Xcloud.id

Author: Gelora.co

  • KPK Optimis Menang Lawan Hasto Kristiyanto

    KPK Optimis Menang Lawan Hasto Kristiyanto

    GELORA.CO -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku optimistis memenangkan gugatan praperadilan yang diajukan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

    Kepala Biro Hukum KPK, Iskandar Marwanto mengatakan, sidang praperadilan yang diajukan Hasto akan memasuki babak akhir, yakni sidang putusan yang akan dilaksanakan pada Kamis besok, 13 Februari 2025.

    “Ya seperti yang kami sampaikan kemarin, tetap optimistis. Apalagi kami sudah sampaikan di kesimpulan. Bahwa memang apa yang kami simpulkan hari ini, mewakili pembuktian kami di persidangan-persidangan sebelumnya,” kata Iskandar kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, 12 Februari 2025.

    Iskandar memastikan, berdasarkan bukti permulaan, KPK berani menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku.

    “Sehingga kami pada kesimpulan ya bahwa kami yakin. Hakim akan pertimbangkan bukti-bukti dari KPK,” pungkas Iskandar.

    Hasto Kristiyanto resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Selasa, 24 Desember 2024. Selain Hasto, KPK juga menetapkan Donny Tri Istiqomah yang merupakan orang kepercayaan Hasto dalam kasus yang menjerat buronan Harun Masiku (HM) selaku mantan Caleg PDIP, kader PDIP Saeful Bahri, mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina.

    Hasto dan Donny disebut sebagai pihak pemberi suap kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio F.

    Selain itu, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka terkait perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. 

  • Ternyata Anggaran Otorita IKN Dipangkas Rp1,15 Triliun

    Ternyata Anggaran Otorita IKN Dipangkas Rp1,15 Triliun

    GELORA.CO -Otorita Ibu Kota Negara (IKN) melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp1,15 triliun untuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal.

    Efisiensi ini dilakukan kepada sejumlah pos anggaran, mulai dari perjalanan dinas, kajian, seminar, Focus Group Discussion (FGD), serta kegiatan seremonial hingga pengadaan alat tulis kantor (ATK).

    Demikian disampaikan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR membahas Instruksi Presiden (Inpres) 1/2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 Program kerja OIKN Tahun 2025, Rabu, 12 Februari 2025.

    “Dengan demikian, dari pagu awal sebesar Rp6,395 triliun dengan efisiensi Rp1,153 triliun, pagu yang akan dibelanjakan Dipa awal Otorita IKN tahun 2025 sebesar Rp5,242 triliun, belanja pegawai Rp199 miliar,” ungkap Basuki di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Dengan adanya efisiensi, maka pagu anggaran yang dapat digunakan untuk kegiatan lainnya menjadi Rp5,042 triliun.

    Basuki juga menambahkan, sebagian anggaran tersebut akan digunakan untuk pengelolaan sarana dan prasarana yang telah dibangun pada periode 2022-2024, serta mendanai paket-paket baru di Otorita IKN melalui Dipa awal.

    Ia juga menjelaskan, Presiden Prabowo telah menyetujui anggaran Otorita IKN sebesar Rp48,8 triliun pada 21 Januari 2025 dan akan dilaporkan lebih lanjut pada sesi kedua rapat.

    “Nanti akan kami laporkan program untuk keseluruhan di tahun 2025. Kalau efisiensi dari Dipa awal Rp6,395 triliun menjadi Rp5,042 triliun,” pungkasnya

  • GenZ Banyak yang Ingin Pindah Negara Gara-gara Kebijakan Jokowi

    GenZ Banyak yang Ingin Pindah Negara Gara-gara Kebijakan Jokowi

    GELORA.CO -Keresahan kalangan GenZ terhadap masa depan mereka di Indonesia yang belakangan ramai disuarakan di media sosial ikut disorot pengamat politik Rocky Gerung. 

    Menurutnya, banyak anak muda yang merasa negeri ini tak lagi menawarkan harapan, sehingga diam-diam mempertimbangkan opsi berpindah kewarganegaraan.

    “Bukan karena mereka tidak patriotik. Tapi bagi mereka, masa depan lebih penting daripada sekadar nasionalisme,” ujar Rocky lewat kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rabu 12 Februari 2025.

    Fenomena ini semakin diperparah dengan kondisi para milenial yang dahulu diproyeksikan menjadi bonus demografi oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), namun kini justru terjebak dalam situasi sulit.

    “(Mereka) Ada dalam kondisi tidak bekerja, tidak sekolah, tidak ada harapan,” sambung Rocky.

    Dosen Ilmu Filsafat itu menilai bahwa apa yang terjadi saat ini merupakan dampak dari kebijakan sebelum kepemimpinan Presiden Prabowo. 

    “Yang di luar negeri pun melihat kondisi ini dan berpikir, kalau begitu, untuk apa pulang?” ujarnya.

    Rocky lantas mengingatkan, jika negara tidak segera menangani fenomena ini, Indonesia berisiko kehilangan generasi mudanya yang potensial.

    Pemerintah pun diharapkan segera merancang kebijakan yang konkret untuk mengembalikan kepercayaan anak muda terhadap masa depan mereka di tanah air.

  • Komisi II DPR Sahkan Anggaran Bawaslu Dipangkas Rp955 Miliar

    Komisi II DPR Sahkan Anggaran Bawaslu Dipangkas Rp955 Miliar

    GELORA.CO -Komisi II DPR mengesahkan pemangkasan anggaran tahun 2025 untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Pemangkasan anggaran Bawaslu dipastikan sama dengan yang didapat Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Adalah Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, yang mengesahkan pemangkasan anggaran Bawaslu dan sejumlah lembaga mitra kerja lainnya, di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025.

    Rifqi menyatakan, pemotongan anggaran Bawaslu untuk tahun 2025 tidak sampai 50 persen. Sama seperti pemangkasan anggaran KPU.

    “Efisiensi anggaran Bawaslu RI sebesar Rp955.000.000.000 (Rp955 miliar),” ujar RIfqi.

    Dia memaparkan, pada tahun lalu telah disepakati pagu anggaran Bawaslu untuk 2025 memang lebih besar, sebelum pemerintahan baru.

    “Pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar 2.416.945.124.000 (Rp2,416 triliun),” bebernya.

    Oleh karena itu, politikus Partai Nasdem itu memastikan, anggaran 2025 untuk Bawaslu masih berada di atas 50 persen.

    “(Anggaran Bawaslu tahun 2025) menjadi sebesar Rp1.461.945.124.000 (Rp 1,461 triliun),” demikian Rifqi

  • ‘Raja Kecil’ yang Disinggung Prabowo Bukan Isapan Jempol, Harus Diberantas!

    ‘Raja Kecil’ yang Disinggung Prabowo Bukan Isapan Jempol, Harus Diberantas!

    GELORA.CO – Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli merespons pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyebut ada sejumlah oknum birokrat yang merasa jadi ‘raja kecil’ mencoba melawan kebijakan efisiensi anggaran.

    Lili meyakini memang terdapat gerakan perlawanan dari para ‘raja kecil; tersebut, terhadap kebijakan pemerintah pusat.

    “Ketika Presiden menyampaikan di forum bahwa ada perlawanan dari bawah terkait efesiensi anggaran, pasti itu bukan isapan jempol, bukan suatu mengada-ada, tapi sesuatu yang real,” kata Lili kepada wartawan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Bagi Lili, ‘raja kecil’ yang dimaksud Prabowo harus ditumpas, bukan sebaliknya. Agar tidak menciptakan ‘raja kecil’ lainnya.  “Jangan sampai kemudian tidak ada action untuk menangani raja-raja kecil tersebut,” ujarnya.

    Sebelumnya, Prabowo menyentil oknum-oknum yang tidak menyetujui kebijakan efisiensi anggaran dan merasa kebal hukum menghadapi keputusan-keputusan yang diambil oleh dirinya saat memperjuangkan kemakmuran rakyat.

    Prabowo mengatakan dirinya tak masalah dengan pembangkangan tersebut, namun oknum itu harus berani berhadapan langsung dengan rakyat, terutama kalangan ibu-ibu yang disebutnya dengan emak-emak.

    “Kau boleh melawan Prabowo, tetapi nanti kau lawan emak-emak itu semua itu. Bandel, dablek!” kata Prabowo dalam sambutan pada pembukaan Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama di Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025).

    Dia menceritakan langkah efisiensi di berbagai kementerian dan lembaga diambil agar pengeluaran-pengeluaran yang tidak diperlukan dan berpotensi menjadi ladang korupsi bisa dihilangkan.

    Namun, pada praktiknya ada saja pihak-pihak yang kontra dengan keputusan tersebut dan bahkan merasa kebal dari keputusan yang diambil Prabowo itu sehingga mengabaikannya.

    “Ada, yang melawan saya, ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil, ada,” ujar Prabowo.

  • Video Mayor Teddy Tegur Paspampres yang Payungi Prabowo Viral

    Video Mayor Teddy Tegur Paspampres yang Payungi Prabowo Viral

    GELORA.CO – Video Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Inf Teddy Indrawijaya menegur personel Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (11/2/2025) malam WIB, viral di berbagai kanal media sosial (medsos), khususnya Tiktok. Teddy menegur Kapten Inf Dali Darulqutni yang bertugas sebagai Satuan Pengawal Pribadi Presiden.

    Teddy diketahui merupakan teman seangkatan Dali di Akademi Militer (Akmil) 2011. Momen itu terjadi ketika Teddy mendampingi Presiden Prabowo Subianto menyambut kedatangan Presiden Turki Recep Tayyib Erdogan dan Ibu Negara Emine Erdogan.

    Suasana saat itu memang sempat hujan deras dan gerimis. Prabowo yang berjalan dari ruang tunggu menuju landasan pun dipayungi Kapten Dali. Ternyata, Teddy yang mendampingi Prabowo, terlihat tidak nyaman. Teddy pun menegur Dali. “Enggak usah,” kata Teddy sembari memberi kode agar RI 1 tidak perlu dipayungi.

    Muka masam Teddy yang tertangkap layar menjadi bahan gunjingan warganet. Kala itu, hujan deras sebentar memang berganti menjadi rintik-rintik. Mendapat teguran itu, Dali pun langsung menguncup payung yang dibawanya. Teddy memberi kode lagi, sehingga Deli seketika menyerahkan payung itu kepada personel Paspampres lain.

    Momen itu terjadi tepat di samping para awak media berkumpul, termasuk Republika.co.id yang meliput kedatangan Erdogan. Namun, karena pandangan tertuju ke arah Erdogan yang akan turun dari pesawat, di lokasi tidak ada yang menyadarinya. Ketika akhirnya adegan Teddy menegur Paspampres tertangkap siaran langsung Youtube Biro Pers Sekretariat Presiden (Setpres), mendadak saja hal itu viral di medsos.

    Sejumlah warganet ada yang membela Teddy. Namun, tidak sedikit yang mengecamnya. Sejumlah warganet mempertanyakan Teddy yang lupa dengan posisinya sebagai Seskab, bukan ajudan Prabowo lagi. Sehingga, ia tidak selayaknya menegur Paspampres yang memang harus menempel ketat Prabowo.

    Sementara itu, Presiden RI Prabowo dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan beserta Ibu Negara Emine Erdogan berbagi payung saat tiba di Lanud Perdanakusuma. Pesawat Kepresidenan yang membawa Presiden Erdogan beserta istri dan rombongan mendarat di Lanud Halim Perdanakusuma sekitar pukul 18.25 WIB. 

    Setelah pesawat memutar dan parkir, Erdogan dan Emine baru turun sekitar pukul 18.50 WIB. Meski diiringi hujan deras, upacara penyambutan kepada Presiden Erdogan tetap berlangsung. Presiden Prabowo yang mengenakan setelan jas hitam dan peci bersiaga menunggu Presiden Erdogan dan istri menuruni tangga, tanpa dipayungi.

    Prabowo menyambut hangat Presiden Erdogan dengan bersalaman, serta mencium pipi kanan-kiri seraya menunjukkan kedekatan keduanya. Erdogan yang tengah memayungi istri, juga kemudian berbagi payung dengan Prabowo.

    Di bawah guyuran hujan deras, Prabowo mengantar Erdogan dan istri menuju kendaraan dinas melewati pasukan jajar kehormatan. Setelah Erdogan masuk ke dalam mobil, Prabowo tampak menemani duduk di sampingnya dalam satu mobil yang sama.

    Saat menyambut kedatangan Erdogan di Lanud Halim Perdanakusuma, Prabowo didampingi oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono dan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddi. Kedatangan Presiden Erdogan ke Indonesia dalam rangka kunjungan resmi yang akan berlangsung selama dua hari, yaitu pada 11-12 Februari 2025.

    “Presiden Prabowo juga akan melakukan penyambutan upacara kenegaraan kepada Presiden Erdogan dilakukan di Istana Kepresidenan Bogor pada Rabu (12/2/2025),” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Muhammad Yusuf Permana.

    Setelah prosesi penyambutan digelar, kedua pemimpin negara diagendakan melakukan pertemuan bilateral membahas beragam kerja sama yang mungkin dijalin di antara dua negara.

    Kerja sama tersebut diharapkan mampu memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak dan mempererat hubungan persahabatan Indonesia dan Turki. Sebagai bagian dari rangkaian acara, kunjungan kenegaraan tersebut akan ditutup dengan jamuan santap siang kenegaraan yang digelar di halaman Istana Kepresidenan Bogor.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Kementerian Luar Negeri RI, Indonesia dan Turki akan mengadakan Dewan Kerja Sama Strategis Tingkat Tinggi (High Level Strategic Cooperation Council). High Level SCC ini merupakan forum bilateral reguler tertinggi antara kedua negara yang dipimpin langsung oleh kepala negara.

  • Rubicon Milik Kades Kohod Keberadaannya Misterius, Muncul Isu Dijual Usai Terlibat Kasus Pagar Laut

    Rubicon Milik Kades Kohod Keberadaannya Misterius, Muncul Isu Dijual Usai Terlibat Kasus Pagar Laut

    GELORA.CO – Berbeda dari kepala desa pada umumnya, Kepala Desa Kohod, Arsin menggunakan Rubicon dalam kesehariannya.

    Namun kini, Rubicon yang biasa digunakan Arsin menghilang tanpa jejak.

    Hal tersebut terjadi setelah Arsin terlibat dalam dugaan pemalsuan Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Surat Hak Milik (SHM) di pagar laut Tangerang.

    Seorang warga Kohod, Heri, menyebut Arsin memakai Rubicon setelah dilantik menjadi Kades Kohod.

    Namun saat ini Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya.

    “Isunya sih Rubicon-nya sudah dijual, terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali,” ujarnya beberapa waktu lalu.

    Kini pun terungkap, mobil Rubicon milik Arsin masih kredit dan belum lunas.

    Hal ini diungkapkan oleh Kuasa Hukum Arsin, Yunihar.

    “Rubicon itu kami dapat sampaikan dan dapat buktikan bahwa itu kredit. Bahkan sampai hari ini statusnya masih kredit dan masih top up,” ujar Yunihar saat dikonfirmasi, Selasa (11/2/2025).

    Saat ditanya mengenai keberadaan mobil tersebut saat ini, Yunihar mengaku tidak mengetahui pasti. 

    Bahkan, dia menduga mobil tersebut sudah berpindah tangan.

    “Nah itu kami kurang tahu. Tapi, yang jelas sih ada lah, atau jangan-jangan mungkin sudah berpindah tangan, kita tidak tahu juga,” ucap dia.

    Yunihar, menyebut kliennya tersebut masih berada di Indonesia dan tengah menghadiri agenda di luar saat rumahnya digeledah Bareskrim Polri. 

    “Kemungkinan sih beliau sedang ada agenda di luar kota,” ujar Yunihar, Selasa(11/2/2025).

    Diberitakan sebelumnya, selain menggeledah kantor Desa Kohod, Bareskrim Polri juga turut melakukan penggeledahan di rumah Kades Arsin, di Jalan Kali Baru, Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Senin (10/2/2025). 

    Pantauan di lokasi, rumah luas berwarna putih itu digeledah sejumlah penyidik Bareskrim Polri, sekira pukul 19.00 WIB malam. 

    Terlihat pengawal Kades atau ​’Paspamdes​’ kurang lebih sebanyak 10 orang terlihat berjaga di rumah Kades Arsin saat penggeledahan.  

    Selain itu, terlihat pula Ketua RT dan RW setempat ikut menyaksikan penggeledahan tersebut. 

    Sebelum melakukan penggeledahan, satu di antara petugas Bareskrim, terlihat menyampaikan tujuan penggeledahan. 

    “(Pengadilan Negeri Tangerang) Menetapkan memberikan izin kepada penyidik untuk melakukan penggeledahan. Rumah tertutup atau alat angkut terhadap terlapor Arsin bin Sanip, Ditandatangani secara elektronik (oleh Ketua PN Tangerang,” ucap penyidik Bareskrim Polri di lokasi. 

    Setelah itu, penyidik langsung masuk ke rumah Arsin dan memulai melakukan penggeledahan serta mengambil berkas yang diperlukan.  

    Di samping itu, terlihat pula satu unit mobil Honda Civic berplat nomor B 412 SIN dan mobil Avanza berplat nomor dinas terparkir di halaman rumah Arsin.

    Belum Bayar Pajak

    Terungkap fakta, mobil Honda Civic milik Arsin ini sudah menunggak pajak selama empat tahun, tujuh bulan, enam hari.

    Hal ini diketahui dari laman Informasi Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Banten. 

    “Info pajak kendaraan terlambat 4 tahun 7 bulan 6 hari,” demikian dikutip pada Selasa (11/2/2025).

    Rincian jumlah tunggakan yang dibayar oleh pemilik yakni berupa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pokok Rp 20.519.000, PKB Denda Rp 4.106.000, Opsi Penerimaan (Opsen) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pokok Rp 13.544.000, dan Opsen PKB Denda Rp 2.711.000

    Ada juga Sumbangan Wajib Dana (SWD) Pokok Rp 715.000, SWD Denda Rp 500.000, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Rp 200.000, dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNBK) Rp 100.000. 

    “Jumlah (pajak) Rp 42.395.000,” tulis laman tersebut.  

  • Siap Meng-counter Suzuki Fronx, Hyundai Siapkan Small SUV Andalannya yang Bakal Rilis di IIMS 2025

    Siap Meng-counter Suzuki Fronx, Hyundai Siapkan Small SUV Andalannya yang Bakal Rilis di IIMS 2025

    GELORA.CO – Segmen Small SUV nampaknya bakal makin ramai dengan kehadiran produk baru.

    Salah satu merk yang sudah mencuat bakal hadir adalah Suzuki Fronx yang jadi calon mobil baru Suzuki di tanah air.

    Fronx kemungkinan hadir di segmen tersebut tantang Honda WR-V, Toyota Raize hingga Daihatsu Rocky hingga Kia Sonet dan Nissan Magnite.

    Fronx banyak dianggap sebagai versi mini dari Grand Vitara yang kira tahu hadir di segmen Compact SUV.

    Sadar akan hal itu, Hyundai juga berpeluang hadirkan Creta versi mini yaitu Hyundai Venue di Indonesia.

    Belum adanya wakil Hyundai di segmen Small SUV memberi peluang besar bagi Venue hadir.

    Kemunculan Hyundai Venue bakal meluncur di Indonesia bukan tanpa alasan.

    Dalam presentasi lIMS 2025 yang dibawakan Hyundai, brand Korea Selatan itu mengkonfirmasi kehadiran 1 mobil baru. 

    Dalam siluetnya, banyak sekali yang menebak mirip sekali dengan Hyundai Venue.

    Sebuah SUV Compact yang jadi adik dari Hyundai Creta dan nantinya siap bersaing dengan Toyota Raize, Daihatsu Rocky, Honda WR-V dan Suzuki Fronx. 

    Spesifikasi dan harganya bakal menarik tentunya yang jika menilik rivalnya dipastikan banderol harga SUV ini ada di angka Rp200 jutaan.

    Dimensi dari Hyundai Venue sendiri cukup minimalis untuk sebuah SUV yaitu hadir dengan panjang 3.995 mm, lebar 1.770 mm dan tinggi 1.617 mm.

    Tentu dengan kehadiran Venue akan ada persaingan sesama mobil Korea yaitu dengan saudaranya Kia Sonet.

    Tentu hadirnya Venue menambah nilai jual Small SUV Korea Selatan untuk bisa bersaing dengan deretan rivalnya yang berasal dari Jepang termasuk Suzuki Fronx.***

  • DPR Kecewa Indeks Persepsi Korupsi RI cuma Naik Tipis

    DPR Kecewa Indeks Persepsi Korupsi RI cuma Naik Tipis

    GELORA.CO -Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia pada 2024 mengalami kenaikan 3 poin. IPK Indonesia mendapat skor 37 dan menempati peringkat 99 dari 180 negara.

    Skor IPK 0 berarti sangat korup, dan IPK 100 sangat bersih dari korupsi.

    Kepala Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera mengatakan, meski ada peningkatan, angka tersebut masih jauh dari rata-rata global yang mencapai 43.

    “Kami di DPR tentu tidak puas dengan skor dan peringkat Indonesia pada Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2024,” katanya seperti dikutip redaksi melalui akun X miliknya, Rabu 12 Februari 2025.

    Ia menekankan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah dan legislatif, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat, terutama kelompok masyarakat sipil.

    Kendati begitu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) itu juga mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menangani korupsi.

    “Kita perlu kerja sama, apa yang sudah jadi political will eksekutif, kami di DPR akan berusaha sekuat mungkin untuk catch up dan tetap akan melaksanakan fungsi kontrol dengan sebaik-baiknya,” jelasnya.

    Dengan skor IPK yang masih di bawah rata-rata global, Mardani menilai perlu adanya sinergi lebih kuat antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.

  • Jokowi Tuding Aksi Massa ‘Adili Jokowi’ Ekspresi Pihak yang Kecewa Kalah Pilpres 2024

    Jokowi Tuding Aksi Massa ‘Adili Jokowi’ Ekspresi Pihak yang Kecewa Kalah Pilpres 2024

    GELORA.CO  – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menuding demo dan vandalisme bertuliskan ‘Adili Jokowi’ merupakan wujud kekecewaan dari pihak yang kalah di Pilpres 2024.

    “Itu kan ungkapan ekspresi. Ekspresinya bisa macam-macam. Ekspresi karena kekalahan di Pilpres, bisa. Ekspresi karena kejengkelan terhadap sesuatu, ya bisa,” katanya dikutip dari YouTube Mata Najwa, Rabu (12/2/2025).

    Jokowi menilai peristiwa tersebut adalah operasi politik yang direncanakan oleh seseorang atau kelompok.

    Selain itu, dia juga menganggap ada pihak yang ingin menurunkan reputasinya lewat aksi massa dan vandalisme tersebut.

    “Bisa saja (operasi politik tertentu), ya kan. Masih ada yang belum move on (dari Pilpres 2024) sehingga berusaha untuk men-downgrade,” tuturnya.

    Kendati demikian, mantan Wali Kota Solo itu tidak terlalu mempermasalahkan adanya aksi massa tersebut.

    Dia menegaskan hal itu merupakan wujud hidupnya demokrasi di Indonesia.

    “Saya kira ini negara demokrasi. Ya biasa-biasa ajalah (menanggapi aksi massa) kalau saya menanggapinya,” jelasnya.

    Aksi Massa dan Vandalisme ‘Adili Jokowi’ 

    Sebelumnya, aksi massa berupa vandalisme dengan tulisan ‘Adili Jokowi’ terjadi di berbagai daerah.

    Bahkan, hal tersebut sampai berujung konvoi yang diikuti oleh puluhan orang di kediaman Jokowi di Sumber, Banjarsari, Solo, pada Minggu (9/2/2025) lalu.

    Dikutip dari Tribun Solo, sekelompok massa yang menamakan dirinya Aliansi Rakyat Bergerak tersebut meneriakkan sejumlah tuntutan agar Jokowi diadili.

    Tuntutan ‘Adili Jokowi’ pun turut diteriakkan sepanjang jalan oleh kelompok tersebut.

    Koordinator aksi, Usman Amirodin, menuturkan Jokowi layak untuk diadili karena telah membuka investasi dari China, salah satunya di Pantai Indah Kapuk (PIK).

    Usman menganggap hal tersebut adalah wujud penjajahan dari China. Aksi konvoi tersebut, katanya, juga menjadi bentuk bela negara dari penjajah.

    “Kami melihat kondisi bangsa dan negara Indonesia ini dijajah oleh kekuatan asing terutama China Komunis. Kalau sudah begitu UUD 1945 diamanatkan untuk bela negara,” jelasnya, Minggu (9/2/2025).

    Ia juga menyinggung adanya pagar laut yang erat kaitannya dengan PIK.

    Menurutnya, ini bukti semasa pemerintahan Jokowi mengutamakan investasi China ketimbang kepentingan bangsa Indonesia.

    “Di bawah pemerintahan Jokowi mengutamakan kepentingan China Komunis. PIK 1, PIK 2. Masak laut bisa disertifikatkan,” jelasnya.

    Meski menuntut agar Jokowi diproses secara hukum, ia tidak menggelar aksi di hadapan para penegak hukum.

    Ia mengklaim proses hukum telah dijalankan di Jakarta.

    “Di Jakarta sudah berproses melaporkan Jokowi ke Mahkamah Konstitusi, kejaksaan, kepolisian. Kami memberikan dukungan mudah-mudahan tidak hanya di Solo,” tuturnya.

    Di sisi lain, coretan ‘Adili Jokowi’ juga terlihat di enam titik di Kota Solo.

    Di antaranya di Jalan Dewantoro Jebres, Jalan Prof Dr Soeharso Laweyan, jalan Sam Ratulangi Manahan, Jalan Moh Husni Thamrin Manahan, dan Jalan Tentara Pelajar.

    Satpol PP telah menghapus coret-coretan tersebut. Mereka juga telah berkoordinasi dengan kepolisian dan TNI untuk memburu pelaku pencoretan