Xcloud.id

Author: Gelora.co

  • Tidak Ada Alasan Lagi, KPK Harus Panggil Jokowi dan Keluarga

    Tidak Ada Alasan Lagi, KPK Harus Panggil Jokowi dan Keluarga

    GELORA.CO –  Sudah banyak laporan masyarakat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan keluarga. 

    Menurut Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi tidak ada lagi alasan bagi KPK untuk tidak mengusut Jokowi dan keluarga, termasuk adanya temuan dari Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang menyebutkan bahwa Jokowi sebagai finalis presiden terkorup di dunia.

    “Dan karenanya KPK segera memanggil Jokowi, Gibran, Kaesang dan Bobby untuk diperiksa sebagai mana pengaduan masyarakat selama ini. Maka tidak ada alasan KPK untuk tidak segera memanggil Jokowi dan keluarganya,” kata Muslim kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu, 12 Januari 2025.

    Apalagi, lanjut dia, desakan warga di berbagai wilayah untuk KPK segera menangkap dan mengadili Jokowi marak terjadi.

    “Kalau KPK masih berlama-lama tidak panggil Jokowi dan keluarganya untuk diperiksa, maka wajar bilang KPK dianggap lindungi Jokowi dan keluarganya. Dan itu sama saja dengan KPK jadi musuh rakyat,” bebernya.

    “Dan jangan salahkan rakyat kalau KPK didesak untuk dibubarkan atau minimal pimpinan KPK dibekukan,” pungkas Muslim.

  • Polemik Pagar Laut, KKP Seperti “Drama India” dan Pahlawan Kesiangan

    Polemik Pagar Laut, KKP Seperti “Drama India” dan Pahlawan Kesiangan

    GELORA.CO – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menuai kritik terkait keberadaan pagar laut sepanjang lebih dari 30 kilometer di pesisir Tangerang. Kendati KKP sudah menyegel pagar laut itu, namun sikap kementerian yang dipimpin Sakti Wahyu Trenggono itu sangat aneh.

    “Saya merasa ini seperti drama dalam film India. Bagaimana mungkin KKP baru tahu ada pagar laut sepanjang 30 kilometer lebih? Selama ini, ke mana KKP? Apa saja yang mereka lakukan?” ujar Direktur Eksekutif Merah Putih Stratejik Institut (MPSI), Noor Azhari kepada wartawan di Jakarta, Minggu 12 Januari 2025.

    Ia mempertanyakan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh KKP di wilayah pesisir, terutama mengingat keberadaan pagar laut tersebut bukanlah sesuatu yang mudah disembunyikan. 

    “Bayangkan, itu pagar sepanjang 30 kilometer lebih. Itu bukan sesuatu yang kecil atau baru saja dibangun dalam semalam. Ini sangat mencurigakan dan menunjukkan kelalaian yang serius,” tambahnya.

    Tak hanya itu, Noor Azhari juga mengkritik Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Trenggono, yang menurutnya terkesan seperti ‘pahlawan kesiangan’. Ia menilai langkah penyegelan yang dilakukan KKP baru-baru ini justru menunjukkan lemahnya tindakan preventif dan pengawasan yang seharusnya dilakukan sejak awal.

    “Pak Menteri ini seperti bangun dari tidur panjang. Baru sekarang bertindak setelah semuanya terjadi. Kalau memang peduli, kenapa dari awal tidak ada langkah pengawasan atau tindakan? Jangan hanya tampil seperti pahlawan kesiangan,” tegas Noor Azhari.

    Menurutnya, KKP seharusnya memiliki sistem pengawasan yang lebih ketat, terutama untuk wilayah pesisir yang menjadi bagian penting dari ekosistem laut. Ia mendesak agar KKP memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait alasan lambannya tindakan terhadap pagar laut tersebut.

    “Ini bukan hanya soal pagar, ini soal ketidakmampuan KKP menjalankan tugasnya. Apakah mereka kekurangan sumber daya, atau memang ada pembiaran? Publik perlu tahu jawabannya,” tegas Noor Azhari.

    Ia juga meminta Presiden Prabowo untuk mengevaluasi kinerja Menteri Wahyu Trenggono dan jajarannya. Menurutnya, jika situasi seperti ini terus berlanjut, akan ada lebih banyak kerusakan ekosistem laut yang tidak terpantau.

    “Pak Prabowo harus turun tangan. Jangan sampai KKP terus bekerja setengah hati. Ini bukan hanya soal kebijakan, tapi soal keberlanjutan sumber daya laut kita,” pungkasnya. 

    Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan akan menindak tegas para pelaku pemasangan pagar laut itu. Namun, pihaknya belum mengetahui siapa yang memasang atau aktor di balik layar pemagaran laut tersebut.

    “Jika pelakunya sudah diketahui, Kementerian KP akan memberikan denda administratif dan meminta pelaku untuk membongkar pagar itu. Sampai saat ini, kami belum tahu siapa yang memiliki dan apa tujuannya,” kata Trenggono dikutip dari akun Instagram resmi KKP.

  • Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Rugikan Keuangan Negara, Begini Uraiannya

    Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Rugikan Keuangan Negara, Begini Uraiannya

    GELORA.CO – Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat beberapa tahun lalu terindikasi merugikan keuangan negara cukup besar.

    Pakar ekonomi Anthony Budiawan mengurai cara Jokowi mengeluarkan kebijakan pembangunan proyek kereta cepat itu secara instan. Padahal, sebelum ada proyek KCJB, sudah lebih dulu ada proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.

    “Jadi kalau kita lihat dari 2015, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, kebijakan ini langsung dibuatkan perpres pelaksanaan kereta cepat. Ini dasar UU-nya apa?” kata Anthony Budiawan dalam kanal Youtube Bicara DR Ahmad Yani, dikutip Minggu, 12 Januari 2025.

    “Tapi kereta cepat ini ujug-ujug saja, yang kita tahu memang sudah ada trayek yang awalnya Jakarta-Surabaya, kemudian Jokowi naik jadi Jakarta-Bandung,” ucapnya.

    Kemudian, China masuk dan mendapatkan tender untuk menggarap kereta cepat tersebut. Lantas, tender itu dianggap tidak profesional lantaran adanya evaluasi yang bisa merugikan keuangan negara cukup besar. 

    “Kalau kita perhatikan dalam tender itu, ini ada evaluasi yang tidak profesional. Sehingga diduga merugikan keuangan negara. Artinya apa, beberapa faktor yang memenangkan proyek kereta cepat Jakarta,Bandung ini, akhirnya harus dikoreksi,” jelasnya.

    “Artinya pada saat itu tidak benar, tidak benar bisa dilihat juga unsur kesengajaan, untuk memenangkan untuk memberikan proyek itu dari China,” sambung dia.

    Ia mengurai proyek dari China itu tidak memiliki garansi yang dibebankan ke negara, sedangkan dari Jepang mendapatkan garansi dalam proyek tersebut. 

    “Apa yang saya maksud. Ini selisihnya 6 miliar dan  6,2 miliar proyeknya. Yang 6 miliar ini dimenangkan karena pihak China itu tidak mewajibkan, tidak memerkukan yang namanya garansi dari negara dari APBN, Jepang sudah minta ini proyek sekian harus ada garansi dia bilang tidak ada,” bebernya.

    Yang kedua, kata Anthony, 75 persen dari proyek ini, jika biayanya sebesar 6 miliar USD, artinya sekitar 4,5 miliar USD dibiayai oleh pinjaman dari China dengan bunga 2 persen per tahun. Dari Jepang 0,1 persen per tahun.

    “Berarti 20 kali lipat lebih mahal dari Jepang. Ini tidak dimasukkan ke dalam biaya proyek. Saya menghitung kalau ini dimasukkan biaya proyek at least 10 tahun karena 10 tahun itu grass period kita gak bayar cicilan. Ini proyek yang 6 miliar ini sudah melebihi karena apa kalau kita itung2 itu bisa 700-900 juta USD artinya 6,9 vs 6,2,” tutupnya.

  • Kerugian Kebakaran Los Angeles 3 Kali Lipat dari Bantuan AS untuk Operasi Israel di Gaza

    Kerugian Kebakaran Los Angeles 3 Kali Lipat dari Bantuan AS untuk Operasi Israel di Gaza

    GELORA.CO – Total kerugian akibat kebakaran hebat yang melululantakkan Los Angeles, California, diperkirakan mencapai hampir Rp 1.000 triliun. Angka tersebut hampir tiga kali lipat dari bantuan Amerika Serikat (AS) untuk operasi militer Israel yang telah menghabiskan lebih dari 22 miliar dolar AS atau sekitar Rp 356,8 triliun. Artinya, kerugian akibat kebakaran di Los Angeles hampir tiga kali lipat lebih besar.

    Ken Clark dari AccuWeather menyampaikan kondisi kekeringan dan angin kencang yang terjadi di awal tahun yang menyebabkan banyaknya kebakaran hutan di wilayah selatan negara bagian California. “Perkiraan awal AccuWeather mengenai total kerusakan dan kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan dahsyat di California Selatan sekitar 52 miliar dolar AS hingga 57 miliar dolar AS (sekitar Rp 843 triliun hingga Rp 923 triliun,” ujar Clark dalam laman AccuWeather yang dilansir Republika di Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Kepala Meteorologi AccuWeather Jonathan Porter mengatakan, peristiwa ini menjadi salah satu kebakaran hutan terburuk dalam sejarah California. Porter menyampaikan kebakaran terburuk terjadi di area dari Santa Monica hingga Malibu, yang berdampak pada beberapa real estat termahal di negara ini dengan nilai rumah rata-rata lebih dari dua juta dolar AS atau sekitar Rp 32 miliar.

    Porter menyebut terdapat risiko besar terhadap aspek pariwisata dan kesehatan karena menghirup asap dan kerusakan akibat asap pada bangunan yang tidak hancur di masa mendatang. Porter menyebut perkiraan ini masih awal, karena kobaran api terus menyebar dan dampak terus terjadi, dan beberapa area belum melaporkan informasi tentang kerusakan, cedera, dan dampak lainnya.

    Porter mengatakan, tingkat kerusakan menunjukkan proses pemulihan yang panjang dan menantang yang akan membutuhkan upaya kolektif masyarakat dan dukungan dari pihak berwenang. Banyak penduduk di Pacific Palisades melaporkan bahwa mereka tidak memiliki asuransi properti karena perusahaan asuransi tidak lagi memberikan perlindungan untuk real estate di area yang sangat mahal dan berisiko tinggi.

    “Yang penting, jika kebakaran terus menyebar dengan cepat ke lingkungan yang padat penduduk, ribuan bangunan tambahan yang sangat mahal akan berisiko terbakar,” ucap Porter.

    Porter menyampaikan kobaran api yang bergerak cepat dan didorong angin akan mengancam nyawa dan menyebabkan kerusakan dahsyat. Porter menyebut perkiraan AccuWeather untuk total kerusakan dan total kerugian ekonomi akan direvisi naik secara substansial.

    “Ini bencana yang mengerikan. Kami baru mulai melihat dengan jelas besarnya kerusakan dan kerugian. Angin lepas pantai yang kencang bertiup dengan kecepatan 70-100 mph. Petugas pemadam kebakaran berhadapan dengan hembusan angin sekuat badai saat mereka dengan gagah berani mencoba memadamkan api dan mengendalikan kebakaran ini,” sambung Porter.

    Saat kebakaran terjadi Selasa malam, ucap Porter, evakuasi massal terjadi di seluruh wilayah. Lalu lintas macet hingga orang-orang meninggalkan mobil mereka, meninggalkan kendaraan yang menyumbat jalan. Negara bagian harus mendatangkan peralatan berat untuk membersihkan kendaraan yang terbengkalai dan membuka jalan bagi petugas pemadam kebakaran.

    Ahli Meteorologi Senior AccuWeather dan Pakar Cuaca AS Bagian Barat Dave Houk mengatakan kebakaran lain di wilayah tersebut, termasuk kebakaran Eaton, Woodley, dan Hurst, menambah kerusakan, membakar semak belukar serta bangunan komersial dan perumahan. Risiko kebakaran lain masih ada. Tragisnya, sedikitnya dua korban jiwa dilaporkan dalam kebakaran Eaton.

    “Hembusan angin kencang telah menerbangkan bara api dari rumah ke rumah, yang memungkinkan kebakaran hutan ini meledak dengan cepat dan tak terkendali. Angin lepas pantai semakin mengeringkan tumbuhan dan mengurangi kelembapan relatif, yang meningkatkan risiko kebakaran,” ujar Dave.

    Dave mendorong masyarakat mematuhi seluruh perintah evakuasi resmi. Hal ini merupakan situasi yang mengancam jiwa yang akan terus berlanjut setelah gelap malam ini, bahkan setelah angin kencang mereda karena angin kencang berkecepatan 25-45 mph akan terus berlanjut di area kebakaran.

    Dave menyampaikan hembusan angin di sekitar kebakaran akan mencapai setidaknya 40 mph hingga Rabu malam. Kondisi berangin sepoi-sepoi hingga berangin lokal akan terus berlanjut hingga Kamis, dan bahkan mungkin akan ada peningkatan angin di area rawan Santa Ana pada Kamis sore hingga Kamis malam dan hingga Jumat dini hari.

    “Risiko kebakaran masih bisa ekstrem. Untuk upaya pemadaman kebakaran, angin akan mereda sepanjang sisa hari Jumat. Putaran angin kencang lainnya dan peningkatan risiko kebakaran diperkirakan akan kembali terjadi di wilayah tersebut awal minggu depan,” kata Dave.

    Bantuan AS

    Per 1 Januari 2025, AS telah menghabiskan lebih dari 22 miliar dolar AS (sekitar Rp 356,8 triliun) untuk mendukung operasi militer Israel. Operasi itu terjadi di Gaza, Lebanon, dan Suriah Sejak 7 Oktober 2023. Menurut Stockholm International Peace Research Institute, AS memasok 69 persen kebutuhan senjata Israel periode 2019–2023.

    Angka itu meningkat menjadi 78 persen pada akhir 2023. Hingga Desember 2023, AS telah mengirimkan lebih dari 10 ribu ton senjata senilai 2,4 miliar dolar AS (sekitar Rp38,9 triliun). Jumlah itu meningkat jadi 50 ribu ton pada Agustus 2024, yang diangkut melalui ratusan pesawat dan kapal.

    Sebagai sekutu terbesar Israel, AS telah menyediakan berbagai perlengkapan militer canggih, termasuk rudal untuk sistem pertahanan Iron Dome, bom presisi, helikopter angkut berat CH-53, helikopter serang AH-64 Apache, peluru artileri 155mm, amunisi penghancur bunker, dan kendaraan lapis baja.

    AS sejak 1946 telah memberikan lebih dari 310 miliar dolar AS (sekitar Rp5 kuadriliun) bantuan militer dan ekonomi kepada Israel, setelah disesuaikan dengan inflasi, menurut Dewan Hubungan Luar Negeri, sebuah lembaga pemikir Amerika.

    Perjanjian bantuan militer senilai 38 miliar dolar AS (sekitar Rp616,2 triliun) yang ditandatangani pada 2016 masih berlaku hingga saat ini, dengan alokasi 3,8 miliar dolar AS (sekitar Rp61,6 triliun) per tahun untuk pembiayaan militer asing dan pertahanan rudal.

    Paket darurat pada tahun 2024 menambahkan miliaran dolar lagi, termasuk 14,1 miliar dolar AS (sekitar Rp228,6 triliun) yang disetujui pada Februari dan pengiriman senjata senilai 2,5 miliar dolar AS (sekitar Rp40,5 triliun) pada Maret.

    Penggunaan senjata tersebut di area sipil menimbulkan kekhawatiran dan kritik, terutama karena pengawasan terbatas dari Kongres terhadap transfer senjata tersebut.

    Hingga 2024, AS telah mengizinkan lebih dari 100 kesepakatan penjualan senjata untuk Israel, yang sebagian besar mendukung sistem pertahanan rudal dan mengisi kembali stok persenjataan, meskipun ada pengawasan ketat atas dampaknya terhadap penduduk sipil di Gaza. 

  • KPK Seperti Tak Berani Garap Dugaan Korupsi Keluarga Jokowi, Nurani 98: Memilukan!

    KPK Seperti Tak Berani Garap Dugaan Korupsi Keluarga Jokowi, Nurani 98: Memilukan!

    GELORA.CO –  Perkumpulan aktivis 98 yang tergabung dalam Nurani 98 menyayangkan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terkesan tidak berani mengusut dugaan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya.

    Pasalnya, hingga kini KPK tak kunjung menindaklanjuti laporan Nurani 98 yang sudah dilayangkan sejak 3 tahun lalu, tepatnya pada 10 Januari 2022, terkait dugaan tindak pidana KKN dan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) keluarga Jokowi.

    “Itu yang memilukan dari KPK yang sekarang,” kata Presidium Nurani 98, Ray Rangkuti, kepada RMOL, Sabtu, 11 Januari 2025. 

    Ray pun membandingkan cara kerja KPK dalam memburu dan kemudian menetapkan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku. 

    “Urusan Hasto begitu gercep, urusan yang dekat kekuasaan seperti tutup mata. Kasus Hasto yang sebenarnya bobotnya sudah sangat turun, terus dikejar-kejar. Sampai pakai geledah dua rumah segala. Dramanya begitu kentara,” kata Aktivis 98 jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini. 

    Padahal, berbagai laporan masyarakat terkait dugaan KKN Jokowi dan keluarga, hingga kasus-kasus besar lainnya justru terkesan dilakukan pembiaran. 

    “Terlihat seperti mengalihkan orang dari tuntutan besar: CSR BI, Blok Medan, dugaan pemerasan di DWP oleh oknum polisi, Sahbirin Noer, dan terakhir adalah laporan masyarakat tentang kekayaan keluarga Jokowi,” sesal pendiri LSM Lingkar Madani Indonesia ini. 

    Padahal, lanjut Ray, KPK sebelumnya terkesan menantang masyarakat untuk melaporkan dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi dan keluarganya. 

    “Tetapi, KPK tetap saja bermain di kasus Hasto,” kritiknya. 

    Atas dasar itu, Ray berpandangan, tidak bisa disalahkan jika akhirnya publik ada yang menilai kerja-kerja pemberantasan korupsi hanya menyasar lawan politik. 

    “Tidak berlebihan pandangan pesimisme masyarakat atas hal ini. Yang bisa kita lihat dalam istilah: korupsi lawan politik dikejar sampai ke antartika, korupsi di lingkungan sendiri cukup antarkita,” tandasnya.

  • Walhi Menduga Ada Setoran dalam Pemasangan Pagar Laut

    Walhi Menduga Ada Setoran dalam Pemasangan Pagar Laut

    GELORA.CO – Pemasangan pagar laut di Tangerang, Banten, yang terkesan ada pembiaran memunculkan dugaan ada setoran ke pemerintah setempat. 

    Pasalnya, bagaimana bisa pemerintah setempat tidak tahu ada pihak yang dengan sengaja memasang pagar di laut dengan panjang mencapai 30 km.

    “Dari pusat sampai daerah, diduga sudah dapat, tapi ya enggak tahu yang baru ini dapat langsung atau via timses,” kata Manajer Kampanye Tata ruang dan Infrastruktur Walhi Nasional, Dwi Sawung, saat dihubungi RMOL, Sabtu, 11 Januari 2025.

    Dwi Sawung pun menyayangkan lambannya sikap pemda, yang baru bertindak setelah kasus ini menjadi viral.

    Padahal, sektor perikanan dalam hal ini nelayan yang sehari-hari melintas di area tersebut sangat terdampak.

    “Kami melihatnya memang pembiaran, sudah sering keluhan nelayan di perairan Teluk Jakarta sampai Teluk Naga (Kab Tangerang) soal pembangunan pesisir diabaikan. Sebenarnya sudah tahu juga itu pengembang yang mensubkontrakkan pemasangan cerucuk di pesisir,” papar Dwi Sawung.

    Di sisi lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akhirnya menghentikan kegiatan pemagaran laut tanpa izin di Tangerang, Banten, yang sebelumnya viral di media sosial.

    Kegiatan pemagaran ini diduga tidak memiliki izin dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) serta berada di dalam Zona Perikanan Tangkap dan Zona Pengelolaan Energi yang menimbulkan kerugian bagi nelayan dan berpotensi merusak ekosistem pesisir.

    Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, segala kegiatan pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki izin dasar dan berpotensi merusak keanekaragaman hayati serta menyebabkan perubahan fungsi ruang laut seperti pemagaran laut ini harus segera dihentikan.

    Pasalnya, hal ini tidak sesuai dengan praktik internasional United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) dan mampu mengancam keberlanjutan ekologi.

  • Satpam SMPN 3 Bogor Meninggal dalam Keadaan Sujud, Dikenang sebagai Sosok Baik dan Ramah

    Satpam SMPN 3 Bogor Meninggal dalam Keadaan Sujud, Dikenang sebagai Sosok Baik dan Ramah

    GELORA.CO – Viral di media sosial, seorang petugas keamanan atau satpam bernama Nurdin ditemukan meninggal dunia dalam posisi sujud saat melaksanakan sholat dzuhur.

    Peristiwa ini terjadi di SMPN 3 Kota Bogor, Kelurahan Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, pada Selasa 7 Januari 2025 lalu.

    Dalam narasi unggahan akun Instagram @fakta.beriita, disampaikan bahwa Nurdin ditemukan tidak kunjung bangun dari posisi sujud oleh salah satu saksi. Ketika coba dibangunkan, kondisi tubuh almarhum telah kaku.

    Setelah dibawa ke RS PMI Kota Bogor, dokter menyatakan bahwa Nurdin telah meninggal dunia. Hingga kini, penyebab pasti kematiannya belum diketahui.

    Adapun, jenazah almarhum langsung dibawa oleh pihak keluarga ke rumah duka di Jalan Ciremai Ujung, Kecamatan Bogor Utara.

    Kepergian Nurdin meninggalkan duka mendalam bagi banyak pihak. Almarhum dikenal sebagai sosok yang baik hati, ramah, dan mudah bergaul. Tidak hanya dengan rekan kerja, tetapi juga dengan siswa dan guru di SMPN 3 Kota Bogor.

    “Saya dulu dekat dengan almarhum sebelum pindah ke sekolah lain. Meskipun sudah lama berpisah, kami tetap menjaga hubungan baik hingga akhir hayatnya,” tutur salah seorang rekan kerja almarhum, dikutip Sabtu, 11 Januari 2025.

    Sejumlah murid, guru, alumni, dan rekan kerja Nurdin dikabarkan berbondong-bondong datang ke rumah duka untuk memberikan penghormatan terakhir. Almarhum telah dimakamkan di tempat pemakaman tak jauh dari rumahnya.

    Kabar mengenai meninggalnya Nurdin, satpam SMPN 3 Kota Bogor, dalam keadaan sujud saat sholat dzuhur menarik perhatian warganet. Pada kolom komentar banyak yang menyampaikan belasungkawa serta doa untuk almarhum.

    “Innalillahi wainnaillaihi rajiun,Ya Allah pak,begitu sangat indah berpulang saat sujud saat sholat,” komentar salah seorang warganet.

    “Jihad kerja untuk keluarga sudah syahid ditambah saat bersujud menjalankan kewajiban. Masyaallah. Husnul khotimah pak dan sabar untu keluarga,” tulis warganet lain.

    “Meninggal disaat kerja masih pake seragam, dan saat sedang sujud dalam sholat nya, betapa ini akhir hidup yang diinginkan setiap muslim,” ungkap warganet.

  • Fakta Tentang Santa Ana, ‘Angin Neraka’ yang Bikin Los Angeles Porak Poranda

    Fakta Tentang Santa Ana, ‘Angin Neraka’ yang Bikin Los Angeles Porak Poranda

    GELORA.CO – Kebakaran besar yang melanda Los Angeles, California, Amerika Serikat tidak hanya menelan banyak korban jiwa, namun juga telah menimbulkan kerugian fantastis. Kondisi ini diperburuk dengan adanya hembusan Santa Ana. Apa itu? Simak ulasan berikut ini.

    Data yang dihimpun menyebutkan, kebakaran telah melanda kawasan Los Angeles sejak Selasa, 7 Januari 2025.  

    Menurut informasi yang beredar, salah satu pemuci meluasnya kebakaran adalah akibat angin panas yang disebut Santa Ana.

    Kondisi ini membuat api cepat menjalar dari rumah ke rumah di wilayah pemukiman elit Pacific Palisades dan menyebabkan sekitar 1.000 rumah mewah di kawasan itu terbakar. 

    Lalu apa itu angin Santa Ana yang menyebabkan kebakaran di Los Angeles makin meluas? 

    Santa Ana merupakan angin tahunan yang terbentuk di gurun lembah besar di sebelah sera atau pegunungan Nevada. 

    Tekanan tinggi di atas gunung itu berputar searah jarum jam, sehingga angin bertiup ke barat menuju pesisir yang bertekanan rendah. 

    Sejumlah kota seperti Los Angeles, Ventura, dan San Diego merupakan beberapa dari wilayah permukiman di pesisir Samudra Pasifik yang terdampak fenomena alam tersebut. 

    Santa Ana bersifat sangat kering. Tak jarang angin ini turut membawa partikel pasir dan debu, karena tiupanya berasal dari pegunungan menuju pesisir.

    Adapun kisaran kecepatannya adalah 64 hingga 96 km/h. Surat kabar Washington post Kamis 9 Januari 2025 menggambarkan, rasa angin itu bagaikan ditiup alat pengering rambut raksasa. 

    Angin ini bertiup melintasi hamparan lahan kering. 

    Apalagi di musim dingin 2024 hingga 2025 hujan tidak pernah datang di California, sehingga muncul percikan api di sejumlah titik di antara siera Nevada dan pesisir. 

    Kencangnya tiupan angin kerap menimbulkan gesekan dengan permukaan tanah yang dipenuhi tumbuhan kering, sehingga turut menciptakan percikan api. 

    Nah percikan tersebutlah yang kemudian membakar pesisir California bagian selatan. 

    Menurut informasi, wilayah yang dilahap api seluas 113 km². 

    Di Los Angeles saja ada enam titik api, sementara dua yang terbesar adalah titik di Pacific Palisades. 

    Beberapa wilayah di California diketahui mengalami periode terkering selama lebih dari 150 tahun. Perubahan iklim meningkatkan risiko kebakaran sekitar 25 persen di California. 

    Krisis iklim akibat manusia juga meningkatkan area kebakaran sebesar 72 persen di wilayah ini. Perubahan iklim pun membuat angin Santa Ana di musim gugur cenderung memburuk.

    Kerugian Fantastis

    Sementara itu, data yang dihimpun menyebutkan, peristiwa yang berlangsung berhari-hari itu memicu kerugian besar dan menyebabkan kehancuran masif di wilayah perkotaan hingga perumahan warga Los Angeles.

    Menurut analisis perusahaan AccuWeather, kebakaran yang melumpuhkan Los Angeles itu menimbulkan kerugian hingga US$150 miliar atau sekira Rp2.430 triliun.

    Angka tersebut mencakup kerugian asuransi dan non-asuransi, naik drastis dibandingkan estimasi awal sebesar US$57 miliar. 

    Tragedi ini disebut sebagai kebakaran terburuk dalam sejarah California.

    Kabar beredar menyebutkan, hingga Kamis 9 Januari 2025, sekira pukul 21.00 waktu setempat, tercatat sebanyak 10 korban meninggal dunia akibat kejadian ini.

  • Aplikasi Coretax Harganya Rp1,3 Triliun tapi Kualitas Murahan, DPR bakal Panggil Sri Mulyani

    Aplikasi Coretax Harganya Rp1,3 Triliun tapi Kualitas Murahan, DPR bakal Panggil Sri Mulyani

    GELORA.CO – Anggota Komisi XI DPR RI, Erwin Aksa berencana untuk memanggil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani guna memberikan klarifikasi terkait kendala akses pada sistem administrasi pajak terbaru, Coretax.

    Sejak mulai diimplementasikan pada 1 Januari 2025, layanan tersebut menuai berbagai kritik, terutama terkait kesulitan akses. Padahal pengadaan aplikasi ini memakan biaya banyak tetapi kualitasnya malah murahan.

    “Coretax merupakan investasi digital dengan nilai yang cukup tinggi, sehingga akan diawasi oleh Komisi XI. Terkait masalah teknis, kami akan memanggil pihak terkait setelah masa reses,” kata Erwin Aksa kepada Inilah.com, Jakarta, Sabtu (11/1/2025).

    Erwin menegaskan, akan terus memantau perkembangan Coretax sepanjang kuartal pertama 2025. Politikus Partai Golkar ini tak menyangkal adanya potensi kerugian negara imbas kegagalan layanan Coretax. Terlebih investasi untuk menghadirkan sistem ini cukup mahal, sekitar Rp1,3 Triliun.

    Dia mendesak DJP dan Kemenkeu memberikan penjelasan secara transparan menyangkut persoalan tersebut. “Selain itu, Coretax ini akan dievaluasi, mengingat tujuan utamanya adalah untuk mendukung ekstensifikasi pajak,” ujar Erwin.

    Sebelumnya DJP Kemenkeu telah menyampaikan permintaan maaf, usai sistem inti administrasi pajak, Coretax masih sulit diakses para wajib pajak.

    “Dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh wajib pajak atas terdapatnya kendala-kendala yang terjadi dalam penggunaan fitur-fitur layanan Coretax DJP yang menyebabkan terjadinya ketidaknyamanan dan keterlambatan layanan administrasi perpajakan,” tulis keterangan resmi DJP Jumat (10/1/2025).

    Dalam keterangan tersebut, Ditjen Pajak berjanji terus berupaya memperbaiki kendala yang ada serta memastikan layanan Coretax DJP dapat berjalan dengan baik.

    Diketahui, sejumlah wajib pajak mengeluhkan layanan aplikasi pajak anyar bernama Coretax yang diinisiasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Padahal, aplikasi yang diluncurkan 1 Januari 2025, investasinya cukup mahal, sekitar Rp1,3 triliun.

    Awalnya, kehadiran Coretax ini diharapkan bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem administrasi perpajakan. Namun yang terjadi justru sebaliknya, banyak wajib pajak kesulitan dalam mengakses berbagai fitur penting dalam Coretax. Termasuk permintaan sertifikat digital dan pembuatan e-faktur.

  • Meski Megawati Ogah Masuk KIM, PDIP Pastikan akan Koalisi dengan Prabowo

    Meski Megawati Ogah Masuk KIM, PDIP Pastikan akan Koalisi dengan Prabowo

    GELORA.CO – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah memastikan pihaknya akan bekerja sama atau berkoalisi dengan pemerintahan Presiden Prabowo subianto walaupun kadernya tidak ada yang masuk ke dalam jajaran kabinet.

    “Sikap politik PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga tidak mengambil sikap oposisi,” ujar Basarah dalam siaran pers yang diterima, di Jakarta, Sabtu (11/1/2025).

    Menurut Basarah, sejatinya Indonesia mengambil sistem pemerintahan presidensial yang membuat tidak berlakunya istilah oposisi, apalagi sistem oposisi dalam pemerintahan.

    Istilah oposisi, lanjut Basarah, biasanya dipraktikkan dalam konsep demokrasi liberal yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer.

    Karena latar belakang tersebut, PDIP memastikan akan tetap mendukung pemerintahan Prabowo demi terciptanya sistem presidensial yang ideal.

    “PDI Perjuangan akan tetap bekerja sama dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meski tidak menugaskan kader atau anggotanya masuk dalam kabinet pemerintahannya,” tegas Basarah.

    Selain karena sistem presidensial, latar belakang hubungan baik antara Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga menjadi salah satu faktor munculnya dukungan PDIP.

    “Hubungan pribadi antar kedua tokoh bangsa tersebut, yang menjadi Presiden ke-5 RI dan ke-8 itulah yang akan menjadi jembatan silaturahim dan koordinasi yang baik dan efektif antar-keduanya untuk mengawal kepentingan rakyat dan bangsa yang lebih besar lagi,” kata Basarah.

    Dengan dukungan yang diberikan kepada pemerintahan Prabowo, Basarah berharap PDIP dapat memberikan kontribusi besar dalam membantu pemerintah memajukan Indonesia.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mempertanyakan urgensi jika dirinya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM). Hal ini diungkapkan ketua dirinya memberikan pidato politik dalam HUT PDIP ke-52 di Sekolah Partai, Jumat (10/1/2025).

    “Lah apa urusannya aku musti masuk ke KIM atau saya enggak masuk ke KIM. Gile,” kata Megawati.

    Megawati mengaku heran ketika ada penggabungan partai tersebut. Menurutnya, tidak ada kebebasan jika sudah masuk dalam kubu tersebut.

    “Loh kok enggak ada merdekanya ya, ya mbok dateng ae loh. Karena katanya iya, kalau nanti saya dateng ibu kan enggak masuk ke KIM,” ujarnya.