Author: Gelora.co

  • Malah Ada yang Koar Suruh Tanam Sawit

    Malah Ada yang Koar Suruh Tanam Sawit

    GELORA.CO –  Fenomena menyeramkan kembali jadi sorotan publik. Belum reda kemarahan warganet setelah ribuan kayu gelondongan terseret banjir di Sumatera, kini kejadian serupa terulang di Papua.

    Kejadiannya berlangsung pada Rabu (17/12/2025) di Distrik Keerom, Papua, dan langsung menggegerkan media sosial.

    Banjir bandang yang dipicu curah hujan tinggi di wilayah hulu membuat aliran Sungai Pas berubah.

    Menjadi arus ganas yang menyeret ribuan batang kayu gelondongan berukuran besar.

    Tumpukan kayu itu meluncur deras mengikuti luapan sungai dan mengarah langsung ke permukiman warga.

    Pemandangan itu bukan hanya mengejutkan, tetapi juga menimbulkan rasa ngeri.

    Sungai yang biasanya tenang tiba-tiba dipenuhi batang pohon raksasa yang saling menghantam di arus deras.

    Dampaknya tak main-main. Jembatan yang membentang di atas Sungai Pas dilaporkan putus total setelah dihantam derasnya air dan kayu-kayu yang bergerak tak terkendali.

    Warga yang mengenal jembatan itu sebagai jalur vital pun terpaksa mencari akses alternatif karena struktur yang menjadi penghubung utama itu sudah tak bisa dilewati lagi.

    Banyak warga yang berada di lokasi memotret momen saat gelondongan kayu itu hanyut dan bertumpuk seperti lautan batang pohon.

    Unggahan-unggahan itu memancing kemarahan publik. Tidak sedikit yang menilai bahwa fenomena ini bukan sekadar “bencana alam biasa”.

    Warganet bertanya-tanya dari mana asal ribuan kayu itu?

    Mengapa jumlahnya bisa sebesar itu? Papua selama ini dikenal memiliki hutan yang masih sangat alami.

    Maka wajar jika publik curiga ada aktivitas pembalakan liar yang selama ini tak terdeteksi atau sengaja dibiarkan.

    Kecurigaan itu makin membesar ketika publik mengaitkannya dengan pernyataan Presiden Prabowo.

    Yang beberapa hari sebelumnya menyebut Papua sebagai wilayah yang cocok ditanami kelapa sawit untuk produksi bahan bakar nabati (BBM).

    “Papuaa banjir,malah ada yg koar koar suruh tanam sawit,singkong,tebu. Diaa ituu sarjana pertanian kah😭 katanya mari jaga lingkungan,baru ngmg hari ini besoknya bedaa lg,ya alloh capek kaliiii tiap lihat beritaa”, tulis seorang netizen di x.

    Komentar itu memicu perdebatan panjang dan membuat isu soal eksploitasi hutan Papua kembali memanas.

    Bagi sebagian orang, kejadian banjir bercampur gelondongan kayu ini terasa seperti “alarm keras” bahwa ada sesuatu yang tidak beres.

    Fenomena hanyutnya kayu gelondongan bukan hal sepele.

    Dalam banyak kasus di wilayah Indonesia, tumpukan kayu yang terbawa arus sering kali berkaitan dengan penggundulan hutan di daerah hulu.

    Saat hujan deras turun, tanah yang kehilangan vegetasi tidak lagi mampu menahan laju air.

    Alhasil, banjir terjadi dan material yang tersisa di hutan termasuk batang pohon hasil penebangan ikut tercabut dan turun ke hilir.

    Di Papua, hal seperti ini mestinya tidak terjadi bila hutan masih utuh. Karena itulah kejadian di Keerom menjadi peringatan keras bagi semua pihak.

    Bukan hanya soal kerusakan lingkungan, tetapi juga soal keselamatan masyarakat di wilayah hilir yang sewaktu-waktu bisa menjadi korban.

    Warganet kini menuntut pemerintah daerah dan pusat untuk mengungkap asal-usul kayu gelondongan itu secara transparan.

    Mereka meminta investigasi menyeluruh, terutama terkait kemungkinan praktik penebangan ilegal yang telah lama dikeluhkan masyarakat lokal namun tak kunjung ditindak tegas.

    Banjir bisa saja dianggap sebagai bencana alam, tetapi ribuan kayu yang ikut hanyut mustahil muncul begitu saja tanpa sebab.

    Kejadian di Keerom menjadi gambaran jelas bahwa ketika hutan dirusak, alam akan “membalas” dengan cara yang menyentuh langsung kehidupan warga.

    Aerusak akses jalan, mengancam rumah, bahkan mengancam nyawa.

    Fenomena ini bukan lagi sekadar viral. Ini adalah sinyal bahaya yang tidak boleh diabaikan.***

  • 8 hours of mining provides a stable daily yield of ,977

    8 hours of mining provides a stable daily yield of $1,977

    With Christmas approaching, the Bitcoin market rhythm is shifting. After a strong surge and rapid pullback, Bitcoin has clearly entered a consolidation phase. Prices are accumulating strength within a certain range, no longer rising in one direction, and rebuilding market consensus. For miners, this is a golden period to maximize returns and profits, but for short-term traders, this phase can be agonizing. Against this backdrop, 8HOURS Mining users are achieving daily earnings of $1,977, virtually unaffected by market volatility.

    Why can 8HOURS Mining remain “stable” during market fluctuations?

    1. Intelligent hashrate scheduling technology

    2. Global clean energy deployment

    3. Fully managed cloud mining model

    How to join 8HOURS Mining? It only takes two steps:

    Step 1: Create an account

    Visit the official website and register now.

    Step 2: Choose a Mining Package

    Package Investment Amount Contract Term Fixed Return Total Return

    New User Agreement: Investment Amount: $100, Contract Term: 2 days, Total Return: $100 + $6

    Antminer S17 Pro: Investment Amount: $600, Contract Term: 6 days, Total Return: $600 + $48.6

    WhatsMiner M30S: Investment Amount: $1500, Contract Term: 12 days, Total Return: $1500 + $252

    Avalon A1246: Investment Amount: $3500, Contract Term: 16 days, Total Return: $3500 + $812

    Antminer S19j Pro: Investment Amount: $6000, Contract Term: 20 days, Total Return: $6000 + $1800

    Antminer S19K Pro: Investment Amount: $9700, Contract Term: 27… Daily total earnings: $9700 + $4190.40

    No equipment maintenance required. Simply choose a contract that suits your budget and needs to start mining immediately. Earnings will be automatically deposited into your account upon contract completion, and can be withdrawn at any time once the balance reaches $100.

    Official website: https://hoursmining.com

    Email: info@hoursmining.com

    App download link: https://hoursmining.com/xml/index.html#/app

  • Kepala BGN Dinilai Tak Becus, Empati Nol di Tengah Bencana, Mundur Saja lah!

    Kepala BGN Dinilai Tak Becus, Empati Nol di Tengah Bencana, Mundur Saja lah!

    GELORA.CO –  Publik tengah ramai memperbincangkan beredarnya video yang memperlihatkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, tengah bermain golf di saat masyarakat di sejumlah wilayah Sumatera dilanda bencana alam. Aktivitas tersebut menuai kritik keras karena dinilai tidak menunjukkan empati kepada para korban.

    Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, meragukan klaim bahwa kegiatan golf itu dilakukan untuk penggalangan dana bagi korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Saya tidak yakin atas apa yang disampaikan Dadan bahwa kegiatan tersebut dilakukan untuk menggalang dana bagi korban bencana yang ada di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” ujar Fernando kepada Monitorindonesia.com, Jumat (19/12/2025).

    Fernando mempertanyakan pilihan cara penggalangan dana yang dinilai kurang pantas dan tidak mencerminkan empati terhadap penderitaan masyarakat. Menurutnya, terdapat banyak cara lain yang lebih menunjukkan solidaritas dan kepedulian kepada korban bencana.

    Sorotan terhadap kinerja Dadan juga menguat seiring laporan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menuai kritik publik. 

    Program tersebut dinilai tidak berjalan sesuai harapan, bahkan sebagian masyarakat mengeluhkan kualitas pelaksanaan MBG yang diterima anak-anak mereka.

    Dalam konteks ini, Fernando mempertanyakan sensitivitas Presiden terhadap kinerja para pembantunya. Ia menilai ada pejabat yang tidak optimal menjalankan tugas, namun tetap menikmati fasilitas negara karena jabatan yang diemban.

    “Atas dasar itu, sebaiknya Dadan mundur dari posisinya sebagai Kepala BGN. Sejak awal terlihat tidak mampu menjalankan tugas, dan aktivitas bermain golf di tengah bencana menunjukkan minimnya empati,” tegas Fernando.

    Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa penilaian akhir memang berada di tangan Presiden, namun rakyat akan terus mengawasi dan menilai kinerja para pejabat negara. “Pada saatnya, rakyat juga akan bertindak,” pungkasnya.

    Sementara Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana sendiri membenarkan dirinya bermain golf di tengah bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.

    “Minggu, 14 Desember 2025 Persatuan Golf Alumni (PGA) IPB mengadakan turnamen rutin akhir tahun. Kegiatan ini sebagai bagian dari program menjaga silaturahmi di antara sesama alumni IPB,” kata Dadan, Kamis (18/12/2025).

    Ia menjelaskan aktivitas tersebut bukan untuk bersenang-senang, melainkan menggalang dana bagi korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Tahun 2025 ini turnamen sekalian menggalang dana beasiswa dan bantuan bencana Sumatera,” ujar Dadan.

    Dadan menegaskan, kehadirannya sebagai Ketua Dewan Pembina PGA IPB semata-mata untuk memberikan dukungan kepada para alumni yang peduli terhadap korban bencana yang terjadi di Sumatra. “Saya sebagai Ketua Dewan Pembina PGA IPB hadir untuk memberikan support kepada teman-teman alumni yang sangat peduli,” pungkas Dadan.

  • Dikecam Seskab Teddy, Gerakan Rakyat Tetap Desak Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional Sumatra

    Dikecam Seskab Teddy, Gerakan Rakyat Tetap Desak Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional Sumatra

    GELORA.CO  — Meski Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya mengecam masih ada saja pihak yang mempersoalkan agar status bencana Sumatra menjadi bencana nasional, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Rakyat tetap mendesak pemerintah segera menetapkan status bencana nasional di Sumatra.

    Pernyataan itu disampaikan Juru Bicara Gerakan Rakyat, Robby Kusumalaga, dalam konferensi pers di Kantor Sekretariat DPP Gerakan Rakyat, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (19/12/2025).

    “Korban bukan sekadar statistik. Ini adalah nyawa warga negara yang dijamin konstitusi,” ujar Robby.

    Berdasarkan data BNPB hingga 18 Desember 2025, katanya jumlah korban meninggal dunia mencapai 1.068 jiwa, terdiri atas 456 orang di Aceh, 366 orang di Sumatra Utara, dan 246 orang di Sumatra Barat. 

    Selain itu, 190 orang dilaporkan hilang dan 537.185 jiwa saat ini berada di pengungsian.

    Ia menilai pemerintah daerah kewalahan menangani dampak bencana karena lumpuhnya infrastruktur vital, seperti jalan lintas provinsi, jembatan, dan rumah sakit daerah, yang menyebabkan distribusi logistik terhambat serta sejumlah desa terisolasi selama berminggu-minggu.

    Robby menyebut kondisi tersebut telah memenuhi indikator penetapan Bencana Nasional sebagaimana diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2007.

    Termasuk besarnya korban jiwa, luas wilayah terdampak, kerusakan infrastruktur kritis, serta dampak sosial-ekonomi yang meluas.

    Selain faktor alam berupa Siklon Senyar, Gerakan Rakyat menilai kerusakan lingkungan akibat deforestasi dan alih fungsi lahan turut memperparah dampak bencana. 

    “Status Bencana Nasional bukan kemurahan hati, melainkan kewajiban konstitusional. Menolak status ini berarti mengingkari realitas kemanusiaan di lapangan,” tambahnya.

    Gerakan Rakyat menyampaikan empat tuntutan kepada Presiden, yakni penetapan status Bencana Nasional, pembukaan akses bantuan internasional, moratorium izin tambang dan sawit disertai audit lingkungan, serta mobilisasi penuh TNI, Polri, Basarnas, dan BNPB untuk membuka akses wilayah terisolasi.

    Di sisi lain, Gerakan Rakyat mengklaim telah menurunkan relawan dan menyalurkan bantuan logistik serta medis ke sejumlah wilayah terdampak, termasuk Aceh Tamiang melalui jalur laut akibat terputusnya akses darat.

    “Gerakan Rakyat akan terus bersuara hingga negara benar-benar hadir,” kata Robby. 

    Sebelumnya Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya menegaskan pemerintah pusat sejak awal telah menangani banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan skala nasional, meski tanpa menetapkan status darurat bencana nasional.

    Hal itu disampaikan Teddy menanggapi desakan sejumlah pihak agar bencana di Sumatera ditetapkan sebagai bencana nasional. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

    “Masih ada pihak-pihak yang terus saja membahas status bencana nasional. Sejak hari pertama, 26 Desember, pemerintah pusat sudah turun langsung melakukan penanganan skala nasional,” kata Teddy.

    Menurutnya, mobilisasi besar-besaran telah dilakukan pemerintah pusat dengan mengerahkan lebih dari 50.000 personel gabungan TNI, Polri, Basarnas, dan relawan ke wilayah terdampak.

    Bahkan, pada pekan pertama bencana saja, sebanyak 26.000 personel sudah diterjunkan.

    “Sekarang sudah lebih dari 50.000 pasukan di lapangan. Ini bukan penanganan kecil,” ujarnya.

    Teddy juga menepis anggapan bahwa tanpa status bencana nasional, bantuan pusat tidak bisa diberikan.

    Ia menegaskan Presiden RI Prabowo Subianto sejak awal memerintahkan penggunaan dana pusat untuk seluruh proses tanggap darurat hingga pemulihan.

    “Presiden sudah menegaskan, semuanya pakai dana pusat. Tidak ada itu kalau bukan bencana nasional lalu tidak dibantu,” tegasnya.

    Pemerintah, kata Teddy, telah mengucurkan anggaran negara hingga Rp60 triliun secara bertahap untuk penanganan bencana di Sumatera.

    Dana tersebut digunakan untuk pembangunan hunian sementara dan hunian tetap, perbaikan infrastruktur, fasilitas publik, hingga gedung pemerintahan yang rusak.

    “Rp60 triliun sudah dikeluarkan untuk membangun kembali rumah warga, fasilitas umum, DPRD, kantor kecamatan, semuanya,” jelasnya.

    Selain itu, pemerintah pusat juga memberikan bantuan langsung kepada kepala daerah.

    Sebanyak 52 bupati dan wali kota menerima dana tunai untuk penanganan awal bencana di wilayah masing-masing.

    “Pada hari itu juga, seluruh kepala daerah diberikan uang tunai. Kalau ada kebutuhan lain, tinggal sampaikan,” katanya.

    Teddy juga membantah anggapan bahwa sarana dan prasarana tidak akan dibantu jika status bencana nasional tidak ditetapkan.

    Ia menyebut ribuan alat berat dan ratusan sarana transportasi telah dikerahkan.

    “Lebih dari 100 kapal, pesawat, dan helikopter sudah ke sana. Alat berat dari Kementerian PU sekitar seribuan, didatangkan dari berbagai daerah di Indonesia,” ungkapnya.

    Meski demikian, Teddy mengakui proses pemulihan membutuhkan waktu, mengingat banyak jembatan dan ruas jalan yang putus akibat bencana.

    Namun, ia menegaskan upaya perbaikan terus dilakukan secara bertahap.

    “Jembatan putus langsung dikerjakan, ada yang selesai dalam 7 sampai 10 hari. Itu kerja besar, melibatkan banyak orang,” ujarnya.

    Di akhir pernyataannya, Teddy mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling mendukung dan tidak saling menyalahkan dalam proses pemulihan Sumatera.

    “Apakah semuanya sudah sempurna? Tentu belum. Karena itu ayo kita bahu-membahu, saling dukung. Kalau niat membantu, lakukan dengan ikhlas dan tulus,” ujarnya

  • Viral Pengakuan Wanita Dinikahi Ustaz Jebolan Ajang TV, Kesal Diporoti untuk Operasi Perbesar Kelamin

    Viral Pengakuan Wanita Dinikahi Ustaz Jebolan Ajang TV, Kesal Diporoti untuk Operasi Perbesar Kelamin

    GELORA.CO – Media sosial dihebohkan oleh pengakuan seorang jemaah wanita yang mengaku mengalami perlakuan tidak menyenangkan dari seorang ustaz bernama Zaky.

    Sosok ustaz tersebut disebut pernah dikenal publik setelah tampil dalam ajang pencarian bakat dakwah yang disiarkan di televisi.

    Kisah ini mencuat setelah wanita bercadar itu menyampaikan pengalamannya dalam sebuah perbincangan bersama dokter sekaligus kreator konten, Richard Lee.

    Tayangan yang diunggah ke platform YouTube pada Kamis (18/12/2025) itu dengan cepat menyita perhatian warganet dan memicu berbagai reaksi.

    Seiring viralnya video tersebut, publik pun mulai menelusuri identitas ustaz Zaky yang disebut dalam pengakuan tersebut.

    Mengaku Dipaksa Berhubungan di Kasur

    Dalam keterangannya, wanita itu mengaku kerap diperlakukan layaknya pasangan suami istri, meski hubungan mereka disebut belum sah secara hukum maupun agama. Ia menyebut tindakan tersebut terjadi berulang kali dan membuatnya merasa tertekan.

    Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan bahwa dirinya sering dimintai bantuan finansial oleh sang ustaz.

    Menurut pengakuannya, permintaan uang tersebut berkaitan dengan berbagai kebutuhan pribadi, mulai dari pembayaran listrik hingga layanan internet.

    “Dia menghubungi saya kalau ada maunya saja. Minta uang untuk bayar listrik, wifi, dan keperluan lain,” ujarnya.

    Meski sempat merasa ada kejanggalan, wanita tersebut mengaku tetap memberikan bantuan karena percaya pada janji pernikahan yang disampaikan kepadanya.

    “Saya berpikir waktu itu dia akan menjadi calon suami saya,” tuturnya.

    Permintaan Uang hingga Alasan Operasi Pribadi

    Wanita itu mengklaim telah meminjamkan uang untuk berbagai kebutuhan, mulai dari keperluan sehari-hari hingga pembelian barang elektronik.

    Bahkan, ia menyebut sang ustaz sempat meminta dana untuk keperluan operasi pembesaran alat kelamin.

    “Dia minta uang Rp10 juta atau Rp15 juta, itu ada di chat,” katanya menegaskan.

    Namun, untuk permintaan tersebut, ia mengaku menolak memberikan uang.

    Menurut pengakuannya, total uang yang telah dipinjamkan mencapai Rp97 juta.

    Sayangnya, janji pernikahan yang diharapkan tak pernah terealisasi.

    Lebih mengejutkan lagi, setelah komunikasi terputus, ia mendapati dirinya telah diblokir dan sang ustaz justru menikah dengan wanita lain.

    Total Kerugian Hampir Rp100 Juta

    Merasa dirugikan, wanita tersebut berusaha menagih utang melalui istri baru sang ustaz.

    Namun, jawaban yang diterimanya dinilai tidak memberikan solusi.

    “Istrinya bilang kenapa nggak datang langsung atau hubungi suaminya,” ujarnya.

    “Padahal saya sudah diblokir,” tambahnya.

    Karena tidak ada kejelasan, ia sempat meminta bantuan orang lain untuk menagih langsung. 

    Hasilnya, sang ustaz mengembalikan barang-barang yang dibeli dari uang pinjaman, berupa televisi dan kulkas.

    “Katanya daripada bayar uangnya, ambil saja barangnya,” jelasnya.

    Sementara untuk uang tunai, ustaz tersebut disebut hanya sanggup mengembalikan Rp10 juta dari total Rp97 juta.

  • Belajar Adab Dulu Sebelum Bicara!

    Belajar Adab Dulu Sebelum Bicara!

    GELORA.CO – Eks Menteri Luar Negeri Malaysia, Tan Sri Rais Yatim, melontarkan kritik tajam terhadap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian.

    Kritik tersebut muncul menyusul pernyataan Tito yang membandingkan nilai bantuan Malaysia dengan bantuan pemerintah Indonesia untuk korban bencana di Sumatera dan Aceh.

    Rais Yatim menilai pernyataan Tito tidak mencerminkan etika komunikasi pejabat publik, terlebih menyangkut isu kemanusiaan dan hubungan antarnegara.

    Ia bahkan menyarankan agar Tito terlebih dahulu mempelajari adab dan budi bahasa sebelum menyampaikan pernyataan ke ruang publik.

    Seorang menteri seharusnya tahu adab dan budi bahasa. Tito perlu disekolahkan dahulu

    Menurut Rais, membandingkan bantuan kemanusiaan dalam bentuk angka berpotensi menyinggung perasaan dan merusak hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia.

    Ia menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan seharusnya dilihat dari niat dan manfaatnya, bukan semata nilai nominal.

    Polemik ini bermula dari reaksi warganet Malaysia terhadap pernyataan Tito Karnavian yang menyebut nilai bantuan Malaysia setara Rp1 miliar.

    Sejumlah warganet menilai perbandingan tersebut tidak sesuai dengan nilai kurs dan konteks bantuan yang diberikan.

    Kritik dari Malaysia juga mendapat perhatian pegiat media sosial Indonesia, Chusnul Chotimah.

    Ia mengaku prihatin karena pernyataan pejabat Indonesia justru menuai kecaman dari negara tetangga.

    Chusnul turut mengaitkan Tito Karnavian sebagai bagian dari warisan pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

    Ia menilai polemik ini kembali membuka perdebatan soal cara komunikasi pejabat publik di era sebelumnya.

    Sebelumnya, Tito Karnavian telah memberikan klarifikasi melalui podcast SLM – Suara Lokal Mengglobal.

    Ia menyebut bantuan yang ramai diperbincangkan tersebut bukan berasal dari pemerintah Malaysia, melainkan dari pihak swasta, sehingga menurutnya tidak tepat disebut sebagai bantuan antarnegara.

    Meski sudah dijelaskan, polemik belum mereda.

    Pernyataan Tan Sri Rais Yatim justru mempertegas sorotan publik terhadap pentingnya etika, kehati-hatian, serta sensitivitas diplomasi dalam penyampaian pernyataan pejabat negara.

  • Prabowo Lantik Enam Dubes, Termasuk Kartini Adik Luhut

    Prabowo Lantik Enam Dubes, Termasuk Kartini Adik Luhut

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto melantik enam duta besar luar biasa dan berkuasa penuh di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2025). Pengangkatan itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) 133/P Tahun 2025 tentang pengangkatan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh RI.

    Di antara yang dilantik adalah Yusron Bahauddin Ambary sebagai dubes RI untuk Aljazair, Dubes RI untuk Papua Nugini merangkap Solomon Okto Dorinus Manik, Dubes RI untuk Korea Utara Mayjen (Purn) Gina Yoginda, dan Dubes RI untuk Slovakia Redianto Heru Nurcahyo.

    Kemudian, Dubes RI untuk Thailand Hari Prabowo, Dubes RI untuk Jepang sekaligus Mikronesia Nirmala Kartika Sjahrir. Nama terakhir adalah adik kandung Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang juga terlihat hadir di Istana. Nirmala juga ibu dari CIO Danantara Pandu Patria Sjahrir.

    Sebelum memulai pelantikan, Prabowo bertanya kepada enam dubes itu apakah bersedia diambil sumpah janji menurut agama masing-masing. “Bersedia,” kata mereka. Prabowo pun meminta keenam orang itu mengikuti kata-katanya.

    Prabowo mendiktekan sumpah jabatan yang diikuti enam dubes.  “Demi Allah saya bersumpah, demi Tuhan saya berjanji,” kata mereka mengikuti perkataan Prabowo.

    “Bahwa saya untuk diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Duta Besar, akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” kata Prabowo membacakan sumpah diikuti para dubes.

    “Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan melakukan dengan setia segala perintah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pemerintah pusat dan saya akan memenuhi dengan setia segala kewajiban lain-lain yang ditanggungkan kepada saya oleh jabatan duta besar luar biasa berkuasa penuh,” kata Prabowo diikuti enam dubes.

    Setelah itu, Prabowo didampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka diikuti pejabat negara dan menteri Kabinet Merah Putih menyalami para dubes baru tersebut. Pun enam anggota KY periode 2025-2030 yang lebih dulu dilantik ikut disalami.

  • Tangan Penguasa Terlibat Copot Ijeck demi Amankan Bobby Nasution?

    Tangan Penguasa Terlibat Copot Ijeck demi Amankan Bobby Nasution?

    GELORA.CO -Penunjukan Ahmad Doli Kurnia sebagai Plt Ketua DPD Golkar Sumut menggantikan Musa Rajekshah alias Ijeck sarat dengan kepentingan penguasa.

    Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Sumut, Muhyan Tambuse menduga penunjukan Doli sebagai Plt dikarenakan kepentingan penguasa di Sumut. Ditambah lagi, penunjukan ini diduga untuk menggagalkan Musda yang sudah diusulkan ke DPP beberapa kali.

    “Plt ini juga kita mengira untuk menggagalkan proses Musda Golkar Sumut,” kata Muhyan dikutip dari Kantor Berita RMOLSumut, Jumat, 19 Desember 2025. 

    Ia mengatakan, jauh-jauh hari sudah keluar pemberitahuan bahwa penunjukan Plt Ketua DPD Golkar Sumut tidak dapat terjadi jika jadwal Musda belum keluar.

    “Padahal sebelumnya sudah keluar pemberitahuan bahwa Plt tidak dapat dilakukan kalau belum keluar jadwal Musda Golkar,” katanya.

    Kejanggalan ini makin terasa karena SK penunjukan Plt Ketua Golkar Sumut hingga kini belum diterima resmi oleh sekretariat DPD Golkar Sumut.

     

    Tak pelak, beragam spekulasi bermunculan di tengah pergantian pimpinan DPD Golkar Sumut yang terkesan tiba-tiba. Gonjang-ganjing ini disebut bukan sekadar urusan internal partai.

    Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari AM Sinik menyinggung kedekatan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo yang juga mertua Gubernur Sumut Bobby Nasution.

    Pergantian pimpinan DPD Golkar Sumut ini disinyalir untuk mengamankan tiket Bobby di Pilkada 2029. Prestasi Ijeck yang cukup moncer memimpin Golkar Sumut bisa menjadi batu ganjalan bagi Bobby kembali maju di Pilkada 2029. 

    “Ijeck didepak karena disinyalir kuat mengamankan jalur Bobby menuju Pilkada 2029. Ijeck dianggap sebagai batu sandungan bagi ambisi Bobby untuk mempertahankan kekuasaan,” pungkasnya. 

  • Saya tak Bermaksud Mengecilkan Bantuan dari Warga Malaysia

    Saya tak Bermaksud Mengecilkan Bantuan dari Warga Malaysia

    GELORA.CO – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan klarifikasi sekaligus permintaan maaf usai menjadi sorotan publik negara tetangga terkait pernyataannya mengenai bantuan Malaysia untuk korban bencana Aceh.

    Klarifikasi itu disampaikan Tito usai menghadiri pelantikan Anggota Komisi Yudisial dan para Duta Besar RI di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 19 Desember 2025.

    Tito mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak bermaksud mengecilkan dukungan Malaysia. Ia memahami bahwa potongan video yang viral telah menimbulkan kesalahpahaman dan sentimen negatif di jagat maya. 

    “Saya sama sekali tidak bermaksud untuk mengecilkan bantuan, dukungan dari warga Malaysia kepada Aceh, tidak, sama sekali tidak bermaksud itu. Kalau ada yang salahpaham saya minta maaf,” ujar Tito.

    Ia menjelaskan bahwa pernyataannya saat hadir dalam acara Helmy Yahya Bicara pada Sabtu, 13 Desember 2025 lalu, konteksnya terkait mekanisme penerimaan bantuan asing dan perbandingan nilai bantuan terhadap anggaran pemerintah Indonesia. 

    Tito menilai ada banyak upaya yang telah dikerahkan pemerintah sejak hari pertama bencana, namun tidak seluruhnya terekam media. 

    Menurut Mendagri, substansi ucapannya justru ingin menegaskan bahwa penghargaan juga perlu diberikan terhadap kerja pemerintah pusat dan daerah yang dinilai tidak terlalu terekspos.

    “Tolong juga dihargai, kira-kira gitu, lah tolong juga dihargai, upaya pemerintah pusat, pemerintah daerah para relawan, donatur, daerah dalam negeri yang juga sangat banyak yang saya lihat pemberitaannya kecil,” kata Tito.

    Ia menegaskan hubungan erat Indonesia-Malaysia tidak terpengaruh oleh polemik ini. Tito menyebut dirinya memiliki hubungan panjang dengan pejabat Malaysia sejak masa tugasnya di kepolisian.

    “Saya sangat menghormati warga Malaysia, pemerintah Malaysia, senior-senior di Malaysia, dan saudara-saudara diaspora. Dari dulu pun hubungan saya baik,” tuturnya.

    Sebelumnya dalam acara Helmy Yahya Bicara, Tito menyinggung bantuan obat-obatan dari Malaysia yang nilanya disebut tak lebih dari Rp1 miliar, tetapi lebih disorot dibanding kontribusi pemerintah. 

    “Itu nilainya nggak sampai Rp1 miliar, kurang lebih Rp1 miliar,” ungkap Tito. Negara kan kalau untuk Rp1 miliar kita cukup, kita punya anggaran yang jauh lebih besar daripada itu,” kata Tito.

    Tito menilai tak seharusnya bantuan asing bernilai kecil dibanding anggaran pemerintah justru menimbulkan kesan negatif bagi Indonesia. 

    “Jadi jangan sampai nanti image-nya seolah dapat bantuan dari negara lain, padahal (nilainya) nggak seberapa dibanding dengan kemampuan kita, (Indonesia) lebih dari itu,” kata dia.

  • Pekerja Kami Dipukul dan Diinjak dalam Truk saat Dibawa ke Imigrasi

    Pekerja Kami Dipukul dan Diinjak dalam Truk saat Dibawa ke Imigrasi

    GELORA.CO –  Manajemen PT Sultan Rafli Mandiri (SRM) versi Li Changjin membantah keras tudingan bahwa 15 pekerja Warga Negara Asing (WNA) asal China menyerang prajurit TNI di area tambang emas PT SRM, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

    Li Changjin menegaskan isu tersebut merupakan rumor dan informasi menyesatkan yang disebarkan oleh Firman dan Imran, pihak yang mengklaim sebagai manajemen baru PT SRM.

    “Firman dan Imran secara ilegal menduduki lokasi pertambangan SRM serta tanah milik Pamar Lubis. Mereka kemudian menggunakan TNI untuk menjaga kawasan SRM,” kata Li Changjin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/12/2025).

    Li menyayangkan sikap komandan TNI di Ketapang yang disebutnya langsung mempercayai narasi sepihak tanpa penyelidikan mendalam, hingga mengerahkan tambahan personel TNI untuk mengamankan para pekerja WNA.

    Ia mendesak Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabes TNI AD) melakukan penyelidikan menyeluruh dan objektif atas insiden tersebut.

    “Harus dibuka secara transparan, apakah tentara yang memukul atau pekerja China yang memukul. Kalau memang pekerja kami yang menyerang, mana korbannya? Pekerja China pasti takut pada tentara, mustahil berani menyerang,” ujarnya.

    Li Changjin mengungkapkan, justru terdapat sembilan pekerja WNA asal Tiongkok yang menjadi korban penganiayaan.

    Seluruhnya merupakan pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) resmi yang diterbitkan Kantor Imigrasi Ketapang.

    “Para pekerja kami dipukuli dan diinjak di dalam truk saat dibawa ke kantor imigrasi. Mereka mengalami luka lebam di punggung, dada, dan paha,” ungkap Li.

    Terkait tuduhan penyerangan terhadap prajurit TNI, Li menegaskan tidak ada bukti kuat yang mengarah pada keterlibatan pekerja SRM.

    “Tidak ada bukti signifikan dalam video yang beredar yang menunjukkan pekerja teknis SRM merusak kendaraan atau menyerang TNI. Sebaliknya, mereka justru menjadi korban kekerasan,” tegasnya.

    Menurut Li, konflik yang terjadi sesungguhnya merupakan perselisihan antara Firman dan Imran dengan pekerja SRM.

    Keduanya diduga berupaya mengusir pekerja Tiongkok dan memblokir akses mereka ke area pertambangan.

    Li juga mempertanyakan keberadaan prajurit TNI di kawasan tambang SRM. Ia meminta kuasa hukum Firman, Muchamad Fadzri, menghentikan penyebaran informasi yang dinilainya menyesatkan, termasuk tudingan latihan militer dan penyerangan terhadap prajurit TNI.

    “Mengapa prajurit TNI melakukan latihan dasar militer di wilayah tambang SRM tanpa pemberitahuan? Area tambang adalah wilayah sipil, bukan wilayah militer,” kata Li.

    Ia menambahkan, sebagian pekerja Tiongkok telah bekerja di tambang SRM selama bertahun-tahun, jauh sebelum Firman dan Imran mengklaim pengelolaan perusahaan.

    “Mereka diusir secara paksa dengan kekerasan setelah terjadi pendudukan ilegal,” ujarnya.

    Li Changjin juga menegaskan Firman dan Imran tidak pernah mengeluarkan modal sedikit pun untuk proyek tambang SRM.

    Seluruh peralatan, fasilitas, dan teknologi di lokasi merupakan hasil investasi selama lebih dari 10 tahun oleh dirinya bersama Pamar Lubis sebagai pemegang saham mayoritas.

    Selain itu, Li mengungkapkan bahwa pada Juli 2025, Firman, Imran, Suandi, dan Muardi diduga membuat Akta Anggaran Dasar palsu yang didaftarkan secara daring melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU).

    Akta tersebut diduga digunakan untuk mencopot Li Changjin dari jabatan Direktur Utama dan Pamar Lubis dari jabatan Direktur, yang dinilai melanggar Undang-Undang Perseroan Terbatas.

    “Perkara ini saat ini tengah diselidiki Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya,” tutup Li.

    Duduk Perkara Bentrokan

    Sebelumnya diberitakan, bentrokan antara 15 WNA asal China dengan prajurit TNI dan warga sipil terjadi di area tambang emas PT SRM, Kecamatan Tumbang Titi, Ketapang, Kalbar, pada Minggu (14/12/2025) sekitar pukul 15.40 WIB.

    Insiden diduga dipicu konflik klaim kepengurusan perusahaan antara dua kubu manajemen PT SRM, yakni versi lama yang dipimpin Li Changjin dan versi baru yang dipimpin Firman, yang mengklaim telah mengesahkan direksi baru melalui RUPS Juli 2025.

    Versi Li Changjin menyebut kericuhan bermula saat staf teknis WNA mengoperasikan drone di area IUP PT SRM, yang kemudian dipersoalkan pihak lain.

    Drone dan ponsel staf sempat disita dan data dihapus sebelum dikembalikan.

    Sementara itu, direksi PT SRM versi baru menilai pengoperasian drone dilakukan tanpa izin.

    Kuasa hukum mereka menyebut insiden terjadi akibat miskomunikasi yang berujung dugaan penyerangan fisik terhadap aparat TNI dan petugas keamanan.

    Kodam XII/Tanjungpura membenarkan insiden tersebut terjadi saat prajurit Yonzipur 6/Satya Digdaya melaksanakan latihan dasar.

    TNI mengaku menerima laporan adanya drone tak dikenal, yang berujung klarifikasi dan dugaan penyerangan terhadap prajurit menggunakan senjata tajam, airsoft gun, dan alat setrum.

    Akibat insiden tersebut, satu unit mobil dan satu sepeda motor dilaporkan rusak.

    Sementara Kantor Imigrasi Ketapang mengamankan 15 WNA asal China untuk pemeriksaan keimigrasian.

    Seluruh WNA diketahui memegang KITAS yang disponsori PT SRM versi direksi lama.