GELORA.CO – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak merespons sorotan publik terkait anggaran pembangunan sumur bor senilai Rp150 juta di wilayah terdampak bencana. Sebelumnya, netizen ramai mengkiritik proyek tersebut di media dengan menyebutnya sebagai pemborosan.
Di berbagai platform media sosial, warganet membandingkan biaya sumur bor yang dikerjakan TNI AD dengan sumur milik warga di sejumlah daerah yang disebut hanya menelan biaya puluhan juta rupiah. Kritik tidak hanya menyasar besaran anggaran, tetapi juga menuntut transparansi dan efektivitas penggunaan dana negara.
“Sumur bor di desa kami enggak sampai Rp50 juta,” tulis seorang warganet. Kritik lain menyebut anggaran ratusan juta rupiah rawan mark up dan meminta pemerintah membuka rincian biaya proyek kepada publik.
Menanggapi kritik tersebut, Maruli meminta publik tidak menilai proyek kemanusiaan hanya dari perbandingan angka, tanpa memahami kondisi lapangan. “Marilah kita bersama-sama, jangan semua merasa mengoreksi terus. Kritik itu bagus supaya kami juga evaluasi, tapi jangan memberi kesan seolah-olah kami ini banyak salah,” ujar Maruli.
KSAD mengaku kerap mendapat julukan sinis “Jenderal Baut” karena gaya kepemimpinannya yang terlibat langsung hingga urusan teknis di lapangan. Julukan itu bertebaran di media sosial setelah Maruli mengungkap dugaan sabotase jembatan darurat Bailey di Teupin Mane, Kabupaten Bireuen, Aceh.
Ia menuding ada pihak yang melakukan sabotase jembatan bailey dengan cara mencabut baut-bautnya. “Saya dibilangnya Jenderal Baut katanya. Saya yang merencanakan dari satuan-satuan pindah ke sini, naik kapal, geser ke sana, geser ke titiknya, kita pasang sampai akhirnya bisa digunakan masyarakat,” ujar jenderal bintang empat ini.
Penyebutan Jenderal Baut untuk Maruli ramai di media sosial, seperti TikTok dan lain-lain. Dia pun melampiaskan kekesalannya terhadap pihak-pihak yang dinilainya usil tersebut. “Yang otaknya sebaut, ya orang itu … biarin aja,” ujar Maruli saat jumpa pers di Dermaga Satuan Angkutan Perairan (Satangair) TNI AD, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (6/1/2026).
Maruli menyinggung pihak-pihak yang terus melontarkan kritik. “Silakan saja bicara apa. Yang penting saya yakin apa yang kami kerjakan Angkatan Darat itu dirasakan langsung oleh masyarakat yang kena bencana, dibandingkan orang-orang yang bicara itu ya memang otaknya sebaut,” kata Maruli.
Kemudian, Maruli menjelaskan soal sumur bor yang dibangun TNI AD. Kata dia, TNI membuat sumur dengan kedalaman 100 hingga 200 meter untuk menjangkau sumber air yang stabil dan berkelanjutan, terutama di wilayah bencana dengan kondisi tanah yang sulit. “Kalau kita tidak menemukan mata airnya, air itu pasti akan habis,” ujar Maruli.
Maruli menegaskan, proyek tersebut tidak dapat disamakan dengan sumur rumah tangga yang hanya melayani satu keluarga. “Rumah saya di Bandung mungkin enggak sampai Rp10 juta buat sumur air. Itu hanya untuk satu keluarga. Ini kepentingannya satu desa,” ujarnya.
Ia memastikan proses pembangunan dilakukan dengan keterlibatan langsung dirinya bersama prajurit, mulai dari perencanaan, pengadaan material, hingga pemasangan di lokasi. “Saya yang merencanakan semua. Saya beli ARMCO, diangkut, digeser, dipasang sampai jadi. Anggota jungkir balik di lapangan,” ungkap Maruli.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik menilai kritik publik tidak bisa serta-merta dianggap sebagai ketidakpahaman masyarakat. Transparansi dan komunikasi anggaran dinilai menjadi kunci untuk meredam polemik.
Pengamat kebijakan publik Usman Lamreung menilai pemerintah dan institusi negara perlu menjelaskan secara rinci struktur biaya proyek bantuan bencana, terutama yang menggunakan dana besar. “Ketika angka Rp150 juta dilempar ke publik tanpa penjelasan teknis yang memadai, wajar jika masyarakat curiga. Ini bukan soal anti-TNI, tapi soal akuntabilitas anggaran,” kata Usman.
Menurut dia, perbedaan biaya sumur bor bisa diterima jika disertai data teknis terbuka, seperti kedalaman pengeboran, jenis pipa, biaya logistik, hingga risiko medan di lokasi bencana. “Negara tidak cukup mengatakan ini untuk kepentingan satu desa. Publik berhak tahu kenapa biayanya sampai segitu, apalagi ini uang rakyat,” ujarnya.
Usman juga mengingatkan agar kritik netizen tidak dipandang semata sebagai serangan personal terhadap pejabat negara. “Di era media sosial, kritik itu alarm publik. Kalau dijawab dengan data dan transparansi, polemik justru bisa berhenti,” katanya.
Sebelumnya, dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Aceh Tamiang pada Kamis (1/1/2026), Maruli bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan bahwa biaya pengeboran sumur dengan kedalaman 100–200 meter berada pada kisaran Rp100 juta hingga Rp150 juta, bergantung pada kondisi geografis dan tingkat kesulitan di lapangan.[]
