Xcloud.id

Author: Gelora.co

  • Minta Ahok Tak Marah-Marah, Pramono Janji Perbaiki Kalijodo Tak Pakai APBD

    Minta Ahok Tak Marah-Marah, Pramono Janji Perbaiki Kalijodo Tak Pakai APBD

    GELORA.CO  – Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030, Pramono Anung berjanji akan memperbaiki RPTRA Kalijodo. Seperti diketahui, Kalijodo merupakan peninggalan Gubernur Jakarta periode 2014-2017, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

    Untuk itu, ia meminta Ahok tak perlu marah-marah lagi, seperti yang menjadi ciri khasnya saat memimpin Jakarta.

    “(Saat kepemimpinan) Pak Ahok, ada yang namanya Kalijodo. Dulu haram jaddah, menjadi tempat yang kemudian sangat menarik. Maka Pak Ari (Harry Basuki Tjahaja Purnama) sampaikan ke Pak Ahok, nggak usah marah-marah, yang tenang main golf-nya sungguh-sungguh saja. 

    Kan belum sekarang hobinya main golf,” ucap Pramono di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Jumat (31/1/2025).

    Pramono mengatakan bahwa revitalisasi RPTRA Kalijodo tidak akan menggunakan APBD Jakarta, melainkan bekerja sama dengan swasta untuk menggunakan dana CSR.

    “Nanti Kalijodo akan kami perbaiki. Kalijodo akan kita perbaiki dan saya cara memperbaikinya juga tidak menggunakan dana APBD. Tetapi, CSR bekerja sama dengan banyak perusahaan yang mereka mau,” ucapnya

  • Soroti PHK di Media Massa, Wamenaker Minta Perusahaan Bayar Pesangon Penuh

    Soroti PHK di Media Massa, Wamenaker Minta Perusahaan Bayar Pesangon Penuh

    GELORA.CO -Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menimpa industri media khususnya para jurnalis, disorot Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer.

    Wamen yang akrab disapa Noel itu menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pekerja di sektor manufaktur. Ia memastikan pemerintah sangat memperhatikan nasib jurnalis.

    Oleh karena itu, Noel meminta semua perusahaan yang melakukan PHK terhadap jurnalis harus membayar pesangon secara penuh. 

    “PHK bukan hanya terjadi di sektor padat karya seperti tekstil, tetapi juga dialami oleh teman-teman pekerja jurnalistik. Kami sedang fokus terhadap mereka,” kata Noel dalam keterangan resminya yang diterima redaksi, Jumat malam, 31 Januari 2025.

    Di samping itu, Noel juga menyoroti pentingnya perlindungan kesejahteraan bagi pekerja media. Sebab menurutnya, sering kali terabaikan meskipun mereka memiliki perlindungan hukum.

    “Pekerja jurnalistik ini secara politik dan hukum memang terlindungi, tapi kesejahteraannya sering terabaikan. Saya peduli terhadap hal itu,” kata aktivis 98 ini.

    Lebih lanjut, Noel meminta perusahaan media yang melakukan PHK agar memenuhi kewajiban pembayaran pesangon sesuai aturan dan menolak praktik pembayaran secara bertahap.

    “Tapi jangan dicicil dong pesangonnya. Itu kan nggak bagus,” tegasnya.

    Ia juga mengaku telah menerima informasi mengenai sejumlah media yang melakukan PHK, namun hingga kini belum ada laporan resmi yang masuk ke Kemnaker terkait pembayaran pesangon yang bermasalah.

    Sebelumnya, Noel juga mengimbau perusahaan di sektor manufaktur untuk tidak melakukan PHK secara masif, guna menjaga stabilitas sosial dan menekan angka pengangguran di Indonesia.

  • PM Malaysia Pastikan Penyelidikan Transparan dan Menyeluruh atas Insiden Penembakan WNI

    PM Malaysia Pastikan Penyelidikan Transparan dan Menyeluruh atas Insiden Penembakan WNI

    GELORA.CO -Penyelidikan menyeluruh dan transparan atas kasus penembakan lima WNI oleh aparat keamanan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) akan dilakukan secara transparan dan menyeluruh. 

    Komitmen itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim dalam sebuah pernyataan pada Jumat, 31 Januari 2025. 

    PM Anwar menyambut baik keinginan Presiden RI Prabowo Subianto yang ingin agar kasus penembakan itu diusut hingga tuntas. 

    Mengingat hubungan erat antara Indonesia dan Malaysia, Anwar berjanji pihaknya akan melakukan penyelidikan yang transparan dan menyeluruh terkait insiden perbatasan yang menyebabkan satu WNI tewas dan empat lainnya luka-luka.

    “Indonesia adalah negara sahabat.  Jadi saya ingin menjamin bahwa penyelidikan kami akan cukup menyeluruh, cukup transparan dan tidak melindungi siapa pun,” tegasnya.

    Sebagai bentuk transparansi, Anwar menyatakan bahwa laporan awal penyelidikan sudah disampaikan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemerintah Indonesia dapat mengikuti perkembangan kasus ini secara langsung.  

    “Pagi ini saya sudah meminta agar berita acara pemeriksaan sementara dikirimkan ke KBRI. Ini hanya terjadi karena negara ini adalah teman baik. Dan penyelidikan ini, jika sudah lengkap, akan diperiksa juga oleh teman-teman kita di Indonesia,” lanjutnya.  

    Sebagai langkah konkret, Anwar mengungkapkan bahwa ia telah berdiskusi dengan Menteri Dalam Negeri serta Kepolisian Malaysia untuk meninjau kembali prosedur operasi agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.  

    “Saya pribadi sudah berdiskusi dengan Irjen Pol dan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri agar hal ini bisa dikaji agar hubungan kita dengan Indonesia tetap baik,” papar Anwar.

    Dalam pidatonya, PM Anwar juga menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antara Malaysia dan Indonesia.

    Ia mengingatkan bahwa meskipun ada insiden yang memicu emosi, kedua negara harus tetap mengikuti jalur hukum yang berlaku.  

    “Kita tidak ingin hal-hal tersebut mengganggu hubungan baik. Tapi negara ini harus mengikuti hukum. Terlalu banyak orang yang datang tanpa izin, terlalu banyak yang datang melalui penyelundupan manusia, narkoba, barang ilegal, dan kita harus tegas mencegah hal-hal tersebut,” tegasnya

  • Anwar Ibrahim Respons Aksi Pelemparan Telur di Depan Kedubes Malaysia Jakarta

    Anwar Ibrahim Respons Aksi Pelemparan Telur di Depan Kedubes Malaysia Jakarta

    GELORA.CO -Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, merespons aksi pelemparan telur yang terjadi di depan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. 

    Insiden ini diduga sebagai bentuk protes atas kasus penembakan terhadap warga negara Indonesia (WNI) oleh aparat keamanan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) dalam operasi penindakan penyelundupan manusia di perbatasan kedua negara.  

    Dalam pidatonya hari Jumat, 31 Januari 2025, PM Anwar menegaskan bahwa pemerintah Malaysia akan melakukan penyelidikan menyeluruh dan transparan terhadap insiden penembakan yang mengakibatkan seorang WNI tewas dan empat lainnya terluka. 

    “Saya ingin menjamin bahwa penyelidikan kami akan cukup menyeluruh, cukup transparan, dan tidak melindungi siapa pun,” ujarnya. 

    Ia juga menyebut bahwa berita acara pemeriksaan sementara telah dikirimkan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) sebagai bentuk keterbukaan Malaysia terhadap Indonesia.  

    Anwar menyoroti bahwa kejadian ini tidak boleh mengganggu hubungan baik antara kedua negara. Ia mengingatkan bahwa Malaysia tetap berkomitmen untuk menegakkan hukum dalam menanggulangi penyelundupan manusia, narkotika, dan barang ilegal di wilayah perbatasan.

    “Negara ini harus mengikuti hukum. Terlalu banyak orang yang datang tanpa izin, melalui penyelundupan manusia, narkoba, barang ilegal, dan kita harus tegas mencegah hal-hal tersebut,” tegasnya.  

    Terkait aksi pelemparan telur di Kedubes Malaysia di Jakarta, Anwar menyatakan bahwa ia memahami adanya kemarahan dari sebagian pihak di Indonesia.

    Namun, ia berharap agar masyarakat kedua negara tidak terpancing emosi dan tetap mengikuti jalur hukum dalam menyikapi persoalan ini. 

    “Saya tahu ini hanya kelompok kecil. Tapi saya berharap di Malaysia tidak ada reaksi serupa. Mari kita ikuti hukum dan memahami bahwa terkadang kemarahan didasari oleh laporan yang tidak bertanggung jawab,” kata dia.

    Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menunggu hasil penyelidikan sebelum membuat kesimpulan atau mengambil tindakan lebih lanjut. 

    “Saya ingin memberi jaminan bahwa harus ada penyelidikan yang transparan dan kedua belah pihak harus mengetahui hasilnya,” tutup Anwar.  

    Sejumlah perwakilan massa yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh melempari Kedutaan Besar (Kedubes) Malaysia dengan telur ayam, pada Kamis, 30 Januari 2025.

    Aksi pelemparan telur itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kasus penembakan 5 orang WNI oleh kepolisian Malaysia, beberapa waktu lalu.

    Para buruh menuntut pertanggungjawaban Pemerintah Malaysia atas kasus itu dan meminta agar aparat yang menjadi pelaku penembakan tersebut diadili.

    Sejumlah massa melempar telur ayam yang diarahkan ke lambang Kedubes Malaysia di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta.

    Perwakilan massa mengatakan, aksi lempar telur ayam ini sebagai bentuk perjuangan kaum buruh yang diperlakukan tidak adil.

    “Atas nama perjuangan buruh Indonesia, satu, dua, tiga,” ungkap seorang buruh mengkomandoi aksi lempar telur

    Insiden penembakan di perbatasan dan aksi protes di Jakarta menjadi ujian bagi hubungan diplomatik kedua negara. 

    Pemerintah Malaysia dan Indonesia kini tengah berkoordinasi untuk memastikan bahwa insiden ini tidak merusak kerja sama yang telah terjalin lama.

  • Demo di Kantor BPN Bekasi Ricuh, Massa Tuntut Pencabutan Sertifikat dan HGB Laut

    Demo di Kantor BPN Bekasi Ricuh, Massa Tuntut Pencabutan Sertifikat dan HGB Laut

    GELORA.CO – – Demonstrasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berlangsung ricuh pada Jumat (31/1/2025) siang. Massa yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sniper Indonesia terlibat saling dorong dengan polisi.

    Massa mencoba menerobos barikade di depan kantor BPN di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Mereka menuntut BPN mencabut sertifikat dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah diterbitkan.

    Kericuhan mereda setelah polisi memfasilitasi pertemuan antara kedua belah pihak. Massa aksi mempertanyakan penerbitan sertifikat dan HGB di laut Tarumajaya dan menuntut agar sertifikat tersebut dicabut untuk dua perusahaan yang beroperasi di sana.

    BPN Kabupaten Bekasi mengakui telah menerbitkan sertifikat di Desa Segara Jaya pada 2021 untuk 64 warga melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Namun, pada Juli 2022, terjadi perubahan tanpa prosedur untuk 11 warga di perairan laut dengan luas 72 hektare. 

    Atas temuan tersebut, pada 20 Desember 2024, BPN Kabupaten Bekasi melaporkan hal ini ke Inspektorat Bidang Investasi. 

    BPN juga mengakui adanya penerbitan surat Hak Guna Bangunan untuk PT Mega Agung Nusantara di perairan Tarumajaya pada 2013 hingga 2018. Saat ini, lokasi tersebut telah dipagari bambu.

    Massa pengunjuk rasa menduga adanya mafia tanah di balik terbitnya sertifikat tersebut dan meminta agar BPN mencabut sertifikat laut yang telah diterbitkan. Mereka mengancam akan kembali dengan jumlah massa yang lebih banyak jika tuntutan mereka tidak dipenuhi

  • UNJ Tak Boleh Hajar Akademisi yang Kritis pada Kekuasaan!

    UNJ Tak Boleh Hajar Akademisi yang Kritis pada Kekuasaan!

    GELORA.CO -DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengkritik pencopotan Ubedilah Badrun dari jabatan Kepala Departemen Sosiologi Universitas Negeri Jakarta (UNJ). 

    Terlebih, pencopotan itu ditengarai karena Ubedillah bersikap kritis terhadap penguasa. 

    “Lembaga Pendidikan seperti UNJ yang harusnya tetap menjaga sikap kemerdekaan akademisinya tampaknya menjadi alat kekuasaan bak palu godam yang menjatuhkan sanksi dan menghajar akademisinya yang kritis pada kekuasaan,” sesal Jurubicara DPP PDIP Mohamad Guntur Romli kepada wartawan, Jumat, 31 Januari 2025. 

    Ubedilah diketahui merupakan salah satu pihak yang melaporkan dugaan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    Atas dasar itu, Guntur menilai, apabila pencopotan Ubedilah karena melaporkan dugaan KKN Jokowi dan keluarganya ke KPK maka Rektor UNJ telah bertindak sewenang-wenang. 

    “Sikap Rektor UNJ yang secara sewenang-wenang mencopot Ubedilah Badrun menjadi preseden buruk akan masa depan kampus yang independen dan kritis,” tegasnya. 

    Terlebih, kata Guntur, dalam draft revisi UU Minerba yang baru disahkan sabagai usul insiatif DPR terkait pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia perguruan tinggi, dibolehkan mengelola tambang. 

    “Nantinya kampus akan diberi jatah pengelolaan tambang akan semakin mematikan daya kritis dan independensi dari lembaga pendidikan tinggi di negeri ini,” pungkasnya.

    Diberitakan Kantor Berita Politik RMOL sebelumnya, Ubedilah yang merupakan akademisi Sosiologi Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dicopot dari jabatan Koordinator Program Studi (Kepala Departemen) Pendidikan Sosiologi UNJ oleh Rektor UNJ. Pencopotan dilakukan sebelum waktunya karena jabatan itu seharusnya diemban Ubeidilah hingga 2027.

    “Iya, saya sudah tidak lagi menjabat sejak 24 Januari 2025. Posisinya telah digantikan oleh Plt (pelaksana tugas). Masa jabatan saya menurut SK Rekor No.1995/UN39/HK.02/2023 adalah untuk periode 2023-2027. Tetapi diberhentikan pada 25 Januari 2025 . Tidak apa-apa Mas, itu otoritas Rektor, mungkin punya maksud baik, saya tidak tahu apa alasanya,” kata Ubedilah kepada redaksi, Kamis, 30 Januari 2025.

  • Guru Ngaji yang Cabuli 20 Muridnya di Tangerang Pernah Menikah Selama 2 Bulan, Cerai karena Hal Ini

    Guru Ngaji yang Cabuli 20 Muridnya di Tangerang Pernah Menikah Selama 2 Bulan, Cerai karena Hal Ini

    GELORA.CO – W alias I (40), guru ngaji di Sudimara, Ciledug, Kota Tangerang, Banten memberikan sejumlah iming-iming agar bisa mencabuli muridnya yang berjenis kelamin laki-laki.

    Iming-iming tersebut antara lain uang, ponsel dan hotspot gratis.

    Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra mengatakan, imbalan uang itu diberikan setiap kali tersangka selesai mencabuli korban.

    Berdasarkan pengakuan para korban, nominal uang yang diberikan berkisar antara Rp20-50 ribu.

    “Tersangka memberikan imbalan uang sebesar Rp 20 ribu sampai dengan Rp 50 ribu kepada anak-anak tersebut,” kata Wira di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (31/1/2025).

    Wira menuturkan, murid-murid yang dicabuli oleh W dipaksa menyentuh dan memainkan kemaluan tersangka.

    “Seluruh kejadian (pencabulan) tersebut dilakukan di rumah milik tersangka,” tutur Dirreskrimum.

    Ini Identitas 6 Korban Kebakaran Glodok Plaza Teridentifikasi, Sebagian Pramugari

    Adapun tersangka menyediakan delapan unit handphone (HP) dengan tujuan mengiming-imingi para korban agar bisa bermain HP secara gratis.

    “Tersangka menyediakan kurang lebih delapan unit HP dengan maksud agar anak-anak bisa bermain Handphone secara gratis,” kata Wira.

    Selain itu, guru ngaji tersebut juga menyediakan hotspot gratis untuk murid-muridnya yang menjadi korban pencabulan.

    “Tersangka juga menyediakan hotspot secara gratis, selalu menyediakan makanan, dan memberikan rokok kepada anak-anak guna memperlancar perbuatan pencabulan terhadap anak-anak,” ungkap Wira.

    Hampir semua korban adalah anak-anak

    Korban pencabulan W mencapai 20 murid laki-laki. 19 orang di antaranya adalah anak-anak.

    Seluruh aksi pencabulan itu dilakukan di rumah tersangka di Jalan Kampung Dukuh, Kelurahan Sudimara Selatan, Ciledug, Kota Tangerang.

    “Tersangka melakukan pencabulan terhadap korban anak-anak sejak tahun 2017 sampai dengan 2024,” ujar Wira.

    Tersangka sempat buron selama sekitar satu bulan sebelum akhirnya ditangkap Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada Rabu (29/1/2025).

    “Tim berhasil mengamankan pelaku di Kp Rancapanjang, Desa Sehat, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Banten,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi, Kamis (30/1/2025).

    Ade Ary menjelaskan, polisi berhasil meringkus guru ngaji itu setelah melakukan pengamatan CCTV dan analisis IT.

    Dari situ, polisi mendapatkan petunjuk tentang keberadaan tersangka yang ternyata bersembunyi di wilayah Serang.

    “Selanjutnya pelaku beserta barang bukti dibawa ke Subdit Jatanras Polda Metro Jaya guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut,” ujar Kabid Humas.

    Dalam kasus ini, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti termasuk uang tunai sebesar lebih dari Rp 21 juta.

    Selain itu, polisi menyita tiga unit handphone (HP) dan beberapa kartu ATM milik W, serta baju koko, sarung, dan peci tersangka.

    Tidak pernah sentuh istri

    Wahyudin (40) mempunyai orientasi seks terhadap anak di bawah umur. Oleh karena itu, Wahyudin mencabuli murid.

    “Tersangka termasuk pedofil,” ujar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Jumat (31/1/2025).

    Kendati demikian, polisi tetap akan memeriksa Wahyudin dengan menggandeng psikologis forensik guna penyelidikan lebih lanjut. Secara terpisah, Kanit V Subdit Jatanras Polda Metro Jaya AKP Ghala Rimba Doa Sirrang mengungkapkan, Wahyudin pernah mempunyai seorang istri pada 2010.

    Hanya saja, mereka berpisah setelah dua bulan berumah tangga.

    “Sudah cerai. Cuma nikah kurang lebih dua bulan, terus cerai. Skitar 2010-an kalau hasil riksa tersangka,” ungkap Ghala saat dihubungi, Jumat.

    Selama berumah tangga itu, Wahyudin tidak pernah berhubungan intim selayaknya pasangan suami istri.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, korban pencabulan oleh Wahyudin berjumlah 20 orang.

    Dalam kasus ini, Wahyudin dijerat Pasal 76E Jo Pasal 82 Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang. Dia terancam pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar

  • Gempa Magnitudo 6,2 Guncang Aceh

    Gempa Magnitudo 6,2 Guncang Aceh

    GELORA.CO  – Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 6,2 terjadi di wilayah Aceh Selatan.

    Gempa bumi terjadi pada Jumat(31/1/2025) sekitar pukul 18.03 WIB.

    Pusat gempa bumi terletak pada koordinat 3,15° LU ; 96,95° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 28 Km arah Barat Daya Kota Tapaktuan, Aceh pada kedalaman 59 km bawah permukaan laut.

    Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono mengatakan memperhatikan pusat gempa bumi dan kedalamannya yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya deformasi batuan dalam Lempeng Indo-Australia yang tersubduksi ke bawah Pulau Sumatera.

    “Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi ini memiliki mekanisme kombinasi pergerakan mendatar dan turun (Oblique Normal),” kata Daryono dalam pernyataannya.

    Gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di Kabupaten Aceh Selatan dan Kabupaten Simeulue dengan skala intensitas IV MMI (dirasakan oleh orang banyak dalam rumah), daerah Banda Aceh, Dolok Sanggul, Humbahas, Kutacane, Sigli, Aceh Besar, Aceh Jaya, Gayo Lues.

    Termasuk dirasakan di Aceh Timur, dan Aceh Tengah dengan skala intensitas III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah terasa getaran seakan-akan truk berlalu), Medan dan Gunungsitoli dengan skala intensitas II MMI (Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang). 

    “Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami,” kata Daryono.

    Hingga pukul 18.35 WIB, hasil monitoring BMKG  menunjukkan telah terjadi 3 (tiga) kali aktivitas gempa bumi susulan ( aftershocks ) dengan magnitudo terbesar M3,8 pada pukul 18:17:58.

    “Kepada masyarakat diimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Agar menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal anda cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum anda kembali ke dalam rumah,” kata Daryono.

  • Miris! Hanya 33,45 Persen Penyelenggara Negara Lapor Kekayaan Tahun 2024

    Miris! Hanya 33,45 Persen Penyelenggara Negara Lapor Kekayaan Tahun 2024

    GELORA.CO -Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menjadi bagian penting upaya mencegah tindak korupsi. Namun sungguh disayangkan ketaatan pejabat melapor LHKPN masih saja sangat rendah. 

    Tim Jurubicara Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo menjelaskan berdasarkan data per 31 Januari 2025, penyampaian LHKPN tahun pelaporan 2024 tercatat dari total 418.665 wajib lapor hanya sebanyak 145.320 atau sekitar 33,45 persen yang menyampaikan LHKPN.

    “Data tersebut termasuk para wajib lapor baru yang sudah menyampaikan LHKPN khusus pada jabatan barunya, seperti wajib lapor pada Kabinet Merah Putih, kepala daerah, dan anggota legislatif terpilih,” kata Budi kepada wartawan, Jumat, 31 Januari 2025.

    Penyelenggara negara di bidang yudikatif memiliki tingkat kepatuhan paling tinggi sedangkan legislative paling rendah. Budi merinci 111.880 dari total 334.437 pejabat eksekutif sudah melapor LHKPN atau dengan persentase 33,45 persen, legislatif 8.121 dari total 20.223 atau 40,16 persen, sedangkan yudikatif terdapat 18.070 wajib lapor, dengan 15.552 di antaranya sudah melapor atau tingkat kepatuhan 86,07 persen.

    Sementara pejabat BUMN dan BUMD, dari total 45.935 wajib lapor sebanyak 9.767 yang sudah melaporkan LHKPN sehingga kepatuhan pelaporannya mencapai 21,26 persen.

    “KPK mengimbau para penyelenggara negara aktif di bidang eksekutif, legislatif, yudikatif, dan BUMN/BUMD dapat segera menyampaikan LHKPN-nya secara benar dan lengkap sebelum 31 Maret 2025,” pungkas Budi

  • Pecat Ubedilah Badrun, UNJ Berubah Tugas Menambang Batu Bara Bukan Lagi Menambang Pikiran Cerdas

    Pecat Ubedilah Badrun, UNJ Berubah Tugas Menambang Batu Bara Bukan Lagi Menambang Pikiran Cerdas

    GELORA.CO -Pencopotan Ubedilah Badrun dari jabatannya sebagai Koordinator Program Studi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dikritik pengamat politik Rocky Gerung.

    Ubed dikenal sebagai akademisi yang kritis dan pernah melaporkan dugaan korupsi kolusi dan nepotisme serta pencucian uang keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Menurut Rocky, pencopotan Ubeid menunjukkan bahwa negara semakin tidak nyaman dengan akademisi cerdas dan kritis.

    “Seolah pikiran cerdas membahayakan negara,” kata Rocky seperti dikutip dari video di kanal YouTube miliknya, Jumat 31 Januari 2025.

    Rocky lantas menyoroti peran universitas sebagai pusat produksi pemikiran intelektual. Baginya, tindakan UNJ terhadap Ubedilah mencerminkan ketakutan terhadap pemikiran kritis yang seharusnya menjadi bagian dari tradisi akademik.

    “Memang universitas harus memproduksi pikiran cerdas. Tugas universitas memang menambang pikiran cerdas, bukan menambang batubara,” sindir Rocky.

    Pernyataan Rocky ini berkaitan dengan revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba), di mana pemerintah berencana memberikan izin pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi. 

    Rocky juga menyoroti kekosongan ide di ranah politik. Menurutnya, partai politik seharusnya menjadi penghasil gagasan yang mendorong perubahan. 

    Namun, karena partai lebih sibuk dengan kepentingan kekuasaan, tugas tersebut kini diambil alih oleh akademisi seperti Ubedilah.

    “Ubed mengambil risiko mengambil alih tugas oposisi yang seharusnya dilakukan partai politik,” tandas Rocky Gerung.

    Ubedilah yang merupakan akademisi Sosiologi Politik di UNJ dicopot dari jabatan coordinator program studi atau kepala departemen Pendidikan Sosiologi oleh Rektor UNJ. Pencopotan dilakukan sebelum waktunya karena jabatan itu seharusnya diemban Ubed hingga 2027.

    “Iya, saya sudah tidak lagi menjabat sejak 24 Januari 2025. Posisinya telah digantikan oleh Plt (pelaksana tugas). Masa jabatan saya menurut SK Rekor No.1995/UN39/HK.02/2023 adalah untuk periode 2023-2027. Tetapi diberhentikan pada 25 Januari 2025 . Tidak apa-apa Mas, itu otoritas Rektor, mungkin punya maksud baik, saya tidak tahu apa alasanya,” kata Ubedilah kepada RMOL, Kamis, 30 Januari 2025.