Xcloud.id

Author: Gelora.co

  • Ada 44 Kasus Pemerasan di Bandara Indonesia yang Libatkan Warganya dalam Setahun

    Ada 44 Kasus Pemerasan di Bandara Indonesia yang Libatkan Warganya dalam Setahun

    GELORA.CO – Kedutaan Besar China di Jakarta mengeluarkan pernyataan terkait tindakan kasus pemerasan di bandara Indonesia.

    Rilis tersebut dikeluarkan setelah warga negara asing (WNA) China mengunggah konten menyelipkan uang Rp 500 ribu dalam paspor untuk memperlancar masuk di Bandara Soekarno Hatta.

    Kedubes China menyampaikan bahwa pihaknya telah menyelesaikan kasus pemerasan di bandara Indonesia sebanyak 44 kasus selama 2024.

    “Tahun lalu, dengan bantuan Bagian Konsuler Kementerian yang terhormat, Kedutaan Besar Tiongkok telah menjalin kontak dan koordinasi erat dengan Kantor Imigrasi Bandara Internasional Jakarta dan menyelesaikan sedikitnya 44 kasus pemerasan, dengan total uang sekitar Rp 32.750.000 yang dikembalikan kepada lebih dari 60 warga negara Tiongkok,” kata Kedubes China dalam rilisnya, Selasa 28 Januari 2025.

    Kasus pemerasan tersebut mulai dari Februari 2024 hingga Januari 2025.

    Ini hanyalah sebagian kecil, menurut Kedubes China, dari banyaknya kasus pemerasan karena masih banyak warga negara Tiongkok yang tidak mengajukan pengaduan karena jadwal yang padat atau takut akan tindakan balasan saat masuk ke negara tujuan.

    “Untuk memberantas masalah pemerasan di bandara, Kedutaan Besar berharap agar tanda-tanda ‘Dilarang memberi tip’ ‘Silakan laporkan jika terjadi pemerasan’ dalam bahasa Mandarin, Indonesia, dan Inggris dapat dipasang di tempat pemeriksaan imigrasi dan perintah larangan memberi tip dapat dikeluarkan kepada agen perjalanan Tiongkok sehingga mereka tidak akan menyarankan pelancong Tiongkok untuk menyuap petugas imigrasi,” tulis Kedubes China.

    Selain itu, dalam pernyataannya, Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan jaminan pertimbangan tertingginya kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

  • Viral Pedagang Telur Gulung Ini Bohong Soal Total Dagangannya Ketika Diborong Walikota Solo, Warganet Geram!

    Viral Pedagang Telur Gulung Ini Bohong Soal Total Dagangannya Ketika Diborong Walikota Solo, Warganet Geram!

    GELORA.CO – Baru-baru ini ada sebuah video pedagang telur gulung yang dagangannya diborong oleh Walikota Solo, Teguh Prakosa viral di media sosial. Hal itu dikarenakan pedagang telur gulung tersebut diduga bohong soal total dagangnya.

    Dalam video yang beredar, Teguh Prakosa melihat ada salah satu pedagang telur gulung di sebuah Grebeg Sudiro 2025 yang dihadirinya. Lantas, ia langsung memanggil pedagang telur gulung tersebut dan ingin memborong dagangnya.

    Diketahui, pedagang telur tersebut menjual dagangnya satu cup seharga 10rb. Namun, ia mengaku dirinya membawa 80 cup atau jika ditotalkan seharga Rp800 ribu.

    “Pak wali kota solo memborong dagangan penjual telur gulung dan mengaku ada 80 cup atau 800rb pada acara kirab grebeg sudiro 2025,” tulis keterangan unggahan Instagram @jogja.kitta, dikutip VIVA Selasa, 28 Januari 2025.

    Namun, terlihat dalam video pedagang telur tersebut tidak membawa 80 cup hanya membawa puluhan cup dan tidak sampai 80 cup. Ia meminta kepada Walikota tersebut seharga Rp800 ribu, alhasil banyak pengunjung acara tersebut berteriak dan hanya mengarang.

    “Ojo ngarang-ngarang,” teriak para pengunjung kepada pedagang telur gulung tersebut.

    Adanya video tersebut, membuat warganet berkomentar di media sosial. Beberapa dari mereka menyoroti untuk jujur dalam berdagang apalagi dagangan tersebut sudah diborong.

    “Ditolong malah ngelunjak, orang kelihatan itu nggak sampai 80 cup, gimana mau dilancarkan rezekinya” tulis komentar warganet dalam unggahan tersebut.

    “Sumpah sangat tidak masuk akal mosok segitu 80 cup? Coba suruh liat video orang-orang kalo bener 80 cup okelah tapi kalo gak sampe 50 cup, ini pedagang harus jujur kalau sudah diborong,” timpal warganet lainnya.

    Viralnya kejadian ini diharapkan dapat menjadi pengingat bagi masyarakat untuk tetap menjunjung tinggi kejujuran dalam setiap kesempatan, terutama ketika menerima bantuan dari pihak lain.

  • Kementerian HAM soal WNI Ditembak Mati Polisi Maritim Malaysia: Tak Manusiawi

    Kementerian HAM soal WNI Ditembak Mati Polisi Maritim Malaysia: Tak Manusiawi

    GELORA.CO – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) RI mengecam penembakan yang dilakukan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) terhadap pekerja migran Indonesia di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia.

    “Mengecam tindakan tidak manusiawi yang dilakukan oleh petugas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APPM) terhadap pekerja migran Indonesia,” kata Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Kementerian HAM, Munafrizal Manan, dalam siaran persnya dikutip Rabu (29/1).

    Penembakan yang terjadi pada Jumat (24/1) menyebabkan satu pekerja migran Indonesia tewas, 1 orang lainnya kritis dan 3 lainnya mengalami luka-luka. Tindakan ini dinilai tidak menghormati prinsip hak asasi manusia.

    “Mendesak pertanggungjawaban hukum yang transparan dan imparsial oleh aparat penegak hukum Malaysia terhadap petugas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APPM) yang telah melakukan tindakan tidak manusiawi tersebut,” ujarnya.

    Kementerian HAM RI mendorong Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM) untuk secara proaktif, profesional, dan independen melakukan pemantauan atas tindakan tidak manusiawi yang dilakukan oleh petugas APPM terhadap pekerja migran Indonesia.

    Lebih lanjut, Munafrizal mengatakan pihaknya mendorong Komnas HAM RI secara proaktif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan lembaga SUHAKAM mengenai kasus tersebut. Sebab, lanjut dia, Komnas HAM RI dan SUHAKAM menjalin Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) di bidang hak asasi manusia.

    “Mendorong Komnas HAM RI untuk segera membahas peristiwa tindakan tidak manusiawi yang dialami oleh pekerja migran Indonesia tersebut dalam Forum Institusi Hak Asasi Manusia Nasional se-Asia Tenggara (the South East Asia National Human Rights Institution Forum/SEANF) di mana Komnas HAM RI dan SUHAKAM menjadi anggotanya,” sambungnya.

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengungkap PMI yang tewas berasal dari Riau. Kementerian memastikan KBRI Kuala Lumpur akan melakukan seluruh prosedur pemulasaran jenazah, sampai memfasilitasi pemulangan ke daerah asal.

    “KBRI Kuala Lumpur telah mendapat informasi dari PDRM (polisi Malaysia) bahwa WNI yang meninggal dengan inisial B, asal Provinsi Riau, dapat dipulangkan setelah selesai menjalani proses autopsi,” kata keterangan pers Kemlu, Senin (27/1).

    Mereka menambahkan, untuk korban luka pihak KBRI Kuala Lumpur sudah mendapatkan akses kekonsuleran. Rencananya empat orang itu akan ditemui pada Rabu mendatang.

    “Sedangkan untuk 4 WNI luka, KBRI mendapatkan informasi bahwa mereka telah mendapatkan perawatan di rumah sakit dan saat ini kondisi mereka stabil,” kata Kemlu RI.

    Unprocedural

    Wakil Menteri P2MI, Christina Aryani, mengatakan lima orang WNI itu adalah pekerja migran yang berangkat melalui jalur ilegal. Ia belum mengetahui lima WNI itu apakah baru akan memasuki Malaysia atau ingin keluar dari Malaysia.

    “Di mana saat itu patroli APMM tengah bertugas dan ada sebuah kapal yang ditumpangi atau diawaki oleh 5 orang WNI Pekerjaan Migran Indonesia unprocedural,” kata Christina di Kantor P2MI, Jakarta, Minggu (26/1).

    “Untuk ke mananya belum tahu pasti, ini baru dugaan tapi mereka ditemukan di Perairan Tanjung Rhu. Jadi bisa jadi mereka sedang, karena kita informasinya belum semuanya terkumpul maksimal. Bisa jadi mereka meninggalkan Malaysia atau menuju Malaysia,” lanjutnya.

  • Rezim Joe Biden Ingin Bunuh Putin saat Perang Rusia-Ukraina

    Rezim Joe Biden Ingin Bunuh Putin saat Perang Rusia-Ukraina

    GELORA.CO – Pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Joe Biden diduga pernah berupaya membunuh Presiden Rusia Vladimir Putin di tengah berkecamuknya perang Rusia-Ukraina.

    Dugaan itu disampaikan oleh Tucker Carlson, seorang jurnalis dan mantan pembawa acara Fox News, dalam wawancara hari Senin, (27/1/2025).

    Carlson menyebut ada banyak pejabat AS dan mantan pejabat AS yang cemas karena Presiden AS saat ini, Donald Trump, ingin mendeklasifikasi banyak dokumen pemerintah. Mereka menyebut upaya Trump itu sangat membahayakan.

    “Saya pikir ini salah satu alasan [eks Menteri Luar Negeri] Antony Blinken sangat mendorong adanya perang nyata, berupaya membunuh Putin, sebagai contoh. Pemerintahan Biden melakukannya, mereka berusaha membunuh Putin,” ujar Carlson dikutip dari Russia Today.

    Dia tidak memberikan informasi lebih lanjut mengenai dugaan rencana pembunuhan tersebut.

    Namun, dia menyebut upaya itu adalah sesuatu “gila” karena membahayakan keamanan dunia.

    “Siapa yang akan mengambil alih Rusia? Apa yang terjadi pada senjata-senjata nuklir di sebuah negara yang sangat kompleks sehingga orang luar bahkan tidak bisa memahaminya. Akan gila sekali jika kalian masih berpikir tentang hal seperti itu.”

    Para pejabat AS tak pernah mengakui ada rencana untuk membunuh Putin atau pemimpin Rusia lainnya.

    Meski demikian, media AS Newsweek pada bulan September 2022 melaporkan para pejabat pertahanan AS pernah membahas suatu “serangan pemenggalan kepala” apabila Rusia menggunakan senjata nuklir di Ukraina.

    Di sisi lain, Rusia sudah berulang kali membantah bahwa senjata nuklir menjadi salah satu pilihan yang bisa diambil. Menurut Rusia, tidak ada target di Ukraina untuk senjata seperti itu.

    Adapun Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menafsirkan “serangan pemenggalan kepala” itu sebagai ancaman pembunuhan terhadap kepala negara Rusia.

    “Jika gagasan seperti itu sungguh dipertimbangkan, mereka yang terlibat harus berpikir dengan hati-hati mengenai dampak yang bisa terjadi,” kata Lavrov pada saat itu.

    Sementara itu, Rusia pada bulan Mei 2023 sempat menuding Ukraina berupaya membunuh Putin di Kremlin dengan serangan drone kendati drone itu bisa dilumpuhkan.

    Ukraina membantah terlibat dalam serangan itu. Adapun Blinken mengklaim saat itu AS tak tahu akan ada serangan.

    Carlson pada bulan Februari 2024 pernah pergi Rusia untuk mewawancarai Putin. Pada bulan Desember tahun yang sama dia pergi lagi Rusia, kali ini untuk mewawancarai Lavrov.

  • Ejek Donald Trump, Iran Minta Penduduk Israel Diusir Saja ke Greenland

    Ejek Donald Trump, Iran Minta Penduduk Israel Diusir Saja ke Greenland

    GELORA.CO – Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menanggapi usul Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tentang pemindahan warga Palestina di Jalur Gaza ke Yordania dan Mesir.

    Araghchi menentang tegas usul itu. Dia lalu mengejek Trump dengan cara memintanya mengusir penduduk Israel ke Greenland.

    “Saran saya berbeda. Ketimbang memindahkan warga Palestina, cobalah mengusir penduduk Israel, bawa mereka ke Greenland sehingga mereka bisa membunuh dua lalat dalam satu tepukan,” kata Araghchi saat diwawancarai Sky News di Kota Teheran hari Senin, (28/1/2025), dikutip dari Press TV.

    Trump belakangan ini memang disorot karena berulang kali meminta AS untuk mencaplok Greenland yang menjadi wilayah otonom Denmark.

    Sabtu lalu, (25/1/2025), Trump bahkan meyakini Greenland nantinya akan dimiliki AS.

    “Saya pikir kita akan memilikinya,” kata dia kepada wartawan saat berada di dalam pesawat Air Force One.

    Dia juga mengklaim Greenland yang berpenduduk 57.000 jiwa itu “ingin bergabung” dengan AS.

    Sebelumnya, dalam pembicaraan dengan Trump melalui telepon, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menegaskan bahwa Greenland tidak dijual.

    Trump memang pernah mengungkapkan kemungkinan pembelian Greenland saat dia menjabat sebagai presiden untuk pertama kalinya, yakni tahun 2019 lalu. Dia mengklaim kendali AS atas Greenland “sangat dibutuhkan” demi keamanan internasional.

    “Saya tidak tahu apa klaim Denmark tentang hal itu, tetapi akan menjadi tindakan yang sangat tidak bersahabat jika mereka tidak mengizinkannya terjadi karena itu demi melindungi dunia yang bebas ini,” ucap Trump.

    Araghchi peringatkan AS-Israel agar tak serang fasilitas nuklir

    Dalam momen yang sama, Araghchi memperingatkan Israel dan AS agar tidak menyerang fasilitas nuklir Iran.

    Menurut Araghchi, jika serangan itu terjadi, akan muncul “bencana sangat mengerikan” di seluruh kawasan Timur Tengah.

    “Serangan apa pun terhadap fasilitas nuklir kami akan segera mendapat balasan tegas,” ujar Araghchi.

    Meski demikian, dia meyakini Israel dan AS tidak akan berani menyerang fasilitas nuklir Iran.

    “Tetapi saya tidak yakin mereka akan melakukan hal yang gila itu. Ini sungguh gila dan ini akan mengubah Timur Tengah menjadi bencana yang sangat buruk,” katanya.

    Untuk menunjukkan bahwa program nuklir bertujuan baik, Iran menandatangani kesepakatan yang disebut Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) atau Rencana Aksi Komprehensif Bersama tahun 2015.

    Namun, AS menarik diri dari perjanjian itu tahun 2018 dan kembali menjatuhkan sanksi kepada Iran sehingga masa depan perjanjian itu tidak dapat dipastikan.

    Setahun berselang Iran mencabut batasan-batasan yang diatur dalam JCPOA karena pihak lain tidak memenuhi komitmennya.

    Sementara itu, Presiden AS Donald Trump memberi sinyal bahwa dia menginginkan kesepakatan baru dengan Iran. Dia bahkan mengatakan hal itu akan bagus.

    Araghchi mengaku siap mendengarkan apa kata Trump. Namun, dia berujar perlu lebih dari sekadar kata-kata agar Iran bisa yakin untuk memulai negosiasi dengan AS. Itu karena AS pernah menarik diri dari JCPOA.

    “Situasinya berbeda dan jauh lebih susah daripada yang sebelumnya,” kata dia.

    “Ada banyak hal yang harus diselesaikan oleh pihak lain agar bisa meyakinkan kami. Kami belum mendengar selain kata ‘bagus’ itu, dan sudah jelas bahwa ini tidak cukup.”

  • Sebelum Ditangkap Antok Tersangka Mutilasi Uswatun Khasanah Sempat Pamitan ke Ibu, Istri dan Anaknya

    Sebelum Ditangkap Antok Tersangka Mutilasi Uswatun Khasanah Sempat Pamitan ke Ibu, Istri dan Anaknya

    GELORA.CO – Tersangka mutilasi Rohmad Tri Hartanto (33) atau Antok ternyata sempat pamit ke ibunda, istri dan anaknya.

    Momen pamitan ini terjadi sebelum Antok ditangkap atas perbuatannya membunuh dan memutilasi kekasih gelapnya, Uswatun Khasanah.

    Kejadian bermula saat jasad Uswatun Khasanah yang dimutilasi dan dibuang dalam koper merah di Ngawi ditemukan warga.

    Disaat itulah Antok mulai pasrah hingga akhirnya memilih berpamitan ke keluarga.

    Ujungnya Antok ditangkap polisi pada Minggu (26/1/2025) karena membunuh dan memutilasi korban Uswatun Khasanah.

    Antok Pasrah saat Koper Merah Ditemukan Warga

    Kasus mutilasi Uswatun Khasanah mulai terkuak saat jasadnya ditemukan dalam koper merah di Ngawi, Jawa Timur, Kamis (23/1/2025) lalu.

    Saat itulah tersangka mutilasi, Antok mengaku pasrah.

    Dia merasa sebentar lagi perbuatannya terungkap dan segera ditangkap.

    Pamit ke Ibunda 

    Pelaku mutilasi jasad wanita dalam koper merah di Ngawi ternyata sempat pamit ke ibunya.

    Pelaku Rohmad Tri Hartanto (33) atau Antok sempat mendatangi ibunya di Desa Kesambi, Kecamatan Bandung, Tulungagung.

    “Penemuan hari pertama saya pulang sebentar pamitan. Saya ke Sambi nemuni ibu,” kata Antok.

    Antok menduga ibunya juga mengetahui perbuatan dirinya dalam kasus jasad di koper merah.

    “Kayaknya rasa,” kata Antok.

    Pamit ke Anak Istri

    Setelah dari rumah ibunya, ia pulang ke rumah bertemu anak dan istri.

    “Saya pulang ke rumah nemuin anak istri,” katanya.

    Antok juga berpamitan dengan istri dan anak di Desa Gombang.

    Sampai kemudian Antok ditangkap Tim Jatanras Polda Jatim pada Minggu (26/1/2025).

    Antok tega menghabisi nyawa Uswatun Khasanah (29).

    Ia merasa sakit hati dan cemburu pada wanita yang akrab disapa Ana itu.

    Antok bercerita merasa sakit hati karena ucapan Ana mengenai anaknya.

    Selain itu dia juga membunuh Ana karena merasa cemburu setelah melihat ada seorang lelaki masuk ke dalam kamar kos.

    Pembunuhan Uswatun Khasanah berawal dari pertemuan di hotel kawasan Kediri, Jawa Timur pada Minggu (19/1/2025).

    Saat itu Antok sudah merencanakan pembunuhan.

    Dalam kamar hotel, Antok dan Ana sempat cekcok.

    “Kejadian sebenarnya sudah direncanakan pelaku jauh hari,” kata Dirreskrimum Polda Jatim Kombes Farman.

    Saat cekcok, Antok dengan bengis mencekik leher korban.

    “Pengakuan pelaku ada cekcok dan terjadi korban dicekik sehingga meninggal dunia,” katanya.

    Hal tersebut membuat Antok panik hingga membuatnya berpikir untuk menghilangkan jejak.

    Rohmad Tri Hartanto mulai memutilasi tubuh Uswatun Khasanah pada Senin (20/1/2025).

    Ia telah mengambil koper merah dari rumah dan pisau yang baru dibeli.

    “Kemudian menyiapkan barang yang dibutuhkan, plastik, lakban, pisau,” katanya.

    Menurut Farman, Antok membawa koper merah berisi Uswatun ke rumah nenek di Tulungagung, Jawa Timur.

    “Kemudian di tanggal 21 itu, dilakukan pembuangan tahap pertama. Lalu, pada tanggal 22, adalah pembuangan tahap kedua untuk kepala yang sempat terpental kembali ke dalam mobil saat dibuang,” katanya. 

    Terancam Bui Seumur Hidup

    Tersangka kini disangkakan dengan Pasal 340 KUHP subsider 338 KUHP, subsider 351 ayat 3 KUHP, dan Pasal 365 ayat 3 KUHP. 

    Jika terbukti bersalah, Antok akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. 

    Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

  • Citra Positif PDIP Paling Rendah, Gerindra Tertinggi

    Citra Positif PDIP Paling Rendah, Gerindra Tertinggi

    GELORA.CO – Litbang Kompas merilis survei terbaru terkait citra partai politik di parlemen. Hasilnya, PDI Perjuangan memiliki citra positif paling rendah, berkebalikan dari Partai Gerindra.

    Dikutip dari hasil survei Litbang Kompas pada Selasa (28/1/2025), citra positif PDIP hanya sebesar 56,3 persen. Sedangkan tingkat kepuasan publik terhadap partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu  hanya 53,1 persen.

    Berbanding terbalik dengan Partai Gerindra. Partai besutan Presiden Prabowo Subianto itu memperoleh citra positifnya mencapai 88,3 persen dengan tingkat kepuasan publik 83 persen.

    Kemudia citra positif Partai Demokrat berada diurutan kedua tertinggi yaitu sebesar 81,4 persen. Partai politik yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono itu memperoleh tingkat kepuasan sebesar 80,5 persen dari responden.

    Selanjutnya ada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diurutan ketiga. Kinerja partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar mencapai 73,1 persen dengan citra positif sebanyak 78,6 persen.

    Urutan keempat ditempati Partai Golkar dengan citra positif 76,5 persen. Partai besutan Bahlil Lahadalia juga dinilai memiliki kinerja baik sebesar 73,4 persen.

    Partai NasDem dinilai memiliki citra positif sebesar 76,5 persen dengan tingkat kepuasan publik mencapai 72,7 persen.

    Hampir sama seperti NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai responden dengan tingkat kepuasan sebesar 72,6 persen dengan citra positif 75,2 persen.

    Partai Amanat Nasional menempati urutan kedua dari bawah yang dianggap kinerjanya memuaskan oleh responden yaitu sebesar 69,7 persen. Partai yang dipimpin Zulkifli Hasan itu memperoleh citra positif hanya 72,6 persen.

    Survei Litbang Kompas digelar pada 4-10 Januari 2025 dan diikuti oleh 1.000 responden yang dipilih secara acara. Margin of error kurang lebih 3,10 persen.

  • Terbongkar! Wamenaker Bocorkan Cara Mayor Teddy Tegur Jajaran Kabinet Merah Putih

    Terbongkar! Wamenaker Bocorkan Cara Mayor Teddy Tegur Jajaran Kabinet Merah Putih

    GELORA.CO  – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer membocorkan cara Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Teddy Indra Wijaya menegur jajaran Kabinet Merah Putih. Dia menyatakan teguran disampaikan langsung kepada menteri dan wamen terkait.

    “Banyak cara, langsung sampaikan ke kita, ditelepon. Tapi yang jelas secara etika gak pernah di grup lah, dia (Mayor Teddy) akan menyampaikan langsung, japri, karena era digital begini gak mesti pakai surat,” ujar Immanuel dalam program Rakyat Bersuara bertajuk 100 Hari, Makan Bergizi hingga Pagar Misterius yang tayang di iNews, Selasa (28/1/2025).

    Dia memandang teguran yang disampaikan Mayor Teddy sebagai hal yang biasa. Dia menganggap teguran itu sebagai proses evaluasi.

    “Soal tegur-teguran biasa, namanya evaluasi, misalnya, ‘Pak Wamen jangan terlalu kencang, kita marathon, karena energi kita ini kan ke depan panjang,’” tutur dia.

    Menurut Immanuel, Presiden Prabowo Subianto menginginkan jajarannya bekerja secara konsisten hingga akhir menjabat.

    “Karena kan masih panjang, kita gak tahu dinamika politik ke depan seperti apa,” kata dia.

    Immanuel pun menegaskan Prabowo  tidak pernah menargetkan hasil kerja di 100 hari pertama kepemimpinannya. Dia mengatakan Prabowo justru memerintahkan jajarannya untuk bekerja setiap hari.

    “Pak Prabowo sebagai presiden tidak pernah menyampaikan target 100 hari, yang selalu diingatkan oleh Pak Presiden kita adalah kerja setiap hari terhadap proses evaluasi,” ujar Immanuel.

    Dia mengatakan, pola kerja seperti ini berdampak pada tingkat kepuasan publik yang tinggi terhadap Prabowo. Dia pun menekankan seluruh menteri dan wakil menteri bekerja secara maksimal.

    “Tidak bicara tentang 100 hari, setiap hari aja terus, makanya menteri dan wakil menterinya semua bekerja dengan maksimal, ikut perintah presiden,” tutur dia

  • Sebut Jaksa Tak Tersentuh Hukum, Ferry Irwandi Minta UU Kejaksaan Direvisi

    Sebut Jaksa Tak Tersentuh Hukum, Ferry Irwandi Minta UU Kejaksaan Direvisi

    GELORA.CO – Pendiri Malaka Project, Ferry Irwandi mengkritik Revisi Undang-Undang Kejaksaan tahun 2021 karena memunculkan kekhawatiran besar terhadap independensi hukum di Indonesia. 

    Salah satu sorotan utama adalah pasal yang mengatur bahwa pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, hingga penahanan terhadap seorang jaksa hanya dapat dilakukan dengan izin Jaksa Agung. 

    Ketentuan ini dinilai memberikan imunitas yang berpotensi mengancam keadilan dan supremasi hukum.

    “Kita berbicara tentang sebuah lembaga yang semakin hari semakin overpower. Dengan ketentuan bahwa jaksa hanya dapat diproses hukum atas izin Jaksa Agung, ini memberikan hak imunitas yang sangat berbahaya,” ujar Ferry dalam keterangannya, Selasa 28 Januari 2025.

    Menurut Ferry, imunitas ini sebenarnya dapat diterima jika tujuannya untuk melindungi jaksa yang menjalankan tugasnya secara profesional. Namun, bagaimana jika pelanggaran hukum dilakukan di luar tugas tersebut.

    “Ini yang menjadi masalah. Tidak ada mekanisme yang jelas untuk menangani jaksa yang terlibat tindak pidana di luar tugasnya,” tegasnya.

    Kasus-kasus sebelumnya telah membuktikan adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan di tubuh Kejaksaan.

    Ferry menyebut contoh kasus jaksa yang memeras terdakwa di Kejaksaan Negeri Batubara, Sumatra Utara, di mana hukuman hanya berupa mutasi tanpa konsekuensi pidana.

    Belum lagi vonis ringan Jaksa Pinangki dan lain sebagainya yang menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan internal belum mampu menegakkan keadilan.

    “Ketika sebuah institusi memiliki hak imunitas yang terlalu besar tanpa pengawasan yang memadai, risiko manipulasi, korupsi, dan tirani semakin besar,” jelas pria yang pernah menantang dukun santet se-Indonesia itu.

    “Tanpa check and balance yang jelas, Kejaksaan bisa berubah menjadi lembaga super body yang tidak terkendali, dan ini akan sangat berbahaya bagi negara demokratis kita,” kata Ferry.

    Ferry juga menyoroti revisi Undang-Undang Kejaksaan tahun 2021 sebagai momen krusial di mana kekuasaan Kejaksaan justru semakin bertambah. Ia menilai beberapa pasal, termasuk Pasal 8 Ayat 5, sangat problematik.

    “Kalau KPK atau Polri ingin memproses seorang jaksa, harus ada persetujuan Jaksa Agung. Ini berarti, seorang jaksa yang melanggar hukum berpotensi dilindungi oleh sistem yang ada,” katanya.

    Untuk mengatasi permasalahan ini, pria kelahiran Jambi itu menyerukan perlunya revisi Undang-Undang Kejaksaan secara mendalam. Ia menekankan pentingnya mekanisme pengawasan yang kuat untuk menjaga keseimbangan kekuasaan di tubuh Kejaksaan.

    “Check and balance adalah fondasi dasar dari negara demokrasi. Tanpa itu, kita membuka pintu lebar-lebar untuk tirani dan ketidakadilan. Revisi undang-undang ini harus menjadi prioritas untuk melindungi keadilan dan kepentingan publik,” tandasnya.

  • Warisan Kasus Hingga Proyek IKN Jokowi jadi Beban Prabowo

    Warisan Kasus Hingga Proyek IKN Jokowi jadi Beban Prabowo

    GELORA.CO – Warisan kasus hingga protek dari pemerintahan Joko Widodo dianggap menjadi problem kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Begitu yang disampaikan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto di momentum 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Warisan kasus dari PIK 2, CSR BI dan IKN itulah program keberlanjutan yang jadi problem 100 hari pemerintahan Pragib (Prabowo-Gibran)” kata Hari kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa, 28 Januari 2025.

    Menurut Hari, ke depan diyakini akan muncul persoalan keberlanjutan yang harus diselesaikan pemerintahan saat ini. Sehingga, diperlukan langkah pemangkasan dalam penggunaan keuangan negara dengan mengutamakan program penguatan pangan dan hunian layak.

    “Program keberlanjutan yang bermasalah baik ditunda atau dihentikan jika tidak memiiki manfaat strategis bagi bangsa dan negara,” pungkas Hari.