Xcloud.id

Author: Gelora.co

  • Pangkas Kementerian dan Pecat PNS

    Pangkas Kementerian dan Pecat PNS

    GELORA.CO – Penghematan anggaran belanja negara ternyata tak hanya dilakukan pemerintah Indonesia. Di Vietnam, langkah lebih riil dilakukan dengan memangkas jumlah kementerian serta memecat satu dari lima pegawai negeri sipil (PNS).

    The Straits Time melansir pada Senin, Vietnam bermaksud memangkas satu dari lima lapangan pekerjaan di sektor publik dan memangkas miliaran dolar dari anggaran pemerintah. Keputusan tersebut akan diajukan ke Parlemen dalam beberapa hari mendatang.

    Pemimpin tertinggi Vietnam To Lam, yang setengah tahun lalu menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis setelah kematian pendahulunya, mengatakan bahwa lembaga-lembaga negara tidak boleh menjadi “tempat berlindung yang aman bagi pejabat yang lemah”.

    “Jika kita ingin memiliki tubuh yang sehat, terkadang kita harus minum obat yang pahit dan menahan rasa sakit untuk menghilangkan tumor,” kata Lam pada bulan Desember 2024. Reformasi tersebut, yang digambarkan sebagai “revolusi” oleh para pejabat senior, akan mengurangi jumlah kementerian dan lembaga pemerintah dari 30 menjadi 22. 

    Media negara, pegawai negeri, polisi, dan militer semuanya akan mengalami pengurangan. Hampir dua juta orang bekerja di sektor publik pada tahun 2022, dan satu dari lima pekerjaan ini akan dilakukan dalam lima tahun ke depan, menurut pemerintah. Dari pemotongan tersebut, 100.000 orang akan diberhentikan atau ditawarkan pensiun dini, namun belum ada kejelasan mengenai bagaimana target yang jauh lebih besar akan dicapai.

    Beberapa diantaranya telah diberi pemberitahuan, seperti Thanh, nama samaran untuk melindungi identitasnya, yang mengatakan kepada AFP bahwa karirnya selama 12 tahun sebagai produser TV dihentikan secara “agresif” pada bulan Januari. Saluran berita milik negara tempat dia bekerja ditutup, satu dari lima lembaga penyiaran sudah ditutup, dan ayah dua anak ini diberi pemberitahuan dua minggu sebelumnya

    “Menyakitkan untuk dibicarakan,” kata pria berusia 42 tahun yang kini beralih menjadi supir taksi. 

    Dengan mengandalkan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa sebesar 7,1 persen pada tahun 2024, Vietnam – yang merupakan pusat manufaktur global yang sangat bergantung pada ekspor – menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2025. Namun kekhawatiran meningkat atas potensi kerentanan negara tersebut terhadap tarif di bawah pemerintahan Presiden AS Donald Trump yang baru. 

    Birokrasi yang membengkak juga dipandang sebagai penghambat pertumbuhan, begitu juga dengan kampanye anti-korupsi yang telah memperlambat transaksi sehari-hari. Vietnam bertujuan untuk menjadi negara berpendapatan menengah pada tahun 2030 dan melompat ke peringkat negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045.

    “Mereka benar-benar ingin mencapai tujuan ini,” kata Dr Nguyen Hong Hai, seorang sarjana Vietnam Fulbright di American University di Washington, DC. “Ini tentang (menunjukkan) legitimasi partai, kekuatan partai.” Pihak berwenang mengatakan penghematan dari pemotongan belanja bisa berjumlah 4,5 miliar dolar AS selama lima tahun ke depan, meskipun biaya pensiun dan paket pesangon menghabiskan lebih dari 5 miliar dolar AS. 

    Namun Vu Quynh Huong, seorang pegawai negeri sipil, mengatakan bahwa dia khawatir bahwa staf yang paling mampu – yang memiliki pilihan untuk bekerja di tempat lain – bisa jadi adalah mereka yang mengundurkan diri. “Saya sedang mempertimbangkan untuk pensiun dini,” kata pria berusia 51 tahun itu kepada AFP. “Saya bisa bekerja sebagai konsultan lepas atau untuk bisnis keluarga saya.”

    Sebelumnya, sembilan kementerian dan lembaga di bawah Pemerintahan akan dikonsolidasikan berdasarkan resolusi mengenai perampingan dan optimalisasi sistem politik, kata Menteri Dalam Negeri Pham Thi Thanh Tra kepada Kantor Berita Vietnam. Pemerintah akan mengurangi struktur organisasinya dari 30 menjadi 21 badan administratif, termasuk 13 kementerian, empat lembaga setingkat kementerian, dan empat badan Pemerintah. 

    Sebagai perbandingan, jumlah kementerian di Vietnam sebelum pemangkasan sudah lebih banyak dari jumlah kementerian di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang totalnya 34 kementerian. Sementara pada masa Prabowo Subianto, jumlahnya membengkak menjadi 48 kementerian.

    Di Vietnam, konsolidasi kementerian yang penting termasuk penggabungan antara Kementerian Perencanaan dan Investasi dan Kementerian Keuangan, yang berpotensi menjadi Kementerian Keuangan dan Investasi Pembangunan atau Kementerian Pembangunan Ekonomi. Kementerian Perhubungan dan Kementerian Konstruksi akan bergabung membentuk Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Perkotaan. Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup akan digabung dengan Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan menjadi Kementerian Pertanian, serta Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

    Kementerian Informasi dan Komunikasi akan bergabung dengan Kementerian Sains dan Teknologi menjadi Kementerian Transformasi Digital dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau Ministry of Digital Transformation, Science, Technology and Information. Kementerian Tenaga Kerja, Penyandang Disabilitas, dan Sosial akan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri, dan beberapa fungsi akan dialihkan ke Kementerian Pendidikan dan Pelatihan serta Kementerian Kesehatan. 

    Sementara itu, Kementerian Kesehatan akan memikul tanggung jawab tambahan, termasuk beberapa misi dewan perlindungan kesehatan dan perawatan pejabat tingkat pusat, yang akan segera berhenti beroperasi, dan pengelolaan negara atas kesejahteraan sosial, perlindungan anak, dan pencegahan kejahatan sosial dari Kementerian Tenaga Kerja, Difabel, dan Urusan Sosial.

    Kementerian Luar Negeri akan mengambil alih tugas pokok Komisi Hubungan Eksternal Komite Sentral Partai dan Komite Hubungan Eksternal Majelis Nasional ketika kedua unit ini mengakhiri fungsinya. Dewan Pengelola Mausoleum Ho Chi Minh akan dikelola oleh Kementerian Pertahanan Nasional, menjadi bagian dari struktur organisasi kementerian. 

    Restrukturisasi yang dilakukan pemerintah tidak hanya mencakup konsolidasi kementerian, kata Tra, seraya menambahkan bahwa jumlah unit di bawah kementerian dan organisasi tingkat kementerian akan dikurangi sebesar 15-20 persen, yang mencakup pengurangan signifikan pada departemen umum, biro, departemen, dan organisasi layanan publik. Langkah berani ini bertujuan untuk menciptakan aparatur administrasi yang lebih ramping dan efisien. 

    Ia menekankan perlunya merumuskan kebijakan-kebijakan yang menonjol untuk mengurangi dampak reformasi administrasi terhadap pegawai negeri sipil dan pegawai negeri serta menjamin hak-hak mereka selama proses perampingan. Penataan ulang ini akan berjalan seiring dengan pengurangan posisi staf dan peningkatan kualitas personel untuk memenuhi persyaratan dalam situasi baru.

  • Lagi, Arsin Kades Kohod ‘Hilang’ saat Rumahnya Digeledah Bareskrim Polri, Kuasa Hukum Masih Mencari

    Lagi, Arsin Kades Kohod ‘Hilang’ saat Rumahnya Digeledah Bareskrim Polri, Kuasa Hukum Masih Mencari

    GELORA.CO  – Lagi-lagi Kepala Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, Arsin bin Asip, tak tampak batang hidungnya saat Bareskrim Polri menggeledah rumahnya, Senin (10/2/2025) malam.

    Penggeledahan tersebut terkait kasus pemalsuan surat izin Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di area pagar laut Tangerang, Banten.

    Saat dilakukan penggeledahan di rumah Arsin, hanya terlihat sekitar 10 pengawal Kades, serta Ketua RT dan RW setempat.

    Bareskrim Polri mengatakan penggeledahan itu telah mengantongi izin dari Pengadilan Negeri Tangerang.

    “(Pengadilan Negeri Tangerang) Menetapkan memberikan izin kepada penyidik untuk melakukan penggeledahan. Rumah tertutup atau alat angkut terhadap terlapor Arsin bin Asip,” kata seorang penyidik Bareskrim Polri, Senin, dikutip dari TribunTangerang.com.

    Terkait keberadaan kliennya, Kuasa Hukum Arsin, Yunihar, mengaku tidak tahu.

    Bahkan, Yunihar blak-blakan mengaku dirinya justru masih mencari keberadaan Arsin.

    Ia menduga Arsin tengah menghadiri agenda di luar saat penggeledahan terjadi.

    “Untuk saat ini kami memang belum ada dan tidak tahu keberadaan beliau karena fokus kami adalah pendampingan warga,” jelas Yunihar di Mapolsek Pakuhaji, Selasa (11/2/2025).

    “Kami juga sedang mencari tahu di mana posisi beliau. Kemungkinan sih beliau sedang ada agenda di luar,” imbuhnya.

    Diketahui, Arsin telah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri setelah sebelumnya sempat mangkir.

    Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, mengatakan Arsin diperiksa sebagai saksi.

    “Sudah, sudah diperiksa sebagai saksi. Sesuai haknya, kita akan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah,” katanya, Senin.

    Meski diduga kuat Arsin terlibat dalam pemalsuan surat izin SHGB dan SHM di kawasan pagar laut Tangerang, Djuhandhani enggan menerka-nerka apakah Kades Kohod itu bakal ditetapkan sebagai tersangka dalam waktu dekat.

    Ia menjelaskan, apakah Arsin akan naik status menjadi tersangka, baru diketahui setelah Bareskrim Polri selesai melakukan pemeriksaan dan melengkapi alat bukti.

    “Selanjutnya, nanti kalau alat bukti ataupun pemeriksaan-pemeriksaan sudah selesai, kami akan segera menggelarkan, apakah ini (Arsin) patut ditingkatkan sebagai tersangka atau keterlibatan-keterlibatan lainnya untuk dikembangkan dalam proses penyidikan lebih lanjut,” jelas Djuhandhani.

    Selain Arsin, sang istri juga turut diperiksa. Istri Arsin diperiksa di Polsek Pakuhaji, Senin malam.

    Istri Arsin tak sendiri, adik iparnya juga turut menjalani pemeriksaan.

    Terlihat keduanya menandatangani sebuah berkas diduga Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

    Hingga saat ini, Bareskrim Polri telah memeriksa 44 saksi terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin SHGB dan SHM.

    Puluhan saksi itu berasal dari berbagai elemen, mulai warga setempat, instansi terkait, hingga saksi ahli.

    ‘Hilang’ sejak Viral usai Debat dengan Menteri ATR/BPN

    Keberadaan Arsin bin Asip masih menjadi teka-teki sebab tak lagi terlihat setelah sosoknya viral, pasca-debat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid.

    Perdebatan itu mengenai lahan bersertifikat HGB dan SHM di kawasan pagar laut perairan Tangerang, yang disebutkan Arsin dulunya adalah empang.

    Setelah kasus pagar laut mencuat dan Arsin menjadi sorotan, warga Desa Kohod mengaku sang Kades jarang terlihat.

    Dilansir Kompas.com, kantor Desa Kohod tempat Arsin bekerja terlihat tutup pada Selasa (28/1/2025).

    Tak hanya itu, rumah Arsin yang hanya berjarak satu kilometer dari kantor Desa Kohod juga tampak kosong.

    Rumah yang berada di pinggir Jalan Kalibaru itu terlihat mencolok sebab berukuran lebih besar dibandingkan dengan tetangganya.

    Di garasi Arsin “hanya” ada sebuah mobil Honda Civic Vtec berpelat nomor B 412 SIN yang ketika dibaca membentuk nama sang Kades.

    Selain mobil tersebut, ada empat sepeda motor yang terparkir di garasi Arsin.

    Sementara itu, di depan garasi, terparkir mobil dinas Xenia berwarna silver berpelat B 1056 JON.

    Dua warga yang berada di teras rumah Arsin, mengaku tidak tahu keberadaan sang Kades.

    Keduanya mengaku hanya menumpang bermain catur di rumah Arsin.

    “Tidak tahu, saya hanya numpang main catur,” kata satu dari dua warga itu, Selasa.

    Warga Desa Kohod lainnya, Obos, mengungkapkan Arsin hanya terlihat saat Nusron Wahid berkunjung pada Jumat (24/1/2025) pekan lalu.

    Meski demikian, Obos menyebut kehadiran Arsin kala itu tidak diundang.

    Setelahnya, lanjut Obos, Arsin tidak lagi terlihat di lapangan atau bertemu secara langsung dengan warga

  • Singapura Tangkap Nick Lee Xing Qiu, Remaja Radikal yang Berencana Bunuh Massal Umat Muslim

    Singapura Tangkap Nick Lee Xing Qiu, Remaja Radikal yang Berencana Bunuh Massal Umat Muslim

    GELORA.CO – Otoritas keamanan Singapura menahan Nick Lee Xing Qiu (18 tahun), seorang remaja yang diduga merencanakan pembunuhan massal terhadap umat Muslim, Senin (10/2). Ia terinspirasi dari pembantaian Christchurch, Selandia Baru, pada 2019 silam.

    Lee mengidolakan Brenton Tarrant, pelaku yang membunuh 51 orang di dua masjid di Christchurch, dan disebut telah berlatih melalui gim daring yang penuh kekerasan.

    Departemen Keamanan Dalam Negeri (ISD) Singapura mengungkap bahwa Lee mulai terpapar ideologi sayap kanan pada 2023 melalui propaganda di media sosial.

    Ia menonton ulang video serangan Christchurch, mengunduh modifikasi gim video yang menginspirasi dirinya untuk berpura-pura sebagai Tarrant, dan mencari informasi tentang senjata rakitan, pisau, hingga bom molotov.

    ISD menyebut Lee ingin menyiarkan langsung serangannya, serupa dengan yang dilakukan Tarrant.

    Mereka mengidentifikasi remaja itu sebagai “penganut supremasi Asia Timur”, yang meyakini superioritas etnis China, Korea, dan Jepang.

    ISD mengeluarkan perintah penahanan Lee pada Desember 2024 di bawah Undang-Undang Keamanan Internal, yang memungkinkan penahanan tanpa pengadilan.

    Meski belum memiliki jadwal pasti untuk aksinya, ISD menilai pemikirannya mengarah pada ancaman serius.

    Pihak berwenang menyelidiki kontak daring Lee tetapi tidak menemukan ancaman langsung terhadap Singapura.

    Singapura, negara dengan mayoritas etnis China dan minoritas Muslim Melayu serta India yang cukup besar, menerapkan pendekatan ketat terhadap ekstremisme.

    Laporan pemerintah pada Juli 2024 menunjukkan radikalisasi pemuda semakin mengkhawatirkan.

    Dari 52 orang yang terpapar ideologi ekstremis, 13 di antaranya berusia di bawah 20 tahun.

    Kasus Lee bukan satu-satunya. Tahun 2024, seorang remaja 14 tahun ditahan karena alasan serupa.

    Seorang pemuda 17 tahun yang diduga hampir mengeksekusi serangan terhadap non-Muslim menggunakan gunting juga diamankan.

    Tahun sebelumnya, seorang pelajar 18 tahun ditahan dengan rencana serupa.

    Otoritas setempat menyerukan kewaspadaan terhadap radikalisasi daring dan memperkuat upaya deradikalisasi bagi pemuda yang terpapar ideologi ekstrem.

  • Berkedok Warung Kopi, Kakek Renta di Prabumulih Pekerjakan ABG Layani Pria Hidung Belang

    Berkedok Warung Kopi, Kakek Renta di Prabumulih Pekerjakan ABG Layani Pria Hidung Belang

    GELORA.CO – Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Prabumulih berhasil mengungkap kasus eksploitasi anak bawah umur menjadi pekerja seks komersial (PSK) di sebuah lokasi berkedok warung kopi (warkop).

    Praktik prostitusi itu diduga terjadi sudah cukup lama di warung kopi yang berlokasi di kawasan Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih.

    Selain mengungkap hal itu, petugas juga mengamankan seorang pria renta inisial AK alias AC (77) yang merupakan pemilik warkop dan tercatat beralamat di Jalan Supeno Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Timur Kota Prabumulih.

    Kapolres Prabumulih, AKBP Endro Aribowo SIk MAP melalui Kasat Reskrim AKP Tiyan Talingga ST MT mengungkapkan AK alias AC (77) diringkus dalam penggerebekan yang dilakukan polisi setelah mendapat laporan dari warga.

    “Kita merespon cepat keresahan masyarakat Kelurahan Sindur dan Cambai yang sebelumnya telah melaporkan dugaan aktivitas ilegal di lokasi itu dan akhirnya kasus ini terungkap,” kata AKP Tiyan Talingga dalam keterangan tertulisnya.

    Kasat Reskrim mengatakan, adapun modus operandi dilakukan AK alias AC ini yakni dengan menjualkan korban yang masih di bawah umur untuk memuaskan nafsu birahi ke setiap lelaki hidung belang yang datang ke warkop itu.

    “Kakek ini mendapatkan imbalan atau upah dari persetubuhan yang dilakukan oleh korban dengan lelaki hidung belang yakni Rp 150 ribu tiap tamu yang datang,” jelasnya.

    Lebih lanjut Kasat Reskrim menuturkan, perbuatan dilakukan tersangka tersebut telah dilakukan secara berulang kali.

    “Saat ini pelaku berikut barang bukti sudah kita amankan di Polres Prabumulih untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut,” tuturnya.

    Selain kakek renta itu, turut diamankan seorang anak di bawah umur berinisial SS (13) yang diduga menjadi korban eksploitasi anak dan diketahui masih tercatat sebagai seorang pelajar di Kota Prabumulih.

    “Kami juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa beberapa stel pakaian milik korban, kasus ini masih terus kami selidiki dan kami kembangkan,” katanya.

    Atas perbuatannya, AK alias AC akan dikenakan Pasal 88 Jo 76I UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tentang perlindungan anak dan atau Pasal 11 dan atau 12 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO.

    Dan atau Pasal 297 dan atau 296 KUHP tentang Eksploitasi Seksual Anak dan atau tindak pidana perdagangan orang. Atas perbuatannya itu, tersangka akan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. 

  • Politikus Golkar Bantah Tatib DPR Bisa Copot Pimpinan Lembaga

    Politikus Golkar Bantah Tatib DPR Bisa Copot Pimpinan Lembaga

    GELORA.CO -Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo membantah mengenai isu yang mengatakan kalau DPR mengubah Tata Tertib (Tatib) yang dapat mencopot pimpinan lembaga tinggi negara. 

    Menurut politikus Golkar tersebut, penerbitan Tatib tersebut diperuntukkan untuk internal DPR RI dan sifatnya pun adalah rekomendasi.

    “Tidak serta merta dapat mencopot pejabat, sifatnya berupa rekomendasi evaluasi kinerja. Sehingga saya pikir Tatib ini bagus sebagai representasi pengawasan yang dilakukan oleh DPR RI,” ujar Firman Soebagyo dalam keterangannya, Selasa, 11 Februari 2025.

    Lagipula lanjut Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR ini, Tatib DPR bukanlah sebuah hierarki perundangan yang mengikat. Sehingga fungsinya hanya dapat mengikat ke dalam institusi DPR RI itu sendiri.

    “Bahwa dari tata urutan perundang-undangan di Indonesia, tata tertib DPR tidak termasuk urutan hierarki aturan yang mengikat. Nomor 1 adalah UUD 1945, lalu ada TAP MPR, undang-undang, Perpu,” papar Firman.

    Legislator dapil Jateng III ini pun mengingatkan agar tak terjadi polemik lebih lanjut, kita semua bisa memahami Trias Politika di mana posisi legislatif, eksekutif dan yudikatif sejajar. Sehingga tak bisa produk Tatib DPR mengintervensi kedaulatan struktur kekuasaan di lembaga lainnya.

    “Kita sebaiknya memahami kembali konsep Trias Politika, di mana secara teknis tidak ada kewenangan yang bisa mengintervensi kedudukan lembaga lainnya. Tatib ini dimaksudkan hanya untuk internal,” pungkas Ketua Dewan Pembina SOKSI ini.

    Sebelumnya, DPR mengesahkan revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dalam rapat paripurna di gedung parlemen, Jakarta Pusat. Perubahan aturan yang satu hari sebelumnya disepakati Badan Legislasi DPR adalah penambahan Pasal 228A di antara Pasal 228 dan Pasal 229 di dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020.

    Pasal 228A ayat (1) berbunyi, “Dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR terhadap hasil pembahasan komisi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 227 ayat (2), DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.”

    Kemudian ayat (2) dari Pasal 228A berbunyi, “Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat mengikat dan disampaikan oleh komisi yang melakukan evaluasi kepada pimpinan DPR RI untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.”

    Banyak masyarakat yang menafsirkan jika ketentuan itu rawan diselewengkan karena evaluasi secara berkala dikhawatirkan dapat merekomendasikan pemecatan terhadap pemimpin lembaga negara yang bersangkutan

  • Bancakan Bansos Rezim Jokowi Punya Akibat Hukum

    Bancakan Bansos Rezim Jokowi Punya Akibat Hukum

    GELORA.CO -Pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan terkait hanya separuh bantuan sosial (bansos) dari Rp500 triliun yang mengalir kepada masyarakat makin membuka tabir korupsi rezim Joko Widodo (Jokowi).

    Hal itu disampaikan pemerhati politik Rocky Gerung dalam akun Youtube pribadinya, Senin malam, 10 Februari 2025.                    

    “Jadi kelihatannya akhirnya jadi semacam pertengkaran siapa yang memerintah di situ. Jelas itu tanggung jawab dari presiden sebelumnya, presiden ke-8. Sorry, saya selalu sebut presiden ke-8, yang saya maksud presiden ke-7. Karena saya itu menyebut ke-8 karena Jokowi 2 kali di pemerintahan,” ujar Rocky.

    Akademisi yang dikenal kritis ini makin meluapkan kegeramannya kepada Jokowi atas kebrutalannya dalam menjadikan bansos sebagai bancakan politik.   

    “Jadi tetap presiden ke-7 itu yang sebut saja bajingan tol*l juga. Karena dalam pengertian akuntansi kalau dana yang tidak tersalur itu artinya ada yang idle. Apalagi ini soal bansos kan yang jadi bancakan politik, yang tiap kali diunggulkan oleh presiden Jokowi,” tegasnya.

    Atas dasar itu, Rocky meminta aparat penegak hukum untuk menelusuri fenomena tersebut.

    “Rakyatnya ternyata hanya separuh yang tersalur. Segera itu bocoran dari Pak Luhut ini juga punya akibat hukum dan akibat hukum itu harus diuji. Apakah data-data yang selama ini dipakai itu betul-betul data yang riil atau data yang fiktif, di situ masalahnya,” tandas dia.

    Dalam akun Instagram pribadinya, Luhut mengungkap hanya separuh bansos yang benar-benar sampai ke rakyat.

    “Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp 500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak memiliki NIK menjadi kendala utama,” ujar Luhut dikutip Minggu, 9 Februari 2025.

  • Tanggapi Luhut soal Aliran Bansos, Rocky Gerung: Jokowi Lagi, Jokowi Lagi

    Tanggapi Luhut soal Aliran Bansos, Rocky Gerung: Jokowi Lagi, Jokowi Lagi

    GELORA.CO -Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan blak-blakan mengungkap hanya separuh bantuan sosial (bansos) dari Rp500 triliun yang mengalir kepada masyarakat.

    Mantan Menko Maritim dan Investasi (Marves) membeberkan berbagai faktor gagalnya penyaluran itu, di antaranya masalah data ganda.

    Menanggapi itu, pemerhati politik Rocky Gerung menyebut bahwa pengakuan Luhut itu makin menguatkan kebobrokan rezim Joko Widodo (Jokowi).

    “Maka orang bertanya, kalau begitu yang Rp500 itu dari separo itu Rp250 triliun tersalur atau terkorupsi atau tidak tersalur, kan itu pertanyaan akuntansinya. Walaupun kita tahu keterangan Pak Luhut kemudian dia merangkannya bahwa ada data yang tidak jelas,” kata Rocky dikutip dalam akun Youtube pribadinya, Senin malam, 10 Februari 2025.

    Lanjut dia, ada dana Rp250 triliun yang tidak tersalur membuat negara abai terhadap hak rakyat miskin.

    Selanjutnya, akademisi yang pernah disebut-sebut menjadi mentor Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu menegaskan bahwa fenomena ini harus diusut tuntas.   

    “Jadi sekali lagi itu harus diaudit siapa-siapa yang tercecer di penyaluran Bansos. Peran Bansos ini satu upaya untuk jadi social safety net bagi mereka yang rentan terkena badai ekonomi,” jelasnya.

    Rocky pun menegaskan bahwa pemerintahan Jokowi sudah seharusnya bertanggung jawab terhadap tidak tersalurnya dana bansos sebesar Rp250 triliun tersebut.

    “Jadi tetap pemerintah hari ini, eh pemerintah kemarin, yaitu Presiden mulia Jokowi, itu harus bertanggung jawab. Saya harus berhati-hati mengucapkan itu karena Jokowi lagi, Jokowi lagi,” tandasnya.

    Dalam akun Instagram pribadinya, Luhut mengungkap hanya separuh bansos yang benar-benar sampai ke rakyat.

    “Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp 500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak memiliki NIK menjadi kendala utama,” ujar Luhut dikutip Minggu, 9 Februari 2025. 

  • Jokowi dan Oligarki Mulai Tekan Prabowo

    Jokowi dan Oligarki Mulai Tekan Prabowo

    Oleh: Laksma TNI (Purn) Jaya Darmawan, M.Tr.Opsla*

    KETEGANGAN antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo semakin terasa. Kelompok loyalis Jokowi dalam kabinet Koalisi Indonesia Maju (KIM) disebut mulai mengganggu jalannya pemerintahan dengan membangun komunikasi intens melalui Grup WhatsApp KIM dan pertemuan rahasia.

    Kekecewaan kelompok Jokowi dan oligarki dipicu oleh langkah Prabowo yang dinilai tidak mematuhi kesepakatan tertutup, termasuk perjanjian yang diduga dibuat di tenda camping IKN dan dalam pertemuan di Solo pada 13 Oktober 2024.

    Sejumlah kebijakan Presiden Prabowo dianggap sebagai sinyal pembangkangan terhadap kepentingan Jokowi dan oligarki, antara lain; Penundaan Pemindahan ASN ke IKN, Instruksi Penghematan Anggaran, Narasi Kedaulatan Rakyat dalam Pidato Presiden dan Kesepakatan dengan Malaysia Menghambat Dominasi OBOR China.

     

    Pemerintah menunda tanpa batas waktu pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN), sebagaimana tertuang dalam surat resmi Kementerian PANRB pada 24 Januari 2025. Hal ini berpotensi membuat proyek IKN mangkrak dan membuka peluang pembatalan UU No. 3 Tahun 2022 tentang IKN serta UU No. 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Jika terjadi, kekuasaan Gibran Rakabuming Raka atas kawasan aglomerasi Jabodetabekpunjur pun bisa terganggu.

    Prabowo mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi belanja negara dalam APBN dan APBD. Kebijakan ini diperkirakan akan mengguncang program kementerian yang selama ini berada di bawah kendali oligarki.

    Pidato-pidato Prabowo yang menegaskan bahwa pejabat negara harus bekerja untuk rakyat, bukan untuk kelompok tertentu, dipandang sebagai upaya mengurangi pengaruh Jokowi dan oligarki dalam pemerintahan.

    Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, pada 27 Januari 2025, Prabowo dan Anwar sepakat untuk membatasi pengaruh ekonomi dan politik China melalui program OBOR (One Belt One Road), yang dinilai dapat mengancam kepentingan pribumi di kedua negara.

    Loyalis Jokowi yang masih bercokol di kabinet disebut mulai merancang perlawanan terhadap kebijakan Prabowo. Sabotase politik dan ekonomi diprediksi akan meningkat, dengan gas LPG 3 kg yang sempat dihentikan peredarannya oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai langkah uji coba.

    Situasi ini menjadi ujian bagi kepemimpinan Prabowo. Jika ia dianggap lemah, tekanan dari Jokowi dan oligarki bisa semakin agresif. Namun, jika Prabowo mampu menunjukkan kekuatan dan strategi yang sulit diprediksi, maka lawan politiknya kemungkinan besar akan mundur.

    Perseteruan ini bukan sekadar rivalitas politik, tetapi pertarungan kepentingan antara pemerintahan baru dan warisan rezim sebelumnya. 

    *(Penulis adalah Ketua Presidium Pejuang Bela Negara)

  • Prabowo Jangan Bermain Api, Jokowi Wabah Ganas Kejahatan Bernegara

    Prabowo Jangan Bermain Api, Jokowi Wabah Ganas Kejahatan Bernegara

    GELORA.CO -Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut ada pihak mencoba memisahkan dirinya dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menuai kritikan.

    Pasalnya, publik menilai banyak peninggalan buruk yang dilakukan rezim Jokowi selama 10 tahun pemerintahannya.

    Ketua Umum Partai Negoro, Faizal Assegaf mengingatkan pernyataan Prabowo bisa berakibat buruk buat pemerintahannya saat ini.

    “Jangan bermain api pak! Semakin nekat pamer kemesraan dan gelap mata membela kejahatan Jokowi akan berakibat fatal. Ini negara, bukan persekutuan jahat antar dinasti atau jaringan mafia yang saling berkolusi demi melanggengkan kejahatan berjamaah,” ucap Faizal dalam akun media X pribadinya, Senin, 10 Februari 2025. 

    Aktivis senior ini juga membeberkan perilaku Jokowi selama memimpin negara, sehingga pihak yang mengelu-elukan sama saja melakukan pembodohan kepada rakyat.  

    “Jokowi adalah wabah ganas kejahatan dalam bernegara yang telah terbukti 10 tahun berkuasa secara semena-mena. Bersikap licik untuk melindungi Jokowi adalah perilaku hipokrit, sangat tidak etis dan tidak bermartabat,” jelasnya. 

    “Modus kompromi politik busuk tersebut jelas melecehkan rasa keadilan rakyat. Stop bicara omon-omon seolah menjaga persatuan, tapi hakikinya membodohi rakyat dengan sikap yang sangat labil, norak dan merusak tatanan bernegara,” pungkas dia.

    Pamer kemesraan antara hubungan Prabowo dan Jokowi itu dinyatakan dalam acara Muslimat NU di Surabaya, Jawa Timur, Senin, 10 Februari 2025.

    “Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama pak Jokowi, lucu juga untuk bahan ketawa boleh. Jangan kita jangan ikut pecah belah, pecah belah. Itu adalah kegiatan mereka yang enggak suka sama Indonesia,” ujar Prabowo

  • Prabowo Kumpulkan 1000 Satuan Komandan di Istana Bogor, Apakah Baru Sadar dalam Ancaman?

    Prabowo Kumpulkan 1000 Satuan Komandan di Istana Bogor, Apakah Baru Sadar dalam Ancaman?

    Oleh Ida N Kusdianti | Sekjen FTA

    Selama Presiden Prabowo tidak mengamputasi orang-orang Jokowi di Polri, TNI, dan Kabinet, maka pemerintahan Prabowo akan stagnan, bahkan bisa lebih buruk.

    Saat ini pastinya Indonesia dalam ancaman kedaulatan. Oligarki sudah terlalui kuat dalam satu dekade pemerintahan Jokowi. Sebanyak 1000 Satuan Komandan dikumpulkan oleh Presiden Prabowo di Istana Bogor, sementara di saat yang sama Dirjen Kemenkeu ditangkap terkait raibnya dana Jiwasraya Tp16,8 trilliun. Lebih mengagetkan lagi,  di malam harinya kantor Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR ) terbakar. Apakah ini pertanda oligarki sudah berani melawan negara?

    Ada beberapa peristiwa menarik pada tanggal 8 Februari 2025 kemarin, pertama ditangkapnya Isa Martamarwata Dirjen Kementrian Keuangan Negara atas dugaan korupsi pada kasus Jiwasraya yang merugikan negara Rp 16,8 trilliun.  Isa diketahui menjabat Dirjen Anggaran Kemenkeu sejak tahun 2021. Sebuah peristiwa yang mengejutkan karena malingnya berada di lingkungan Kemenkeu, yang seharusnya menjadi contoh bagi instansi pemerintahan lainnya.

    Peristiwa kedua terjadinya kebakaran di kantor Kementerian ATR di bagian arsip seluas 8 x 7 M². Tentu saja publik mengaitkan peristiwa kebakaran ini adalah upaya pihak-pihak yang kesal terhadap Kementerian ATR yang dengan berani mencabut puluhan sertifikat hak guna dan hak milik di atas laut Pantura Tangerang.

    Pada dasarnya negara tidak boleh kalah dengan preman, meskipun diback up oleh naga raksasa yang sedang berusaha mengangkangi negara lewat tangan tangan pejabat pengkhianat.

    Namun demikian rakyat harus terus mengawal dan mengawasi gerak gerik buzzeer dan orang-orang Aguan yang terus melakukan pembodohan publik lewat kuasa hukumnya Moanas Alaidid, dengan membelokkan fakta bahwa sertifikat dibuat berdasarkan kepemilikan oleh pemilik tanah yang mengalami abrasi dari tahun ke tahun. Ini adalah kebohongan besar antek-antek Aguan agar kasus ini bisa dilerai.

    Presiden Prabowo sadar bahwa negara dalam ancaman oligarki dan pejabat pengkhianat yang saat ini masih banyak bercokol di birokrasi, baik dari bawah sampai pusat. Makanya Presiden Prabowo berungkali mengingatkan pada aparatur negara untuk tidak main-main dengan amanah rakyat. Terakhir 1000 Satuan Komandan dikumpulkan di istana Bogor, mewanti-wanti agar aparat tetap berpihak pada negara dan rakyat, bukan pada pihak lain. Presiden Prabowo dengan tegas meminta kepada para menteri untuk mengembalikan aset negara yang telah dikuasai oleh pihak lain tanpa kompromi.

    Dua peristiwa di atas semoga menjadikan rakyat lebih jeli, lebih cerdas, dan paham bagaimana harus bertindak serta bagaimana harus berjuang..

    Yang kita hadapi adalah naga buas dan lapar. Rakyat harus bisa lebih buas daripada naga, penuh dengan akal, cerdik dan seimbangkan otot dan otak.

    Teringat pidato Presiden Prabowo beberapa hari lalu bahwa dengan tegas beliau katakan, “Silahkan bersih bersih sendiri, atau akan saya bersihkan!”. Pernyataan keras ini semoga bisa  menjadi pegangan rakyat bahwa beberapa  kalimat sudah beliau keluarkan, adalah kalimat perlawanan terhadap oligarki  

    Waktunya rakyat mendorong dan mengawal terus kinerja Presiden Prabowo dalam menjalankan tugas kenegaraan..

    Jangan pernah berhenti apalagi menyerah menghadapi kekuatan oligarki yang makin hari makin arogan, karena sejatinya mereka bukan siapa-siapa. Jika rakyat bersatu, maka mudah bagi kita melawan mereka.

    Sepertinya bom waktu akan meledak jika Presiden Prabowo tidak cepat ambil-alih penyelesaian PIK 2 yang menjadi barometer bagi pemerintah Kabinet Merah Putih saat ini.

    Tak ada perjuangan yang sia-sia,  teruslah berdiri tegak bersama para penegak keadilan Republik Indonesia ini.

    #AdiliJokowi

    #TangkapAguan

    #BantenMelawan

    #PIK2AncamanNKRI

    #RatakanPIK2

    #ForumTanahAir

    #FTAForBrighterIndonesia

    #FAKSI

    #KembaliKeUUD1945Asli (*)