Xcloud.id

Author: Gelora.co

  • Marak Spanduk ‘Bahlil No, Gas 3 Kg Yes’, Saatnya Prabowo Copot Bahlil!

    Marak Spanduk ‘Bahlil No, Gas 3 Kg Yes’, Saatnya Prabowo Copot Bahlil!

    GELORA.CO -Maraknya spanduk bergambar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dengan tulisan “Bahlil No Gas 3 Kg Yes” di sejumlah titik di Jakarta, mengindikasikan kekecewaan rakyat kepada sang menteri.

    Menurut pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, spanduk-spanduk tersebut tentu bentuk protes keras dari rakyat terhadap Bahlil.

    “Protes itu sebagai wujud kekecewaan atas kebijakan Bahlil mengenai gas 3 kg yang telah membuat rakyat harus antri untuk mendapatkan gas tersebut. Bahkan ada rakyat yang meninggal,” kata Jamiluddin kepada wartawan, Kamis, 6 Februari 2025.

    “Kebijakan tersebut dinilai sangat tidak pro rakyat. Kebijakan itu jauh dari keinginan untuk melayani rakyat,” imbuhnya menegaskan.

    Tak hanya itu, Jamiluddin berpandangan bahwa kebijakan Bahlil juga tidak sejalan dengan spirit yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintahannya sangat pro rakyat. Bahkan Prabowo menegaskan akan menindak menterinya yang tidak pro rakyat.

    “Karena itu, saatnya Prabowo mereshuffle Bahlil. Sebab kebijakan Bahlil dinilai tidak sejalan dengan kebijakan Prabowo. Jadi, Prabowo sangat logis bila mencopot Bahlil. Sebab, Bahlil hanya membebani Prabowo saja,” tegasnya.

    Baru-baru ini, muncul spanduk-spanduk bergambar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia Bahlil Lahadalia di sejumlah tempat di sejumlah titik di Jakarta.

    Spanduk bernada protes itu muncul setelah ada kebijakan kontroversial Kementerian ESDM terkait larangan pengecer menjual gas LPG 3 kilogram. Buntut kebijakan ini mengakibatkan antrean panjang pembelian LPG 3 kg di sejumlah daerah, bahkan sampai menelan korban jiwa. 

  • Akibat Ulah Bahlil, Prabowo Diejek ‘Oke Gas, Oke Gas’ di Medsos

    Akibat Ulah Bahlil, Prabowo Diejek ‘Oke Gas, Oke Gas’ di Medsos

    GELORA.CO -Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia tidak bisa menerjemahkan instruksi Presiden Prabowo Subianto soal Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram, sehingga menyengsarakan rakyat.

    Bahkan, di media sosial banyak yang mengejek Presiden Prabowo karena kelangkaan LPG 3 Kg.

    Menyikapi hal ini, Direktur Lembaga Kajian Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan dalam podcast di YouTube Bambang_Widjojanto dengan judul ‘Kelakuan Menteri Titipan, Jokowi, Berani Langkahi Presiden Bikin Kebijakan Gas LPG 3KG’ menilai apa yang dilakukan Bahlil telah membuat nama Prabowo diejek.

    “Kita melihat di medsos gerakan ibu-ibu mengejek Prabowo, oke gas-oke gas sambil bawa-bawa gas, ngejek nah karena mereka sengsara ada kebijakan pemerintah terutama, Pak Bahlil yang buat kekacauan di masyarakat sehingga gas hilang enggak bisa diakses orang-orang,” kata Syahganda dikutip redaksi pada Kamis, 6 Februari 2025.

    Lanjut dia, fenomena ini tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Sebab, pada dasarnya Syahganda tahu maksud Prabowo hanya ingin rakyat sejahtera dengan mendapat harga LPG 3 Kg dengan pasti.

    “Sebenarnya ini fenomena dunia medsos dimana Pak Prabowo baik maksudnya pengen melakukan 1 kebijakan subsidi tepat sasaran di dunia energi, karena kita tahu energi makin lama tidak terkendali harganya,” jelas dia 

    “Namun, ini salah terjemahannya oleh menterinya Pak Bahlil ini terjemahan itu satu tidak melakukan secara sistematis penuh persiapan,” pungkas Syahganda yang pernah dikriminalisasi rezim Joko Widodo tersebut. 

  • Ternyata Ini yang Dibisikkan Razman ke Hotman Paris saat Ricuh di Persidangan

    Ternyata Ini yang Dibisikkan Razman ke Hotman Paris saat Ricuh di Persidangan

    GELORA.CO  – Pengacara Razman Arif Nasution dituding menyerang Hotman Paris Hutapea ketika menjalani sidang atas kasus dugaan pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara pada Kamis (6/2/2025). Kejadian ini pun viral di media sosial.

    Sebagai saksi korban, Hotman Paris merasa terancam dengan kelakuan Razman beserta tim kuasa hukumnya hingga membuat suasana sidang memanas.

    Hal ini diungkap Hotman melalui unggahan di akun Instagram resminya @hotmanparisofficial hari ini.

    “Mau mukul depan sidang yang terhormat? Tidak percuma Hotman belajar dasar tinju, lihat gaya Hotman menangkis dengan tenang!” tulis pengacara berdarah Batak itu, Kamis (6/2/2025). 

    Di lain pihak, kuasa hukum Razman Nasution, Rahmad Riadi, menjelaskan tujuan Razman menghampiri Hotman yang duduk di tengah ruang sidang.

    Razman disinyalir mengimbau Hotman agar mempersiapkan diri menerima gempurannya dalam sidang berikutnya yang dijadwalkan pada 20 Februari mendatang.

    “Razman membisikan ke Hotman. Di awal Razman minta izin ke hakim, walaupun hakim tidak memperkenankan pada peradilan. Nah yang disampaikan Razman, ‘Hotman, kau siap-siap, kami akan gempur kau’,” ucap Rahmad Riadi di Polda Metro Jaya.

    Namun, pihak Razman membantah hal itu sebagai bentuk pengancaman melalui verbal kepada Hotman. Dia menyebut, tujuan pesan Razman kepada Hotman hanya untuk keperluan persidangan.

    “Ya, kami akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam sidang,” tegasnya.

    Seperti diketahui, Razman Arif Nasution akhirnya berhadapan langsung dengan Hotman Paris Hutapea dalam sidang dugaan pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada Kamis (6/2/2025).

    Dalam kasus itu, Hotman sebagai saksi korban, sementara Razman berstatus terdakwa. Sidang tersebut pun berujung ricuh hingga majelis hakim memilih walk out dari ruang sidang.

    Razman terlihat mendekati Hotman yang masih duduk tenang di bangku saksi. Dia kemudian meletakkan tangan di bahu Hotman.

    Aksi Razman itu memicu tim Hotman Paris Hutapea langsung bergerak cepat mengamankan sang pengacara. Dia pun dibawa keluar dari ruang sidang

  • Viral, Razman Amuk Hotman Paris di Persidangan sampai Pengacara Naik Meja

    Viral, Razman Amuk Hotman Paris di Persidangan sampai Pengacara Naik Meja

    GELORA.CO  – Kericuhan terjadi antara dua pengacara Razman Arif Nasution dan Hotman Paris Hutapeadi Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Momen ini terjadi dalam agenda persidangan terkait pencemaran nama baik yang dilaporkan Hotman terhadap Razman. 

    Kericuhan itu dibagikan Hotman melalui akun Instagram pribadinya. Tampak, Hotman yang tengah duduk di kursi saksi dihampiri Razman dengan emosional. 

    Razman yang berstatus sebagai terdakwa menunjuk ke arah Hotman dan mengoceh tak henti menyerangnya sampai dilerai. Sementara Hotman tampak santai dan tak beranjak dari kursi.

    Usut punya usut, kericuhan itu bermula saat Majelis Hakim memutuskan persidangan agenda pemeriksaan Hotman sebagai saksi dilakukan secara tertutup. Ini dilakukan karena terdapat unsur asusila di dalamnya.

    Tapi Razman keberatan dengan keputusan tersebut dan meminta agar sidang tersebut digelar secara terbuka dan live. Namun permintaan Razman tersebut tak dikabulkan oleh Majelis Hakim, berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang.

    Razman lantas berdiri dari kursinya karena bersikeras dengan permintaannya. Hingga akhirnya dia menghampiri kursi Hotman Paris. 

    Terlihat pula salah satu pengacara pihak Razman Arif Nasution naik ke atas meja di tengah persidangan yang sedang berlangsung.

    Dalam unggahannya, Hotman meminta agar Mahkamah Agung menindak tegas perilaku tak sopan salah satu pengacara yang naik ke atas meja karena telah mengganggu jalannya persidangan. 

    “Pengacara pakai jubah naik ke meja sidang dan injak injak meja sidang pengadila jakut tanggal 6 Februari 2025 sengaj Terdakwa Razman Nasution!! Mohon Ketua Mahkamah Agung segera bertindak melarang Pengacara itu bersidang di seluruh Pengadilan di Indonesia!,” tulis unggahan Hotman Paris.

    Diketahui, Razman Nasution sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait laporan pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris sejak 2022. Kasus ini merupakan lanjutan dari peseretruan kedua pengacara

  • Berikut Logika Berpikir Adian Napitupulu DPR Bisa Copot Pejabat

    Berikut Logika Berpikir Adian Napitupulu DPR Bisa Copot Pejabat

    GELORA.CO -Dalam Revisi Tata Tertib DPR RI Nomor 1 Tahun 2020, DPR boleh mencopot pejabat negara. Hal itu dinilai sudah tepat lantaran selama ini parlemen dilibatkan dalam menunjuk siapa saja yang menjadi pejabat negara.

    Hal itu ditegaskan Wasekjen DPP PDIP Adian Napitupulu ketika menjawab tentang dasar pemikiran keluarnya aturan tersebut.

    “Logikanya kalau kemudian DPR ikut terlibat dalam pengambilan keputusan maka seharusnya dia bisa melakukan evaluasi terhadap keputusannya. Logikanya kalau menurut gue seperti itu,” kata Adian di Gedung Nusantara, Komplek DPR, Senayan, Kamis, 6 Februari 2025.

    Ia menganalogikan bahwa DPR bisa memutuskan untuk mengevaluasi keputusannya terhadap pilihannya yang sudah diparipurnakan tersebut. 

    “Kan begini, yang bisa mengevaluasi terhadap keputusan itu adalah yang membuat keputusan,” jelasnya.

    Terkait adanya kekhawatiran tentang DPR lebih mudah mencopot pejabat negara yang tidak sesuai keinginan DPR. Adian mengatakan wajar masyarakat khawatir, dan bisa melakukan uji materi terhadap revisi Tatib DPR tersebut.

    “Kalau kemudian ada kekhawatiran seperti itu, semua warga negara melakukan uji terhadap keputusan DPR itu. Ke mana? MA, MK, bisa PTUN bisa segala macam, ya macam-macam. Silakan saja dan kita tidak mungkin melarang dong,” tegasnya.

    “Tapi apakah logikanya adalah boleh nggak gue ngambil keputusan dan gue mengevaluasi keputusan gue? Boleh, gitu lho,” tutupnya. 

  • Akhirnya AQUA Tanggapi Kecelakaan Maut di Gerbang Tol Ciawi

    Akhirnya AQUA Tanggapi Kecelakaan Maut di Gerbang Tol Ciawi

    GELORA.CO -Danone Indonesia buka suara terkait kecelakaan maut yang terjadi di Gerbang Tol Ciawi pada Selasa 4 Februari 2025 malam yang menyeret merek air minum dalam kemasan (AMDK) AQUA. 

    Insiden yang melibatkan tujuh kendaraan itu mengakibatkan delapan orang meninggal dunia dan sebelas lainnya mengalami luka-luka.

    Salah satu kendaraan yang terlibat adalah truk pengangkut galon air mineral yang diduga mengalami lepas kendali sebelum menabrak antrean kendaraan di gerbang tol. 

    Truk tersebut diketahui milik perusahaan transporter yang menjadi mitra dari salah satu distributor AQUA.

    Menanggapi kejadian tersebut, Director of Communications Danone Indonesia Arif Mujahidin menyampaikan belasungkawa kepada para korban dan keluarga yang terdampak.

    “Doa kami untuk para korban pada peristiwa ini,” ujar Arif dalam keterangan resmi yang diterima, Kamis 6 Februari 2025.

    Arif juga menegaskan bahwa perusahaan transporter maupun distributor yang menggunakan jasa mereka adalah entitas independen yang tidak memiliki keterkaitan kepemilikan dengan PT Tirta Investama sebagai produsen AQUA. 

    “Perusahaan transporter (pemilik truk dan pemberi kerja supir) maupun distributor yang menggunakan layanan transporter merupakan pihak independen yang tidak memiliki hubungan kepemilikan dengan PT Tirta Investama,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Arif menyatakan pihaknya terus memantau perkembangan kasus ini dan berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan penanganan insiden berjalan dengan baik.

    “Kami terus memonitor peristiwa ini dan berharap masalah ini dapat diatasi dengan sebaik-baiknya,” tambahnya. 

  • Bersama Nelayan, TNI AL Sudah Bongkar 22,5 Km Pagar Laut di Tangerang

    Bersama Nelayan, TNI AL Sudah Bongkar 22,5 Km Pagar Laut di Tangerang

    GELORA.CO -TNI Angkatan Laut terus melakukan pembongkaran pagar laut di wilayah perairan Tangerang, Banten. Hingga Rabu, 6 Februari 2025, pagar laut yang telah dibongkar mencapai 22,5 km.

    Dari total pagar laut yang dibongkar itu, 18,2 km di Tanjung Pasir dan 4,3 Km di Kronjo.

    Dalam operasi kali ini TNI AL melibatkan 219 personel dari Pasmar 1, Lantamal III, dan Koarmada I yang didukung dengan alutsista seperti 1 Kapal Patroli Keamanan Laut (Patkamla), 10 perahu karet (PK), 1 RBB (Ranger Boat), serta 1 RHIB (Rigid-Hull Inflatable Boat).

    Selain itu, TNI AL juga dibantu 40 orang nelayan setempat yang turun serta membantu proses pembongkaran pagar laut ini dengan menggunakan 8 kapal nelayan.

    Meski demikian, pelaksanaan pembongkaran menghadapi beberapa kendala seperti angin dan gelombang tinggi, keterbatasan daya tarik mesin kapal, serta pagar bambu yang banyak dipasang dua lapis. 

    Selain itu, para prajurit TNI AL juga menemukan keramba apung yang tertancap di sekitar pagar bambu yang memberi tantangan tersendiri dalam proses pembongkaran pagar laut ini.

  • Detik-Detik Pegawai KPK Gadungan Ditangkap, Diseret ke Gedung Merah Putih Tanpa Alas Kaki

    Detik-Detik Pegawai KPK Gadungan Ditangkap, Diseret ke Gedung Merah Putih Tanpa Alas Kaki

    GELORA.CO  – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap pria yang bertindak pegawai KPK gadungan pada Rabu (5/2/2025) malam. Pria itu pun diseret ke Gedung Merah Putih KPK untuk diperiksa. 

    Berdasarkan pantauan, terlihat pegawai KPK gadungan itu diborgol. Dia pun tampak tidak mengenakan alas kaki. 

    Dalam kondisi menunduk, pria yang belum diketahui identitasnya itu diseret ke dalam Gedung Merah Putih KPK dengan diapit dua penyidik. 

    KPK belum menjelaskan secara detail perihal kronologi penangkapan tersebut. 

    Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto baru mengonfirmasi pihaknya telah menangkap pegawai KPK gadungan tersebut. 

    “Saat ini beberapa orang yang mengaku pegawai KPK (gadungan) tersebut sedang menjalani proses pemeriksaan di KPK, dan update selanjutnya akan kita infokan setelah proses pemeriksaan selesai,” kata Tessa.

    Dia menjelaskan, pria itu mengaku sebagai pegawai KPK dan meminta uang kepada pihak tertentu.

    “Melakukan upaya meminta uang terhadap pihak-pihak tertentu,” kata Tessa melalui keterangan tertulisnya, Rabu (5/2/2025). 

  • Presiden Prabowo Toreh Prestasi, 100 Hari Kerja Jumlah Kunjungan Wisatawan Naik 10,3 persen

    Presiden Prabowo Toreh Prestasi, 100 Hari Kerja Jumlah Kunjungan Wisatawan Naik 10,3 persen

    GELORA.CO  – Presiden RI Prabowo Subianto menerima Menteri Pariwisata Widiyanti Putri di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

    Dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo, Widiyanti mengungkapkan perkembangan positif sektor pariwisata Indonesia dan pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara (wisman), maupun wisatawan nusantara (wisnus) dalam 100 hari pertama masa tugasnya.

    “Saya menyampaikan bahwa dalam periode 100 hari tersebut, Kementerian Pariwisata mampu menjaga pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dengan angka yang meningkat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023,” ungkapnya. 

    Menurut Widiyanti, hasil positif tersebut mencerminkan kepercayaan wisatawan terhadap kebijakan dan kondisi pariwisata Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kunjungan wisman pada kuartal keempat pada tahun 2024 tercatat sebanyak 3,37 juta kunjungan.

    “Jumlah kunjungan wisman pada kuartal keempat 2024 tercatat pada angka 3,37 juta kunjungan, tumbuh 10,3 persen dibandingkan dengan kuartal keempat tahun 2023,” ucapnya.

    Selanjutnya, Widiyanti melaporkan perkembangan signifikan dalam sektor wisata nusantara, dengan jumlah wisatawan pada kuartal keempat 2024 mencapai 263,13 juta perjalanan, yang meningkat sebesar 23,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. 

    “Secara keseluruhan, pada tahun 2024 jumlah kunjungan wisatawan mencapai 13,74 juta kunjungan, meningkat sekitar 18 persen dibandingkan dengan tahun 2023,” katanya. 

    “Begitu pula dengan jumlah perjalanan wisatawan nusantara yang mencapai 1 miliar 21,56 juta perjalanan, meningkat 22 persen dibandingkan dengan tahun 2023,” lanjutnya. 

    Selain itu, Widiyanti juga menuturkan bahwa sektor pariwisata Indonesia turut memberikan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja, yaitu meningkatnya tenaga kerja pariwisata sebesar 2,5 persen dibandingkan pada tahun 2023. 

    Lantas Widiyanti pun optimistis perkembangan sektor pariwisata dapat memberikan kontribusi besar, terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Dari sisi penyerapan tenaga kerja, jumlah tenaga kerja pariwisata tahun 2024 tercatat sebesar 25,01 juta orang, tumbuh 2,5 persen dibandingkan 24,41 juta pada tahun 2023,” katanya. 

    “Sehingga saya ingin menyampaikan di sini pada rekan-rekan sekalian, saya optimis bahwa perkembangan sektor pariwisata dapat terus berlanjut dan semakin mendorong kontribusi sektor pariwisata terhadap perkembangan PDB nasional,” pungkasnya

  • Diduga Ada Kepentingan Pengusaha, DPR Tetap Harus Evaluasi Bahlil

    Diduga Ada Kepentingan Pengusaha, DPR Tetap Harus Evaluasi Bahlil

    GELORA.CO -Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dituntut untuk tetap memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, meskipun kebijakan larangan pengecer gas elpiji 3 kilogram (kg) telah dibatalkan Presiden Prabowo Subianto. 

    Pakar Ilmu Pemerintahan, Efriza menilai, kebijakan Bahlil melarang penjualan gas elpiji 3 kg di tingkat pengecer berkaitan erat dengan persoalan bisnis, apalagi melihat latar belakangnya sebagai pengusaha. 

    “Ini menunjukkan ada kepentingan tersembunyi yang disinyalir membawa keuntungan segelintir orang atau golongan, di balik wacana pengecer tidak diperbolehkan (jual elpiji 3 kg),” ujar Efriza kepada RMOL, pada Kamis, 6 Februari 2025.

    “Kepentingan yang tersembunyi ini jelas narasinya adalah keuntungan bagi pengusaha, bagi pejabat di Pertamina, dan pejabat di pemerintahan, ini semua memungkinkan. Sebab kepentingan golongan ini mengabaikan kepentingan publik,” sambungnya berpendapat. 

    Oleh karena itu, Efriza mendorong adanya evaluasi terhadap Bahlil selalu Menteri ESDM. Karena Bahlil pernah menjadi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). 

    Di samping itu, pengamat dari Citra Institute itu juga memandang alasan yang diutarakan Bahlil menyetop peredaran gas elpiji 3 kg di pengecer justru menyengsarakan rakyat. 

    “Oleh sebab itu, DPR harus mendalami kasus ini, meski rencana kebijakan ini telah dibatalkan. Tetapi memungkinkan kasus ini menunjukkan adanya upaya mengeruk keuntungan untuk golongan,” tuturnya. 

    “Dan narasi yang dibangun seolah untuk kepentingan masyarakat agar tidak terjadi praktik permainan harga, tetapi distribusi dibatasi justru merugikan masyarakat banyak,” demikian Efriza.