Xcloud.id

Author: Gelora.co

  • Prabowo Diyakini akan Segera Tinggalkan Jokowi

    Prabowo Diyakini akan Segera Tinggalkan Jokowi

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto diyakini akan meninggalkan Presiden ke-7 Joko Widodo ketika “akar” Prabowo di pemerintahan sudah kuat.

    Menurut Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, antara Jokowi dan Prabowo masih sama-sama membutuhkan satu sama lainnya.

    “Prabowo membutuhkan Jokowi di masa transisi pemerintahan agar pemerintahannya berjalan dengan lancar, di sisi yang lain Jokowi masih memiliki aura daya pikat baik di lingkungan pejabat maupun kepada rakyat,” kata Saiful kepada RMOL, Kamis, 12 Desember 2024.

    Sedangkan Jokowi, kata Saiful, juga lebih membutuhkan Prabowo karena sudah tidak lagi memiliki jabatan, sehingga perlu untuk mendekat dengan penguasa.

    “Selain itu Jokowi ingin agar Gibran juga dapat berbagi peran dengan Prabowo, sehingga kekuatan Jokowi di pemerintahan masih bisa terasa. Gibran merepresentasikan bagian dari gaya, citra bahkan adalah Jokowi,” terang Saiful.

    Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini menilai, hubungan keduanya masih terasa hangat, karena kepentingannya sama-sama ada, meskipun bisa jadi tidak berlangsung lama jika akar Prabowo telah kuat.

    “Jika Prabowo telah menancapkan akarnya dengan kuat, maka bisa jadi akan meninggalkan Jokowi, karena kultur politik Prabowo sebenarnya sama sekali berbeda dengan Jokowi, mereka dipertemukan karena kesamaan kepentingan, maka akan dipisahkan pula oleh perbedaan kepentingan,” pungkas Saiful.

  • Viral Wanita Rela Lepas Pakaiannya Hingga Telanjang, Ternyata Gegara Hal Ini

    Viral Wanita Rela Lepas Pakaiannya Hingga Telanjang, Ternyata Gegara Hal Ini

    GELORA.CO – Bagaikan urat malunya sudah putus, wanita ini rela melepaskan pakaiannya hanya menyisakan celana dalam dan bra dengan disaksikan banyak orang hingga sempat viral.

    Dalam video yang diunggah akun Instagram @fannybaryn, seorang wanita berpakaian warna merah itu tampak kegirangan di hadapan banyak orang, wanita berpakaian merah itu sontak langsung melepas resleting baju tersebut.

    Tanpa rasa malu, wanita tersebut masih tampak kegembiraan meskipun tubuhnya hanya menyisakan celana dalam dan bra saja.

    Untungnya ada beberapa ibu-ibu yang masih ‘waras’ dengan menutupi wanita tersebut dengan pakaian milik dia yang sudah terlepas, beberapa ibu-ibu itu juga berusaha memakaikan kembali baju milik wanita tersebut.

    Diketahui kejadian tersebut terjadi di Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB).

    wanita tersebut rela melepas pakaiannya itu lantaran wanita tersebut merasa gembira dan sedang merayakan kemenangan paslon jagoannya menang saat pemungutan suara.

    Di mana pasangan calon (paslon) Bambang Firdaus dan Syirajuddin menang melawan Kader Jaelani dan Syahrul Parsan dalam Pilkada Serentak di wilayah tersebut.

    Video viral yang memalukan itu tentu saja mengundang perhatian netizen, beberapa menganggap tindakan itu di luar akal sehat bahkan sampai disebut orang dalam gangguan jiwa (ODGJ).

    “Memang dapat apa dari paslon yang didukung sampai buka aurat mu didepan orang banyak,” tulis komentar dari akun @risma_aleena.

    “Kasian anak-anaknya kalau nanti pada ngebahas pasti malu,” tambah komentar dari @abdillahbintu.

    “Murah amat harga dirimu bukkk…astagfirullah,” kata komentar @betty.rustiya.

  • Meski Rungkad di Pemilu 2024, Mardiono Beri Isyarat Nyalon Lagi Jadi Ketua Umum PPP dalam Muktamar 2025

    Meski Rungkad di Pemilu 2024, Mardiono Beri Isyarat Nyalon Lagi Jadi Ketua Umum PPP dalam Muktamar 2025

    GELORA.CO – Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono memberi isyarat akan maju lagi menjadi ketua umum partai berlambang Kakbah, dalam Muktamar yang rencananya akan diselenggarakan pada 2025. Ia menyatakan, dirinya tidak boleh lari jika kembali diberi mandat menjadi ketua umum.

     

    “Saya ini menjadi kader sudah cukup lama ya, sudah 27 tahun dan saya bertahap selama berproses saya menjadi kader selama 27 tahun ya. Saya ini tidak pernah

    punya ambisi untuk jabatan-jabatan baik waktu saya di Banten menjadi ketua

    wilayah dan menjadi koordinator nasional. Tetapi saya tidak boleh lari sebagai seorang kader, prajurit kalau diberi tugas yang harus saya jalankan ya,” kata Mardiono usai pembukaan acara Workshop Nasional PPP di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Rabu (11/12) malam.

     

    Menurutnya, PPP dalam menjalankan roda organisasi sangat demokratis. Ia menyatakan, Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang akan terselenggara pada Kamis (12/12) akan menentukan terkait waktu Muktamar PPP.

     

    “Itu akan kita selenggarakan nanti diputuskan pada Mukernas, Kamis besok itu insya Allah akan merumuskan kapan kita akan laksanakan. Sehingga itu nanti akan diambil keputusan,” ucap Mardiono.

    Mardiono menyatakan, Muktamar 2025 juga nantinya akan merumuskan agar PPP dapat sukses kembali lolos ke parlemen pada Pemilu 2029.

     

    “Nah di dalam Muktamar itu tidak hanya memilih ketua umum atau juga memilih struktur baru ya. Tetapi juga kita membangun sebuah fondasi melalui

    strategi-strategi politik, bagaimana nanti untuk menghadapi Pemilu 2029,” tegas Mardiono.

     

    Lebih lanjut, Mardiono mengharapkan partai yang saat ini dipimpinnya dapat menyusun program-program kerakyatan. Sehingga kelak pada Pemilu 2029, PPP mampu melenggang ke Senayan.

     

    “Bukan hanya memilih pemimpin, bukan hanya memilih ketua umum, tetapi yang

    paling mendasar adalah bagaimana merumuskan sebuah program-program kerja ya untuk menjemput kemenangan nanti di 2029, itu yang paling utama,” pungkasnya.

     

    Sebagaimana diketahui, PPP meraih hasil minor di Pemilu 2024. Partai dengan ciri khas warna hijau itu gagal melenggang ke Senayan sebagai perwakilan rakyat di tingkat pusat, DPR RI. Perolehan suara PPP hanya kurang sedikit dari amban batas parlemen atau parliementary threshold 4 persen.

  • Novel Bamukmin Curiga Persoalan Gus Miftah Digoreng Lawan Politik untuk Serang Pemerintahan Prabowo

    Novel Bamukmin Curiga Persoalan Gus Miftah Digoreng Lawan Politik untuk Serang Pemerintahan Prabowo

  • Remaja di Bogor Alami Perubahan Jenis Kelamin, Hasil Tes Medis Ungkap Fakta Mengejutkan

    Remaja di Bogor Alami Perubahan Jenis Kelamin, Hasil Tes Medis Ungkap Fakta Mengejutkan

    GELORA.CO – Warga Kabupaten Bogor, Jawa Barat baru-baru ini menjadi sorotan publik usai adanya kasus perubahan jenis kelamin tak terduga.

    Peristiwa perubahan jenis kelamin itu dialami T (14) warga Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Seorang remaja itu terlahir sebagai perempuan, namun kini berubah menjadi kelamin laki-laki.

    Melansir dari Metropolitan -jaringan Suara.com, usut punya usut, perubahan kelamin tersebut mulai dirasakan sejak kelas 5 SD atau sekita tahun 2020.

    Hal itu diungkapkan oleh sang ayah, S, Selasa, 10 Desember 2024.

    “Waktu lahir perempuan, kan ada paraji atau dukun beranak (bilang) perempuan jenisnya. Kan mamahnya mandiin, (ngasih tau) jenis kelaminnya perempuan,” ujar S.

    Meski sang anak merasakan ada perubahan kelamin sejak kelas 5 SD, hal tersebut baru diberitahu ke orang tuanya pada saat sang anak menginjak kelas 3 SMP atau sekitar dua bulan lalu.

    Kepada orang tuanya, sang anak mengaku alat kelamin pria mulai tumbuh pada dirinya, mulai dari penis hingga testis.

    Mengetahui hal tersebut, S langsung membawa anaknya ke Puskesmas terdekat dan mendapatkan rujukan ke rumah sakit anak.

    “Dari dokter anak saya dapet rujukan ke dokter urologi, dari urologi saya dapat rujukan ke Sentra Medika Cibinong, dari situ dapat rujukan lagi ke dokter Fatmawati untuk cek kromosom,” ungkapnya.

    S juga mengaku mulai melihat ada perubahan perilaku sejak sang anak menginjak kelas 6 SD.

    Saat itu, sang anak kerap mengikuti permainan laki-laki, seperti futsal dan sepakbola.

    Selain itu, tubuh sang anak juga tidak tumbuh payudara.

    “Mamahnya suka ngomong, kok anak saya 14 tahun belum dapat mens gitu, yang lain mah udah pada dapet. Pas di RS Sentra Medika di USG jenis kelaminnya laki-laki, cuma supaya lebih jelasnya dikasih rujukan ke saya untuk ke RS Fatmawati,” jelasnya

    Meski demikian, hingga kelas 3 SMP, sang anak masih mengenakan seragam sekolah perempuan yang dilengkapi dengan hijab.

    Beberapa teman sang anak juga telah mengetahui perubahan kelamin itu sehingga pihak sekolah memberi kebijakan agar sang anak tak dulu bersekolah.

  • Klaim Temukan 83 Pelanggaran, Edy Rahmayadi Duga Kemenangan Bobby Nasution di Pilgub Sumut Berkat Dukungan ‘Partai Cokelat’

    Klaim Temukan 83 Pelanggaran, Edy Rahmayadi Duga Kemenangan Bobby Nasution di Pilgub Sumut Berkat Dukungan ‘Partai Cokelat’

    GELORA.CO  – Pasangan calon (Paslon) nomor urut 02 pemilihan gubernur (pilgub) Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala, mengklaim menemukan 83 pelanggaran yang diduga dilakukan paslon 01 Bobby Nasution-H Surya. Kuasa hukum Yance Aswin mengatakan, ada banyak kecurangan yang terjadi dalam Pilgub Sumut.

    Kecurangan tersebut secara garis besar terdiri dari tiga klaster. Pertama, kecurangan yang melibatkan oknum ‘parcok’ (partai cokelat) atau polisi.

    Kedua, pelaksanaan coblosan yang dinilai melanggar karena digelar saat banjir melanda empat kabupaten/kota di Sumut. Ketiga, adanya dugaan pemilih ganda di sejumlah daerah.

    Atas dasar banyaknya kecurangan tersebut, pihaknya meminta agar Bobby Nasution didiskualifikasi, dan kemenangan menantu mantan Presiden Joko Widodo tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). “Petitum yang pertama secara jujur kita katakan tolong MK diskualifikasi pasangan 01 (Bobby-Surya),” ujarnya di Gedung MK Jakarta, Rabu (11/12).

    Permintaan itu disampaikan dalam petitum permohonan sengketa pemilihan (PHP) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Kalaupun MK menolak mendiskualifikasi, Yance meminta sekurang-kurangnya dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di empat kabupaten/kota yang terjadi banjir pada 27 November 2024. Yakni Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kota Medan, dan Kabupaten Deli Serdang

    “Kalau PSU kami yakin masyarakat sumut pasti akan memilih Edy Rahmayadi dan Hasan Basri sagala,” imbuhnya.

    Yance mengaku heran dengan keputusan KPU yang tetap menggelar pilkada. Padahal, saat itu, masyarakat tengah dalam musibah. Imbasnya, banyak pemilih yang kesulitan hadir di TPS.

    “Saya juga heran bagaimana napsu seorang pemimpin itu mengabaikan hak-hak tentang bagaimana sisi-sisi kemanusiaannya dihilangkan,” tuturnya.

    Oleh karenanya, pihaknya berharap MK memperhatikan hal tersebut. Yance menegaskan, gugatan ini bukan dilakukan karena kliennya kalah, melainkan karena kekalahan itu diwarnai kecurangan.

    Jika berlangsung adil, pihaknya menegaskan akan menerima secara terbuka. “Karena memang situasinya tidak baik-baik saja, dan banyak hal-hal yang dilanggar dan tidak adanya kejujuran dalam proses pelaksanaan ini, ya saya pikir inilah (gugat) MK kita,” jelasnya.

    Untuk diketahui, KPU Provinsi Sumut sudah menetapkan suara hasil Pilkada. Hasilnya, pasangan Bobby-Surya unggul dengan perolehan 3.645.611 suara. Sementara itu, paslon nomor urut 2, Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala hanya memperoleh 2.009.311 suara

  • Kejaksaan Menyatakan tak Punya Kewenangan Menghentikan Kasus Firli Bahuri

    Kejaksaan Menyatakan tak Punya Kewenangan Menghentikan Kasus Firli Bahuri

    GELORA.CO – Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta tak punya kewenangan dalam menghentikan perkara korupsi atas tersangka mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasie Penkum) Kejati Jakarta Sahron Hasibuan mengatakan, pihaknya hingga kini masih menunggu pelimpahan berkas kembali dari tim penyidik Polda Metro Jaya untuk meneruskan kasus tersebut ke pendakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

    “Jadi bukan kita tidak hadir (di sidang praperadilan). Tetapi lebih kepada konteks, kejaksaan sebagai tergugat kedua. Dan materi gugatannya (praperadilan) itu, kan dihentikan (perkaranya). Dihentikan itu, bukan kewenangan kejaksaan untuk menjawabnya,” ujar Sahron saat ditemui di Kejati Jakarta, Rabu (11/12/2024).

    Sahron menerangkan hal tersebut merespons soal absennya tim kejaksaan dalam praperadilan ajuan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terkait dengan nasib kasus yang menjerat Firli Bahuri di Polda Metro Jaya. Menurut Sahron dalam praperadilan kedua MAKI itu, menjadikan Kejati Jakarta sebagai turut tergugat kedua setelah Polda Metro Jaya. Dan kata Sahron, salah-satu objek praperadilan MAKI itu terkait dengan tudingan adanya penghentian perkara kasus suap dan gratifikasi, disertai pemerasan tersebut.

    Sahron menjelaskan, tanggung jawab kejaksaan dalam penuntasan sebuah perkara, salah-satunya memeriksa kelengkapan berkas dan barang-barang bukti yang disorongkan penyidik sebelum diajukan pendakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di persidangan terbuka.  Terkait itu, pemeriksaan berkas Firli Bahuri yang sudah pernah diajukan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Metro Jaya dikembalikan lantaran belum lengkap.

    Menurut Sahron, dalam setiap pengembalian berkas perkara itu, selalu disertai petunjuk jaksa agar penyidik melengkapi. Dan kata Sahron, proses tersebut terakhir kali dilakukan pada Februari 2024.

    “Nah kewenangan untuk melanjutkan perkara itu, saat ini, atau untuk memenuhi petunjuk-petunjuk oleh jaksa penuntut umum tersebut, itu ada di Polda,” kata Sahron.

    Sebab itu, kata Sahron, soal praperadilan yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) bukan kewenangan kejaksaan untuk menjawab. Pun kata Sahron, kejaksaan tak punya kewenangan untuk menghentikan perkara Firli Bahuri.

    “Jadi dari mana kira-kira kita ada kewenangan untuk menghentikan yang sesuai dengan materi gugatan (praperadilan). Nggak ada. Yang punya kewenangan itu, adalah teman-teman di Polda Metro Jaya. Jadi nggak ada kewenangan kita menghentikan,” kata Sahron.

    Kasus korupsi yang menjerat Firli Bahuri saat ini mangkrak tanpa kelanjutan yang jelas. Firli Bahuri sudah ditetapkan tersangka sejak November 2023 lalu. Dan hingga kini, kasus tersebut tak kunjung diajukan ke persidangan.

    Firli Bahuri, pun tak dilakukan penahanan, sementara berkas perkaranya masih di tangan tim penyidikan dan belum dilimpahkan kembali ke kejaksaan untuk pelimpahan ke persidangan. Pekan lalu, Polda Metro Jaya menjadwalkan kembali pemeriksaan terhadap Firli Bahuri untuk pelengkapan berkas, akan tetapi Firli Bahuri tak datang.

    Pengacara Firli Bahuri, Ian Iskandar pekan lalu menyampaikan, mangkraknya perkara kliennya itu karena tim penyidikan di Polda Metro Jaya memang tak memiliki bukti-bukti tentang perbuatan korupsi, suap-gratifikasi, pun pemerasan yang dituduhkan. Karena itu, kata Ian, agar penyidikan kasus tersebut semestinya dihentikan.

    Ian mengaku sudah menyurati Kapolri Listyo Sigi Prabowo, pun Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto agar kasus yang menjerat Firli Bahuri tersebut dihentikan. Sementara MAKI pekan lalu kembali mengajukan praperadilan ke PN Jaksel terkait dengan mangkraknya penanganan perkara tersebut.

  • Kembali Datangi Mabes Polri, Sakral: Kami Hadir Memperjuangkan Keadilan

    Kembali Datangi Mabes Polri, Sakral: Kami Hadir Memperjuangkan Keadilan

    GELORA.CO -Satuan Tugas Aktivis Anti Kejahatan Seksual (Sakral) bersama korban dugaan pelecehan seksual, Khaidir Ali, kembali menggelar aksi di depan Mabes Polri.

    Kedatangan mereka pada Selasa 11 Desember 2024 ini, menuntut aparat penegak hukum segera memproses H. Paisal, mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai dan Wali Kota Dumai periode 2021-2024, atas dugaan tindak pidana pelecehan seksual dan intimidasi.

    “Kami hadir hari ini untuk memperjuangkan keadilan bagi korban. Ini adalah kejahatan yang tidak bisa dibiarkan,” ujar Koordinator Aksi Sakral Ahmad Rizky.

    Kasus ini mencuat setelah korban, Khaidir Ali (KA), melaporkan kejadian dugaan pelecehan seksual yang dialaminya pada tahun 2019 saat H. Paisal menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai.

    Dalam laporannya, korban mengaku mendapatkan perlakuan tidak wajar, seperti permintaan video call dalam keadaan mandi, hingga tindakan fisik yang tidak pantas. Bahkan, pelecehan diduga terjadi di masjid saat korban sedang beritikaf.

    Tidak hanya itu, korban juga mengungkap adanya ancaman dan intimidasi dari pihak tak dikenal terkait bukti komunikasi antara dirinya dan H. Paisal.

    Adapun tuntutan aksi itu, kata Ahmad, mereka meminta Mabes Polri untuk dapat memerintahkan Polda Riau untuk menuntaskan pengusutan dugaan pelecehan seksual.

    “Kami meminta Mabes Polri untuk segera memerintahkan Kapolda Riau memproses hukum Walikota Dumai H. Paisal atas dugaan tindak pidana pelecehan seksual,”

    Menurutnya, sudah saatnya pelaku kejahatan seksual, terlebih mereka yang memegang jabatan publik, mendapat hukuman setimpal.

    “Jangan biarkan korban terus-menerus menjadi sasaran intimidasi tanpa adanya keadilan,” tandasnya.

  • Di PMI, tak Ada Ruang bagi Kepentingan Pribadi

    Di PMI, tak Ada Ruang bagi Kepentingan Pribadi

    GELORA.CO – Mantan Sekjen PMI, Sudirman Said menegaskan tidak ada ruang bagi kepentingan pribadi di PMI. Hal itu ia tegaskan menanggapi munculnya narasi dana gede di PMI.

    “Saya berada di lingkaran aktivitas kemanusian sejak mengurus Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca Tsunami Aceh dan Nias di tahun 2004. Saya mengajak warganet untuk menghindari prasangka, seolah dana PMI bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pengurus,” kata Sudirman dalam tweet di akun X-nya, @sudirmansaid, Rabu (11/12.2024).

    Ia memastikan seluruh pengurus PMI di semua tingkatan, bekerja secara sukarela. “Karyawan memang dibayar, tapi tingkat gajinya tak menarik, bila tidak terpanggil untuk melayani sesama,” jelasnya.

    Mantan menteri itu menjelaskan, semua dana yang diterima, dari sumber manapun, digunakan sepenuhnya untuk membiayai operasional PMI dan operasi kemanusiaan.

    “Bulan Dana PMI, misalnya, diselenggarakan oleh PMI Kabupaten/Kota, hasilnya menjadi pendukung utama operasional PMI tingkat kabupaten/kota,” ujarnya.

    Hibah atau kerjasama internasional pun dikelola dengan perencanaan bersama dan dilaksanakan bersama-sama donor. “Dananya dikontrol donor sengan ketat, setiap pengeluaran harus disetujui donor,” ungkapnya.

    Sementara hibah dari Pemerintah, maupun pemerintah daerah menurutnya harus dipertanggungjawabkan, dan diaudit.

    “Jika rencana pabrik fraksionasi plasma berjalan lancar, dan PMI memperoleh pembagian keuntungan, seluruhnya akan digunakan untuk operasional PMI,” tegasnya.

    Karena itu, mereka yang menggunakan diksi “berebut” PMI kata dia mungkin salah memahami suasana batin organisasi ini.

    “Bila kita memiliki motif lurus mau mengabdi, tak ada ruang untuk memanfaatkan PMI bagi keuntungan pribadi. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia,” tandasnya.

    Sebelumnya, akun X @MerrMagda menyebut bahwa PMI diperebutkan karena ada dana besar di organisasi kemanusiaan tersebut.

    “Awalnya bingung kenapa PMI direbutin sampe segitunya. Pagi ini dapat pencerahan: dana hibahnya gede banget. Plus ada proyek besar plasma darah. Cuan semua itu isinya,” tulisnya yang kemudian ditanggapi Sudirman Said.

  • Zelenskyy Kehilangan Legitimasi, Rusia Hampir Mencapai Tujuan di Perang Ukraina

    Zelenskyy Kehilangan Legitimasi, Rusia Hampir Mencapai Tujuan di Perang Ukraina

    GELORA.CO – Kepala intelijen luar negeri Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa Rusia hampir mencapai tujuannya di Ukraina dengan Moskow memegang apa yang disebutnya inisiatif strategis di semua area dalam perang tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy juga dianggap telah kehilangan legitimasinya.

    Invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022 telah menewaskan puluhan ribu orang, membuat jutaan orang mengungsi, dan memicu krisis terbesar dalam hubungan antara Moskow dan Barat sejak Krisis Rudal Kuba pada 1962. “Situasi di garis depan tidak menguntungkan Kyiv,” kata Sergei Naryshkin, Kepala Badan Intelijen Luar Negeri Rusia (SVR), kepada Razvedchik, publikasi resmi badan intelijen asing.

    “Inisiatif strategis di semua bidang adalah milik kita, kita hampir mencapai tujuan kita, sementara angkatan bersenjata Ukraina berada di ambang kehancuran,” kata Naryshkin. Ia menambahkan bahwa bagi Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy telah kehilangan legitimasi dan kemampuan untuk bernegosiasi.

    Naryshkin, yang mengepalai organisasi penerus utama Direktorat Kepala Pertama KGB era Soviet, adalah salah satu dari sedikit pejabat senior Rusia yang memiliki kontak relatif rutin dengan pejabat senior AS dan Barat.

    Pandangannya memberikan wawasan tentang pemikiran di tingkat atas Kremlin – yang memandang dukungan Barat terhadap Ukraina sebagai bukti bahwa Amerika Serikat sedang melancarkan perang proksi melawan Rusia dengan tujuan menggulingkan penguasa Moskow.

    Presiden terpilih AS Donald Trump pada Minggu (8/12/2024) menyerukan gencatan senjata dan negosiasi segera antara Ukraina dan Rusia untuk mengakhiri ‘kegilaan’ perang.

    Zelenskyy pada Senin (9/12/2024) menyampaikan gagasan untuk penyelesaian diplomatik bagi perang dan mengemukakan gagasan pengerahan pasukan asing di Ukraina hingga negara itu dapat bergabung dengan aliansi militer NATO.

    Trump, yang telah berjanji untuk segera mengakhiri konflik, kembali ke Gedung Putih di saat Rusia sedang berkuasa. Moskow menguasai sebagian wilayah Ukraina yang luasnya hampir sama dengan negara bagian Virginia di Amerika dan maju dengan kecepatan tercepat sejak awal invasi tahun 2022.

    Peta sumber terbuka menunjukkan pasukan Rusia maju di sepanjang garis depan, dengan pertempuran sengit di kota Kurakhove dan Toretsk di timur Ukraina. 

    Reuters melaporkan bulan lalu bahwa Putin terbuka untuk membahas kesepakatan gencatan senjata Ukraina dengan Trump tetapi mengesampingkan membuat konsesi teritorial besar dan menegaskan Kyiv meninggalkan ambisi untuk bergabung dengan NATO.

    Putin mengatakan Rusia harus dibiarkan sepenuhnya mengendalikan empat wilayah Ukraina yang saat ini sebagian dikuasai pasukannya agar kesepakatan damai dapat tercapai.

    Barat dan Ukraina mengatakan perang itu adalah perampasan tanah brutal ala kekaisaran oleh Moskow – dan telah memperingatkan bahwa jika Putin menang, maka musuh-musuh Barat di seluruh dunia akan semakin berani.

    Konflik di Ukraina timur dimulai pada 2014 setelah presiden pro-Rusia digulingkan dalam Revolusi Maidan Ukraina dan Rusia mencaplok Krimea, dengan pasukan separatis yang didukung Rusia memerangi angkatan bersenjata Ukraina.