Xcloud.id

Author: Gelora.co

  • Harga 1 Suara Rp300 Ribu

    Harga 1 Suara Rp300 Ribu

    GELORA.CO – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar menyoroti fenomena politik uang dalam Pilkada Serentak 2024. 

    Dalam sambutannya di Musyawarah Nasional V Perempuan Bangsa di Hotel Sultan, Jakarta, ia menyebut praktik ini sebagai ancaman serius bagi demokrasi yang sehat.

    Pria yang akrab disapa Cak Imin ini mengungkapkan ihwal berdasarkan survei yang diterimanya, satu suara pemilih dihargai minimal Rp300 ribu. 

    “Hasil survei (mengungkap), pakai uang itu minimal Rp300 ribu baru bisa diterima. Kalau cuman Rp100 ribu enggak akan diterima oleh rakyat,” ujar Cak Imin, Sabtu (30/11/2024).

    Ia lantas menyinggung kader PKB, yakni Abdul Wahid, yang berhasil memenangkan kontestasi Pilkada Riau 2024 tanpa mengeluarkan uang. 

    Menurut Cak Imin, Wahid berhasil menang hanya dengan dua modal, yakni otak dan data.

    “Karena tahu itu, Pak Wahid daripada keluar Rp300 ribu per suara lebih baik tidak usah keluar karena memang enggak ada,” katanya.

    Lebih lanjut, Cak Imin berpesan agar kader PKB lain yang gagal memenangkan kontestasi Pilkada 2024 tidak perlu khawatir. Sebab, uang bukanlah segala-galanya bagi kader PKB untuk mencapai tujuan perjuangan politik.

  • Isu ‘Partai Coklat’ dalam Pilkada Dinilai sebagai Upaya Mencari ‘Kambing Hitam’

    Isu ‘Partai Coklat’ dalam Pilkada Dinilai sebagai Upaya Mencari ‘Kambing Hitam’

    GELORA.CO  – Polemik politik semakin memanas usai PDIP melontarkan usulan agar Polri kembali di bawah kendali TNI atau Kementerian Dalam Negeri.

    Usulan ini muncul setelah hasil Pilkada Serentak 2024 menunjukkan kekalahan PDIP di sejumlah wilayah yang dianggap sebagai basis kuat mereka. 

    PDIP bahkan menyebut bahwa kekalahan ini disebabkan oleh keterlibatan aparat kepolisian, yang mereka istilahkan sebagai “parcok” atau partai coklat.

    Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara (Pernusa), Kanjeng Pangeran Norman, menanggapi keras tudingan tersebut. Menurutnya, kekalahan PDIP tidak seharusnya dilimpahkan pada pihak lain, apalagi aparat keamanan. Karena itu adalah realita bahwa masyarakat sudah tidak simpatik terhadap PDIP.

    “PDIP kalah di kandang sendiri, jangan cari kambing hitam. Sejak Prabowo menjadi Presiden, PDIP sudah ditawarkan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM), tapi mereka menolak dan merasa masih berkuasa sebagai pemenang legislatif,” ujar Norman kepada wartawan, Sabtu (30/11/2024).

    Norman juga mengingatkan bahwa dalam pemilihan gubernur dan kepala daerah, partai-partai pendukung pemerintah membentuk KIM Plus, yang menguasai 85 persen kekuatan parlemen sebagai pemenang adalah hal wajar karena semua saling bahu membahu ingin membangun bangsa lebih baik ke depan, kecuali PDIP.

    “Logikanya, 85% partai pro pemerintah melawan 15% yang di luar pemerintah, yaitu PDIP. Jangan kaget kalau PDIP kalah bahkan di kandang sendiri. Itu realita politik!” tegasnya.

    Norman juga menyoroti langkah PDIP yang menurutnya justru memperkeruh suasana dengan menyalahkan berbagai pihak, mulai dari aparat kepolisian hingga tokoh tertentu.

    “Kalau sudah kalah, jangan menyalahkan baju cokelat atau Mulyono. Mau mengadu ke parlemen? Jangan lupa, 85% sudah gabung ke KIM, kalau voting juga pasti kalah. Jangan cari kambing hitam lagi,” sindir Norman.

    Dia menutup pernyataannya dengan mencatat bahwa kekalahan PDIP menunjukkan bahwa basis pendukung mereka mulai rontok dan beralih ke partai lain, seiring dinamika politik yang berubah.

    Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan, ada anggota DPR RI yang dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), karena menyebut Partai Cokelat alias aparat kepolisian ikut cawe-cawe dalam Pilkada Serentak 2024.

    Namun, Habiburokhman tidak menyebut nama anggota DPR yang dimaksud.

    “Apa yang disampaikan oleh segelintir orang terkait parcok (partai cokdlat) dan lain sebagainya itu kami kategorikan sebagai hoaks,” kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

    “Dan ada juga ada anggota DPR yang menyampaikan, dan orang tersrbut bahkan suda dilaporkan ke MKD karena saya juga anggota MKD,” imbuhnya.

    Habiburokhman menjelaskan bahwa MKD bakal memanggil yang bersangkutan, untuk meminta keterangannya terkait Partai Cokelat.

    Sebab pernyataan tersebut harus bisa dibuktikan dengan fakta, bukan hanya sekadar narasi.

    “Pokoknya saya mendengar saya kan anggota MKD, saya mendapat informasi ada anggota DPR yang dianggap menyampaikam informasi yang tidak tepat atau fitnah atau hoaks, informasi tanpa bukti bersifat tuduhan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Habiburokhman mengatakan anggota DPR memiliki imunitas dalam setiap pernyataan yang diontarkan.

    Namun, kata dia, MKD memiliki mekanime tersendiri bagi anggota yang diduga melontarkan pernyataan tanpa didasari bukti.

    Oleh sebab itu, Habiburokhman mengingatkan rekan sesama anggota DPR untuk tidak asal bicara.

    “Kan anggota DPR itu kalau secara hukum memang imun tapi di MKD kami punya mekanisme supaya setiap pernyataan itu tidaklah bernuansa fitnah,” ujarnya.

    “Justru di situlah menerobos imunitas anggota DPR tersrbut, memang tidak dipersoalkan secara hukum tapi bisa dipermasalahkan di MKD,” pungkasnya

  • Rezim yang Tidak Bisa Urus Rakyat Sendiri Tak Berhak Komentari Kebijakan Negara Lain

    Rezim yang Tidak Bisa Urus Rakyat Sendiri Tak Berhak Komentari Kebijakan Negara Lain

    GELORA.CO  – Menteri Luar Negeri RI, Sugiono mengatakan rezim atau pemerintahan yang tidak bisa mengurus rakyat sendiri tidak berhak mengomentari kebijakan negara lain.

    Hal itu diucapkannya saat meniru pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto.

    Sugiono mulanya berbicara negara yang kuat adalah negara yang memiliki pertahanan dan ekonomi yang kuat. Karenya, pemerintahan Prabowo terus berupaya untuk menghilangkan kemiskinan di Indonesia.

    Lalu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu pun mengungkit bahwa Presiden Prabowo pernah menyatakan pemerintahan yang tidak bisa mengurus rakyat sendiri tidak berhak berkomentar kepada negara lain.

    “Beliau saat berbicara di depan CSIS. Bahwa rezim atau pemerintahan yang tidak bisa mengurus rakyatnya sendiri, tidak berhak mengomentari kebijakan negara lain,” kata Sugiono dalam conference on Indonesian Foreign Policy di Citizen Diplomacy Hall, The Kasablanka Hall, Jakarta pada Sabtu (30/11/2024).

    Sugiono pun menuturkan bahwa pemerintahan Prabowo akan menyelesaikan seluruh masalah di dalam negeri. Dia menuturkan bahwa Indonesia harus terbebas dari kemiskinan dan kelaparan.

    “Kita harus terbebas dari ketergantungan yang berlebihan. Dan kita harus mengolah kekayaan kita sendiri untuk kesejahteraan rakyat kita. Kita yakin dengan kekayaan yang dimiliki Indonesia, ekonomi kita akan maju. Dan ketika ekonomi Indonesia maju, ketika rakyatnya sejahtera, saya kira saat itulah kita bisa menjadi sangat kuat, lugas, dan mendunia,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Sugiono menuturkan arah diplomasi Indonesia akan mendukung program-program nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Namun, nantinya tetap akan berpegang teguh dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilahay Indonesia.

    “Dan saat kita melakukannya, kita juga akan memastikan bahwa kawasan kita di Pasifik tetap menjadi tempat yang damai, aman, dan stabil bagi semua, berdasarkan rasa saling menghormati dan hukum internasional,” pungkasnya

  • Pengusaha Kecewa UMP Naik 6,5 Persen, APINDO Peringatkan Risiko PHK

    Pengusaha Kecewa UMP Naik 6,5 Persen, APINDO Peringatkan Risiko PHK

    GELORA.CO -Kumpulan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengaku keberatan atas keputusan pemerintah yang menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen pada 2025.

    Dalam keterangan resminya, Apindo meminta penjelasan  pemerintah terkait keputusan kenaikan UMP hingga 6,5 persen dan mekanisme dari pengupahan tersebut.

    “Hingga saat ini, belum ada penjelasan komprehensif terkait metodologi perhitungan kenaikan ini, terutama apakah telah memperhitungkan variabel produktivitas tenaga kerja, daya saing dunia usaha, dan kondisi ekonomi aktual,” kata asosiasi tersebut dalam pernyataan resmi yang diterima pada Sabtu 30 November 2024.

    Menurut Apindo, penjelasan penetapan UMP 2025 ini diperlukan bagi dunia usaha untuk mengambil sikap ke depan terhadap ketidakpastian kebijakan pengupahan yang masih terus berlanjut.

    Selain itu, kenaikan UMP yang cukup signifikan ini dinilai akan berdampak langsung pada biaya tenaga kerja dan struktur biaya operasional perusahaan, khususnya di sektor padat karya di tengah gejolak ekonomi global.

    “Kenaikan ini berisiko meningkatkan biaya produksi dan mengurangi daya saing produk Indonesia, baik di pasar domestik maupun internasional. Hal ini dikhawatirkan akan dapat memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) serta menghambat pertumbuhan lapangan kerja baru,” sambung Apindo.

    Selanjutnya, kenaikan UMP yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat 29 November 2024 itu dikhawatirkan akan berimbas pada penundaan investasi baru dan perluasan usaha para pengusaha, yang berdampak pada efisiensi besar-besaran seperti pengurangan tenaga kerja, atau keluarnya usaha dari sektor industri tertentu.

    Oleh karena itu, Apindo menyatakan kekecewaannya atas keputusan pemerintah yang dianggap tidak mendengarkan masukan dari dunia usaha dalam penetapan kebijakan tersebut.

    “APINDO selama ini telah berpartisipasi secara aktif dan intensif dalam diskusi terkait penetapan kebijakan upah minimum. Kami telah memberikan masukan yang komprehensif dan berbasis data mengenai fakta ekonomi, daya saing usaha, serta produktivitas tenaga kerja. Namun, masukan dari dunia usaha belum menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan,”kata asosiasi itu.

    Dalam hal ini, Apindo berharap pemerintah dapat memberikan penjelasan lebih rinci mengenai dasar penetapan kenaikan UMP ini serta mempertimbangkan masukan dari dunia usaha untuk memastikan implementasi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

  • PDIP Pecat Effendi Simbolon Usai Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilgub DKI

    PDIP Pecat Effendi Simbolon Usai Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilgub DKI

    GELORA.CO – DPP PDIP memecat Effendi Simbolon sebagai kader partai berlambang banteng moncong putih.

    Pemecatan itu dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat.

    “Benar, yang bersangkutan sudah dipecat dari partai,” kata Djarot, saat dikonfirmasi, Sabtu (30/11/2024).

    Djarot menjelaskan, Effendi Simbolon terbukti melanggar etik karena mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono.

    Padahal, kata dia, PDIP mendukung pasangan Pramono Anung-Rano Karno alias Si Doel di Pilkada Jakarta.

    “Yang bersangkutan melanggar kode etik, disiplin dan AD/ART partai,” ucap mantan anggota DPR RI ini.

    Surat pemecatan terhadap Effendi Simbolon ditetapkan PDIP pada Kamis, 28 November 2024 lalu.

    Surat itu diteken Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal, Hasto Kristiyanto.

  • Detik-detik Pembunuhan Ayah dan Nenek di Lebak Bulus, Anak Bawa Pisau Kejar Ibu yang Lompat Pagar

    Detik-detik Pembunuhan Ayah dan Nenek di Lebak Bulus, Anak Bawa Pisau Kejar Ibu yang Lompat Pagar

    GELORA.CO  – Remaja berinisial MAS (14) tega membunuh ayah APW (40) dan neneknya RM (69) di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (30/11/2024). Sang ibu AP (40) yang berlumuran darah melompat pagar dikejar anaknya yang membawa pisau. 

    Pengurus RW 006 berinisial I mendapatkan laporan kesaksian kejadian dari salah satu petugas keamanan.

    “Ibunya keluar dari rumah loncat pagar, manjat, anaknya ngejar sambil bawa pisau,” katanya di Perumahan Taman Bona Indah, Sabtu (30/11).

    Dia menuturkan korban AP terluka parah usai ditusuk anaknya. Korban terpaksa melompat pagar lantaran pintu tergembok.

    “Anaknya ngerjar, tapi mungkin karena darahnya (berceceran di situ), dikira udah meninggal. Mungkin kalau dari cerita satpam itu (ditikam) berkali-kali, ada luka terbuka di pundaknya,” katanya.

    Sebelumnya, polisi sedang mendalami motif pelaku membunuh korban. Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase mengatakan pelaku menusuk korban menggunakan pisau. 

    “Informasi dari rekan yang sudah di TKP tadi, dari rekan rekan sekuriti sementara diduga senjata tajam berupa pisau,” kata Kompol Febriman Sarlase

  • Gelar Reuni Akbar, Persaudaraan Alumni 212 Undang Prabowo

    Gelar Reuni Akbar, Persaudaraan Alumni 212 Undang Prabowo

    GELORA.CO –  Persaudaraan Alumni 212 bersiap menggelar reuni akbar yang akan berlangsung di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada hari Senin, 2 Desember 2024. Acara ini turut mengundang Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah politikus dari Partai Gerindra.

    “Seluruh ormas kita undang, seluruh ormas yang tergabung di Majelis Ulama Indonesia (MUI) semuanya kita undang. Pejabat negara pun kita undang. Prabowo kita undang, Dasco, Habiburokhman kita undang. Ya banyaklah kita undang,” kata Buya Husein kepada wartawan, Jumat (29/11/2024).

    Buya Husein menjelaskan bahwa Reuni Akbar 212 akan diselenggarakan di kawasan Monas pada 2 Desember 2024, dimulai dari pukul 02:00 WIB hingga 08:00 WIB.

    “Untuk lokasi alhamdulillah sudah fix di Monas. Alhamdulillah, semua perizinan sudah selesai, sudah 100 persen selesai,” ujar Husein.

    Buya Husein memperkirakan bahwa Reuni Akbar 212 ini akan dihadiri oleh sekitar 15 ribu orang, meskipun jumlah tersebut bisa saja meningkat.

    “Ya kita berharap massa yang datang sebanyak-banyaknya seperti reuni-reuni sebelumnya. Walaupun di pemberitahuan masuk ke kepolisian kita masukin 15 ribu,” ujar Husein.

    Beberapa tokoh nasional yang diundang telah mengonfirmasi kehadiran mereka, termasuk ulama besar Habib Rizieq Syihab, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang juga politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid, serta Ustaz Bachtiar Nasir.

    “Beliau (Habib Rizieq) baru saja tadi pagi mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Mekkah, insyaallah beliau hadir untuk acara 212. Insyaallah beliau sudah fix, bahkan beliau ikut mengundang,” ujar Husein.

    Reuni Akbar 212 Merajut Umat Pasca-Pemilu 2024

    Husein menyatakan, Reuni Akbar 212 merupakan momentum untuk kembali merajut persatuan dan kesatuan pascapesta demokrasi Pemilu 2024.

    “Pilpres, pileg, pilkada, artinya sudah saatnya umat kembali merajut kesatuan, merajut persaudaraan. Jangan lagi terkotak-kotak dan kita datang dalam rangka ya minta sama Allah supaya mereka-mereka yang terpilih betul-betul amanah,” ujar Husein.

    “Kalau enggak amanah ya bukannya berkah, tapi musibah. Nah makanya kalau mereka-mereka yang enggak amanah kita minta sama Allah bagaimana caranya mereka segera diganti. Kita kepingin Indonesia ini baik, berkah, damai, sejahtera, tentram,” ucap Husein.

  • Kubu RK-Suswono Desak Bawaslu Gelar PSU Buntut Surat Suara Tercoblos Duluan di Pinang Ranti

    Kubu RK-Suswono Desak Bawaslu Gelar PSU Buntut Surat Suara Tercoblos Duluan di Pinang Ranti

    GELORA.CO – Kubu paslon Ridwan Kamil (RK)-Suswono mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk mengeluarkan rekomendasi terkait adanya pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 28, Pinang Ranti, Makassar, Jakarta Timur.

    Hal itu dilakukan buntut adanya temuan belasan surat suara yang tercoblos paslon cagub-cawagub Jakarta nomor urut 03, Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada 2024.

    “Kami meminta segera Bawaslu merekomendasikan PSU (Pemungutan Suara Ulang) terhadap TPS 28 tersebut,” kata Wakil Ketua Tim Bidang Hukum RK-Suswono, Muslim Jaya Butarbutar di Kantor Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono, Jakarta, Sabtu, 30 November 2024.

    Menurutnya, tindakan tersebut telah melanggar aturan administrasi yang tercantum dalam Pasal 112 UU nomor 1 tahun 2015.

    “Oknum petugas tersebut sudah menggunakan lebih dari satu kali, karena dia mencoblos 20 kali, dimasukkan di kotak suara 2 kertas suara, artinya sudah memenuhi kriteria untuk PSU di wilayah TPS 28 RW02 Kelurahan Pinang Ranti Kecamatan Makasar,” ujarnya. 

    Untuk diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Timur (Jaktim) telah memberhentikan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 28 Kelurahan Pinang Ranti, Makasar, Jaktim. 

    Pemecatan ini buntut temuan 19 surat suara yang tercoblos untuk pasangan Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada 2024.

    Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jaktim, Rio Verieza mengatakan sang ketua KPPS melanggar kode etik. Sebab, ketua KPPS itu meminta petugas pengamanan langsung (pamsung) TPS untuk mencoblos surat suara tak terpakai.

    “Di TPS 28 Kelurahan Pinang Ranti itu terjadi pelanggaran kode etik oleh Ketua KPPS dan pamsung. Jadi, Ketua KPPS itu menyuruh pamsung untuk mencoblos surat suara yang tidak terpakai,” kata Rio kepada wartawan, Jumat, 29 November 2024.

    Dia menjelaskan, petugas ketertiban yang mendapat arahan kemudian mencoblos 19 surat suara. Beruntung, pengawas TPS sempat menggagalkan surat suara tercoblos itu dimasukkan ke kotak suara.

    “Dari 19 surat suara itu yang sempat dimasukkan ke kotak suara itu satu surat suara, kemudian 18 surat suara itu ditahan oleh pengawas TPS, jadi digagalkan ini oleh pengawas TPS,” jelas Rio.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh surat suara yang tercoblos mengarah pada Pramono Anung-Rano Karno.  Meski demikian, hasil pemeriksaan mengungkap Ketua KPPS tidak mengarahkan pencoblosan dilakukan pada salah satu paslon.

    “Jadi untuk unsur politis (mengarahkan paslon tertentu) tidak ada. Jadi berdasarkan pemeriksaan yang bersangkutan, memang yang bersangkutan itu ingin TPS-nya ingin banyak yang hadir,” pungkas dia.

  • Viral Gibran Sebar Bantuan ke Korban Banjir, Netizen Bandingkan dengan Anies, Dianggap tak Beretika

    Viral Gibran Sebar Bantuan ke Korban Banjir, Netizen Bandingkan dengan Anies, Dianggap tak Beretika

    GELORA.CO  – Saat masyarakat sedang gaduh dengan hasil pilkada, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka ternyata punya kesibukan lain.

    Sebagai wapres, Gibran memanfaatkan momentum dengan maksimal, yakni membagikan bantuan dalam tas bertuliskan ‘Bantuan Wapres Gibran’ kepada warga korban banjir di Kampung Melayu, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024).

    Aksi tersebut viral di medsos, dan menuai beragam komentar.

    Dalam foto yang beredar, terlihat tas jinjing berwarna biru yang diberikan Gibran ke para korban banjir berlogo sebuah Istana, tempat putra sulung Jokowi itu berkantor dengan tulisan ‘Istana Wakil Presiden’.

    Di bawah logo tersebut ada tulisan Bantuan Wapres Gibran.

    Warganet atau netizen yang kepo pun langsung membandingkan aksi Gibran ini dengan bantuan yang pernah diberikan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

    Menurut warganet, Gibran seolah menyumbang dari uang sendiri, berbeda dengan Anies yang dengan jelas mencantumkan sumber pendanaannya.

     

    “Ini yang dilakukan Anies semasa jadi gubernur, keterangan yang tidak mengacu ke jabatan yang merujuk atau mengarah ke orangnya, semua atas nama duit rakyat via APBD,” cuit pemilik akun X @BosPurwa.

    Diketahui paket bantuan dari Anies kala itu bertuliskan “Paket Bantuan Sembako ini Dibiayai oleh APBD Pemprov DKI Jakarta”.

    Unggahan di akun X itu lantas menuai beragam komentar dari warganet atau netizen.

    Ada yang menyebut bahwa Anies punya etika dan taat pada norma, sedangkan Gibran disebut tidak diajarkan soal norma.

    “Pak Anies punya etika dan taat pada norma. Diajarkan dengan baik oleh orang tua beliau. Wapres saat ini tidak diajarkan etika oleh bapaknya. Norma ditrabas tanpa malu,” tulis @ev_******.

    Korban banjir senang

    Juriah, salah satu korban banjir mengaku senang dengan pemberian sembako dari Gibran Rakabuming.

    Isi kantong yang diberikan pun terbilang banyak.

    “Banyak, sih, isinya ada teh, biskuit, minyak goreng, gula, sama beras 5 kg,” ujar Juriah seperti dikutip dari Kompas.com, Jumat (29/11/2024).

    Juriah mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan di tengah musibah yang menerpanya.

    “Iya membantu banget. Tadi pagi ketemu (Gibran Rakabuming),” kata Juriah menirukan ucapan Gibran Rakabuming.

    “Cuma ngasih susu ke anak balita aja sih, terus bilang ‘semoga bermanfaat’,” imbuh Juriah.

    Juriah sempat mencium tangan sang wapres tersebut saat Gibran Rakabuming mendatangi posko pengungsian.

    “Iya cium tangan, berfoto, tapi saya enggak ada HP-nya, HP-nya di ibu saya,” ujar Juriah.

    Ia mengatakan, banjir mulai merendam permukimannya sejak pukul 02.30 WIB.

    “Banjirnya cuma dapat kiriman doang dari Bogor. Rumah saya kerendem hampir seluruhnya,” kata Juriah yang sudah berada di posko pengungsian sejak jam 10.00 WIB. 

    Ia berharap banjir segera surut agar Juriah dan keluarga bisa kembali ke rumah. 

    “Sekarang, sih, sudah surut. Paling malem, deh, saya balik ke rumah, karena besoknya anak pada sekolah,” pungkas Juriah. 

    Sama halnya dengan Juriah, Sopiah (76) sangat senang mendapatkan kunjungan dari Wapres Gibran.

    “Senang sekali ya, pertama kali baru melihat, senang girang banget.”

    “Nanya-nanya, tadi Ibu minta kursi roda,” kata Sopiah.

    Selain itu, Sopiah juga memperoleh kasur yang bisa digunakan untuk tidur di pengungsian.

    “Iya, kasur, sama selimut,” ucapnya.

    Warga lain, Hamdan (45), warga Kebon Pala, menceritakan momen saat Gibran Rakabuming menemui korban banjir di posko pengungsian di SDN Kampung Melayu 02.

    “Tadi cuma susu doang, susu anak itu, susu doang, kalau misalnya yang lain enggak tahu, deh,” ucap Hamdan saat ditemui di SDN Kampung Melayu 02 Jakarta Timur, Kamis.

    Hamdan tidak sempat menyampaikan sesuatu kepada Gibran Rakabuming karena kondisi sangat ramai.

    “Enggak, cuma foto-foto doang, ramai, sih, pada berisik. Jadi bagaimana ya kita mau dengar juga kurang jelas gitu ngomongnya,” tutur Hamdan.

    Hamdan menceritakan, kedatangan Gibran sendiri sangat cepat di pengungsian tersebut.

    “Jadi cepet dia, langsung pulang, ke sini ngasih susu, sudah pulang, enggak kayak Jokowi gitu ya, kayak Bapaknya, gitu,” tambahnya.

    Ketua RT 13 RW 04 Kelurahan Kampung Melayu, Sanusi mengatakan, Gibran tidak menyampaikan sesuatu kepada perangkat RT/RW.

    “Enggak bilang apa-apa. Karena anak-anak banyak minta susu, itu saja,” ujar Sanusi di lokasi banjir, Kamis.

    Di lokasi banjir, Gibran membagikan susu dan alat tulis kepada anak-anak.

    Desi (15), pelajar SMPN 26 menjadi salah satu siswa yang mendapatkan alat tulis, susu kotak, dan nasi kotak ketika Wakil Presiden blusukan ke gang banjir.

    “Banget, baru pertama kali, kayak senang banget, kita enggak tahu ada apa terus dateng ke situ, tiba tiba ketemu (Gibran),” kata Desi saat ditemui di Kebon Pala, Kamis.

    “Enggak (sempat foto), karena ramai, kita cuma salim doang,” tambah Desi.

    Diketahui, hujan yang mengguyur wilayah Jakarta menyebabkan sejumlah permukiman di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, terendam banjir hingga Kamis siang.

    Dari pantauan kompas.com pukul 12.35 WIB, air berangsur-angsur surut.

    Pada Kamis dini hari, ketinggian air mencapai 2,5 meter akibat Kali Ciliwung meluap.

    “Sekitar jam 9 saya dapat kabar kalau di Katulampa sudah siaga tiga, di Depok sudah siaga tiga, puncaknya subuh tadi 2,5 meter,” ungkap Sanusi di lokasi banjir.

    Selain itu, banyak anak yang bermain di area yang masih tertinggi banjir di wilayah Kebon Pala.

    Terdapat 16 RT dari dua RT terdampak dalam luapan kali Ciliwung, Kamis pagi, dengan jumlah KK sekitar 400.

    Sedangkan, korban yang rumahnya tergenang mengungsi di SDN Kampung Melayu 02 Jakarta Timur.

    Lokasi tersebut tidak jauh dari titik lokasi banjir

  • Pengusaha Kecewa Tak Dilibatkan Penetapan Upah, Prabowo Dipuji Buruh Lebih Baik Dibanding Jokowi

    Pengusaha Kecewa Tak Dilibatkan Penetapan Upah, Prabowo Dipuji Buruh Lebih Baik Dibanding Jokowi

    GELORA.CO  – Kalangan pengusaha kecewa dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan upah minimum rata-rata nasional untuk pekerja sebesar 6,5 persen pada 2024.

    Penetapan kenaikan upah tahun depan disebut tidak mempertimbangkan masukan dari pengusaha di tengah tekanan ekonomi nasional.

    Wakil Ketua Umum Kamar Dagang (Kadin) Indonesia Sarman Simanjorang mempertanyakan rumus penghitungan kenaikan upah 2025 sebesar 6,5 persen.

    “Pelaku usaha dipastikan akan bertanya dari mana rumusnya angka sebesar 6,5 persen tersebut,” ujar Sarman saat dihubungi Tribunnews, dikutip Sabtu (30/11/2024).

    Ia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023, penetapan Upah Minimun 2025 akan memakai formula inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu yang disimbolkan dalam bentuk alfa dan kebutuhan hidup layak sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi.

    “Kami menunggu penjelasan yang lebih konfrehensif dari Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan dari mana angka kenaikan 6,5 persen tersebut,” kata Sarman.

    Kalangan pengusaha merasa tidak dilibatkan dalam merumuskan kenaikan Upah Minimum Provinsi sebesar 6,5 persen tersebut. 

     

    Karena itu, dia berharap kepada Pemerintah dalam menetapkan kenaikan UMP harus mendengar aspirasi dari pekerja dan pengusaha.

    “Karena yang akan menanggung kenaikan UMP itu adalah pengusaha, sehingga memang aspirasi pelaku usaha juga perlu didengarkan oleh Pemerintah sebelum menetapkan besaran kenaikan UMP,” terang Sarman.

    Ia pun berharap kenaikan UMP memperhatikan kondisi ekonomi nasional saat ini dan kondisi geopolitik dunia serta daya beli masyarakat yang saat ini masih belum stabil.

    Ketua Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam menyampaikan, pihaknya belum mengetahui landasan apa yang digunakan pemerintah untuk menaikkan UMP 6,5 persen.

    “Kita sampai saat ini tidak tahu apa landasannya pemerintah menetapkan kenaikan 6,5 persen dan bagaimana upah ditetapkan kedepannya,” tutur Bob.

    Menurut Bob, dunia usaha dipastikan akan mengalami kebingungan sesaat untuk mengukur kenaikan berbagai biaya yang dipicu UMP 6,5 persen.

    “Bagaimana dunia usaha mengkalkulasi kenaikan biaya tenaga kerja dan biaya-biaya untuk kepastian usaha kedepan,” jelasnya.

    Apindo saat ini tengah menunggu penjelasan pemerintah menyoal kenaikan UMP 6,5 persen pada tahun depan tersebut.

    “Justru saat ini kita menunggu penjelasan pemerintah. Not just numbers, tapi mampu atau tidak,” ungkap Bob Azam.

    Sebelumnya, Bob Azam mencontohkan bila kenaikan upah minimum dipatok sebesar 3 persen, itu tidak hanya akan meningkatkan biaya perusahaan sebesar angka tersebut.

    Menurut Bob, ada dampak multiplier effect yang akan memperbesar beban pengeluaran perusahaan, bahkan bisa mencapai 5 persen hingga 6 persen.

    “Kalau kita naikkan katakanlah upah minimum 3 persen, itu bisa saja perusahaan mengeluarkan biaya yang lebih besar daripada itu. Bisa sampai 5 persen, 6 persen, karena ada multiplier effect-nya. Termasuk kita juga harus menata gaji yang di atasnya,” katanya.

    “Jadi jangan berpikir bahwa kalau naik 3 persen, pengeluaran perusahaan naiknya 3 persen. Itu bisa plus 1 sampai 3 persen lagi. Nah itu yang terjadi di kita,” lanjutnya.

    Buruh Puji Prabowo

    Presiden KSPI yang juga sebagai Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyampaikan, dalam lima tahun terakhir, buruh Indonesia di bawah pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah mengalami kenaikan upah secara signifikan.

    “Sebelumnya (upah) hanya naik 1,58 persen dua tahun belakangan, tiga tahun sebelumnya (bahkan) 0. Jadi kami bisa menerima ketika bapak Presiden Prabowo Subianto bisa menaikan 6,5 persen dengan dasar rekam jejak keputusan pemerintah sebelumnya yang tidak berpihak kepada buruh,” katanya.

    Said mengakui, kenaikan upah 6,5 persen memang masih jauh dari tuntutan para buruh sebesar sebesar 8-10 persen.

    Namun, Said menilai adanya kenaikan 6,5 persen sudah mendekati dari angka tuntutan serikat buruh di minimal 8 persen.

    “Sudah mendekati dari nilai yang diharapkan oleh buruh, buruh harapannya 8-10 persen, karena 6,5 persen mendekati 8 persen, maka buruh menyatakan menerima keputusan Presiden RI Prabowo Subianto, yaitu menaikan upah minimum 6,5 persen jadi mendekati 8 persen,” ujar dia.

    Said menyatakan alasan lain kenapa buruh menerima dari keputusan Presiden Prabowo itu, salah satunya soal fenomena deflasi yang pernah dialami oleh Indonesia lima bulan terakhir.

    Kata dia, angka 6,5 persen itu yang diputuskan oleh Prabowo itu sudah rasional dan masuk akal dengan penghitungan deflasi tersebut.

    Deflasi sendiri merupakan kondisi ekonomi dimana harga barang dan jasa secara umum mengalami penurunan di dalam jangka waktu tertentu.

    “Karena kita kan pernah mengalami deflasi 5 bulan, sebenarnya kalau tidak deflasi dihitung, itu kenaikan upah bisa 8 persen atau setidaknya 7,7 persen,” kata dia.

    “Tapi setelah kami kalkulasikan ada deflasi 5 bulan terakhir, itu mempengaruhi nilai inflasi, maka 6,5 persen yang telah diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah rasional masuk akal dan sesuai dengan keputusan MK,” sambung Said Iqbal.

    Ketua Umum KSPSI Pembaruan, Jumhur Hidayat menilai, Presiden Prabowo serius dan tulus memperhatikan kesejahteraan buruh dengan menaikkan upah sebesar 6,5 persen.

    Selain itu, Jumhur menyebut, pemerintahan Prabowo juga akan menghadirkan beberapa kebijakan yang mendukung bergairahnya sektor industri dengan menindak tegas barang-barang impor ilegal dan juga membatasi impor barang-barang yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri. 

    “Dengan kebijakan itu, maka permintaan pasar dalam negeri akan meningkat pesat yang artinya kegiatan industri padat karya akan beroperasi dalam keadaan kapasitas terpasang yang penuh”, pungkasnya.

    Pemerintah Minta Pengusaha Menerima

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli berharap para pengusaha termasuk yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dapat memahami keputusan pemerintah menaikkan rata-rata upah minimum nasional 6,5 persen. 

    Yassierli juga berharap para buruh turut mengerti keputusan tersebut terlepas kenaikan ini masih jauh dari usulan sebesar 20 persen. 

    “Kami berharap ya teman-teman buruh, teman-teman Apindo bisa memahami,” kata Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (29/11/2024).

    Menurutnya, keputusan ini mempertimbangkan usulan dari banyak pihak, bukan hanya dari kalangan buruh maupun pengusaha saja.

    Dia mengatakan pembahasan soal ini pun sudah dilakukan dengan Dewan Pengupahan Nasional dan Lembaga Kerja Sama (LKS) tripartit yang terdiri dari serikat buruh dan pengusaha.

    “Itu kan artinya kebijakan dari beliau ya. Artinya kan beliau mendengar masukan dari banyak hal. Kemudian beliau mengambil kebijakan seperti itu,” kata dia.

    Yassierli meyakini bahwa angka 6,5 peraen merupakan keputusan terbaik untuk bangsa dan negara. 

    “Ini adalah yang terbaik. Dan ini adalah kebijakan Pak Presiden. Kita punya banyak PR yang lain tidak hanya upah minimum ya. Ayo kita bereskan sama-sama,” tandasnya dia.

    Alasan Prabowo Naikan Upah

    Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan penetapan kenaikan UMP 2025 di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat, (29/11/2024).

    Pengumuman soal kenaikan UMP 2025 itu dilakukan setelah sebelumnya Presiden menggelar rapat intern soal bersama sejumlah Kabinet Merah Putih.

    “Baru saja kami melaksanakan suatu rapat terbatas untuk membahas beberapa masalah, tapi yang terutama adalah membahas masalah upah minimum tahun 2025,” kata Prabowo.

    Presiden mengatakan untuk kenaikan UMP 2025 ditetapkan sebesar 6,5 persen. Angka tersebut diambil setelah mempertimbangkan usulan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan juga perwakilan buruh. Sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengusulkan kenaikan UMP pada 2025 sebesar 6 persen.

    “Menteri Tenaga Kerja mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6 persen namun setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5 persen,” kata Prabowo.

    Prabowo mengatakan untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota dan Kabupaten.

    “Ketentuan lebih rinci terkait upah minimum akan diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan,” katanya.

    Prabowo mengatakan upah minimum merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.

    “Untuk itu, penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja dengan tetap memperhatikan daya saing usaha,” pungkasnya