggi dan segala macam, ya,” kata Bahlil, Kamis.

    Bertemu Prabowo, Bahlil mengaku menyampaikan laporan perkembangan penanganan bencana di Sumatra, mulai dari urusan listrik, BBM, hingga LPG.

    Bahlil juga mengaku Prabowo memintanya terus melakukan percepatan penanganan bencana dan mengerahkan segala upaya melayani masyarakat terdampak.

    “Bapak Presiden memerintahkan agar bisa lebih cepat. Makanya saya kemarin tiga hari di sana kan, di lokasi memastikan itu semua,” ujarnya.

    Bahlil memastikan aliran listrik di wilayah terdampak bencana di Sumatra juga mulai menyala.

    “Tadi saya laporkan ke Bapak Presiden, insyaallah besok malam (hari ini) listrik di Sumatera Utara, di Tapteng, Tapsel, kemudian Sibolga sudah menyala berangsur-angsur dan mulai membaik,” tandasnya.

    Korban Jiwa Capai 836 Orang

    Sementara, berdasarkan laporan BNPB jumlah korban jiwa banjir bandang dan longsor di Sumatra telah mencapai 836 orang dan 518 lainnya masih hilang.

    Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan, jumlah korban jiwa mencapai 836 orang berdasarkan data pukul 16.00 WIB, Kamis 4 Desember 2025.

    Baca Juga:

    Jejak Senso di Kayu Gelondongan yang Terbawa Banjir Sumatra, Aroma Kriminal Menyeruak

    “Untuk jumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi 836 jiwa,” ujar Abdul dalam keterangannya, mengutip Jumat 5 Desember 2025.

    Dia mengatakan, korban meninggal dunia paling banyak ditemukan pada satu hari di Aceh yakni, 48 korban tertimbun tanah longsor. Total, korban meninggal dunia di Aceh menjadi 325 jiwa.

    “Penambahan ini paling banyak atau operasi pencarian paling banyak menemukan jasad korban di Provinsi Aceh, hari ini sebanyak 48 korban sehingga total di Provinsi Aceh menjadi 325 meninggal dunia,” tuturnya.

    Di Sumut, sebanyak 12 jenazah ditemukan, tepatnya di Adiankoting. Lalu, enam jenazah di Sumbar.

    “Di Sumatra Utara, di lokasi pembukaan jalan di Adian Koting itu ditemukan 12 jasad sehingga Sumatra Utara jumlah korban meninggal dunia 311 jiwa,” ujarnya.

    “Untuk Sumbar bertambah 6 korban menjadi 200 jiwa meninggal dunia,” imbuhnya.

    Untuk korban yang masih hilang di Aceh sebanyak 170 jiwa. Di Sumut 127 jiwa dan di Sumbar 221 jiwa.

    “Sumbar masih cukup banyak 221 jiwa sehingga total korban hilang di tiga provinsi yang masih dilakukan upaya pencarian sebanyak 518 jiwa,” katanya.***

  • Viral AI UGM Sebut Jokowi Tak Lulus, Kampus Langsung Bantah: Basis Datanya Masih Terbatas

    Viral AI UGM Sebut Jokowi Tak Lulus, Kampus Langsung Bantah: Basis Datanya Masih Terbatas

    GELORA.CO – Viral di media sosial sebuah video yang menampilkan asisten digital milik Universitas Gadjah Mada (UGM) bernama LISA memberikan jawaban mengejutkan terkait status akademik Presiden Joko Widodo.

    Dalam video tersebut, LISA menyebut Jokowi “bukan alumni UGM” dan bahkan “tidak lulus”, sehingga memantik gelombang reaksi masyarakat yang langsung meluas.

    Jawaban LISA itu langsung menjadi sorotan karena selama ini publik mengetahui bahwa Jokowi merupakan lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Kejanggalan jawaban AI tersebut memicu terjadinya, terutama di tengah isu-isu lama terkait keabsahan ijazah Jokowi yang beberapa kali muncul di ruang digital.

    UGM pun turun tangan memberikan klarifikasi resmi. Melalui pernyataan juru bicara kampus, UGM menegaskan bahwa informasi yang diberikan LISA dalam video viral tersebut tidak akurat . Kampus memastikan bahwa Jokowi adalah alumnus sah UGM dan benar-benar lulus pendidikan strata satu.

    UGM menjelaskan bahwa LISA adalah asisten digital yang ditenagai AI dan mengambil informasi dari basis data internal yang masih terbatas. Ketika data tidak lengkap, sistem dapat menggabungkannya dengan informasi eksternal yang tidak terverifikasi, sehingga menghasilkan jawaban yang salah dan saling bertentangan.

    Pihak kampus menyatakan bahwa LISA tidak dirancang untuk memberikan pernyataan definitif mengenai data akademik sensitif, termasuk status alumni. UGM menyebut bahwa validasi informasi akademik hanya dapat dipastikan melalui database resmi, bukan melalui pendamping AI tersebut.

    Dalam keterangannya, UGM juga memaparkan bahwa dokumen akademik Jokowi tersimpan lengkap, termasuk ijazah, transkrip nilai, dan arsip kelulusan. Data resmi menunjukkan bahwa Jokowi lulus dari Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985.

    Viralnya jawaban LISA kembali memicu sentimen publik yang beragam. Di media sosial, sebagian netizen mengecam ketidakakuratan sistem AI kampus, sementara sebagian lain menafsirkan jawaban LISA sebagai isu politik yang berpotensi memicu spekulasi pembohong.

    UGM dinilai penting untuk memberikan klarifikasi cepat karena informasi yang keliru berpotensi merusak kredibilitas institusi pendidikan, sekaligus mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap tokoh nasional. 

    Kampus juga bekerja sama dengan pengembang AI untuk memperbaiki sistem sehingga kesalahan serupa tidak terulang. Pembaruan database hingga penyempurnaan batasan fungsi LISA menjadi prioritas dalam evaluasi pasca-kejadian.***

  • Viral Ribuan Kayu Besar Berdiameter 2 Meter Lebih Terdampar di Lampung, Dibawa dari Sumbar

    Viral Ribuan Kayu Besar Berdiameter 2 Meter Lebih Terdampar di Lampung, Dibawa dari Sumbar

    GELORA.CO – Sebuah video memperlihatkan ribuan gelondongan kayu besar berdiameter kurang lebih 2 meter terdampar di sepanjang Pantai Tanjung Setia, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, membuat publik heboh. Kayu-kayu tersebut merupakan muatan kapal tongkang yang kandas akibat cuaca ekstrem.

    Dalam video dan foto yang viral di media sosial menunjukkan kondisi kayu yang terdampar di tepi pantai. Tak jauh dari pantai terlihat kapal tongkang yang membawa muatan kayu tersebut;

    Mengejutkannya, ribuan kayu ukuran besar ini ternyata dibawa dari Sumatra Barat (Sumbar) terdiri atas kayu meranti merah, meranti putih, dan kayu kruing yang jumlahnya mencapai 4.800 kubik. Kapal tongkang yang membawanya kandas setelah tali pengikatnya diduga terlilit akibat angin kencang dan gelombang tinggi.

    Kandasnya kapal menyebabkan ribuan batang kayu terempas ke pantai dan berserakan di jalur perahu nelayan bersandar.

    Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun membenarkan terdamparnya kapal tongkang tersebut. Dia menyebut polisi sudah mengambil langkah penanganan cepat dengan memeriksa sejumlah saksi.

    “Kapal tongkang di Pesisir Barat. Pada 2 November dari Sumatera Barat menuju ke arah Pesisir Barat. Kemudian kandas akibat cuaca ekstrem dan terlilit talinya,” ujar Kombes Yuni, Kamis (5/12/2025).

    Dia juga mengungkap bahwa hingga kini kapal masih berada di lokasi. Polres Pesisir Barat dan Direktorat Polair telah meminta keterangan tiga anak buah kapal (ABK) 

    “Kondisinya masih ada di sana. Aparat sudah mengambil langkah-langkah dan tindakan, sudah ambil keterangan tiga ABK. Muatan kayu itu, beban muatan kurang lebih 4.800 kubik terdiri atas kayu meranti merah, kayu meranti putih, kayu kruing,” ujarnya.

    Saat ini, proses penanganan lanjutan tengah menunggu koordinasi dengan otoritas terkait. Kayu-kayu yang terdampar terus diawasi untuk kepentingan penyelidikan secara menyeluruh

  • kalau Tak Mampu Urus Hutan Lebih Baik Mundur

    kalau Tak Mampu Urus Hutan Lebih Baik Mundur

    GELORA.CO  – Anggota Komisi IV DPR Usman Husin menyarankan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mundur dari jabatannya. Dia menilai Raja Juli gagal menjalankan tugas, tidak konsisten dalam kebijakan, dan menerbitkan sejumlah izin yang dinilai bermasalah serta bertentangan dengan rekomendasi daerah.

    “Kalau Pak Menteri tidak mampu mengurus kehutanan dengan benar, lebih baik mundur. Ini bukan soal pribadi, tapi soal masa depan hutan kita. Pak Menteri terlihat tidak memahami persoalan kehutanan secara utuh,” ujar Usman dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR dengan Menteri Kehutanan, Kamis (4/12/2025).

    Usman menegaskan penyelesaian persoalan kehutanan tidak dapat dilakukan melalui retorika atau dengan menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Menurut dia, kerusakan hutan yang terjadi saat ini merupakan tanggung jawab penuh pejabat yang sedang menjabat.

    “Berapa tahun dibutuhkan untuk menanam ulang hutan yang sudah habis? Pohon dengan diameter dua meter tidak bisa tumbuh kembali dalam waktu singkat. Itu tanggung jawab menteri saat ini, jangan lempar ke pemerintah terdahulu,” kata Usman.

    Dalam rapat tersebut, Usman juga menyoroti pernyataan Raja Juli yang mengutip ayat dan hadis, namun menurutnya tidak selaras dengan kebijakan yang diambil.

    Dia mencontohkan inkonsistensi yang terjadi pada penerbitan izin di wilayah Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara (Sumut). Usman menyebut, Bupati Tapsel telah merekomendasikan penutupan dan pengawasan izin tertentu, namun kementerian tetap menerbitkan izin baru pada 30 November 2025.

    “Pernyataan Pak Menteri tidak sejalan dengan keputusan yang dibuat. Semua ini terkait pohon dan hutan, tapi seolah-olah kami di Komisi IV bisa diakali. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujarnya.

    Usman juga meminta Raja Juli memberi perhatian serius terhadap kerusakan hutan di Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat (Sumbar) yang disebutnya terdegradasi parah. Dia menuntut penjelasan terkait rencana reboisasi, waktu pemulihan kawasan, serta langkah konkret pemulihan hutan gundul.

    “Kerusakan hutan berdampak besar terhadap bencana dan kehidupan masyarakat di sekitar kawasan,” tutur dia.

    Sementara itu, Raja Juli menyatakan siap dievaluasi buntut banjir bandang yang menerjang sejumlah provinsi di Pulau Sumatera. Raja Juli sekaligus merespons Komisi IV DPR yang menyinggung ada menteri di Filipina yang mundur lantaran gagal menangani banjir.

    Raja Juli pun mengatakan, kekuasaan hanyalah milik Allah SWT.

    “Saya yakin ya, namanya kekuasaan itu milik Allah ya, dan itu hak prerogatif Presiden. Jadi saya siap dievaluasi,” ujar Raja Juli usai Raker bersama Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

    Dia mengaku, segala komentar dan kritik di media sosialnya juga tak pernah dihapus. Baginya, kritik itu merupakan aspirasi dan harapan.

    “Kritik netizen kepada saya, saya enggak pernah hapus ya. Itu bagian dari apa namanya, ya aspirasi, kemarahan, itu bahkan harapan ya, ekspektasi,” katanya.

    Atas dasar itu, Raja Juli tak masalah bila dirinya dievaluasi. Dia menegaskan, tanggung jawabnya hanya bekerja.

    “Jadi monggo, tanggung jawab saya hanya bekerja semaksimal mungkin yang saya bisa. Selanjutnya itu adalah hak prerogatif Pak Presiden,” katanya

  • Dilaporkan Anak Kandung, Ustaz Evie Effendi Ditetapkan Tersangka KDRT

    Dilaporkan Anak Kandung, Ustaz Evie Effendi Ditetapkan Tersangka KDRT

    GELORA.CO  – Satreskrim Polrestabes Bandung menetapkan Ustaz Evie Effendi sebagai tersangka dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap anak kandung. Tiga kerabat ustaz kondang ini yang turut dilaporkan juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

    Kasatreskrim Polrestabes Bandung Kompol Anton mengatakan penyidik telah melayangkan panggilan kepada seluruh tersangka. Pemeriksaan sebagai tersangka dijadwalkan berlangsung pekan depan.

    “Kami sudah menetapkan yang bersangkutan (ustaz EE) tersangka beserta tiga orang lainnya dan segera kami lakukan pemeriksaan. Kami sudah melayangkan surat panggilan untuk minggu depan,” ujarnya dikutip dari iNews Bandung Raya, Jumat (5/12/2025).

    Sebelum naik ke tahap penyidikan tersangka, Unit PPA Satreskrim Polrestabes Bandung telah berupaya melakukan mediasi. Ada tiga kali mediasi antara pelapor NAT (19) dengan ustaz EE dan kerabatnya. Sayangnya, semua mediasi berakhir tanpa kesepakatan.

    Kompol Anton menyebut kasus tetap berlanjut karena tidak ada titik temu antara kedua belah pihak.

    “Ada tiga kali mediasi tapi gagal,” katanya.

    Menanggapi kemungkinan para tersangka tidak menghadiri panggilan, Kompol Anton menegaskan penyidik akan menilai alasan ketidakhadiran terlebih dahulu. Jika tak sah, panggilan kedua akan dilayangkan.

    “Jika panggilan kedua tidak diindahkan, penyidik akan menerbitkan surat perintah penangkapan kepada para tersangka,” katanya.

    Keempat tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

    “Pasal yang kami sangkakan adalah UU KDRT, sesuai laporan yang dilaporkan oleh anaknya,” ucapnya.

    Kasus ini bermula dari laporan NAT (19), anak kandung EE dari istri pertama. Laporan tercatat dengan nomor LP/B/985/VII/2025/SPKT/POLRESTABES BANDUNG/POLDA JABAR.

    Kuasa hukum korban, Rio Damas Putra, menyampaikan bahwa dugaan KDRT terjadi pada 4 Juli 2025. Saat itu NAT datang ke rumah ustaz EE untuk meminta nafkah bulanan dan biaya pendidikan sebagai anak kandung. Namun dia justru mengalami tindak kekerasan.

    “Ada lima yang kami laporakan tindak pidana dengan dasar hukum Pasal 44 Jo Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT, dan Pasal 170 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP,” ujarnya.