Xcloud.id

Author: Gelora.co

  • Oknum Polisi Edarkan Sabu Ditangkap di Simalungun Sumut

    Oknum Polisi Edarkan Sabu Ditangkap di Simalungun Sumut

    GELORA.CO – Personel Satuan Reserse Narkoba Polres Simalungun menangkap seorang oknum polisi yang tercatat sebagai personel di Polres Batubara, Polda Sumatra Utara (Sumut). Oknum Polisi berinisial S itu ditangkap karena secara aktif mengedarkan narkoba jenis sabu. 

    Informasi yang dihimpun, S (49) ditangkap di Hotel Pelangi, Huta I Kampung Pompa, Nagori Perlanaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun pada Sabtu, 15 Februari 2025 malam. 

    Penangkapan terhadap S dilakukan setelah Polisi menindaklanjuti laporan dari masyarakat yang menyebut adanya aktifitas jual beli narkoba di Jot Pelangi. 

    “Iya benar. Kita telah menangkap seorang oknum Polisi berinisial S di Hotel Pelangi Simalungun. Yang bersangkutan bertugas di Polres Batubara. Yang bersangkutan berhasil kita tangkap setelah tim yang kita kerahkan melakukan penyelidikan dan pengintaian sekitar 2 jam di lokasi penangkapan,” kata Kepala Seksi Humas Polres Simalungun, AKP Verry Purba saat dikonfirmasi, Senin (17/2/2025). 

    Verry menyebut, saat penangkapan Polisi juga menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya berupa dua plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,06 gram, satu unit timbangan digital, satu bal plastik klip kosong dan satu buah kaca pirex. Kemudian dua buah sekop dari pipet plastik, lima buah pipet plastik, satu unit HP merek Oppo dan uang tunai sebesar Rp409.000 diduga hasil penjualan narkoba. 

    “Tersangka mengaku mendapatkan sabu tersebut dari seseorang berinisial B yang berdomisili di Kabupaten Simalungun,” tambah Verry. 

    Dalam penanganan kasus ini, Sat Narkoba Polres Simalungun akan melakukan sejumlah rencana tindak lanjut, termasuk pengembangan untuk mengungkap jaringan di atasnya.

    “Kami akan terus melakukan pengembangan untuk membongkar jaringan peredaran narkoba yang lebih besar,” tegasnya. 

    Tersangka dan barang bukti saat ini telah dibawa ke Mako Sat Narkoba Polres Simalungun untuk proses penyidikan lebih lanjut. Pihak kepolisian juga akan melakukan gelar perkara dan melengkapi berkas penyidikan sebelum dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

    “Ini merupakan bukti komitmen Polres Simalungun dalam memberantas peredaran narkoba, tanpa pandang bulu, termasuk jika pelakunya adalah anggota kepolisian sendiri,” tegas AKP Verry Purba.

    Tersangka terancam dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain proses hukum, tersangka juga akan diproses secara internal kepolisian karena telah mencoreng nama baik institusi.

    “Kami menghimbau kepada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam memberantas peredaran narkoba dengan memberikan informasi kepada pihak kepolisian jika mengetahui adanya aktivitas peredaran narkoba di wilayah mereka,” tutupnya. 

  • Lahan IKN Mau Dibagi-bagikan Gratis ke Negara Sahabat, Pemerintah Dinilai Putus Asa

    Lahan IKN Mau Dibagi-bagikan Gratis ke Negara Sahabat, Pemerintah Dinilai Putus Asa

    GELORA.CO –  Usulan bagi-bagi lahan gratis di Ibu Kota Nusantara (IKN) bagi negara-negara sahabat yang ingin membangun kantor kedutaan besar di sana menuai kritik. Usulan ini rencananya akan disampaikan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai pemberian lahan secara cuma-cuma menunjukkan keputusasaan pemerintah terhadap keberlanjutan pembangunan IKN. Pasalnya jika IKN sukses maka pemerintah tidak akan mengusulkan ide tersebut.

    “Saya rasa pemberian lahan secara cuma-cuma ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah hopeless terhadap keberlanjutan pembangunan IKN. Jika ada harapan IKN ini akan sukses, pemerintah tidak perlu repot-repot bagi lahan untuk pemerintahan negara lain kan?” katanya kepada detikcom, Senin (17/2/2025).

    Menurutnya pembangunan kantor kedutaan besar di IKN bakal dilakukan sendirinya oleh negara sahabat saat IKN sudah resmi ditetapkan sebagai ibu kota Indonesia lewat terbitnya Keputusan Presiden (Keppres). Nailul menyebut pemerintah negara lain belum menganggap ibu kota Indonesia akan pindah ke IKN.

    “Kedubes akan bangun kantor dengan sendirinya ketika Ibu Kota Negara Indonesia sudah ditentukan dengan Keppres. Ketika tidak ada Keppres, buat apa Kedubes negara lain memindahkan kantornya di IKN yang saat ini juga masih belum terbangun dengan penuh. Harus ada jaminan secara formal dan juga anggaran agar pembangunan IKN bisa sesuai dengan target yang telah ditentukan,” ujarnya.

    Sementara itu, Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai memindahkan kantor kedutaan besar ke IKN bukan perkara mudah. Pasalnya sejumlah negara sudah punya kantor di Jakarta dengan biaya pembangunan yang tidak murah.

    Artinya kalau pun usulan itu disetujui Prabowo belum tentu negara-negara sahabat bersedia membangun kantor lagi di IKN. Agus juga menilai Indonesia tidak bisa mengatur pilihan negara lain.

    “Kalau bagi-bagi lahan kepada kedutaan, menurut saya itu sulit bisa terjadi karena kedutaan itu kan sudah membangun kedutaan itu di Jakarta, terus tiba-tiba disuruh pindah, nggak mau lah. Kedutaan AS berapa triliun itu mereka bangun di Merdeka Selatan (Jakarta),” ujarnya.

    “Dikasih tanah pun nggak mau. Kita lihat saja, masa mau ngatur negara lain, nggak mungkin lah semua sudah punya kedutaan di Jakarta, terus suruh pindah sebelum 2028, mana mau dia. Apalagi sebagian besar masih baru-baru dia,” sambung Agus.

    Sebelumnya, Basuki menjelaskan bahwa usulan pengajuan fasilitas lahan gratis kedutaan kepada Prabowo dilakukan untuk mempercepat kehadiran kantor-kantor kedutaan negara sahabat di IKN, selaras dengan rencana pemindahan ibu kota politik Indonesia yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2028.

    “Saya tegaskan bahwa bukan saya yang memutuskan. Saya sampaikan bahwa saya akan mengusulkan kepada Bapak Presiden sebagai langkah untuk menarik mereka lebih cepat,” jelasnya.

    Basuki menambahkan dengan target IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028, maka seharusnya kantor-kantor kedutaan asing juga sudah mulai dibangun di IKN. Untuk mendukung hal tersebut, Otorita IKN telah menyiapkan lahan seluas 62,9 hektare sebagai lokasi diplomatic compound.

  • Demo Depan Istana, Massa Aksi #IndonesiaGelap Protes Kebijakan Prabowo: Lawan Rezim Oligarki!

    Demo Depan Istana, Massa Aksi #IndonesiaGelap Protes Kebijakan Prabowo: Lawan Rezim Oligarki!

    GELORA.CO – Massa aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), dan Koalisi Masyarakat Sipil mulai memadati kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).

    Pantauan Suara.com di lokasi, massa pendemo yang berdemonstrasi di dekat Istana Negara tiba di lokasi sekira pukul 16.21 WIB dengan memakai almamater dari universitas masing-masing serta membawa bendera identitasnya.

    Salah satu orator memberikan instruksi untuk melepas almamater guna menunjukkan bahwa aksi kali ini merupakan aksi dari rakyat.

    “Angkat almet kalian masing-masing, kami tunjukkan aksi kali ini merupakan aksi rakyat yang melawan, lawan rezim oligarki,” pekik orator di atas mobil.

    Aksi yang diberi tajuk “Indonesia Gelap” ini merangkum seluruh kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat.

    Maka dari itu, para mahasiswa meminta kepada pemerintah untuk mengevaluasi ulang beberapa kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat.

    Dijagat Ketat Ribuan Aparat

    Hari ini, sejumlah aliansi dan BEM Seluruh Indonesia (SI) bakal menggelar aksi di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat. Mereka bakal menyampaikan sejumlah tuntutan terkait isu terkini.

    Dalam gelaran aksi ini, sebanyak 1.623 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal unjuk rasa tersebut. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro mengatakan personel gabungan tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan instansi terkait.

    “Personel ditempatkan di sejumlah titik di sekitar bundaran Patung Kuda Monas hingga di depan Istana Negara,” kata Susatyo di Jakarta, Senin.

    la mengatakan, dengan 1.623 personel gabungan di sekitar Monumen Nasional (Monas) diharapkan aksi tersebut dapat berjalan kondusif.

  • Miris Pegawai ASN PUPR Kutai Timur Party di Kantor, Joget di Atas Meja Sambil Nyawer dan Pesta Miras

    Miris Pegawai ASN PUPR Kutai Timur Party di Kantor, Joget di Atas Meja Sambil Nyawer dan Pesta Miras

    GELORA.CO –  Sejumlah pegawai yang diduga Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tengah berpesta di kantor, menjadi viral di media sosial.

    Dalam video tersebut, terlihat beberapa orang berjoget di atas meja sambil mendengarkan musik dan melakukan aksi sawer uang.

    Video berdurasi sekitar 51 detik itu memperlihatkan beberapa orang mengenakan pakaian santai. Botol-botol minuman keras juga terlihat di atas meja.

    Unggahan ini pun mendapat perhatian dari warganet. Banyak yang menyayangkan tindakan para ASN tersebut, mengingat status mereka sebagai abdi negara yang seharusnya memberikan contoh baik bagi masyarakat.

    Beberapa warganet juga menyoroti penggunaan fasilitas negara untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan etika dan moral.

    Menanggapi viralnya video tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kutim, Joni Setia Abadi, membenarkan peristiwa tersebut terjadi di kantornya.

    “Sebenarnya ini acara hiburan anak-anak biasa, nyanyi-nyanyi karaoke karena sudah selesai melaksanakan lembur yang memang berminggu-minggu, sehingga menghibur diri dengan nyanyi dan karaoke di ruang rapat, karena memang sudah larut malam pas selesai lembur, sehingga memang di situ saja tempatnya,” terang Joni, Sabtu (15/2/2025), melansir dari selasar.co.

    Joni mengatakan, kejadian tersebut terjadi pada akhir 2024. Di mana, katanya, jadwal sangat padat. “Jadi suasana ruang rapat seperti itu,” tambahnya.

    Mengenai botol bir yang ada, Joni menduga hal itu di luar jam kerja dan bukan berarti disediakan. “Kemungkinan ada yang bawa buat dirinya memang singgah ke kantor,” terangnya.

    Meski demikian, Joni mengaku akan menegur mereka dan melakukan pembinaan disiplin secara internal agar kejadian serupa tidak terulang.

    “Senin akan saya apel-kan mereka ini, internal saja kami lakukan pembinaan disiplin, agar tidak terulang, mungkin sedikit berlebihan karena melepaskan beban mereka lembur,” pungkasnya. ***

  • Prabowo Diminta Lebih Baik Ucap ‘Rela Mati demi Jokowi’, Akbar Faizal: Penguasa Tipu-tipu!

    Prabowo Diminta Lebih Baik Ucap ‘Rela Mati demi Jokowi’, Akbar Faizal: Penguasa Tipu-tipu!

    GELORA.CO – Prabowo Subianto dicerca habis-habisan oleh netizen di media sosial X karena dianggap terlalu membela Jokowi.

    Apalagi Prabowo Subianto saat hadir di acara HUT Partai Gerindra ke-17 di Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu, 15 Februari 2025.

    Bukan hanya kalimat terkait ‘Hidup Jokowi’ saja yang jadi sorotan para netizen, tetapi ucapan kasar ‘ndasmu’ juga membuat kesal warganet di X.

    Saat itu Prabowo selaku Presiden RI menyentul kritikus yang menilai kabinet pemerintahannya sangat ‘gemuk’.

    Eks Menteri Pertahanan (Menhen) itu membuat perbandingan antara Indonesia dengan negara tetangga yang menterinya banyak tapi cakupan wilayahnya lebih sempit.

    “Jadi saudara-saudara, kita di atas jalan yang benar dan saya terima kasih kepada pembantu-pembantu saya. Para menteri-menteri koordinator, ada orang-orang pintar, kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar, ndasmu,” ujar Prabowo Subianto.

    “Timor Leste jumlah penduduknya nggak sampai 2 juta orang, kalah sama Kabupaten Bogor, kabinetnya 28 orang,” imbuhnya.

    Akhirnya ucapan Prabowo itu dinilai tidak pantas dan tidak etis terucap dari mulut seorang presiden.

    Sampai ada beberapa politikus pun menyinggung ucapan Prabowo Subianto yang seakan terlalu anti-kritik.

    Terlebih pidato Prabowo Subianto pada saat HUT Partai Gerindra yang ke-17 itu seakan terlalu mengagung-agungkan jasa Jokowi.

    Setelah pidato Prabowo terkait ndasmu dan hidup Jokowi viral, seakan-akan publik di media sosial X pun ikut memanas.

    Banyak yang mulai mengkriitk keras Prabowo, salah satunya ada politikus senior Akbar Faizal yang menyindir Prabowo dengan cuitan singkat.

    “Ndasmu!,” tulis Akbar Faizal di akun X @akbarfaizal68.

    Bahkan karena dianggap terlalu ‘mendewakan Jokowi’, Prabowo diminta oleh salah satu netter di X jangan lagi mengucap janji untuk membela Rakyat Indonesia.

    “Pak @prabowo, lain kali tidak usah bilang “Saya Rela Mati Demi Rakyat”. Ganti saja dengan “Saya Rela Mati Demi Jokowi”. #IndonesiaGelap”.

    Kemudian kritikus politik, Faizal Assegaf pun membuat tulisan singkat di akun X pribadinya berjudul ‘Penguasa Tipu-tipu, Kaum Muda Melawan…” #IndonesiaGelap 

    Berikut tulisan singkat yang dibuat oleh Faizal Assegaf (kritikus) melalui akun pribadi X-nya.

    “Pemberontakan politik menjadi pilihan ideal bagi kaum tercerahkan. Sikap berani yang bermartabat, melawan ketidakadilan. Dari mana memulai dan bagaimana melakukannya?”

    “Beberapa kelompok progresif telah merintis protes yang kini semakin masif: Adili Jokowi!. Gerakan itu, suka atau tidak, telah menjadi pemantik solidaritas rakyat dan terus akan berkobar.”

    “Dinasti Jokowi menjadi fokus perlawanan yang harus lebih agresif disuarakan. Mengapa? Banyak alasan tersedia untuk menjelaskan. Setidaknya, rakyat telah menemukan musuh bersama.”

    “Tuntutan adili Jokowi telah membangkitkan spirit kaum muda. Energi, antusiasme, penegasan sikap moral dan intelektual. Bersatu menolak watak kekuasan bobrok, sadis dan korup.”

    “Di arena itu, ekspresi kemarahan menjalar dalam aneka tuntutan atas hak bernegara. Hak kesetaran dan keadilan. Hak yang menjadi dasar dan tujuan bernegara yang semakin tersingkir.”

    “Apakah Presiden Prabowo dan elite penguasa berkonspirasi melindungi Jokowi? Tidak penting! Di manapun Jokowi berlindung, justru semakin memicu tekanan yang jauh lebih besar.”

    “Bersekutu dengan kebusukan dinasti Jokowi, adalah kejahatan luar biasa. Lambannya respon negara atas aspirasi rakyat, makin memperluas keresahan dan berpotensi destruktif. Adili Jokowi, atau revolusi…!.” tutupnya.

  • Demo Tolak Makan Bergizi Gratis Berujung Ricuh, Siswa Papua Mintanya Pendidikan Gratis

    Demo Tolak Makan Bergizi Gratis Berujung Ricuh, Siswa Papua Mintanya Pendidikan Gratis

    GELORA.CO – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengecam keras tindakan represif aparat kepolisian terhadap para siswa di Jayapura dan Wamena, Senin (17/2), Papua, yang menggelar demonstrasi menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG). JPPI menilai tindakan kekerasan, termasuk penggunaan gas air mata untuk membubarkan aksi damai, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi.

    “Kami prihatin dengan tindakan aparat yang tidak hanya membubarkan aksi secara paksa, tetapi juga dilaporkan telah melakukan pemukulan dan penahanan terhadap siswa yang menyampaikan aspirasi mereka secara damai,” kata Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, dalam keterangan resminya, Kamis (13/2/2025).

    Tuntutan Pendidikan Gratis untuk Siswa Papua

    Selain mengecam tindakan represif, JPPI menyoroti ketidakpedulian pemerintah terhadap tuntutan siswa Papua yang menginginkan pendidikan bebas biaya dan berkualitas. Menurut JPPI, program MBG bukanlah solusi utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Papua. Sebaliknya, yang dibutuhkan adalah kebijakan pendidikan yang inklusif dan merata, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 UUD 1945.

    “Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara tanpa terkecuali. Pemerintah seharusnya lebih fokus pada pemenuhan akses pendidikan gratis dan berkualitas, bukan sekadar program makan gratis yang belum tentu menjadi solusi utama bagi anak-anak di Papua,” tegas Ubaid.

    JPPI menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib menjalankan amanat konstitusi, khususnya pelaksanaan sekolah bebas biaya sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 UUD 1945 dan UU Sisdiknas Pasal 34 Ayat 2.

    Tuntutan JPPI kepada Pemerintah

    Sehubungan dengan situasi ini, JPPI mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah konkret demi menegakkan hak pendidikan bagi siswa Papua. Berikut tuntutan yang disampaikan:

    Evaluasi Program MBG – Pemerintah harus meninjau kembali kebijakan MBG agar tepat sasaran. Tidak semua wilayah memiliki masalah gizi, sementara banyak daerah yang lebih membutuhkan kebijakan pendidikan bebas biaya.Usut Tuntas Kekerasan Aparat – Pemerintah harus melakukan investigasi menyeluruh terhadap tindakan represif yang dilakukan aparat terhadap siswa Papua yang menggelar aksi damai.Bebaskan Siswa yang Ditahan – JPPI menuntut pembebasan siswa yang ditahan tanpa syarat sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia.Penuhi Hak Pendidikan Gratis – Pemerintah harus segera merancang dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi seluruh anak bangsa, termasuk di Papua.Komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah – Pemerintah pusat dan daerah harus menjalankan kewajibannya dalam menyediakan pendidikan gratis sebagai prioritas nasional, bukan sekadar program jangka pendek yang tidak menyentuh akar masalah pendidikan.

    Diketahui, program MBG di Papua dan Papua Tengah dimulai pada hari ini. 

    Massa pelajar dan mahasiswa menggelar aksi demo menolak MBG di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Namun, demo berakhir ricuh.

    “Benar ada (demo) penolakan pelajar dan perwakilan mahasiswa yang menolak MBG, sempat terjadi kericuhan sedikit,” kata Wakapolres Jayawijaya Kompol I Wayan Laba saat dikonfirmasi.

  • Polisi Gak Pakai Seragam dan Pelat Nomor

    Polisi Gak Pakai Seragam dan Pelat Nomor

    GELORA.CO – Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan dua wanita penumpang taksi online yang ketakutan saat dibuntuti oleh seorang pria pengendara motor di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu dini hari, 15 Februari 2025.

    Dua wanita yang sedang menumpangi taksi online itu mengira pria tersebut adalah pelaku begal, padahal ia ternyata seorang anggota kepolisian.

    Dalam video yang beredar, terdengar suara seorang wanita panik merekam kejadian tersebut. Ia meminta sopir taksi online untuk terus melaju, menghindari pengendara motor yang terus membuntuti kendaraan mereka.

    Dalam video viral itu, anggota Polisi yang dikira begal itu tak mengenakan seragam dinasnya, termasuk motor yang digunakannya itu juga tidak menggunakan pelat nomor di belakang yang membuat penumpang taksol ketakutan.

    “Guys, ini ada pembegalan, guys! Nih, pura-pura ngaku oknum polisi! Pak, awas Pak!” ucap wanita tersebut dalam video.

    Pengendara motor tersebut beberapa kali mencoba menghentikan mobil, bahkan mengetuk kaca taksi online. Merasa terancam, sang sopir memilih untuk terus melaju hingga akhirnya masuk ke parkiran sebuah apartemen di kawasan Menteng.

    Anggota polisi itu kemudian kembali menjelaskan bahwa ia adalah anggota Polisi.

    “Kenapa kamu enggak nurut? Belakang kamu jangan ditutup kacanya,” kata anggota polisi yang dikira begal.

    Penumpang dan sopir taksi online itu kemudian mendatangi Polsek Menteng untuk klarifikasi lantaran sudah menuduh anggota Polisi begal hingga videonya viral.

    Di Polsek menteng, salah satu penumpang, Nur Azizah, menyatakan bahwa awalnya mereka sangat takut karena pria tersebut tidak mengenakan seragam dan terlihat mencurigakan.

    “Kami pulang sekitar jam 2 malam, naik Grab, lalu tiba-tiba ada yang gedor-gedor. Kami takut, makanya sopir langsung tancap gas. Sebagai perempuan, wajar kalau kami panik,” kata Nur Azizah kepada awak media yang dikutip tvOne.

    Setelah penyelidikan lebih lanjut, pihak kepolisian mengungkapkan bahwa pria yang membuntuti taksi online tersebut adalah anggota Serse Narkoba Polsek Menteng. Polisi mengaku menghentikan mobil karena tidak memasang plat nomor kendaraan di bagian belakang.

    “Anggota kita sedang melakukan penyelidikan dan melihat mobil tanpa plat nomor, sehingga dibuntuti untuk diperiksa. Namun, sopir taksi justru tancap gas,” jelas Kanit Reskrim Polsek Menteng, AKP Marganda Siahaan.

    Kasus ini akhirnya berakhir dengan damai setelah kedua belah pihak saling memaafkan. Meski demikian, kejadian ini menuai banyak komentar dari netizen yang mempertanyakan prosedur kepolisian dalam insiden tersebut.

    Kejadian tersebut lantas mengundang komentar netizen, banyak yang menyayangkan cara petugas polisi untuk menegur sopir taksi online tidaklah benar hingga membuat penumpang taksi online ketakutan.

    “Itu polisi nggak pakai seragam, motor nggak ada pelat nomor, nggak pakai helm. Emang boleh stop mobil sembarangan?” kata salah satu netizen di kolom komentar.

    “Wajar aja kalau curiga. Jangan langsung percaya kalau ada yang ngaku polisi,” tambah netizen lainnya.

    “Bukannya mengayomi, malah bikin takut warga,” kata komentar netizen lainnya. 

    “Pak anggotanya kok gak taat aturan lalu lintas? Memang begitu SOP polisi?” tanya netizen.

  • Kisah Intel Kopassus Menyamar Jadi Pedagang Durian Sampai Ditembaki TNI

    Kisah Intel Kopassus Menyamar Jadi Pedagang Durian Sampai Ditembaki TNI

    GELORA.CO – Misi yang dijalankan oleh Sersan Badri—nama samaran, menggambarkan sekelumit kisah agen intelijen TNI dalam menumpas Gerakan Aceh Merdeka (GAM) selama masa darurat militer 2003. 

    Dilansir dari buku Kopassus untuk Indonesia Senin, 17 Februari 2025, untuk dapat bergerak bebas dan mengumpulkan informasi, Badri menyamar sebagai pedagang durian yang sering bepergian dari Medan, Sumatera Utara, hingga Lhokseumawe, Aceh Utara. 

    Dalam kurun waktu satu tahun, ia berhasil membangun kepercayaan dengan simpatisan GAM dan memetakan situasi di daerah yang menjadi basis utama kekuatan militer kelompok separatis tersebut.

    Mendapat Kepercayaan dari GAM

    Kesetiaan Badri diuji saat ia diminta menyembunyikan istri salah satu panglima GAM yang sedang hamil. Demi memperoleh kepercayaan lebih dalam, ia menyewa tiga tempat di Lhokseumawe untuk melindungi wanita tersebut selama tiga bulan. 

    Selain itu, Badri beberapa kali membocorkan gerakan patroli TNI agar GAM dapat menghindari serangan langsung.

    Karena penyamarannya, Badri sering menghadapi risiko besar, termasuk tertembak oleh rekan-rekannya sendiri sesama TNI saat GAM terjebak dalam pertempuran. Hanya petinggi TNI yang mengetahui identitas aslinya.

    Mengungkap Perdagangan Senjata dan Ganja

    Salah satu keberhasilan intelijen Badri adalah saat ia mendapatkan informasi mengenai bongkar muat 125 pucuk senapan milik GAM yang berasal dari Thailand dan Malaysia. Ia kemudian menyusup ke markas GAM di Blang Ngara, Aceh Utara, saat senjata-senjata itu tiba.

    Karena dianggap sebagai simpatisan terpercaya, Badri bahkan diminta melatih serdadu GAM dalam menembak dan merawat senjata. Kesempatan ini ia manfaatkan untuk menyabotase senjata SS-1 dan AK-47 milik GAM dengan menggeser alat bidik sehingga tembakan mereka menjadi tidak akurat.

    Selain senjata, Badri juga mengungkap sumber utama keuangan GAM, yang berasal dari perdagangan ganja kering di Aceh Timur dan Aceh Utara. Ganja ini dikirim melalui jalur laut ke Malaysia. Selain itu, pemerintah setempat, perusahaan besar seperti Exxon Mobil, Pupuk Iskandar Muda, ASEAN Fertilizer, serta warga Aceh diwajibkan memberikan “upeti” kepada GAM.

    Operasi Penyergapan Petinggi GAM

    Dengan diberlakukannya darurat militer, sekitar 40 batalyon TNI mengepung Aceh. GAM semakin terdesak akibat menipisnya amunisi dan logistik mereka.

    Berdasarkan informasi yang diberikan Badri, TNI merencanakan operasi penyergapan terhadap tiga tokoh utama GAM yakni, Muzakir Manaf (kini jadi Gubernur Aceh), Sofyan Dawood, dan Said Adnan, usai Hari Raya Idul Fitri tahun 2004. 

    Sehari sebelum operasi dilakukan, Badri telah kembali ke Jakarta setelah berpamitan dengan petinggi GAM tersebut.

    “Semua tokoh kunci yang menjadi sasaran berada di Cot Girek. Hingga saya pamit meninggalkan mereka pukul 15.00 WIB. Saya pun sempat memberi informasi terakhir kepada induk pasukan soal hari dan jam serangan ditetapkan,” ungkap Badri dalam buku Kopassus untuk Indonesia.

    Saat Kopassus menyerbu markas GAM di Cot Girek, Muzakir Manaf dan Sofyan Dawood berhasil lolos ke Nisam, Aceh Utara, pada malam sebelumnya. Namun, Said Adnan dan ajudannya—seorang desertir TNI—tewas dengan luka tembak di dada dan perut.

    Pada Desember 2004, bencana tsunami Aceh terjadi, menyebabkan dampak besar bagi seluruh wilayah. Seiring masuknya bantuan kemanusiaan ke Aceh, gerakan separatis GAM mulai meredup.

    Akhirnya, pada 15 Agustus 2005, Pemerintah RI dan GAM mencapai kesepakatan damai dalam Perjanjian Helsinki, yang menjadi akhir dari konflik panjang di Aceh.

  • Heboh! Pria Ini Dipenjara Gegara Tabrak Bebek, Pemilik Minta Ganti sama Kambing

    Heboh! Pria Ini Dipenjara Gegara Tabrak Bebek, Pemilik Minta Ganti sama Kambing

    GELORA.CO – Kasus unik sekaligus mengundang kehebohan baru-baru ini terjadi di Indonesia. Hal itu dikarenakan ada seorang pria yang harus mendekam di penjara setelah menabrak sekawanan bebek di jalan raya.

    Pria yang tidak diketahui namanya ini dilaporkan karena memilih tak menyanggupi untuk membayar uang ganti rugi yang diminta pemilik bebek. Kejadian ini pun viral di media sosial dan memicu berbagai reaksi dari warganet.

    “Seorang pria harus mendekam di penjara setelah menabrak sekawanan bebek di jalan raya. Pemilik bebek meminta ganti rugi berupa seekor kambing, tetapi pria itu tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut,” dikutip VIVA dari unggahan Instagram @fakta.indo Senin,  17 Februari 2025.

    Dalam kronologinya, pria tersebut diketahui tengah mengendarai motornya di jalan desanya. Tiba-tiba, ada sekawan bebek melintas dan tertabrak hingga tewas.

    Lebih lanjut, pemilik bebek, seorang warga meminta pertanggungjawaban dengan meminta ganti rugi seekor kambing yang dinilai sepadan dengan harga bebek.

    Perlu diketahui, pria tersebut menjelaskan bahwa ia menabrak bebek karena mengantuk. Pemilik bebek mengklaim ternaknya seharusnya bisa bertelur dan menetas lagi, tetapi insiden itu membuatnya kehilangan potensi keuntungan.

    Peristiwa ini langsung menyedot perhatian warganet di media sosial. Banyak dari mereka yang merasa keputusan tersebut tidak masuk akal, sementara yang lain menyoroti keanehan dalam sistem hukum yang diterapkan.

    “Ini serius nggak si? Masa cuma kasus kayak gini dipenjara? Yang punya bebek dipenjara kenapa ternaknya dibiarkan berkeliaran bukan dikandangin, ganggu pengguna jalan raya itu bisa membahayakan lalu lintas,” tulis komentar warganet dalam unggahan tersebut.

    “Kasihan bapaknya, cuma gara-gara bebek malah masuk penjara. Harusnya ada solusi lain,” timpal warganet lainnya.

    Kasus ini pun kembali menjadi sorotan terkait pentingnya keadilan dalam sistem hukum, terutama bagi masyarakat kecil yang kerap mengalami ketidakadilan dalam proses hukum yang seharusnya berpihak kepada semua.

  • Bongkar Kasus CSR BI, Tenaga Ahli DPR-Ketua Yayasan Dipanggil KPK

    Bongkar Kasus CSR BI, Tenaga Ahli DPR-Ketua Yayasan Dipanggil KPK

    GELORA.CO -Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mengusut kasus dugaan korupsi dana sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia dengan memanggil saksi-saksi.

    Jurubicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, pada Senin 17 Februari 2025, tim penyidik memanggil 2 orang sebagai saksi.

    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih,” kata Tessa kepada wartawan, Senin siang, 17 Februari 2025.

    Kedua orang saksi yang dipanggil adalah Devi Yulianti selaku tenaga ahli mantan anggota Komisi XI DPR, dan Jadi selaku Ketua Yayasan Al Munaroh Sembung Panongan tahun 2022-sekarang.

    Dalam perkara ini, tim penyidik telah menggeledah rumah anggota DPR Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan di Jalan Pelikan 1 Blok U7 nomor 9 RT.04/07, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan pada Rabu malam, 5 Februari 2025 hingga Kamis dinihari, 6 Februari 2025.

    Dari sana, tim penyidik mengamankan bukti barang bukti elektronik berupa handphone, dokumen, surat, dan catatan-catatan.

    Sebelumnya pada Jumat 27 Desember 2024, tim penyidik juga telah memeriksa Heri Gunawan sebagai saksi. Selain itu di hari yang sama, tim penyidik juga memeriksa Satori selaku anggota DPR Fraksi Partai Nasdem.

    Pada Senin 16 Desember 2024, tim penyidik telah melakukan penggeledahan di kantor BI, salah satunya ruang kerja Gubernur BI, Perry Warjiyo. Selanjutnya pada Kamis, 19 Desember 2024, tim penyidik melanjutkan upaya paksa penggeledahan di salah satu ruangan di direktorat OJK.

    Dari kedua tempat itu, tim penyidik mengamankan dan menyita barang bukti elektronik (BBE) dan beberapa dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara