Xcloud.id

Author: Gelora.co

  • DPR Dorong Evaluasi Polri Imbas Banyak Anggota Terseret Kasus

    DPR Dorong Evaluasi Polri Imbas Banyak Anggota Terseret Kasus

    GELORA.CO -Seiring banyaknya kasus yang melibatkan oknum anggota kepolisian belakangan ini, Komisi III DPR menilai perlunya evaluasi di tubuh korps Bhayangkara. 

    Anggota Komisi III DPR Fraksi Nasdem, Rudianto Lallo, mengatakan bahwa evaluasi itu sedianya dimulai dari proses rekrutmen, pembinaan jenjang karir hingga kerja-kerja kepolisian sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. 

    “Itu harusnya dilakukan secara transparan,” kata Rudianto kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat, 31 Januari 2025. 

    Kapoksi Fraksi Nasdem di Komisi III DPR ini menyebut bahwa Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang memiliki Presisi sedianya diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

    “Dia (polri) tanggung jawab satu kata dengan perbuatan. Transparan, terbuka. berkeadilan. Yaa ketika ada perilaku oknum yang melaksanakan tugasnya tidak berkeadilan, sudah pasti akan dicibir oleh masyarakat, netizen akan diprotes kan begitu,” jelas Rudianto.

    Namun demikian, Rudianto berpandangan bahwa apabila Polri dalam tugas-tugasnya betul-betul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dia pasti akan dicintai masyarakat. 

    “Itu kan pilihan-pilihannya,” tutur dia. 

    “Nah, dengan banyaknya kejadian kasus seperti polisi tembak polisi, polisi tembak pelajar, kemudian tahanan meninggal di rutan polisi, kita mendengar ada pemerasan AKBP Bintoro, harusnya menjadi koreksi bersama bagi pimpinan polri, apa yang salah,” imbuh Legislator Nasdem Dapil Sulawesi Selatan I ini.

    Lebih jauh, mengenai apakah regulasi yang menjadi payung hukum Polri perlu direvisi karena banyaknya oknum yang melanggar, Rudianto menilai bahwa UU Polri hingga Peraturan Kapolri (Perkap) sudah sangat baik. Hanya saja, pada tahap implementasinya perlu digalakkan. 

    “Pertanyaannya sekarang, aturannya bagus prakteknya bagaimana? Itu yang jadi pertanyaan publik. Kok banyak kejadian yang melibatkan alat negara tadi yang disebut banyak orang oknum,” demikian Rudianto. 

  • Gemar Koleksi Buku, Prabowo Ingin Berbeda dari Jokowi dan Gibran

    Gemar Koleksi Buku, Prabowo Ingin Berbeda dari Jokowi dan Gibran

    GELORA.CO -Kunjungan kerja Presiden RI Prabowo Subianto ke luar negeri selalu menarik perhatian publik. Bukan hanya karena agenda resminya, tetapi juga kebiasaan Prabowo mengoleksi buku dari setiap negara yang ia kunjungi. 

    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai bahwa ada pesan politik tersirat dalam kebiasaan Prabowo tersebut. 

    Dengan mengoleksi buku, Prabowo seolah menegaskan bahwa gaya kepemimpinannya jauh berbeda dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Secara perlahan Prabowo ingin menunjukkan dirinya berbeda dengan Jokowi dan berbeda dengan Gibran,” kata Adi seperti dikutip redaksi lewat kanal YouTube miliknya, Jumat 31 Agustus 2025.

    Adi juga menilai bahwa Prabowo ingin menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal merealisasikan visi dan janji politik, tetapi juga didukung oleh wawasan dan ilmu pengetahuan yang terus dipupuk. 

    Dengan menonjolkan kebiasaan membaca, Prabowo ingin membangun citra pemimpin yang berbasis intelektual dan memiliki kedalaman berpikir, seperti halnya Soekarno, Habibie maupun Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

    Selain itu, kebiasaan Prabowo ini juga dapat dimaknai sebagai upaya untuk menegaskan karakteristiknya yang berbeda dengan Jokowi dan Gibran. 

    “Prabowo ingin menunjukkan kepada publik di tengah kesibukan sebagai seorang pemimpin,  jangan pernah luput dari buku karena buku adalah teman setia yang selalu akan memberikan informasi-informasi yang cukup komprehensif terkait dengan dunia dan apapun untuk kebaikan bangsa dan negara,” pungkasnya.

    Namun, terlepas dari spekulasi politik, kebiasaan Prabowo dalam mengoleksi buku mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Langkah ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi rakyat Indonesia. 

  • Kekayaan Raffi Ahmad Capai Rp1,033 Triliun, Intip Puluhan Bidang Tanah dan Koleksi Kendaraannya

    Kekayaan Raffi Ahmad Capai Rp1,033 Triliun, Intip Puluhan Bidang Tanah dan Koleksi Kendaraannya

    GELORA.CO – Sebagai seorang aktor dan menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Farid Ahmad tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp1,033 triliun.

    Penelusuran RMOL di website e-LHKPN, pada Jumat siang, 31 Januari 2025, Raffi Ahmad telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 27 Desember 2024.

    Dari LHKPN itu, Raffi terlihat memiliki 45 bidang tanah dan bangunan, 23 kendaraan, serta harta lainnya.

    Harta tanah dan bangunan yang dimiliki Raffi senilai Rp737.156.974.400 (Rp737,15 miliar), terdiri dari tanah dan bangunan seluas 420/445 meter persegi di Kab/Kota Tangerang hasil sendiri seharga Rp45 miliar, tanah dan bangunan seluas 300/300 meter persegi di Kota Depok hasil sendiri seharga Rp60 miliar.

    Selanjutnya, tanah dan bangunan seluas 384/599 meter persegi di Kota Makassar hasil sendiri seharga Rp25 miliar, tanah dan bangunan seluas 2.500/2.000 meter persegi di Kota Jakarta Selatan hasil sendiri seharga Rp75 miliar, tanah dan bangunan seluas 286/1.144 meter persegi di Kota Depok hasil sendiri seharga Rp85 miliar, tanah dan bangunan seluas 384/599 meter persegi di Kota Makassar hasil sendiri seharga Rp25 miliar, tanah seluas 655 meter persegi di Kab/Kota Tabanan hasil sendiri seharga Rp3,144 miliar, tanah seluas 1.340 meter persegi di Kab/Kota Tabanan hasil sendiri seharga Rp6,432 miliar.

    Kemudian, tanah seluas 1.815 meter persegi di Kab/Kota Tabanan hasil sendiri seharga Rp8,712 miliar, tanah seluas 650 meter persegi di Kab/Kota Tabanan hasil sendiri seharga Rp3,12 miliar, tanah seluas 1.460 meter persegi di Kab/Kota Tabanan hasil sendiri seharga Rp7,008 miliar, tanah seluas 610 meter persegi di Kab/Kota Tabanan hasil sendiri seharga Rp2,928 miliar.

    Lalu, tanah seluas 715 meter persegi di Kab/Kota Tabanan hasil sendiri seharga Rp3,432 miliar, tanah seluas 550 meter persegi di Kab/Kota Tabanan hasil sendiri seharga Rp2,64 miliar, tanah seluas 1.350 meter persegi di Kab/Kota Tabanan hasil sendiri seharga Rp6,48 miliar, tanah seluas 14.111 meter persegi di Kab/Kota Bandung Barat hasil sendiri seharga Rp35.571.008.800 (Rp35,57 miliar), tanah seluas 1.400 meter persegi di Kab/Kota Bandung Barat hasil sendiri seharga Rp3.529.120.000 (Rp3,52 miliar).

    Selanjutnya, tanah seluas 6.750 meter persegi di Kab/Kota Bandung Barat hasil sendiri seharga Rp17.015.400.000 (Rp17,01 miliar), tanah seluas 1.165 meter persegi di Kab/Kota Bandung Barat hasil sendiri seharga Rp2.936.732.000 (Rp2,93 miliar), tanah seluas 1.325 meter persegi di Kab/Kota Bandung Barat hasil sendiri seharga Rp3.340.060.000 (Rp3,34 miliar), tanah seluas 210 meter persegi di Kab/Kota Bandung Barat hasil sendiri seharga Rp529.368.000.

    Kemudian, tanah seluas 1.846 meter persegi di Kab/Kota Bandung Barat hasil sendiri seharga Rp4.653.396.800 (Rp4,65 miliar), tanah seluas 2.258 meter persegi di Kab/Kota Bandung Barat hasil sendiri seharga Rp5.691.966.400 (Rp5,69 miliar), tanah seluas 2.323 meter persegi di Kab/Kota Bandung Barat hasil sendiri seharga Rp5.855.818.400 (Rp5,85 miliar), tanah seluas 1.390 meter persegi di Kab/Kota Bandung Barat hasil sendiri seharga Rp3.503.912.000 (Rp3,5 miliar).

    Lalu, tanah seluas 1.557 meter persegi di Kab/Kota Bandung Barat hasil sendiri seharga Rp3.924.885.600 (Rp3,92 miliar), tanah seluas 1.400 meter persegi di Kab/Kota Bandung Barat hasil sendiri seharga Rp3.529.120.000 (Rp3,52 miliar), tanah seluas 3.592 meter persegi di Kab/Kota Bandung Barat hasil sendiri seharga Rp9.054.713.600 (Rp9,05 miliar), tanah seluas 3.375 meter persegi di Kab/Kota Bandung Barat hasil sendiri seharga Rp8.507.700.000 (Rp8,5 miliar).

    Selanjutnya, tanah seluas 980 meter persegi di Kab/Kota Bandung Barat hasil sendiri seharga Rp2.470.384.000 (Rp2,47 miliar), tanah seluas 745 meter persegi di Kab/Kota Bandung Barat hasil sendiri seharga Rp1.877.996.000 (Rp1,87 miliar), tanah seluas 1.117 meter persegi di Kab/Kota Bandung Barat hasil sendiri Rp2.815.733.600 (Rp2,81 miliar), tanah seluas 3.500 meter persegi di Kab/Kota Bandung Barat hasil sendiri seharga Rp8.822.800.000 (Rp8,82 miliar).

    Kemudian, tanah seluas 15.550 meter persegi di Kab/Kota Bandung Barat hasil sendiri seharga Rp39.198.440.000 (Rp39,19 miliar), tanah seluas 4.200 meter persegi di Kab/Kota Bandung Barat hasil sendiri seharga Rp10.587.360.000 (Rp10,58 miliar), tanah seluas 2.545 meter persegi di Kab/Kota Bandung Barat hasil sendiri seharga Rp6.415.436.000 (Rp6,41 miliar).

    Lalu, tanah seluas 2.014 meter persegi di Kab/Kota Bandung Barat hasil sendiri seharga Rp5.076.891.200 (Rp5,07 miliar), tanah seluas 6.930 meter persegi di Kab/Kota Bandung Barat hasil sendiri seharga Rp17.469.144.000 (Rp17,46 miliar), tanah seluas 3.193 meter persegi di Kab/Kota Bandung Barat hasil sendiri seharga Rp8.048.914.400 (Rp8,048 miliar).

    Selanjutnya, tanah seluas 1.325 meter persegi di Kab/Kota Bandung Barat hasil sendiri seharga Rp3.340.060.000 (Rp3,34 miliar), tanah seluas 4.100 meter persegi di Kab/Kota Bandung Barat hasil sendiri seharga Rp10.335.280.000 (Rp10,33 miliar), tanah seluas 1.138 meter persegi di Kab/Kota Bandung Barat hasil sendiri seharga Rp2.868.670.400 (Rp2,86 miliar).

    Kemudian, tanah seluas 4.479 meter persegi di Kab/Kota Bandung Barat hasil sendiri seharga Rp11.290.663.200 (Rp11,29 miliar), tanah dan bangunan seluas 693/693 meter persegi di Kota Jakarta Selatan hasil sendiri seharga Rp85 miliar, serta tanah dan bangunan seluas 898/898 meter persegi di Kota Jakarta Selatan hasil sendiri seharga Rp55 miliar.

    Selain itu, Raffi Ahmad juga memiliki harta berupa alat transportasi dan mesin senilai Rp55.144.500.000 (Rp55,14 miliar), terdiri dari mobil Rolls Royce Phantom tahun 2022 hasil sendiri seharga Rp14 miliar, mobil Toyota Alphard tahun 2019 hasil sendiri seharga Rp1,35 miliar, mobil Morgan Plus Six tahun 2021 hasil sendiri seharga Rp3,6 miliar.

    Selanjutnya, mobil Mini Cooper Morris tahun 1979 hasil sendiri seharga Rp500 juta, mobil Ferrari F8 Spider tahun 2022 hasil sendiri seharga Rp14 miliar, mobil Lamborghini Aventlp 700 tahun 2013 hasil sendiri seharga Rp9 miliar, mobil Mini Cooper S tahun 2022 hasil sendiri seharga Rp875 juta, mobil Dodge Srt Hellcat tahun 2022 hasil sendiri seharga Rp4,5 miliar.

    Kemudian, mobil Porsche Bettle 1303 tahun 1973 hasil sendiri seharga Rp2,2 miliar, mobil BMW 318 tahun 1990 hasil sendiri seharga Rp40 juta, mobil Toyota Innova Zenix tahun 2023 hasil sendiri seharga Rp620 juta, mobil Volkswagen 1500 tahun 1967 hasil sendiri seharga Rp500 juta.

    Lalu, motor Yamaha V 110 ZHE tahun 2003 hasil sendiri seharga Rp15 juta, motor Harley Davidson FXCWC tahun 2010 hasil sendiri seharga Rp427,5 juta, motor Piaggio GTV 250 tahun 2009 hasil sendiri seharga Rp171 juta, motor Soib Naked Bike 400 tahun 2015 hasil sendiri seharga Rp81 juta, motor Ducati Superbike 848 tahun 2011 hasil sendiri seharga Rp225 juta, motor Ducati Diavel tahun 2012 hasil sendiri seharga Rp270 juta.

    Selanjutnya, motor Piaggio Vespa 946 tahun 2021 hasil sendiri seharga Rp427,5 juta, motor KTM 1290 Super Duke tahun 2016 hasil sendiri seharga Rp328,5 juta, motor Vespa Sprint S 150 tahun 2022 hasil sendiri seharga Rp54 juta, motor Triumph Bonneville T100 tahun 2011 hasil sendiri seharga Rp360 juta, dan motor BMW M 1000 RR tahun 2021 hasil sendiri seharga Rp1,6 miliar.

    Tak hanya itu, Raffi Ahmad juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp46.757.711.000 (Rp46,75 miliar), surat berharga sebesar Rp307.933.603.344 (Rp307,93 miliar), kas dan setara kas sebesar Rp17.757.005.113 (Rp17,75 miliar), harta lainnya sebesar Rp5.301.909.385 (Rp5,3 miliar).

    Meskipun begitu, Raffi Ahmad juga tercatat memiliki utang sebesar Rp136.055.312.674 (Rp136,05 miliar). Sehingga, total harta kekayaan Raffi Ahmad dikurangi utang adalah sebesar Rp1.033.996.390.568 (Rp1,033 triliun).

  • Nasib Ubedilah di UNJ Jadi Sorotan Mantan Jubir Gus Dur

    Nasib Ubedilah di UNJ Jadi Sorotan Mantan Jubir Gus Dur

    GELORA.CO -Ubedilah Badrun sebagai akademisi kritis yang pernah melaporkan dugaan KKN dan TPPU keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), baru-baru ini dicopot dari jabatan Koordinator Program Studi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

    Hal itu menjadi perhatian mantan Jurubicara Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Adhie Massardi terkait betapa besarnya pengaruh Jokowi dalam proses bernegara saat ini.                    

    “KPK SERANG balik UBED ??@KPK_RI yg masih dikendalikan bekas presiden Joko Widodo sukses intervensi UNJ utk nyopot Ubed yg laporkan anak2 Widodo. Caranya? Dng bilang se-olah2 yg dilaporkan sumir, dipetieskan agar terkesan tdak akademis, bikin malu kampus UNJ. ? WEDUS eh modus!” tulis Adhie dalam akun media X pribadinya, Jumat, 31 Januari 2025.

    Dalam postingannya itu, Adhie juga turut melampirkan beberapa link berita atau artikel terkait kiprahnya dalam melaporkan Jokowi dan pencopotan dirinya sebagai koordinator program di UNJ.

    Aktivis senior itu menilai bahwa Ubedilah merupakan akademisi yang lurus dan peduli terhadap nasib NKRI. Ia membandingkan dengan banyak akademisi saat ini yang lebih memprioritaskan proyek lewat proposal ketimbang masalah bangsa.

    “the REAL INTELECTUAL ?? ini @UbedilahB satu dr sedikit intelektual NKRI sisanya akademisi. INTELEKTUAL itu OTAK dekat HATI pikirannya dituntun nurani. AKADEMISI otak dekat perut pikiran dituntun proposal. ? Jk @KPK_RI respon laporan UBEDILAH BADRUN kelak dia layak jadi rektor!” tambahnya menegaskan.

    Kepada RMOL, Kamis, 30 Januari 2025, Ubedilah menyatakan rektor memiliki dominasi terhadap penentuan kepala departemen atau koordinator program di kampus.

    Memang benar sejak menjadi PTNBH, otoritas Rektor begitu power full. Melalui Peraturan Rektor No.1/2025 Rektor UNJ memiliki otoritas penuh, Dekan bisa mengajukan tetapi Rektorlah yang memutuskan. Menurut Pasal 6 Peraturan Rektor tersebut disebutkan bahwa pengangkatan kepala departemen atau koordinator program studi bersifat penugasan oleh Rektor. Proses semacam ini sesungguhnya rawan nepotisme, rawan like and dislike dan sekaligus rawan pembungkaman,” pungkas Ubedilah. 

  • Pemecatan Ubedillah adalah Upaya Pembungkaman KKN Jokowi

    Pemecatan Ubedillah adalah Upaya Pembungkaman KKN Jokowi

    GELORA.CO -DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai pencopotan Ubedilah Badrun dari jabatan Kepala Departemen Sosiologi UNJ adalah upaya pembungkaman. 

    Pasalnya, Ubedillah merupakan salah satu pihak yang melaporkan dugaan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya ke KPK. 

    Demikian ditegaskan Jurubicara DPP PDIP Guntur Romli dalam keterangan resminya yang diterima redaksi, Jumat, 31 Januari 2025. 

    “Upaya pembungkaman karena melaporkan dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Jokowi dan Keluarganya ke KPK,” tegas Guntur. 

    Guntur mengungkapkan bahwa pihaknya mendapatkan informasi valid terkait Ubedilah Badrun yang dicopot dari jabatannya sebagai Koordinator Program Studi/Kepala Departemen Pendidikan Sosiologi UNJ. Menurutnya, pencopotan Ubedillah ditengarai kuat berhubungan dengan sikap kritisnya selama ini.  

    “Ubedilah Badrun yang melaporkan dugaan korupsi, kolusi, nepotisme dan pencucian uang Jokowi dan keluarganya ke KPK,” ungkapnya. 

    Bahkan, kata Guntur, berdasarkan pengakuan Ubedilah Badrun sendiri, sudah 5 kali bolak-balik ke KPK melaporkan dugaan KKN Jokowi dan keluarganya tapi hingga saat ini tidak pernah ada tindak lanjut dari KPK. 

    Terakhir pada 7 Januari 2025, Ubedilah Badrun bersama Nurani ’98 kembali melaporkan Jokowi dan keluarganya ke KPK setelah nama Jokowi masuk dalam rilis Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) sebagai finalis pemimpin paling korup dan terlibat kejahatan terorganisir pada tahun 2024.

    Atas dasar itu, Guntur meyakini pencopotan Ubedilah Badrun yang dilakukan oleh Rektor UNJ sebelum berakhir masa jabatannya  merupakan bukti yang nyata pembungkaman terhadap Ubedilah Badrun.

    “Meskipun Jokowi sudah tidak menjabat presiden tapi ia terlihat masih berlagak presiden dengan terus membangun opini, menggerakkan media massa dan menggalang orang-orang ke rumahnya di Solo, untuk membentuk opini bahwa dia masih sangat berpengaruh di negeri ini,” katanya. 

    Tak hanya itu, Guntur juga menyebut bahwa ‘orang-orang’ Jokowi, atau orang-orang yang merasa berhutang budi pada Jokowi masih memegang posisi-posisi penting dalam kekuasaan. 

    Belum lagi, anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang juga ikut dilaporlan oleh Ubedilah Badrun ke KPK adalah wakil presiden. 

    Sementara Bobby Nasution, menantu Jokowi, adalah Gubernur Sumatera Utara terpilih, dan Kaesang Pangarep anak bungsu Jokowi, juga ketua umum PSI yang terus menggaungkan slogan “Jokowisme” dan memiliki kader-kader partainya di kabinet saat ini. 

    “Karena itulah, pengaruh Jokowi masih sangat kuat dalam kekuasaan saat ini, karena kenekatan Jokowi untuk terus melakukan cawe-cawe politik, maka upaya pembungkaman terhadap tokoh-tokoh yang kritis terhadap kerakusan Jokowi dan keluarganya,” pungkasnya. 

    Diberitakan RMOL sebelumnya, Ubedilah yang merupakan akademisi Sosiologi Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dicopot dari jabatan Koordinator Program Studi (Kepala Departemen) Pendidikan Sosiologi UNJ oleh Rektor UNJ. Pencopotan dilakukan sebelum waktunya karena jabatan itu seharusnya diemban Ubeidilah hingga 2027.

    “Iya, saya sudah tidak lagi menjabat sejak 24 Januari 2025. Posisinya telah digantikan oleh Plt (pelaksana tugas). Masa jabatan saya menurut SK Rekor No.1995/UN39/HK.02/2023 adalah untuk periode 2023-2027. Tetapi diberhentikan pada 25 Januari 2025 . Tidak apa-apa Mas, itu otoritas Rektor, mungkin punya maksud baik, saya tidak tahu apa alasanya,” kata Ubedilah kepada RMOL, Kamis, 30 Januari 2025. 

  • Abraham Samad, Said Didu hingga Roy Suryo Sambangi KPK Laporkan Dugaan Korupsi, Seret Nama Jokowi?

    Abraham Samad, Said Didu hingga Roy Suryo Sambangi KPK Laporkan Dugaan Korupsi, Seret Nama Jokowi?

    GELORA.CO -Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga sejumlah aktivis dari berbagai kalangan sambangi Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat, 31 Januari 2025.

    Pantauan RMOL, para pihak yang hadir ke Gedung Merah Putih KPK, yakni mantan pimpinan KPK Abraham Samad, pakar telematika Roy Suryo, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan, aktivis Said Didu, budayawan Erros Djarot, dan aktivis antikorupsi lainnya.

    Kedatangan mereka langsung disambut protokoler pimpinan KPK. Mereka dikabarkan akan bertemu langsung dengan pimpinan KPK.

    Di hadapan pimpinan KPK nantinya, mereka disebut akan melaporkan sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret nama Presiden ke-7 Joko Widodo.

    Saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Abraham Samad terlihat membawa sebuah amplop cokelat yang berisi sebuah berkas.

    Sementara itu, tim Jurubicara KPK, Budi Prasetyo membenarkan bahwa KPK menerima audiensi dari Koalisi Masyarakat Sipil.

    “Pertemuan ini sebagai bentuk pelibatan publik dalam pemberantasan korupsi. Terlebih setiap upaya pemberantasan korupsi yang KPK lakukan, baik melalui pendekatan pendidikan, pencegahan, maupun penindakan, butuh peran serta dan dukungan masyarakat,” kata Budi dalam keterangan tertulisnya, Jumat siang, 31 Januari 2025. 

  • Duduk Perkara Puluhan Anggota TNI Serang Warung Warga di Deli Serdang

    Duduk Perkara Puluhan Anggota TNI Serang Warung Warga di Deli Serdang

    GELORA.CO –  Puluhan anggota TNI dari Resimen Arhanud-2/SSM mengamuk dan menyerang warung warga di Dusun III, Desa Durin Simbelang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu (29/1/2025).

    Akibat penyerangan itu, warung warga hancur termasuk tiga sepeda motor dan satu mobil milik warga rusak.

    Penyerangan yang dilakukan oknum anggota TNI itu diduga bermotif balas dendam.

    Pasalnya sebelum penyerangan seorang anggota TNI dikeroyok warga sekitar kejadian.

    Berikut kronologi dan duduk perkaran penyerangan itu versi warga dan TNI dikutip Tribunnews.com, Jumat (31/1/2025);

    Kronologi Kejadian Versi Warga

    Menurut salah seorang warga bernama, Umar Tarigan, peristiwa penyerangan itu terjadi karena adanya kesalahpahaman antara prajurit Resimen Arhanud-2/SSM dengan warga sipil.

    Awalnya, prajurit bernama Praka Darma Saputra Lubis sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor di sekitaran lokasi.

    Dia berpapasan dengan warga sipil yang juga mengendarai motor.

    “Kita juga sudah sempat tatap muka dengan beliau (Praka Darma Saputra Lubis), kita tanyakan. Katanya akibat geber-geber sepeda motor hanya masalah itu di jalan raya,” kata Umar kepada Tribun-medan, Kamis (30/1/2025).

    Umar menjelaskan berdasarkan pengakuan Praka Darma Saputra Lubis.

    Prajurit ini sempat cekcok dengan warga sipil yang menggebernya hingga berujung pada penganiyaan terhadap personel TNI AD tersebut.

    Lalu merasa kalah setelah dihajar oleh warga sipil Praka Darma Saputra Lubis memanggil prajurit lainnya hingga menyusul datang ke lokasi.

    Setelah tiba di lokasi, prajurit yang jumlahnya ada puluhan ini langsung membabi-buta menghancurkan apa yang ada, termasuk sebuah warung, tiga unit sepeda motor dan satu unit mobil Toyota Avanza warna hitam.

    “Terjadi adu mulut dan cekcok, hingga pemukulan terhadap anggota (TNI AD), merasa tidak terima di pukul, mungkin dia manggil teman-teman dan datang membabi-buta, artinya sasaran tidak tepat,” sebutnya.

    Disampaikan, saat itu kebetulan dirinya sedang berada di sekitaran lokasi dan menyaksikan bahwa ada prajurit yang membawa senjata api.

    “Ada oknum bawa senjata mengarahkan ke kita (warga), tapi tidak mengacungkan. Kita tanya ada apa. Pada saat itu sudah damai sebenarnya, kita sepakat tidak saling lapor, sipil juga tidak melapor ke Pomdam atau denpom dan TNI juga tidak melapor ke Polsek,” ujarnya.

    Namun, ia sebagai warga mengaku kecewa dengan sikap para prajurit TNI AD tersebut yang diam-diam membuat laporan ke Polsek Pancur Batu.

    Padahal sebelumnya warga dan para prajurit ini telah sepakat untuk berdamai dan tidak saling lapor.

    “Tapi kita sayangkan, pihak TNI buat laporan. Sehingga kita mohon kepada bapak-bapak (Arhanud-2/SSM) agar mencabut laporan supaya clear,” ucapnya.

    Dia mengatakan bahwa warga dan juga korban telah melakukan mediasi bersama dengan pihak Arhanud-2/SSM di Kantor Desa Durin Simbelang dan telah menemukan kesempatan.

    “Kita tadi mewakili warga dan korban menyampaikan apresiasi terhadap Resimen Arhanud yang telah berdamai dengan pihak korban, yakni dengan cara mengganti segala kerusakan kendaraan bermotor, dan juga barang-barang di warung,” pungkasnya.

    Penjelasan TNI

    Komando Daerah Militer (Kodam) I/Bukit Barisan menjelaskan duduk perkara keributan yang terjadi antara personel Resimen Arhanud 2/SSM dan sekelompok pemuda di Desa Durin Simbelang, Kecamatan Pancur Batu, Deli Serdang, Sumatera Utara.

    Berdasarkan keterangan Kodam I Bukit Barisan, peristiwa itu dipicu oleh aksi ugal-ugalan di jalan, dan sempat menimbulkan ketegangan.

    Namun, Kodam I/Bukit Barisan dan pihak terkait berhasil meredakan situasi setelah memediasi kedua pihak.

    Kapendam I/Bukit Barisan, Kolonel Inf Doddy Yudha, mengaku pihaknya telah mengambil langkah cepat untuk mengendalikan situasi.

    “Kami telah menggelar apel luar biasa bagi seluruh personel Resimen Arhanud 2/SSM guna mencegah tindakan balasan dan memastikan insiden ini tidak berkembang lebih luas,” ujar Doddy dalam keterangannya, Kamis (30/1/2025).

    Keributan terjadi pada Rabu (29/1/2025), saat Praka DS, anggota Resimen Arhanud 2/SSM menegur tiga pemuda yang mengendarai sepeda motor berkenalpot brong.

    Namun, Praka DS justru diduga mengalami pengeroyokan. Ia pun mengalami luka dan menyelamatkan diri ke area perkebunan sawit untuk menghindari serangan lebih lanjut.

    Tak lama berselang, Praka DS menghubungi rekan-rekannya di barak untuk meminta bantuan, dan sejumlah anggota Menarhanud 2/SSM mendatangi lokasi untuk mencari pelaku pengeroyokan.

    Saat tiba di sebuah warung yang diduga menjadi tempat berkumpulnya kelompok pemuda tersebut, para anggota TNI justru menemukan barang bukti mencurigakan, seperti alat hisap sabu, sisa sabu dalam plastik, dan alat timbang elektrik.

    Hal itu semakin memicu ketegangan, yang berujung pada dugaan pengerusakan warung serta beberapa kendaraan yang terparkir di sekitar lokasi.

    Ia menyebut Kodam I/Bukit Barisan juga telah melakukan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai.

    Pihak Kodam I/Bukit Barisan juga berkoordinasi dengan kepolisian setempat untuk menangani insiden ini, termasuk penyelidikan atas dugaan pengeroyokan serta temuan narkoba di lokasi kejadian.

    Pihak Pomdam l/BB dan Kepolisian setempat menyatakan bahwa mereka akan melakukan investigasi menyeluruh untuk memastikan semua aspek kejadian ini ditangani sesuai prosedur hukum

  • BNPB Modifikasi Cuaca Jawa-Kalsel, BRIN Sudah Peringati Dampaknya

    BNPB Modifikasi Cuaca Jawa-Kalsel, BRIN Sudah Peringati Dampaknya

    GELORA.CO -Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan.

    Menurut informasi dari BMKG, modifikasi cuaca dilakukan dengan cara penyemaian awan atau cloud seeding, yang melibatkan penggunaan NaCl untuk memicu hujan pada awan yang berpotensi turun hujan. Hal ini bertujuan agar hujan turun lebih cepat sebelum mencapai daratan atau daerah yang rawan bencana.

    Operasi penyemaian 2.000 kg atau 2 ton garam (NaCl) ke awan ini melibatkan kerjasama antara BPBD dan TNI Angkatan Udara, dengan menggunakan teknologi untuk mengurangi risiko bencana.

    Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyatakan bahwa keputusan untuk memodifikasi cuaca diambil sebagai upaya menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi di beberapa wilayah di Indonesia.

    “Upaya ini bertujuan mengurangi dampak bencana seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem yang dapat merugikan masyarakat di Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan,” ujarnya pada Kamis 30 januari 2025. 

    “Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) ini menunjukkan betapa pentingnya teknologi dalam memitigasi dampak bencana yang disebabkan oleh cuaca ekstrem. Dengan perencanaan matang dan pemanfaatan teknologi modern, OMC di Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan diharapkan dapat mengurangi risiko bencana seperti hujan lebat, banjir, dan longsor,” tambah Abdul Muhari.

    BNPB juga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi.

    “Masyarakat yang berada di daerah rawan bencana diimbau untuk terus mengikuti informasi dari sumber yang dapat dipercaya. Selain itu, sangat penting untuk menjaga kewaspadaan, mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan bencana banjir, longsor, dan cuaca buruk dengan mengikuti protokol darurat yang telah disosialisasikan,” tegas Abdul Muhari.

    Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengingatkan bahwa modifikasi cuaca akan memiliki dampak negatif.

    Klimatologi BRIN, Erma Yulihastin, mengatakan,  terdapat beberapa dampak negatif yang perlu diperhatikan saat OMC dilakukan.

    Pertama, pergeseran Awan dan intensifikasi hujan di wilayah lain. Menurutnya, OMC di Jakarta dapat menyebabkan pergeseran awan yang memicu hujan deras di wilayah lain, seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hal ini terjadi karena awan yang seharusnya membawa hujan ke Jakarta justru dialihkan, sehingga wilayah lain menerima dampak hujan yang lebih intens.

    “Kalau modifikasi dilakukan dengan tujuan mengurangi intensitas hujan di Jakarta padahal kini sedang banyak MCC meluas di laut utara Jakarta, itu bakal menuju kemana? Jateng-Jatim yang bakal paling parah kena dampak awan MCC yang masuk dari laut utara dan selatan Jawa. Awan tak punya KTP!” kata Erma dalam cuitannya di X beberapa waktu lalu. 

    Kedua, penurunan kualitas udara. Operasi modifikasi cuaca dapat memengaruhi kualitas udara di daerah target. Misalnya, di Jakarta, setelah OMC dilakukan, kualitas udara cenderung memburuk. Hal ini disebabkan oleh perubahan dinamika atmosfer yang memengaruhi konsentrasi polutan di udara. 

    Selanjutnya, efek lingkungan yang belum diketahui secara pasti.

    Meskipun OMC bertujuan untuk mengendalikan cuaca, dampak jangka panjang terhadap lingkungan belum sepenuhnya dipahami. Perubahan pola hujan dan distribusi air dapat memengaruhi ekosistem lokal, pertanian, dan sumber daya air secara tidak terduga.

    Oleh karena itu, peneliti BRIN menyarankan agar OMC dilakukan dengan pertimbangan matang, terutama saat kondisi cuaca ekstrem, untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul. 

  • Sindir Kepala Desa Kohod Punya Rubicon, DPR RI Duga Ada Kongkalikong Terkait Sertifikat Pagar Laut

    Sindir Kepala Desa Kohod Punya Rubicon, DPR RI Duga Ada Kongkalikong Terkait Sertifikat Pagar Laut

    GELORA.CO  – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Yusuf, menyinggung soal kekayaan Kepala Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, bernama Arsin.

    Hal ini disampaikan Dede saat rapat bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, Kamis (30/1/2025), terkait sertifikat di kawasan pagar laut Tangerang.

    Awalnya, Dede menyinggung adanya benang merah dalam penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di kawasan tersebut.

    Ia menduga kuat ada usulan dari aparat desa setempat, terutama Desa Kohod, untuk penerbitan sertifikat.

    Apalagi, kata Dede, Desa Kohod memiliki SHGB dan SHM paling banyak, hingga 263 bidang.

    “Kalau saya perhatikan benang merah ini (kasus SHGB dan SHM), berasal dari usulan desa. Saat ini, Kepala Desa itu sudah dipanggil Kejaksaan, kalau saya tidak salah ya, terutama yang (Desa) Kohod.”

    “Agak unik ini, karena Desa Kohod ini hampir mayoritas 263 bidang, 390 hektar ada di situ. Pertanyaan saya yang terbesar adalah kenapa Desa Kohod? Kenapa harus di situ yang paling banyak?” kata Dede, Kamis, dikutip dari YouTube KompasTV.

    Lantas, Dede menyinggung soal Kepala Desa Kohod yang kabarnya memiliki Rubicon.

    Ia pun mengaku heran. Sebab, Dede dan rekan-rekannya yang merupakan anggota DPR, belum tentu bisa membeli mobil senilai miliaran tersebut.

    “Bahkan, saya dengar katanya Kepala Desanya naik Rubicon, kami (DPR) aja belum tentu kebeli di sini,” sindir Dede.

    Atas hal itu, Dede menduga ada kongkalikong antara pengembang proyek diduga Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan aparat desa di wilayah-wilayah tertentu terkait penerbitan sertifikat dan pembangunan pagar laut.

    “Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan,” pungkas dia.

    Kejagung Kirimi Surat

    Terpisah, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengirim surat untuk Kepala Desa Kohod, Arsin.

    Surat itu berupa surat permintaan kelengkapan dokumen terkait penyelidikan pembangunan pagar laut di Tangerang.

    Dalam surat itu, disebutkan Kejagung tengah menyelidiki dugaan korupsi dalam penerbitan SHGB dan SHM di wilayah perairan Tangerang dalam kurun waktu 2023-2024.

    Terkait hal itu, dalam surat yang sama, Kejagung meminta agar Arsin melengkapi dokumen berupa buku Letter C terkait kepemilikan tanah di lokasi pemasangan pagar laut.

    “Secara proaktif sesuai kewenangan, kami melakukan pengumpulan data dan keterangan. Karena ini sifatnya penyelidikan, belum pro justicia. Jadi perlu kehati-hatian kami juga dalam menjalankan tugas ini,” jelas Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, Kamis.

    Sementara itu, setelah sosoknya menjadi sorotan, keberadaan Arsin kini tak diketahui.

    Bahkan, Kantor Desa Kohod dalam keadaan tertutup, saat awak media mendatanginya.

    Dilansir Kompas.com, sejumlah warga mengaku Arsin jarang muncul sejak kasus pagar laut mencuat.

    Sejak awal, kemunculan Arsin telah menjadi sorotan dalam kasus SHGB dan SHM pagar laut.

    Ia sempat mengklaim kawasan perairan Tangerang yang saat ini dipasangi pagar laut, dulunya adalah empang.

    Tetapi, menurut citra Google Satelit, tidak ada empang ataupun tanah di kawasan tersebut selama kurun waktu 1995-2025.

    Buntut kasus SHGB dan SHM, seorang warga Desa Kohod, Khaerudin, mengaku ada pencatuan nama-nama warga setempat untuk penerbitan sertifikat tersebut.

    Ia pun mendesak pihak berwenang agar mengusut karena diduga kuat melibatkan oknum aparat dan perangkat Desa kohod.

    “Kami tidak pernah merasa mengajukan sertifikat. Sertifikat-sertifikatnya atas nama warga yang memang nggak tahu dibuat sertifikat. Nah di sini, tolong diusut tuntas,” ujar Khaerudin saat dihubungi, Selasa (28/1/2025).

    “Ada keterlibatan dari Kepala Desa ya. Itu harus diusut, harus diusut tuntas. Wallahu a’lam kalau aparat desa. Soalnya di aparat desa juga ada data-datanya,” tegasnya

  • Tabrakan Pesawat American Airlines dan Helikopter Black Hawk, Penumpang Tak Ada yang Selamat

    Tabrakan Pesawat American Airlines dan Helikopter Black Hawk, Penumpang Tak Ada yang Selamat

    GELORA.CO  – Sebuah tabrakan udara yang melibatkan pesawat jet milik maskapai American Airlines dengan helikopter milik Angkatan Darat Amerika Serikat (AS) terjadi di Washington, DC, Rabu (29/1/2025).

    Akibatnya, sebanyak 67 orang dilaporkan tewas, yang artinya semua penumpang dari kedua pesawat dinyatakan meninggal dunia.

    Kecelakaan pesawat antara American Airlines dengan helikopter militer ini menjadikannya bencana penerbangan paling mematikan di AS selama hampir seperempat abad.

    Dikutip dari AP News, setidaknya 28 jenazah berhasil dievakuasi dari Sungai Potomac, lokasi jatuhnya kedua pesawat tersebut.

    Tragedi ini terjadi ketika pesawat jet American Airlines akan mendarat di Bandara Nasional Ronald Reagan, tepat di seberang Sungai Potomac.

    Saat akan mendarat, tiba-tiba muncul helikopter Black Hawk milik Angkatan Darat AS yang terbang ke jalur jet regional American Airlines.

    Tabrakan pun tak terelakkan dan kedua pesawat itu jatuh di Sungai Potomac.

    Seorang pengendali lalu lintas udara bertanggung jawab untuk mengoordinasikan lalu lintas helikopter dan kedatangan serta keberangkatan pesawat saat tabrakan terjadi.

    Tugas-tugas tersebut sering kali dibagi oleh dua orang, tetapi bandara biasanya menggabungkan peran-peran terpisah tersebut pada pukul 21.30 malam, saat lalu lintas mulai melambat.

    Pengawas di menara memerintahkan agar mereka digabungkan lebih awal.

    “Konfigurasi posisi tidak normal untuk waktu dan volume lalu lintas,” tulis sebuah laporan dari Badan Penerbangan Federal.

    Namun, seseorang yang mengetahui masalah tersebut mengatakan, staf menara pada Rabu malam berada pada tingkat normal.

    Posisi tersebut secara rutin digabungkan saat pengontrol perlu meninggalkan konsol untuk istirahat, selama pergantian shift, atau saat lalu lintas udara sedang lambat, kata orang tersebut, yang berbicara dengan syarat anonim untuk membahas prosedur internal.

    Presiden AS, Donald Trump mengatakan pada konferensi pers Gedung Putih, tidak ada seorang pun yang selamat.

    “Kami sekarang berada pada titik di mana kami beralih dari operasi penyelamatan ke operasi pemulihan,” kata Kepala Pemadam Kebakaran Washington, John Donnelly.

    Investigasi kecelakaan pesawat dapat memakan waktu berbulan-bulan, dan penyelidik federal mengatakan kepada wartawan, mereka tidak akan berspekulasi tentang apa yang menyebabkan tabrakan tersebut.

    Pesawat itu ditemukan terbalik dalam tiga bagian di air setinggi pinggang, dan petugas tanggap darurat sedang mencari di area Potomac sejauh selatan Jembatan Woodrow Wilson, sekitar 4,8 kilometer selatan bandara.

    Bangkai helikopter juga ditemukan. Gambar dari sungai menunjukkan perahu-perahu di sekitar sayap yang sebagian terendam dan reruntuhan badan pesawat yang hancur.

    Para pejabat mengatakan kondisi penerbangan aman saat jet tiba dari Wichita, Kansas.

    Masih jadi Misteri

    Pihak berwenang AS mengatakan masih menjadi misteri mengapa kecelakaan pesawat antara jet American Airlines dengan helikopter Black Hawk itu terjadi.

    Presiden Donald Trump, tanpa memberikan bukti, mengatakan, upaya keberagaman federal bisa jadi merupakan faktor, yang menegaskan kembali tema yang telah menjadi fokus kepresidenannya.

    Kelompok hak asasi manusia dan Partai Demokrat menuduhnya mempolitisasi bencana tersebut.

    Kini, investigasi atas kecelakaan tersebut baru saja dimulai.

    Jet Bombardier milik American Airlines yang membawa 60 penumpang dan empat awak bertabrakan dengan helikopter Black Hawk milik Angkatan Darat dan jatuh ke Sungai Potomac saat bersiap mendarat di Bandara Nasional Ronald Reagan Washington pada Rabu malam.

    Nama-nama seluruh korban belum dirilis, tetapi mereka termasuk sejumlah atlet seluncur indah dan orang-orang dari Kansas, tempat penerbangan itu berasal.

    Menteri Perhubungan AS, Sean Duffy, mengatakan kedua pesawat itu menerbangkan pola penerbangan standar dan tidak ada gangguan dalam komunikasi.

    “Semuanya berjalan seperti biasa hingga terjadi kecelakaan,” kata Gubernur Virginia, Glenn Youngkin kepada Reuters.

    Bandara tersebut terletak di seberang sungai dari Washington, di Virginia.

    Para investigator Badan Keselamatan Transportasi Nasional mengatakan mereka akan mendapatkan laporan awal dalam waktu 30 hari.

    Mereka mengatakan mereka belum menemukan “kotak hitam” di pesawat yang merekam data penerbangan.

    “Ini merupakan acara yang melibatkan semua pihak,” kata Kepala Badan Keselamatan Transportasi Nasional, Jennifer Homendy dalam konferensi pers.

    Badan tersebut telah mulai mengumpulkan puing-puing, termasuk bagian-bagian helikopter, dan menyimpannya di hanggar di Reagan National.

    Di Gedung Putih, Trump mengkritik pilot helikopter dan menyatakan pengontrol lalu lintas udara yang harus disalahkan.

    “Kami tidak tahu apa yang menyebabkan kecelakaan ini, tetapi kami memiliki beberapa pendapat dan ide yang sangat kuat,” ucap Trump.

    Komunikasi radio menunjukkan bahwa pengontrol lalu lintas udara memperingatkan helikopter tentang jet yang mendekat dan memerintahkannya untuk mengubah arah.

    Satu pengendali, bukan dua, menangani lalu lintas pesawat dan helikopter lokal pada Rabu malam di Bandara Nasional Reagan, situasi yang dianggap “tidak normal”.

    Akan tetapi, dianggap memiliki staf yang memadai untuk volume lalu lintas yang lebih rendah, menurut seseorang yang diberi pengarahan tentang masalah tersebut.

    Keputusan untuk menggabungkan tugas di malam hari bukanlah hal yang tidak biasa, kata sumber tersebut.

    The New York Times pertama kali melaporkan penunjukan “tidak normal” tersebut.

    Kekurangan pengawas lalu lintas udara di Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir telah memicu masalah keselamatan.

    Di beberapa fasilitas, pengawas bekerja lembur wajib dan bekerja enam hari seminggu untuk mengatasi kekurangan.

    Administrasi Penerbangan Federal memiliki sekitar 3.000 pengawas lebih sedikit dari yang dibutuhkan