Author: Gelora.co

  • Wapres Gibran Terima Kunjungan PM Singapura Lawrence Wong di Hutan Kota Senayan

    Wapres Gibran Terima Kunjungan PM Singapura Lawrence Wong di Hutan Kota Senayan

    GELORA.CO –  Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka menerima kunjungan dari Perdana Menteri (PM) Singapura, Lawrence Wong di Hutan Kota Plataran, Senayan, Jakarta Selatan pada Rabu, 6 November 2024. 

    Berdasarkan pantauan VIVA di lokasi pukul 13.41 WIB, Gibran memakai setelan jas berwarna hitam serta dasi berwarna merah. 

    Terlihat rombongan PM Lawrence Wong tiba di Hutan Kota. Setelah itu, PM Lawrence Wong turun dari kendaraan dinasnya. Ia juga memakai setelan jas berwarna hitam dengan dasi biru. 

    Usai penyambutan, Gibran dan PM Lawrence Wong tampak berbincang sambil berjalan ke arah tempat pertemuan di Hutan Kota Plataran. Belum ada informasi secara rinci terkait pembahasan dalam pertemuan tersebut.

    Sebelumnya diberitakan, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri (PM) Singapura, Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu, 6 November 2024. Tentunya, kedua pemimpin negara ini akan melakukan bpertemuan bilateral secara tertutup.

    Kedatangan PM Lawrence diiringi oleh pasukan berkuda Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), dan marching band begitu tiba di Istana Merdeka. Selain itu, PM Lawrence juga disambut oleh anak-anak yang memakai baju adat tradisional Indonesia sambil memegang bendera.

    Setelah mengumandangkan lagu kebangsaan kedua negara, Presiden Prabowo dan PM Lawrence mengenalkan delegasi masing-masing negara. Selanjutnya, Presiden Prabowo dan PM Lawrence memasuki ruang credential untuk sesi foto bersama dan pengisian buku tamu, dilanjutkan pertemuan bilateral.

    Adapun, delegasi dari Indonesia di antaranya Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan; Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin; Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin; Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi; Menteri Luar Negeri Sugiono; Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid; Menteri Tenaga Kerja Yassierli; Menteri Perdagangan Budi Santoso; Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya.

  • PPATK Sebut Ada Masyarakat yang Berpenghasilan Rp1 Juta Habiskan 70 Persen Gaji untuk Judi Online

    PPATK Sebut Ada Masyarakat yang Berpenghasilan Rp1 Juta Habiskan 70 Persen Gaji untuk Judi Online

    GELORA.CO – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkapkan bahwa ada kelompok masyarakat yang menghabiskan hampir 70 persen gaji untuk judi online.

    Ivan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, menjelaskan kelompok tersebut adalah masyarakat dengan penghasilan maksimal Rp1 juta rupiah.

    “Kalau dulu orang terima Rp1 juta rupiah hanya akan menggunakan Rp100-200 ribu untuk judi online, sekarang sudah hampir Rp900ribu dipakai untuk judi online. Jadi, kami melihat semakin addict-nya (ketagihannya, red.) masyarakat melakukan judi online,” kata Ivan dikutip dari Antara, Rabu (6/11/2024).

    Data tersebut menjadi bagian pemaparan Ivan terkait persentase penggunaan dana untuk judi online dibandingkan dengan penghasilan pada 2017 sampai dengan 2023.

    Sementara itu, Ivan mengatakan bahwa data tersebut juga dikonfirmasi dengan data jumlah pelaku judi online berdasarkan nominal deposit di rekening bank.

    “Jumlah terbesar pelaku judi online di kita itu adalah masyarakat yang melakukan deposit kecil. Jadi, depositnya cenderung RP100.000 sampai dengan Rp1 juta,” ujarnya.

    Ia mengungkapkan bahwa sekitar 25,15 persen masyarakat mendepositkan uangnya pada kisaran Rp10.000-100.000.

  • Denny Cagur Diduga Promosikan Judi Online, Polda Metro akan Dalami

    Denny Cagur Diduga Promosikan Judi Online, Polda Metro akan Dalami

    GELORA.CO – Viral di media sosial artis yang juga anggota DPR RI Fraksi PDIP Denny Cagur diduga mempromosikan judi online (judol).

    Adapun salah satu video tersebut diunggah oleh akun media sosial X @romoatheist.

    “Menurut kalian seperti apa sih nasib @DennyCagur anggota DPR PDIP yang merangkap agen judol 138 dalam waktu dekat?,” tulis akun tersebut dikutip Rabu (6/11/2024).

    Terkait hal ini, polisi pun angkat bicara. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan pihaknya akan segera mendalami hal tersebut.

    “Nanti akan dikomunikasikan kepada rekan-rekan penyelidik,” tutur Ade Ary, Rabu (6/11/2024).

    Ade Ary menegaskan polisi tidak akan mentoleransi pelaku judi online termasuk yang dipromosikan oleh para artis.

    Dia berjanji akan mengusutnya jika Denny Cagur terbukti mempromosikan judi online seperti yang viral di media sosial.

    “Karena Polda Metro Jaya itu dalam melaksanakan tugasnya itu mengayomi. Mengayomi itu artinya mengingatkan warga jangan. Janganlah mempromosikan hal-hal yang tidak baik. Apalagi mempromosikan yang sudah jelas itu tindak pidana. Tentunya akan dilakukan pendalaman oleh Polda Metro Jaya berdasarkan hasil patroli siber yang kami lakukan dan lain sebagainya,” tegas Ade Ary.

    Selanjutnya, dia juga mengimbau kepada masyarakat agar lebih teliti dalam menerima iklan atau endorse.

    “Kami mengimbau agar masyarakat ya. Apa nih motif promosinya? Mendapatkan uang atau apa? Hati-hati yang dipromosikan apa. Kami wajib memberikan imbauan. Jadi mohon rekan-rekan yang punya followers banyak apakah itu YouTuber, apakah itu selebgram, TikToker, influencer, citizen jurnalis dan sebagainya mohon jangan mempromosikan hal yang tidak baik,” kata mantan Kapolres Jakarta Selatan itu. 

    Ade Ary menjelaskan mempromosikan judi online di media sosial, yakni dapat memberikan dampak buruk bagi masyarakat lainnya. 

    “Mempromosikan judi online berarti mengajak orang menjelaskan kepada orang bahwa ini ada akun tertentu. Ya ini kan sudah tahu bahwa judi itu menyengsarakan para pemainnya dan akhirnya jadi lupa diri, tidak bekerja dan lain sebagainya,” tukasnya.

  • Viral Spanduk Jasa Kilat Gelar Akademik UI Bergambar Bahlil Lahadalia

    Viral Spanduk Jasa Kilat Gelar Akademik UI Bergambar Bahlil Lahadalia

    GELORA.CO – Viral melalui media sosial spanduk promosi jasa kilat akademik Universitas Indonesia (UI). 

    Uniknya, di spanduk berwarna kuning itu ada gambar Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia dengan pose tersenyum.

    Berdasarkan penelusuran redaksi, spanduk tersebut terpasang di gerbang masuk UI, Depok, Jawa Barat.

    Dalam spanduk yang terpampang turut disertakan nomor testimoni di +62 84717 8390. 

    Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL pun mencoba menghubungi nomor tersebut namun tidak dapat terhubung.

    “Maaf saat ini Anda tidak tidak dapat menggunakan layanan ini. Mohon hubungi 132 untuk informasi lebih lanjut,” demikian informasi operator.

    Usut punya usut, ternyata spanduk tersebut sengaja dipasang Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) sebagai bentuk sindiran kepada pihak kampus.

    Bahlil Lahadalia yang meraih gelar doktor dari Universitas Indonesia (UI) menuai kontroversi karena ditempuh kurang dari dua tahun.

    Banyak kalangan menilai proses capaian gelar doktor tersebut tampak kilat dan simsalabim. 

    Pencapaian Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia yang bisa meraih gelar doktor dari UI cuma 20 bulan, juga membuat iri warganet.

    “Ih apa tuh? jasa kilat gelar akademik UI. emangnya bisa ya kayak gitu? tapi udah ada testimoninya tuh Bahlil Lahadalia. Coba kali ya bisa di nego sampai jadi lagi,” bunyi narasi yang disampaikan perekam, seperti dikutip redaksi, Rabu 5 November 2024.

    Bahlil Lahadalia selesai menjalani Sidang Terbuka Promosi Doktor yang digelar oleh Kajian Stratejik dan Global (SKSG) di Universitas Indonesia, Depok, pada Rabu, 16 Oktober 2024. 

    Judul disertasi yang diujikan adalah “Kebijakan, Kelembapan dan Tata Kelola Hirilisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia”

    Dalam sidang itu, Bahlil Lahadalia dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar doktor dari Universitas Indonesia.

  • Cegah Tuduhan Pemerintah Intervensi, Kejagung Diminta Jelaskan Soal Kasus Tom Lembong

    Cegah Tuduhan Pemerintah Intervensi, Kejagung Diminta Jelaskan Soal Kasus Tom Lembong

    GELORA.CO – Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta memberikan pencerahan kepada publik terkait kasus yang menjerat mantan Menteri Perdagangan (Mendag), Thomas ‘Tom’ Trikasih Lembong. Sehingga, tidak ada tuduhan upaya intervensi dari pemerintah terhadap perkara Tom Lembong.

    “Saya berharap ini menjadi terang-benderang dan terlihat di publik bahwa tidak ada indikasi terkait intervensi dan kasihan nanti pemerintah dianggapnya ‘wah ini ada main-main’ misalnya gitu. Kan kita enggak berharap begitu. Kasihan kalau pemerintah dituduh-tuduh yang belum pasti dengan kepastiannya,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 6 November 2024.

    Sahroni memahami di ruang publik terjadi dugaan-dugaan terhadap kasus Tom Lembong. Anggapan-anggapan miring mestinya dapat dicegah.

    “Kan jangan sampai menduga-duga. Kan kalau nanti orang sudah dijadiin tersangka tiba-tiba dugaan yang terjadi nggak ada, misalnya,” ucap Sahroni.

    Bendahara Umum Partai NasDem itu juga mendorong Kejagung untuk transparan dalam memproses perkara. “Kita berharap transparansi yang dilakukan oleh penegakan hukum ini adalah menindaklanjuti prosesnya,” ujar Sahroni.

    Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait importasi gula pada Kementerian Perdagangan periode 2015-2016. Terhadap penetapan itu, tim pengacara Tom Lembong mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang didaftarkan pada Selasa, 5 November 2024.

  • Kemkomdigi kembali tutup situs dan akun besar terafiliasi judi online

    Kemkomdigi kembali tutup situs dan akun besar terafiliasi judi online

    GELORA.CO – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) melalui Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika (PAI) kembali menutup (takedown) situs dan akun media sosial dengan jumlah pengikut yang besar karena tertaut dengan situs judi online (judol).

    Situs tersebut adalah http://wajibpilih.uk dan http://pinjamriel.web. Sementara akun yang ditindak adalah platform instagram @madamgossip.official2 dengan pengikut sebanyak 133.000, @osb138 83 jumlah pengikut 4.000, dan @video.perang.brutal dengan jumlah pengikut 135.000.

    “Kami akan terus bekerja keras untuk memberantas konten perjudian online tanpa henti,” ujar Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemkomdigi Prabunindya Revta Revolusi dalam rilis pers di Jakarta, Rabu.

    Secara keseluruhan, pada Rabu, Kementerian Komdigi telah melakukan penghapusan sebanyak 7.176 konten bermuatan judi online. Langkah tersebut jadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah untuk memberantas perjudian daring.

    Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring berhasil mengintervensi perputaran dana perjudian daring.

    Terdapat penurunan perputaran dana dari triwulan I hingga III tahun 2024 mencapai Rp283 triliun. Jika tidak dilakukan intervensi, perputaran dana perjudian diperkirakan dapat mencapai Rp981 triliun pada akhir tahun 2024.

    “Hal ini menunjukkan bahwa satgas telah berhasil memotong angka perjudian daring hingga 40-50 persen,” ujar Prabu.

    Prabu pun kembali mengingatkan bahwa sesuai dengan Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 45 ayat 3 UU ITE, terdapat ancaman pidana bagi pihak yang sengaja mendistribusikan atau menyediakan akses terhadap informasi elektronik yang bermuatan perjudian.

    Sanksi bagi pelanggar dapat berupa pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp10 miliar.

    “Judi online mirip narkoba, dapat menyebabkan kecanduan. Orang yang terlibat akan terus dihantui rasa penasaran karena tidak pernah menang. Selain itu, perjudian dapat memicu stres, depresi, dan gangguan emosi, serta menyebabkan kesepian akibat dijauhi teman-teman,” pungkas Prabu.

  • Sudah Tidak Jabat Menkominfo, Budi Arie Tetap Didesak Umumkan Pemilik Akun Fufufafa

    Sudah Tidak Jabat Menkominfo, Budi Arie Tetap Didesak Umumkan Pemilik Akun Fufufafa

    GELORA.CO  – Budi Arie Setiadi tetap didesak untuk mengumumkan pemilik akun Fufufafa meski sudah tidak lagi menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang kini berganti nama menjadi Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi).

    Budi Arie saat ini ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Koperasi (Menkop).

    Desakan ini disampaikan oleh anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP, Mufti Anam, saat rapat kerja (raker) dengan jajaran Kementerian Koperasi (Kemenkop) yang turut dihadiri oleh Budi Arie.

    Mufti menuturkan warganet masih menunggu pengumuman dari pemerintah tentang pemilik akun Fufufafa ini.

    Pasalnya, akun tersebut kerap mengunggah tulisan bernada menghina Prabowo.

    Dia mengaku turut tidak terima dengan unggahan akun Fufufafa karena kerap menghina Prabowo.

    “Ada komentar netizen yang menarik yaitu soal ‘ada bangsa kita yang melecehkan bangsa kita sendiri’ yaitu Fufufafa katanya mereka.”

     

    “Mohon maaf, Pak Menteri kan pernah di Komdigi kan ya, kami pengin tanyakan pak agar ini simbol bangsa ini tidak dilecehkan terus-terusan sama netizen kita pak, saya juga tidak terima,” ujarnya di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (6/11/2024) dikutip dari YouTube TV Parlemen.

    Meski Budi Arie sudah tidak menjabat sebagai Menkodigi, Mufti berharap Budi Arie tetap mengumumkan pemilik akun Fufufafa tersebut.

    Menurutnya, hal itu perlu dilakukan agar tidak terjadi simpang siur di publik tentang pemilik akun itu.

    Pasalnya, warganet kerap menuding Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka sebagai pemilik akun Fufufafa.

    Selain itu, Mufti mengatakan disampaikannya identitas pemilik akun tersebut agar pemerintah bisa berfokus mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan rakyat.

    “Kami pengin tanya kepada Pak Menteri, yang katanya Fufufafa itu bukan yang dituduhkan oleh netizen ini.”

    “Makannya sebagai bentuk pengabdian Bapak kepada negara dan kegalauan masyarakat ini tidak terus-terusan terjadi, kami ingin diungkap di tempat ini sebenarnya yang Bapak sampaikan Fufufafa itu bukan si yang dituduhkan oleh netizen ini sebenarnya siapa, Pak,” katanya.

    Budi Arie Sempat Ngaku Tak Tahu Pemilik Akun Fufufafa, tapi Bisa Sebut Bukan Milik Gibran

    Sebelumnya, saat masih menjabat sebagai Menkominfo, Budi Arie sempat menyebut belum mengetahui pemilik akun Kaskus bernama Fufufafa yang tengah viral di media sosial (medsos).

    Ketidaktahuan Budi Arie soal pemilik akun Fufufafa sempat disampaikannya pada 10 September 2024 lalu.

    “Kita enggak tahu, tunggu lagi. Tunggu saja entar ada waktunya,” katanya.

    Namun, meski belum mengetahui, Budi Arie bisa menyebut bahwa akun tersebut bukanlah milik wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

    “Bukanlah, (akun Fufufafa) bukan (milik Gibran),” ujarnya.

    Dua hari berselang, pernyataan serupa kembali disampaikan Budi Arie. Dia mengungkapkan pihaknya belum mengetahui pemilik akun Fufufafa tersebut.

    Sosok yang juga merupakan Ketua Pro Jokowi (Projo) itu menyatakan akan mengumumkan pemilik akun itu jika sudah diketahui.

    Namun, lagi-lagi, Budi Arie menegaskan bahwa akun tersebut bukanlah milik Gibran.

    “Nanti diumumin, kalau tahu siapa yang punya, nanti kita umumin. Tapi yang pasti bukan punya Mas Gibran,” ujarnya di Kantor Kominfo, Jakarta pada 12 September 2024.

    Bahkan, dia menyebut bahwa isu pemilik akun Fufufafa adalah milik Gibran sebagai upaya adu domba.

    “Bukan, bukan (bukan punya Gibran). Itu upaya mengadu domba,” katanya.

    Lalu, pada awal Oktober 2024, Budi Arie kembali ditanya awak media tentang perkembangan penyelidikan pemikik akun Fufufafa.

    Namun, dia justru menyebut tidak tahu apa itu Fufufafa. Padahal, sebelumnya, dia seakan mengetahui maksud dari Fufufafa karena bisa mengeklaim bahwa pemilik akun itu bukanlah Gibran.

    “Fufufafa itu apa sih?” katanya setelah peluncuran Disaster Prevention Inofrmation System (DPIS) di Jakarta pada 1 Oktober 2024.

    Budi lantas berdalih bahwa kapasitasnya sebagai menteri terlalu besar untuk mengurusi satu akun.

    “Oh. Saya nggak tahu. Kamu ini nanya-nanya. Eh, saya ngurusin ratusan juta akun bukan satu akun,” katanya.

  • Mendikdasmen akan Masukan Pelajaran Matematika Sejak TK

    Mendikdasmen akan Masukan Pelajaran Matematika Sejak TK

    GELORA.CO – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan pihaknya bertekad memasukan pendidikan matematika sejak masa Taman Kanak-kanak (TK). Hal ini dilakukan sebagai upaya menguatkan pendidikan dasar anak bangsa.

    “Kami sudah merancang InsyaAllah pendidikan matematika itu akan dimulai dari sejak taman kanak-kanak,” kata Abdul dalam paparannya dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

    Abdul menyebut keputusan ini menjadi langkah Kemendikdasmen dalam meningkatkan wawasan numerasi dan teknologi. Kebijakan ini lantas menjadi gebrakan baru dalam dunia pendidikan.

    “Kemudian yang keempat adalah penguatan pendidikan unggul literasi numerasi dan teknologi untuk meliputi pendidikan matematika sains teknologi sejak usia dini,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah ini juga mengatakan implementasi pendidikan matematika sejak usia dini sudah dilakukan pihaknya lebih dulu. Diakuinya, kebijakan ini pernah dilakukan kepada salah satu taman kanak-kanak di Palembang.

    “Di sebuah TK yang dikelola oleh angkatan udara dan kamu pilih TK Angkatan Udara supaya pendidikan Indonesia terbang tinggi setinggi pesawat kita. saya didampingi oleh ketua Komisi X pada waktu itu,” tuturnya. 

    Sebagai informasi, Abdul Mu’ti akan membuat sejumlah kebijakan usai dilantik sebagai Mendikdasmen oleh Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya dia akan memasukkan sejumlah kurikulum pada sejumlah jenjang pendidikan di Indonesia. 

  • Bermula dari Video Viral Anak Jenderal

    Bermula dari Video Viral Anak Jenderal

    GELORA.CO – Saling sentil antara calon bupati Indramayu nomor urut dua dan tiga, Lucky Hakim dan Nina Agustina, masih bergulir hingga penyelenggaraan debat Pilkada 2024, Senin (4/11/2024), di Hotel Holiday Inn, Pasteur Bandung, Jawa Barat.

    Hal ini bermula dari insiden pencegatan yang dikatakan Nina terjadi di Desa Tegaltaman, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, saat dirinya berkampanye, Jumat (1/11/2024).

    Menurut Nina, aksi pencegatan itu disebabkan oleh pendukung Lucky Hakim.

    Saat kejadian, kata Nina, ia melihat banyak warga mengendarai motor dan mengenakan seragam pasangan calon (paslon) nomor urut dua.

    Padahal, Nina menyebut saat itu tak ada kegiatan kampanye paslon nomor urut dua di Desa Tegaltaman.

    “Saya tidak mau kalau di situ terjadi apa-apa, saya tidak mau masyarakat diajak atau terprovokasi dan yang paling mengerikan buat saya adalah jika mereka (warga) dua, dua (menunjukkan dua jari) menabrakkan diri ke mobil saya.”

    “Saya bisa didiskualifikasi dan saya bisa diperiksa,” jelas Nina dalam konferensi pers yang diterima TribunCirebon.com, Minggu (3/11/2024).

    Terkait hal itu, Nina pun mengajak khususnya Lucky Hakim, agar menyelesaikan secara baik-baik apabila memiliki masalah pribadi dengannya.

    Nina mengaku, ia sudah mengajak Lucky untuk membangun kolaborasi yang baik saat mereka sama-sama menduduki kursi kepemimpinan Indramayu di periode sebelumnya.

    Tetapi, saat itu, Lucky memilih mundur dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Indramayu.

    “Jika Anda (Lucky Hakim) punya masalah pribadi, ayo sama-sama selesaikan dan bertemu dengan saya.”

    “Jangan menghancurkan Indramayu yang sedang membangun dan jangan memprovokasi masyarakat Indramayu, tidak perlu menjelekkan saya,” tegas Nina.

    Sebagai informasi, aksi pencegatan itu disebut-sebut menjadi penyebab Nina mengamuk hingga membawa-bawa nama ayahnya, mantan Kapolri Jenderal (Purn) Pol Da’i Bachtiar.

    Dalam video yang viral, terlihat Nina meminta seorang warga untuk menunjukkan KTP mereka, sambil menegaskan dirinya adalah anak Da’i Bachtiar. 

    “Saya anak Da’i Bachtiar,” ujar Nina dengan suara tinggi.

    Lucky Hakim: Saya Bukan Anak Jenderal

    Mengetahui namanya disebut-sebut Nina Agustina saat klarifikasi, Lucky Hakim memberikan komentar.

    Terkait aksi warga Desa Tegaltaman yang mengacungkan dua jari saat Nina berkunjung, Lucky menilainya sebagai hal biasa.

    Menurutnya, aksi itu menunjukkan isi hati sebenarnya para warga yang menginginkan ganti bupati.

    Karena itu, ia mengaku heran, mengapa Nina mempermasalahkan hal tersebut.

    “Apakah salah kalau ada orang pingin begini (menunjukkan dua jari)? Salahnya di mana?”

    “Kecuali dia melakukan tindakan yang tidak sopan dalam asas etika, misalnya seperti menunjukkan di depan mukanya,” beber Lucky, Minggu, dilansir TribunJabar.id.

    Ia pun menegaskan, bukan dirinya yang menggerakan massa untuk melakukan aksi tersebut.

    Sembari menyindir Nina, Lucky mengatakan ia hanya anak tukang bengkel, bukan anak jenderal.

    “Saya hanya anak tukang bengkel sepeda di Kedokan Bunder, saya tuh cucunya tukang es gosrok, kakak saya juga petani yang masih ngoyos di sawah.”

    “Saya bukan anaknya jenderal, bukan. Saya orang kecil,” pungkas dia.

    Berlanjut hingga Debat

    Saling sentil antara Nina Agustina dan Lucky Hakim berlanjut hingga debat Pilkada 2024, Senin.

    Saat segmen pertama, Lucky menyinggung kepemimpinan Nina sebagai Bupati Indramayu.

    Ia mengatakan bupati bukan seorang raja yang harus dilayani rakyatnya, namun justru harus melayani.

    “Bu Nina, saya nggak berani menjelekkan, Ibu. (Tapi), selama turun ke masyarakat, saya mendengar langsung keluhan masyarakat, seperti sawah kering, sawah yang gagal panen, dangkal muara, sulitnya melaut, sampai sulitnya perizinan, serta lambatnya perbaikan jalan, bahkan masalah sampah yang kian menumpuk.”

    “Juga masih banyak yang putus sekolah hingga Indramayu berada di posisi daerah termiskin di Jabar,” urai Lucky, Senin.

    Selain mengenai kepemimpinan Nina, Lucky juga bicara semasa dirinya menjabat sebagai Wakil Bupati, mendampingi putri Da’i Bachtiar itu.

    Menurut Lucky, ia hanya menerima tiga disposisi dari Nina, selama menjabat sebagai Wakil Bupati.

    “Seingat saya ketika menjabat wabup itu tiga kali disposisi, yakni datang ke Bandung bertemu bupati Bandung, lalu ke Bandung bertemu BP2MI, dan terakhir menjadi pemimpin upacara 17 Agustus 2021,” ungkap Lucky.

    Lebih lanjut, Lucky menyebut hal itulah yang membuatnya mengundurkan diri karena tak ingin mendapat gaji buta dari uang rakyat.

    “Saya pun sadar keputusan saya (mundur) bisa memberikan konsekuensinya, semisal karier politik yang buruk.”

    “Tapi, atas nama masyarakat, saya tak tega keuangan Indramayu menjadi boros karena menggaji buta saya, maka saya mundur,” tegas dia.

    Di akhir debat, Lucky menyampaikan permintaan maaf yang ia tujukan untuk paslon lain.

    Ia menyebut, pernyataannya selama debat tak bermaksud menyinggung pihak manapun, melainkan demi Indramayu.

    “Saya mohon maaf, Mbak Nina, kalau misalkan saya salah, saya minta maaf. Saya minta maaf, Pak Kasan, Pak Baher, (atas) tutur kata saya.”

    “Kepada Pak Tobroni, semuanya saya minta maaf kalau saya salah, ini semata-mata demi Indramayu saja,” pungkas dia.

    Nina Agustina: Jangan Menghancurkan Indramayu

    Menanggapi permintaan maaf Lucky Hakim saat debat, Nina Agustina lagi-lagi menyinggung soal masalah pribadi.

    Ia mengatakan, apabila Lucky merasa memiliki masalah pribadi dengannya, maka seharusnya diselesaikan secara pribadi.

    Nina merasa Lucky menyerang dirinya selama debat Pilkada 2024 berlangsung.

    “Tapi ya sudah, masyarakat sudah jeli, masyarakat bisa lihat seperti apa sih pemimpin-pemimpin terbaiknya nanti,” ujarnya, Senin.

    Ia pun mengingatkan kepada semua pihak untuk tidak menghancurkan Indramayu dengan mencampurkan masalah pribadi dalam Pilkada 2024.

    “Ya mau bagaimana lagi ya, kalau saya dikatakan bahwa saya tidak pernah menyalahkan orang lain ya, tapi ayolah jangan kita menghancurkan masyarakat Indramayu,” tukas Nina

  • Kronologis Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Melarikan Diri Usai OTT KPK, Keberadaannya Masih Misterius

    Kronologis Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Melarikan Diri Usai OTT KPK, Keberadaannya Masih Misterius

    GELORA.CO  –  Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor alias Paman Birin melarikan diri setelah operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang dilakukan pada 6 Oktober 2024 lalu.

    Paman Birin telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalsel.

    Informasi mengenai pelarian Paman Birin terungkap saat anggota Tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan praperadilan Paman Birin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

    “Sampai saat persidangan ini berlangsung, Pemohon (Paman Birin) melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya,” kata Indah di Ruang Sidang Nomor 7 PN Jaksel, Selasa (5/11/2024).

    Indah menjelaskan bahwa tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi, namun gubernur tersebut tidak dapat ditemukan.

    Paman Birin juga telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari KPK.

    Terbitkan Surat Penangkapan

    KPK mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan (Sprinkap) terhada  Sahbirin Noor.

    “Sampai saat ini termohon (KPK) masih melakukan pencarian terhadap keberadaan pemohon (Sahbirin Noor). Bahkan, termohon telah menerbitkan Surat Perintah Penangkapan (Sprinkap) Nomor 06 dan Surat Putusan Pimpinan KPK tentang larangan bepergian ke luar negeri, namun keberadaan pemohon belum diketahui sampai saat ini dan masih dilakukan pencarian,” kata Tim Biro Hukum KPK Nia Siregar.

     Oleh karena itu, KPK menetapkan Sahbirin sebagai tersangka dengan tidak melakukan pemeriksaan terhadapnya. 

    Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. 

    Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah dalil Sahbirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka.

    KPK Telah Geledah Sejumlah Tempat

    Penyidik KPK telah menggeledah beberapa lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian Paman Birin, antara lain, rumah dinas Gubernur Kalsel, kantor Gubernur Kalsel, kediaman pribadi Paman Birin, rumah Dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya

    “Pemohon telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan/SPDP namun tetap tidak menunjukkan dirinya,” lanjut Indah.

    Indah juga mencatat bahwa Paman Birin tidak menghadiri beberapa kegiatan resmi Pemerintah Provinsi Kalsel, seperti Rapat Paripurna DPRD Kalsel dan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DPRD Kalsel pada 16 Oktober.

    Tugas-tugas gubernur saat ini diambil alih oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalsel, meskipun Paman Birin tidak dalam keadaan ditahan oleh KPK.

    “Sejak ditetapkan sebagai tersangka, Pemohon tidak pernah muncul lagi di publik,” tambah Indah.

    Kuasa Hukum Juga Tidak Tahu Keberadaan Paman Birin

    Kuasa hukum Paman Birin, Soesilo, mengaku tidak mengetahui keberadaan kliennya.

    Ia mengaku sudah lama tidak berkomunikasi dengan Paman Birin.

    Meskipun demikian, Soesilo memastikan bahwa Paman Birin tidak pergi ke luar negeri karena KPK telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegahnya.

    “Di mananya (Paman Birin) persis tentu tidak tahu ya karena saya tidak bergandengan terus dengan Pak Gubernur,” ungkap Soesilo usai persidangan.

    Sebelumnya, Paman Birin mengajukan permohonan praperadilan ke PN Jaksel setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap oleh KPK.

    Permohonannya terdaftar dengan Nomor Perkara 105/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL.

    Larangan bepergian keluar negeri

    KPK sebelumnya melarang Sahbirin untuk bepergian ke luar negeri sejak 7 Oktober 2024.

    Karena Sahbirin Noor melarikan diri, KPK menilai ia tidak berhak mengajukan gugatan praperadilan.

    Hal ini mengacu pada ketentuan Mahkamah Agung (MA) yang membatasi tersangka yang mengajukan praperadilan melalui Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka yang Melarikan Diri atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO).

    “Sampai persidangan ini berlangsung termohon (KPK) masih melakukan pencarian terhadap diri pemohon. Kondisi ini jelas-jelas menunjukkan bahwa pemohon selaku tersangka melarikan atau kabur sejak dilakukan serangkaian kegiatan tangkap tangan termohon pada 6 Oktober 2024,” ujar Indah.

    Sejak penetapan tersangka pada 6 Oktober 2024 lalu, KPK belum memanggil Sahbirin.

    Adapun Sahbirin ditetapkan sebagai tersangka bersama 6 orang lainnya yakni Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan Ahmad Solhan, Kepala Bidang Cipta Karya Kalimantan Selatan Yulianti Erlynah, pengurus Rumah Tahfidz Darussalam Ahmad.

    Kemudian, Plt Kepala Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan Agustya Febry Andrean, serta dua orang pihak swasta bernama Sugeng Wahyudi dan Andi Susanto.

    Sahbirin disangka menerima fee 5 persen terkait pengaturan proyek. Nilainya sementara mencapai Rp 1 miliar.

    Uang itu berasal dari Sugeng Wahyudi bersama Andi Susanto terkait pekerjaan yang mereka peroleh, yaitu pembangunan Lapangan Sepakbola Kawasan Olahraga Terpadu, pembangunan Kolam Renang Kawasan Olahraga Terpadu, dan pembangunan Gedung Samsat.

    Selain itu, Sahbirin disangka menerima fee pekerjaan lainnya di Dinas PUPR Provinsi Kalsel.

    KPK mengungkap kasus ini dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar pada 6 Oktober 2024.

    Dari tujuh orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, enam orang di antaranya langsung ditahan. Sedangkan Sahbirin tidak diketahui keberadaannya hingga kini.

    Sahbirin Noor kemudian mendaftarkan gugatan praperadilan pada Kamis (10/10/2024) dan telah teregister dengan nomor perkara: 105/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL. Klasifikasi perkara: sah atau tidaknya penetapan tersangka