Xcloud.id

Author: Gelora.co

  • Dugaan Pemalsuan CV, PT Pelni Jangan Diamkan Kelakuan tak Beretika Buzzer Jokowi

    Dugaan Pemalsuan CV, PT Pelni Jangan Diamkan Kelakuan tak Beretika Buzzer Jokowi

    GELORA.CO – Sikap PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) yang bungkam atas dugaan Komisarisnya Kristia Budiyarto memalsukan curriculum vitae (daftar riwayat pekerjaan dan pendidikan), menuai kritik. Peneliti Kebijakan Publik IDP-LP, Riko Noviantoro menegaskan tindakan pemalsuan data pribadi merupakan sebuah pelanggaran etik yang harus ditindak perusahaan.

    “Yang dipalsukan itu kan sebetulnya dokumen pribadi ya, bukan ijazah, bukan akte lahir, artinya bukan dokumen negara. Artinya itu dokumen pribadi yang ditulis tidak sejujurnya. Maka hal itu sebetulnya masuk pelanggaran etik,” kata Riko ketika dihubungi Inilah.com, Jakarta, Minggu (19/1/2025).

    Riko mengungkap, pelanggaran etik menjadi indikasi pejabat yang bersangkutan itu tidak memiliki integritas cukup baik. Selanjutnya, jika dugaan itu adalah benar, maka Kristia perlu melepaskan jabatan tersebut. “Sebagai wujud ketanjungan moral dan mewujudkan integritas di lembaga BUMN,” ucapnya.

    Dia mendesak pihak perusahaan jangan diam segera ambil Langkah, entah itu membantah atau menindak yang bersangkutan. Karena citra baik PT Pelni sedang dipertaruhkan. “Artinya BUMN harus melakukan penyataan sikap untuk menjawab segala kekhawatiran publik,” ungkap Riko menambahkan.

    Asal tahu saja, di situs resmi PT Pelni tertera bahwa Kristia memiliki riwayat pendidikan sebagai lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan. Selain itu ia mencantumkan riwayat pekerjaan sebagai Direktur Program di jaringan Etnikom Network Bens Radio dan General Manager PT Planet Tecno.

    Direktur Kemahasiswaan dan Penyiapan Karier Universitas Hasanuddin Abdullah Sanusi mengonfirmasi bahwa Kristia Budiyarto tidak tercatat di data alumni. “Sudah kami cek, yang bersangkutan tidak tercatat sebagai alumni Universitas Hasanuddin,” kata Abdullah, Rabu (15/1/2025).

    Kemudian, saat melihat data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, tidak ada perusahaan bernama PT Planet Tecno. Dicari di mesin pencari internet pun tak ditemukan informasi soal perusahaan tersebut.

    Terkait dugaan pemalsuan CV, Manajer Komunikasi Korporasi PT Pelni Ditto Pappilanda enggan berkomentar saat ditanya perihal verifikasi data latar belakang Kristia. Menurut dia pejabat komisaris diangkat oleh Kementerian BUMN sebagai perwakilan dari pemegang saham.

    “Kami percaya bahwa selaku pemegang saham, Kementerian BUMN menempatkan putra-putri terbaiknya untuk melakukan pengawasan kinerja dan kebijakan direksi di perusahaan mana ditempatkan dengan mengutamakan asas profesionalitas dan integritas demi kepentingan perusahaan dan negara,” kata Ditto lewat keterangan tertulis.

    Kristia bisa menjadi Komisaris juga diduga karena jasanya yang aktif sebagai buzzer alias pendengung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Pengangkatannya, termaktub dalam Surat Keputusan Kementerian BUMN Nomor SK-354/MBU/11/2020.

    Peran Kristia jadi buzzer Jokowi rupanya sudah lama dilakoni. Melalui akun X @kangdede78 dia aktif  meramaikan sejumlah tagar dukungan kepada pasangan Jokowi dan Ma’ruf Amin seperti tagar #Albantani, merujuk pada Imam Besar Masjidil Haram, Muhammad Nawawi al-Bantani yang merupakan kakek buyut dari Ma’ruf Amin, cara ini dilakukannya agar Jokowi bisa memenangkan kontestasi kala itu.

    Hingga saat ini, Kristia masih aktif mengkampanyekan dukungan terhadap pemerintah. Dukungan itu berlanjut kepada Presiden Prabowo Subianto setelah masa jabatan Jokowi berakhir pada akhir 2024 lalu.

    Aktivitasnya sebagai buzzer menimbulkan perdebatan. Manajer Komunikasi Korporasi PT Pelni Ditto Pappilanda menyatakan bahwa kegiatan Kristia di media sosial adalah urusan pribadi yang tidak berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya di perusahaan. “Tentu (promosi) menjadi hal positif bagi perusahaan,” ujar dia.

    Sembari membela Kristia, Ditto menyatakan aktivitas bosnya di media sosial tak melulu soal politik, ada juga promosi seputar PT Pelni. Terlepas dari itu, dia kembali menegaskan bahwa perusahaan memisahkan dengan jelas antara kepentingan pribadi dan tanggung jawab sebagai komisaris.

    “Cuitan Kristia di luar informasi tentang PT Pelni adalah ranah pribadi yang tidak berkaitan dengan tugasnya di perusahaan,” katanya.

  • Terungkap Alasan Awak Kabin Banyak jadi Korban Kebakaran Glodok Plaza, Termasuk Tiga Pramugari Cantik Ini

    Terungkap Alasan Awak Kabin Banyak jadi Korban Kebakaran Glodok Plaza, Termasuk Tiga Pramugari Cantik Ini

    GELORA.CO – Upaya pencarian korban kebakaran di Glodok Plaza, Tamansari, Jakarta Barat, terus dilakukan hingga Minggu (19/1/2025).

    Kebakaran yang terjadi pada Rabu (15/1/2025) itu menelan korban jiwa dan sejumlah orang dinyatakan hilang.

    Dalam peristiwa kebakaran Glodok Plaza tersebut, sejumlah awak kabin maskapai penerbangan disebut banyak menjadi korban.

    Data terbaru, total ada 14 korban yang dilaporkan, diantaranya sebanyak 8 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara 6 lainnya masih dalam pencarian.

    “Pagi ini tim mulai lagi melakukan pencarian di lokasi,” ujar Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD Jakarta, Mohammad Yohan, Minggu (19/1/2025).

    “Kalau memang 14 berarti masih ada 6 lagi yang memang harus dicari,” tambahnya.

    Proses pencarian melibatkan BPBD Jakarta, TNI/Polri, Basarnas, dan Gulkarmat Jakarta yang bekerja sama menyisir setiap ruangan gedung yang terdampak.

    Sebelumnya, Sabtu (18/1/2025), tim berhasil mengevakuasi satu korban meninggal dunia, sehingga total korban jiwa menjadi 8 orang.

    Namun, identitas para korban meninggal tersebut belum bisa dipastikan.

    “Dari 8 tersebut sampai saat ini belum bisa berhasil diidentifikasi identitasnya,” jelas Yohan.

    Yohan menerangkan, proses identifikasi oleh Inafis Polri dijadwalkan selesai dalam 3-7 hari ke depan.

    Nasib Para Awak Kabin

    Dari sejumlah korban yang dilaporkan hilang dan belum teridentifikasi itu, terdapat nama-nama awak kabin yang saat kejadian kebakaran tengah menghadiri acara ulang tahun di Golden Crown, Glodok Plaza.

    Informasi tiga pramugari yang diduga terjebak di dalam gedung, beredar di media sosial.

    Korban pertama yang banyak disebut yaitu Oshima Yukari.

    Salah satu pramugari yang hilang ini dikenal aktif di media sosial dengan akun Instagram @osiyamayukari dengan 13 ribu pengikut.

    Wanita berusia 30 tahun ini sebelumnya pernah bekerja di Batik Air dan Air Asia sebelum bergabung dengan BNN Airlines.

    Hingga kini, keluarga Oshima masih menunggu hasil pencocokan DNA dengan jasad yang ditemukan.

    Pemeriksaan DNA membutuhkan waktu 3-7 hari untuk menunggu hasil pasti pencocokan.

    Nama lainnya adalah Aulia Belinda, pramugari yang dilaporkan hilang bersama Oshima.

    Melalui akun Instagram-nya @auliablnda, Aulia sering berbagi momen keseharian dan unggahan dengan seragam Lion Air, maskapai tempatnya bekerja.

    Seorang teman Aulia, Dela Puspita, meminta masyarakat untuk tidak menyebarkan berita hoaks tentang nasib korban.

    “Mohon untuk tidak membuat berita hoax yaa sebelum ada kepastian dari pihak keluarga,” tulis Dela di Instagram Stories.

    Pramugari lainnya adalah Indira Seviana Bela (25). Ia terakhir kali diketahui mengirimkan pesan kepada ibunya sebelum kejadian.

    Dalam pesan tersebut, Indira mengatakan ia baru selesai ujian dan akan pergi bersama teman-temannya.

    Namun, hingga keesokan harinya, teman satu apartemen Indira mengabarkan bahwa Indira tidak kembali ke apartemen.

    Tante korban, Diah, memgungkap keluarga langsung panik setelah mendengar kabar tersebut. Kini akun TikTok Indira, @kacauprsn, dipenuhi doa dan dukungan dari warganet.

    Laporan Keluarga

    Meski diinformasikan 8 korban meninggal dan 6 masih dicari, namun Posko Antemortem DVI di RS Polri sampai saat ini baru menerima laporan dari 13 keluarga korban.

    “Ada 13 keluarga yang sudah melapor ke Posko Antemortem DVI di RS Polri,” ujar Fauzi, Minggu (19/1/2025).

    Agar identitas bisa segera diungkap, Kabid Disaster Victim Identification (DVI) Rodokpol Pusdokkes Polri, Kombes Ahmad Fauzi, memastikan pihaknya terus berupaya mempercepat proses identifikasi. ***

  • Terungkap Lahan Pagar Laut Tangerang Statusnya Hak Guna Bangunan di Situs Bhumi.ATRBPN

    Terungkap Lahan Pagar Laut Tangerang Statusnya Hak Guna Bangunan di Situs Bhumi.ATRBPN

    GELORA.CO – Meskipun Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid mengungkapkan ketidaktahuannya, namun terungkap lahan pagar laut Tangerang statusnya hak guna bangunan di situs Bhumi.ATRBPN yang disinyalir terkait pengembangan PIK 2.

    Dalam situs ini terlihat bahwa status lahan di bagian dalam pagar laut Tangerang adalah hak guna bangunan atau HGB.

    Padalah diketahui bahwa bagian dalam pagar laut tersbeut masih merupakan lautan dan belum daratan yang bisa mendapatkan status HGB bahkan lengkap dengan nomornya.

    Ahmad Khozinudin selaku Koordinator Tim Advokasi Melawan Oligarki Rakus Perampas Tanah Rakyat atau TA-MOR PTR dalam pesan singkatkan ke Disway.id mengungkapkan bahwa hal ini seiring dengan fakta yang ditemukannya dilapangan.

    Menurut Khozinudin pihaknya memperoleh informasi telah terjadi transaksi jual beli laut, dari sejumlah individu ke individu lain, dengan bukti alas hak berupa girik-girik.

    Girik-girik ini yang kemudian oleh pembeli diproses menjadi SHGB di BPN. 

    Tanah dengan SHGB inilah, yang ditampung oleh PIK-2 untuk pengembangan kawasan industri properti mereka.

    “Adapun girik-girik yang di transaksikan, melibatkan aparat Desa,” tulisnya.

    Menurutnya, dalam girik tersebut terdapat girik-girik usang, yang berada di lokasi lain, tapi dibuat seolah-olah lokasinya di laut. 

    Adapula, girik-girik yang memang dibuat (aspal) untuk tujuan ditransaksikan.

    Menurut Khozinudin dalam girik ini juga dipasang sejumlah nama fiktif untuk bertransaksi sebagai penjual. 

    “Pembeli lalu mengurus ke BPN, menjadi sertifikat lalu di tampung oleh PIK-2 milik Aguan dan Anthony Salim,” tambahnya.

    Sedangkan Muannas Alaidid yang merupakan kuasa hukum pengembang Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2, membantah tuduhan bahwa pagar laut merupakan proyek dari PIK 2.

    Bahkan Muanas menegaskan bahwa pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di pesisir Kabupaten Tangerang bukan milik PIK 2.

    Pihak Wahli yang telah melakukan penelitian diwilayah ini mengungkapkan bahwa terdapat tiga bidang sertifikat yang terbit di atas laut dengan luas kurang lebih 9 hektar.

    Adapun lokasi temuan ini mencangkup Desa Karang Serangn Kec. Sukadiri, di mana Sertifikat Hak Milik atau SHM tersebut terletak pula pada koordinat  6.023126 derajat Bujur Timur (BT) dan 106.558859 derajat Bujur Timur (BT).

    Selain itu juga terdapat alas hak berupa HGB dan telah mendapat nomor NIB (nomor  induk bidang) tanah sebanyak 260 bidang yg terdapat di 3 desa. 

    Masing-masing 1 desa di Kecamatan Teluk Naga 1 desa dan Kec. Pakuhaji 2 desa.

    Sedangkan pihak ARTPBN yang dihubungi oleh Disway.id, mengungkapkan bahwa permasalah ini bisa ditanyakan pada ke Kakan atau Kanwil.

    Adapun Nusron Wahid menjelaskan jika masih laut maka posisinya adalah kewenangan dari instansi Kelautan.

    Akan tetapi jika dilihat dari situs Bhumi.ATRBPN dengan adanya status HGB tersebut tentunya pihak ARTPBN juga telah mengetahui permasalahan ini.

    “Selama masih di laut, itu adalah rezimnya laut. Kalau di darat, tergantung apakah masuk kawasan hutan atau bukan. Kalau hutan, itu menjadi kewenangan kehutanan, kalau bukan hutan, itu menjadi kewenangan kami,” ujar Nusron Wahid kepada media, dikutip dari laman resmi ATR/BPN, Kamis 16 Januari 2025. 

    Bagian Proyek Besar Reklamasi Pesisir Utara Jawa

    Pihak Walhi mengungkapkan jika permaslahan ini bukanlah baru terjadi, namun merupakan sebuah rencana proyek besar reklamasi pesisir Utara Jawa.

    Menurut Mukri Friatna selaku Deputi Eksternal Eksekutif Nasional Walhi, dari peta parsil yang didapati terungkap bahwa proyek reklamsi di pesisir utara Jawa ini total luasnya mencapai 9.000 hektar.

    Menurut Mukri dari 9.000 hektare ini berdasarkan peta parsil terbagi menjadi 7 zonasi, di mana proyek ini mencangkup 3 bagian, mulai dari perumahan, kawasan industry hingga pelabuhan.

    Reklamasi seluas 9.000 hektar tersebut nantinya akan mengarah kebagian barat pesisir Tangerang hingga ke wilayah Serang.

    Menurut Mukri proyek ini merupakan sebuah perencanaan yang tentunya telah di ketahui oleh pihak pemerintah, khususnya BPN dan KKP.

    “Gak mungkin mereka melakukan pengembangan wilayah ini tanpa diketahui dua kementerian ini, karena proyek ini bukanlah proyek kecil,” paparnya.

    Apa yang disampaikan oleh Mukri sejalan dengan yang diungkapkan oleh Gufroni selaku Ketua Riset dan Advokasi Publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PP Muhammadiyah.

    Bahkan menurut Gufroni dalam ppodcast berama Abraham Samad, proyek reklamasi pesisir pantai utara Jawa ini nantinya akan mencangkup dari Merak hingga Cirebon.

  • Hargai Kritik Anak-anak, Jangan Digertak!

    Hargai Kritik Anak-anak, Jangan Digertak!

    GELORA.CO -Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Anas Urbaningrum meminta semua pihak dapat menghargai pendapat, meskipun itu disampaikan oleh anak-anak.

    Menurutnya, keberanian anak-anak menyampaikan pendapat terkait program makan bergizi gratis (MBG), termasuk kritik atau masukan tentang rasa makanan, adalah bukti keberhasilan pendidikan yang mendorong mereka berpikir kritis dan berani bersuara.

    “Ada anak komentar soal rasa menu makan gratis, itu baik saja. Berani berpendapat, itu justru gunanya pendidikan,” kata Anas seperti dikutip redaksi melalui akun X miliknya, Minggu 19 Januari 2025.

    Anas lantas mengingatkan agar pihak-pihak terkait dan pendukung pemerintah tidak merespons kritik tersebut dengan cara yang keras atau defensif. 

    “Jangan dihardik!” tegasnya. 

    Sebaliknya, kritik dan masukan dari publik seharusnya dilihat sebagai sarana kontrol yang akan membantu program berjalan lebih baik serta menghindarkan potensi penyimpangan.

    Selain itu, Anas mengingatkan agar pemerintah atau pelaksana program tidak menunjukkan sikap mengintimidasi masyarakat yang menyampaikan pendapat. 

    “Jangan digertak!” ungkap Anas. 

    Pernyataan Anas ini seolah sedang menyentil 

    Artis Deddy Corbuzier yang tengah jadi sorotan karena menyinggung seorang siswa yang mengomentari menu ayam dalam MBG kurang enak. 

    Deddy yang kini berpangkat Letkol Tituler lantas melontarkan umpatan yang dinilai tidak pantas.

  • Setop Wacana Zakat untuk Biayai Makan Bergizi Gratis

    Setop Wacana Zakat untuk Biayai Makan Bergizi Gratis

    GELORA.CO -Wacana penggunaan dana zakat untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikritik mantan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin.

    Menurut Lukman yang menjabat di era Presiden Joko Widodo itu, alokasi dana zakat untuk program tersebut tidak sesuai dengan prinsip etika pengelolaan zakat.

    “Baiknya sudahi saja wacana dana zakat biayai program Makan Bergizi Gratis,” kata Lukman lewat akun X miliknya, dikutip Minggu 19 Januari 2025.

    Dia menegaskan, pengelolaan dana zakat harus sesuai dengan ketentuan agama dan prioritas kebutuhan umat. 

    Zakat memiliki tujuan utama membantu delapan golongan yang telah ditetapkan syariat, seperti fakir, miskin, amil, mualaf, orang yang memiliki utang dan kesulitan melunasinya dan hamba sahaya.

    “Biarkan badan dan lembaga pengelola zakat fokus tunaikan kewajibannya melaksanakan programnya sendiri, sambil terus tingkatkan profesionalitas dan akuntabilitasnya.

    Usulan penggunaan dana zakat untuk pembiayaan program MBG disampaikan Sultan B. Najamudin setelah Sidang Paripurna Ke-10 DPD RI Masa Sidang III Tahun 2024–2025. Alasannya, masyarakat Indonesia dianggap suka gotong royong.

  • Terlihat Planga-Plongo Tapi Menjerumuskan Banyak Orang

    Terlihat Planga-Plongo Tapi Menjerumuskan Banyak Orang

    GELORA.CO -Skandal dugaan korupsi era Presiden ke-7 Joko Widodo pelan-pelan terkuak. 

    Kabar terbaru, pejabat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diminta mengumpulkan dana untuk mendukung pemenangan Jokowi di Pilpres 2019, yang saat itu berstatus sebagai capres petahana.

    Hal ini turut menjadi perhatian pegiat media sosial yang juga seorang dokter, dr Tifauzia Tyassumah atau Dokter Tifa.

    “Menyimak apa yang terjadi di Kementerian Perhubungan, duit-duit korupsi dikumpulkan untuk pemenangan Pemilu, dan itu diinstruksikan lho!” kata Dokter Tifa melalui akun X pribadinya yang dikutip Minggu 19 Desember 2025.

    Dokter Tifa mencurigai instruksi tersebut bukan cuma berlaku di Kemenhub, namun bisa terjadi di kementerian lain.

    “Dan pastinya juga bukan terjadi hanya di level Kementerian. Tetapi terjadi hingga level bawah-bawah sampai desa-desa,” kata Dokter Tifa.

    Karena itulah, Dokter Tifa mengaku tidak heran apabila hingga hari ini menteri-menteri sampai pejabat level desa masih menunduk-nunduk dan seperti tampak loyal.

    “Akhirnya, kok lama-lama saya berpikir, ini makhluk  bukan manusia ya, ini sih Set** itself,” kata Dokter Tifa.

    “Tampak plango-plong padahal menjerumuskan begitu banyak orang pada perbuatan jahat, korupsi berantai,  yang dia galang dan komandani, merampok uang negara, dengan dalih segala macam proyek, selama 10 tahun!” sambungnya.

    Diketahui, dalam sidang kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Senin 13 Januari 2025 lalu, terungkap cawe-cawe menggarong duit negara untuk mendukung pemenangan Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019.

    Dalam agenda pemeriksaan mantan Direktur Sarana Transportasi Jalan Kemenhub, Danto Restyawan sebagai saksi disebutkan bahwa Menhub Budi Karya Sumadi alias BKS memerintahkan Direktur Prasarana Kemenhub, Zamrides untuk mengumpulkan uang sekitar Rp5,5 miliar guna keperluan pemenangan Jokowi pada Pilpres 2019.

    Saat itu, Danto masih menjabat sebagai Direktur Lalu Lintas Kereta Api Kemenhub. Menurutnya, uang tersebut dikumpulkan dari para PPK di DJKA yang bersumber dari para kontraktor proyek perkeretaapian.

    “Informasinya, Pak Zamrides diminta untuk lari ke luar negeri sementara karena terpantau oleh KPK,” kata Danto pada sidang yang dipimpin Hakim Ketua Gatot Sarwadi dikutip, Jumat 17 Januari 2025.

  • Uya Kuya Minim Empati

    Uya Kuya Minim Empati

    GELORA.CO -Anggota Komisi IX DPR RI Surya Utama alias Uya Kuya dinilai minim rasa empati dan tidak memahami privasi orang lain karena membuat konten media sosial di depan kediaman korban kebakaran di Los Angeles, Amerika Serikat.

    Demikian pandangan dosen komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga kepada RMOL, Minggu 19 Januari 2025.

    “Uya Kuya yang membuat konten di tempat kebakaran di LA mengindikasikan minim  empati dan privasi,” kata  Jamiluddin.

    Menurut Jamiluddin, apabila Uya Kuya memiliki rasa empati, tentunya tidak membuat konten media sosial di lokasi bencana. Ia akan merasakan penderitaan warga Los Angeles, sehingga tidak tega membuat konten untuk kepentingan pribadi. 

    “Memahami penderitaan orang lain jauh lebih penting daripada keuntungan pribadi. Uya Kuya akan cepat peka tak membuat konten bila rasa empatinya tinggi,” kata Jamiluddin.

    Ia menambahkan, Uya Kuya juga terkesan tidak memahami dan menghargai privasi. Padahal hal itu paling dijaga oleh setiap warga AS.

    “Mengambil gambar tidak bisa sesukanya, seperti layaknya di Indonesia. Ia harus tahu mana saja wilayah privasi dan mana yang tidak,” kata Jamiluddin.

    Ia menambahkan, minimnya pengetahuan tentang privasi membuat Uya Kuya seenaknya membuat konten di setiap tempat. 

    “Dia seolah berpikir seperti di Indonesia, yang seenaknya bisa membuat konten tanpa ada yang memprotesnya,” tutup Jamiluddin.

    Uya Kuya sekeluarga yang masih berada di Amerika Serikat terus mengabarkan kondisi di Los Angeles setelah tragedi kebakaran besar pada Selasa, 7 Januari 2025 lalu. 

    Uya Kuya mendapat teguran dari warga setempat ketika membuat konten untuk mengabarkan kondisi rumah-rumah yang dilalap api. 

    Buntutnya Uya diusir gara-gara membuat konten karena dinilai tidak memahami apa yang dirasakan korban ketika kehilangan rumah akibat kebakaran dan harus berjuang untuk menata kembali rumah dan hidupnya.

  • Uya Kuya Fokus Saja Urus Rakyat, Nggak Usah Ngonten-ngonten

    Uya Kuya Fokus Saja Urus Rakyat, Nggak Usah Ngonten-ngonten

    GELORA.CO -Anggota Komisi IX DPR RI Surya Utama alias Uya Kuya diminta untuk fokus mengurus rakyat bukan malah sibuk membuat konten media sosial di lokasi bencana.

    Penegasan tersebut disampaikan pengamat politik Hendri Satrio alias Hensat menanggapi aksi Uya Kuya yang membuat konten di kediaman korban kebakaran di Los Angeles, California, Amerika Serikat.

    “Fokus saja jadi anggota dewan gak usah ngonten-ngonten, banyak hal yang harus diperhatiin,” kata Hensat kepada RMOL, Minggu 19 Januari 2025.

    “Urus rakyat Indonesia, masih banyak yang bisa diurus kan,” tutupnya.

    Aksi Uya Kuya dikritik warga Los Angeles, California, Amerika Serikat, saat membuat konten di lokasi kebakaran, viral di media sosial.

    Uya Kuya membuat konten di depan puing-puing rumah korban kebakaran di kebakaran AS. 

    Sikap Uya Kuya dinilai tidak peka terhadap musibah yang dialami warga setempat.

  • Ngonten di Lokasi Kebakaran AS, Uya Kuya Memalukan Indonesia

    Ngonten di Lokasi Kebakaran AS, Uya Kuya Memalukan Indonesia

    GELORA.CO – Anggota DPR RI Uya Kuya menjadi buah bibir di masa reses. Alih-alih menyerap aspirasi, Uya justru terlihat liburan ke Amerika Serikat.

    Uya dan keluarga tampak bermain Salju di Lake Tahoe. Bahkan legislator Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga membuat konten dengan putrinya, Cinta Kuya.

    Teranyar, Uya Kuya menjadi sorotan karena membuat konten di depan puing-puing rumah korban kebakaran diKebakaran AS. Aksi ini dikritik pemilik rumah, yang merasa sikap Uya tidak peka terhadap musibah yang dialaminya.

    Warganet di Tanah Air pun ikutan geram atas kelakuan Uya Kuya tersebut. 

    Salah satunya pegiat media sosial Jhon Sitorus  yang menyentil kelakuan Uya Kuya lewat akun X miliknya.

    “Wajah MEMALUKAN anggota DPR RI kita lagi-lagi MENCORENG nama Indonesia di mata dunia,” kata Jhon seperti dikutip redaksi, Minggu 19 Januari 2025.

    Dalam video yang beredar, Uya Kuya bersama istrinya Astrid Kuya, Cinta Kuya dan dua orang lainnya mengadakan wawancara di depan sebuah rumah yang telah hancur akibat kebakaran.

    Pemilik rumah yang masih berduka atas kebakaran tersebut, menyatakan bahwa tindakan Uya Kuya dan rombongan tidak menghormati penderitaan keluarganya.

    “Uya Kuya, anggota DPR RI Komisi IX Fraksi PAN serta istrinya yang juga anggota DPRD DKI sedang NGONTEN didepan lokasi kebakaran. Gue MALU punya wakil rakyat macam begini!” semprot Jhon Sitorus.

    Diketahui, masa reses pertama tahun sidang 2024-2025 berlangsung sejak 6 Desember 2024 hingga 20 Januari 2025.

  • Deddy Corbuzier Tak Perlu Menghardik Anak-anak

    Deddy Corbuzier Tak Perlu Menghardik Anak-anak

    GELORA.CO – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto terus menjadi sorotan publik.

    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno mengapresiasi inisiatif ini, tetapi juga mengingatkan pentingnya mendengar masukan terkait kualitas makanan yang disediakan.

    “Kita happy dengan program makanan bergizi gratis. Namun, kalau ada adik-adik kita yang bilang lauknya tidak enak atau rasanya kurang, jangan dihardik,” ujar Adi Prayitno kepada RMOL, Minggu 19 Januari 2025.

    Penyataan Adi ini seolah sedang menyentil artis Deddy Corbuzier yang tengah jadi sorotan karena menyinggung seorang siswa yang mengomentari menu ayam dalam MBG kurang enak. Deddy yang kini berpangkat Letkol Tituler lantas melontarkan umpatan yang dinilai tidak pantas. 

    Menanggapi hal ini, Adi Prayitno menceritakan  pengalaman pribadinya yang sejak kecil tidak menyukai daging, meskipun diolah dengan berbagai cara. 

    Ia justru lebih menikmati makanan sederhana seperti kerupuk. Menurutnya, preferensi makanan setiap orang berbeda, dan hal tersebut perlu dipertimbangkan dalam menyediakan menu makanan bergizi.

    “Jadi, tidak perlu mempermasalahkan selera makanan anak-anak,” imbuhnya.

    Pemerintah diimbau untuk tidak anti kritik dan diharapkan dapat memastikan kualitas makanan, baik dari segi gizi maupun rasa, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh generasi penerus bangsa.