Xcloud.id

Author: Gelora.co

  • Terungkap, Ini Teror Dibalik Kritikan Pedas Rocky Gerung, WA Disadap hingga Rumah Dilemparin

    Terungkap, Ini Teror Dibalik Kritikan Pedas Rocky Gerung, WA Disadap hingga Rumah Dilemparin

    GELORA.CO – Rocky Gerung seorang pengamat politik yang kerap melontarkan kritikan pedas di dunia politik bahkan terhadap pemerintah ternyata memiliki kisah mengejutkan dibalik aksinya itu.

    Diketahui, Rocky Gerung sendiri sering menjadi narasumber dalam acara debat politik atau semacamnya.

    Memiliki ciri khas kritikan yang frontal tanpa tedeng aling aling serta dibumbui dengan kata kata menohok membuat Rocky Gerung menjadi sosok yang kontroversial dan paling disorot.

    Alhasil ciri khas Rocky Gerung tersebut membuat ia menerima hal yang tak terduga.

    Rocky mengakui bahwa dirinya sering menerima teror dari orang-orang yang diduga tidak suka dengan kritikannya. Terlebih setiap kali momentum pemilihan presiden.

    “Wah sering banget itu,” aku Rocky, dikutip dari youtube The Fariz Naufal Show.

    “Apalagi waktu pas tiap kali ada momentum pemilihan presiden pasti WA gue itu disadap, diancam pagi-pagi,” tambahnya.

    Tak hanya teror berupa pesan WhatsApp hingga ancaman ingin menemuinya.

    Rocky juga mengaku rumahnya bahkan sampai dilempar-lempari oleh orang-orang yang tak suka tersebut.

    “Di rumah saya dulu juga itu kan dilempar-lemparin,” katanya.

    “Tapi yaa orang-orang yang begituan mah anggap aja sewaan itu mah,” tandasnya.

  • Gedung ATR/BPN Kebakaran, Musibah atau Sabotase?

    Gedung ATR/BPN Kebakaran, Musibah atau Sabotase?

    GELORA.CO – Diperlukan penyelidikan mendalam terhadap insiden kebakaran yang terjadi di gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Sabtu malam, 8 Februari 2025, 

    Penyelidikan penting dilakukan untuk memastikan apakah peristiwa ini benar-benar musibah atau adanya dugaan sabotase seperti yang belakangan berkembang di tengah publik.

    “Siapa lagi itu yang buang putung rokok sembarangan sampe bikin ada yang terbakar?” seloroh analis komunikasi politik Hendri Satrio melalui akun X miliknya, Minggu 9 Februari 2025.

    Peristiwa kebakaran yang menghanguskan bangunan lantai satu ruangan Humas Kementerian ATR/BPN) itu menarik perhatian publik.

    Meski belum dapat dipastikan dokumen apa saja yang terbakar dalam gedung tersebut, aparat kepolisian didorong segera melakukan uji forensik mengenai penyebab utama kebakaran tersebut.

    “Pertanyaan terpentingnya, apa yang terbakar?” tanya Founder Lembaga Survei Kedai KOPI yang akrab disapa Hensat itu.

    Sementara itu, Kepala Pusat Data Informasi (Pusdatin) BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan lewat keterangan resminya menyebut kebakaran di gedung Kementerian ATR/BPN diduga akibat korsleting listrik.

    “Objek terdampak Gedung lantai 1 Ruang Humas, dengan estimasi kerugian Rp 448.656.000,” jelasnya.

    Informasi kebakaran di Kementerian ATR/BPN diterima pukul 23.16 WIB. Sebanyak 21 unit damkar dikerahkan untuk memadamkan si jago merah.

    Petugas dari BPBD DKI Jakarta, PMI, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Satpol PP, PLN serta Personel Polsek Kebayoran Baru dan Koramil turut diterjunkan mengamankan lokasi.

    “Tidak ada korban dan atau pun pengungsi dari kejadian ini,” sambung Yohan.

  • ‘Belati untuk Jokowi’

    ‘Belati untuk Jokowi’

    Oleh: Yusuf Blegur(Sebuah Puisi Oligarki)

    Ini kisah bukan tentang ambisi.

    Ini kisah bukan tentang arogansi.

    Ini hanyalah cerita tentang jati diri.

    Ini hanyalah cerita tentang harga diri.

    Ini kisah bukan tentang konspirasi.

    Ini kisah bukan tentang kolaborasi dan sinergi.

    Ini hanyalah cerita tentang monopoli.

    Ini hanyalah cerita tentang dominasi dan hegemoni.

    Ini kisah bukan tentang agitasi.

    Ini kisah bukan tentang provokasi.

    Ini hanyalah cerita tentang manipulasi.

    Ini hanyalah cerita tentang akuisisi.

    Ini kisah bukan tentang korupsi.

    Ini kisah bukan tentang presisi.

    Ini hanyalah cerita tentang mencuri.

    Ini hanyalah cerita tentang mengelabui.

    Ini kisah bukan tentang konstitusi.

    Ini kisah bukan tentang demokrasi.

    Ini hanyalah cerita  tentang korporasi.

    Ini hanyalah cerita tentang kolusi dan penjahat berdasi.

    Ini kisah bukan tentang NKRI.

    Ini kisah bukan tentang negeri religi.

    Ini hanyalah cerita tentang tragedi reformasi.

    Ini hanyalah cerita tentang ironi cita-cita proklamasi.

    Ini kisah bukan tentang rezim tangan besi.

    Ini kisah bukan tentang menghabisi kalangan oposisi.

    Ini hanyalah cerita tentang matinya nurani.

    Ini hanyalah cerita tentang angkara murka menguasai diri dan kroni.

    Ini bukan kisah tentang mengadili.

    Ini bukan kisah tentang hukuman mati.

    Ini hanyalah cerita tentang kekuasaan Ilahi.

    Ini hanyalah cerita belati untuk Jokowi.

  • Tidak Ada Urgensinya Bagi Bangsa, Prabowo Subianto Sudah Tepat Tidak Lanjutkan IKN

    Tidak Ada Urgensinya Bagi Bangsa, Prabowo Subianto Sudah Tepat Tidak Lanjutkan IKN

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto dianggap sudah tepat tidak melanjutkan proyek pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) karena hanya akan mengharumkan nama Joko Widodo jika berhasil.

    Menurut Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, Prabowo terlihat enggan melanjutkan IKN dan menjadikannya prioritas.

    “Karena Prabowo tentu memiliki target-target tersendiri dalam pemerintahannya. Jika IKN berhasil dilanjutkanpun, maka yang membawa nama harum bukan Prabowo, tapi justru Jokowi,” kata Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu, 9 Februari 2025.

    Saiful menilai, tidak mungkin bagi Prabowo untuk melanjutkan program yang bukan merupakan prioritas baginya. Bahkan, diyakini Prabowo melihat IKN adalah beban bagi pemerintahannya, sehingga ditunda bahkan bisa jadi tidak dilanjutkan.

    “Untuk apa melanjutkan IKN yang merupakan ikon pemerintahan Jokowi, lebih baik membuat ikon baru yang memang menjadi harapan dan keinginan serta program mandiri dari pemerintahan Prabowo,” terang Saiful.

    Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini menilai, Prabowo merupakan sosok yang objektif, sehingga dalam segala hal kebijakannya tidak mungkin menghambur-hamburkan uang untuk program yang tidak penting.

    “IKN bagi Prabowo bukanlah program yang penting, sehingga tidak mungkin ia pertahankan program yang urgensinya tidak signifikan bagi bangsa dan negara,” pungkas Saiful.

  • Luhut Ungkap Bansos Era Jokowi Rp500 Triliun Hanya Separuh yang Sampai ke Tangan yang Berhak

    Luhut Ungkap Bansos Era Jokowi Rp500 Triliun Hanya Separuh yang Sampai ke Tangan yang Berhak

    GELORA.CO – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap hanya separuh dari total anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp500 triliun yang tepat sasaran. 

    Hal ini diungkap Luhut lewat akun Instagramnya yang dikutip Minggu 9 Februari 2025.

    Luhut menyebut hal ini menjadi salah satu tantangan dalam efektivitas program perlindungan sosial (perlinsos) selama lima tahun terakhir atau di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.

    “Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak,” kata Luhut.

    Ketidaktepatan sasaran tersebut, kata Luhut, disebabkan oleh beberapa hal, seperti data penerima yang ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga masyarakat yang tidak mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK). 

    Menanggapi hal ini, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno memberikan komentarnya dengan nada satir. 

    “Ya ampun, pengawasannya bagaimana selama ini ya? Bisa amsyong begini urusan bansos,” ujarnya seperti dikutip redaksi melalui akun X miliknya, Minggu 9 Februari 2025.

    Ia juga menyoroti ketimpangan perhatian pemerintah terhadap kebocoran anggaran besar dibandingkan dengan pengawasan ketat terhadap usaha kecil.

    “Ayo MUI mana fatwanya soal begini? Malah yang diuber-uber warung eceran penjualan gas 3 kg yang dituding bikin negara rugi,” tegasnya.

    Jika setengah anggaran bansos tak jelas alirannya, maka pemerintah baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto menghadapi tugas berat untuk membenahi sistem perlinsos agar tidak lagi menjadi ladang kebocoran anggaran.

    “Rezim sudah ganti, yang begini mesti diungkap tuntas,” tandas Adi Prayitno.

  • Oknum Perwira Polda Sulteng Dipecat Gegara Jadi Calo, Tipu Korban Rp 175 Juta Janjikan Lulus Bintara

    Oknum Perwira Polda Sulteng Dipecat Gegara Jadi Calo, Tipu Korban Rp 175 Juta Janjikan Lulus Bintara

    GELORA.CO – Seorang oknum perwira berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) berinisial M di Polda Sulteng dipecat dari dinas kepolisian.

    Hal itu dibenarkan juga oleh Kabid Humas Polda Sulteng Kombes Pol Djoko Wienartono, Minggu (9/2/2025).

    Baca juga: Pegawai Honorer Non Database BKN dan Peserta yang Lulus Seleksi PPPK di Sulteng Dapat THR Sebulan Gaji? BKD Jelaskan Metode Pembayaran

    Menurut Djoko, putusan PTDH dilaksanakan dalam sidang kode etik pada Kamis 6 Februari 2025. AKP M terlibat sebagai calo penerimaan anggota Polri.

    Kata Djoko, kasus yang melibatkan AKP M terjadi pada saat penerimaan Bintara Polri tahun 2022.

    “AKP M menjanjikan dapat meloloskan peserta seleksi Bintara Polri dan meminta uang sejumlah Rp 175 juta kepada korban,” ucapnya.

    Lebih lanjut, pemecatan oknum perwira polisi tersebut merupakan wujud komitmen Polda Sulteng dalam membersihkan calo pada seleksi penerimaan anggota Polri di tahun 2025.

    “Tindakan ini juga menjadi momentum Polda Sulteng bersih-bersih oknum yang terlibat calo rekrutmen anggota polri serta menghilangkan stigma negatif ‘masuk polri bayar’,” ujarnya.

    Djoko mengimbau kepada masyarakat yang mendaftarkan putra-putrinya agara tidak memakai jasa calo saat mengikuti seleksi penerimaan anggota Polri tahun 2025.

    “Saya inbau agar orang tua untuk tidak menggunakam jasa calo dan tidak melakukan KKN,” tuturnya.

  • Gedung Kementerian ATR/BPN Kebakaran di Tengah Polemik Pagar Laut, Pengamat: Taktik Lama

    Gedung Kementerian ATR/BPN Kebakaran di Tengah Polemik Pagar Laut, Pengamat: Taktik Lama

    GELORA.CO – Kebakaran di gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (8/2/2025) malam, tuai sorotan.

    Kebakaran itu dinilai sangat kebetulan sekali di tengah polemik kasus pagar laut bersertifikat yang dikeluarkan kementerian tersebut.

    Pemerhati sosial, Eka Wicaksana Putra, menyoroti momen kebakaran di Kementerian ATR/BPN yang dinilai terjadi dalam waktu yang sangat kebetulan sekali.

    “Nah loh! Momen yang sangat kebetulan sekali ya,” ujar Eka melalui akun Xnya @ekawicaksana, Minggu (9/2/2025).

     Ia juga menambahkan emoji tertawa sebagai tanda sindirannya.

    Menurut Eka, kebakaran adalah taktik lama untuk menghilangkan jejak soal kasus pagar laut.

    “Taktik lama dipake terus,” kata Eka lagi sembari kembali menambahkan emoji tertawa.

    Eka juga mengajak warganet untuk menginga kembali peristiwa kebakaran serupa yang pernah terjadi sebelumnya, seperti kebakaran di gedung Kejaksaan Agung beberapa tahun lalu.

    “Yah, dulu sih ada cerita gedung kejaksaan kita yang tiba-tiba gak ada angin gak ada hujan kebakaran aja gitu. Ngomongnya sih puntung rokok jadi penyebab,” tandasnya.

    Hal senada diungkapkan pegiat media sosial Jhon Sitorus di akun X-nya @JhonSitorus_18, Minggu.

    Ia juga mempertanyakan kemungkinan sabotase di peristiwa kebakaran Kementerian ATR/BPN, Sabtu malam.

    “Breaking News. Tepat setelah sebulan kasus PAGAR LAUT, Gedung kementerian ATR/BPN KEBAKARAN pada Sabtu malam, 8 Februari 2025. Apakah mungkin ada SABOTASE disaat viralnya kasus PAGAR LAUT dengan cara membakar gedung Kementerian ATR/BPN?” tanya Jhon.

    “Harapan saya semoga tidak ya Semoga aparat segera bertindak dan JUJUR serta terukur Saya yakin, ini bukan sekadar kebakaran…tetapi…if you know what i mean,” katanya lagi.

    Para warganet juga menilai ada yang janggal dengan kebakaran di Kementerian ATR/BPN serta mengingatkan kembali akan kasus kebakaran Kejagung dan kasus Sambo.

    “Waktu kasus Sambo & Konsorsium Judi 303, Bareskrim kebakaran   Waktu kasus Pinangki, Kejagung kebakaran   Kasus pagar laut, BPN kebakaran   Cuma di Indonesia, api-nya bisa tau kalau suatu instansi ada kasus, gedung instansi-nya kebakaran,” kata @indra_emc2.

    “Kasus Ferdy Sambo = kebakaran Gedung Kejaksaan Agung. Kasus Pagar Laut PIK = Kebakaran Gedung ATR BPN. gue yakin ini mainan intel,” tambah @tretannika.

    Seperti diketahu, gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, mengalami kebakaran pada Sabtu malam (8/2/2025).

    Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 23.09 WIB.

    Plt Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, mengatakan bahwa titik api pertama kali terlihat di ruang humas yang berada di lantai dasar gedung.

    Menurutnya api diduga berasal dari perangkat pendingin udara (AC) yang mengalami korsleting listrik.

    Saat kebakaran terjadi, katanya petugas keamanan gedung berusaha memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan (APAR).

    Namun, karena api sudah membakar sejumlah dokumen di atas meja dan menghasilkan asap tebal, upaya awal tersebut tidak membuahkan hasil.

    Merespons kejadian ini, petugas keamanan segera menghubungi dinas pemadam kebakaran.

    “Tim pemadam tiba di lokasi sekitar pukul 23.16 WIB dan langsung melakukan upaya pemadaman,” ujarnya.

    Sebanyak enam unit mobil pemadam kebakaran serta 62 personel dikerahkan untuk mengatasi kebakaran.

    Api berhasil dikendalikan pada pukul 23.45 WIB, sehingga tidak menyebar ke bagian lain gedung.

    Setelah proses pendinginan selesai, pemadaman dinyatakan tuntas pada pukul 00.35 WIB.

    Meski dugaan awal menyebutkan korsleting listrik sebagai penyebab kebakaran, pihak berwenang masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan faktor pemicu utama insiden ini.

  • Jajan ke Warung Malam-malam, Gadis 15 Tahun Malah Dicabuli Pemuda

    Jajan ke Warung Malam-malam, Gadis 15 Tahun Malah Dicabuli Pemuda

    GELORA.CO –  Polisi menangkap pemuda berinisial R (21), di wilayah Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Pemuda tersebut ditangkap karena telah melakukan rudapaksa kepada anak di bawah umur.

    “Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekitar jam 00.30 WIB, Unit PPA Polres Bogor telah melakukan penangkapan satu orang tersangka (R) tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur,” kata Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Teguh Kumara dalam keterangannya, Sabtu (8/2/2025).

    Adapun kronolginya, peristiwa tersebut terjadi pada 28 September 2024. Berawal ketika korban yang masih berusia 15 tahun pamit kepada ibunya pergi jajan ke warung sekira pukul 20.00 WIB.

    “Setelah ditunggu sampai jam 21.30 WIB, korban tidak pulang-pulang. Kemudian ibu korban menanyakan kepada teman-teman korban akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaannya,” jelasnya.

    Lalu, sekira pukul 23.00 WIB keluarga mendapat informasi bahwa korban minta dijemput di rumah bibi tersangka R. Akhirnya, keluarga dan teman-temannya menjemput korban ke lokasi tersebut.

    “Korban dibawa pulang ke rumah, lalu pada saat di rumah korban bercerita telah disetubuhi oleh R di rumah bibinya tersebut sebanyak 2 kali,” ungkapnya.

    Atas kejadian tersebut, keluarga membuat laporan polisi ke Polres Bogor. Dari laporan tersebut, polisi pun melalukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan hingga berhasil menangkap tersangka dari para saksi-saksi serta hasil visum et revertum.

    “Tersangka sudah diamankan di Mako Polres Bogor dalam tindak lanjut proses hukum sesuai dengan ketentuan UU Perlindungan Anak dan Hukum Tindak Pidana Pasal 81 Ayat (1) dan atau Pasal 82 UU No 35 tahun 2014 dengan ancaman hukuman 9 tahun dan maksimal 15 tahun penjara,” pungkasnya.

  • Anggaran IKN Diblokir, Prabowo Mulai Tinggalkan Jokowi

    Anggaran IKN Diblokir, Prabowo Mulai Tinggalkan Jokowi

    GELORA.CO – Penghentian anggaran proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dianggap sebagai cara Presiden Prabowo Subianto untuk melepaskan jaring “sanderaan” Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

    Menurut Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, penghentian anggaran IKN merupakan tindakan rasional.

    “Menghentikan IKN oleh Prabowo tidak ada kaitan kedekatan antara Jokowi-Prabowo, itu tindakan selamatkan negara,” kata Muslim kepada RMOL, Minggu, 9 Februari 2025.

    Muslim menilai, jika Prabowo tidak segera menghentikan anggaran IKN, maka negara terancam bangkrut.

    “Uutang negara ribuan triliunan, kemampuan bayar yang lemah dari sisi pajak saja masih defisit, langkah Prabowo itu rasional,” kata Muslim.

    Muslim pun menyetujui jika ada tafsir tindakan Prabowo tersebut sebagai upaya untuk melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi.

    “Atau upaya Prabowo secara perlahan memutus jaring ‘sanderaan” Jokowi terhadap Prabowo selama ini bisa benar adanya,” pungkas Muslim.

  • IKN Makin Indah Omongan Mbelgedes Buzzer Mulyono

    IKN Makin Indah Omongan Mbelgedes Buzzer Mulyono

    GELORA.CO –  Di media sosial viral kondisi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur yang memprihatinkan. 

    Saat ini IKN ditumbuhi semak belukar dan tidak terurus. Bahkan nyaris tidak ada aktivitas pembangunan di lokasi yang digadang-gadang Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Mulyono sebagai ibu kota baru Indonesia menggantikan Jakarta.

    Namun kabar gedung-Gedung yang mangkrak di IKN yang sudah dikepung semak belukar, dibantah keras oleh ternak Mulyono dan para buzzer rupiah. Mereka bilang IKN makin indah. 

    “Meminjam bahasa orang Solo, pernyataan para ternak Jokowi itu pernyataan mbelgedes, artinya pernyataan bohong, tipu-tipu,” kata Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais dalam sebuah video singkat yang dikutip Minggu 9 Februari 2025.

    “Jokowi bukan Mulyono kalau tidak suka bohong dan tipu-tipu. Semua bangunan yang ada di IKN kini kosong melompong,” sambungnya.

    IKN terancam mangkrak menyusul diblokirnya anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh pemerintahan Prabowo Subianto.

     

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) belum ada progres karena anggaran masih diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Dia menjelaskan blokir berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran. Blokir akan dibuka setelah pagu anggaran indikatif hasil efisiensi sudah disetujui Komisi V DPR.

    “Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya enggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya,” kata Dody tertawa di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 6 Februari 2025.