Salahkan Prabowo, PDIP Lempar Tanggung Jawab PPN Naik 12 Persen
Author: Gelora.co
-
Oknum Polisi Polda Jabar Diduga Aniaya Kekasih, Korban Masuk Rumah Sakit selama 1 Minggu
GELORA.CO – Seorang oknum polisi berinisial A yang bertugas di Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokes) Polda Jawa Barat (Jabar) diduga melakukan kekerasan kepada seorang perempuan yang merupakan kekasihnya. Tindak kekerasan itu dia alami selama sekitar 4 bulan hingga menyebabkan trauma mendalam.
Kejadian tak menyenangkan itu dibagikan korban melalui akun instagram pribadinya @prischalauraa_. Dalam posting-an, dia juga membagikan sejumlah luka lebam di sejumlah bagian tubuhnya. Foto oknum polisi yang diduga telah melukainya turut dia bagikan.
”Sebenernya aku gamau speak up tentang masalah yang aku rasain selama 4 bulan kemaren, aku gatau harus cerita kemana dan ke siapa lagi akhirnya aku beraniin buat nge up ini,” tulis pemilik akun @prischalauraa_ dikutip JawaPos.com, Senin (23/12).
Perempuan yang akrab disama Chaca itu menceritakan, mendapatkan perlakuan kekerasan dari sang pacar sejak Maret 2024. Saat itu, dia sampai harus mendapatkan perawatan di rumah sakit selama satu minggu karena mendapatkan luka pukulan pada bagian mulut dan pelipis mata.
Kejadian itu bermula saat dia diminta mendatangi pelaku saat tengah bertugas di salah satu gudang di daerah Cirebon. Saat bertemu, dia kemudian diajak ke salah satu ruangan. Saat itu dia tidak sengaja melihat ada notifikasi pesan atau Direct Message (DM) dari instagram milik pelaku.
”Lalu aku ga sengaja ngeliat notif dm IG di hp dia trs lalu dia marah dan dicekik dan ngejambak pukul bagian muka aku,” terang dia.
Akibat pemukulan itu, Chaca harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan selama satu minggu. Tak hanya itu, dia juga harus menjalani konseling ke psikiater karena mengalami trauma mendalam.
”Sebenernya masalah ini dari bulan Maret kemaren tentang aku dipukul dibagian mulut dan bagian pelipis mata sampe masuk ke rumah sakit selama 1 minggu oleh seorang oknum ber ini sial (A) dinas di Biddokes Polda Jabar,” terang dia.
Perlakukan kekerasan itu pun terus berlanjut dari bulan Agustus hingga akhir Oktober setelah pelaku pindah ke Bandung. Menurut dia, pelaku mempertahankan hubungan bukan karena sayang melainkan takut dia membeberkan apa yang dialaminya kepada semua orang. Chaca mengaku selalu mendapatkan suapan janji manis agar dirinya tidak menceritakan kejadian ini ke semua orang.
”Dimana dia mertahanin aku bukan karna sayang tapi dia cuma takut kalo aku speak up ke orang orang. Makanya setelah kejadian aku gamau visum bukan tanpa alasan tapi aku selalu di suap sama janji janji dan bodoh nya aku percaya, tapi ini bukan waktu nya untuk menyalahkan diri sendiri karna nasi sudah menjadi bubur,” kata dia.
Dia berharap tidak ada lagi orang yang menjadi korban selanjutnya dari oknum polisi berinisial A ini.
”Tujuan aku speak up biar ga ada korban selanjutnya. Aku gabisa merubah apa yang sudah terjadi tapi semoga aku bisa merubah apa yang akan terjadi,” jelas dia.
-
Viral Penyakit Misterius Bernama Dinga Dinga, Pasien Gak Berhenti Joget!
Viral Penyakit Misterius Bernama Dinga Dinga, Pasien Gak Berhenti Joget!
-
Nasdem Kritik PDIP yang Khianati Kesepakatan Soal PPN 12 Persen
Nasdem Kritik PDIP yang Khianati Kesepakatan Soal PPN 12 Persen
-
Senjata Makan Tuan, 2 Jet Tempur AS Jatuh di Laut Merah Ditembak Teman Sendiri
Senjata Makan Tuan, 2 Jet Tempur AS Jatuh di Laut Merah Ditembak Teman Sendiri
-
Cukup Aneh Jika Budi Arie Tidak Dijadikan Tersangka
Cukup Aneh Jika Budi Arie Tidak Dijadikan Tersangka
-
MADAS Nusantara Desak Pengelola PIK Bangun Masjid: Jangan Ekslusif untuk Etnis Tertentu
MADAS Nusantara Desak Pengelola PIK Bangun Masjid: Jangan Ekslusif untuk Etnis Tertentu
-
Ekonomi Indonesia Tidak Sedang Baik-baik Saja, Kenaikan PPN 12 Harus Dikaji Ulang
GELORA.CO – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 menjadi 12 persen.
“Jadi, sama sekali bukan menyalahkan pemerintahan Pak Prabowo (Subianto), bukan, karena memang itu sudah given dari kesepakatan periode sebelumnya,” ujar Deddy dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (23/12/2024).
Oleh karena itu, Deddy yang juga anggota Komisi II DPR RI itu menyatakan bahwa sikap fraksinya terhadap kenaikan PPN 12 persen itu hanya meminta pemerintah untuk mengkaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Permintaan itu, bukan berarti fraksi PDIP menolaknya.
“Kita minta mengkaji ulang apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji,” tuturnya.
Fraksi PDIP, kata dia, hanya tidak ingin ada persoalan baru yang dihadapi pemerintahan Prabowo Subianto imbas kenaikan PPN 12 persen tersebut.
“Jadi, itu bukan bermaksud menyalahkan Pak Prabowo tetapi minta supaya dikaji dengan baik, apakah betul-betul itu menjadi jawaban dan tidak menimbulkan persoalan-persoalan baru, tetapi kalau pemerintah percaya diri itu tidak akan menyengsarakan rakyat silakan terus, kan tugas kita untuk melihat bagaimana kondisi,” kata Deddy.
Lebih lanjut, ia juga menyatakan kenaikan tarif PPN dari 11 menjadi 12 tersebut melalui pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), bukan atas dasar inisiatif Fraksi PDIP.
Deddy menyebut pembahasan UU tersebut sebelumnya diusulkan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada periode lalu. Sementara, PDIP sebagai fraksi yang terlibat dalam pembahasan, ditunjuk sebagai ketua panitia kerja (panja).
“Jadi, salah alamat kalau dibilang inisiatornya PDI Perjuangan karena yang mengusulkan kenaikan itu adalah pemerintah (era Presiden Jokowi) dan melalui kementerian keuangan,” katanya.
Ia menjelaskan pada saat itu, UU tersebut disetujui dengan asumsi bahwa kondisi ekonomi bangsa Indonesia dan kondisi global dalam kondisi yang baik-baik saja.
Namun, kata Deddy, seiring berjalannya waktu, ada sejumlah kondisi yang membuat banyak pihak, termasuk PDIP meminta untuk dikaji ulang penerapan kenaikan PPN menjadi 12 persen.
Kondisi tersebut seperti daya beli masyarakat yang terpuruk, badai PHK di sejumlah daerah hingga nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang saat ini terus naik.
-
Dulu Bilang Bakal Kejar Koruptor sampai Antartika, Kini Prabowo Wacanakan Ampuni Koruptor
Dulu Bilang Bakal Kejar Koruptor sampai Antartika, Kini Prabowo Wacanakan Ampuni Koruptor
-
PDI Perjuangan Bantah Usul PPN Naik 12 Persen: Inisiasi Pemerintah Jokowi
PDI Perjuangan Bantah Usul PPN Naik 12 Persen: Inisiasi Pemerintah Jokowi