Xcloud.id

Author: Gelora.co

  • KUHAP Baru Tak Ada Artinya Tanpa Integritas Penegak Hukum

    KUHAP Baru Tak Ada Artinya Tanpa Integritas Penegak Hukum

    GELORA.CO -Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi Undang-Undang. 

    Anggota Komisi III DPR, Benny K. Harman, menilai UU KUHAP yang baru ini bukanlah produk yang sempurna, namun tetap memiliki posisi krusial dalam memastikan harmonisasi dengan KUHP baru yang segera diimplementasikan.

    “Tentu tidak sempurna. Namun UU ini penting karena awal tahun 2026 akan berlaku KUHP baru. KUHAP harus direvisi untuk penyesuaian dengan KUHP baru ini,” ujarnya lewat akun X miliknya, Selasa, 18 November 2025.

    Benny mengingatkan bahwa sebaik apa pun regulasi yang disusun, efektivitasnya akan sangat bergantung pada kualitas para pelaksana hukum di lapangan. 

    “Selanjutnya tergantung pada pelaksana di lapangan, para penegak hukum, para hakim, para jaksa dan Polri. Tergantung semangat dan komitmen mereka semua,” kata Politikus Partai Demokrat tersebut.

    Ia menekankan bahwa semangat dan integritas aparat penegak hukum menjadi kunci agar undang-undang ini benar-benar bekerja sebagaimana mestinya.

    “Tanpa semangat para penyelenggara, RUU ini betapapun sangat bagus isinya hanya akan menjadi huruf mati tanpa makna. Seperti bunyi gong gemerincing,” kata Benny.

    Dengan pengesahan KUHAP ini, publik berharap sistem peradilan pidana Indonesia dapat bergerak lebih modern, efektif, dan berkeadilan seiring penerapan KUHP yang baru.

    Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-8 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 18 November 2025. 

    Rapat dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi empat Wakil Ketua DPR RI yakni Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa.

  • Pengamat Soroti Perbedaan Sikap Polisi-DPR terkait Isu Ijazah Jokowi dan Asrul Sani

    Pengamat Soroti Perbedaan Sikap Polisi-DPR terkait Isu Ijazah Jokowi dan Asrul Sani

    GELORA.CO -Perbedaan respons antara DPR dan pihak kepolisian terkait isu ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani menjadi sorotan publik.

    Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, menyoroti perbedaan itu. Menurutnya, sejak pelaporan dugaan ijazah palsu Arsul Sani di Bareskrim Mabes Polri, prosesnya berjalan aktif. Para pelapor diterima oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, dan Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mendorong MKD untuk memeriksa Ketua dan anggota Komisi III yang meloloskan Arsul Sani sebagai Hakim MK. 

    “Pertanyaan ini penting untuk dicermati,” ujar Muslim kepada RMOL, Selasa, 18 November 2025.

    Muslim menyebut respons ini berbeda dibandingkan dengan dugaan ijazah palsu Jokowi. Laporan yang dilayangkan Roy Suryo dan kawan-kawan di kepolisian dihentikan, sementara DPR tidak mengambil langkah apa pun. Bahkan, pelapor justru sempat menjadi tersangka dari laporan yang dibuat oleh Jokowi.

    Meski begitu, Muslim memberikan apresiasi kepada Arsul Sani yang tetap tenang dan menjawab tudingan dengan sikap profesional. 

    “DPR terlihat sangat serius mengusut Arsul Sani, tetapi hal yang sama tidak terjadi pada Jokowi,” katanya.

    Selain itu, Muslim menyinggung buku “Jokowi’s White Paper” karya Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dokter Tifa, yang telah beredar luas di masyarakat, bahkan sampai ke luar negeri. Namun, hingga kini belum ada panggilan resmi ke DPR untuk memaparkan isi buku tersebut.

    Muslim menyimpulkan, perbedaan perlakuan ini menimbulkan pertanyaan terkait prinsip Equality Before The Law. 

    “Dalam dua kasus ini, antara Arsul Sani dan Jokowi, terlihat ada perlakuan berbeda. Satu ditangani secara aktif, sementara yang lain belum,” pungkasnya. 

  • The Role of Hospital Bed Rentals in Canada’s Aging Population

    The Role of Hospital Bed Rentals in Canada’s Aging Population

    Every day, hundreds of thousands of Canadians turn the key in the ignition and drive home from work, but one major part of the backdrop of their lives is changing with an increasingly rapid population growth: the nature of healthcare delivery in Canada. Families are opting to have their aging parents and loved ones in their homes, rather than in hospitals or long-term care facilities. This shift represents a dramatic move toward recovery at home — one with an emphasis on comfort, dignity, and independence.

    And it is this change that is being made more possible by answers such as the facility to rent a hospital bed for seniors, allowing you to provide good care to your loved ones from the comfort of their home, without the huge investment needed in long-term equipment.

    A New Path for Health Care in Canada
    Hospital overcapacity and rising costs are paving the way for home recovery. Most patients, particularly the elderly, would rather have the comforts of their own surroundings. As a result, it decreases anxiety and helps healing to occur faster.

    Because of this improved access to medical-grade equipment, families are now finding it a lot easier to make their homes a safe recovery space. Adjustable electric beds, side rails, and supportive mattresses make care at home feasible and practical. With these enhancements, Canadians are rethinking home recovery and their health.

    Home recovery offers an opportunity for comfort and connection.

    An example of a setting that brings peace of mind that hospitals can not replicate. At home, it was sleeping in your own room with family support all around you. This belief fosters an atmosphere of belonging that accelerates healing and resilience in both patients and caregivers.

    The right equipment, such as a Hospital Bed for Home use, becomes a way to ensure safety and comfort without compromising on the warm, home-like atmosphere. With adjustable height and back support, the free carer will make the family member more comfortable and care easier every day.

    Financial and Practical Benefits
    Generally speaking, it is significantly less expensive to rent than to buy medical supplies. Family caregivers can do it for less, while providing the kind of care expected from a hospital bed rental for seniors in the short term after recovery, or through transitional care. This, however, gives patients the opportunity to experience some of this clinical-level equipment, albeit for a limited time, without the long-term price tag.

    Many families gain from such a model, as does the healthcare system as a whole. It lightens the load on hospitals, allowing them to reserve precious resources for patients who need them most, providing a system in equilibrium.

    Technology and Accessibility
    Today’s home care equipment serves a dual purpose—focusing on both form and function. Gone are the loud, clunky hospital beds of the past; modern medical beds are often adjustable, quiet, and come equipped with remote controls, pressure-relief surfaces, and other features. And these innovations help caregivers make it easier for families and keep us elders independent.

    Home recovery has never been more simple for families across the GTA as rental programs provide everything from transport to setup and maintenance. With most professional equipment including hospital beds even for home use being available on easy plans home care for your loved ones has never been easier.

    Future Homecare in Canada
    Home recovery is certainly not going away anytime soon. Supported families can provide quality or compassionate care after all. This evolution, driven by a new focus on comfort, affordability, and safety, is transforming the average home into a haven for healing.

    For many Canadians, this change means recovery no longer stops when you leave the hospital — it stretches into your home and into care, your own familiar surroundings.

    Conclusion
    Encouraging home recovery is changing the way Canadians conceptualize healthcare. It’s practical, inexpensive, and thoroughly humanistic. We offer hospital bed rentals for seniors, allowing families to provide their loved ones with a little more medical comfort at home. Fortunately, with the availability of modern solutions like a home hospital bed, they can do it safely, comfortably, and with dignity.

    Such a gentle revolution in care strengthens families and redefines care — no longer in cold hospital rooms, but at home, in the comfort of one’s own home.

  • Viral Ditonton Lebih dari 8 Juta Kali di TikTok, DJ Cantik Ini Dilecehkan Pria Misterius

    Viral Ditonton Lebih dari 8 Juta Kali di TikTok, DJ Cantik Ini Dilecehkan Pria Misterius

    GELORA.CO – SN (31), DJ perempuan asal Cikole, Sukabumi, menjadi korban dugaan pelecehan seksual saat tampil di sebuah tempat hiburan malam di Dumai. Seorang tamu naik ke panggung dan menyentuh area sensitifnya, sementara keamanan disebut tak sigap. R

    Rekaman CCTV insiden ini viral dan sudah ditonton lebih dari 8 juta kali di TikTok.

    Tak hanya itu, SN justru diberhentikan kerja beberapa jam setelah kejadian dengan alasan menurunkan volume musik saat mencoba melindungi diri. Ia mengaku dipecat tanpa prosedur, kontrak diputus sepihak, dan hak-haknya tidak diberikan penuh.

    Video dan informasi diunggah akun sukabumiupdate.

    SN telah melapor ke Komnas Perempuan dan berencana membuat laporan resmi ke Polres Sukabumi Kota. Ia berharap mendapatkan keadilan serta perlindungan layak bagi pekerja perempuan di dunia hiburan.

  • 394 Ribu Kendaraan Diblokir Tak Bisa Lagi Beli Pertalite dan Solar Subsidi, Coba Cek Apa Kamu Termasuk

    394 Ribu Kendaraan Diblokir Tak Bisa Lagi Beli Pertalite dan Solar Subsidi, Coba Cek Apa Kamu Termasuk

    GELORA.CO – Pertamina Patra Niaga resmi memblokir 394 ribu nomor polisi (nopol) kendaraan karena terindikasi melakukan aktivitas mencurigakan dalam pembelian Pertalite dan Solar subsidi.

    Akibat pemblokiran ini, seluruh kendaraan tersebut tidak dapat lagi bertransaksi BBM bersubsidi, baik di SPBU maupun melalui aplikasi terhubung.

    Kebijakan ini disampaikan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR, Senin (17/11/2025).

    Ia menegaskan pemblokiran dilakukan sebagai langkah pencegahan agar subsidi BBM tidak disalahgunakan.

    QR Code Jadi Senjata Utama Awasi BBM Subsidi

    Pertamina kini menerapkan sistem wajib QR Code untuk seluruh pembelian BBM subsidi sebagai bagian dari program Subsidi Tepat.

    Melalui sistem digital tersebut, Pertamina bisa mengidentifikasi pola penyalahgunaan, termasuk lonjakan pembelian yang tidak wajar atau praktik kecurangan di lapangan.

    “Sistem subsidi tepat telah mengidentifikasi fraud terhadap 394 ribu nopol kendaraan yang sudah kami blokir untuk mengantisipasi dan memitigasi penyalahgunaan BBM di SPBU,” jelas Mars Ega.

    Selain menindak kendaraan, Pertamina Patra Niaga juga melakukan pembinaan terhadap 544 SPBU sepanjang tahun 2025 yang diduga bermasalah atau tidak patuh pada aturan penyaluran BBM subsidi.

    Konsumsi Pertalite dan Solar Turun

    Implementasi QR Code terbukti memberi dampak nyata.

    Hingga Oktober 2025, konsumsi dua jenis BBM subsidi menunjukkan penurunan signifikan:

    – Kuota Solar Subsidi tercatat under 10% dari total kuota nasional.

    – Realisasi Pertalite turun sekitar 10% dari target 2025.

    Penurunan ini menunjukkan bahwa penerapan sistem digital mampu menekan praktik penyelewengan dan memastikan BBM subsidi hanya diterima mereka yang berhak.

    Seluruh SPBU Sudah Terapkan Sistem Digital

    Pertamina menegaskan bahwa seluruh SPBU di Indonesia kini telah mewajibkan penggunaan QR Code untuk pembelian Pertalite dan Solar subsidi.

    Sistem ini bukan hanya mempermudah pengawasan, tapi juga memastikan bantuan subsidi negara tepat sasaran.

    Mars Ega menambahkan, program subsidi tepat akan terus diperkuat sepanjang 2025 agar distribusi BBM subsidi tetap transparan, akurat, dan bisa diawasi secara digital.

    Dengan total 394.000 kendaraan diblokir, masyarakat diimbau segera memeriksa apakah nopol kendaraannya terdaftar dan memastikan penggunaan QR Code sesuai ketentuan, demi menghindari sanksi serupa.

    Jika kendaraanmu tiba-tiba tidak bisa membeli Pertalite atau Solar, bisa jadi namanya masuk dalam daftar blokir.

  • Baru 20 Tahun! Yasika Aula Ramadhani Putri Wakil Ketua DPRD Kuasai 41 Dapur MBG, Harta Ayahnya Capai Rp92 Miliar

    Baru 20 Tahun! Yasika Aula Ramadhani Putri Wakil Ketua DPRD Kuasai 41 Dapur MBG, Harta Ayahnya Capai Rp92 Miliar

    GELORA.CO – Sosok Yasika Aulia Ramadhani baru-baru ini menjadi sorotan publik.

    Diketahui, Yasika Aulia Ramadhani merupakan anak dari Wakil Ketua II DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), Yasir Machmud.

    Yasika Aulia Ramadhani mendadak menjadi perbincangan publik usai ia mengungkapkan bahwa Yayasan Yasika Group yang dipimpinnya telah berhasil mengoperasikan sebanyak 41 dapur MBG di Sulsel.

    Berikut rincian dapur MBG yang dikelola oleh Yasika, 16 dapur beroperasi di Kota Makassar, 3 dapur di Parepare, 2 dapur di Kabupaten Gowa, dan 10 dapur baru di Kabupaten Bone yang baru saja diresmikan.

    Selain itu, diketahui masih ada 3 dapur tambahan yang sedang dalam tahap penyelesaian di wilayah Tanete Riattang, Tanete Riattang Barat, Tanete Riattang Timur, Tellu Siattinge, Dua Boccoe, dan Kajuara.

    “Sejak 6 Januari 2025, kami memuIai dari Makassar sebagai pelopor makanan bergizi di Sulsel. Melalui Asta Cita MBG, kami ingin mempercepat pemenuhan gizi anak bangsa,” ujarnya.

    Menurutnya, bahwa dapur-dapur MBG ini tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi, namun juga memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian daerah.

    Setelah Yasika viral, Yasir Machmud selaku ayah dari yang bersangkutan pun menjadi viral.

    Sebelum terjun ke dunia politik, Yasir Machmud ternyata sebelumnya adalah seorang pengusaha.

    Yasir pernah menjadi direktur di perusahaan transportasi, pertanian, pembangunan, bahkan kuliner.

    Ia juga pernah menduduki posisi Direktur Utama di PT Sulsel Citra Indonesia (BUMD Sulsel) pada tahun 2021 dan berhasil mengangkat dividen.

    Sebagai seorang pengusaha sukses dan politikus, Yasir Machmud pun memiliki kekayaan yang fantastis.

    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Yasir Machmud tercatat memiliki kekayaan mencapai Rp 92 miliar.

    Angka itu telah dikurang dengan utang yang dimiliki Yasir sebesar Rp 62.077.798.835.

    Demikian informasi terkait Yasika Aulia Ramadhani putri Wakil Ketua DPRD yang kuasai 41 dapur MBG.***

  • Perwakilan UGM Dicecar Majelis Sidang KIP soal Ijazah Jokowi: Banyak Jawaban ‘Tidak Ada’

    Perwakilan UGM Dicecar Majelis Sidang KIP soal Ijazah Jokowi: Banyak Jawaban ‘Tidak Ada’

    GELORA.CO – Majelis sidang Komisi Informasi Pusat (KIP) mendapati banyak jawaban “tidak ada” saat menginterogasi perwakilan Universitas Gadjah Mada (UGM) tentang prosedur legalisasi ijazah. Pertanyaan khusus diajukan terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku saat masa kuliah hingga pencalonan Presiden Joko Widodo.

    Sidang sengketa informasi publik terkait ijazah Presiden ke-7 RI ini digelar di Jakarta, Senin (17/11/2025).

    Hadir sebagai pemohon koalisi Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi) yang terdiri dari akademisi, aktivis, dan jurnalis, sementara termohon dihadiri perwakilan UGM, KPU DKI Jakarta, KPU Surakarta, dan Polda Metro Jaya.

    “SOP dan aturan legalisasi ijazah pada masa permintaan legalisasi?” tanya Ketua Majelis Sidang, Rospita Vici Paulyn.

    “Enggak ada,” jawab pihak termohon.

    UGM mengakui Jokowi pernah melakukan legalisasi ijazah, namun kampus tidak memiliki SOP tertulis sejak masa kuliah Jokowi di Fakultas Kehutanan (1980–1985) hingga pendaftaran capres 2014 dan 2019. SOP hanya tersedia dalam bentuk buku panduan tanpa format baku.

    “Sampai sekarang ada, sudah ada belum, enggak ada juga? Terkait penanganan permintaan verifikasi ijazah juga enggak ada aturannya?” tanya Rospita.

    “Kami yakin ya, eh, dengan status Pak Jokowi di kami, ada, ada Bu,” jawab termohon.

    “Ada ya? SOP-SOP enggak pernah ada?” tanya Rospita lagi.

    Perwakilan UGM menjelaskan, “Kalau SOP ya, SOP dalam artian prosedural yang kita maknai saat ini itu memang, memang tidak ada pada zaman itu. Jadi, pada saat itu proses aturannya itu dalam bentuk buku panduan. Jadi buku panduan, tapi memang tidak spesifik juga ya apa menjelaskan perihal SOP yang Bapak/Ibu dari pemohon itu minta, gitu.”

    Ketua majelis kemudian mendalami isi buku panduan yang dimaksud, namun jawaban yang diterima dinilai tidak lugas. Termohon menyebut buku panduan hanya memuat kurikulum dan aturan drop out (DO), sementara informasi seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau proses akademik lain harus ditanyakan ke fakultas.

    “Nah, dari yang beberapa ini apa yang ada di dalam buku panduan itu? Misalnya terkait masa studi, ada enggak? Aturan DO?” tanya Rospita.

    “Mohon izin. Ya. Untuk yang di dalam buku panduan itu terkait dengan kurikulum ada,” jawab termohon.

    “Kurikulum ada?” tanya Rospita lagi.

    “Terkait dengan drop out ada,” jawab termohon.

    “KKN?” tanya Rospita.

    “Untuk KKN, kalau dari kami belum bisa memastikan ya karena itu yang menguasai adalah fakultas, nanti yang bisa menjelaskan fakultas,” jawab termohon.

    Rangkaian pertanyaan berlanjut hingga majelis menyimpulkan banyak ketiadaan aturan. “Oke, dicek lagi ya, aturan sidang?” tanya Rospita.

    “Aturan sidang kurang tahu juga karena itu. Kalau untuk penanganan data akademik ini kayaknya enggak ada ya…”

    Penelusuran berakhir dengan pengakuan resmi dari UGM bahwa periode 1980-1985 memang tidak ada SOP legalisasi ijazah dalam format yang diminta pemohon. “Iya, kalau untuk yang bentuknya SOP enggak ada,” jawab termohon menutup keterangan.

  • Eks PM Bangladesh Sheikh Hasina Divonis Hukuman Mati

    Eks PM Bangladesh Sheikh Hasina Divonis Hukuman Mati

    GELORA.CO – Pengadilan di Bangladesh pada Senin, 17 November 2025 menjatuhkan hukuman mati kepada mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina setelah dinyatakan bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan. 

    Putusan dijatuhkan in absentia karena Hasina telah melarikan diri ke India sejak digulingkan pada Agustus 2024.

    Sidang yang digelar di International Crimes Tribunal di Dhaka itu berlangsung dengan pengamanan ketat dan disiarkan langsung di televisi nasional. 

    Hakim Golam Mortuza Mozumder mengatakan bahwa semua elemen yang membentuk kejahatan terhadap kemanusiaan telah terpenuhi.

    Hasina dituduh memerintahkan penumpasan mematikan terhadap aksi protes mahasiswa pada Juli-Agustus 2024, yang menurut laporan PBB menewaskan hingga 1.400 orang dan melukai ribuan lainnya. 

    Jaksa menyebut bukti menunjukkan adanya komando langsung dari Hasina agar aparat menggunakan kekuatan mematikan untuk meredam demonstrasi terbesar sejak perang kemerdekaan 1971.

    Melalui pernyataan tertulis, Hasina mengecam putusan tersebut berat sebelah dan bermotif politik. Ia menegaskan dirinya tidak takut menghadapi proses hukum di pengadilan yang benar, di mana bukti dapat diuji secara adil. 

    Pengacara Hasina yang ditunjuk negara sebelumnya menyatakan bahwa seluruh dakwaan tidak berdasar dan meminta pembebasannya.

    Pemerintah Bangladesh juga meminta India mengekstradisi Hasina dan mantan menteri dalam negeri Asaduzzaman Khan Kamal, yang turut divonis mati. 

    “Kami mendesak pemerintah India segera mengekstradisi dua terpidana tersebut. Memberikan suaka akan sangat tidak bersahabat dan bertentangan dengan keadilan,” kata Kementerian Luar Negeri Bangladesh, seperti dikutip dari AFP.

    India menyatakan telah mencatat putusan itu, namun tidak secara langsung menanggapi permintaan ekstradisi. 

    “India tetap berkomitmen pada kepentingan terbaik rakyat Bangladesh, termasuk perdamaian, demokrasi, inklusi, dan stabilitas,” kata Kementerian Luar Negeri India dalam pernyataannya.

    Menjelang pemilu Februari mendatang, situasi di Bangladesh memanas. Awami League, partai yang sebelumnya dipimpin Hasina, dilarang ikut kontestasi, dan putusan tersebut dikhawatirkan dapat memicu ketegangan baru. 

    Dalam beberapa hari terakhir, puluhan ledakan bom rakitan dan pembakaran kendaraan terjadi di berbagai wilayah, meski tanpa menimbulkan korban jiwa.

  • Ibunda Helwa Bachmid Bongkar Fakta Pernikahan Siri Anaknya dengan Habib Bahar, Saya Terhipnotis

    Ibunda Helwa Bachmid Bongkar Fakta Pernikahan Siri Anaknya dengan Habib Bahar, Saya Terhipnotis

    GELORA.CO –  Helwa Bachmid kembali angkat bicara membalas pernyataan Fadlun Faisal Balghoits istri sah Habib Bahar bin Smith.

    Bersama sang ibu keduanya tampil live bersama membantah semua tudingan yang dilayangkan.

    Adapun Helwa Bachmid tak terima dengan ucapan ‘masukin kandang’ yang dinilai tak pantas.

    “Saya dihina-hina, saya dikatai kambing. Saya manusia bukan binatang,” seru Helwa Bachmid sambil menangis saat live TikTok @helbachmidpada Senin (17/11/2025) melansir dari Tribunnews.com.

    Suara sang ibunda pun menenangkan Helwa Bachmid.

    “Ya Allah, kamu pikir kita ini kambing? Kami ini manusia, kamu bisa tanggung jawab sama ucapan kamu? Kamu punya pendidikan percuma, apa itu bilang manusia kambing. Sabar, Allah cuma satu, Allah kasih yang terbaik buat kau, jangan kau takut,” ucap sang ibunda menenangkan Helwa Bachmid.

    Dalam live yang sama, ibunda pun membuat klarifikasi bahwa tak mengetahui anaknya menikah siri.

    “Kalau saya anak saya nikah siri, buat apa? Buat apa saya kasih? Anak saya itu banyak yang minta, artis pun minta. Dia bilang nanti dulu dia belum mau menikah. Kalau saya tahu nikah siri, ngapain (diizinkan) menikah dengan orang seperti itu. Saya jadi bodoh dari mana gatau. Kok saya kasih nikah, tidak ada uang pun saya mau. Saya terhipnotis,” lanjut ibunda Helwa Bachmid.

    Helwa Bachmid justru semakin histeris mengenang kebersamaan dengan Habib Bahar bin Smith.

    Ia mengaku sudah menjadi istri yang berbakti bagi suaminya.

    “Saya sudah turutin apa katanya, kalau selesai sholat cium kakinya dia bilang ‘gak ada istri-istrinya yang cium kakinya setelah sholat’ cuman aku yang berbakti sama suamiku, cuman aku! Tapi suamiku, tega tega ninggalin aku yang seperti ini,” seru Helwa Bachmid.

    Setelah selesai menangis histeris, Helwa menjawab tudingan banyak drama dari istri sah Habib Bahar bin Smith.

    “Heh kamu antek-anteknya ya, bilang aku drama. Ini kenyataan hidup, ingat itu! Aku ga punya urusan sama si Fadlun, aku punya urusan sama si Bahar!” tegas Helwa sambil meluapkan emosinya.

    “Kenapa gak Bahar yang klarifikasi, malah Fadlun yang sok-sok an klarifikasi,” lanjutnya.

    “Ini bukan drama komedi, situ yang drama,” sahut ibunda Helwa.

    “Ini bukan film, bukan drama, ini kisah nyata untuk perempuan-perempuan di sana supaya tahu,” lanjutnya.

    “Bahar iming-imingkan mau mau umrohkan mau saya, mau ke Turki, mau ke Italia,mau ke Bali. Semuanya nihil, mau dibeiin mobil, mau dibeliin rumah. Tau-taunya rumahnya ngontrak!” tegas Helwa.

    Di satu sisi, istri sah Habib Bahar bin Smith Fadlun Faisal Balghoits langsung mengomentari video tersebut.

    Ia meluruskan, tak pernah mengatakan sosok Helwa kambing.

    Tangisan Helwa pun membuat Fadlun yakin model asal Kalimantan tersebut tengah casting drama.

    “Perasaan gw cuman ngomong mau masukin kandang aja, tapi diframing yang nggak-nggak.

    Kayaknya lagi casting buat persiapan syuting drama Indosiar,” tulis @official_fadlunbalghoits.

  • Kepuasan Publik ke Presiden Tinggi, Hashim Yakin Prabowo Terpilih Lagi pada 2029

    Kepuasan Publik ke Presiden Tinggi, Hashim Yakin Prabowo Terpilih Lagi pada 2029

    GELORA.CO – Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo optimistis bahwa Presiden Prabowo Subianto akan kembali memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2029. Optimisme itu ia dasarkan pada tingginya tingkat kepuasan publik (approval rating) dalam sejumlah survei terbaru.

    “Saya yakin kita akan menang pemilu lagi tahun 2029. Ada alasannya kenapa tingkat approval rating Pak Prabowo sangat tinggi,” kata Hashim dalam acara 13 th US-Indonesia Investment Summit di Jakarta, Senin (17/11/2025).

    Ia memaparkan bahwa dalam dua pekan terakhir terdapat empat survei yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo berada pada kisaran 77,8 persen hingga 82 persen. “Kalau dilihat dari rentang 77,8 persen sampai 82 persen, bisa dikatakan bahwa approval rating dia (Prabowo) sekitar 80 persen,” ujarnya.

    Dengan berseloroh, Hashim membandingkan capaian tersebut dengan approval rating Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    “Sebagai perbandingan, approval rating Presiden Trump di 45 persen. Jadi ini tidak buruk, karena itu saya pikir kita akan berada dalam posisi yang baik ke depannya,” katanya.

    Hashim menilai, tingginya tingkat kepuasan masyarakat berkaitan erat dengan sejumlah program prioritas pemerintah yang dinilai memberi dampak langsung, seperti pembangunan 3 juta rumah hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Ia menjelaskan bahwa pembangunan perumahan menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi, merujuk pada pengalaman China yang mampu mempertahankan pertumbuhan tinggi selama tiga dekade.

    Pemerintah menargetkan pembangunan satu juta rumah susun di kawasan perkotaan serta dua juta rumah bagi masyarakat perdesaan, termasuk keluarga nelayan. Saat ini, sekitar 15 juta keluarga tercatat dalam daftar tunggu rumah layak huni, sementara 27 juta keluarga lainnya tinggal di hunian substandar.

    “Inilah alasan mengapa kami yakin bisa mencapai pertumbuhan 8 persen dan mempertahankannya, bahkan melampauinya. Angka 8 persen itu bukan hal yang mustahil. China sudah melakukannya selama 30 tahun, dan salah satu pendorong utamanya adalah sektor perumahan,” jelasnya.

    Hashim juga menegaskan bahwa program MBG dirancang untuk menekan angka tengkes (stunting) sejak dini. “Gagasannya adalah (MBG) menyediakan susu, telur, protein hewani dan nabati, agar anak-anak memiliki kesempatan yang baik untuk tumbuh sehat dan mampu menyerap pendidikan di sekolah,” ujarnya.

    Selain perumahan dan MBG, Hashim menyebut hilirisasi serta penyediaan internet berbiaya rendah sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi berikutnya.

    Ia mengatakan penetrasi internet yang efektif di Indonesia baru sekitar 15 persen, jauh di bawah Malaysia, Filipina, dan Thailand yang telah mencapai sekitar 50 persen. Padahal, studi McKinsey menunjukkan setiap peningkatan 10 persen akses internet murah dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi sebesar 0,7 hingga 1,3 persen.

    “Jadi empat penggerak pertumbuhan (ekonomi) itu, menurut saya, adalah program makan bergizi (MBG), program perumahan, hilirisasi, serta ketersediaan dan aksesibilitas internet murah,” tambahnya.