Xcloud.id

Author: Gelora.co

  • Publik Diminta Percayakan Urusan Pagar Laut ke Menteri ATR/BPN

    Publik Diminta Percayakan Urusan Pagar Laut ke Menteri ATR/BPN

    GELORA.CO – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sangat memperhatikan polemik Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) pagar laut.

    Staf Khusus Menko AHY sekaligus politikus Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan bahwa ketua umumnya sudah berkoordinasi beberapa kali dengan Menteri ATR/BPN terkait polemik ini.

    “Ini menunjukkan bahwa beliau concern terkait isu ini, serta sebagai bentuk upaya mencari solusi terbaik, mengingat Kementerian ATR/BPN berada di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan,” kata Herzaky dalam keterangannya, Selasa, 28 Januari 2025.

    Lanjut dia, Menko AHY menyadari soal penerbitan SHM (Surat Hak Milik)SHGB (Surat Hak Guna Bangunan) dalam kasus Kohod Tangerang, otoritas ada di tingkat Kantor Pertanahan (Kantah) BPN Kabupaten Tangerang sesuai aturannya.

    “Artinya, secara hukum memang hal ini sudah menjadi kewenangan dan tanggung jawab Kepala Kantah. Tetapi sebagai Menko, AHY akan ikut menjadi bagian solusi dari persoalan ini. Melihat perkembangannya, ada dugaan penyalahgunaan wewenang di tingkat Kantah maupun kerja Juru Ukur terkait soal terbitnya SHM dan SHGB itu,” jelasnya.

    Menurutnya, hal itu juga perlu diteliti lebih lanjut mengapa Pemerintah Daerah bisa mengeluarkan PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) dan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) padahal fisiknya adalah laut.

    “RTRW Provinsi Banten dan PKKPR dari Bupati Tangerang ini konon dijadikan rujukan oleh Kepala Kantah sebagai dasar diterbitkannya SHM atau SHGB,” ungkapnya.

    “Terkait dengan dugaan penyalahgunaan wewenang itu, Menko AHY telah mendorong agar dilakukan investigasi dan hasilnya disampaikan kepada publik. Beliau sudah menerima laporan bahwa hal ini sedang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN,” beber Herzaky.

    Oleh karena itu, dia, mengajak masyarakat untuk mempercayakan kepada Menteri ATR/BPN dalam menyelesaikan masalah ini secara tuntas.

    “Setelah itu agar disampaikan kepada publik hasilnya. Menko AHY mendukung penuh Kementerian ATR/BPN dalam hal ini. Jika dugaan penyalahgunaan wewenang itu memang betul terbukti, maka hal tersebut harus diproses secara hukum lebih lanjut,” pungkasnya.

  • Sampaikan Pesan Kebangsaan, GNB Lebih Milih Bicara ke Media Ketimbang Bertemu Langsung Prabowo

    Sampaikan Pesan Kebangsaan, GNB Lebih Milih Bicara ke Media Ketimbang Bertemu Langsung Prabowo

    GELORA.CO – Gerakan Nurani Bangsa (GNB) lebih memilih menyampaikan Pesan Kebangsaan Awal Tahun 2025 dengan menggelar konferensi pers dengan awak media ketimbang bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal ini agar pesan yang disampaikan mengena ke seluruh intansi/pejabat pemerintahan yang saat ini menjabat.

    “Kenapa ini (pesan) saya sampaikan terbuka ke media? Agar cepat sampai ke penyelenggara negara eksekutif, yudikarif, dan legislatif. Karena dengan bantuan rekan-rekan pers bisa cepat sampai ke mereka-mereka tanpa harus prosedural dan protokoler,” kata salah satu tokoh di GNB yang juga mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Griya Gus Dur, Jl. Taman Amir Hamzah No.8 Pegangsaan, Jakarta Pusat pada Selasa, 28 Januari 2025.

    Tentu dengan tersiarnya kabar melalui media, pemangku kebijakan di pemerintahan dapat mengetahui pesan kebangsaan lebih lengkap dan menyeluruh.

    Di sisi lain, Lukman mewakili GNB tidak ingin momentum pesan kebangsaan ini disamakan dengan evaluasi 100 hari kinerja Presiden Prabowo.

    Sebab, GNB masih menaruh harapan besar dalam pemerintahan Prabowo.

    “Evaluasi 100 hari kami tidak dalam posisi mengevaluasi kinerja pemerintah, kami hanya ingin hanya menyampaikan pesan itu 10 point pesan kebangsaan karena kami masih menaruh harapan ke pemerinthan ini,” kata Lukman.

    Adapun 10 point kebangsaan yang dimaksud, pertama, demokrasi sebagai manifestasi ‘dari, oleh, dan untuk rakyat’ merupakan hal mendasar dalam menjaga dan menata kehidupan bersama berbangsa dan bernegara di tengah masyarakat kita yang majemuk. Demokrasi merupakan wujud kedaulatan rakyat di mana peningkatan kualitas penerapannya menjadi keniscayaan. Penyelenggara Negara perlu mengawal perspektif ini dalam setiap langkahnya.

    Kedua, semua elemen bangsa (penyelenggara negara, pemerintah, masyarakat dan pelaku bisnis) perlu menjaga dan merawat nilai-nilai kebangsaan dan kemasyarakatan demi keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia, sebagaimana amanat konstitusi.

    Ketiga, seluruh agenda berbangsa dan bernegara perlu disandarkan pada kemaslahatan rakyat dan masa depan negara bangsa secara berkelanjutan, tidak terjebak pada kepentingan segelintir orang dan kepentingan jangka pendek.

    Keempat, Presiden dan para pembantunya agar menjalankan program dan kebijakan yang mampu memperbaiki kualitas pendidikan, layanan kesehatan, kelestarian lingkungan dan sumber daya alam serta penyediaan lapangan kerja, sehingga kualitas hidup warga tetap terjaga dan kian meningkat.

    Kelima, seluruh penyelenggara pemerintahan, khususnya aparat keamanan dan aparat penegak hukum, harus melindungi dan menjaga kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara di era demokrasi, yang merupakan hak asasi yang dijamin konstitusi serta menegakkan hukum secara profesional, berintegritas dan berkeadilan.

    Keenam, para penyelenggara negara di jajaran eksekutif, legislatif, yudikatif, serta pada semua  institusi negara dan instansi pemerintahan, haruslah benar-benar menjadi contoh dalam pemberantasan korupsi dengan menerapkan nilai-nilai anti-korupsi.

    Ketujuh, Presiden dan pembantunya, serta para pemimpin daerah, agar bekerja dengan sungguh-sungguh memberikan teladan melalui efektivitas dan efisiensi birokrasi, mewujudkan pemerintahan yang bersih, menjunjung tinggi nilai etik dan moral demi kebaikan dan kesejahteraan bersama.

    Kedelapan, Pemerintah dan lembaga legislatif hendaknya membuat dan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara lebih adil dan bijak. Setiap kebijakan fiskal haruslah berorientasi pada kesejahteraan sosial.

    Kesembilan, terkait situasi khusus Papua, agar seluruh pihak terkait mampu membangun Papua yang damai dan adil dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan ruang hidup warga berdasar kearifan lokal.

    Kesepuluh, semua penyelenggara negara menjadikan ajaran universal agama dan nilai luhur bangsa, khususnya yang terkristalisasi pada Pancasila, sebagai dasar sekaligus orientasi dalam mengemban amanah bangsa.

  • Salah Besar Prabowo Terus Dikaitkan dengan Jokowi

    Salah Besar Prabowo Terus Dikaitkan dengan Jokowi

    GELORA.CO – Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tidak dapat disamakan atau dikaitkan dengan gaya pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) alias Jokowi.

    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengatakan, sejak dilantik, Prabowo telah menunjukkan jati diri sebagai presiden yang independen dan tidak berada di bawah bayang-bayang siapa pun.

    “Adalah sebuah kesalahan besar jika masih ada pihak yang mengaitkan Prabowo dengan Jokowi dalam hal kepemimpinan,” ujar Adi Prayitno kepada RMOL, Selasa 28 Januari 2025.

    Prabowo tidak hanya meneruskan program-program yang baik dari era Jokowi, tetapi juga membawa banyak perubahan baru yang lebih sesuai dengan gaya dan visinya sendiri. 

    Hal ini menandakan bahwa Prabowo benar-benar presiden yang berdiri di atas kaki sendiri. Prabowo menjadi presiden dengan gaya kepemimpinan yang mandiri. 

    “Jokowi itu sudah menjadi masa lalu dan tidak ada relevansinya lagi dengan Prabowo,” tegas analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

    Adi menggarisbawahi, setiap presiden memiliki karakteristik dan pendekatan tersendiri dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara. Tidak ada ruang untuk membanding-bandingkan, karena tantangan yang dihadapi pun berbeda.

  • Bayang-bayang Jokowi Sudah Tak Ada

    Bayang-bayang Jokowi Sudah Tak Ada

    GELORA.CO  – Wacana pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri dan Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, tengah menjadi perbincangan publik.

    Pasalnya, rencana pertemuan putri Presiden Soekarno dan Prabowo tersebut dikaitkan sejumlah pihak dengan Presiden RI ketujuh Joko Widodo (Jokowi).

    Hal itu dikarenakan hubungan Jokowi dengan Megawati sedang tidak baik. Ditambah, langkah PDIP yang juga telah memecat Jokowi sebagai kader.

    Sementara itu, Jokowi memiliki hubungan yang baik dengan Prabowo, dimana diduga berkat dukungan Jokowi, Prabowo berhasil menjadi presiden di Pilpres 2024.

    Merespons hal tersebut, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai, seharusnya saat ini isu pertemuan Megawati dengan Prabowo tersebut tidak ada kaitannya dengan Jokowi.

    Menurutnya, dengan jabatan Presiden RI, tidak ada seorang pun yang dapat mengatur-atur Prabowo. Termasuk soal pertemuannya dengan Megawati.

    “Mestinya tak ada kaitannya. Karena prabowo bebas mau bertemu dengan semua orang termasuk bertemu Mega. Prabowo presiden, tak bisa diatur-atur siapapun. Prabowo mazhabnya zero enemi,” kata Adi, saat dihubungi, pada Selasa (28/1/2025).

    Selanjutnya, Adi mengatakan, Jokowi memang memiliki andil dalam kesuksesan Prabowo memenangkan Pilpres 2024.

    Namun, lanjutnya, Prabowo juga memiliki andil dalam menentukan wakil presiden pendampingnya, yakni Gibran Rakabumingraka.

    “Pilpres sudah usai. Prabowo sudah presiden. Jadi bebas mau bertemu siapapun,” ucapnya.

    “Jokowi memang punya andil Prabowo jadi presiden, tapi Prabowo punya andil gibran jadi wapres. Jadi, sama-sama punya andil menang pilpres,” lanjut Adi.

    Alasan tersebut, menurut Adi, membuktikan tidak adanya politik balas budi Prabowo kepada Jokowi.

    Terlebih, Presiden memiliki hak prerogatif untuk memutuskan keputusan politik strategis apapun.

    Lebih lanjut, kata Adi, kini tidak ada lagi bayang-bayang Jokowi atas Prabowo.

    “Prabowo sudah presiden yang punya hak prerogatif untuk memutuskan keputusan politik strategis apapun. Jangan lagi ada isu, gosip, dan wacana Prabowo berada di bawah bayang-bayang Jokowi,” tutur Adi.

    “Bagi saya, Prabowo sudah menunjukkan dirinya sebagai Presiden. Bayang-bayang Jokowi sudah tak ada sama sekali terutama setelah Jokowi tak lagi Presiden,” imbuhnya.

    Diketahui, rencana pertemuan Megawati dan Prabowo belakangan kembali mencuat. Bahkan, pada hari ulang tahun Megawati ke-78, Prabowo mengirimkan bunga anggrek.

    Sebelum mengirimkan bunga anggrek itu, Megawati juga sempat mengirimkan minyak urut untuk Prabowo.

    Ketua DPP PDIP sekaligus putri Megawati, Puan Maharani mengatakan bahwa ibunya sering juga memberikan vitamin untuk Prabowo.

    Pernyataan ini dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sekaligus Ketua MPR RI, Ahmad Muzani.

    Menurut Muzani, Prabowo memang terbiasa memberi vitamin kepada orang-orang yang dia anggap penting. 

    “Kalau itu iya, Pak Prabowo itu punya kebiasaan, kalau beliau ke luar negeri atau ke beberapa tempat, selalu mencari vitamin yang baik dan beliau suatu hari membeli vitamin di suatu negara,” kata Muzani ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

  • 91,3 Persen Puas dengan Program Makan Bergizi Prabowo

    91,3 Persen Puas dengan Program Makan Bergizi Prabowo

    GELORA.CO -Hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia mengungkap tanggapan positif warga terhadap pelaksanaan rogram Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah digiatkan oleh pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto sejak 6 Januari 2025.

    Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menjelaskan bahwa sebanyak 87,1 persen responden atau mayoritas setuju dengan kehadiran program MBG. Sementara yang sangat puas mencapai 91,3 persen. 

    “Pertama, kita tanya dulu, tahu tidak program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang sudah dilaksanakan sejak 6 Januari 2025. Yang tahu besar sekali, sebanyak 91,3 persen. Dari 91,3 persen, yang mengaku sangat puas dan puas mencapai 64,6 persen,” ujarnya di dalam tayangan YouTube bertajuk “Evaluasi Publik atas Kinerja Presiden dan Kabinet Merah Putih” yang dilihat redaksi pada Selasa, 28 Januari 2025. 

    Dikatakan Burhanuddin, MBG sangat erat kaitannya dengan isu-isu utama yang berkenaan langsung dengan kehidupan warga sehari-hari. Banyak yang mendorong agar implementasi program dapat lebih menyeluruh. 

    “Hampir separuh warga menilai bahwa program tersebut sebaiknya diberikan kepad! seluruh anak di Indonesia (47,4 persen),” kata Burhanuddin. 

    Dalam hasil survei yang sama turut terungkap bahwa mayoritas masyarakat percaya MBG akan membantu pemenuhan kebutuhan pangan di Indonesia dengan persentase sangat percaya dan percaya mencapai angka 76,9 persen.

    Selain itu, sebanyak 78,4 persen responden meyakini program MBG dapat membantu mengatasi masalah stunting di Indonesia. 

    Adapun masyarakat yang menilai program MBG cukup atau sangat baik dalam membantu meningkatkan kegiatan usaha kecil di masyarakat mencapai 74,2 persen.

  • Radja Nainggolan ditangkap polisi Belgia terkait kasus penyelundupan kokain – Bagaimana kronologinya?

    Radja Nainggolan ditangkap polisi Belgia terkait kasus penyelundupan kokain – Bagaimana kronologinya?

    GELORA.CO – Pesepakbola keturunan Indonesia, Radja Nainggolan, ditangkap kepolisian Belgia pada Senin (27/01) terkait kasus dugaan penyelundupan kokain dari Amerika Selatan ke Eropa melalui Pelabuhan Antwerp.

    Dalam keterangan kepada media, kantor Kejaksaan Brussels menyatakan penangkapan Radja merupakan bagian dari penyelidikan detasemen khusus kepolisian yang berfokus menangani kejahatan terorganisir.

    Berikut kronologi penangkapan Radja dan hal-hal yang sejauh ini diketahui.

    Kronologi penangkapan Radja Nainggolan

    Kepolisian Belgia menangkap Radja Nainggolan pada Senin (27/01). Tidak dijelaskan di mana polisi menangkapnya, namun aparat datang merazia apartemennya di Kota Antwerp dan menderek salah satu mobilnya. Mobil itu adalah Smart Brabus, jenis city car yang tergolong mewah.

    Pada saat bersamaan, kepolisian merazia 30 rumah di Antwerp dan Brussels.

    Dari rangkaian penggerebekan itu, aparat menyita uang tunai senilai €370.430 (Rp6,3 miliar), sejumlah arloji mewah termasuk dua arloji bernilai masing-masing €360.000 (Rp6,1 miliar), 100 koin emas bernilai €116,522 (Rp1,9 miliar), dua rompi antipeluru, berbagai senjata termasuk tiga senjata api, 2,7 kilogram kokain, dan 14 kendaraan.

    Radja merupakan satu di antara 16 orang yang ditangkap.

    “Penyelidikan ini terkait dengan dugaan impor kokain dari Amerika Selatan ke Eropa melalui pelabuhan Antwerp, serta pendistribusiannya di Belgia,” kata juru bicara kantor Kejaksaan Brussels, Marin François sebagaimana dikutip media Belgia, Het Nieuwsblad.

    Omar Souidi, pengacara Radja Nainggolan, enggan mengungkap rincian kasus itu termasuk tuduhan terhadap kliennya.

    “Radja Nainggolan sudah menjawab semua pertanyaan dan bersikap kooperatif dengan penyelidikan kepolisian. Dia membantah keterlibatan apapun dalam kasus ini. Dia adalah pesepakbola, bukan pelaku tindak kriminal,” kata Souidi seusai menghadiri interogasi terhadap Radja, sebagaimana dikutip media Belgia, De Standaard.

    Nama Radja Nainggolan sebelumnya sempat ikut terseret dalam kasus penyelundupan kokain setelah terungkap bahwa salah satu mitra bisnisnya di bidang penyewaan pesawat jet pribadi divonis bersalah menyelundupkan narkoba untuk kelompok Hizbullah menggunakan pesawat jet.

    Sejauh ini tidak ada indikasi bahwa perusahaan penyewaan pesawat jet pribadi itu terkait dalam kasus yang menimpa Radja Nainggolan saat ini.

    Absen lagi dari dunia sepak bola

    Radja Nainggolan sempat absen dari dunia sepak bola setelah memperkuat klub Indonesia di Liga 1, Bhayangkara FC, pada musim 2023/2024 lalu.

    Mantan pemain timnas Belgia itu tampil sebanyak 10 pertandingan untuk klub tersebut. Dia lantas meninggalkan Bhayangkara FC pada pertengahan 2024 lalu.

    Radja kemudian hijrah ke Belgia untuk membela klub kasta kedua Liga Belgia, Lokeren-Temse.

    Pada Jumat (24/01), Radja Nainggolan tampil sebagai pemain pengganti saat menghadapi Lierse.

    Masuk lapangan pada menit ke-64 dengan kondisi ketinggalan 0-1, Radja mencetak gol pada menit ke-70 dan menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

    Menanggapi penangkapan Radja enam hari setelah bergabung, pihak klub Lokeren-Temse merilis pernyataan: “Kami menghormati praduga tidak bersalah dan karena itu tidak bisa berkomentar lebih lanjut. Kami hanya bisa mengonfirmasi pemain yang bersangkutan absen dari latihan pagi ini.”

    Gelandang kelahiran Antwerp, 4 Mei 1988, itu lama berkiprah di Italia dengan memperkuat Piacenza, Cagliari, AS Roma, Inter Milan, dan SPAL

  • Mahfud Minta Menteri Jangan Takut Bongkar Aktor Intelektual di Balik Pagar Laut Tangerang

    Mahfud Minta Menteri Jangan Takut Bongkar Aktor Intelektual di Balik Pagar Laut Tangerang

    GELORA.CO  – Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Mahfud MD meminta para menteri yang terkait dengan kasus pagar laut di pesisir Tangerang, Banten, tidak takut untuk mengungkapkan siapa pelaku di balik kasus tersebut. Ia menegaskan, harus ada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam aksi tersebut.

     

    “Menteri-menteri yang kementeriannya terlibat dalam pembuatan izin dan HGU Laut tak harus takut. Yang bertanggung jawab secara pidana adalah aktor intelektual, pelaku, dan peserta yang ada niat,” kata Mahfud dalam akun media sosial X, Senin (27/1).

     

    Mantan Menko Polhukam ini menegaskan, harus ada pihak yang bertanggung jawab secara pidana dalam kasus yang menjadi sorotan publik itu. Ia menyebut, pejabat bawahan yang menerima delegasi wewenang menerbitkan sertifikat pagar laut, seharusnya mengerti adanya penerbitan hak guna bangunan (HGB) dan sertifikat hak milik (SHM).

     

     

    “Jadi, kalau merasa tak terlibat ya bongkar saja, Pak Menteri. Kan banyak kasus yang dihukum hanya dirjen atau pegawai bawahnya yang langsung berkolusi,” tegas Mahfud.

     

    Lebih lanjut, Mahfud juga meminta para menteri menyerahkan terduga pelaku dalam kasus pagar laut ke aparat penegak hukum. Ia meyakini, para pelaku itu telah melanggar hukum.

     

    “Serahkan mereka yang melanggar hukum beserta bukti-buktinya ke aparat penegak hukum. Tak perlu menutupi kasus dengan alasan demi marwah institusi,” ujar Mahfud.

     

    Sebelumnya, Mahfud MD juga mengungkapkan ratusan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di luar garis pantai Tangerang, Banten adalah perkara yang mudah untuk diusut sampai tuntas. Ia menyatakan, semakin ke sini, pengungkapan atas persoalan tersebut semakin mudah. 

     

    Menurutnya, yang dibutuhkan hanya komitmen dan kesungguhan untuk mengungkap dan menyelesaikan. Sebab, fakta-fakta yang bermunculan belakangan ini hanya membutuhkan pembuktian. Menurut Mahfud pembuktian itu tidak sulit.

     

    ”Itu gampang sebenarnya. Kan semua ini, pendirian sebuah PT, akuisisinya dan sebagainya, itu kan sudah terdaftar di Kemenkumham. Siapa yang melakukan, tanggal berapa, yang menandatangani siapa, pemegang saham siapa saja, iya di Dirjen AHU, Administrasi Hukum Umum, itu gampang kok,” tutur Mahfud, Kamis (23/1).

     

    Mahfud pun menambahkan, pagar laut di Tangerang dan SHGB serta SHM di atas laut tidak bisa dikategorikan ringan. Sebab, sudah masuk tindak pidana korupsi.

     

    “Karena, ini kayaknya ini hanya satu model kolusi atau penggarongan terhadap sumber daya alam, baru di laut, di depan mata pula, lautnya juga baru di Banten, Tangerang. Bagaimana yang di sana, di Maluku, di Bali, Kalimantan, kan banyak sekali, terutama Kepri. Kan banyak sekali yang begitu,” pungkasnya

  • Publik Menanti Kejujuran Jokowi soal Pagar Laut

    Publik Menanti Kejujuran Jokowi soal Pagar Laut

    GELORA.CO -Publik sangat menantikan pernyataan jujur dari Presiden ke-7 Joko Widodo terkait sengkarut persoalan pagar laut di berbagai titik di perairan Indonesia.

    Menurut pengamat politik dari Motion Cipta (MC) Matrix, Wildan Hakim, sengkarut penanganan kasus pagar laut di pesisir laut utara Pulau Jawa membutuhkan langkah yang lebih serius. 

    Koordinasi antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan Kementerian Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus makin padu. Pihak yang mengaku memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) harus segera dikonfirmasi.

    “Konfirmasi yang dimaksud, tidak hanya meminta keterangan dan bukti kepemilikan kepada Agung Sedayu Group (ASG),” kata Wildan kepada RMOL, Selasa 28 Januari 2025.

    “Menteri ATR/BPN sebelumnya bisa segera diundang untuk memberikan keterangan resmi dan terperinci. Untuk mendalami latar belakangnya kasus ini, Presiden RI ke-7 Joko Widodo bisa diundang untuk menjadi informan kunci guna mengungkap kasus ini,” sambungnya.

    Wildan menilai, apapun pernyataan resmi Jokowi atas kasus pagar laut tetap menarik untuk dicermati.

    “Publik Indonesia juga sedang menanti niat baik seorang Jokowi untuk ikut berbicara secara jujur atas kasus ini. Beliau bisa menjadi informan kunci. Namun perlu diingat juga, Jokowi tetaplah politikus yang akan selalu berhitung dalam mengomentari setiap kasus,” terang Wildan.

    Dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini menilai, dalam kasus pagar laut di wilayah Desa Kohod Kecamatan Pakuhaji Provinsi Banten, Kepala Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah terkait yang berada di bawah Kementerian ATR/BPN harus segera dimintai keterangan. 

    Upaya menggali keterangan kepada para elit politik dan mantan pejabat publik perlu dilakukan guna memberikan gambaran yang utuh atas kasus ini. 

    “Nah Kakanta dan Kanwil terkait juga harus dimintai keterangan. Sebab, SHGB yang dimiliki Agung Sedayu Group diperoleh setelah memenuhi serangkaian prosedur teknis yang bersifat baku,” kata Wildan.

    “Saya kira, Mas Nusron Wahid bisa dengan cakap menangani kasus ini. Beliau itu a very talented political person. Kasus ini memang bersinggungan secara politis dengan tokoh-tokoh di masa pemerintahan sebelumnya, namun tetap harus diungkapkan,” pungkas Wildan.

  • Warganet Serbu Akun Medsos Antok Tersangka Mutilasi Janda 2 Anak Uswatun Khasanah

    Warganet Serbu Akun Medsos Antok Tersangka Mutilasi Janda 2 Anak Uswatun Khasanah

    GELORA.CO  – Kasus mutilasi Uswatun Khasanah ramai jadi perhatian publik.

    Pelaku mutilasi Rohmad Tri Hartanto (RTH) alias Rachmad Hartanto atau Antok dinilai keji. 

    Belakangan ini publik mulai mengorek masa lalu Antok lewat akun media sosialnya.

    Tak ayal kini, akun media sosial pelaku mutilasi itu juga diserbu warganet.

    Sebab citra yang ditampilkan Antok berbeda jauh dengan perangai kejinya yakni membunuh seorang wanita.

     

    Akun Media Sosial Tersangka Antok Diserbu Warganet

    Kini jadi tersangka dan mendekam di Polda Jatim, sosok tersangka pembunuhan dan mutilasi jadi sorotan.

    Terlebih publik ramai menggeruduk akun media sosial Rohmad dengan nama @skipp3r_86  yang ternyata tak dikunci.

    Dalam akun Instagram-nya, Antok jarang membagikan postingan.

    Terakhir Antok mengunggah video saat sedang berolahraga di gym tahun 2023.

    Terlihat Antok memamerkan otot lengannya yang besar sembari berlatih gym.

    Tak cuma postingan gym, unggahan Antok lainnya juga ramai dikomentari publik.

    Seperti postingan Antok soal momennya sedang bertanding bela diri pencak silat.

    Antok juga diisukan pernah menjadi pekerja migran di Taiwan lantaran postingan fotonya di tahun 2019.

    Punya 841 pengikut di Instagram, postingan Antok mendadak ramai dikomentari hingga ribuan netizen gara-gara kasus pembunuhan yang ia lakukan.

    Terlihat netizen meluapkan amarahnya kepada Antok dengan melayangkan cacian kepada tersangka.

    Diberitakan sebelumnya, kejahatan Antok menghabisi nyawa Uswatun Khasanah terkuak setelah heboh penemuan mayat dalam koper di Ngawi.

    Jasad Uswatun Khasanah ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Ngawi, Jawa Timur pada Kamis (23/1/2025) dalam kondisi terpotong-potong di dalam koper merah.

    Belakangan terkuak potongan kepala korban ditemukan di kawasan Trenggalek, Jawa Timur.

    Selang sehari kemudian, penyidik berhasil menemukan pembunuh dan pemutilasi Uswatun.

    Dia adalah Rohmad Tri Hartanto atau Antok yang kini resmi jadi tersangka.

    Dalam rilisnya, penyidik Polda Jatim mengurai motif Antok tega menghabisi nyawa ibu dua anak itu.

    Ternyata tersangka tega membunuh korban karena cemburu dan sakit hati dengan ucapan Uswatun Khasanah yang disebut-sebut sempat mendoakan hal buruk untuk anak Antok.

    Sementara itu terkait sosok tersangka, ayah korban yakni Hendi mengurai fakta mengejutkan.

    Ternyata tersangka pernah datang ke rumah orang tua korban hingga dikenali ayah Uswatun.

    Kendati demikian, Hendi mengaku tidak tahu status antara anaknya dengan tersangka.

    Untuk diketahui, tersangka sempat mengaku bahwa ia adalah suami siri korban.

    “(Pelaku) pernah datang ke rumah sekali,” kata Hendi dalam wawancara di kanal youtube tvonenews, Senin (27/1/2025).

    “Setahu saya, saya cuma sekali ketemu dia (pelaku). Kalau status saya enggak tahu, anak saya tertutup sama saya kalau masalah asmara,” sambungnya.

    Pilu putrinya dibunuh dan dimutilasi, Hendi mengaku ingin bertemu dengan pelaku.

    “Saya banyak terima kasih untuk anggota kepolisian untuk menangani kasus ini. Cuma satu permintaan saya, kalau bisa (saya) dipertemukan dengan tersangka,” ungkap Hendi.

    “Pengin banget ketemu (tersangka). Cuma ingin tanya jawab gitu aja,” pintanya

  • Pelaku Mutilasi Wanita Sales Kosmetik Terancam Hukuman Mati

    Pelaku Mutilasi Wanita Sales Kosmetik Terancam Hukuman Mati

    GELORA.CO -Pelaku mutilasi wanita yang jasadnya ditemukan dalam koper di Ngawi, berinisial RTH alias A (32), terancam hukuman mati.

    Penyidik Polda Jatim menjerat tersangka dengan pasal berlapis, yaitu Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 351 ayat 3 KUHP, Pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan.

    “Ancaman hukumannya maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim Kombes Farman dikutip dari RMOLJatim, Selasa 28 Januari 2025.

    Dalam kasus tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya mobil Suzuki Ertiga dengan nomor polisi AG 1078 PB milik korban, Toyota Vios dan Toyota Avanza, handphone iPhone dan Samsung milik korban, handphone Oppo milik tersangka, kaus dan celana tersangka, satu buah pisau yang digunakan untuk memutilasi korban.

    Diketahui korban UK, seorang sales kosmetik asal Blitar, ditemukan tewas dengan kondisi tubuh dimutilasi dan dimasukkan ke dalam koper. 

    Jasad UK ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Ngawi. 

    Polisi memastikan lokasi tersebut hanya menjadi tempat pembuangan mayat, bukan lokasi pembunuhan.

    UK telah menikah tiga kali. Pernikahan pertama dengan warga Srengat, Blitar, berakhir dengan perceraian setelah memiliki seorang anak. 

    Pernikahan kedua secara siri dengan pria asal Lumajang juga kandas, menghasilkan seorang anak. 

    Pernikahan ketiganya, juga secara siri, dilakukan tiga tahun lalu dengan pria asal Tulungagung.