Xcloud.id

Author: Gelora.co

  • Mafia Tanah Kuasai Pesisir, Negara Harus Sita Lahan Pagar Laut

    Mafia Tanah Kuasai Pesisir, Negara Harus Sita Lahan Pagar Laut

    GELORA.CO -Adanya nama warga yang dicatut dalam sertifikat di atas lahan pagar laut mengungkapkan permainan mafia tanah di Kabupaten Tangerang. 

    Komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan alias Kang Tamil, meyakini bahwa alas hak yang menjadi landasan diterbitkannya PM1 oleh kepala desa merupakan berkas palsu. Dirinya mendorong agar Kejaksaan melakukan uji forensik terhadap kertas yang dilampirkan seolah sebagai alas hak tahun 70 dan tahun 80.

    “PM1 itu kan ada alas haknya yang katanya surat dari tahun 70-an bahkan 60-an, maka diuji forensik saja kertasnya, benar nggak dari tahun segitu. Kalau ternyata palsu, mafia sisilia dan mafia meksiko mesti berguru sama mafia tanah di Tangerang,” kata Kang Tamil kepada RMOL, Jumat, 31 Januari 2025.

    Akademisi Universitas Dian Nusantara ini menerangkan, bahwa permasalahan hak lahan tidak selesai dengan pembatalan sejumlah sertifikat HGB pagar laut yang dilakukan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid beberapa waktu yang lalu. Sebab, alas hak atas lahan tersebut masih ada. Untuk itu, seluruh lahan yang telah terbit di atas laut pantai utara Tangerang harus disita negara secara sah.

    “Sertifikat itu dokumen negara, artinya yang dibatalkan adalah pencatatan negara atas haknya. Tapi apakah haknya ikut batal, secara hukum ini bisa diperdebatkan karena alasnya ada, terlepas itu nanti dibuktikan palsu atau asli. Maka yang penting hak ini harus diambil alih negara, agar 10 atau 20 tahun ke depan tidak muncul lagi pengakuan atas lahan di atas laut itu milik orang per orang. Landasan hukumnya jelas Pasal 33 UUD 1945 dan UU 5/1960 tentang peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria,” jelas Kang Tamil.

    Terkait pembatalan 50 sertifikat lahan laut yang dilakukan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Kang Tamil mengatakan bahwa pada aplikasi Sentuh Tanahku terlihat jelas seluruh pesisir utara Kabupaten Tangerang telah terkavling dan ada nomor sertifikatnya.

    “Pembatalan 50 itu bukan akhir, jelas kok di aplikasi milik ATR/BPN bisa kita lihat ratusan kavling terbentuk. Ini yang harus segera diambil alih negara,” terangnya.

    Proses kavling lahan laut tersebut mengingatkan Kang Tamil terhadap kasus 900 hektare dengan NIB yang dimiliki tiga orang, di mana saat itu dirinya berjuang untuk mengembalikan tanah warga di tiga Kecamatan di Kabupaten Tangerang, hingga akhirnya mendapat respon dari Menteri ATR/BPN saat itu, Sofyan Djalil.

    “2021 kami berjuang menyelamatkan tanah warga hingga akhirnya 2.989 sertifikat yang overlaping dikembalikan kepada warga oleh Menteri BPN Sofyan Djalil. Nah ini, apa pemainnya itu-itu juga? Kita serahkan pada proses hukum yang sudah berjalan, saya yakin Kejaksaan akan mengusut tuntas persoalan ini,” pungkasnya.

  • Pekerja Migran Indonesia Tewas Ditembak, Buruh Geruduk Kedutaan Besar Malaysia

    Pekerja Migran Indonesia Tewas Ditembak, Buruh Geruduk Kedutaan Besar Malaysia

    GELORA.CO  – Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berunjuk rasa tuntut keadilan bagi pekerja migran Indonesia yang tewas ditembak di Malaysia di depan gedung Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, Kamis, (30/1/2025).

    Aksi ini sebagai bentuk protes atas tindakan brutal aparat Malaysia terhadap pekerja migran Indonesia. 

    Massa buruh sempat melemparkan telur ke arah kedutaan

  • Viral Orang Tua Siswa SMP 7 Mojokerto Korban Pantai Drini Marah-Marah Didatangi Guru

    Viral Orang Tua Siswa SMP 7 Mojokerto Korban Pantai Drini Marah-Marah Didatangi Guru

    GELORA.CO -Video orang tua siswa SMPN 7 Mojokerto merobek surat kelengkapan administrasi terkait tragedi di Pantai Drini, Gunungkidul viral di media sosial.

    Surat administrasi yang dinarasikan surat damai itu dibawa sejumlah guru yang mendatangi salah satu rumah orang tua korban yang tewas tenggelam. 

    Terlihat dalam rekaman video amatir, kedua orang tua korban outing class yakni, Yosef dan Istiqomah marah-marah dan menyobek kertas surat damai yang disodorkan oleh sejumlah guru SMPN 7 Mojokerto.

    Anggota keluarga lain pun ikut emosi hingga mengusir sejumlah guru perempuan tersebut.

    Surat yang disodorkan oleh sejumlah perempuan tersebut diduga pernyataan damai agar keluarga tidak melanjutkan kasus terjadinya laka laut di Pantai Drini, Gunungkidul.

    “Mana tanggungjawabnya. Ini soal nyawa, bukan sekedar surat,” ucap salah seorang wali murid.

    Terkait beredarnya video tersebut, Pemkot Mojokerto membantah surat tersebut bukan soal permintaan damai agar keluarga tidak melanjutkan ke proses hukum. 

    Penjabat Wali Kota Mojokerto, Ali Kuncoro mengatakan, kedatangan sejumlah guru ke rumah keluarga korban bukan untuk menyerahkan surat damai, tapi meminta surat untuk kelengkapan administrasi.

    “Jadi bukan lepas tangan ya. Itu untuk pemberkasan administasi. Begitu terjadi laka laut di Gunungkidul itu, kita langsung mengambil langkah-langkah cepat termasuk mengawal proses pemulangan korban,” katanya.

    Sebelumnya, belasan siswa SMP 7 Mojokerto, Jawa Timur, digulung ombak saat berenang di Pantai Drini, Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta, Selasa (28/1/2025) pagi. Sembilan siswa berhasil diselamatkan, sedangkan empat korban ditemukan tewas.

  • Buron Satu Bulan, Guru Ngaji Cabuli Murid di Ciledug Ditangkap di Serang Banten

    Buron Satu Bulan, Guru Ngaji Cabuli Murid di Ciledug Ditangkap di Serang Banten

    GELORA.CO  – Polda Metro Jaya menangkap W (40), guru ngaji yang mencabuli sejumlahnya muridnya di Ciledug, Tangerang, Banten.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan W ditangkap di Kampung Rancapanjang, Desa Sehat, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Banten.

    Ade Ary menjelaskan, polisi berhasil meringkus guru ngaji itu setelah melakukan pengamatan CCTV dan analisis IT.

    Dari situ, polisi mendapatkan petunjuk tentang keberadaan pelaku yang ternyata bersembunyi di wilayah Serang.

    “Selanjutnya pelaku beserta barang bukti dibawa ke Subdit Jatanras Polda Metro Jaya guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut,” ujar Ade Ary pada Kamis (30/1/2025).

    Dalam kasus ini, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti termasuk uang tunai sebesar lebih dari Rp21 juta.

     Selain itu, polisi menyita tiga unit handphone (HP) dan beberapa kartu ATM milik W, serta baju koko, sarung, dan peci pelaku.

    Modus Pelaku

    Pencabulan tersebut terjadi pada Senin (23/12/2024). Saat itu pelaku berpura-pura mendapatkan mimpi bahwa tangannya sakit.

    “Dan yang bisa menyembuhkan adalah air mani dari korban. Sehingga pelaku melakukan pencabulan terhadap korban anak tersebut,” beber Ade Ary.

    Ade Ary mengungkapkan, sejumlah korban mengaku dipaksa memegang kemaluan pelaku hingga mengeluarkan sperma.

    “Atas kejadian tersebut pelapor selaku orang tua korban datang ke Polres Metro Tangerang Kota guna membuat laporan polisi,” ungkap Kabid Humas.

    Pelaku sempat buron selama sekitar satu bulan sebelum akhirnya ditangkap Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

  • Rocky Gerung Usul Emak-emak Ambil Alih Peran Distribusi MBG

    Rocky Gerung Usul Emak-emak Ambil Alih Peran Distribusi MBG

    GELORA.CO -Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti aspek manajemen program makan bergizi gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

    Menurutnya, program ini masih memiliki tantangan dalam pelaksanaannya, terutama terkait efektivitas distribusi dan kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak.

    Rocky mengusulkan agar peran emak-emak lebih dioptimalkan dalam program ini. Ia menilai, jika distribusi makanan dilakukan langsung oleh para ibu di tingkat RT dan komunitas, maka kualitas gizi serta efektivitas program dapat lebih terjamin.

    “Kalau emak-emak yang ambil fungsi program makan gratis itu bisa lewat RT dan komunitas, maka akan lebih terjamin. Karena langsung ada kedekatan psikologis antara ibu dan anak-anaknya,” ujar Rocky lewat kanal YouTube miliknya, Kamis 30 Januari 2025.

    Ia menekankan bahwa keterlibatan keluarga dalam program ini akan menjamin makanan yang disediakan benar-benar bergizi. Sebab, ibu yang memasak akan memastikan anak-anak mereka mendapatkan asupan terbaik.

    Sebaliknya, Rocky mengkhawatirkan jika penyediaan makanan diserahkan kepada perusahaan atau event organizer, kualitas dan ketepatan sasaran program bisa menjadi masalah. 

    “Saya kira yang mesti diperhatikan oleh pemerintah soal manajemen penyaluran yang berbasis care,” pungkasnya.

  • 18 Mayat Korban Tabrakan Pesawat AS Ditemukan di Sungai Potomac

    18 Mayat Korban Tabrakan Pesawat AS Ditemukan di Sungai Potomac

    GELORA.CO -Upaya pencarian dan penyelamatan sedang berlangsung di Sungai Potomac setelah sebuah pesawat American Airlines yang membawa 64 orang bertabrakan dengan helikopter Black Hawk berisi tiga tentara pada Rabu malam, 29 Januari 2025.

    Seorang pejabat polisi di tempat kejadian bahwa ada tiga bidang puing di air dan sedikitnya 18 mayat telah ditemukan hingga pukul 11.30 malam waktu setempat.

    “Tidak ada korban selamat yang ditemukan sejauh ini,” ungkapnya kepada CBS News. 

    Merespons tabrakan tersebut, Badan Penerbangan Federal (FFA) kemudian mengumumkan bahwa  penerbangan di Bandara Nasional Ronald Reagan Washington dibatalkan.  

    “Sebuah pesawat jet regional Bombardier CRJ700 milik PSA Airlines bertabrakan di udara dengan sebuah helikopter Sikorsky H-60 saat mendekati Landasan Pacu 33 di Bandara Nasional Reagan Washington sekitar pukul 9 malam waktu setempat,” kata FFA. 

    Angkatan Darat AS mengonfirmasi bahwa helikopter Black Hawk berpangkalan di Fort Belvoir, Virginia. 

    Juru bicara Joint Task Force-National Capitol Region, Heather Chairez menyebut  helikopter milik Kompi B, Batalyon Penerbangan ke-12 itu sedang dalam penerbangan latihan. 

    Seorang pejabat Departemen Pertahanan menyebut kecelakaan itu terjadi di sungai, baik helikopter maupun pesawat jatuh di sungai. 

    Kamera siaran langsung di Kennedy Center di Washington, D.C., menangkap momen tabrakan tersebut. Video tersebut menunjukkan ledakan di area Sungai Potomac pada pukul 08.47 malam.

    Departemen Pemadam Kebakaran dan Layanan Medis Darurat Distrik Columbia melaporkan dalam sebuah unggahan media sosial bahwa sebuah pesawat kecil jatuh di Sungai Potomac di sekitar bandara.

    FBI mengatakan bahwa hingga saat ini, insiden tersebut tidak diperlakukan sebagai peristiwa kriminal.

  • Publik Ingin Prabowo Reshuffle Kabinet

    Publik Ingin Prabowo Reshuffle Kabinet

    GELORA.CO -Publik menghendaki Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih sebagai bagian dari upaya rasionalisasi pemerintahan. 

    Hal ini disampaikan pengamat politik Rocky Gerung melalui kanal YouTube miliknya, Kamis 30 Januari 2025. Dia menegaskan, perampingan kabinet menjadi langkah yang nyata untuk menghemat anggaran.

    “Kan tidak mungkin gaji itu dikurangi, maka yang paling mungkin adalah merampingkan kabinet,” ujar Rocky seperti dikutip RMOL.

    Ia juga menyoroti bahwa evaluasi terhadap para menteri menjadi krusial, terutama bagi mereka yang sejak awal dipilih bukan berdasarkan kapasitas, melainkan sekadar untuk memenuhi kepentingan politik tertentu.

    “Momentum perampingan ini ada karena presiden bisa langsung mengevaluasi menteri-menteri yang sejak awal hanya ditempatkan untuk memenuhi hak KIM plus,” ungkap Rocky.

    Lebih lanjut, dosen ilmu filsafat itu menyatakan bahwa publik menginginkan adanya kocok ulang kabinet. Meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan presiden.

    “Perampingan berarti reshuffle, dan reshuffle berarti ada yang harus diberhentikan. Itulah yang diinginkan oleh publik,” tandasnya.

  • Habiburokhman Usir Kuasa Hukum Korban Pembacokan dari Komisi III

    Habiburokhman Usir Kuasa Hukum Korban Pembacokan dari Komisi III

    GELORA.CO -Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengusir Windi Harisandi selaku kuasa hukum Muhamad Taufik yang menjadi korban pembacokan di Kota Tasikmalaya, saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis, 30 Januari 2025.

    Habiburokhman merasa kesal dengan sikap Windi karena tidak mengindahkan perintahnya untuk tidak melakukan interupsi.

    Semula Windi mendadak melakukan interupsi tanpa diberi kesempatan oleh Habiburokhman saat RDPU.

    Habiburokhman kemudian memberikan kesempatan berbicara Windi. Namun Windi menyampaikan unek-uneknya dengan emosional sehingga membuat Habiburokhman kurang nyaman.

    “Saya kuasa hukum korban korban jadi saya ingin meluruskan penyesatan yang terjadi,” kata Windi.

    “Tenang dulu pak saya baru nanya. Jangan ngomong penyesatan-penyesatan gitu lho. Kalau bapak punya versi bilang saja,” kata Habiburokhman.

    Kemudian, Habiburokhman mempersilahkan Windi untuk menjelaskan kronologi peristiwa nahas yang dialami kliennya itu.

    Namun yang terjadi kemudian adalah Windi seringkali melakukan interupsi hingga mengganggu RDPU.

    “Saya yang pimpin pak cukup. Saya mengerti situasinya seperti apa oke. Cukup,” kata Habiburokhman.

    “Bapak kalau enggak berkenan keluar aja pak,” sambungnya.

    Mendengar hal itu, Windi langsung meninggalkan ruang Komisi III.

    “Komisi III tidak memberikan kesempatan yang sama kepada pihak korban. Saya keluar pak, tidak usah diusir,” kata Windi.

  • Dilema Loyalitas, Etika Wakil Menteri yang Masih Menjadi Relawan Jokowi

    Dilema Loyalitas, Etika Wakil Menteri yang Masih Menjadi Relawan Jokowi

    OLEH: PAUL EMES

    DALAM dunia politik, transisi dari aktivis relawan ke pejabat publik adalah hal yang lumrah. Namun, dalam kasus Immanuel Ebenezer—yang lebih dikenal sebagai Noel—transformasi ini tampaknya datang dengan dilema etika yang mencolok.

    Sebagai Ketua Umum Jokowi Mania (Joman), peran Noel dalam membela mantan Presiden Joko Widodo sudah tidak asing bagi publik. Tetapi kini, sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan dalam pemerintahan Prabowo Subianto, pertanyaan besar muncul: apakah ia masih berperan sebagai pejabat negara, atau sekadar memperpanjang peran lama sebagai juru bicara tidak resmi Jokowi?

    Maka jangan heran banyak yang mempertanyakan, di mana prioritas Immanuel Ebenezer berada?

    Di berbagai tayangan televisi nasional, Noel tampak lebih sibuk membela Jokowi dari tuduhan korupsi global ketimbang membicarakan isu-isu ketenagakerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam sistem pemerintahan yang sehat, pejabat publik diharapkan melepaskan afiliasi politiknya untuk berfokus pada tugas kenegaraan.

    Sayangnya Noel menunjukkan bagaimana garis batas antara loyalitas pribadi dan tanggung jawab publik bisa menjadi buram—dan itu bukan kabar baik bagi demokrasi.

    Pejabat publik memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa jabatan yang mereka emban tidak digunakan sebagai alat politik pribadi. Ada alasan mengapa banyak negara maju memiliki aturan ketat tentang konflik kepentingan dalam birokrasi: untuk mencegah pejabat menggunakan posisinya demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

    Ketika seorang pejabat masih berperan sebagai “relawan” dari pemerintahan sebelumnya, kepercayaan publik terhadap netralitas dan profesionalisme birokrasi presiden Prabowo bisa terkikis.

    Tentu saja, membela Jokowi secara pribadi bukanlah tindakan ilegal. Tetapi ketika seorang Wakil Menteri lebih sering muncul sebagai pembela loyalis daripada sebagai pengambil kebijakan di bidang ketenagakerjaan yang masih acak kadut.

    Dengan posisi barunya, seharusnya ada pergeseran fokus: dari advokasi politik menuju kebijakan publik yang berdampak pada jutaan pekerja Indonesia.

    Namun, realitas berkata lain. Alih-alih membangun kebijakan tenaga kerja yang lebih baik, ia masih terlihat aktif dalam narasi politik, membela mantan Presiden Joko Widodo.

    Dari situ pertanyaan tentang integritas pun muncul. Apakah tugas utamanya adalah melayani rakyat atau melanggengkan pengaruh politik Jokowi pada Presiden Prabowo yang kini jadi sorotan?

    Dalam banyak kasus, sistem politik Indonesia masih permisif terhadap perilaku seperti ini. Tidak ada mekanisme yang cukup kuat untuk memastikan bahwa pejabat yang diangkat dari latar belakang relawan dapat sepenuhnya beralih menjadi administrator negara yang profesional.

    Akibatnya, banyak dari mereka tetap bertindak layaknya aktivis relawan, bukan pejabat negara yang harus menjaga netralitas dan profesionalisme.

    Bagi masyarakat yang membayar pajak, dan dari pajak itu digunakan untuk menggaji para pejabat ini, kegagalan untuk menjaga etika publik bukan sekadar masalah teknis—ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan publik.

    Jika pejabat seperti Noel atau Budi Ari Setiadi sebagai Menteri Koperasi (Ketum Projo) tidak mampu melepaskan afiliasi politiknya demi tugas negara, maka ia seharusnya mempertimbangkan kembali, apakah ia layak berada di dalam birokrasi pemerintahan Presiden Prabowo?

    Dalam sistem demokrasi yang sehat, loyalitas seharusnya tidak berada di atas profesionalisme. Jika para pejabat tidak dapat memahami hal ini, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kredibilitas mereka, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap institusi negara, kepada Presiden Prabowo. 

    (Penulis adalah Pemerhati Kebijakan Publik)

  • Ubedilah Badrun Kini Dicopot dari Jabatan Koordinator Program Studi UNJ

    Ubedilah Badrun Kini Dicopot dari Jabatan Koordinator Program Studi UNJ

    GELORA.CO -Dikenal sebagai akademisi yang kritis dan pernah melaporkan dugaan KKN dan TPPU keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ubedilah Badrun dicopot dari jabatan Koordinator Program Studi.

    Ubedilah yang merupakan akademisi Sosiologi Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dicopot dari jabatan Koordinator Program Studi (Kepala Departemen) Pendidikan Sosiologi UNJ oleh Rektor UNJ. Pencopotan dilakukan sebelum waktunya karena jabatan itu seharusnya diemban Ubeidilah hingga 2027.

    “Iya, saya sudah tidak lagi menjabat sejak 24 Januari 2025. Posisinya telah digantikan oleh Plt (pelaksana tugas). Masa jabatan saya menurut SK Rekor No.1995/UN39/HK.02/2023 adalah untuk periode 2023-2027. Tetapi diberhentikan pada 25 Januari 2025 . Tidak apa-apa Mas, itu otoritas Rektor, mungkin punya maksud baik, saya tidak tahu apa alasanya,” kata Ubedilah kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Kamis, 30 Januari 2025.

    Informasi yang dapat diperoleh dari media sosial UNJ, terlihat bahwa pemberhentian atau pengangkatan tersebut terjadi seiring perubahan UNJ menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang memberikan otoritas penuh Rektor dalam menentukan dan mengangkat siapapun pejabat di lingkungan UNJ dengan syarat yang telah ditentukan sebelumnya.

    Situasi tersebut berbeda dengan ketika Universitas masih berstatus Satuan Kerja (Satker) atau saat masih berstatus Badan Layanan Umum (BLU), pengangkatan Kepala Departemen atau Koordinator Program Studi dimulai dari aspirasi musyawarah dosen di tingkat program studi, diajukan ke Dekan lalu diputuskan Rektor. 

    Sejak PTNBH, tidak ada lagi musyawarah program studi untuk menentukan siapa koorprodinya.

    “Memang benar sejak menjadi PTNBH, otoritas Rektor begitu power full. Melalui Peraturan Rektor No.1/2025 Rektor UNJ memiliki otoritas penuh, Dekan bisa mengajukan tetapi Rektorlah yang memutuskan. Menurut Pasal 6 Peraturan Rektor tersebut disebutkan bahwa pengangkatan kepala departemen atau koordinator program studi bersifat penugasan oleh Rektor. Proses semacam ini sesungguhnya rawan nepotisme, rawan like and dislike dan sekaligus rawan pembungkaman,” pungkas Ubedilah.