Xcloud.id

Author: Gelora.co

  • Kemenhut Jelaskan Heboh Kayu Gelondongan di Pesisir Lampung: Bukan dari Banjir Sumatra

    Kemenhut Jelaskan Heboh Kayu Gelondongan di Pesisir Lampung: Bukan dari Banjir Sumatra

    GELORA.CO  – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) buka suara soal keberadaan ribuan kayu gelondongan yang ditemukan di Pesisir Barat, Lampung. Kayu tersebut dipastikan tidak berasal dari banjir bandang yang melanda tiga provinsi Sumatra.

    Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan di Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kemenhut Ade Mukadi menegaskan, hal ini berdasarkan pemeriksaan Polda Lampung dan Balai PHL Lampung.

    “Kayu yang ditemukan di Lampung bukan kayu hanyut akibat banjir di Sumatra,” kata Ade Mukadi dalam keterangan tertulis, Selasa (9/12/2025).

    Ade mengungkapkan, tumpukan kayu dengan stiker Kemenhut yang terdampar di Pesisir Barat itu berasal dari kecelakaan kepal tugboat kayu PT Minas Pagai Lumber.

    Menurutnya, perusahaan itu sudah punya izin oleh Menteri Kehutanan atas areal hutan produksi melalui izin SK.550/1995 tanggal 11 Oktober 1995 dan telah dilakukan perpanjangan di tahun 2013 sesuai SK.502/Menhut-II/2013 tanggal 18 Juli 2013.

    “Kayu berasal dari kecelakan kapal tugboat kayu dari PBPH (HPH) PT Minas Pagai Lumber di Mentawai,” ujarnya.

    Ade menjelaskan, mesin kapal yang mengangkut kayu itu mati karena badai pada 6 November 2025. Hal ini membuat banyak potongan kayu dengan stiker kementerian hanyut.

    “Mesin tugboat mati dan terkena badai sejak 6 november 2025 sehingga ada banyak kayu yang jatuh dari tugboat tersebut,” katanya.

    Dia menegaskan, barcode di kayu adalah penanda Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang dicek keabsahan/asal usul sumber kayu (traceability system untuk mencegah illegal logging).

    Sebelumnya, publik dibuat heboh oleh video viral yang memperlihatkan ribuan kayu gelondongan terdampar di Pantai Tanjung Setia.

    Dalam rekaman itu tampak gelondongan kayu berdiameter kurang lebih 2 meter berserakan di sepanjang garis pantai, sementara kapal tongkang yang mengangkut kayu terlihat tidak jauh dari bibir pantai

  • Mau Dimakzulkan dari Ketum PBNU, Gus Yahya Siap Tempuh Jalur Hukum

    Mau Dimakzulkan dari Ketum PBNU, Gus Yahya Siap Tempuh Jalur Hukum

    GELORA.CO – Ketua Umum Pengurus Besar (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mengaku siap menempuh jalur hukum atas dugaan terkait pemakzulan dirinya. Seperti diketahui, sebelumnya beredar Surat Edaran (SE) PBNU yang menyatakan Gus Yahya sudah tak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU terhitung sejak 26 November 2025.

    Namun, Gus Yahya menegaskan secara AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) dirinya masih sah secara hukum sebagai Ketua Umum PBNU hingga saat ini.

    “Ya kita siap (ke jalur hukum), apa pun yang diperlukan kita siap. Itu kan untuk menegaskan posisi saya bersama teman-teman yang sekarang ini masih kompak di dalam PBNU ini ya, bahwa kita ini ingin menjaga tatanan organisasi. Itu saja, tatanan organisasi. Jabatan sih soal nantilah. Tapi tatanan organisasinya dulu itu yang dijaga supaya ndak rusak,” kata Yahya di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (9/12/2025).

    Kendati begitu, Gus Yahya menyampaikan bahwa masih ada jalan keluar untuk memperbaiki situasi. Dia sudah berkomunikasi dengan seluruh pihak untuk melakukan musyawarah.

    Mengenai pemakzulan dirinya, Gus Yahya menyampaikan bahwa NU milik Allah SWT. Oleh sebab itu, seluruh anggotanya harus berpegang teguh pada hukum yang berlaku, baik secara agama maupun negara.

    “NU ini punyanya Allah SWT ini pasti,” ucap Yahya.

    Sebelumnya diberitakan, Syuriyah PBNU akan menggelar rapat pleno untuk menentukan Penjabat (Pj) Ketua Umum pengganti Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. Rapat akan berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, 9-10 Desember 2025.

    Penetapan rapat pleno didasari atas adanya surat resmi bernomor 4799/PB.02/A.I.01.01/99/12/2025 yang ditandatangani oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Katib Syuriyah PBNU KH Ahmad Tajul Mafakhir (Gus Tajul) pada 2 Desember 2025.

    Dalam rapat pleno itu, sedianya ada dua agenda. Pertama, Penyampaian Hasil Rapat Harian Syuriyah PBNU. Kedua, Penetapan Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU

  • Mau Dimakzulkan dari Ketum PBNU, Gus Yahya Siap Tempuh Jalur Hukum

    Mau Dimakzulkan dari Ketum PBNU, Gus Yahya Siap Tempuh Jalur Hukum

    GELORA.CO – Ketua Umum Pengurus Besar (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mengaku siap menempuh jalur hukum atas dugaan terkait pemakzulan dirinya. Seperti diketahui, sebelumnya beredar Surat Edaran (SE) PBNU yang menyatakan Gus Yahya sudah tak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU terhitung sejak 26 November 2025.

    Namun, Gus Yahya menegaskan secara AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) dirinya masih sah secara hukum sebagai Ketua Umum PBNU hingga saat ini.

    “Ya kita siap (ke jalur hukum), apa pun yang diperlukan kita siap. Itu kan untuk menegaskan posisi saya bersama teman-teman yang sekarang ini masih kompak di dalam PBNU ini ya, bahwa kita ini ingin menjaga tatanan organisasi. Itu saja, tatanan organisasi. Jabatan sih soal nantilah. Tapi tatanan organisasinya dulu itu yang dijaga supaya ndak rusak,” kata Yahya di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (9/12/2025).

    Kendati begitu, Gus Yahya menyampaikan bahwa masih ada jalan keluar untuk memperbaiki situasi. Dia sudah berkomunikasi dengan seluruh pihak untuk melakukan musyawarah.

    Mengenai pemakzulan dirinya, Gus Yahya menyampaikan bahwa NU milik Allah SWT. Oleh sebab itu, seluruh anggotanya harus berpegang teguh pada hukum yang berlaku, baik secara agama maupun negara.

    “NU ini punyanya Allah SWT ini pasti,” ucap Yahya.

    Sebelumnya diberitakan, Syuriyah PBNU akan menggelar rapat pleno untuk menentukan Penjabat (Pj) Ketua Umum pengganti Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. Rapat akan berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, 9-10 Desember 2025.

    Penetapan rapat pleno didasari atas adanya surat resmi bernomor 4799/PB.02/A.I.01.01/99/12/2025 yang ditandatangani oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Katib Syuriyah PBNU KH Ahmad Tajul Mafakhir (Gus Tajul) pada 2 Desember 2025.

    Dalam rapat pleno itu, sedianya ada dua agenda. Pertama, Penyampaian Hasil Rapat Harian Syuriyah PBNU. Kedua, Penetapan Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU

  • Gus Yahya Anggap Pleno Syuriyah Hanya Manuver dan Tak Punya Legitimasi

    Gus Yahya Anggap Pleno Syuriyah Hanya Manuver dan Tak Punya Legitimasi

    GELORA.CO -Kisruh kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memasuki babak baru setelah jajaran Syuriyah mengagendakan rapat pleno guna menentukan penjabat ketua umum. 

    Dalam keputusan Rapat Harian Syuriyah pada 20 November 2025 meminta Yahya Cholil Staquf mundur atau diberhentikan dari Ketua Umum PBNU.

    Menanggapi rapat pleno, Gus Yahya menyebut agenda tersebut tampaknya diatur oleh pihak yang memiliki kepentingan tertentu. 

    “Ada yang punya kepentingan lalu membuat manuver. Itu biasa,” katanya di markas PBNU, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Desember 2025.

    Ia juga mengungkapkan, apabila Rapat Pleno di Hotel Sultan, Jakarta, pada 9-10 Desember 2025 tetap berlangsung dan didasarkan kepada Risalah Rapat Harian Syuriyah tanggal 20 Desember 2025, maka Rapat Pleno itu juga tidak memiliki dasar hukum yang sah. 

    Gus Yahya menegaskan pelaksanaan rapat pleno organisasi harus melibatkan ketua umum. Sedangkan, agenda yang akan dihelat di Hotel Sultan hanya dikonsep oleh jajaran Syuriyah PBNU. 

    “Secara aturan tidak bisa disebut pleno,” ucapnya.

    Gus Yahya mengatakan produk kebijakan yang dikeluarkan oleh Syuriyah bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga atau AD/ART. Karena itu, penetapan penjabat ketua umum PBNU dalam pleno itu tidak memiliki legitimasi. 

    Sebelumnya Gus Yahya juga menerbitkan surat penegasan terkait rencana Rapat Pleno yang diinformasikan oleh pihak Syuriyah. Surat penegasan bernomor 4799/PB.03/A.I.01.01/99/12/2025 itu ditandatangani Gus Yahya dan Sekretaris Jenderal PBNU H Amin Said Husni pada Kamis, 4 Desember 2025. 

    Surat tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan pleno harus mengikuti ketentuan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama termasuk mengenai posisi Ketua Umum sebagai mandataris Muktamar dan mekanisme kepemimpinan rapat.

    Dalam surat itu menyampaikan tiga poin utama. Pertama Bahwa Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Masa Khidmat 2022-2027 KH Yahya Cholil Staquf adalah Mandataris Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama dengan masa khidmah lima tahun sebagaimana Keputusan Muktarnar Ke-34 Nahdlatul Ulama Nomor 05/MUKTAMAR-34/XII/2021 tanggal 19 Jumadil Ula 1443 H/24 Desember 2021 M. 

    Kedua bahwa Pemberhentian Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian Syuriyah sebagaimana dituangkan dalam Risalah Rapat Harian Syuriyah itu tidak memiliki dasar hukum yang sah dan oleh karenanya pemberhentian tersebut adalah batal demi hukum. 

    Ketiga, sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga (ART) Pasal 58 ayat (2) huruf c dan Pasal 64 ayat (2) huruf c Rais Aam dan Ketua Umum secara bersama-sama memimpin Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Oleh sebab itu, Rapat Pleno yang diselenggarakan dengan tanpa melibatkan Ketua Umum adalah cacat secara hukum dan segala keputusannya tidak sah karena melanggar ART Nahdlatul Ulama.

    Surat tersebut ditujukan sebagai pedoman terkait pelaksanaan rapat pleno yang beredar dari pihak Syuriyah, dengan tembusan kepada Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar. 

  • Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

    Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

    GELORA.CO -Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan permohonan maaf buntut jaringan listrik di Aceh masih mengalami hambatan pemulihan pasca bencana banjir dan tanah longsor.

    Permintaan maaf tersebut disampaikan Bahlil setelah masih banyaknya wilayah Aceh yang terisolasi dan gelap gulita. Hal ini berbeda dengan laporan yang Bahlil sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Kalau ada yang memang belum maksimal kami memberikan pelayanan, kami memohon maaf,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di kantor Kementerian ESDM, Selasa 9 Desember 2025.

    Bahlil menambahkan, pemerintah akan mengerahkan seluruh kapasitas negara untuk mempercepat pemulihan di sektor energi Aceh. Meski upaya tersebut membutuhkan waktu dan kerja teknis yang tidak mudah.

    “Kami pemerintah akan secara totalitas mempergunakan semua sumber-sumber kekuatan negara dalam rangka percepatan pemulihan di sektor energi khususnya di Provinsi Aceh,” kata Bahlil.

    Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo juga menyampaikan permohonan maaf dan menegaskan bahwa kondisi kerusakan jaringan di wilayah terdampak jauh lebih parah dari perkiraan awal.

    “Untuk itu, saya memahami betul kekecewaan dan kesulitan masyarakat. Tidak ada alasan apa pun yang bisa menghapus ketidaknyamanan ini,” ujar Darmawan.

    Sebelumnya banyak keluhan yang beredar di media sosial terkait laporan Bahlil kepada Presiden Prabowo Subianto yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Banyak warganet yang menyebut bahwa Menteri ESDM itu melakukan prank terkait pemulihan listrik di wilayah bencana.

    Diketahui, Presiden Prabowo sempat menanyakan langsung ke Menteri ESDM Bahlil Lahadalia soal perkembangan pemulihan listrik pascabencana. Pertanyaan itu diajukan Prabowo setelah meninjau jembatan bailey di Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, Aceh, Minggu 7 Desember 2025.

    “Kementerian ESDM, lampu menyala sudah?” tanya Prabowo.

    “Siap, malam ini nyala semua, Pak,” jawab Bahlil.

    “Seluruh Aceh?” tanya Prabowo.

    “Seluruh Aceh, 93 persen malam ini semua Aceh nyala,” tegas Bahlil.

  • Ferry Irwandi Tanggapi Anggota DPR Endipat Wijaya Soal Donasi Rp10 M, “Udah Santai Aja”

    Ferry Irwandi Tanggapi Anggota DPR Endipat Wijaya Soal Donasi Rp10 M, “Udah Santai Aja”

    GELORA.CO  – Konten kreator sekaligus pendiri Malaka Project Ferry Irwandi menanggapi santai soal penggalangan donasinya.

    Ferry bersama Kitabisa.com, sebelumnya berhasil mengumpulkan donasi lebih dari Rp10 miliar dalam 24 jam.

    Donasi yang terkumpul sudah disalurkan ke sejumlah titik terdampak banjir dan tanah longsor di tiga provinsi, Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.

    Namun aksi kemanusiaan Ferry kini kena sindir Anggota DPR Endipat Wijaya saat Komisi I menggelar rapat kerja dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada Senin (8/12/2025) kemarin.

    Endipat awalnya memberikan masukan kepada Menkomdigi, Meutya Hafid agar lebih masif menyebarluaskan kinerja pemerintah dalam penanganan bencana di Pulau Sumatra.

    “Kami mohon Ibu fokus nanti ke depan Kementerian Komdigi ini -informasi itu sehingga enggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera dan lain-lain,” katanya dikutip dari kanal YouTube Komisi I DPR RI Channel, Selasa (9/10/2025).

    Meski tidak secara eksplisit menyebut nama Ferry, Endipat menyindir, ada pihak-pihak yang ingin disebut paling kerja di titik bencana.

    Endipat juga tidak terima tudingan pemerintah tidak hadir ketika memberikan bantuan kepada korban.

    “Ada namanya orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh. Padahal negara sudah hadir dari awal ada orang baru datang baru bikin satu posko ngomong pemerintah gak ada.Padahal pemerintah sudah bikin ratusan posko di sana.”

    “Jadi yang kira-kira yang seperti-seperti itu Bu mohon jadi atensi dan dikembangkan sama Komdigiuntuk menjadi informasi publik yang sehingga publik itu tahu kinerja pemerintah itu sudah ada dan memang sudah hebat,” tegasnya.

    “Orang perorang cuma nyumbang Rp10 miliar, negara sudah triliun-triliunan ke Aceh itu Bu. Jadi yang kayak gitu mohon dijadikan perhatikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi yang seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana. Padahal negara sudah hadir sejak awal di dalam penanggulangan bencana,” imbuh Endipat.

    Respon Ferry 

    Pada akhirnya, pernyataan Endipat viral dan menjadi sorotan warganet. Pihak Ferry juga sudah memberikan resposnya lewat akun Instagram pribadinya.

    “Bang tolong datangi anggota DPR yang ngatain ada,” tulis seorang warganet.

    “Gpp dia bener kok. udah santai saja,” jawab Ferry di kolom komentar.

    Ferry di instastory juga mengakui donasi Rp10 miliar yang ia kumpulkan masih kurang.

    Ia berharap bisa memberikan lebih kepada para korban.

    “Gue malah ngerasa kurang euy (Rp10 miliar), beneran. I wish i can do more.”

    “Maaf ya teman-teman, sekali lagi maaf,” tulis Ferry.

    Mantan ASN Kementerian Keuangan itu turut menanggapi pernyataan Endipat soal pemerintah sudah menggelontorkan anggaran triliunan.

    Hal tersebut bagus karena Aceh butuh segera dipulihkan.

    “Syukurlah karena Aceh emang butuh percepatan,” ujar Ferry.

    Akui Peran Pemerintah

    Ferry sebelumnya mengakui ada peran pemerintah di balik keberhasilannya menyalurkan donasi Rp10 miliar ke para korban.

    Pemerintah sudah menyediakan alat transportasi guna memudahkan pengiriman logistik.

    “Semua hal baik yang kalian lihat, semua hal positif itu tidak lepas dari kolaborasi semua pihak.”

    “Temen-temen kitabisa, para relawan, trus juga para NGO yang ada di lapangan. Dan juga pemerintah melalui TNI-Polri,” kata Ferry dalam videonya.

    Ferry menegaskan TNI-Polri sangat membantu penyaluran donasi bahkan sampai daerah terpencil dan terisolir.

    Para personil juga bekerja membuka jalur distribusi bantuan.

    “Gua nggak berusaha menutup-nutupi (peran pemerintah), nggak gua lebihin, nggak gua kurangin.”

    “Barang itu (donasi) yang 5 ton lebih, nggak akan bisa terdistribusi dengan cepat kalau kita nggak ada bantuan dari kepolisian saat kita kesulitan mencari pesawat.”

    “Untuk TNI juga, kita nggak bisa mencapai Gayo, Takengon tanpa bantuan teman-teman TNI dengan helikopter dan pesawat hercules.”

    “Mereka deserve untuk insentif lebih dan perlindungan sosial. Dan semoga main powernya ditambahkan. Dan lebih banyak lagi anggota maupun prajurit datang ke tiga provinsi ini,” tutup Ferry.

  • Tabiat Ayu Puspita Pemilik WO Diduga Tipu 230 Pengantin, Tertutup tapi Rutin Bantu Warga Sekitar

    Tabiat Ayu Puspita Pemilik WO Diduga Tipu 230 Pengantin, Tertutup tapi Rutin Bantu Warga Sekitar

    GELORA.CO  – Terungkap tabiat Ayu Puspita, pemilik wedding organizer (WO) yang diduga melakukan penipuan terhadap ratusan calon pengantin. 

    Kasus dugaan penipuan WO Ayu Puspita terungkap dari keluhan calon pengantin yang menyewa jasa WO Ayu Puspita yang disampaikan melalui unggahan TikTok. 

    Sepupu korban, Nana, menceritakan bahwa pernikahan saudaranya kacau hingga membuat pengantin menangis. 

    Saat itu, katering yang sudah dipesan justru tidak menyiapkan hidangan sesuai pesanan. 

    “Acara sudah mulai katering nggak ada sama sekali,” ujarnya saat dikonfirmasi, Minggu (7/12/2025), dikutip dari Tribunnews.com.

    Pihak keluarga pengantin sempat menghubungi pihak katering yang semestinya disediakan oleh WO Ayu Puspita. 

    Namun, respons yang diterima tidak jelas. 

    “Saat dihubungi bilangnya sudah dekat tapi minta share location enggak dikasih,” kata Nana.

    Warganet yang mengaku turut sebagai korban kemudian membanjiri kolom komentar. 

    Para korban pun berkomunikasi lebih lanjut melalui grup obrolan WhatsApp untuk menyamakan informasi. 

    Dari hasil diskusi para korban, WO tersebut diduga memberikan penawaran yang sama secara menggiurkan untuk menarik pelanggan. 

    Pemilik WO Ditangkap

    Pemilik WO, Ayu Puspita bersama empat pegawainya ditangkap Polres Metro Jakarta Utara.

    Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Erick Frendriz, mengatakan  bahwa pihaknya telah menerima laporan dari para korban terkait dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan WO tersebut.

    “Polres Metro Jakarta Utara menerima laporan dari beberapa pelapor terkait penipuan atau penggelapan yang dilakukan salah satu wedding organizer di wilayah Jakarta,” ujar Erick di Mapolres Metro Jakarta Utara, Senin (8/12/2025), dikutip dari Tribun Jakarta.

    Menurutnya, modus yang dilakukan adalah WO menerima pembayaran penuh untuk penyelenggaraan acara pernikahan, termasuk catering.

    Namun, saat hari pelaksanaan layanan tersebut tidak diberikan.

    “WO ini sudah menerima uang untuk melaksanakan resepsi, kemudian pada hari H tidak terlaksana sesuai kesepakatan. Salah satu contoh, makanan yang harusnya dihadirkan saat pesta tidak datang,” kata Erick.

    Akibatnya, para korban yang merasa dirugikan kemudian membuat laporan polisi.

    Erick menyebut sebagian korban mengaku telah membayar hingga puluhan juta rupiah.

    Saat ini, lima orang dari PT APS telah diamankan dan sedang menjalani pemeriksaan intensif di Polres Metro Jakarta Utara.

    Ayu Puspita pun turut diamankan dari penangkapan ini.

    “Ada lima orang yang sedang kami periksa, termasuk pemilik, manajer, dan karyawan,” jelas Erick.

    Ayu Puspita dan para pegawainya sebelumnya diamankan di wilayah Jakarta Timur setelah warga memberikan informasi kepada polisi.

    Mereka kemudian diserahkan ke Polres Metro Jakarta Utara karena laporan resmi berada di wilayah tersebut.

    Erick mengatakan jumlah korban diperkirakan masih bertambah.

    “Termasuk dari korban lain masih banyak yang berdatangan. Ternyata banyak yang menjadi korban WO tersebut,” ujarnya.

    Ia menambahkan, laporan yang masuk ke Polres Metro Jakarta Utara baru satu, namun kejadian serupa juga muncul di wilayah lain dan berpotensi ditangani lintas polres.

    Terkait kerugian, polisi belum dapat memastikan total nominalnya.

    “Kerugian masih dihitung, karena banyak korban-korban baru,” kata Erick

    Pengakuan Ayu Puspita

    Ayu Puspita mengakui ada masa keuangan dalam usahanya. 

    Penyidik Polres Metro Jakarta Utara menanyakan kesanggupan Ayu menyelenggarakan pernikahan kliennya yang sudah membayar lunas. 

    “Ini untuk menjawab konsumen Ibu yang depan polres itu. Untuk pernikahan 13 Desember 2025 atas nama Lulu, 21 Desember 2025 atas nama Kurniawan, dan 28 Desember 2025 atas nama Ardita, ibu sanggup gak menyelenggarakan?” tanya penyidik.

    Sayangnya, Ayu Puspita mengaku belum sanggup. 

    “Untuk hari ini saya masih belum bisa Pak,” jawab Ayu Puspita dengan suara lemas.

    Penyidik kembali mengulangi pertanyaan.

     Namun, Ayu Puspita memberikan jawabannya yang tidak sesuai.

    “Sanggup apa enggak ke depannya?” tegas penyidik.

    “Saya belum ada gambaran pasti ke depannya Pak,” kata Ayu Puspita.

    Mendengar jawaban Ayu Puspita, penyidik lalu kembali bertanya namun dengan menaikkan nada bicaranya.

    “Sanggup apa gak sanggup?! Itu jawabannya,” tanya penyidik.

    “Untuk saat ini belum sanggup Pak,” jawab Ayu Puspita.

    Uang untuk DP Rumah

    Tercatat 230 pasangan calon pengantin menjadi korban dengan total kerugian ditaksir mencapai Rp15 hingga Rp16 miliar.

    Dalam video yang diunggah akun @jktnewsreborn, Ayu tampak mengenakan kerudung hitam dan kemeja bergaris biru-putih, sementara para korban terus menyampaikan tuntutan. 

    Dalam pemeriksaan awal, Ayu menyampaikan bahwa manajemen keuangan perusahaannya mengalami masalah serius.

    Ia mengakui menerapkan pola gali lubang tutup lubang, menggunakan pembayaran dari klien baru untuk membiayai kebutuhan acara klien sebelumnya.

    Selain itu, sebagian dana yang diterima digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk pembelian rumah mewah serta kegiatan bepergian ke luar negeri.

    “Saya menggunakan sebagian dana untuk membayar uang muka rumah, tapi (saya) sedang berusaha menjual rumah tersebut untuk mengembalikan uang klien,” ucap Ayu.

    Klien Tergiur Harga Murah

    Seorang korban, Satrio Yuda, menceritakan bahwa dirinya tergiur salah satu paket pernikahan yang ditawarkan WO Ayu Puspita. 

    Menurutnya, pkaet yang ditawarkan memiliki harga miring dibanding WO lain. 

    “Kita diiming-imingi bonus-bonus yang lumayan banyak lah gitu. Dari total, jadi kan kita ada pembayaran itu ada tiga termin gitu.”

    “Jadi untuk termin pertama itu DP 50 persen, nah terus dari marketingnya itu biasanya WhatsApp,” kata Satrio di Mapolres Metro Jakarta Utara, Senin (8/12/2025), dikutip dari Tribun Jakarta. 

    “Untuk kalau mau pembayaran lagi nanti kita dapat beberapa bonus-bonus, jadinya banyak yang tergiur lah.”

    “Saya itu bonusnya sekitar 14 gubukan. Jadi kalau mungkin kalau dihitung secara yang lain lagi itu ya, 14 gubukan dengan harga Rp 170 juta ya terhitung murah sih,” sambungnya lagi.

    Satrio mengungkap, dirinya dan pasangan sudah membayar sekitar Rp 147 juta dari total paket Rp 170 juta.

    Menurut Satrio, sejak awal WO tersebut tampak meyakinkan karena aktif mengikuti pameran pernikahan di berbagai tempat.

    Satrio dan pasangannya yang merupakan customer WO Ayu Puspita sedianya menikah pada 24 Januari 2026 di salah satu gedung di Depok, Jawa Barat.

    Ia mengaku pertama kali mengetahui adanya masalah dari pihak gedung yang mengabarkan kasus viral WO Ayu Puspita pada akhir pekan kemarin.

    “Pihak gedung ini punya grup sesama venue. Mereka ngasih tahu bahwa WO Ayu Puspita ada masalah, makanan nggak datang pas acara salah satu pasangan,” kata dia.

    Dari informasi yang tersebar di grup WhatsApp, disebutkan ada lebih dari 200 pasangan calon pengantin yang menjadi korban, dengan total kerugian ditaksir mencapai Rp 16 miliar.

    Satrio juga menceritakan nasib korban lain yang pernikahannya digelar pada 6 Desember 2025.

    Saat itu, pihak catering tidak datang, dekorasi setengah jadi, tamu sudah terlanjur hadir, hingga keluarga mempelai jatuh pingsan karena panik.

    “Kebanyakan catering-nya nggak datang. Ada yang desainnya cuma setengah jadi. Tamu udah datang semua. Akhirnya ada yang pesan nasi padang sama makanan sekitar gedung,” ucapnya.

    Saat ini, Satrio bersama para korban lain sudah membentuk grup komunikasi dan tengah melapor resmi ke Polres Metro Jakarta Utara.

    Mereka berharap ada penyelesaian yang jelas dari pihak berwajib.

    “Harapan saya sih semoga uang kami bisa kembali. Kalau nggak bisa kembali, minimal gimana caranya acara kami tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya,” kata Satrio.

    Tabiat Ayu Puspita

    Terpisah, Ketua RT 01/RW 05 Kelurahan Ceger, Azli membongkar tabiat Ayu Puspita.

    Menurut Azli, Ayu Puspita dikenal dermawan di lingkungan tempat usahanya kawasan Ceger, Cipayung, Jakarta Timur.

    Ayu membuka usaha WO di Jalan H. Siun II, RT 01/RW 05, Ceger, sejak lima tahun lalu. 

    Selama itu pula, Ayu kerap memberikan bantuan kepada warga di sekitar tempat usahanya.

    Mulai dari bantuan gerobak sampah untuk lingkungan, memberikan makanan setiap ada kegiatan warga seperti kerja bakti, hingga hadiah doorprize saat warga mengadakan acara.

    “Sosialnya cukup bagus. Banyak membantu kegiatan. Dibantu gerobak sampah, bantu nasi boks kalau ada acara,” kata Azli.

    Hanya saja, warga tidak mengenal ayu dan suaminya karena tidak pernah berkomunikasi secara langsung. 

    Bahkan, pengurus lingkungan dan warga sekitar hanya berkomunikasi dengan para pegawai yang tinggal pada empat unit rumah disewa Ayu sebagai kantor usaha WO dijalankan.

    Selama menjalankan usaha, Ayu belum pernah menyerahkan data kependudukan kepada pengurus lingkungan.

    “Kalau melihat sehari-hari, hari Sabtu, Jumat wah itu ramai sekali di rumahnya tuh. Ada tujuh juru masaknya, belum mobil-mobil angkutan untuk acara mendukung usaha catering,” ujar Azli.

    Selain memberikan bantuan kepada warga sekitar, Ayu juga dikenal juga kerap mengadakan santunan anak yatim pada sebuah musala yang berada tak jauh dari kantor operasional WO.

    Sehingga warga sekitar tidak menyangka bahwa WO tersebut kini terjerat kasus dugaan penipuan, banyak catering yang tidak diantar pengelola WO kepada klien saat pesta pernikahan berlangsung.

    Sejak Minggu (7/12/2025) sejumlah korban penipuan yang sudah membayarkan uang jasa datang ke kantor WO untuk menuntut ganti rugi atas penipuan yang mereka alami.

    “Orangnya baik kok. Suka ngasih santunan Bu Ayu. Santunan anak yatim itu hampir tiap bulan ngadain santunan anak yatim.”

    “Tapi saya bukan berhubungan dengan Bu Ayunya ya,” tutur warga sekitar, Niman

  • Sosok Teuku Abdul Khalid Anggota DPR yang Sebut Menteri Bahlil Bohongi Prabowo Soal Listrik di Aceh

    Sosok Teuku Abdul Khalid Anggota DPR yang Sebut Menteri Bahlil Bohongi Prabowo Soal Listrik di Aceh

    GELORA.CO – Ini lah sosok Teuku Abdul Khalid,  Anggota DPR RI dari Partai Gerindra yang menuduh Menteri  Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berbohong ke Presiden Prabowo karena menyatakan 97 persen listrik di Aceh telah menyala.

    Sebelumnya, Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden Prabowo pada tanggal 7 dan 8 Desember 2025 listrik di Aceh sudah menyala 93 persen dan 97 persen.

    Namun, saat laporan tersebut disampaikan, mayoritas listrik di 18 kabupaten/kota yang terdampak banjir dan longsor masih dalam keadaan padam.

    Teuku Abdul Khalid menilai laporan tersebut tidak akurat.

     “Saat ini baru 60 persen listrik menyala di 18 kabupaten/kota yang terdampak banjir dan longsor di Aceh. Saya minta seluruh menteri untuk melaporkan data yang benar kepada Presiden, jangan bohongi Presiden, sehingga beliau bisa mengambil kebijakan yang tepat dan benar untuk rakyat,” ujar Khalid melalui telepon pada Selasa (9/12/2025).

    Khalid menegaskan, kebohongan dalam laporan data dapat berdampak langsung pada rakyat, dan memperlambat penanganan bencana di Aceh.

    “Laporkan data sesungguhnya, jangan asal bapak senang. Seluruh menteri saya minta untuk tidak bohongi Presiden soal banjir di Aceh,” tegasnya.

    Dia juga memperingatkan bahwa jika kondisi ini dibiarkan, akan sangat merugikan masyarakat Aceh.

    “Bisa jadi saat hunian sementara dibangun, data sesungguhnya juga akan dikurangi. Ini akan mengadu pemimpin lokal di Aceh dengan rakyatnya,” tambahnya.

    “Kita semua bekerja untuk rakyat, jangan sampai rakyat jadi korban atas laporan palsu yang kita sampaikan kepada Presiden,” pungkasnya.

    Siapakah Teuku Abdul Khalid?

    Teuku Abdul Khalid biasa dipanggil T. A. Khalid lahir pada 25 Februari 1970. 

    Pendidikan mulai dari SD hingga S1 dihabiskan di Aceh. 

    Berikut riwayatnya: 

    SD Negeri Jangkabuya, Bandar Dua, Pidie Jaya (1978-1983)

    SMP Negeri Tanjongan, Samalanga, Aceh Utara (1983-1986)

    SMA Negeri Lhokseumawe, Aceh Utara (1986-1989)

    S-1 Universitas Abulyatama, Aceh Besar (1989-1994)

    S-2 Sekolah Tinggi Manajemen IMMI Jakarta (2003-2004)

    Selain itu, dia juga mengikuti pendidikan informal, di antaranya Leadership Academy ALGAP Jakarta (2005)

    dan Workshop Best Practices Reformasi Kemenpan RI (2007).

    Kemudian, workshop Sinergitas Peran Pelaku Hubungan Industri dalam Meningkatkan Investasi DPP IPHI dan Depnaker RI (2007), Rancangan UU Politik terhadap Sistem Pemerintahan Presidentil Asosiasi Dewan Kota Seluruh Indonesia Jakarta (2008), sertra Pendidikan Lemhannas RI (2008)

    TA. Khalid juga aktif di sejumlah organisasi, yakni: 

    Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Lhokseumawe (2002-2004)

    Penasehat Ikatan Dakwah Indonesia Kota Lhokseumawe (2005-2007)

    Penasehat Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Lhokseumawe (2005-2007)

    Penasehat Thaliban Kota Lhokseumawe (2005-2010)

    Ketua DPD Partai Gerindra Aceh (2013-2022)

    Wakil Ketua KONI Aceh (2015-sekarang)

    Karir politiknya di awali dengan menjadi Ketua DPR Kota Lhokseumawe dari PBR (2004-2009). 

    Saat ini ia menjabat sebagai Anggota DPR-RI sejak 2019 mewakili daerah pemilihan Aceh II. Khalid merupakan kader Partai Gerindra dan duduk di Komisi IV.

    Berikut riwayat pekerjaan selengkapnya: 

    Direktur PT. ILham Teguh (1995)

    Komisaris PTIlham Prima Nusantara (1998)

    Komisaris PT. Ilham Teguh (2003)

    Ketua DPR Kota Lholseumawe (2004)

    Komisaris PT Mustika Ilham Karya Jayasakti (2017)

    Anggota DPR RI (2019-sekarang)

    Bahlil Diprotes Warga Aceh

    Sebelum Klaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia tentang kondisi listrik fi Aceh juga diprotes warga. 

    Pasalnya, saat laporan disampaikan pada Minggu (7/12/2025), sejumlah wilayah di Aceh Utara, Lhokseumawe, Bireuen, Aceh Timur, hingga Aceh Tamiang masih mengalami pemadaman.

    Seorang warga Kabupaten Aceh Tamiang, Armiadi, mengungkapkan bahwa listrik di wilayahnya hanya menyala di titik-titik tertentu di ibu kota kabupaten.

    “Itu pun hanya beberapa jam. Tolonglah Menteri Bahlil lapor ke Presiden fakta sesungguhnya,” terang Armiadi, Senin (8/12/2025) dikutip dari Kompas.com.

    Senada dengan Armiadi, Halida Bahri, warga Desa Panggoi, Kota Lhokseumawe, menegaskan bahwa desa tempat tinggalnya masih gelap gulita saat Menteri Bahlil memberi laporan kepada Presiden.

    “Semua klaim listrik Aceh sudah menyala. Itu tidak benar. Di Lhokseumawe saja yang relatif sudah membaik, listrik belum menyala 24 jam. Masih padam bergantian,” cetus dia.

    Sementara itu, data dari internal PLN justru memperkuat keluhan warga.

    Manager PT PLN UP3 Lhokseumawe, Husni, mengonfirmasi bahwa pasokan listrik di wilayah kerjanya meliputi Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, Lhokseumawe, dan Aceh Utara sebenarnya baru mencapai 65 persen.

    “Kita terus berusaha mempercepat perbaikan. Namun beberapa tiang dan trafo kita tumbang dan rusak saat banjir dan longsor,” tegas dia

  • Ayu Puspita Janji Kembalikan Uang Klien Ratusan Juta, Tapi Di Rekening Tinggal Rp463 Ribu

    Ayu Puspita Janji Kembalikan Uang Klien Ratusan Juta, Tapi Di Rekening Tinggal Rp463 Ribu

    GELORA.CO  – Ayu Puspita pemilik wedding organizer (WO) telah diamankan beserta empat orang lain yakni manajer serta karyawan.

    Ia ditangkap terkait kasus penggelapan uang klien wedding organizer (WO) di Jakarta Timur yang dilaporkan sejak Minggu (7/12/2025).

    Usaha WO yang dijalankan Ayu Puspita bertugas mengatur seluruh rangkaian pernikahan, mulai dari perencanaan, koordinasi dengan vendor, hingga memastikan kelancaran acara.

    Namun, Ayu Puspita diduga menggunakan uang klien untuk kepentingan pribadi.

    Kasus penipuan terungkap setelah salah satu klien menggungah video pernikahan tanpa katering meski sudah melakukan pembayaran ke WO.

    Setelah video viral, korban lain muncul dan menggeruduk rumah Ayu Puspita di Kelurahan Kayu Putih, Jakarta Timur.

    Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Erick Frendriz, menjelaskan para korban telah melakukan pembayaran tapi fasilitas yang dijanjikan di hari pernikahan tidak tersedia.

    “WO ini sudah menerima uang untuk melaksanakan resepsi, kemudian pada hari H tidak terlaksana sesuai kesepakatan. Salah satu contoh, makanan yang harusnya dihadirkan saat pesta tidak datang,” ungkapnya, dikutip dari WartaKotalive.com.

    Ia belum dapat mengungkap jumlah korban penggelapan beserta kerugiannya karena masih proses penyelidikan.

    “Kerugian masih dihitung, karena banyak korban-korban baru,” lanjutnya.

    Klien Ayu pun menggeruduk ke rumahnya, namun Ayu Puspita mengaku tidak punya tabungan berupa emas dan uang untuk mengembalikan uang klien.

    Bahkan saldo di rekeningnya hanya Rp463 ribu yang tidak sebanding dengan kerugian para korban.

    Ketua RT setempat, Azli, menyatakan Ayu Puspita dikenal tertutup bahkan warga tak mengetahui bisnis WO miliknya.

    Selama tinggal di lingkungannya, Ayu Puspita belum menyerahkan KTP.

    “Kalau melihat sehari-hari, hari Sabtu, Jumat wah itu ramai sekali di rumahnya tuh. Ada tujuh juru masaknya, belum mobil-mobil angkutan untuk acara mendukung usaha catering,” katanya.

    Pengakuan Ayu Puspita

    Ayu Puspita mengaku, menggunakan uang klien untuk membeli rumah serta jalan-jalan ke luar negeri.

    Ia berjanji, akan mengembalikan uang klien setelah rumahnya terjual.

    “Cuma saya ada KPR (kredit pemilikan rumah), cuma memang kan di situ, memang di situ saya DP-nya (uang muka) lumayan besar. Nah, itu saya lagi berusaha untuk saya jual. Itu asetnya nanti bisa untuk refund inilah, salah satu usaha saya,” bebernya.

    Manajemen keuangan WO milik Ayu Puspita berantakan karena uang dari klien baru digunakan untuk menutup kekurangan klien lain.

    “Makanya itu kemarin benar-benar yang waktu bermasalah, yang masalah katering itu, itu memang baru sekali, untuk masalah katering. Sebelumnya, kami  tidak pernah untuk kekurangan katering, malah lebih,” imbuhnya.

    Kata Korban

    Salah satu korban bernama Samuel, menceritakan pernikahannya yang digelar di Gedung Pelindo, Jakarta Utara pada Sabtu (6/12/2025) berantakan karena katering tidak datang.

    Para tamu kecewa, sehingga pulang lebih awal dan keluarga harus mengeluarkan uang untuk pesan makanan online.

    Ia dan istri syok di panggung karena telah membayar uang katering sebesar Rp82 juta.

    Korban lain bahkan ada yang tertipu Rp100 juta yang hendak digunakan untuk menikahkan anaknya.

    “WO Ayu Puspita lo jahat banget! ada orang yang harus nabung tahunan demi wujudkan wedding dream mereka, banyak yang pingsan sampai masuk RS karena kalian tipu,” ucap salah satu korban

  • Kekayaan Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Sumbar yang Alihkan Biaya Resepsi 3 Anak untuk Korban Banjir

    Kekayaan Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Sumbar yang Alihkan Biaya Resepsi 3 Anak untuk Korban Banjir

    GELORA.CO  – Terungkap kekayaan Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Sumatera Barat (Sumbar)  yang rela mengalihkan biaya resepsi 3 putranya untuk membantu korban banjir di Sumatera.

    Aksi kemanusiaan yang dilakukan keluarga Mahyeldi Ansharullah diketahui dari foto-foto yang beredar di media sosial. 

    Tampak istri Mahyeldi Ansharullah, Harneli, ditemani ketiga putranya, yakni Taufiq, Fathan, dan Masykur, beserta menantu, menyerahkan langsung bantuan tersebut ke Posko Bantuan Komplek Griya Permata 1, Kota Padang, Minggu (7/12/2025).

    Keluarga Mahyeldi Ansharullah memberikan bantuan 1.000 kilogram (kg) beras dan 2.830 kotak nasi siap santap.

    Harneli menjelaskan, logistik tersebut sebenarnya dipersiapkan untuk menjamu tamu undangan resepsi ketiga putranya yang awalnya akan digelar di Auditorium Gubernuran.

    “Kami merencanakan tanggal 6-7 Desember adalah pesta pernikahan anak-anak kami, tetapi Allah berkehendak lain.”

    “Oleh sebab itu, pesta kami pindahkan ke tempat musibah ini,” ujarnya saat mengunjungi tujuh titik lokasi terdampak banjir bandang yang tersebar di beberapa kecamatan Kota Padang, dikutip SURYA.CO.ID dari laman Pemprov Sumbar. 

    Di akhir kunjungannya, Harneli juga memohon doa dari masyarakat.

    “Kami mendoakan agar Bapak dan Ibu diberi ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi ujian ini.”

    “Kami juga memohon doa dari Bapak dan Ibu agar anak-anak kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah,” tutupnya.

    Sosok Mahyeldi Ansharullah

    Dilansir SURYA.CO.ID dari laman sumbarprov.go.id, Mahyeldi Ansharullah memiliki gelar adat Datuak Marajo.

    Ia lahir di Bukittinggi, Sumatra Barat, 25 Desember 1966.

    Mahyeldi dikenals ebagai  mubalig dan politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus Gubernur Sumbar.

    Sebelum menduduki posisi nomor 1 di Sumbar, ia merupakan Wali Kota Padang dua periode hasil pemilihan umum 2013 dan 2018.

    Selama kepemimpinannya, Padang meraih kemajuan di bidang infrastruktur, pariwisata, dan kebersihan.

    Lewat pendekatan partisipatif, ia memimpin penataan objek wisata dan pasar tradisional yang semrawut pasca-gempa bumi 2009 tanpa menimbulkan gejolak.  

    Sebagai anak dari ayah seorang buruh angkat, Mahyeldi kecil bersekolah sambil bekerja untuk membantu orang tua.

    Sewaktu berkuliah di Universitas Andalas, ia berkecimpung dalam pergerakan Islam dan turun ke masyarakat sebagai mubalig.

    Oleh PKS, ia dicalonkan sebagai anggota DPRD Sumatra Barat pada pemilihan umum legislatif 2004 dan terpilih dengan perolehan suara terbanyak.

    Ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sumatra Barat periode 2004–2009, lalu menjadi Wakil Wali Kota Padang mendampingi Wali Kota Fauzi Bahar periode 2009–2014.

    Mahyeldi menjabat sebagai Wali Kota Padang sejak 13 Mei 2014 setelah memenangkan pemilihan umum pada 2013.

    Pada pemilihan berikutnya, ia kembali terpilih sebagai Wali Kota Padang untuk 2019–2024. Ia menjalani masa jabatan periode kedua sejak 13 Mei 2019 hingga 25 Februari 2021.

    Kekayaan Mahyeldi Ansharullah

    Berdasarkan laman e-LHKPN, Mahyeldi terakhir melaporkan kekayannya pada 23 Maret 2024 untuk periodik 2023.

    Mahyeldi tercatat memiliki kekayaan dengan total senilai Rp6.941.692.537. 

    Berikut rincian kekayaan Mahyeldi Ansharullah.

    Harta kekayaan Mahyeldi Ansharullah

    1. Tanah dan bangunan

    Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang telah dilaporkannya, Mahyeldi Ansharullah tercatat memiliki aset berupa tanah dan bangunan dengan nilai mencapai Rp4.828.024.000.

    2. Alat transportasi dan mesin

    Total harta kekayaan yang dimiliki oleh Mahyeldi Ansharullah dari alat transportasi dan mesin, senilai Rp286.500.000, meliputi:

    3. Harta bergerak lainnya

    Dalam catatannya di bagian harta bergerak lainnya, kekayaan yang dimiliki oleh Mahyeldi, senilai Rp32.883.680.

    4. Surat berharga: Tidak ada catatan atau laporan.

    5. Kas dan setara kas

    Untuk laporannya di penyesuaian kas dan setara kas, Mahyeldi memiliki harta kekayaan, senilai Rp2.344.284.857.

    6. Harta lainnya: Tidak ada catatan atau laporan.

    7. Hutang

    Mahyeldi Ansharullah tercatat dalam laporannya di LHKPN bahwa Ia memiliki tanggung jawab atas sejumlah hutang sebesar Rp550.000.000.

    Mahyeldi Ansharullah masih memiliki kewajiban terkait sejumlah utang.

    Dengan demikian, total harta kekayaan bersih yang dimilikinya setelah laporan tersebut diterima, harta kekayaannya terhitung mencapai Rp6.941.692.537.