Author: Gelora.co

  • Terima Kasih Prabowo

    Terima Kasih Prabowo

    GELORA.CO – Doktor Said Didu menyebarkan WA ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Cukup kaget saya hari ini. Jumhur Hidayat menelepon saya, siang ini diundang Prabowo Subianto ke Istana, diskusi upah buruh.

    Berkali-kali saya mengatakan pada para aktivis yang selama ini menjadi oposisi dan bingung dengan Prabowo, seolah-olah dia antek Mulyono alias Jokowi, bahwa saya yakin Prabowo adalah kebalikan Jokowi. 

    Tesis saya jelas bahwa manusia itu terbentuk oleh sejarahnya dan karakter individual (inherited), di mana Prabowo sejarahnya adalah patriotik, sebaliknya Jokowi “bajingan tolol” saja.

    Hari ini Said Didu secara mengagetkan saya menyebarkan WA ucapan terima kasih dia kepada Prabowo. Ucapannya ini, dikaitkannya dengan beberapa menteri Prabowo yang menunjukan proyek Aguan atas PSN PIK2 tidak disetujui Prabowo.

    Pernyataan menteri itu antara lain oleh Menpera tentang tidak boleh ada perumahan eksklusif, pernyataan Mendes terkait tidak boleh ada kepala-kepala desa ikutan proyek pembebasan lahan dan terakhir Menteri ATR/BPN yang menyatakan PSN PIK2 tidak sesuai Rencana Tata Ruang, Kamis 28 November 2024.

    Bahkan, Menteri Nusron Wahid dalam pernyataan terbaru, menyatakan PSN PIK2 akan ditinjau ulang oleh Prabowo untuk dilihat apakah sesuai dengan 4 landasan pembangunan Prabowo, yakni kedaulatan pangan, ketahanan energi, hilirisasi dan Giant Sea Wall untuk di pantai Utara Jawa.

    Said Didu selama ini termasuk yang curiga Prabowo masih dalam bayang-bayang Jokowi. Banyak WA-WA dia yang mempertanyakan integritas Prabowo. Sementara saya karena hidup dalam ilmu sosiologi dan pendamping seorang psikolog, meyakini sebaliknya, cepat atau lambat Prabowo mengontrol permainan.

    Tentu saja tidak gampang untuk melihat perbedaan Prabowo dalam waktu singkat kepada bekas presiden sebelumnya, setidaknya dalam implementasi kebijakan. Dari segi retorika, kita memang melihat berbagai pidato Prabowo sangat berbeda. Prabowo berkali-kali menekankan patriotisme dan national interest. 

    Dalam pidatonya di Peru, di hadapan berbagai kepala negara, Prabowo mengatakan “We have challenges, we still have. I would say we still have poverty at the large scale, large level, which I’m determined to bring down, and we do have a significant percentage of our children malnourished. I’m also determined to address this problem head on.” (alinea 12 pidato Presiden Prabowo di Peru, 14 November 2024).

    Konsistensi pidato seperti ini, oleh seorang kepala negara menunjukkan dia seorang patriot dan mementingkan “national interest”. Jokowi tentu tidak pernah pidato demikian, karena Jokowi boneka konglomerat oligarki. 

    Bahkan dalam level implementasi Jokowi membackup oligarki atas nama PSN diberbagai wilayah merampas tanah-tanah rakyat. Bahkan, di pantai Utara Banten, seperti kasus PIK2, PSN ini telah merampok tanah-tanah rakyat dan saat ini telah menjadi sumber instabilitas nasional.

    Membelok kekuasaan oligarki selama era Jokowi menjadi kekuasaan negara untuk rakyat, sesuai cita-cita proklamasi kemerdekaan, tentu memakan waktu. 

    Ucapan terima kasih Said Didu, terkait PSN PIK2 tentu sebuah tanda-tanda negara kembali berwibawa. 

    Soal PSN ini sebenarnya pernah saya ungkap pada waktu Prof Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pada saya dan Jumhur, beberapa bulan lalu, bahwa Prabowo akan meninjau ulang PSN PIK2. 

    Sebab, menurut Prof Dasco, Prabowo akan melihat peran negara dalam mengatur peruntukan lahan-lahan strategis, seperti di pantai, dalam kerangka nasionalisme. Jokowi yang tidak mengerti istilah nasionalisme tentu tidak faham. Namun, Prabowo pasti akan merubahnya. Negara harus hadir.

    Selain urusan perampokan tanah-tanah negara dan rakyat yang diatensi Prabowo, 5 hal penting anak Sumitro ini juga bisa membuat kita meyakini Prabowo adalah presiden patriotik. 

    Pertama, Upah. Dalam teori, upah adalah instrumen keadilan sosial. Mobilitas vertikal manusia bisa dilakukan melalui kestabilan upah dan kenaikan upah. Itu juga terkait dengan rencana industrialisasi 

     dan hilirisasi.

    Jumhur Hidayat, ketua umum serikat buruh terbesar, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), yang siang ini diterima Presiden Prabowo Subianto di Istana, akan mendiskusikan soal upah. 

    Di Indonesia selama ini, dalam rezim brengsek dan rezim-rezim pro orang kaya, melihat buruh hanya sebagai alat produksi. 

    Dengan Presiden Prabowo mengundang pemimpin buruh berdialog, maka bisa dipastikan prinsip International Labour Organization (ILO) terkait Social Dialogue, akan terjadi. Artinya kaum buruh bukan lagi sebagai alat produksi, bahkan dijadikan sebagai “Stake Holder” pembangunan.

    Prinsip kaum buruh sebagai mitra dan pemilik pembangunan akan melenyapkan kesombongan orang orang kaya yang sok jagoan. 

    Saya sebagai doktor bidang perburuhan memberi perspektif kepada Jumhur bahwa konglomerat Indonesia ini tidak pantas sombong, karena mereka lahir sebagai “ersatz capitalism” alias orang kaya yang tidak berkeringat. 

    Mereka kaya raya karena kekuasaan. Awalnya memanfaatkan jaringan pada kekuasaan. Lalu sekarang membuat penguasa di bawah ketiak mereka. 

    Teori Ersatz Kapitalisme ini dikembangkan Yushihara Kunio, akademis Jepang, yang melihat berkembangnya konglomerat bandit-bandit di Indonesia dan Asean lainnya. 

    Mereka bukan ksatria dan patriotik. Mereka hanyalah gerombolan pemeras negara dan bangsa kita. Selain pemburu rente, pencipta korupsi, tidak berorientasi industri, banyak lainnya kebusukan mereka yang dipotret Yushihara.

    Sebagai “penjahat”, yang membawa kabur 14.000 triliun “kekayaan kita” ke Singapura dan “melarikan diri” selama dua tahun di Singapura, ketika era Covid-19 (antara lain buat klub sepeda yang diketuai penduduk perumahan di dekat Hotel Mulia), Prabowo tidak pantas menerima kritikan mereka atas rencana Prabowo menaikkan upah. 

    Di Malaysia, sebagai pembanding, ketika konglomerat di sana lebih patriotik, upah buruh naik 13 persen pada Januari 2025 nanti.

    Selain soal upah, Prabowo juga membantai habis judi online yang berkembang pesat di era Jokowi. 

    Di era Prabowo, tanpa jargon jargon judi haram, kita melihat pemberantasan judi terjadi massif. Bahkan, sasaran pemenjaraan ke arah eselon satu atau bahkan menteri terkait ijin izin judi online itu.

    Banyak hal lain yang Prabowo perlu diapresiasi. Jadi, pernyataan terimakasih Said Didu hari ini membuat kita, kaum oposisi, harus mulai menjalin kebersamaan dengan Prabowo, sepenuhnya.

  • Arab Saudi Hentikan Perjanjian Pertahanan dengan AS, Tegaskan Kemerdekaan Palestina Harga Mati

    Arab Saudi Hentikan Perjanjian Pertahanan dengan AS, Tegaskan Kemerdekaan Palestina Harga Mati

    GELORA.CO – Arab Saudi memutuskan menghentikan pembicaraan perjanjian pertahanan ambisius dengan Amerika Serikat (AS) yang sebelumnya digadang-gadang sebagai pintu masuk menuju normalisasi hubungan dengan Israel.

    Riyadh kini mengalihkan fokus pada kesepakatan kerja sama militer yang lebih sederhana, menurut pejabat Saudi dan Barat yang dikutip oleh Reuters.

    Upaya perjanjian pertahanan ini sebelumnya terganjal syarat pengakuan Israel terhadap solusi dua negara untuk Palestina.

    Namun, tindakan militer Israel di Gaza membuat Putra Mahkota Mohammed bin Salman kembali menegaskan pentingnya langkah konkret untuk pendirian negara Palestina sebagai syarat normalisasi hubungan.

    “Bagaimana kawasan ini bisa terintegrasi jika kita mengabaikan hak Palestina?” ujar seorang pejabat senior Saudi.

    Pemerintah Joe Biden sebelumnya mendorong perjanjian keamanan yang mencakup jaminan perlindungan militer untuk Arab Saudi, tetapi Riyadh harus terlebih dahulu mengakui Israel.

    Namun, dengan situasi politik yang sensitif di Israel dan kemarahan publik di Arab Saudi atas konflik di Gaza, negosiasi ini menemui jalan buntu.

    Meski begitu, kedua belah pihak berharap perjanjian kerja sama militer yang lebih sederhana dapat disepakati sebelum Presiden Biden meninggalkan jabatannya pada Januari 2025.

    Pakta ini diperkirakan mencakup perluasan latihan militer gabungan dan peningkatan pertahanan siber, tetapi tanpa komitmen AS untuk membela Arab Saudi dalam situasi konflik besar.

    Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tetap berambisi mewujudkan normalisasi dengan Arab Saudi, meskipun menghadapi tekanan politik di dalam negeri.

    “Netanyahu memahami pentingnya normalisasi ini, tetapi situasi politik saat ini membatasi ruang geraknya,” ujar seorang diplomat Barat.

    Arab Saudi juga menghadapi dilema terkait kemungkinan perubahan kebijakan jika Donald Trump kembali menjabat.

    Trump dikenal lebih condong pada Israel, dengan “Kesepakatan Abad Ini”-nya yang secara langsung berpihak pada kepentingan Israel tanpa jaminan kenegaraan Palestina.

    Fawaz Gerges, pakar Timur Tengah dari London School of Economics, menyebut normalisasi hubungan Saudi-Israel tetap memungkinkan, meski dengan prasyarat yang rumit.

    “Arab Saudi adalah hadiah besar bagi Trump, tetapi Riyadh tetap bersikeras bahwa hak Palestina tidak bisa diabaikan,” ujarnya.

    Dengan sikap Riyadh yang tetap teguh mendukung Palestina, normalisasi hubungan Saudi-Israel tampaknya masih menjadi tantangan besar dalam waktu dekat.

  • Kami Cari Hanya Belum Dapat

    Kami Cari Hanya Belum Dapat

    GELORA.CO – Alexander Marwata, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengatakan sayembara bernilai Rp8 miliar untuk siapa saja yang bisa menangkap buronan Harun Masiku adalah partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

    Menurut dia peran masyarakat sangat penting bagi pemberantasan korupsi dan dia mengapresiasi segala bentuk partisipasi.

    “KPK kan tetap mencari HM, hanya sampai dengan saat ini kan belum dapat. Kalau ada masyarakat yang mau membantu kan baik,” kata Alex di Jakarta, Jumat (29/11), diberitakan Antara.

    Sayembara Rp8 miliar itu sebelumnya diungkap Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di sebuah video yang beredar di media sosial. Dalam cuplikan itu Maruarar mengatakan bonus uang bagi yang bisa menangkap Harun Masiku itu berasal dari kantong pribadinya.

    “Saya akan kasih bonus bagi yang bisa menangkap Harun Masiku Rp8 miliar uang pribadi saya, ya supaya semangat, supaya tidak ada lagi yang kebal hukum,” kata Maruarar di video itu.

    Harun Masiku, yang selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK, sudah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

    Dia telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

  • Lawan Arah Ikuti Google Maps

    Lawan Arah Ikuti Google Maps

    GELORA.CO –  Pengemudi mobil pikap jasa ekspedisi inisial S (52) mengaku nekat melawan arah di jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan karena diarahkan oleh Google Maps. Akibatnya S menabrak ibu dan bayi yang sedang melintas hingga sebabkan bayi enam bulan itu tewas.

    “Sementara dia ngakunya menggunakan map. Google Maps yang ada. Dia mengaku ‘saya mengikuti maps’, gitu loh,” ungkap Kasat Lantas Polres Jakarta Selatan Kompol Agung Wuryanto saat dikonfirmasi, Jumat (29/11).

    Ibu dan bayi itu sempat langsung di bawa ke rumah sakit setempat, sayangnya nyawa bayi malang itu tidak terselamatkan. Di saat yang bersamaan ada salah seorang petugas kepolisian di lokasi kejadian dan meminta korban agar menyerahkan diri dan melapor ke kantor polisi. Namun pada akhirnya S malah kabur.

    “Jadi dia (sopir) takut, sudah diserahkan untuk melapor tapi dia enggak mengindahkan. Kalau bahasa kabur kita belum dalami yang jelas dia meninggalkan objek (korban),” ucap Wuryono.

    Setelah dilakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi dan mengecek CCTV yang ada di lokasi kejadian, keberadaan S pun pada akhirnya ditemukan di daerah Jakarta Utara. Pada saat ditangkap sedang berada di sebuah bengkel bersama dengan mobil pikapnya.

    Polisi selidiki dugaan pelaku yang ingin menghilangkan jejak kejahatannya.

    “Kebetulan di dekat bengkel (ditangkap). Masih kita dalami lagi apakah dia ke bengkel dalam rangka mengubah kendaraannya dan sebagiannya belum kita dalami. Karena kendaraannya bukan milik dia,” bebernya.

    Wuryono juga menambahkan pelaku sudah ditetapkan menjadi tersangka karena melanggar Pasal 310 Ayat 4 dan 3 UU LLAJ dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun.

    Seorang bayi berusia enam bulan meninggal dunia setelah ditabrak mobil pickup jasa ekspedisi yang melawan arus di Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan (Jaksel), pada Selasa (26/11/2024). Polisi kini tengah menyelidiki kejadian tragis tersebut.

    Berdasarkan rekaman CCTV yang diunggah oleh akun Instagram @jakarta.terkini menunjukkan mobil pickup tersebut menghantam sepeda motor yang ditumpangi bayi bersama ibunya. Akibat tabrakan, ibu dan bayi itu terpental, sementara pengemudi mobil langsung melarikan diri.

    Kasat Lantas Polres Jakarta Selatan, Kompol Agung Wuryanto, membenarkan insiden ini dan memastikan penyelidikan sedang berlangsung.

    “Sudah, dan sekarang dalam proses penyelidikan. Mohon waktu, Insya Allah bisa diselidiki,” kata Agung saat dikonfirmasi, Selasa (26/11).

    Agung juga menyampaikan bahwa rekaman CCTV dari lokasi kejadian telah disita untuk membantu penyelidikan lebih lanjut.

    “Sudah diamankan (rekaman CCTV). Mohon waktu karena berkas semuanya sedang dibawa penyidik, nanti kami infokan,” tambahnya.

  • Ingin Bicara dari Hati ke Hati

    Ingin Bicara dari Hati ke Hati

    GELORA.CO – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan rencananya untuk menemui Agus Salim demi mencari titik terang atas polemik pengumpulan donasi yang hingga kini masih belum menemukan penyelesaian.

    Hal ini disampaikan Gus Ipul saat menerima kunjungan Youtuber Denny Sumargo dan Pratiwi Noviyanti di Kementerian Sosial (Kemensos). Dalam pertemuan itu, dia menegaskan komitmennya untuk mendalami masalah ini secara langsung.

    “Iya (bertemu Agus), kalau misalnya ketemu di sini boleh, saya datang ke rumahnya juga boleh. Kami ingin bicara dari hati ke hati,” kata Gus Ipul dikutip dari Antara Jumat, 29 November 2024. 

    Menurut Gus Ipul, konflik ini timbul akibat salah paham dan kurangnya pemahaman terkait aturan pengelolaan donasi. Ia menilai bahwa semua pihak awalnya memiliki niat baik untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Namun, perbedaan pandangan justru menimbulkan perdebatan di ruang publik.

    “Saya dengan Pak Wamensos mengajak semua teman-teman, termasuk Mas Agus Salim dan juga para pengacara, mari kita duduk bersama, mari kita bicara. Yang terbaik adalah mencarikan solusi,” ujarnya.

    Gus Ipul juga menyoroti pentingnya pemahaman terhadap regulasi terkait pengumpulan uang dan barang (PUB). Sebagai ranah Kementerian Sosial, kegiatan ini diatur dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1961 serta Permensos No. 8 Tahun 2021. Ia menyebut banyak kegiatan donasi yang telah memiliki izin resmi, tetapi tidak sedikit yang masih belum memenuhinya.

    “Nah ke depan Mas Densu, Mbak Novi, bantu kami untuk ikut mensosialisasikan bahwa ini harus ada proses yang harus dilewati, dan itu tidak sulit,” tambahnya.

    Selain itu, pengelola donasi diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban. Untuk pengumpulan dana di atas Rp500 juta, laporan tersebut harus diaudit oleh akuntan publik guna memastikan transparansi. Mensos juga mendorong penggunaan media sosial sebagai sarana melaporkan hasil dan penyaluran donasi, demi menjaga kepercayaan masyarakat.

    “Selain dapat izin, nanti ada pertanggungjawaban uang yang sudah didapat atau barang yang sudah didapat itu dipergunakan untuk apa. Kemudian, perlu diaudit, baik oleh pihak yang berwenang maupun oleh masyarakat secara luas,” tandasnya.

    Saifullah menegaskan bahwa semangat gotong royong dan solidaritas sosial masyarakat Indonesia adalah modal besar yang harus dijaga. Untuk itu, pengumpulan donasi perlu dilakukan dengan tata kelola yang baik agar kesetiakawanan ini tetap terpelihara sesuai dengan aturan yang berlaku.

  • Terima Hasil Quick Count, Ridwan Kamil Ajak Semua Pihak Tunggu Keputusan Final dari KPU

    Terima Hasil Quick Count, Ridwan Kamil Ajak Semua Pihak Tunggu Keputusan Final dari KPU

    GELORA.CO – Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil mengucapkan terima kasih kepada semua pemangku kepentingan yang turut menyukseskan perhelatan Pilkada pada Rabu, 27 November 2024.

    “Saya pribadi menghaturkan terima kasih kepada seluruh warga Jakarta yang sudah berkenan menitipkan dan mempercayakan pembangunan masa depan Jakarta kepada pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO),” kata Ridwan Kamil pada Jumat, 29 November 2024.

     

    Tak hanya terima kasih ke penyelenggara pemilu, RK juga mengucapkan terima kasih kepada para relawan, partai pengusung/pendukung, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang telah bahu membahu dan bekerja sama berjuang dalam memenangkan pasangan RIDO.

    Ia pun meminta kepada seluruh unsur pendukung RIDO untuk tetap semangat dalam meneruskan perjuangan yang telah dimulai dalam membangun masa depan Jakarta. 

    “Mari kita menunggu keputusan resmi dari KPU dengan seksama. Jika hasilnya sudah final dan mengikat, pasangan RIDO akan menerima dengan baik. Sambil menunggu keputusan final KPU, semua unsur pendukung RIDO harus tetap dan terus semangat,” papar dia.

    Di sisi lain, Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata sebelumnya mengatakan pengumuman hasil Pilkada DKI Jakarta akan dilangsungkan paling lambat pada 16 Desember 2024. 

    Mulai 28 November 2024 hingga 3 Desember 2024, KPU baru melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan. 

    Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota akan dilakukan pada 5-7 Desember 2024. Setelah itu, rekapitulasi dan penetapan hasil di tingkat provinsi akan dilakukan pada 9-11 Desember 2024.

    Pengumuman rekapitulasi penetapan hasil di provinsi dijadwalkan pada 10-16 Desember.

  • Demo di Depan KPUD Maluku Utara Ricuh, Massa dan Polisi Bentrok

    Demo di Depan KPUD Maluku Utara Ricuh, Massa dan Polisi Bentrok

    GELORA.CO  – Demonstrasi di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Maluku Utara, Jalan Angrek, Kelurahan Kota Baru, Ternate, ricuh, Jumat (29/11/2024). Massa aksi yang terhimpun dalam Aliansi Demokrasi Maluku Utara bentrok dengan aparat.

    Pantauan di lokasi, massa aksi dan polisi saling dorong dan baku hantam. Seorang massa aksi menjadi bulan-bulanan aparat saat bentrokan tersebut.

    Awalnya, demonstrasi berlangsung damai dan lancar. Demonstrasi tersebut kemudian berlanjut pada pembakaran ban bekas di tengah jalan dan membunyikan tiang listrik.

    “Kita terpaksa membubarkan karena tadi sempat ada provokasi dari mereka ada sedikit gesekan. Sekarang situasi sudah aman terkendali,” ujar Kapolres Ternate, AKBP Nicko Irawan, di lokasi.

    Bentrokan antara demonstrasi dan aparat ini bermula saat massa berupaya mendekati KPU dengan mendorong truk yang membawa sound system masuk ke halaman kantor. 

    Upaya massa aksi tersebut menabrak aparat dari Polres Ternate yang memberi batas keamanan di depan kantor KPU, sehingga berujung bentrok.

    Aparat menilai massa aksi memprovokasi sehingga diambil tindakan untuk membubarkan aksi massa itu. 

    Dalam aksinya, massa mendesak KPU Maluku Utara agar mengusut dugaan pilkada curang di tingkat tempat pemungutan suara (TPS). Mereka mendesak agar KPU menindaklanjuti semua keberatan saksi dan kejadian khusus pada semua pleno berjenjang. 

    Selain itu, mereka juga mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maluku Utara agar mendiskualifikasi paslon yang terlibat politik uang serta meminta Gakumdu menindak tegas pelanggaran pemilu sesuai norma hukum

  • Terkuak! Adhi Kismanto Bisa Kendalikan Oknum ASN di Kementerian Komdigi Agar Tak Blokir Situs Judol

    Terkuak! Adhi Kismanto Bisa Kendalikan Oknum ASN di Kementerian Komdigi Agar Tak Blokir Situs Judol

    GELORA.CO  – Polda Metro Jaya mengungkap Adhi Kismanto (AK), salah seorang tersangka kasus judi online (judol) yang melibatkan pegawai dan staf ahli di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bisa mengendalikan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Komdigi.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan, hal tersebut dilakukan Adhi Kismanto, agar tidak memblokir website judi online yang telah menyetor uang. 

    “AK mengkoordinir oknum Komdigi agar menjaga website judi online yang sudah berkoordinasi agar berhasil tidak diblokir,” kata Ade Ary, Jumat (29/11/2024).

    “(Yakni) dengan cara mengendalikan oknum PNS Komdigi sesuai dengan perannya masing-masing,” ujar Ade Ary.

     

    Mantan Kapolres Metro Jakarta Selatan tersebut menerangkan bahwa saat itu, Adhi Kismanto mengisi posisi staf ahli di Komdigi. 

    Padahal, dia tidak diterima usai pernah mendaftar sebagai tenaga teknisi pemblokiran konten negatif di Komdigi.

    Lalu, Adhi Kismanto dipekerjakan serta diberikan kewenangan untuk mengatur pemblokiran website judi online.

    Diberitakan sebelumnya, jajaran Polda Metro Jaya secara keseluruhan menangkap 24 tersangka kasus judi online yang melibatkan pegawai dan staf ahli Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto mengatakan, awalnya jumlah tersangka sebanyak 22 orang, kemudian kasus judi online tersebut berhasil dikembangkan.

    Secara keseluruhan, jumlah tersangka sebanyak 24 orang dan masih ada DPO sekira 4 orang.

    Karyoto mengaku, mereka memiliki peran berbeda yaitu A, BN, HE dan DPO J sebagai bandar serta pengelola website judi online.

    “7 orang sebagai agen pencari website judi online inisial B, BA, HF, BK, DPO JH, DPO F dan DPO C,” kata Karyoto di Polda Metro, Senin (25/11/2024).

     

    Menurut Karyoto, ada tiga orang berperan mengepul list website judi online dan menampung uang setoran dari agen berinisial A alias N, MN dan DM. 

    Selain itu, ada dua orang berperan memfilter, memverifikasi website judi online agar tidak terblokir dengan tersangka berinisial AK, dan AJ. 

    “Sembilan orang oknum pegawai Komdigi yang berperan mencari meng-scrolling website judi online dan melakukan pemblokiran inisial DI, FD, SA, YM, YP, RP, AP, dan RD. Dua orang beperan dalam TPPO inisial D dan E,” ujar Karyoto.

    “Satu orang berperan merekrut dan mengkordinir para tersangka khususnya tersangka inisial A alias M, AK dan AJ sehingga mereka memiliki kewenangan menjaga dan melakukan pemblokiran website judi inisial T,” tuturnya.

    Sebelumnya, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya merilis barang bukti hasil pengungkapan judi online di wilayah hukumnya, Senin (25/11/2024) siang.

    Dalam pengungkapan judi online, jajaran Polda Metro Jaya menyita uang jika ditotal secara keseluruhan sebesar Rp 167 miliar dari tangan bandar dan pengendali.

    Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto mengatakan, kasus tersebut melibatkan pegawai dan staf ahli Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    “Untuk uang tunai yang disita jumlahnya lebih dari Rp 76 miliar. Ada juga dolar Amerika Serikat (USD), dan dolar Singapura (SGD),” kata Karyoto di BPMJ, Senin (25/11/2024) siang

  • Dinilai Tak Mampu Bekerja, Warga Medan Geruduk KPU Medan Minta Pilkada Diulang

    Dinilai Tak Mampu Bekerja, Warga Medan Geruduk KPU Medan Minta Pilkada Diulang

    GELORA.CO -Kantor KPU Kota Medan di Jalan Kejaksaan didatangi puluhan warga yang berang karena menilai penyelenggara Pilkada Medan 2024 itu tidak mampu bekerja, Jumat, 29 November 2024. Ditambah dengan faktor banjir, mereka menilai ketidakberesan KPU Medan dalam mensosialisasikan pasangan calon menjadi pemicu rendahnya tingkat partisipasi.

    Hasanul Arifin selaku perwakilan massa yang hadir dalam aksi menyinggung profesionalitas penyelenggara pemilihan umum dalam hal ini KPU.

    “Dimana anggaran sosialisasi KPU di setiap TPS itu Rp15,4 juta, kenapa di bawah 30 persen pemilih. Siapa lembaga-lembaga yang kalian kasih uang sehingga tidak bisa mengakomodir mensosialisasikan agar pemilihan di kota Medan ini meningkat,” teriaknya dalam orasi di depan Kantor KPU Medan, Jalan Kejaksaan No 37 Medan tersebut.

    Kerjalah yang profesional, kita mendukung KPU, kita mendukung masyarakat yang melihat di lapangan banyaknya tindakan-tindakan yang tidak taat dan tidak patuh akan menegakkan hukum, adanya pemilih yang mencoblos membawa kertas lebih dari satu suara. Di mana penegakan hukum abang-abang kepolisian? Videonya viral, kita mendukung pelaksanaan berjalan dengan damai jujur dan adil,” ujarnya.

    Dirinya juga meminta agar musibah tidak menjadi alasan sebagai kendala sehingga pemilik menurun di kota Medan.

    “Kita datang meminta ketegasan Komisi Pemilihan Umum agar pemilu di kota Medan diulang,” ujarnya.

    Kepada pengunjuk rasa Mutia menyampaikan beberapa hal yang mereka lakukan terkait

    Hal tersebut disampaikannya merespon tuntutan massa aksi yang tergabung dalam ‘Aksi Pilkada Jujur Kota Medan’  menuntut dilakukannya pengulangan Pilkada Medan 2024, pada Jum’at, 29 November 2024.

    “Dalam pemungutan suara susulan dan pemungutan suara lanjutan nanti yang dilaksanakan pada 1 Desember 2024 kami akan dengan sungguh-sungguh melaksanakannya dan kembali sama seperti pola pada saat dalam keadaan normal tidak dalam keadaan bencana alam,” terangnya seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOLSumut.

    Mutia juga menyampaikan rasa prihatin terhadap saudara-saudara yang dalam rangka Pilkada kali ini tetapi mendapatkan musibah dilanda banjir.

    “Prinsipnya kajian juga akan kami terima dengan baik dari Bawaslu kota Medan karena kami bekerja sama-sama sebagai penyelenggara. Kami penyelenggara dan pengawasnya adalah Bawaslu kota Medan demikian Bapak Ibu abang-abang dan kakak-kakak saya,” imbuhnya

  • Denny Sumargo ciut ditantang Alvin Lim siram air keras ke mata sendiri, bilang begini sambil nangis

    Denny Sumargo ciut ditantang Alvin Lim siram air keras ke mata sendiri, bilang begini sambil nangis

    GELORA.CO –  Alvin Lim tiba-tiba ikut nimbrung dan datang mendukung Agus Salim di tengah kisruh uang donasi.

    Alvin Lim mengajukan tantangan pada Pratiwi Noviyanthi sekaligus Denny Sumargo, sembari pamer mobil senilai Rp3 miliar miliknya.

    Dalam unggahan akun TikTok @galeri.acak, Alvin Lim menantang Novi maupun Denny Sumargo untuk siram air keras ke mata sendiri.

    Sang advokat berkelakar, jika Novi atau pun Densu menerima tantangannya, dia akan memberi ganti rugi berupa mobil Mercy yang disebutnya bernilai Rp3 miliar.

    “Saya tantang Novi, saya punya mobil hampir tiga miliar, saya kasih Novi kalo dia berani siram mata dia pakai air keras, berani gak? ” katanya dikutip Hops.ID pada Jumat 29 November 2024.

    Advokat kontroversial itu pun lantas membandingkan kesehatan dan uang untuk bisa memojokkan sikap Novi tentang kisruh uang donasi Agus.

    “Saya kasih kamu tiga miliar, enggak usah lah 1,3 miliar, pikirkan, lebih penting uang atau kesehatan,” sambungnya.

    Ia pun menyindir Densu, yang diduga melevelisasi orang lain dengan uang, padahal menurut sang advokat, masih banyak orang yang lebih kaya dari suami Olivia itu.

    “Densu berani gak? jangan melevelisasi orang dari uang saja, yang lebih kaya dari dia banyak,” jelasnya.

    Alih-alih kesal dan memberi reaksi berlebihan, Densu malah mengekspresikan ketakutannya, bahkan sambil membubuhkan emoji menangis seperti yang dia tulis di kolom komentar.

    “Gak berani bang (emoji menangis), uang Rp3 miliar kasih ke Agus saja, Bang,” tulisnya.

    Duduk perkara terbaru uang donasi Agus Salim

    Menurut laporan Suara, Agus didampingi kuasa hukum, melakukan mediasi di hotel yang berlokasi di Kuningan, Jakarta, pada Selasa 26 November 2024.

    Baca Juga:

    Bukan di toko resmi, TKI Amerika Serikat malah beli Nike di pinggir jalan, harganya tak sampai Rp3 jutaan

    Namun demikian, bukannya menemukan titik terang, Novi memilih walk out dari mediasi setelah melihat draft kesepakatan yang diajukan Agus.

    Pada isi kesepakatan itu disebutkan jika poin perdamaian tersebut sulit diterima, karena memberatkannya.

    Di mana jika uang donasi Rp1,3 milar habis digunakan untuk menjalani pengobatan Agus, Novi diminta untuk membuka kembali donasi. ***