Author: Gelora.co

  • Viral Tagar #KaburAjaDulu, Ajakan Pindah ke Luar Negeri dan Tinggalkan Indonesia

    Viral Tagar #KaburAjaDulu, Ajakan Pindah ke Luar Negeri dan Tinggalkan Indonesia

    GELORA.CO – Media sosial kembali diramaikan oleh tren baru, kali ini dengan tagar #KaburAjaDulu yang viral di platform X. Pada Kamis, 13 Februari 2025, unggahan dengan tagar ini telah mencapai lebih dari 24 ribu kali, mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

    Saat mencari kata kunci ‘Kabur Aja Dulu’ di kolom pencarian X, Anda akan menemukan berbagai keluhan warga negara Indonesia terkait sejumlah kebijakan terbaru.

    Beberapa isu yang menjadi sorotan meliputi pemutusan hubungan kerja (PHK) di TVRI dan RRI, prediksi kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) oleh Kementerian Pendidikan, efisiensi anggaran, hingga pemblokiran anggaran untuk Ibu Kota Nusantara (IKN), yang dianggap menandakan kurang berjalannya proyek yang sebelumnya disebut sebagai ibu kota baru.

    Selain berisi keluhan, tagar ini juga dipenuhi dengan ajakan untuk meninggalkan Indonesia dan mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri. Beberapa pengguna X mengekspresikan pandangan mereka terkait situasi di dalam negeri.

    Akun @raffimulyaa, misalnya, menulis, “Yuk #KaburAjaDulu aja guys, talenta lu di sini ga diapresiasi dan dihargai. Ga akan diliat lu, nepotisme di sini udah mendarah daging. ‘Nasionalisme’ di sini belakangan jadi kerangkeng aja.”

    Sementara itu, akun @barengwarga berkomentar, “Memahami #KaburAjaDulu itu soal mencari kehidupan yang lebih baik karena di negara ini apa-apa sulit, kepastian hukum gak jelas, pemerintah ga becus, ekonomi buruk, diperes pajak gede gak dapet apa-apa.”

    Tagar ini semakin meluas setelah muncul kisah seorang kepala desa yang memilih meninggalkan jabatannya demi kembali bekerja di luar negeri.

    Dodi Romdani, Kepala Desa Sukamulya, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, mengundurkan diri pada tahun 2024 dan kembali ke Jepang sebagai pekerja migran Indonesia.

    Dodi memang telah lebih dulu bekerja di Jepang sebelum akhirnya menjabat sebagai kepala desa selama hampir enam tahun. Sesuai perpanjangan masa jabatan yang baru, kepala desa seharusnya menjabat selama delapan tahun, namun Dodi memilih untuk kembali merantau, sebelum masa jabatannya selesai.

    Keputusan Dodi ini menuai beragam reaksi dari netizen. Banyak yang mengaku iri dengan langkahnya dan berharap bisa melakukan hal serupa, mengingat berbagai permasalahan yang terjadi di dalam negeri.

    Tagar #KaburAjaDulu mencerminkan keresahan sebagian masyarakat terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia saat ini.

  • Jawara Macan Kulon Banten Ultimatum Preman Pagar Laut: Kita Akan Lawan

    Jawara Macan Kulon Banten Ultimatum Preman Pagar Laut: Kita Akan Lawan

    GELORA.CO – Sejumlah jawara yang tergabung dalam perguruan silat Macan Kulon ikut turun tangan terkait kasus pagar laut di kawasan Tangerang, Banten. 

    Hal itu terlihat dalam tayangan video yang beredar di media sosial. 

    Tampak dalam video tersebut, sosok nelayan Kholid tengah berada di antara sejumlah jawara yang menyebut kelompoknya sebagai perguruan Macan Kulon.

    Kholid berharap, mereka ikut menjaga Indonesia tanpa ada rasa takut sedikit pun. 

    Disinyalir hal itu terkait dengan isu pagar laut. 

    “Untuk saudara-saudaraku Perguruan Macan Kulon tidak boleh ada rasa takut satu debu pun ya. Karena yang kita perjuangkan ini adalah karena Allah, demi anak cucu kita ke depan,” katanya dikutip dari channel YouTube Akang’Faat Pemburu Receh.

    “NKRI ada di tangan kalian kedaulatannya. Jika ada orang-orang yang mencoba merongrong kedaulatan negara kita, maka siap kita akan lawan,” sambungnya dengan nada tegas. 

    Sebagai informasi, TNI Angkatan Laut (AL) telah menyelesaikan operasi pembongkaran pagar laut di perairan pantai utara (Pantura) Kabupaten Tangerang, Banten, sepanjang 30,16 km pada Kamis, 13 Februari 2025. 

    Aspotmar Kasal Mayjen TNI (Mar) Hermanto menegaskan, bahwa proses pembongkaran pagar laut saat ini telah mencapai 30 kilometer lebih.

    Menurutnya, saat ini tersisa sepanjang 1,36 kilometer dari target 30,16 kilometer yang ada di wilayah Tanjung Pasir dan Keronjo.

    “Ini tentu kami akan tuntaskan melihat dari cuaca saat ini cukup cerah,” katanya.

    Hermanto menyebut, dari total 30 kilometer lebih pagar laut yang sudah dibongkar ini ada di beberapa wilayah perairan Kabupaten Tangerang, seperti dari Tanjung Pasir dan Keronjo.

  • Dikritik Luhut soal Bansos Rp500 Triliun Salah Sasaran, Mensos Benahi Data Penerima

    Dikritik Luhut soal Bansos Rp500 Triliun Salah Sasaran, Mensos Benahi Data Penerima

    GELORA.CO – Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) merespons pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhur Binsar Pandjaitan yang mengatakan dari Rp500 triliun anggaran bantuan sosial (bansos), hanya setengahnya yang sampai ke masyarakat.

    Gus Ipul mengaku belum mengetahui pasti maksud dari Luhut. Namun dia mengatakan bakal evaluasi data penerima bansos.

    “Tentu itu kita jadikan bahan evaluasi ya. Kita belum tahu yang dimaksud secara pasti dari pernyataan Pak Luhut itu. Belum tahu persis, tapi kira-kira itu adanya ketidaktepatan sasaran itu menjadi pekerjaan rumah kita berjamah,” ujar Gus Ipul kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Dia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sudah menginstruksikan untuk memperbaiki data penerima dari Badan Pusat Statistik (BPS). Saat ini data tersebut kata dia dipastikan sudah sesuai.

    “Maka sejak awal Presiden memberikan arahan, kita diminta untuk memperbaiki data itu. Tiga bulan terakhir ini di bawah koordinasi BPS, kita semua sudah memperbaiki data itu,” kata dia.

    “Sekarang sudah final, sudah ada inpres nya, dan tentu langkah berikutnya kita akan melakukan uji-petik. Di lapangan kita akan kerjasama dengan Bupati, Wali Kota, dan Gubernur untuk memastikan bahwa data kita ini sesuai di lapangan. Ini terus kita lakukan verifikasi dan validasi,” sambungnya.

    Untuk memastikan keakuratan data penerima Bansos, Gua Ipul menyampaikan setiap tiga bulan BPS melakukan verifikasi bersama Kementerian Sosial.

    “Setiap tiga bulan BPS atas masukan-masukan dari berbagai pihak itu akan melakukan verifikasi dan validasi bersama kementerian sosial. Jadi setiap tiga bulan, setiap tiga bulan akan kita lakukan seperti itu. Pemutahiran seperti itu sehingga nanti tentu bisa jadi pada triulan pertama orang dapat, triulan kedua bisa jadi gk dapat Karena adanya pemutahhiran tersebut,” tuturnya.

    Menurutnya, apa yang disampaikan oleh Luhut merupakan data penerima bansos pada masa kepemimpinan sebelumnya. Dia kembali menegaskan akan terus mengevaluasi data-data tersebut.

    “Dan tentu Pak Luhut berdasarkan fakta-fakta sebelumnya ya, tentu ada historinya itu kita akan nanti sampaikan pada Pak Luhut. Tapi kita mungkin memerlukan informasi lebih lanjut. Dan kita setuju bahwa digitalisasi dalam penyaluran Bansos maupun juga nanti ada hal-hal lain yang bisa mendukung Bansos ini tepat sasaran, tentu kami sampaikan,” tegas dia.

    Diketahui, Bansos yang selama ini dikucurkan untuk masyarakat RI dinilai belum memenuhi syarat. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan. Berdasarkan unggahan akun Instagram pribadinya, dia mengatakan dari total bansos Rp 500 triliun yang dikucurkan dalam lima tahun terakhir, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Pasalnya banyak masyarakat yang tidak memenuhi syarat justru yang mendapatkan bansos.

    “Data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak memiliki NIK menjadi kendala utama,” ujar Luhut dikutip dari akun pribadi Instagramnya, Senin (10/2/2025).

    Ia juga mengatakan pemerintah tengah melakukan transformasi besar melalui digitalisasi Bansos. Caranya, yakni dengan membangun Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang mengintegrasikan tiga pangkalan data utama: DTKS, Regsosek, dan P3KE.

    Konsolidasi ini akan diuji silang dengan basis data kependudukan (SIAK) milik Kemendagri agar lebih akurat dan Badan Pusat Statistik untuk finalisasi integrasi data.

    “Upaya ini tidak berhenti di sana. Kami juga akan menyinkronkan data penerima manfaat dengan program perlindungan sosial lainnya-bantuan sembako, subsidi listrik, dan LPG-agar kualitas data semakin baik,” tulisnya.

    Luhut mengatakan semua ini adalah bagian dari GovTech. Sebuah ekosistem digital pemerintahan yang diminta oleh Presiden Prabowo Subianto agar rampung pada 17 Agustus nanti.

    “Kami bekerja keras agar sistem ini menjadi solusi jangka panjang, memastikan bansos benar-benar membantu mereka yang membutuhkan, tanpa kebocoran dan tanpa penyimpangan,” ujarnya.

  • Masa Lalu Kades Kohod Dibongkar Warga, Ternyata Mantan Bank Keliling Hingga Buruh Tambak

    Masa Lalu Kades Kohod Dibongkar Warga, Ternyata Mantan Bank Keliling Hingga Buruh Tambak

    GELORA.CO – Warga Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang mengungkapkan bahwa Arsin bin Asip disebut-sebut sebagai bank keliling hingga buruh tambak, sebelum menjadi Kepala Desa Kohod.

    “Oh iya (sebagai bank keliling). Yang saya denger gitu dan saya dengar cerita dari teman-teman bahkan lebih dari itu ya. Dia sebagai kuli buruh tambak, segala macam ya,” ujar warga inisial AR kepada Disway.id, Kamis, 13 Februari 2025.

    Setelah menjadi bank keliling, kata AR, Arsin lalu menjadi pegawai desa dan juga sebagai makelar tanah. Hingga sekarang akhirnya menjadi Kepala Desa Kohod.

    “Mungkin karena keterbiasaan dia buruk, ya berlaku dia buruk terus. Sampai detik ini. Kalau dia punya perilaku baik, enggak ada salahnya lah. Dia datang kan, ‘saya menyerahkan diri’,” tuturnya.

    Menurut AR, keberanian Arsin bakal membela dirinya ketika memang itu tidak bersalah. Namun bukan berati dia pergi tanpa pesan dan meninggalkan tanggung jawab sebagai Kepala Desa.

    “Sehingga banyak orang yang dikorbankan. Jadi harapannya masyarakat itu, usut untas dari hulu hingga hilir. Dari si perancang, si pelaku, skenario dan lain sebagainya, pendana diusut. Itu baru kami puas,” ungkapnya.

    Kendati demikian, Warga Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang merasa sedikit lega usai Bareskrim Mabes Polri menggeledah Kantor Desa, Rumah Kepala Desa (Kades) Kohod Arsin dan Kediaman Sekretaris Desa (Sekdes) Ujang Karta.

    Warga mengungkapkan, pihaknya sangat mengapresiasi kinerja dari Bareskrim Polri. Pasalnya, paling tidak keluhan atau pernyataan yang mereka suarakan didengar.

    “Kami mengapresiasi dengan kinerjanya Bareskrim dan Bareskrim Polri bahwa dengan kesigapan mereka kami merasa lega,” ujar AR kepada Disway.id, Rabu, 12 Februari 2025.

    Meski sedikit lega, kata dia, para warga Kohod belum sepenuhnya puas. Sebab, kepuasaan mereka ada pada penanganan dari hulu ke hilir, sampai tersangka itu tertangkap.

    “Karena kalau memang tersangka dari hulu hingga hilir tidak kenanya akan menjamur lagi.Bahkan mungkin akan lebih sadis ceritanya nanti ya,” imbuhnya.

    Dengan adanya penggeledahan maupun sidak dari Kementerian ATR/BPN, Aman berharap, kegiatan itu dapat dijadikan barometer bahwa pemerintah sangat serius menangani polemik pagar laut.

    “Adanya sidak dari mabes Polri ini dijadikan satu barometer bahwa keseriusan pemerintah untuk mengurus kejahatan di Indonesia sudah mulai serius seperti itu,” harapnya.

    Sebelumnya diberitakan, Bareskrim Polri melaukan penggeledahan di rumah Kepala Desa Kohod, Arsin bin Asip, Jalan Kalibaru Kohod, pada Senin malam, 10 Februari 2025.

    Berdasarkan pantauan Disway.id di lokasi, Senin, 10 Februari, pukul 19.56 WIB, Penyidik Bareskrim Polri mendatangi rumah Kades Kohod. Nampak 10 pengawal berjaga di rumah milik Arsin.

    Sebelum melakukan penggeledahan, penyedik memanggil RT-RW setempat  untuk menyaksikan secara langsung.

    Selanjutnya, penyidik Bareskrim Polri menjelaskan soal tujuan dari kegiatannya hari ini.

    “(Pengadilan Negeri Tangerang) Menetapkan memberikan izin kepada penyidik untuk melakukan penggeledahan. Rumah tertutup atau alat angkut terhadap terlapor Arsin bin Asib (dan) Ditandatangani secara elektronik (oleh Ketua PN Tangerang,” ucap penyidik Bareskrim Polri di lokasi, Senin, 10 Februari.

    Setelah itu penyidik meminta awak media menunggu di halaman. Lantaran hanya orang-orang yang berkepentingan yang diperbolehkan masuk ke dalam rumah Kades Kohod di Kali Baru, Kabupaten Tangerang.

    Terlihat Mobil Honda Civic Turbo dengan pelat nomor B-412 SIN. Mobil Avanza berwana abu-abu dengan pelat dinas. Nampak sejumlah motor juga terpakir di halaman Rumah Kades Kohod tersebut.

  • Prabowo, Gerindra dan Mampusnya Para Koruptor

    Prabowo, Gerindra dan Mampusnya Para Koruptor

    SELAMAT ulang tahun Gerindra, partai besutan Prabowo. Selamat juga atas terpilihnya kembali Prabowo sebagai Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina.

    Hadiah ulang tahun Gerindra di hari ini sepertinya ditandai dengan hukuman 20 tahun penjara atas Harvey Moeis, kasus korupsi timah senilai Rp 300 T, di pengadilan tinggi, yang sebelumnya hanya divonis 6,5 tahun. Vonis ini sejalan dengan keinginan Prabowo yang dengan marah di akhir tahun lalu mendengar kasus ini dihukum ringan. Dengan tindakan hakim pengadilan tinggi, upaya Prabowo memampuskan para koruptor menjadi titik balik, di mana di era lalu koruptor berpesta pora.

    Tentu saja Prabowo bukan mencampuri urusan yudikatif. Namun, dengan upaya Prabowo membongkar habis koruptor dijajaran yudikatif, seperti kasus Zarof Ricar, mafia peradilan dengan penghasilan hampir satu triliun rupiah, membuat kemarahan Prabowo ditakuti para hakim itu.

    Ketegasan Prabowo melawan korupsi telah merambah ke pejabat-pejabat negara yang korup. Penangkapan Dirjen Anggaran Kemenkeu dan penggeledahan kantor Dirjen Migas terkait urusan korupsi merupakan sinyal implementasi pidato Prabowo terbaru, anti korupsi, di Harlah NU. Di mana Prabowo mengatakan cukup memberikan peringatan selama 100 hari. Saatnya sekarang bertindak.

    Prabowo juga melakukan pemangkasan anggaran besar-besaran terkait inefisiensi pemerintahan. Professor Dasco dalam pidatonya di acara Sabang Merauke Circle, 7/2/25, sudah mengisyaratkan terjadi ketidakjelasan atas anggaran ATK yang mencapai puluhan triliun rupiah. Dengan memotong anggaran birokrasi ini, diharapkan mentalitas pengabdian pegawai negeri, polisi dan militer sepenuhnya mengabdi pada rakyat. Prabowo mengatakan kepada militer misalnya, semua atribut militer itu, termasuk pakaiannya adalah dari rakyat. Hal itu diungkapkan Prabowo pada pertemuan dengan seluruh jajaran militer di Bogor, minggu lalu.

    Peran Gerindra

    Keberhasilan pemimpin besar di manapun berkuasa tergantung pada partai politik pendukungnya. Dan atau bersama militer. Saat ini konsolidasi militer dalam genggaman Prabowo terus berlangsung. Namun, militer di manapun berada adalah kekuatan pertahanan bukan pembangunan. Untuk itulah peranan partai politik dibutuhkan.

    Ketika Suharto berkuasa, tahun 1968, membangun (partai) Golkar untuk menopang kekuasaannya. Prabowo membangun Gerindra untuk menopang kekuasaannya.

    Penerjemahan cita-cita seorang pemimpin besar seperti Prabowo, hanya bisa diwujudkan melalui partai. Ketika Prabowo memimpikan suatu masyarakat ideal, seperti kemakmuran yang dibagi secara hampir merata kepada setiap rakyat, maka pesan ini harus menjadi ideologi partai. Begitu juga pengimplementasian ideologi itu, sehingga mampu menjadi agenda-agenda pembangunan yang berkeadilan.

    Setelah 17 tahun berdiri, Prabowo telah mempunyai partai yang besar. Meskipun dalam porsentase kemenangan pemilu masih di bawah PDIP dan Golkar, tapi kepiawaian jajaran elit Gerindra, seperti Professor Dasco dan sekjennya, mampu mengendalikan koalisi partai yang mendukung Prabowo. Di samping itu, Profesor Dasco, sebagai Ketua Harian Gerinda, mampu menterjemahkan secara cepat dan tepat pikiran-pikiran dan ideologi Prabowo Subianto tersebut. Sehingga, terlihat, sepanjang 100 hari pemerintahannya, Prabowo mampu menunjukkan arah pembangunan yang ideologis, bukan mau menjalankan perampokan tambang-tambang, laut, tanah air, dll, seperti era lalu.

    Partai adalah arah. Selama arah benar, maka kekuatan lainnya dapat mendukungnya, seperti keterlambatan militer dalam pembangunan yang mulai membesar di era Prabowo.

    Namun, kebesaran Prabowo, sebagai pemimpin besar, saat ini, lebih besar dari kapasitas partainya. Hal ini juga terjadi ketika dulu Suharto berkuasa. Untuk itu, kedepan, Gerindra perlu memperbesar kapasitasnya, seperti mulai merekrut kaum aktifis (eks kampus), kaum cendikiawan, eks militer secara massif. Dahulu, Suharto merekrut semua aktifis mahasiswa, seperti Sarwono, Akbar Tandjung, Rahman Tolleng, David Napitupulu, Fahmi Idris, dll memperkuat Golkar.

    Kenapa?

    Karena partai seperti Gerindra saat ini membutuhkan sebanyak-banyaknya kekuatan idealis. Prabowo yang idealis pastinya tidak membutuhkan kekuatan pragmatis sebagai energi penopang dirinya.

    Di sinilah pentingnya Prabowo menunjuk Professor Dasco atau dengan tim lainnya, yang ideologis, memikirkan secepatnya pembesaran kapasitas Gerindra tersebut.

    Penutup

    Sudah jelas bahwa kenaikan hukuman lebih dari 300% atas Harvey Muis yang dijatuhkan hakim pengadilan tinggi atas kasus korupsi barbar sumberdaya alam kita dimampuskan Prabowo. Ini adalah ideologi Prabowo. Ideologi Anti Korupsi. Dan ini merupakan hadiah bagi Prabowo dan Gerindra yang sedang berulang tahun.

    Kehendak Prabowo Subianto memakmurkan rakyat saat ini tentu membutuhkan peningkatan kapasitas partainya. Sebab, partai adalah alat ideologis bagi pemimpin ideologis seperti Prabowo. Di sini pentingnya refleksi 17 tahun Partai Gerindra. Prabowo harus secepatnya membentuk tim pemercepat kekuatan partainya. Bisa jadi Prof Dasco dan tim segera mengidentifikasi kebutuhan meningkatkan kapasitas partainya itu untuk didiskusikan ke Prabowo.

    Di era Suharto pada tahun 60 an adalah merekrut semua eks aktifis mahasiswa KAPPi/KAMI masuk ke Golkar. Saat ini tentu ada jalan lainnya.

    Selamat ulang tahun Gerindra, selamat atas terpilihnya Prabowo sebagai ketua umum, semoga kerja politik ideologis yang progresif revolusioner bisa segera berjalan. Rakyat menunggu. rmol news logo article

    *) Penulis adalah Direktur Sabang Merauke Circle

  • Prabowo jadi Ketum Gerindra Lagi

    Prabowo jadi Ketum Gerindra Lagi

    GELORA.CO -Presiden Prabowo Subianto kembali didapuk sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.

    Prabowo akan memimpin Gerindra untuk periode 2025-2030 sebagaimana diputus dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra yang berlangsung di Hambalang, Jawa Barat, Kamis, 13 Februari 2025.

    Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menuturkan, sejatinya hari ini merupakan agenda Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas). Namun berdasarkan aspirasi seluruh kader, Rapimnas berubah menjadi KLB.

    “Sebenarnya acaranya hari ini Rapimnas, tapi kemudian permintaan peserta dan memenuhi persyaratan untuk perubahan KLB sehingga dibuatlah kongres luar biasa,” kata Dasco di Gedung Nusantara III, Komplek DPR,  Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Februari 2025.

    Dasco menuturkan, seluruh akar rumput Gerindra mengusulkan agar Prabowo menjadi ketua umum kembali. 

    “Dihadiri oleh pengurus DPD, dan DPC Gerindra seluruh Indonesia. Dari masing-masing dewan pimpinan daerah mewakili dewan pimpinan cabang seluruh Indonesia,” ucapnya.

    “Permintaannya seperti itu. Nah, tadi keputusan KLB itu kemudian memutuskan seperti itu (Prabowo kembali jadi Ketum Gerindra) ya sudah,” tutupnya

  • Sosok Fatima, Perempuan yang Hadir di Antara Erdogan dan Prabowo

    Sosok Fatima, Perempuan yang Hadir di Antara Erdogan dan Prabowo

    GELORA.CO – Kunjungan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ke Indonesia telah berakhir. Namun, masih ada sisi yang menarik dari kunjungannya. Misalnya saja seorang perempuan yang selalu hadir di antara Erdogan dan Presiden Prabowo Subianto.

    Perempuan itu adalah Dr. Fatima Gulhan Abushanab, penerjemah Erdogan.

    Fatima mulai tampak saat Erdogan dan istrinya, Emine, mendarat di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Selasa (11/2) sore. Dia memakai jas warna biru tua. Dia selalu berada di lingkaran Erdogan dan Emine.

    Pada Rabu (12/2) siang saat Erdogan menghadiri sambutan kenegaraan dan pertemuan bilateral di Istana Bogor, kehadiran Fatima juga tampak menonjol. Kali ini dia memakai jas biru muda. Dia membawa tas serta menggantungkan tanda pengenal di dada kirinya.

    Ketika Prabowo memberikan cenderamata kepada Erdogan, perempuan itu menerjemahkan pernyataan berbahasa Inggris Prabowo kepada Erdogan. Dia juga menyampaikan pertanyaan/pertanyaan Erdogan kepada Prabowo.

    Sebelum ke Indonesia, Fatima juga menjadi penerjemah Erdogan dalam kunjungannya ke Malaysia pada 10-11 Februari 2025.

    Sosok Fatima

    Fatima memperoleh gelar sarjana dari jurusan hubungan internasional di Universitas George Mason di Virginia dan kemudian gelar master dari Program Studi Liberal di Universitas Georgetown di Washington, D.C.  Selama di AS, dia pernah bekerja sebagai peneliti.

    Gelar doktor diraihnya dari Universitas Ankara. Saat ini, ia menjadi bagian dari tim pakar hubungan internasional di Istana Kepresidenan, tempat Erdogan berkantor.

    Ayah Fatima adalah orang Palestina yang berpaspor Yordania-AS, Ali Ahmad Ghulam Abushanab. Dengan demikian, Fatima memiliki darah Palestina.

    Sedangkan ibu Fatima adalah Prof. Dr. Merve Safa Kavakci dan menjadi Dubes Turki di Malaysia pada 2017-2022.

    Adapun ayah Merve dikenal sebagai Imam Yusuf di sebuah masjid di di  Richardson (Dallas, AS) dan salah satu pendiri komunitas Islam di sana. Yusuf berimigrasi ke Amerika karena putrinya (Merve) dilarang masuk sekolah dengan mengenakan jilbab. Yusuf memiliki hubungan yang kuat dengan komunitas Palestina di kota itu. 

    Ibu Fatima Diusir karena Berhijab

    Adapun ibu Fatima, Dr. Merve, adalah sosok terkemuka di Turki. Dia merupakan wakil ketua parlemen pertama yang memakai hijab di Turki — yang menganut sekularisme — hasil Pemilu 1999. Namun, karena hijabnya, dia diusir dari parlemen. Bahkan kewarganegaraannya dicabut.

    Merve kemudian pergi ke AS untuk menyelesaikan studi di Harvard dan mengajar di sana. Hingga kemudian Erdogan menunjuknya sebagai Dubes di Malaysia pada 2017.

  • Viral Maling Motor di Bandung Nyangkut di Atap Rumah Warga saat Kabur

    Viral Maling Motor di Bandung Nyangkut di Atap Rumah Warga saat Kabur

    GELORA.CO  – Maling motor tersangkut di atap rumah warga saat melarian diri di Kampung Cipondoh, Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Rabu (12/2/2025). Video penangkapan pelaku viral di media sosial.

    Dalam video viral ini memperlihatkan pelaku yang mengenakan baju putih berlari ke atap rumah dan dikejar warga. Beberapa saat kemudian, pelaku akhirnya berhasil diamankan polisi dan masyarakat lalu dibawa ke Polsek Cileunyi untuk diperiksa.

    Kasat Reskrim Polresta Bandung Kompol Luthfi Olot Gigantara mengatakan, pelaku berinisial FN yang aksinya tepergok warga.

    “Pelaku ini melarikan diri ke atas rumah dan terjebak di plafon sebelum akhirnya diamankan,” ujarnya saat ditemui di Soreang, Kamis (13/2/2025).

    Hasil pemeriksaan, pelaku merupakan warga Pangandaran dan sudah beraksi dua kali. Pertama di wilayah Pangandaran dan kedua di Cileunyi.

    “Saat ini, kasusnya masih dalam pengembangan tim Satreskrim Polresta Bandung dan Polsek Cileunyi untuk mencari tahu apakah ada komplotan lainnya,” kata Luthfi.

    Menurutnya, pelarian pelaku ke atap bermula saat tepergok mencuri motor oleh korban. Saat itu korban langsung meneriakinya hingga pelaku panik melarikan diri.

    “Jadi emang nyangkut. Pelaku diteriaki maling oleh korban, kebetulan ada petugas yang sedang patroli dan berhasil mengamankannya,” ucapnya.

    Saat ini pelaku pun sudah diamankan di Polsek Cileunyi. Dia dimintai keterangan lebih lanjut terkait kasus tersebut

  • Hukuman Uang Pengganti Harvey Moeis Diperberat Jadi Rp420 Miliar, Naik Dua Kali Lipat

    Hukuman Uang Pengganti Harvey Moeis Diperberat Jadi Rp420 Miliar, Naik Dua Kali Lipat

    GELORA.CO  – Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas vonis Harvey Moeis dalam kasus korupsi komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk 2015-2022. Hukuman Harvey diperberat menjadi 20 tahun dari semula 6,5 tahun.

    “Menjatuhkan pidana kepada pihak terdakwa Harvey Moeis dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan,” kata Hakim Ketua Teguh Harianto, Kamis (13/2/2025).

    Selain pidana badan, hakim juga memperberat hukuman uang pengganti terhadap suami Sandra Dewi ini menjadi Rp420 miliar. Jumlah tersebut naik dua kali lipat dari putusan tingkat pertama yakni Rp210 miliar.

    Jika Harvey tak mampu membayar uang pengganti selama satu bulan, maka harta bendanya disita oleh jaksa. Apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk menutupi uang pengganti, maka diganti dengan pidana 10 tahun penjara.

    “Apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 10 tahun,” sambungnya.

    Sebelumnya, Harvey divonis 6,5 tahun penjara dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp210 miliar subsider 2 tahun, dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Putusan dibacakan dalam sidang pada Senin (23/12/2024). 

    Putusan itu lebih ringan dari tuntutan JPU yang meminta Harvey Moeis divonis 12 tahun penjara dengan uang pengganti Rp210 miliar subsider 6 tahun, dan denda Rp1 miliar subsider 1 tahun.

    Harvey terbukti menerima uang Rp420 miliar bersama Manajer PT Quantum Skyline Exchange (QSE) Helena Lim dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) antara lain dengan membeli barang-barang mewah seperti mobil dan rumah.

    Atas perbuatannya dengan para terdakwa lain, Harvey menyebabkan kerugian negara sebesar Rp300 triliun.

  • Vonis Helena Lim terkait Kasus Korupsi Timah Diperberat Jadi 10 Tahun

    Vonis Helena Lim terkait Kasus Korupsi Timah Diperberat Jadi 10 Tahun

    GELORA.CO  – Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap crazy rich Pantai Indah Kapuk (PIK) Helena Lim terkait kasus korupsi timah. Vonis Helena diperberat jadi 10 tahun penjara dari sebelumnya lima tahun penjara.

    “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda 1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan,” kata Ketua Majelis Hakim Teguh Harianto dalam ruang sidang, Kamis (13/2/2025).

    Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp900 juta kepada Helena.

    Selain Helena, majelis hakim juga memperberat vonis Harvey Moeis dari semula 6,5 tahun menjadi 20 tahun.

    Diketahui, Helena divonis lima tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta atas kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk 2015-2022.

    Dalam putusannya, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman terhadap Helena untuk membayar uang pengganti Rp900 juta paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

    Hukuman itu lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta Helena dipidana selama delapan tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider 1 tahun kurungan, serta pembayaran uang pengganti Rp210 miliar subsider 4 tahun penjara.