Kronologi Remaja 19 Tahun di Jember Bunuh dan Mutilasi Ayahnya, Lalu Coba Akhiri Hidup
Author: Gelora.co
-
KPK Ungkap Harta Kekayaan Raffi Ahmad, Sebut Tak Lebih Kaya dari Menpar Widiyanti
KPK Ungkap Harta Kekayaan Raffi Ahmad, Sebut Tak Lebih Kaya dari Menpar Widiyanti
-
Menanti Keseriusan KPK Bongkar Kasus Korupsi CSR BI dan Borok Jokowi
GELORA.CO -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya bisa mengungkap dugaan keterlibatan anggota Komisi DPR periode 2019-2024 dalam kasus dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI).
Terlebih, apabila lembaga antirasuah itu benar-benar serius dalam menyelidiki kasus tersebut.
Demikian ditegaskan Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL sesaat lalu, Senin, 27 Januari 2025.
“Saya kira kalau KPK mau serius, mereka bisa saja membongkar kasus ini hingga menyeret semua anggota Komisi XI periode lalu (2019-2024),” kata Lucius.
Lucius menyebutkan, jika KPK memutuskan untuk menyelidiki dengan sungguh-sungguh, mereka tidak hanya bisa mengungkap keterlibatan anggota Komisi XI, tetapi juga mungkin bisa memperluas penyelidikan ke komisi-komisi DPR lain yang diduga terlibat dalam praktik serupa dengan mitra kerja mereka.
“Seperti Komisi II dengan KPU atau Bawaslu,” ujarnya.
Menurut Lucius, selama periode DPR 2019-2024, banyak modus penggunaan anggaran sosialisasi dari kementerian dan lembaga negara yang melibatkan anggota DPR.
Ia menilai bahwa jika KPK berkomitmen untuk mengungkap kasus ini, penyelidikan bisa menjangkau komisi-komisi lainnya yang juga terlibat dalam pengelolaan anggaran tersebut.
“Dengan budaya korupsi yang sistemik, ini memang ujian bagi KPK untuk menunjukkan diri mereka terbebas dari lingkaran setan korupsi sistemik itu,” jelasnya.
Lucius juga menambahkan bahwa kesaksian yang mengindikasikan bahwa seluruh anggota Komisi XI menerima dana CSR BI bisa menjadi bukti yang cukup untuk memanggil semua anggota Komisi XI periode lalu dan meminta pertanggungjawaban mereka.
Namun, ia menyesalkan lambannya tindakan KPK dalam memanggil anggota Komisi XI dan terkesan memberi celah bagi upaya “permainan” yang dapat menutupi keterlibatan sejumlah anggota DPR.
“Dan itu artinya korupsi sistemik warisan era Jokowi masih dilanjutkan hingga sekarang. Lembaga-lembaga saling melindungi karena semuanya punya persoalan dengan permainan anggaran atau korupsi,” tegas dia.
Lebih jauh, Lucius mengungkapkan kekhawatirannya bahwa meskipun KPK berperan sebagai lembaga yang seharusnya mengatasi korupsi, praktik korupsi sistemik yang sudah ada sejak era Presiden Jokowi masih terus berlanjut.
“Posisi DPR yang seharusnya menjadi pengawas penggunaan anggaran negara pun tak lagi bisa diharapkan ketika mereka justru menjadi bagian dari jaringan pelaku korupsi sistemik tersebut,” pungkasnya.
Sebelumnya, KPK saat ini tengah mengusut dugaan penyimpangan dana CSR BI yang mencapai triliunan. Dana CSR BI itu diduga mengalir ke seluruh anggota Komisi XI DPR.
“Nah, yang sedang penyidik dalami adalah penyimpangan, karena kita dapat informasi, juga kita dapat dari data-data yang ada, CSR yang diberikan kepada para penyelenggara negara ini melalui yayasan yang disampaikan, direkomendasikan kepada mereka tidak sesuai peruntukannya,” kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, Selasa, 21 Januari 2025.
Bahkan, Asep mengungkapkan bahwa penyidik menemukan dugaan penyimpangan yang dilakukan anggota DPR Fraksi Partai Nasdem, Satori dalam penggunaan dana CSR BI di Cirebon. Wilayah Cirebon merupakan daerah pemilihan Satori saat maju sebagai caleg DPR Pemilu 2024.
“Sementara yang kita peroleh saat ini sudah ada penyimpangannya, itu yang di Cirebon. Jadi, setelah semuanya terima tapi ada yang amanah, ada juga yang tidak sesuai peruntukannya,” ungkap Asep.
Sebelumnya pada Jumat, 27 Desember 2024, tim penyidik memeriksa 2 orang saksi, yakni Heri Gunawan selaku anggota DPR Fraksi Partai Gerindra, dan Satori selaku anggota DPR Fraksi Partai Nasdem.
Pada Senin, 16 Desember 2024, tim penyidik telah melakukan penggeledahan di kantor BI, salah satunya ruang kerja Gubernur BI, Perry Warjiyo. Selanjutnya pada Kamis, 19 Desember 2024, tim penyidik melanjutkan upaya paksa penggeledahan di salah satu ruangan di direktorat OJK.
Dari kedua tempat itu, tim penyidik mengamankan dan menyita barang bukti elektronik (BBE) dan beberapa dokumen.
Dalam perkara ini, KPK belum menetapkan tersangka karena menggunakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Umum. KPK saat ini masih terus mencari pihak-pihak yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
-
Diduga Disekap dan Ditelantarkan Suami
GELORA.CO – Seorang ibu rumah tangga (IRT) Sindi Purnama Sari atau SPS (25) meninggal dunia diduga akibat disekap dan ditelantarkan suaminya, Wahyu Saputra (26).
Kasus memilukan tersebut terjadi di Palembang, Sumatra Selatan (Sumsel).
Keluarga kemudian melaporkan suami korban ke polisi terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
Menurut keluarga, SPS disekap di dalam kamar lebih kurang 3 bulan. Korban sebenarnya sempat dibawa ke rumah sakit. Namun, nyawa korban tidak tertolong.
Sutrano (56) ayah SPS mengatakan curiga atas kematian putrinya.
“Hingga hari ini saya selaku orangtua korban, masih teringat dengan anak saya itu pak, ada yang janggal atas kematian anak saya,” ungkap Sutrano didampingi anaknya Purwanto (32) saat ditemui di kediamannya, Palembang, Senin (27/1/2025).
Sutrano mengatakan, terakhir kali dirinya bertemu dengan korban pada bulan Oktober 2024.
“Saat itu keadaan SPS masih normal (kondisinya sehat-red), dan saat datang ke rumah Sindi memakai cadar,” ungkapnya.
Saat datang rumah, lanjut Sutrano, anaknya saat itu tidak banyak bercerita disebabkan suaminya sore pulang ke rumah.
“Posisi SPS tidak banyak cerita. Baik ke saya maupun kepada saudara saudaranya. Sore pulang pulang ke rumah,” katanya.
Setelah itu, sambung Sutrano, mereka pun (keluarga-red), hingga kontak dan tidak pernah lagi berhubungan dengan anak ketiga itu.
“Kami dapat kabar SPS ini terbaring lemah pada Selasa (21/1/2025), sekitar pukul 18.00, ditelepon terlapor, saat itu lah saya tahu, dan langsung ke rumah,” katanya.
Lebih jauh Sutarno mengatakan, setelah mendapatkan kabar tersebut, dirinya dan anak laki-laki langsung menuju rumah Sindi.
“Saat itu lah kami melihat langsung keadaan Sindi, miris pak keadaannya, hal ini membuat kami menaruh rasa curiga,” katanya kembali.
Sutarno curiga karena tetangga yang membopong korban ke dalam mobil hendak ke RS Hermina.
“Bukan suaminya terlapor yang mengangkat Sindi (membopong-red), ke dalam mobil tetapi tetangganya saat itu, ” katanya.
Mirisnya lagi, melihat kondisi sang anak seperti buntang hidup berbau busuk, dengan rambut gimbal banyak kutu, badan kurus tinggal tulang berbalut kulit.
“Dilihat dari sini seperti tidak diurus saat anak saya sedang sakit, ditelantarkan. Kita juga pasti bertanya sakit anak saya oleh apa,” ungkapnya.
Ketika di rumah sakit, dokter menganjurkan keluarga membuat laporan polisi.
Kata-kata terakhir korban
Saat dirawat di ruang ICU, korban dengan napas terengah mengucapkan kata-kata ke kakaknya.
“Wahyu jahat, dia jahat, dia selalu ngancam, Saya mau pulang. Ini kata kata terakhir dia saat dirawat di ICU RS Hermina, Palembang,” ungkap Purwanto (32), kakak korban.
Purwanto mengatakan, permasalahan Sindi dan Wahyu Saputra (26 tahun) suaminya. diketahui keluarga pada bulan Februari 2024.
Saat itu kedua orangnya kangen kepada Sindi Lantaran tidak kunjung datang dan menyuruh Putra (30) kakak SPS menjemputnya.
“Aku jemput dia pak. Dari rumahnya tetapi saat itu suaminya tidak ikut ,” ungkap Putra.
Lanjut Putra, sesampai di rumah Sindi ini bercerita tidak diberikan makan oleh sang suami.
Bahkan setiap masak dalam sehari Sindi diperintahkan suaminya hanya masak nasi 1 canting saja.
“Jadi dari cerita Sindi, dia ini tidak diberikan makan. Dan jika masak di rumah hanya Masak nasi 1 canting dan hanya untuk suaminya saja,” ungkap Putra seperti cerita Sindi.
Mendengar hal tersebut, lanjut Putra, membuat keluarga kasihan dan menyuruh Sindi agar tinggal di rumah.
“Tetapi Sindi sorenya langsung dijemput oleh sang suaminya. Kami pun tidak bisa berbuat banyak,” katanya sambil Sindi mau diajak pulang.
Berselang beberapa hari, sambung Seminggu, pihak keluarga kembali jemput Sindi dan mengajak agar tidur dirumah.
“Nah saat itu Sindi mau tidur di rumah. Kemudian setelah nginap di rumah 1 hari, kembali suaminya menjemput ,” katanya.
Saat itulah, terkuak, sesampai di rumahnya Sindi pun mengirim pesen singkat lewat WhatsApp kepada kakak perempuannya.
Berikut isinya:
“Iyo yuk bantu doanya juga yuk kalo Bae nak berubah nian budak itu. Kalo dia masih dak berubah juga ke depa nyo aku janji aku langsung balek ke rumah ibu tanpa di jemput” ucap Sindi seperti isi pesan WhatsApp nya.
“Maafke aku tim mungkin aku sudah ngecewake Ayuk sama mas putra dan yang lain dengan ngasih dia kesempatan lagi. Bantu doa yuk aku mohon supaya kalau Bae kali ini segalo sifat jahat Dio itu keluar dari badannya. Aku minta ridho nya yuk. Mohon niab kalu bae duo berubah . Alhamdulillah sekarang dia lah ngojek maxim kalua Bae ini bertahan lama Idak angkat tai ayam,” katanya.
(Iya yuk, bantu doanya juga yuk, kalau saja mau berubah orang itu (Wahyu). Kalau dia masih tidak berubah juga ke depannya saya janji langsung pulang ke rumah ibu tanda dijemput), ujarnya.
Maafkan saya mungkin sudah mengecewakan ayuk sama Mas Putra dan yang lain dengan ngasih dia (Wahyu) kesempatan lagi. Bantu doa yuk saya mohon supaya kalau saja kali ini segala sifat jahat dia keluar dari badannya. Saya minta ridhonya yuk, mohon sekali kalau saja kali ini dia berubah. Alhamdulillah sekarang dia sudah ngojek maxim, kalau saja ini bertahan lama),” ujarnya.
-
Prabowo Dianugerahi Tanda Kehormatan Darjah Kerabat Johor di Malaysia
GELORA.CO -Dalam kunjungan kerjanya di Malaysia, Presiden RI Prabowo Subianto dianugerahi penghargaan Darjah Kerabat Johor Yang Amat Dihormati Pangkat Pertama (D.K I Johor).
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong XVII Sultan Ibrahim di Istana Negara Malaysia pada Senin, 27 Januari 2025.
Dalam video yang dirilis Sekretariat Presiden RI tampak Raja Malaysia mengenakan jas hitam berpeci mengalungkan tanda kehormatan berupa kalung emas bertuliskan nama Sultan Abu Bakar dalam aksara Jawi kepada Prabowo yang menggunakan Beskap hitam.
Penghargaan Darjah Kerabat Johor yang didirikan pada 31 Juli 1886 merupakan salah satu tanda kehormatan tertinggi Kerajaan Johor yang diberikan kepada raja-raja Melayu, kerabat dekat kerajaan, serta pemimpin negara asing yang berjasa dalam memperkuat hubungan bilateral.
Selain itu, Darjah Kerabat Johor Pangkat Pertama (D.K I) juga memiliki nilai historis dan simbolis yang mendalam.
Tanda jasa ini dilengkapi dengan kalung emas yang bertuliskan nama Sultan Abu Bakar dalam aksara Jawi, melambangkan kejayaan dan persatuan. Tidak hanya itu, bintang besar berdesain sembilan sudut menggambarkan nilai-nilai kepemimpinan dan kebersamaan yang dijunjung tinggi oleh Kerajaan Johor.
Prabowo bergabung dalam daftar tokoh-tokoh dunia yang sebelumnya dianugerahi penghargaan serupa. Di antaranya adalah Sultan Omar Ali Saifuddien Saadul Khairi Waddien (1960), Sultan Hassanal Bolkiah Mu’izzadin Waddaulah (1969), Presiden Soeharto (1990), Pengiran Isteri Mariam (1997), Hamad bin Isa al Khalifa (2017), dan Pengiran Muda Mahkota al-Muhtadee Billah (2023).
Penganugerahan ini turut mencerminkan eratnya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia, yang terus diperkuat melalui kerja sama di berbagai bidang strategis. Langkah ini juga menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu mitra utama Malaysia di kawasan Asia Tenggara
-
Warisan Buruk Jokowi Bikin Negara Lemah Hadapi Oligarki
GELORA.CO -Fenomena pagar laut pesisir Tangerang merupakan warisan buruk pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu disampaikan pengamat politik dari Direktur Citra Institut, Yusak Farhan kepada RMOL, Senin, 27 Januari 2025.
“Suka atau tidak, pagar laut memang menjadi warisan buruk era Jokowi,” ucap Yusak.
Menurutnya, isu pagar laut Tangerang bentuk negara tidak berdaya menghadapi oligarki.
“Negara tidak berdaya menghadapi oligarki yang ingin mengambil dan menguasai sebagian wilayah NKRI dengan cara culas dan curang bahkan merugikan hak-hak masyarakat lokal,” jelasnya.
Ia pun menyatakan kuatnya relasi politik dan bisnis yang ada terkait isu pagar laut tersebut.
“Kasus pagar laut jelas ada korelasinya antara bisnis dan politik. Kepentingan oligarki itu motifnya memang ekonomi dan bisnis. Maka agar bisnisnya lancar, mereka masuk dan berkongsi dengan pemegang kekuasaan,” tegasnya.
Yusak pun berpandangan gaya komunikasi dan langkah tegas Presiden Prabowo dalam mengatasi isu pagar laut Tangerang terus dinantikan publik.
“Meskipun belum memberikan statement langsung, namun anak buah Pak prabowo (para menteri terkait) sudah menunjukkan komitmennya untuk membongkar pagar laut dan mengusut kasus tersebut,” ungkap dia.
Penanganan pagar laut Tangerang sempat terjadi kisruh ketika TNI AL melakukan pembongkaran dengan mengerahkan personelnya bersama para nelayan, Sabtu, 18 Januari 2025.
“Tidak mungkin para menteri bertindak tanpa arahan Presiden. Jadi justru kita berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah berupaya menegakkan kedaulatan nasional dengan melawan kepentingan oligarki,” pungkasnya.
-
Tak Hanya Pegawai, Menteri Satryo Disebut Pecat Dirjen Diktiristek Abdul Haris secara Sepihak
Tak Hanya Pegawai, Menteri Satryo Disebut Pecat Dirjen Diktiristek Abdul Haris secara Sepihak
-
Ilmu Tinggi, Etika Juga Harus Tinggi!
GELORA.CO – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH M Cholil Nafis, turut menanggapi polemik di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) yang diwarnai aksi demo ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia menegaskan bahwa kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia seharusnya tidak hanya berorientasi pada peningkatan keilmuan semata, tetapi juga harus diiringi dengan etika dan moralitas yang tinggi.
“Mudah-mudahan Allah selamatkan negeri Indonesia ini. Menjadikan pendidikan tinggi dan kemajuan sains teknologi makin tinggi ilmunya dan tinggi etikanya serta tambah dekat dengan Tuhan Yang Maha Kuasa,” tulis KH Cholil Nafis di platform X saat menggungah dan mengomentari konten video Inilah.com, Senin (20/1).
Pernyataan KH Cholil Nafis muncul di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap aksi demo pegawai Kemendiktisaintek yang menuntut keadilan atas dugaan pemecatan sepihak terhadap seorang ASN bernama Neni Herlina. Aksi ini turut diwarnai dengan spanduk bernada kritik keras terhadap Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro. Menteri Satryo sendiri diduga langsung meninggalkan kantor kementerian pada saat kejadian aksi demo tersebut.
Satryo Bantah Tuduhan Arogansi
Menanggapi aksi demo yang terjadi di kantornya, Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro membantah tuduhan aroganisme dan kesewenang-wenangan yang diarahkan kepadanya. Menurutnya, demo yang dilakukan oleh pegawai kementerian itu adalah reaksi dari kebijakan mutasi besar-besaran yang sedang dijalankan.
“Tidak ada (arogansi dan kesewenang-wenangan). Demo ini terjadi karena ada pihak yang tidak senang dengan mutasi besar-besaran,” ujar Satryo kepada wartawan usai menghadiri pelantikan Rektor ITB di Bandung, Senin (20/1).
Satryo menjelaskan, mutasi tersebut merupakan langkah efisiensi yang sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto, terutama setelah kementerian dipecah menjadi tiga bagian. Ia juga membantah adanya tindakan kasar dalam pemberhentian pegawai, seperti yang dituduhkan oleh para ASN.
Pegawai Tuntut Keadilan
Di sisi lain, Neni Herlina, ASN yang dipecat, menyatakan dirinya akan menempuh jalur hukum dan membawa kasus ini ke DPR RI. Ia menilai pemecatan yang dilakukan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian terkait status pekerjaannya.
“Status saya ini apakah benar-benar dipecat atau tidak? Sampai sekarang saya masih belum tahu. Saya ingin ada kejelasan hukum terkait keputusan ini,” ujarnya.
Selain itu, sejumlah ASN juga mengaku khawatir dengan kondisi di kementerian yang dinilai tidak kondusif, serta meminta adanya transparansi dalam kebijakan mutasi dan pemberhentian pegawai.
Dalam konteks ini, KH Cholil Nafis berharap agar insiden di Kemendiktisaintek dapat menjadi refleksi bagi semua pihak untuk tidak hanya fokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembinaan karakter dan akhlak. Menurutnya, pendidikan tinggi harus menjadi sarana untuk menciptakan manusia yang unggul dalam ilmu dan etika.
-
Trump Dilantik, PM Prancis Mendadak Ketar Ketir, Berikut Komentarnya
GELORA.CO – Donald Trump kembali dilantik menjadi presiden Amerika Serikat. Orang nomor wahid di Amerika itu menjadi perhatian banyak negara karena kontroversinya seperti hendak mencaplok Greenland dan Kanada. Juga akan meningkatkan tarif dan berbagai kontribusi negara untuk meningkatkan pendapatan Amerika.
Rencana Trump yang demikian membuat sejumlah petinggi negara ketar ketir. Perdana Menteri Perancis Francois Bayrou salah satunya. Dia mengatakan, Prancis dan Uni Eropa akan “hancur” jika kebijakan Donald Trump berjalan.
“Amerika Serikat memutuskan untuk menerapkan kebijakan yang sangat dominan melalui dolar, melalui kebijakan industri, dan melalui penyitaan semua penelitian dan investasi,” tambah Bayrou. Ia menambahkan: “Jika kita tidak berbuat apa-apa, kita akan didominasi, dihancurkan dan dipinggirkan… Terserah pada kita, Prancis dan Eropa, harus mengambil kembali kendali,” sebagaimana diberitakan AFP.
Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot sudah mewanti-wanti bahwa “jika kepentingan kami dirugikan, kami akan memberikan respons.” Menurutnya, kehadiran Donald Trump memimpin Amerika Serikat menandakan badai bagi perdagangan dan hubungan diplomatik Washington dan Uni Eropa.
Barrow mengatakan dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Ouest France: “Siapa yang berkepentingan dengan perang dagang antara Amerika Serikat dan Eropa? Amerika mempunyai defisit perdagangan dengan kita, namun justru sebaliknya dalam hal investasi. “Banyak kepentingan dan perusahaan Amerika berlokasi di Eropa.”
Trump, yang kembali menjadi penghuni Gedung Putih telah mengancam Eropa dengan mengenakan tarif yang sangat ketat. Secara khusus, ia memperkirakan Uni Eropa akan membeli lebih banyak minyak dan gas Amerika, dan mengurangi surplus perdagangannya dengan Amerika Serikat.
Pengamanan
Pengamanan luar biasa digelar menjelang pelantikan kedua Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, Senin (20/1). Pelantikan itu menandai kembalinya Trump ke Gedung Putih setelah absen selama empat tahun.
Penyesuaian keamanan itu dilakukan menyusul kekhawatiran yang meningkat menyusul dua kali peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Trump, serangan yang terinspirasi terorisme di New Orleans, dan ledakan di Las Vegas.
Pelantikan kali ini dipindahkan ke Rotunda Capitol karena kekhawatiran cuaca sehingga menjadikannya upacara pelantikan pertama yang diadakan di dalam ruangan sejak 1985.
Hal itu mengharuskan penyesuaian cepat terhadap protokol keamanan yang ada, dengan badan-badan penegak hukum bekerja untuk memastikan keselamatan presiden terpilih dan para tamu.
Dinas Rahasia AS memimpin koordinasi sumber daya federal, negara bagian, dan lokal di bawah Presidential Decision Directive 62 dan Presidential Threat Protection Act of 2000, bekerja sama erat dengan berbagai lembaga penegak hukum untuk memastikan pengamanan menyeluruh.
Wali Kota Washington D.C. Muriel Bowser mengatakan lembaga keselamatan publik telah menghabiskan hampir satu tahun untuk menyusun rencana keamanan komprehensif bersama mitra federal.
Pengerahan 25.000 personel keamanan
Acara pelantikan itu ditetapkan sebagai National Special Security Event (NSSE), dengan perimeter keamanan terluas yang pernah dibuat dalam sejarah pelantikan, dengan pemasangan pagar sepanjang 48 kilometer mengelilingi gedung Capitol.
Sekitar 25.000 personel keamanan, termasuk 7.800 anggota Garda Nasional dan 4.000 petugas Departemen Kepolisian Metropolitan, dikerahkan untuk mengamankan acara yang diperkirakan akan dihadiri oleh 250.000 tamu dengan undangan resmi.
Bagian signifikan dari pusat kota Washington D.C., mencakup sekitar tiga kilometer dari Gedung Putih ke Capitol, ditutup untuk lalu lintas kendaraan umum.
Pemeriksaan keamanan ketat dilakukan di sejumlah pos pemeriksaan bagi para tamu yang hadir.
Polisi Capitol AS melarang keras barang-barang seperti senjata api, bahan peledak, pisau, dan pesawat nirawak (drone) di area Capitol.
Beberapa stasiun metro akan tetap ditutup sepanjang hari sebagai bagian dari langkah pengamanan, sementara yang lainnya beroperasi dengan pengawasan ketat.
Transportasi umum mulai dibuka pukul 4.00 pagi waktu setempat (09.00 GMT) dengan ratusan personel keamanan memantau sistem transportasi tersebut.
Administrasi Penerbangan Federal (FAA) memberlakukan zona larangan terbang dengan radius 30 mil laut (55,5 kilometer) dari ibu kota, termasuk larangan penggunaan drone.
Pengawasan udara dilakukan oleh sejumlah helikopter badan penegak hukum AS sepanjang acara berlangsung.
Penjaga Pantai AS juga meningkatkan keamanan maritim secara signifikan dengan mengerahkan lebih dari 300 personel dari Coast Guard Sector Maryland-National Capital Region serta unit lainnya secara nasional untuk memantau dan mengamankan jalur air.
Operasi keamanan komprehensif ini menjadi salah satu upaya penegakan hukum terkoordinasi terbesar dalam sejarah modern AS. Realitas ini mencerminkan ketegangan dan tantangan keamanan yang meningkat di sekitar acara tersebut.
-
Ada Rencana Warga Gaza Direlokasi ke Indonesia Sekitar 2 Juta Penduduk, Begini Respon Kemenlu RI
GELORA.CO – Utusan presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, mengungkap pernyataan yang mengaitkan Indonesia dengan konflik di Gaza.
Menjaga kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas tetap berlangsung, Witkoff mempertimbangkan untuk melakukan kunjungan ke Jalur Gaza.
Menurut laporan NBC, Witkoff menyebut adanya wacana relokasi sementara bagi sekitar dua juta penduduk Palestina selama proses pembangunan kembali Gaza.
Salah satu lokasi yang disebut dalam pembahasan adalah Indonesia.
“Pertanyaan tentang bagaimana membangun kembali Gaza masih belum terjawab, selain ke mana sekitar 2 juta warga Palestina dapat direlokasi sementara ini. Indonesia, misalnya, adalah salah satu lokasi yang sedang dibahas untuk beberapa dari mereka,” ujar seorang pejabat transisi yang enggan disebutkan namanya.
Penolakan Negara Arab
Meski begitu, rencana ini justru menuai banyak kontroversi.
Tim transisi Donald Trump mengakui bahwa gagasan tersebut menghadapi penolakan baik dari warga Palestina maupun negara-negara Arab.
Banyak pihak khawatir relokasi ini justru akan membuka peluang bagi Israel untuk mengusir warga Gaza secara permanen.
Saat ini, kekhawatiran lainnya justru terkait tingginya angka kejahatan yang dapat dipicu oleh interaksi antara warga Israel dan Palestina, meskipun gencatan senjata telah disepakati.
“Ingat, ada banyak orang, radikal, fanatik, bukan hanya dari pihak Hamas, dari sayap kanan pihak Israel, yang benar-benar terdorong untuk meledakkan seluruh kesepakatan ini,” tambah pejabat tersebut.
Respon Kemenlu
Pemerintah Indonesia merespons munculnya wacana relokasi warga Gaza ke Indonesia.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Rolliansyah Soemirat, menyatakan bahwa Indonesia tidak pernah menerima usulan terkait relokasi warga Gaza.
“Pemerintah tidak pernah mendapatkan informasi apa pun mengenai hal ini,” tegas Rolliansyah di Jakarta, Senin (20/1/2025), seperti dikutip dari Antara.
Sebelumnya Menteri Luar Negeri Sugiono turut mengapresiasi gencatan senjata yang berhasil dicapai antara Hamas dan Israel.
Dalam akun X resmi miliknya, Sugiono menyatakan bahwa perdamaian hanya dapat terwujud jika Palestina mendapatkan kemerdekaan penuh.
“Perdamaian tersebut hanya dimungkinkan jika Palestina telah merdeka dan berdaulat, sesuai dengan solusi dua negara yang telah disepakati masyarakat internasional,” tulis Sugiono, Kamis (16/1/2025).
Sugiono juga mengingatkan gencatan senjata ini harus menjadi momentum untuk mendorong perdamaian di kawasan Timur Tengah. ***