Author: Gelora.co

  • Kalau Ada 3 Model Begini, Republik Bisa Revolusi

    Kalau Ada 3 Model Begini, Republik Bisa Revolusi

    GELORA.CO – Eks Ketua Umum Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer (Noel), silaturahmi ke kediaman pendakwah Habib Rizieq Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat, Rabu (2/4).

    Noel yang juga menjabat Wakil Menteri Ketenagakerjaan itu datang ke acara halalbihalal Habib Rizieq bersama para pengikutnya dari Laskar Pembela Islam (LPI).

    Noel sempat menyinggung perbedaan pandangan antara keduanya terhadap sosok Presiden ke-7 Jokowi.

    “Jadi sekali lagi, alhamdulillah, ini saya Immanuel Ebenezer ini memang pendukung Jokowi,” ucap dia.

    “Tapi inilah indahnya perbedaan,” sambungnya.

    Noel lantas memuji Habib Rizieq sebagai tokoh yang dianggapnya besar. Ia pun berseloroh, jika negeri ini memiliki tiga Habib Rizieq, maka akan terjadi revolusi.

    “Ya memang, rencana saya ketemu habib di sini sudah sejak lama, memang belum ketemu momennya, alhamdulillah di momen kemenangan ini dapat berkah yang luar biasa. Bertemu tokoh besar, ini tokoh besar, yang punya karakter yang luar biasa,” ujar Noel.

    “Jadi kalau aja ada 3, nambah 2 model Habib Rizieq, republik ini jadi revolusi, baru 1 saja mulai oleng,” kata Noel disambut tawa para pengikut Habib Rizieq.

    Noel pernah menjabat Ketua Umum Jokowi Mania (Joman) dan kini menjabat Ketua Umum Prabowo Mania.

    Noel pun membela Habib Rizieq dan umat Islam di seluruh Indonesia. Menurutnya, ada narasi kotor yang ingin menghancurkan citra Islam.

    “Dulu orang bilang Petamburan ini tempatnya teroris, Habib Rizieq ini radikal, tapi saya di sini orang Kristen pendukungnya Jokowi,” ucap dia.

    “Memang ada narasi kotor, narasi besar yang memang ingin menghancurkan umat Islam, kenapa saya bilang begitu? Karena pemilik saham republik ini adalah mayoritas umat Islam,” sambungnya.

    Noel menyebut, kehadirannya hari ini adalah bukti bahwa Habib Rizieq dan pengikutnya tidak lah radikal. Lebih lanjut, ia menegaskan pertemuan ini menjadi bukti perbedaan pandangan antara keduanya terhadap sosok Jokowi bukan lah sebuah masalah.

    “Semoga dengan silaturahmi hari ini dengan Habib Rizieq, saya bangga sekali dengan beliau, beliau punya komitmen dan konsistensi beliau dalam berjuang,” imbuh Noel.

    “Dan itu yang menakutkan, kekuasaan itu takut dengan orang yang punya komitmen, ya, banyak yang berjuang, banyak sekali, tapi beliau teguh dengan jalannya teguh dengan komitmennya,” sambungnya.

    Respons Habib Rizieq

    Sementara Habib Rizieq juga berpandangan yang sama. Meski keduanya memiliki pandangan yang berbeda, namun hal itu tak menjadi masalah.

    “Ini pertemuan luar biasa, saudara bagus yang tadi sudah disampaikan, enggak apa-apa kita berbeda, silakan,” ujar Habib Rizieq.

    Menurut Habib Rizieq, meski berbeda pandangan, mereka memiliki musuh yang sama.

    “Jadi seperti apa? Seperti oligarki busuk, koruptor, ini, kan, musuh kita bersama semua, jangan sampai mereka menggerogoti daripada negara ini. Kemudian kita menjadi terpecah belah dan negara kita hancur, enggak boleh,” ujarnya.

    “Negara kita harus tetap utuh sebagai NKRI,” pungkasnya. (*)

  • Aplikasi Coretax Senilai Rp1,3 Triliun tak Membantu Layanan SPT PPh Tahun 2024

    Aplikasi Coretax Senilai Rp1,3 Triliun tak Membantu Layanan SPT PPh Tahun 2024

    GELORA.CO – Aplikasi pajak berbasis digital Coretax yang anggarannya Rp1,3 triliun masih bermasalah, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), mengeklaim jumlah wajib pajak (WP) yang melapor Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh) 2024, mencapai 12,34 juta per 1 April 2025.

    Angka itu terdiri dari 12 juta SPT Tahunan orang pribadi dan 338,2 ribu SPT Tahunan badan. Jika Coretax tidak bermasalah, rasa-rasanya jumlah pelaporan SPT bisa lebih banyak lagi.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti di Jakarta, Rabu (2/4/2025), menyebut pelaporan SPT sebagian besar dilaporkan melalui sarana elektronik.

    Rinciannya 10,56 juta SPT dilaporkan lewat e-filling; sebanyak 1,33 juta SPT lewat e-form, sebanyak 629 SPT lewat e-SPT. Sedangkan 446,23 ribu SPT lainnya disampaikan secara manual, melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

    Sebelumnya, pemerintah melalui surat keputusan Direktur Jenderal Pajak (Kepdirjen Pajak) Nomor 79/PJ/2025 tanggal 25 Maret 2025 memutuskan untuk menghapus sanksi keterlambatan untuk pembayaran dan pelaporan pajak yang dilakukan hingga 11 April 2025.

    Keputusan itu mempertimbangkan tenggat waktu pembayaran dan pelaporan pajak bersinggungan dengan libur panjang dalam rangka Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947) dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

    “Kondisi libur nasional dan cuti bersama tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya keterlambatan pembayaran PPh Pasal 29 dan pelaporan SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2024, mengingat jumlah hari kerja pada bulan Maret menjadi lebih sedikit,” ujar Dwi.

    Normalnya, batas waktu pembayaran PPh 29 dan pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi yaitu tanggal 31 Maret. Namun, lantaran cuti bersama berlaku hingga 7 April, maka Pemerintah memberikan relaksasi untuk pembayaran dan pelaporan yang dilakukan setelah jatuh tempo 31 Maret hingga 11 April 2025.

    “Penghapusan sanksi administratif tersebut diberikan dengan tidak diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP),” tambah Dwi.

    DJP pun menetapkan target kepatuhan SPT Tahunan untuk penyampaian pada tahun 2025 sebanyak 16,21 juta SPT Tahunan atau sekitar 81,92 persen dari total wajib pajak.

    Bagi wajib pajak yang belum melakukan kewajiban melaporkan SPT, Dwi mengimbau agar segera melakukan pelaporan. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada wajib pajak yang telah patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

    Pada Rabu pagi (2/4/2025), aplikasi Coretax masih mengalami kendala sehingga tidak bisa diakses.

    Ketika membuka Coretax lewat situs coretaxdjp.pajak.go.id, tersemat pengumuman bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah melakukan pemeliharaan Coretax.

    “Terima kasih atas masukan berharga dan kepercayaan yang telah diberikan. Dalam upaya untuk terus meningkatkan kualitas layanan, DJP akan melakukan pemeliharaan Coretax DJP guna mengoptimalkan kinerja dan mengatasi berbagai kendala yang telah Anda sampaikan.”

    Dan, selama proses peeliharaan, sistem Coretax DJP tidak dapat diakses untuk sementara waktu. Selanjutnya, DJP minta maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. “Kami berkomitmen untuk segera kembali dengan layanan yang lebih baik dan lebih andal untuk Anda,” lanjut pengumuman tersebut.

  • Debat Panas Ijazah Jokowi Setelah UGM Bersuara, Yakin Asli?

    Debat Panas Ijazah Jokowi Setelah UGM Bersuara, Yakin Asli?

    GELORA.CO – Polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo dari Universitas Gadjah Mada (UGM) masih berseliweran hingga kini.

    Tak sedikit yang mempertanyakan keaslian ijazah bekas orang nomor satu di Indonesia itu sebagai lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985 silam.

    Polemik keaslian ijazah Jokowi sempat meredup saat ia masih menjabat sebagai Kepala Negara di periode keduanya. Namun kini kembali nyaring setelah muncul pernyataan alumni Fakultas Teknologi UGM, Rismon Hasiholan Sianipar yang meyakini ijazah S1 Kehutanan Jokowi palsu.

    Argumen Rismon makin ramai setelah dikomentari pakar telematika yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Roy Suryo.

    “Apa yang didalilkan Rismon saat ini identik, sistematis, dan sangat sesuai dengan analisis yang sudah pernah saya sampaikan sekitar lima tahun lalu,” kata Roy Suryo belum lama ini.

    Roy Suryo lalu merujuk unggahannya di akun X @KRMTRoySuryo2 pada 25 Februari 2020 memuat lampiran halaman buku wisuda tahun 1985. 

    Dalam buku tersebut, foto almarhum Hari Mulyono tercantum dengan nama “Jokowi”. Selain itu, Roy Suryo juga mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi yang hingga kini tidak pernah bisa dibuktikan bentuk fisiknya.

    “Fotokopi ijazah Jokowi tidak pernah bisa dibuktikan keasliannya, bahkan bentuk fisik aslinya pun tidak pernah ditunjukkan,” jelas Roy Suryo.

    Di tengah polemik keaslian ijazah Jokowi, UGM sempat buka suara. Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta mengatakan, potret ijazah Jokowi yang sempat beredar di media sosial asli.

    “Perlu diketahui, ijazah dan skripsi dari Joko Widodo adalah asli. Ia pernah kuliah di sini, teman satu angkatan beliau (Jokowi) mengenal baik, beliau aktif di kegiatan mahasiswa (Silvagama), beliau tercatat menempuh banyak mata kuliah, mengerjakan skripsi, sehingga ijazahnya pun dikeluarkan oleh UGM adalah asli,” tegas Sigit dikutip Minggu, 23 Maret 2025.

    Bahkan Jokowi sendiri telah merespons isu ijazah kelulusannya dari UGM yang disebut palsu. Jokowi menuding, isu tersebut sebagai fitnah murahan.

    “Fitnah murahan yang diulang-ulang terus. Dari UGM sudah juga menyampaikan. Ini Dekan Fakultas Kehutanan juga secara jelas dan tegas menyampaikan (keaslian ijazahnya). Teman juga banyak sekali yang menyampaikan,” kata Jokowi pada Kamis, 27 Maret 2025 lalu.

    Klarifikasi UGM dan Jokowi ini sekaan belum cukup memuaskan publik. Rismon yang cukup lantang mengkritik keaslian ijazah Jokowi ini bahkan menantang Jokowi untuk menunjukkan bukti fisik ijazah keluaran UGM itu.

    Sebab di tengah bergulirnya isu ijazah palsu, Jokowi belum sekalipun pernah menunjukkan fisik ijazahnya kepada publik.

    “Pak Jokowi, jujur lah, jangan berkelit. Saya ingatkan, jujur itu enak tidurnya. Kenapa ijazahnya tidak mau ditunjukkan? Anda 10 tahun jadi presiden, tapi mungkin satu-satunya di dunia yang tidak berani menunjukkan ijazahnya ke publik,” ujar Rismon lewat kanal YouTube belum lama ini.

  • Rekaman Suara Diduga Lisa Mariana Minta Segera Tes DNA, Ridwan Kamil: Tunggu Semua Reda Dulu

    Rekaman Suara Diduga Lisa Mariana Minta Segera Tes DNA, Ridwan Kamil: Tunggu Semua Reda Dulu

    GELORA.CO – Sebuah rekaman suara yang diduga milik Lisa Mariana kembali viral di media sosial, di mana dalam rekaman tersebut Lisa Mariana minta segera tes DNA dan dijawab santai oleh Ridwan Kamil.

    Dalam rekaman tersebut, terdengar suara seorang wanita yang meminta agar tes DNA segera dilakukan untuk membuktikan klaimnya terkait dugaan hubungan dengan Ridwan Kamil.

    Namun, menanggapi desakan tersebut, Ridwan Kamil justru memilih bersantai.

    Mantan Gubernur Jawa Barat menyatakan bahwa ia tidak ingin terburu-buru mengambil langkah apa pun dan lebih memilih menunggu mereda.

    Isi Rekaman Suara Yang Viral

    Dalam rekaman yang tersebar luas, suara yang diduga milik Lisa Mariana terdengar meminta kepastian agar tes DNA dilakukan dalam waktu dekat.

    “Yaudah kalo gitu kita tes DNA aja biar semuanya jelas,” kata Lisa Mariana, dikutip Rabu 2 Maret 2025.

    Menanggapi tes DNA dari Lisa Mariana, Ridwan Kamil mengaku bahwa suami dari Lisa sudah mengakui anak tersebut.

    Sehingga, kata kang Emil sapaan akrabnya tidak perlu lagi menjalani tes DNA.

    “Tes DNA itu buat apalagi, bapaknya juga udah ngaku bukti ada semua terang. Kamu cuman mau bikin ribut,” kata Ridwan Kamil.

    Tak terima dengan jawaban tersebut, Lisa Mariana mengatakan jika tidak bersalah, Ridwan Kamil seharusnya tidak perlu takut menjalani tes DNA.

    “Kalo bener bukan anak akang, terus kenapa takut tes DNA?” kata Lisa Mariana.

    “Ini bukan soal takut atau enggak takut, situasinya lagi panas semua mata lagi lihat ke saya jadi kita tenangin dulu biar semuanya reda nanti kalo waktunya tepat kita ketemu dan selesaikan baik-baik,” kata Ridwan Kamil.

    Tak kunjung mendapatkan apa yang diminta, Lisa Mariana mengancam akan membongkar satu persatu bukti perselingkuhan di media sosial.

    “Pokoknya gini kang, kalo duitnya enggak masuk minggu ini, maaf aja aku bakalan spill satu satu buktinya tiap hari,” kata Lisa. (*)

  • Najwa Shihab Bungkam Soal Isu RUU TNI, Bakal Masuk Kabinet Gantikan Meutia Hafid?

    Najwa Shihab Bungkam Soal Isu RUU TNI, Bakal Masuk Kabinet Gantikan Meutia Hafid?

    GELORA.CO – Nama Najwa Shihab kembali menjadi perbincangan hangat di media sosial.

    Kali ini, warganet menyoroti sikap bungkamnya terkait polemik Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI, yang tengah menuai kontroversi.

    Sikap diam Najwa dianggap tidak biasa, mengingat selama ini ia dikenal vokal terhadap berbagai isu nasional, termasuk kebijakan pemerintahan.

    Spekulasi dan isu mulai bermunculan, banyak netizen yang menduga Najwa akan segera dilantik sebagai Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi).

    Dugaan Netizen: Najwa Shihab Akan Masuk Kabinet?

    Dalam beberapa hari terakhir, warganet ramai berspekulasi di berbagai platform media sosial. Banyak yang berspekulasi bahwa Najwa Shihab sengaja tidak berkomentar soal RUU TNI karena sedang dalam proses masuk ke dalam pemerintahan.

    “Biasanya Mbak Nana paling depan kalau ada isu-isu besar kayak gini. Kok sekarang diam? Jangan-jangan bakal masuk kabinet,” tulis seorang pengguna X.

    “Kalau Najwa Shihab jadi Mekomdigi, pasti bakal seru sih. Tapi apakah benar-benar akan menggantikan Meutya Hafid?” tambahnya.

    Meutya Hafid Akan Diganti?

    Sedangkan di sisi lain, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah terkait pergantian Meutya Hafid menjadi Mekomdigi.

    Namun, jika Najwa benar-benar masuk ke dalam kabinet, banyak pihak menilai langkah ini akan membawa perubahan signifikan dalam komunikasi digital di Indonesia. (*)

  • Ajarkan Rukun Islam Ada 11, Pimpinan Tarekat Ana Loloa Sulsel Ditangkap

    Ajarkan Rukun Islam Ada 11, Pimpinan Tarekat Ana Loloa Sulsel Ditangkap

    GELORA.CO – Polres Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel) mengamankan seorang perempuan bernama Petta Bau (59), selaku pimpinan dan pendiri Pangissengang (ilmu) Tarekat Ana Loloa, yang diduga mengajarkan aliran sesat kepada masyarakat setempat.

    “Ada lima orang ditangkap dan sudah ditahan salah satu di antaranya pimpinannya, Petta Bau,” kata Kepala Satuan Reskrim (Kasat Reskrim) Polres Maros Inspektur Satu (Iptu) Aditya Pandu saat dikonfirmasi wartawan, di Sulawesi Selatan, Selasa (1/4/2025).

    Kelima orang tersebut kini sedang menjalani pemeriksaan intensif dan masih dilakukan pendalaman berkaitan ajaran diduga sesat yang diajarkan kepada masyarakat di Maros.

    Pengungkapan kasus ini berdasarkan laporan masyarakat bahwa ilmu yang diajarkan menyimpang dari ajaran Islam dan adanya fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Maros.

    “Awalnya ini dari keresahan masyarakat sekitar terkait aktivitas penyebaran Tarekat Ana Loloa. Setelah ramai diperbincangkan, MUI kemudian mengeluarkan fatwa menyatakan Tarekat Ana Loloa adalah aliran sesat,” paparnya.

    Setelah sebelumnya mendapat respons penolakan dari masyarakat beserta MUI Maros, Petta Bau bersama pengikutnya sempat keluar kota selama beberapa bulan, namun belakangan kembali ke Maros dan menempati tempat lamanya.

    “Yang bersangkutan merupakan pendiri dari Tarekat Ana Loloa itu dan empat orang lainnya dijemput anggota pada salah satu rumah milik warga setempat Sabtu lalu. Barang bukti berupa senjata tajam jenis keris dan aksesorisnya yang disebut pusaka, sudah diamankan,” kata Aditya.

    Dari hasil interogasi, aliran Tarekat Ana Loloa ini diduga mengajarkan ajaran sesat dengan menambahkan Rukun Islam menjadi 11, padahal Rukun Islam hanya lima sesuai ajaran Nabi Besar Muhammad SAW. Dan bagi pengikutnya wajib membeli benda pusaka sebagai syarat masuk surga.

    Hal serupa sebelumnya telah disampaikan Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bonto-bonto Marzuki bahwa ada beberapa ajaran yang disampaikan aliran itu, yang menyimpang dari ajaran Islam seperti Rukun Islam ada 11 serta harus membeli benda pusakanya sebagai modal masuk surga.

    Selain itu, para pengikut aliran yang bermarkas di Dusun Bonto-bonto, Desa Bonto Somba, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, juga mewajibkan menunaikan ibadah haji tidak perlu jauh-jauh ke Mekah, Arab Saudi, tapi bisa berhaji di puncak Gunung Bawakaraeng, Kabupaten Gowa, Sulsel.

    “Pengikutnya itu wajib beli pusaka, itu syaratnya karena akan dipakai selama di akhirat nanti. Naik haji katanya tidak sah di Tanah Suci Mekah, kecuali di tanah Gunung Bawakaraeng,” tuturnya.

    Selain itu, pengikutnya juga dilarang membangun rumahnya dengan alasan uang yang dimiliki pengikutnya itu akan dibelikan benda pusaka sebagai bekal di akhirat.

    “Alasannya, mau kiamat dan uang mereka untuk dibeli pusaka sebagai bekal di akhirat,” katanya.

  • Makin Renggang, Ridwan Kamil & Atalia Tak Pernah Lagi Nampak Bersama usai Kabar Perselingkuhan Viral

    Makin Renggang, Ridwan Kamil & Atalia Tak Pernah Lagi Nampak Bersama usai Kabar Perselingkuhan Viral

    GELORA.CO – Rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia Praratya dikabarkan makin renggang. 

    Apalagi keduanya tak pernah lagi nampak bersama, khususnya datang terpisah saat sholat Idul Fitri pada Senin (31/03/2025) kemarin. 

    Bahkan putrinya, Camillia Laetitia Azzahra juga tidak pulang ke Bandung.

    Zara membagikan momen lebarannya di Los Angeles, Amerika Serikat.

    Alih-alih posting foto keluarga, Atalia lebih memilih memposting video Sungai Aare, Swiss.

    Sungai itu jadi lokasi putra pertamanya, Emmeril Kahn Mumtadz meninggal dunia.

    Menariknya, belum lama ini Atalia Praratya menulis sebuah pesan yang menyentuh hati.

    Atalia menulis soal tolong menolong, hingga memaafkan.

    Bahkan pada akhir postingannya, ia menuliskan namanya seorang diri.

    Atalia tidak menyertakan nama suami dan anak-anaknya.

    “Ada sebuah pesan yang selalu saya ingat:

    Ringankanlah beban orang lain, bila ingin Allah meringankan beban kita;

    Tolonglah orang lain, bila ingin Allah menolong kita;

    Sayanglah orang lain, bila ingin Allah menyayangi kita;

    dan Maafkanlah orang lain, bila ingin Allah memaafkan kita.

    RAMADHAN dengan segala kisahnya adalah bentuk cinta Allah kepada hambaNya…

    Selamat memaknai IEDUL FITRI, akang teteh…

    Mohon dimaafkan segala salah dan khilaf..

    -atalia-,” tulisnya, dikutip TribunBengkulu.com dari unggahan Instagram pribadinya, Rabu (02/04/2025). 

    Namun, belakangan ini Lisa Mariana yang disebut sebagai selingkuhan Ridwan Kamil memuat pengakuan mengejutkan.  (*)

  • Fuad Plered Harus Masuk Kerangkeng Layaknya Monyet di Kandang

    Fuad Plered Harus Masuk Kerangkeng Layaknya Monyet di Kandang

    GELORA.CO – Pengacara Habib Rizieq Syihab (HRS), Azis Yanuar, dengan tegas mengecam pernyataan provokatif yang dilontarkan oleh Fuad Plered terkait penghinaan terhadap pendiri Al Khairaat Habib Idrus bin Salim Aljufri atau Guru Tua. Azis menilai tindakan Fuad sebagai bentuk provokasi yang dapat memicu kemarahan umat.

    “Kelakuan provokator seperti Fuad Plered ini lagi-lagi memancing kemarahan masyarakat. Pemerintah wajib menindak tegas makhluk yang kelakuannya mirip antek penjajah ini,” ujar Azis dalam keterangannya, Sabtu (29/3/2025).

    Menurut Azis, ujaran yang disampaikan Fuad tidak hanya meresahkan tetapi juga mengarah pada upaya adu domba dan penyebaran kebencian yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial.

    “Adu domba, provokasi, dan ujaran kebencian lainnya harus dihentikan. Kami yakin pemerintah akan bertindak tegas kali ini atas kelakuan durjana makhluk ini,” lanjutnya.

    Azis juga menyoroti bahwa Fuad telah berulang kali menghina berbagai pihak, termasuk ulama, tokoh nasional, dan bahkan pahlawan bangsa.

    “Umat sudah marah besar atas kelakuan dia yang berulang kali menghina anak bangsa, ulama, bahkan tokoh nasional. Dari para habaib, tokoh seperti Pak Sufmi Dasco dan Pak Habiburokhman, hingga pahlawan yang belakangan ini ia hina,” tegas Azis.

    Sebagai langkah tegas, Azis menuntut aparat penegak hukum untuk segera mengambil tindakan terhadap Fuad.

    “Kali ini mulut comberannya harus berujung di balik jeruji kerangkeng, layaknya monyet di kandang,” pungkasnya. (*)

  • Said Aqil Ungkap Cawe-cawe Jokowi Bikin Dia Kalah di Muktamar NU: Insya Allah Ada Balasannya

    Said Aqil Ungkap Cawe-cawe Jokowi Bikin Dia Kalah di Muktamar NU: Insya Allah Ada Balasannya

    GELORA.CO – Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj, mengungkapkan campur tangan alias cawe-cawe mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pemilihan ketua umum PBNU pada Muktamar ke-34 NU di Lampung, Desember 2021. Hal itu disampaikan Said Aqil di kanal YouTube “Akbar Faizal Uncensored” baru-baru ini.

    Menurutnya, Jokowi tidak menginginkannya terpilih kembali sebagai Ketua Umum PBNU. “Pak Jokowi tidak senang saya kalau saya terpilih lagi di PBNU. Maka di Lampung, semua itu ya diatur, sehingga saya harus kalah,” ungkapnya, dikutip Selasa (1/4/2025).

    Said Aqil lalu membandingkan situasi di Lampung dengan Muktamar NU di Cipasung pada tahun 1994. Ketika itu, kata Said Aqil, Presiden Soeharto berusaha mencegah KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi ketua umum PBNU dengan berbagai cara, termasuk tekanan dan ancaman kepada para pendukungnya.

    “Dulu waktu Muktamar di Cipasung, tahun 1994, Pak Harto juga melakukan hal yang sama terhadap Gus Dur. Jangan sampai Gus Dur jadi, dengan segala kekuatan dan cara,” ujarnya.

    Namun toh Gus Dur akhirnya menang. Said Aqil mengakui dia bukanlah Gus Dur. Dia tidak memiliki ketahanan politik sekuat Gus Dur, sehingga akhirnya kalah dalam pemilihan di Muktamar NU 2021. Meski begitu, ia menerima hasil tersebut dengan lapang dada. “Saya tidak sebesar Gus Dur, dan kemudian kalah. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa,” tuturnya.

    Kendati bisa menerima kekalahan itu sebagai hal yang wajar dalam dinamika pertarungan politik, Said Aqil menyiratkan ketidaksukaan terhadap apa yang terjadi kala itu. Dia mengatakan mereka yang mempermainkan Nahdlatul Ulama tidak akan dibiarkan begitu saja. ”Itu catatan, catatan orang yang mempermainkan NU, insya Allah ada balasannya, Insya Allah. Ini bukan suatu yang logis ya, tapi saya yakin itu,” ucapnya.

    Muktamar NU di Lampung merupakan arena ketiga bagi Said Aqil dalam pemilihan ketua umum PBNU setelah dua periode menjabat. Tetapi dia gagal memperpanjang masa jabatannya untuk periode ketiganya setelah kalah dari Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya dalam pemungutan suara (voting)).

    Prosesi pemilihan ketum PBNU sempat diwarnai aksi protes oleh peserta muktamar. Namun, pemilihan akhirnya berjalan lancar. Hasil pemungutan suara pada pada Jumat (24/12/2021) itu mencatat Said Aqil memperoleh 210 suara dari total 548 suara dalam voting putaran kedua. Sementara Yahya Staquf meraup 337 suara.

    Dalam putaran pertama, Gus Yahya unggul dengan 327 suara, disusul Said Aqil 203 suara, KH Asad Ali 17 suara, Marzuki Mustamar 2 suara, Ramadhan Bayo 1 suara, absen 1 suara, dan rusak 1 suara. Putaran kedua hanya diikuti para kandidat yang sebelumnya meraih lebih dari 99 suara.

    Beberapa pekan sebelum Muktamar, Said Aqil secara terbuka juga telah menyatakan harapan agar pemerintah bersikap netral. Pernyataan ini disampaikan untuk meredam indikasi kuat cawe-cawe Jokowi kala itu. Harapan Said Aqil tentu agar bisa lebih leluasa bergerak meraih kemenangan untuk periode ketiganya.

    Belakangan, skenario Jokowi untuk menjabat presiden selama tiga periode pun gagal. Namun dia tetap bisa ikut mengendalikan pemerintahan dengan memasang anaknya, Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil Presiden Prabowo Subianto. (*)

  • Rizal Fadillah Ungkap 7 Kejanggalan Ijazah dan Skripsi Jokowi yang Membuatnya diduga Palsu

    Rizal Fadillah Ungkap 7 Kejanggalan Ijazah dan Skripsi Jokowi yang Membuatnya diduga Palsu

    GELORA.CO – Pemerhati Politik dan Kebangsaan M Rizal Fadillah mencatat ada tujuh kejanggalan pada ijazah dan skripsi Jokowi yang membuat dirinya meyakini bahwa ijazah S1 Jokowi yang diterbitkan Universitas Gajah Mada (UGM), juga skripsi Jokowi yang dibuat untuk mendapatkan gelar S1 itu, diduga palsu.

    “Bahwa foto copy ijazah S1 UGM Joko Widodo yang beredar di berbagai media memiliki kejanggalan pada foto diri yang berkacamata dan berkumis, benarkah foto tersebut sesuai dengan data dan fakta?” tanya Rizal melalui siaran tertulis, Selasa (1/4/2025).

    Kejanggalan kedua hingga ketujuh terkait skripsi Jokowi yang difoto oleh ahli digital forensik yang juga alumnus UGM, Dr. Rismon H. Sianipar, yang perlu dijelaskan.

    Skripsi itu difoto di Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM.

    Berikut kejanggalan-kejanggalan dimaksud”

    Pertama, font-face lembar pengesahan sistem operasi Windows yang berbeda dengan isi skripsi menggunakan mesin tik manual. Windows pertama keluar 20 September 1985 dan font-face sebagaimana dalam lembar pengesahan adalah model windows tahun 1992. Foto copy ijazah Jokowi sendiri tertulis 5 September 1985.

    Kedua, pengakuan Jokowi bahwa pembimbing.sktipsinya adalah Bapak Kasmudjo, tapi ternyata tidak terdapat dalam lembar manapun, baik lembar pengesahan, lembar khusus pembimbing/penguji, maupun pra-kata ucapan terimakasih. Dalam lembar pengesahan justru pembimbing utama adalah Prof. Dr. Ir. Achmad Soemitro. Siapa dan apa tugas Kasmudjo?

    Ketiga, mengapa dalam prakata ucapan terimakasih Ir. Achmad Soemitro masih bergelar Doktor, sedangkan pada lembar pengesahan sudah bergelar Professor? Sementara pengukuhan Guru Besar Prof Dr Ir Sumitro itu bulan Maret 1986 sedangkan pengesahan Skripsi Jokowi pada tahun 1985?

    Keempat, berdasarkan keterangan Dekan Fak Kehutanan Sigit Sunarta, lazim mahasiswa mencetak cover dan lembar pengesahan ke percetakan Prima dan Sanur yang berlokasi dekat kampus UGM. Berdasarkan telaahan ternyata CV Prima baru ada tahun 1986 dan itupun baru penjilidan dan foto copy. Lalu bagaimana lembar pengesahan skripsi Jokowi bisa dicetak tahun 1985. Pemalsuan terjadi tahun berapa dan dimana ?

    Kelima, mengapa dalam skripsi Joko Widodo tidak ada lembar tandatangan dan nama pembimbing dan atau penguji ? Berapa orangkah lazimnya tim pembimbing skripsi di Fakultas Kehutananan UGM ?

    Keenam, ada kiriman dan beredar di berbagai media sosial salinan ijazah Aida Greenbury puteri Prof. Dr. Ir. Achmad Sumitro yang juga alumnus Fak Kehutanan UGM. Dalam ijazahnya itu nama ayahnya “Achmad Sumitro” bukan “Achmad Soemitro” sebagaimana dalam lembar pengesahan skripsi Joko Widodo. Lalu secara kasat mata tandatangan Prof. Dr. Ir. Achmad Sumitro ternyata berbeda. Bagaimana hal ini dapat terjadi?

    “Sebagaimana tantangan Dr Rismon Sianipar, demi kebenaran saintifik atas ijazah dan skripsi Joko Widodo perlu uji tinta, uji usia kertas “Carbon-14 dating analysis” dan uji teknologi. Siapkah UGM untuk melakukan hal itu untuk obyektivitas tinggi di 5 negara? Tiga sampel untuk pengujian, yaitu ijazah, lembar pengesahan, dan konten skripsi, khususnya lembar prakata,” kata Rizal.

    Ia juga mempertanyakan, siapkah pimpinan UGM saat ini untuk membentuk Tim Pencari Fakta (TPF)  yang melibatkan berbagai pihak? Atau UGM memberi keterangan sejujurnya di depan penyidik, jika hal ini sampai pada proses pemeriksaan oleh pihak Kepolisian. 

    “Apresiasi jika UGM secara itikad baik bersedia secara sukarela mengundang aparat penegak hukum agar memeriksa kesahihan dokumen Joko Widodo, lalu demi wibawa UGM sendiri segera mengumumkan hasilnya,” tantang Rizal.

    Aktivis Bandung ini mengingatkan, sebagai intitusi pendidikan tinggi ternama, UGM semestinya mendorong atau meminta secara resmi Joko Widodo untuk menunjukkan bukti ijazah asli kelulusan dari Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985 ke hadapan publik.

    Penjelasan dari pihak UGM sangat diperlukan, demikian juga penting pembentukan Pansus DPR atau DPD untuk mengungkap kasus besar dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo.

    Bareskrim Mabes Polri dapat menjadikan pertanyaan di atas sebagai bahan strategis bagi penyelidikan.

    “Harapannya adalah bahwa masalah ini dapat terselesaikan dengan cepat dan para pelanggar hukum patut segera mendapat sanksi yang tegas dan keras. Jangan biarkan dugaan ijazah palsu Joko Widodo membusuk. Bongkar terus dengan serius,” pungkas Rizal. (*)