Xcloud.id

Author: Gelora.co

  • Tetapkan Bencana Nasional Sekarang !

    Tetapkan Bencana Nasional Sekarang !

    GELORA.CO -Rentetan bencana hidrometeorologi yang dipicu Siklon Senyar dan diperparah kerusakan ekologis telah mencapai titik kritis sehingga membutuhkan intervensi penuh negara melalui penetapan status Bencana Nasional di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

    “Kondisi ini sudah berada di titik nadir. Negara tidak boleh setengah-setengah hadir,” kata Juru Bicara DPP Gerakan Rakyat Robby Kusumalaga melalui keterangan resmi yang dikutip redaksi di Jakarta, Sabtu 20 Desember 2025.

    Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga 18 Desember 2025, tercatat 1.068 orang meninggal dunia akibat bencana di tiga provinsi tersebut.

    “Korban bukan sekadar statistik. Jangan ukur keparahan bencana seperti menghitung suara pemilu. Ini adalah nyawa warga negara yang hak hidupnya dijamin konstitusi,” kata Robby.

    Gerakan Rakyat juga menyoroti lumpuhnya infrastruktur kritis, mulai dari jalan lintas provinsi, jembatan, hingga rumah sakit umum daerah (RSUD). 

    Kondisi tersebut menghambat distribusi logistik dan menyebabkan banyak desa terisolasi selama berminggu-minggu, sehingga pemerintah daerah dinilai kewalahan menangani dampak bencana.

    Menurut Robby, merujuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, situasi di Sumatera telah memenuhi seluruh indikator penetapan status Bencana Nasional. 

    Indikator tersebut meliputi jumlah korban jiwa yang masif, kerugian harta benda yang besar, kerusakan sarana dan prasarana vital, cakupan wilayah terdampak yang luas di tiga provinsi, serta dampak sosial-ekonomi yang melumpuhkan kawasan pantai barat Sumatera.

    “Status Bencana Nasional bukan kemurahan hati, melainkan kewajiban konstitusional. Menolak status ini berarti mengingkari realitas kemanusiaan di lapangan,” kata Robby.

    Selain faktor cuaca ekstrem, Gerakan Rakyat menilai bencana ini juga dipicu oleh kerusakan lingkungan akibat deforestasi dan alih fungsi lahan. Siklon Senyar disebut hanya sebagai pemantik, sementara tingginya angka korban jiwa dipengaruhi oleh menurunnya daya dukung lingkungan.

    “Alam hanya memicu, namun kerusakan lingkunganlah yang menghilangkan nyawa. Ini adalah dosa ekologis akibat kegagalan negara melindungi ruang hidup rakyat,” kata Robby.

  • WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

    WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

    GELORA.CO –  Insiden penyerangan terhadap lima prajurit TNI dari Batalyon Zeni Tempur (Yonzipur) 6/Satya Digdaya dan sejumlah karyawan perusahaan oleh Warga Negara Asing (WNA) asal China di Ketapang, Kalimantan Barat, memicu reaksi keras. 

    Peristiwa ini dinilai bukan sekadar konflik lapangan biasa, melainkan ancaman nyata terhadap otoritas negara.

    Pengamat Politik dan Keamanan Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting, menyoroti adanya pelanggaran hukum ganda dalam kasus ini.

    “Fakta bahwa para pekerja asing tersebut memiliki izin kerja yang telah berakhir, namun tetap berada dan bekerja di Indonesia, sudah merupakan pelanggaran hukum. Pelanggaran itu menjadi jauh lebih serius ketika mereka melakukan kekerasan bersenjata terhadap warga sipil dan aparat negara,” kata Selamat Ginting pada Jumat, 19 Desember 2025.

    Lanjut Selamat, negara mana pun di dunia tidak akan mentolerir tindakan seperti ini. Apalagi, yang lebih memprihatinkan, penyerangan dilakukan dengan senjata tajam, soft gun, dan benda keras, sementara prajurit TNI yang berada di lokasi tidak membawa senjata dan justru harus menyelamatkan diri karena kalah jumlah. 

    Ini menunjukkan adanya tantangan langsung terhadap otoritas negara, bukan sekadar konflik industrial atau kesalahpahaman di lapangan.

    Kejadian ini juga mengungkap celah besar dalam pengawasan tenaga kerja asing, khususnya di sektor pertambangan. Perusahaan yang mempekerjakan pekerja asing tanpa izin kerja aktif patut dievaluasi secara menyeluruh. 

    Ironisnya, investasi asing seharusnya membawa manfaat ekonomi dan alih teknologi, bukan menciptakan rasa tidak aman dan potensi konflik sosial di daerah.

    Untuk itu, pemerintah perlu bersikap tegas dan jernih terhadap pelaku, dengan memproses hukum tanpa ragu dan tanpa beban politik. 

    “Hubungan diplomatik antarnegara tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan pelanggaran hukum oleh individu atau korporasi. Justru ketegasan hukum akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara berdaulat yang ramah investasi, tetapi tidak lemah dalam menjaga aturan. Kasus Ketapang juga menjadi pengingat bahwa ancaman terhadap keamanan nasional tidak selalu datang dalam bentuk agresi militer,” kata Selamat.

    Dikabarkan puluhan WNA asal China kini sudah diamankan di Kantor Imigrasi Ketapang usai diduga menyerang  anggota Batalyon Zeni Tempur 6/Satya Digdaya (Yonzipur 6/SD).

    “Saat ini WNA tersebut sedang dilakukan pemeriksaan oleh pihak Imigrasi. Imigrasi Pontianak dan Imigrasi pusat juga hadir langsung di Ketapang,” ujar Panglima Kodam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Jamalulael, kepada wartawan.

    Dari sini pun, Jamalulael mempercayakan penanganan kasus ini sepenuhnya kepada pihak imigrasi dan kepolisian. 

  • Saran Agar Dua Orang Aktivis TSK Minta Maaf kepada Jokowi

    Saran Agar Dua Orang Aktivis TSK Minta Maaf kepada Jokowi

    Oleh: Damai Hari Lubis

    Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)

    Selasa, 16/12/2025 penulis tiba di Solo, lalu esok harinya penulis berkunjung ke rumah seorang tokoh Solo yang murah hati, yang berani menampung kami para pengacara aktivis Jakarta setiap minggu pada tahun 2023 selama berbulan bulan lamanya, dalam rangka melakukan advokasi di Pengadilan Negeri Surakarta terhadap 2 orang aktivis pejuang Bambang Tri Mulyono/ BTM dan Gus Nur yang mengalami “praktik kriminilisasi saat Jokowi berkuasa,” kemudian lusa sejak kehadiran penulis di solo (Kamis, 18/12/2025) yang juga diteman sang tokoh pemurah, menyempatkan diri ziarah ke Dusun Ngruki, Cemani, Grogol ke kediaman sosok ulama besar dan mashur serta super tabah, Ustad Abu Bakar Ba’asyir.

    Saat berada di Solo penulis dihubungi Ketua TPUA, rekan giat juang senioren tokoh aktivis muslim Eggi Sudjana, yang sebelum menelpon, beliau sempat mengirim gambar foto surat penetapan cekal terhadap dirinya untuk pergi keluar negeri, surat cekal tersebut diterbitkan oleh Ditjen Imigrasi dengan alasan hukum dirinya (Eggi) oleh penyidik reskrimum polda metro jaya ditetapkan menjadi tersangka, gegara TPUA yang diketuainya merepresentasikan tuduhan publik tentang Jokowi pengguna ijazah palsu S-1 UGM lewat upaya hukum gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (2023) dan melaporkan Jokowi (2024) melalui DUMAS Mabes Polri yang kedua upaya hukum dimaksud berkebetulan penulis merupakan konseptor (perdata dan pidana).

    Oleh karenanya alasan Eggi menelpon penulis adalah menanyakan, “apakah Penulis (DHL) yang juga salah seorang dari 8 orang TSK mendapatkan surat cekal dimaksud”, maka penulis menjawab, “belum menerima”. 

    Kemudian sang rekan senior menginformasikan “ada 2 (dua) orang oknum yang tidak jelas namun mengaku sebagai aparat menghubunginya by phone, yang isi percakapannya adalah terkait status TSK agar dapat ‘diselesaikan’ maka disarankan untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Jokowi”.

    Lalu penulis merespon sang senioren aktivis muslim, “justru penulis pun pernah dihubungi sosok advokat sejenis termul berkali-kali saat jelang pemanggilan kali ke-3 pembuatan BAP di reskrimum polda metro jaya, isi pesannya agar penulis membuat surat pernyataan minta maaf”.

    Maka atas peristiwa ‘saran minta maaf’ yang harus kami berdua lakukan dimaksud, sesaat kami menjadi saling tanya, “apa salah atau keliru yang pernah (kami) berdua lakukan kepada sosok pribadi Jokowi ?

    Sebaliknya menurut kami, andai “saran permintaan maaf” dari para oknum yang tak bertanggung jawab dimaksud arahnya ditujukan kepada Kami (TPUA) terhadap semua “perilaku negatif Jokowi” ketika duduk di kursi Presiden RI ke 7 atau saat ini selaku Jokowi sebagai pejabat publik penyelenggara negara di PT Danantara”, maka saran dimaksud anomali oleh sebab antitesis karena segala upaya hukum “peran serta masyarakat” yang pernah kami (TPUA) tempuh, selain didasari fakta hukum disertai data empirik, juga oleh sebab hak hukum yang dimiliki setiap publik WNI sesuai asas legalitas yang terdapat pada sistematika hukum di tanah air.

    Selanjutnya sebagai penutup pembicaraan kami berdua sepakat, akan saling bertemu, setelah penulis tiba kembali di Jakarta dan pasca penulis melaksanakan amanah dari sang Ustad Kaffah salah seorang tokoh asset muslim dunia, sosok alim yang berdomisili di Ngruki, agar penulis menyampaikan titipan surat dari Beliau untuk diberikan kepada 4 orang tokoh politisi wakil rakyat yang terhormat, seorang diantaranya adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, dengan alamat sebuah gedung megah di Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. (*)

  • Ijazah yang Ditunjukkan Polda Metro Berbeda dengan Ijazah yang Ditampilkan Bareskrim

    Ijazah yang Ditunjukkan Polda Metro Berbeda dengan Ijazah yang Ditampilkan Bareskrim

    GELORA.CO – Pegiat media sosial yang menjadi tersangka kasus dugaan penyebaran fitnah Ijazah Joko Widodo, Tifauziah Tyassuma alias dr Tifa menyebut bahwa Polda Metro telah melakukan blunder

    Dia menyebut bahwa ijazah Jokowi yang ditampilkan Polda Metro dalam gelar perkara khusus , berbeda dengan foto ijazah yang pernah ditampilkan Bareskrim Mabes Polri saat menggelar konferensi pers beberapa waktu lalu

    “Polda blunder. Kami, RRT -Roy, Rismon, Tifa berani pastikan, bahwa Ijazah yang ditampilkan Bareskrim tanggal 22 Mei 2025 dengan Ijazah yang ditampilkan pada Gelar Perkara Khusus di Polda Metro Jaya tanggal 15 Desember 2025 100 persen berbeda,” ungkap dokter Tifa dikutip dari keterangan di akun media sosial X pribadinya, Jumat (19/12/2025)

    Dokter Tifa pun meminta agar Polda Metro tak main-main dalam menangani perkara yang menjerat dirinya bersama Roy Suryo dan Rismon Sianipar

    “Karena itu saya ingatkan kepada kepolisian agar berhati-hati dengan kasus Kriminalisasi kepada RRT, sesuai dengan warning dari Prof Mahfud, bahwa kasus pidana kepada RRT melanggar HAM!” imbuhnya

    Tifa menambahkan, dirinya bersama Roy Suryo dan Rismon ditunjukkan ijazah Jokowi oleh Polda Metro pada malam hari, beberapa saat sebelum gelar perkara khusus

    Pahadal, dia sudah meminta agar polisi menunjukkan ijazah tersebut sejak siang hari

    “RRT diperkenankan melihat Ijazah yang disebut asli oleh Polda hanya beberapa menit sebelum Gelar Perkara Khusus, di jam 23.20 hampir tengah malam, setelah sejak jam 14.00 kami menunggu sampai GPK berlangsung selama 7 jam hampir tengah malam,” kata dia 

    “Padahal sejak awal, ketika GPK sedang berlangsung beberapa menit, saya, dr Tifa, sudah minta agar Ijazah ditunjukkan kepada kami, sebagai bahan diskusi. Namun, permintaan itu ditangguhkan, dan dikabulkan setelah semua kelelahan, di waktu tengah malam,” jelasnya

    Dia pun menuding, Polda Metro Jaya telah melakukan pelanggaran HAM

    “Inilah, yang tanpa disadari, POLDA Metro Jaya telah melakukan Pelanggaran HAM! Dan inilah yang disoroti oleh Prof Mahfud, MD. Sengaja membuat kami semua kelelahan, sehingga mengalami Disonansi Kognitif, terjadi Compliance dan Confirmatory Bias, karena terjadi Brain Overloaded Polda Metro Jaya melakukan Ilusi Transparansi, untuk mengecoh kami. Mengecoh seluruh Rakyat Indonesia. Jika terbukti melanggar HAM maka kami segera lanjutkan ke HAM Internasional,” tandasnya

  • Yenny Wahid Ungkap Menteri Ini yang Ngotot Beri Izin Tambang ke NU agar Terafiliasi dengan Parpolnya

    Yenny Wahid Ungkap Menteri Ini yang Ngotot Beri Izin Tambang ke NU agar Terafiliasi dengan Parpolnya

    GELORA.CO – Putri kedua Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Zanubah Arifah Chafsoh atau yang akrab disapa Yenny Wahid, menyampaikan peringatan keras terkait pemberian izin pengelolaan tambang bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan termasuk Nahdlatul Ulama (NU).

    Yenny mengimbau Nahdlatul Ulama (NU) agar waspada dan tidak menjadi alat legitimasi bagi kepentingan politik tertentu.

    Pernyataan tersebut disampaikan Yenny dalam sambutannya pada acara Haul ke-16 Gus Dur yang digelar di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Rabu (17/9/2025) malam.

    Di hadapan para kiai dan jamaah, Yenny secara terbuka mengungkapkan kegelisahannya atas dinamika yang saat ini terjadi di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

    Yenny mengungkapkan diskusi pribadinya dengan mantan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan.

    Menurut Yenny, Luhut secara tegas menyatakan penolakannya sejak awal terhadap kebijakan pemberian konsesi tambang untuk ormas.

    Padahal Luhut selama ini dituding menjadi dalang terbitnya peraturan presiden (perpres) yang mengatur tentang izin kelola tambang bagi ormas keagamaan termasuk untuk Nahdlatul Ulama (NU) 

    “Beliau (Luhut) menyatakan, ‘Sejak awal saya tidak setuju ormas itu diberi tambang, maka itu saya tidak mau tanda tangan’,” ujar Yenny menirukan ucapan Luhut.

    Luhut, yang juga dikenal sebagai pengusaha di sektor pertambangan, beralasan bahwa mengelola tambang memiliki kompleksitas dan risiko konflik yang sangat tinggi.

    “Beliau tahu susahnya mengelola tambang. Kalau tidak dikelola dengan ‘tangan dingin’, tambang justru akan menyebabkan perpecahan,” tambah Yenny.

    “Yang lebih saya khawatirkan lagi adalah bahwa saya tanya kepada Pak Luhut, siapa yang ngotot untuk memberikan izin tambang? Dikatakan ada seorang menteri yang ngotot memberikan tambang,” kata Yenny.

    Yenny mencium adanya aroma kepentingan partisan di balik kebijakan ini.

    Ia menyebut sosok menteri yang sangat gigih mendorong Presiden agar izin tambang ormas segera diteken, cukup aneh.

    “Nah, ternyata sekarang ada beberapa teman-teman wartawan mengatakan, bahwa menteri itu memberikan izin tambang untuk ormas-ormas keagamaan yang berafiliasi dengan partainya,” ujar Yenny,

    Kondisi inilah yang membuat Yenny khawatir bahwa posisi NU hanya dijadikan alat untuk memuluskan agenda pihak lain.

    “Ini berarti NU hanya dipakai sebagai muhalil saja, hanya sebagai alat legitimasi. Jangan sampai NU masuk ke dalam ‘jebakan Batman’ semacam ini. NU itu besar, tugas kita semua untuk menjaganya,” tegasnya.

    Yenny menilai potensi perpecahan akibat tambang sudah di depan mata.

    Ia mendukung usulan agar konsesi tambang dikembalikan kepada pemerintah.

    Jika pemerintah memang ingin membantu ormas, Yenny menyarankan agar bantuan diberikan dalam bentuk dana segar yang dapat langsung dirasakan manfaatnya untuk sektor pendidikan dan kesehatan.

    “Lebih baik uangnya saja, bisa dipakai untuk membangun sekolah, pondok pesantren, atau rumah sakit. Itu jauh lebih bermanfaat,” cetusnya.

    Kepada semua yang hadir, Yenny memohon maaf jika pendapatnya menyinggung beberapa pihak.

    Namun, Yenny merasa memiliki kewajiban moral untuk menyuarakan kegelisahan umat demi menjaga muruah organisasi yang didirikan oleh Hadratus Syekh KH Hasyim Asy’ari tersebut.

    “Jamiah Nahdlatul Ulama ini jauh lebih besar dari urusan remeh-temeh seperti tambang. Mari kita selamatkan organisasi ini agar tetap menjadi payung besar bagi umat Islam di Indonesia dan dunia,” katanya.

    Sementara itu, Direktur Jaringan Moderat Islam, Islah Bahrawi menuturkan konflik di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), terjadi karena persoalan tambang. 

    “Saya pastikan memang, persoalan konflik di PBNU itu persoalam tambang. Kalau ada gus atau kiai yang menolak bukan karena tambang, ayo debat sama saya,” kata Islah saat wawancara di acara podcast di channel YouTube Akbar Faizal Uncensored, Jumat (19/12/2025).

    Islah membeberkan, konsesi PBNU ada hubungannya dengan pengusaha kelas kakap.

    “PBNU terikat Rp40 miliar sejak awal dengan perusahaan-perusahaan ini. Jadi kalau memang PBNU pada ujungnya tidak bekerja sama dengan perusahaan ini, yang dirugikan orang-orang komitmen puluhan miliar ini,” jelasnya.

    Dia mengatakan IUP tersebut keluar di saat Jokowi menjabat presiden.

    “IUP ini kan dikeluarkan di jaman Pak Jokowi, jadi bagaimana yah. Kalau mau dibilang kita berprasangka buruk, atau berpura-pura tak berprasangka buruk, repot juga,” katanya.

  • Yenny Wahid Ungkap Menteri Ini yang Ngotot Beri Izin Tambang ke NU agar Terafiliasi dengan Parpolnya

    Yenny Wahid Ungkap Menteri Ini yang Ngotot Beri Izin Tambang ke NU agar Terafiliasi dengan Parpolnya

    GELORA.CO – Putri kedua Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Zanubah Arifah Chafsoh atau yang akrab disapa Yenny Wahid, menyampaikan peringatan keras terkait pemberian izin pengelolaan tambang bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan termasuk Nahdlatul Ulama (NU).

    Yenny mengimbau Nahdlatul Ulama (NU) agar waspada dan tidak menjadi alat legitimasi bagi kepentingan politik tertentu.

    Pernyataan tersebut disampaikan Yenny dalam sambutannya pada acara Haul ke-16 Gus Dur yang digelar di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Rabu (17/9/2025) malam.

    Di hadapan para kiai dan jamaah, Yenny secara terbuka mengungkapkan kegelisahannya atas dinamika yang saat ini terjadi di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

    Yenny mengungkapkan diskusi pribadinya dengan mantan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan.

    Menurut Yenny, Luhut secara tegas menyatakan penolakannya sejak awal terhadap kebijakan pemberian konsesi tambang untuk ormas.

    Padahal Luhut selama ini dituding menjadi dalang terbitnya peraturan presiden (perpres) yang mengatur tentang izin kelola tambang bagi ormas keagamaan termasuk untuk Nahdlatul Ulama (NU) 

    “Beliau (Luhut) menyatakan, ‘Sejak awal saya tidak setuju ormas itu diberi tambang, maka itu saya tidak mau tanda tangan’,” ujar Yenny menirukan ucapan Luhut.

    Luhut, yang juga dikenal sebagai pengusaha di sektor pertambangan, beralasan bahwa mengelola tambang memiliki kompleksitas dan risiko konflik yang sangat tinggi.

    “Beliau tahu susahnya mengelola tambang. Kalau tidak dikelola dengan ‘tangan dingin’, tambang justru akan menyebabkan perpecahan,” tambah Yenny.

    “Yang lebih saya khawatirkan lagi adalah bahwa saya tanya kepada Pak Luhut, siapa yang ngotot untuk memberikan izin tambang? Dikatakan ada seorang menteri yang ngotot memberikan tambang,” kata Yenny.

    Yenny mencium adanya aroma kepentingan partisan di balik kebijakan ini.

    Ia menyebut sosok menteri yang sangat gigih mendorong Presiden agar izin tambang ormas segera diteken, cukup aneh.

    “Nah, ternyata sekarang ada beberapa teman-teman wartawan mengatakan, bahwa menteri itu memberikan izin tambang untuk ormas-ormas keagamaan yang berafiliasi dengan partainya,” ujar Yenny,

    Kondisi inilah yang membuat Yenny khawatir bahwa posisi NU hanya dijadikan alat untuk memuluskan agenda pihak lain.

    “Ini berarti NU hanya dipakai sebagai muhalil saja, hanya sebagai alat legitimasi. Jangan sampai NU masuk ke dalam ‘jebakan Batman’ semacam ini. NU itu besar, tugas kita semua untuk menjaganya,” tegasnya.

    Yenny menilai potensi perpecahan akibat tambang sudah di depan mata.

    Ia mendukung usulan agar konsesi tambang dikembalikan kepada pemerintah.

    Jika pemerintah memang ingin membantu ormas, Yenny menyarankan agar bantuan diberikan dalam bentuk dana segar yang dapat langsung dirasakan manfaatnya untuk sektor pendidikan dan kesehatan.

    “Lebih baik uangnya saja, bisa dipakai untuk membangun sekolah, pondok pesantren, atau rumah sakit. Itu jauh lebih bermanfaat,” cetusnya.

    Kepada semua yang hadir, Yenny memohon maaf jika pendapatnya menyinggung beberapa pihak.

    Namun, Yenny merasa memiliki kewajiban moral untuk menyuarakan kegelisahan umat demi menjaga muruah organisasi yang didirikan oleh Hadratus Syekh KH Hasyim Asy’ari tersebut.

    “Jamiah Nahdlatul Ulama ini jauh lebih besar dari urusan remeh-temeh seperti tambang. Mari kita selamatkan organisasi ini agar tetap menjadi payung besar bagi umat Islam di Indonesia dan dunia,” katanya.

    Sementara itu, Direktur Jaringan Moderat Islam, Islah Bahrawi menuturkan konflik di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), terjadi karena persoalan tambang. 

    “Saya pastikan memang, persoalan konflik di PBNU itu persoalam tambang. Kalau ada gus atau kiai yang menolak bukan karena tambang, ayo debat sama saya,” kata Islah saat wawancara di acara podcast di channel YouTube Akbar Faizal Uncensored, Jumat (19/12/2025).

    Islah membeberkan, konsesi PBNU ada hubungannya dengan pengusaha kelas kakap.

    “PBNU terikat Rp40 miliar sejak awal dengan perusahaan-perusahaan ini. Jadi kalau memang PBNU pada ujungnya tidak bekerja sama dengan perusahaan ini, yang dirugikan orang-orang komitmen puluhan miliar ini,” jelasnya.

    Dia mengatakan IUP tersebut keluar di saat Jokowi menjabat presiden.

    “IUP ini kan dikeluarkan di jaman Pak Jokowi, jadi bagaimana yah. Kalau mau dibilang kita berprasangka buruk, atau berpura-pura tak berprasangka buruk, repot juga,” katanya.

  • Terdengar Mirip Ombak di Laut

    Terdengar Mirip Ombak di Laut

    GELORA.CO – Suara gemuruh misterius terdengar di kawasan Depok dan sekitarnya. Hal tersebut membuat geger. 

    Salah satu warga bernama Yuna mengatakan suara gemuruh misterius tersebut terdengar di rumahnya kawasan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Suara tersebut terdengar pada Jumat(19/12/2025) sekitar pukul 16.00 WIB. 

    “Jam 4 sore aku di Sukmajaya dengar,” ujar Yuna. 

    Senada, Gayatri warga Sawangan, Depok lainnya membenarkan ada suara gemuruh misterius. Suara tersebut terjadi sekitar pukul 16.00 hingga pukul 16.30 WIB. 

    “Ya benar, aku dengar sekitar jam 16.00 sampai jam 16.30an,” kata Gayatri. 

    Menurut Gayatri, suara gemuruh misterius tersebut terdengar mirip suara ombak di laut yang sedang menggulung-gulung. 

    “Suaranya mirip ombak di laut yang tinggi begitu terus menggulung-gulung,” kata dia. 

    Amira warga di Duren Mekar, Depok juga mendengar suara serupa. Kata Amira suara gemuruh misterius tersebut. Ciri suaranya lanjut Amira mirip suara pesawat terbang. 

    “Awalnya suaranya jauh terus hilang, selang dua menitan suaranya jadi kencang seperti pesawat terbang,” ujarnya. 

    Hingga berita ini diturunkan belum diketahui berasal dari mana sumber suara gemuruh misterius tersebut. 

    Kemunculan suara gemuruh misterius di Depok, Jawa Barat tersebut juga ramai di linimasa media sosial.

  • Profil Suyudi Ario Seto, Kepala BNN yang Diisukan Dekat dengan Aktris Shandy Aulia

    Profil Suyudi Ario Seto, Kepala BNN yang Diisukan Dekat dengan Aktris Shandy Aulia

    Profil Suyudi Ario Seto, Kepala BNN yang Diisukan Dekat dengan Aktris Shandy Aulia

  • Ahmed ‘Pahlawan Bondi’ Dihadiahi Rp41 Miliar! Dunia Patungan untuk Pria Muslim yang Hadang Penembakan Sydney

    Ahmed ‘Pahlawan Bondi’ Dihadiahi Rp41 Miliar! Dunia Patungan untuk Pria Muslim yang Hadang Penembakan Sydney

    GELORA.CO –  Keberanian seorang pria Muslim asal Suriah, Ahmed al-Ahmed.

    Dalam menghadang pelaku penembakan massal di Bondi Beach, Australia, kini berubah menjadi kisah yang mengguncang dunia.

    Tak hanya dipuji sebagai pahlawan nasional, Ahmed justru mendapat dukungan luar biasa dari masyarakat global lewat donasi yang menembus A$2,5 juta atau sekitar Rp41,7 miliar.

    Jumlah ini terkumpul hanya dalam beberapa hari dan membuat namanya viral di seluruh platform media sosial.

    Aksi heroik Ahmed terjadi saat penembakan brutal mengguncang kawasan Bondi pada 14 Desember 2025.

    Ketika banyak orang berlarian menyelamatkan diri, Ahmed justru berbuat sebaliknya.

    Ia berlari ke arah penyerang, menggunakan mobil sebagai perlindungan, lalu merebut senjata dari tangan pelaku.

    Upaya nekat itu membuatnya ditembak beberapa kali di tangan dan lengan, namun justru tindakan ini menghentikan laju pembantaian yang sedang berlangsung.

    Video ketika ia menjatuhkan pelaku dari belakang viral secara global.

    Mendorong masyarakat berbagai negara menyebutnya sebagai contoh nyata keberanian tanpa memandang agama atau latar belakang.

    Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, bahkan datang langsung ke rumah sakit untuk menyampaikan terima kasih, menyebut Ahmed sebagai “the best of humanity”.

    Tak lama setelah itu, sebuah halaman GoFundMe yang dibuat untuk membantu biaya pemulihan Ahmed langsung meledak.

    Masyarakat Australia, komunitas internasional, diaspora Suriah, hingga tokoh publik ikut memberikan dukungan.

    Reuters melaporkan, lebih dari 43 ribu donatur dari berbagai negara ikut menyumbang.

    Bahkan miliarder Amerika Serikat, Bill Ackman, tercatat sebagai salah satu penyumbang terbesar.

    Fenomena ini membuat sosok Ahmed tak hanya dikenal sebagai pahlawan lokal, tetapi juga simbol persatuan lintas agama.

    Sebab, serangan Bondi Beach terjadi saat acara perayaan Hanukkah komunitas Yahudi, dan Ahmed seorang Muslim justru mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan mereka.

    Narasi itu menjadi magnet besar bagi publik internasional yang menilai kisah Ahmed sebagai secercah kemanusiaan di tengah konflik global yang kian panas.

    Meski pujian datang dari berbagai penjuru, Ahmed juga sempat menerima komentar negatif dari sebagian kecil media sosial Timur Tengah.

    Mereka menyebutnya “pengkhianat” karena membantu korban Yahudi. Namun komentar tersebut tenggelam oleh gelombang dukungan internasional yang jauh lebih besar.

    Presiden, tokoh agama, akademisi, hingga komunitas kemanusiaan kompak menyebut Ahmed sebagai contoh keberanian universal.

    Di sela pemulihannya di rumah sakit, Ahmed disebut tak pernah mengira akan menerima hadiah sebesar itu.

    Menurut keluarganya, ia hanya melakukan apa yang menurutnya benar melihat banyak orang tak bersalah ditembaki.

    Para dokter melaporkan bahwa ia masih harus menjalani serangkaian operasi lanjutan untuk memulihkan saraf dan struktur lengan yang rusak akibat tembakan.

    Sementara itu, halaman crowdfunding terus menerima ucapan terima kasih dan doa dari warga dunia yang terinspirasi tindakannya.

    Banyak komentar menuliskan bahwa dana tersebut adalah “hadiah kecil” atas nyawa yang mungkin berhasil diselamatkan oleh Ahmed.

    Kisah ini membuat namanya semakin melejit di media internasional.

    Dari pedagang buah sederhana di Sydney, ia kini menjelma menjadi ikon keberanian yang tak memandang identitas.

    Membawa pesan kuat bahwa kemanusiaan tetap menjadi jembatan di tengah dunia yang terpecah.

    Hingga kini, publik Australia masih menanti kapan Ahmed kembali pulih sepenuhnya.

    Namun satu hal yang jelas keberaniannya telah mengubah hidupnya, menggugah dunia.

    Dan mencatatkan dirinya sebagai salah satu pahlawan sipil paling berpengaruh dalam sejarah modern Australia.***

  • Negara Arab Bingung, Indonesia Tolak Bantuan Asing untuk Bencana Sumatra, Padahal Krisis Masih Tejadi

    Negara Arab Bingung, Indonesia Tolak Bantuan Asing untuk Bencana Sumatra, Padahal Krisis Masih Tejadi

    GELORA.CO – Penolakan Pemerintah Indonesia terhadap bantuan asing untuk menangani bencana banjir dan longsor besar di Sumatra memicu sorotan internasional.

    Sejumlah negara Timur Tengah, termasuk Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, hingga Arab Saudi disebut heran setelah tawaran bantuan kemanusiaan mereka tidak diterima oleh pemerintah Indonesia.

    Padahal bencana yang terjadi berdampak luas dan menimbulkan kerusakan besar.

    Bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir 2025 itu menimbulkan kerusakan masif ribuan korban terdampak, ratusan ribu warga mengungsi.

    Serta infrastruktur hancur di banyak titik.

    Sejumlah negara Arab yang memiliki hubungan erat dengan Indonesia merespons cepat dengan menyatakan kesiapan mengirim bantuan pangan, logistik, hingga tenaga medis.

    Namun, pemerintah Indonesia menegaskan belum membuka pintu untuk bantuan luar negeri.

    Sikap tersebut menjadi polemik setelah muncul laporan bahwa 30 ton beras bantuan dari Pemerintah UEA yang ditujukan bagi korban banjir di Medan harus dikembalikan.

    Karena pemerintah pusat belum memberikan izin penerimaan bantuan luar negeri.

    Pemerintah kota mengikuti arahan nasional, sehingga paket bantuan yang sudah tiba di Indonesia dikirim kembali.

    Kebijakan ini menimbulkan tanda tanya dari negara-negara Arab karena bantuan yang mereka siapkan bersifat kemanusiaan dan tidak disertai syarat politik.

    Dalam konteks diplomasi, solidaritas antarnegeri Muslim biasanya diterima dengan tangan terbuka.

    Terlebih ketika Indonesia kerap menjadi negara yang vokal dalam isu-isu regional Timur Tengah.

    Di sisi lain, pemerintah Indonesia menjelaskan bahwa keputusan menolak bantuan asing diambil karena kapasitas nasional dinilai cukup untuk menangani bencana.

    Pemerintah menegaskan bahwa pengerahan sumber daya TNI, BNPB, kementerian terkait, hingga bantuan dari pemerintah daerah telah berjalan masif.

    Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia “mampu menangani sendiri” situasi darurat tersebut.

    Alasan lain yang menjadi pertimbangan adalah belum adanya penetapan status “bencana nasional”.

    Selama status tersebut tidak diberlakukan, prosedur penerimaan bantuan asing tetap berada dalam pengawasan ketat pemerintah pusat.

    Mekanisme ini membuat bantuan luar negeri tidak bisa masuk sembarangan tanpa persetujuan resmi.

    Namun, kebijakan tersebut tidak lepas dari kritik.

    Sejumlah pengamat kebencanaan menilai bahwa dalam situasi bencana berskala besar, kerja sama internasional justru penting untuk mempercepat pemulihan.

    Dengan kerugian ekonomi mencapai puluhan triliun dan beban logistik yang besar.

    Sebagian pihak menilai bahwa menutup pintu bantuan internasional sama saja memperlambat penanganan.

    Dari sisi dunia Arab, kebingungan muncul karena Indonesia selama ini dikenal sebagai negara dengan hubungan historis, budaya, dan keagamaan yang kuat dengan kawasan tersebut.

    Tawaran bantuan yang ditolak tanpa penjelasan rinci dinilai bisa menimbulkan jarak diplomatik, meski hubungan bilateral tetap berjalan normal.

    Meski begitu, beberapa negara tetap mengirim bentuk dukungan lain yang tidak masuk kategori bantuan langsung pemerintah ke pemerintah.

    Malaysia, misalnya, mengirim obat-obatan dan tim medis ke Aceh melalui jalur kerja sama kemanusiaan regional.

    Situasi ini memunculkan diskusi lebih luas mengenai kemandirian nasional versus solidaritas global.

    Apakah Indonesia sedang ingin menunjukkan kemampuan mandiri menangani bencana besar?

    Atau apakah pemerintah ingin menghindari isu keterlibatan pihak asing di wilayah terdampak yang sensitif secara politik?

    Hingga kini, pemerintah Indonesia belum memberikan sinyal untuk mengubah kebijakan tersebut.

    Negara-negara Arab yang ingin membantu masih menunggu kepastian, sementara pemulihan di wilayah Sumatra terus berjalan dengan mengandalkan kapasitas nasional.***