Xcloud.id

Author: Gelora.co

  • Korupsi Berbungkus Zakat untuk Direksi LPEI, Memang Mentalnya Sekaliber Fakir Miskin

    Korupsi Berbungkus Zakat untuk Direksi LPEI, Memang Mentalnya Sekaliber Fakir Miskin

    GELORA.CO – Luar biasa kurang ajarnya para pelaku korupsi di LPEI (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia) atau yang disebut Indonesia Eximbank ini. Dengan berjamaah mereka memberi berzakat untuk para direksi atau pejabat di bank itu. 

    “Ya, memang itu istilah yang dilazimkan disana, yaitu berzakat. Mestinya sukarela tapi jadi paksarela, kalau tidak kreditnya bakal ditinjau ulang. Paksarela, jadi oxymoron,” kata Andre Vincent Wenas, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis PERSPEKTIF (LKSP), Jakarta kepada Monitorindonesia.com, Minggu (6/4/2025).  

    Memang istilahnya macam-macam. Dulu dikalangan DPR ada istilah Apel Malang (maksudnya zakat yang berdenominasi rupiah) atau Apel Washington (artinya zakat yang berdenominasi dollar). 

     

    Tapi di LPEI dengan melabeli perilaku koruptif pakai istilah yang berbau keagamaan tertentu mereka merasa tindakannya adalah suatu amaliyah. Dahsyat sekali hipokrisinya, munafik kelas wahid. 

    Didirikan tahun 2009, LPEI “is committed to promoting Indonesian exporters as respectful business players with world-class export products and services to the global market.” (berkomitmen mempromosikan eksportir Indonesia sebagai pelaku bisnis yang terhormat dengan produk dan layanan ekspor kelas dunia ke pasar global). 

    “Begitu seperti tercantum di web-site resmi lembaga itu (indonesiaeximbank.go.id) atau yang popular sekarang LPEI (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia). Tapi apa yang barusan terjadi? Direksi dan debitur kelas kakapnya tercokok KPK. Terpaksalah mereka mesti merayakan lebaran di dalam bui,” jelasnya.

    Seperti terindikasi dari alamat web-site-nya (dengan akhiran go.id) yang artinya ini institusi resmi pemerintah. Dalam UU No 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang membahas permodalan LPEI, pada pasal 19, disebutkan bahwa modal awal LPEI ditetapkan empat triliun rupiah. Dan modal awal itu merupakan kekayaan negara. 

    “Kalau dalam operasionalnya modal LPEI jadi berkurang dari empat triliun rupiah, maka pemerintah yang akan menutup kekurangan tersebut. Duit dari mana? Ya dari dana APBN berdasarkan mekanisme yang berlaku. Maka artinya lembaga ini modalnya berasal dari pajak rakyat,” bebernya.

    LPEI didirikan dengan tujuan utama “to boost national export growth and to assist exporters in expanding their business capacity” (untuk meningkatkan pertumbuhan ekspor nasional dan membantu eksportir dalam memperluas kapasitas bisnisnya). 

    Maka para eksportir Indonesia yang butuh pembiayaan untuk keperluan mengekspor produknya bisa minta bantuan LPEI. Dalam kaca mata pemerintah tentu peran LPEI ini untuk memperpesar surplus perdagangan internasional Indonesia. 

    “Kita tahu rumus dasar PDB (Produk Domestik Bruto) adalah PDB = C + I + G + (X – M). Dimana total konsumsi atau belanja rumah tangga plus total investasi ditambah total belanja atau pengeluaran dari pemerintah, ditambah delta atau selisih dari total ekspor dikurangi total impor. Begitulah PDB dikalkulasi,” ungkapnya.

    Maka peran dari LPEI adalah memperbesar faktor X (ekspor), agar terjadi surplus perdagangan secara nasional. Jadi ada misi negara yang seharusnya diemban oleh direksi LPEI ini. Apakah strategis? Tentu sangat strategis. 

    “Tapi di kuartal pertama tahun ini diberitakan bahwa KPK berhasil membongkar skandal yang terjadi di LPEI. Dilaporkan terjadi “kerugian negara” yang mencapai kisaran Rp 11,7 triliun. Dahsyat! Ini salah satu pencapaian terkemuka dalam liga korupsi di Indonesia. Notorious, terkenal lantaran buruknya,” jelas Andre.

    Seorang pengusaha terkemuka, Jimmy Masrin, terseret kasus bersama empat orang lainnya. Ia dikenal sebagai owner dari grup bisnis Lautan Luas. Kasusnya berkaitan dengan pemberian fasilitas kredit kepada PT Petro Energy. Persoalannya? Klasik, umum dilakukan para kreditor besar, semua juga sudah tahu sama tahu. 

    Pertama, side-streaming. Kredit dipakai tidak sesuai peruntukannya. Dibelokkan untuk keperluan lain. Sama seperti kasus 1MDB yang heboh di Malaysia itu. Kedua, soal window-dressing laporan keuangan. Ketiga pemalsuan data jaminan, dan laporan lain-lainnya manyangkut kelemahan atau bahkan skandal dalam pengawasan. Sampai akhirnya ada soal zakat alias kick-back ke manajemen LPEI. 

    Jimmy Masrin yang juga menjabat sebagai Presiden Direktur PT Caturkarsa Megatunggal sekaligus Komisaris Utama PT Petro Energy bukanlah satu-satunya debitur bermasalah. Masih ada Perusahaan lainnya. 

    Sementara empat tersangka lain yang ikut “diamankan” adalah Dwi Wahyudi (Direktur Pelaksana I LPEI), Arif Setiawan (Direktur Pelaksana IV LPEI), Newin Nugroho (Direktur Utama PT Petro Energy), dan Susy Mira Dewi Sugiarta (Direktur Keuangan PT Petro Energy). 

    Disebutkan bahwa KPK telah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) saat mereka menghitung potensi kerugian negara terkait dugaan kecurangan dalam pemberian fasilitas kredit LPEI kepada PT Petro Energy. 

    “Dari hasil perhitungannya, kasus ini berpotensi menyebabkan kerugian negara sebesar 60 juta dolar AS, atau setara dengan sekitar Rp 900 miliar. Sekali lagi, perlu diingatkan bahwa kasus kredit LPEI ke PT Petro Energy bukanlah satu-satunya dugaan kecurangan yang tengah diselidiki,” tuturnya.

    KPK juga sedang mengusut 10 debitur lainnya yang diduga terlibat dalam kasus serupa. Kalau ditotal, potensi kerugian negara akibat dugaan penyelewengan oleh kesebelasan (11 debitur) ini diperkirakan mencapai Rp 11,7 triliun.

    Yang menarik, KPK juga mengungkap adanya kode “uang zakat”  dalam kasus dugaan korupsi terkait pemberian fasilitas kredit oleh LPEI kepada PT Petro Energy. Kode ini muncul ketika direksi LPEI “meminta jatah” dari debitur. Ini semacam kick-back, uang sogokan. 

    Sebetulnya, lanjut dia, dugaan fraud di LPEI sudah sejak tahun lalu tercium. Berawal pada 18 Maret 2024 lalu tatkala Menkeu Sri Mulyani menyambangi Kejaksaan Agung untuk melaporkan adanya dugaan penyimpangan di LPEI. Artinya “fraud” de-facto sudah terjadi lama sebelum 2024, kejadiannya bertahun-tahun sebelumnya. 

    Berdasarkan penjelasan Sri Mulyani, LPEI telah membentuk tim terpadu bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jamdatun Kejaksaan Agung dan Inspektorat Jenderal Kemenkeu. Merekalah yang meneliti kredit-kredit bermasalah di LPEI. 

    Dari hasil penelitian tersebut terindikasi adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh empat debitur. Untuk tahap pertama berjumlah Rp 2,505 triliun. Debiturnya ada empat perusahaan, PT RII sekitar Rp 1,8 triliun, PT SMR Rp 216 miliar, PT SRI Rp 1,44 miliar, PT BRS Rp 300,5 miliar. 

    Lalu pada 1 Februari 2024, dugaan korupsi di LPEI juga dilaporkan BPK ke Kejaksaan Agung. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan investigatif ditemukan dugaan penyimpangan berindikasi tindak pidana denga potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp 81 miliar. 

    Setelah penelaahan, kasus itu disampaikan ke Direktorat Penyelidikan pada 13 Februari 2024 untuk langsung dilakukan penyelidikan. Sehari setelah Sri Mulyani melapor ke Kejaksaan Agung, KPK langsung menaikkan status kasus ke penyidikan pada 19 Maret 2024.  

    Bahkan KPK pun telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus itu dari pihak swasta dan penyelenggara negara. Keputusan itu dijatuhkan usai KPK menggelar rapat ekspose pada 26 Juli 2024. Namun KPK enggan memerinci nama-nama tersangka sampai saat penahanan dilakukan.

    Oleh karena KPK akhirnya telah menetapkan adanya tersangka dalam kasus itu, maka Kejaksaan Agung akhirnya menyerahkan penanganan kasus itu ke KPK. Kasus LPEI ini awalnya ada di Kejaksaan, akhirnya bergeser ke KPK. 

    Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntadi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 15 Agustus 2024 mengatakan, “Kejaksaan Agung pada hari ini telah menyerahkan penanganan perkara tindak pidana korupsi di lingkungan LPEI kepada KPK.”

    Pelimpahan data laporan itu, kata Kuntadi, dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penanganan kasus korupsi LPEI di KPK. Hal ini juga bertujuan agar pemanggilan saksi tidak bentrok antara kedua instansi. 

    “Beres, kedua instansi penegak hukum itu telah serah terima penanganan perkara. Sekarang semua mata tertuju ke KPK. Mampukah KPK mengungkap semua yang terlibat, tanpa pandang bulu, tanpa ada penyimpangan.”

    “Tidak terjadi dugaan pemerasan kepada tersangka seperti yang dilakukan Firli Bahuri dulu. Mudah-mudahan KPK sekarang berbeda, lebih transparan dan jauh lebih professional. Tidak meminta-minta zakat, tak ubahnya seperti fakir miskin,” harapnya menambahkan.

  • Promo di Kabinet Prabowo Jabat Wamen Gratis Komisaris

    Promo di Kabinet Prabowo Jabat Wamen Gratis Komisaris

    GELORA.CO –  Pengamat politik, Rocky Gerung, menyoroti rangkap jabatan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah.

    Melalui akun threads pribadi miliknya, @rocky_gerung__, ia menuliskan bahwa kabinet di bawah pemerintahan Prabowo terang-terangan menghadirkan promo.

    “Promo di Kabinet Prabowo Jabat Wamen Gratis Komisaris,” kata Rocky Gerung, dikutip Minggu (6/4/2025).

    Selain tulisan yang memiliki pesan tersirat, Rocky juga melampirkan potongan video dari presenter Metro TV yang blak-blakan menguak fakta terkait rangkap jabatan yang tengah disandang oleh Fahri Hamzah.

    Isi dari video tersebut kembali menarik kehidupan Fahri Hamzah, yang dulunya berada di pihak oposisi dan selalu mengampanyekan setop rangkap jabatan malah memilih menjadi praktisi rangkap jabatan.

    Presenter Metro TV juga menyinggung Erick Thohir yang tampak saling mendukung dengan Fahri perihal rangkap jabatan, mereka disebut satu visi dalam hal tersebut.

    Tidak berhenti di situ, unggahan berikutnya dari Rocky Gerung, yakni melampirkan gambar baju kaos yang bertuliskan “Keadilan sosial bagi rakyat yang mana?”.

    Warganet kemudian beramai-ramai memberikan komentar pada threads milik Rocky Gerung. Banyak yang tidak setuju dengan keputusan pemerintah yang makin kesini makin ramai rangkap jabatan.

    “Ku teringat masa demo mahasiswa bareng bang @fahrihamzah. Mengkritisi kebijakan pemerintah Masa lalu. Masa itu kini hanya nostalgia saja,” tulis akun @kuskushendrahe.

    “Saking sedikitnya orang yang ‘pintar menjilat’ dari 300 juta rakyat akhirnya cuma orang-orang itu saja yang diberi jabatan,” komentar warganet.

    “Selamat datang di era jenderal omon-omon. Memakmurkan pejabat, gencet habis rakyat. Bagi-bagi jabatan, gemukkan kabinet. Potong habis anggaran untuk rakyat, tapi habiskan dana untuk gaji Wamen-wamen dan influencer,” kata warganet lainnya.

    Sebelumnya, telah beredar secara luas bahwa, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, mendapat sorotan publik usai merangkap jabatan sebagai komisaris di Bank Tabungan Negara (BTN).

    Fahri yang dulunya pernah membahas terkait pejabat yang merangkap jabatan, bahkan sangat tidak setuju terhadap kebijakan tersebut, kini kritis yang digaungkan kembali muncul di berbagai platform sosial media.

    Dalam cuitan 5 tahun lalu, Fahri membahas bagaimana bahaya rangkap jabatan di kalangan elit, yaitu dapat menimbulkan Potensi konflik kepentingan.

    Mantan Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 itu bahkan menyerukan tagar Stop Conflict of Interest” dan “Stop Rangkap Jabatan”

    “Bahaya rangkap jabatan itu mencapai puncaknya ketika seorang menteri sebagai pejabat negara mencocokkan regulasi dengan kepentingan bisnisnya sebagai pengusaha.” kata Fahri melalui akun X @Fahrihamzah.

    Tampak paham ramai dibicarakan gegara sikapnya mengambil jabatan di satu waktu, ia mengatakan masyarakat boleh marah kepadanya. Apalagi masyarakat punya hak kecewa kepadanya karena dirinya digaji olehnya.

  • Bukan karena cinta yang tulus? Reni Effendi jujur mau dinikahi Richard Lee gegara nggak split bill

    Bukan karena cinta yang tulus? Reni Effendi jujur mau dinikahi Richard Lee gegara nggak split bill

    GELORA.CO – Kepindahan agama dari dr Richard Lee membuat publik penasaran dengan alasan sang dokter menjadi mualaf.

    Melalui unggahan yang banyak beredar di sosial media, Reni Effendi sang istri mengungkap awal mula menjalin hubungan dengan Richard Lee.

    “Kamu misalnya kalau mau apa-apa, itu kamu gak pernah split bill,” kata Reni Effendi dikutip dari tiktok @podcastviralll pada 6 April 2025. 

    Reni Effendi kepincut dengan Richard Lee karena masalah uang, berbeda dengan sang mantan kekasih, yang sering membayari semua anggaran kencan.

    “Biasanya yang kemarin (mantan) karena sama-sama kecil (penghasilan) kan, jadi split bill,” sambung Reni Effendi.

    Menngetahui hal ini membuat Richard Lee memberi tanggapan dan tak menyangka dengan kelakuan eks pacar Reni Effendi.

    “Anak orang kaya split bill, ya?” tutur Richard Lee.

    “Gantian bayarnya,” ujar Reni Effendi.

    Sang dokter mempunyai standar tersendiri yaitu perasaan gengsi yang tinggi jika biaya pacaran dibagi dua, ia menganggap hal itu kurang maskulin.

    “Kalau aku gengsi. Walaupun kayak gitu, aku sebagai cowok pasti gengsi. Sebagai cowok aku diajarin orang tua,” ucap Richard Lee.

    KAlau tak punya uang, RIchard LEe memilih untuk makan di rumah makan sederhana, yang terpenting bisa membayarkan pasangan.

    “Aku akan tetap berusaha (tanggung biaya). Kalau enggak (punya uang), tetap seadanya aja makan sedarhana,” kata Richard Lee.

    Walaupun sudah tertarik pada Richard Lee karena uang, Reni Effendi ternyata masih belum menyukai sang dokter.

    “Tapi, kamu pas pertama kali jatuh cinta sama aku itu pas kapan?” ujar Richard Lee.

    “Belum (pertama kencan), jalan dulu aja,” ucap Reni Effendi.

    Bukan cinta saat pertama kali berpacaran, Reni Effendi jatuh hati kepada sang suami ketika sesudah menikah.

    “Terus kamu pas pertama kali jatuh cinta sama aku itu pas kapan?” ujar Richard Lee.

    “Jangan-jangan setelah menikah,” ucap Reni Effendi.***

  • Kisah Pilu Tahanan Narkoba Sebelum Tewas, VC Terakhir Lebam, Kapolres Sebut Efek Kamera

    Kisah Pilu Tahanan Narkoba Sebelum Tewas, VC Terakhir Lebam, Kapolres Sebut Efek Kamera

    GELORA.CO – Rasa kehilangan masih membekas di raut wajah Agussalim. Kakak dari MR (50), seorang narapidana kasus narkoba, masih sulit menerima kenyataan bahwa adiknya meninggal dalam kondisi memprihatinkan usai ditahan di Polres Parepare.

    Bukan hanya karena kepergian MR yang mendadak, tapi juga karena luka lebam yang membekas di wajah dan tubuh sang adik.

    “Saya lihat wajahnya lewat Video Call (VC), sudah tidak seperti biasanya. Lebam, bengkak. Itu tanggal 28 Februari,” kenang Agussalim dengan suara berat, Sabtu (5/4/2025).

    MR sempat mengeluhkan rasa sakit kepada keluarganya, tapi memilih menahan diri untuk tidak melapor.

    “Dia bilang, ‘jangan-mi kak, nanti hukumanku tambah berat’. Saya bisa rasakan, dia ketakutan,” tambahnya.

    Rabu malam, 2 April 2025, kabar duka datang. MR dinyatakan meninggal setelah menjalani perawatan di RSUD Andi Makkasau, Parepare.

    Keluarga menyebut, sebelum dibawa ke rumah sakit, MR sudah dalam kondisi sangat lemah dan tidak bisa berjalan.

    “Kami sudah minta polisi tolong antarkan ke rumah sakit. Tapi mereka bilang jalan kaki saja, padahal dia sudah tidak bisa berdiri,” ucap Agussalim, menahan emosi.

    Jenazah MR akhirnya tiba di rumah duka. Tangisan pecah. Tapi duka itu berubah menjadi tanya, ketika keluarga melihat kondisi tubuh korban.

    “Tulang rusuknya menonjol. Lebam di mana-mana. Seperti habis disiksa,” ucap Agussalim.

    Keluarga kini menuntut kejelasan. Mereka curiga ada unsur kekerasan yang dialami MR selama ditahan. Namun, dari pihak kepolisian, dugaan itu dibantah.

    Kapolres Parepare AKBP Arman Muis menyatakan bahwa wajah lebam dalam video call bisa saja efek dari kamera yang rusak.

    “Kalau kamera rusak bisa saja terlihat babak belur. Kami punya CCTV dan tim untuk membuktikan,” katanya.

    Meski demikian, keluarga tetap berharap ada keadilan bagi MR.

    “Kalau memang dia salah, biarkan hukum yang berjalan. Tapi kalau sampai dia disiksa begitu, itu bukan keadilan. Itu penyiksaan,” tutup Agussalim.

  • Ajudan Kapolri Ipda E Minta Maaf Usai Tempeleng Jurnalis: Saya Menyesal

    Ajudan Kapolri Ipda E Minta Maaf Usai Tempeleng Jurnalis: Saya Menyesal

    GELORA.CO – Ipda E, oknum anggota tim pengamanan protokoler Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyampaikan permintaan maaf kepada pewarta foto Perum LKBN ANTARA, Makna Zaesar, atas inisiden kekerasan saat kunker di Stasiun Semarang Tawang, Sabtu (5/4).

    Permintaan maaf disampaikan usai pertemuan yang digelar di kantor Perum LKBN ANTARA Biro Jawa Tengah di Semarang, Minggu (6/4) malam.

    Hadir dalam pertemuan tersebut Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Artanto, yang mewakili Polri, Direktur Pemberitaan ANTARA Irfan Junaidi, serta pewarta foto ANTARA, Makna Zaesar; serta Ipda E.

    “Saya menyesal dan menyampaikan permohonan maaf kepada rekan-rekan media atas kejadian di Stasiun Tawang,” kata Ipda E.

    Ia berharap ke depan akan semakin humanis, profesional, dan lebih dewasa dalam bertugas.

    Sementara itu Makna Zaesar sudah menerima permintaan maaf tersebut. Meski begitu, ia mengharapkan tetap ada tindak lanjut secara institusi kepolisian atas insiden yang terjadi tersebut

    Lebih lanjut, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Artanto menyatakan, Polri menyesalkan insiden yang seharusnya tidak terjadi itu.

    “Situasi saat kejadian sangat ramai dan penuh sesak,” ujar Artanto.

    Menurutnya, prosedur standar operasional dalam protokoler pengamanan seharusnya tidak perlu secara emosional.

    Polri, lanjut dia, akan melakukan penyelidikan atas insiden tersebut.

    “Kalau ditemukan pelanggaran akan diberi sanksi sesuai aturan yang berlaku,” katanya.

    Menurut dia, pers merupakan mitra Polri yang saling bekerja sama untuk memberi pelayanan kepada masyarakat.

    Ia berharap insiden serupa tidak akan terulang dan kemitraan dengan pers tetap terjaga.

    Pernyataan Pihak ANTARA

    Sementara Direktur Pemberitaan ANTARA Irfan Junaidi juga menyesalkan insiden yang terjadi tersebut karena Polri dan pers bersama-sama bertugas untuk melayani masyarakat.

    Menurut dia, peristiwa tersebut dapat menjadi bahan koreksi ke depan sehingga profesionalisme benar-benar terlaksana.

    Irfan juga mengapresiasi Ipda E yang secara ksatria untuk meminta maaf.

    “ANTARA akan terus menjalankan tugas jurnalisme secara profesional dan objektif, bermitra dengan Polri sebagai unsur yang menjadi pemangku kepentingan, sehingga dapat menjalankan tugas dengan nyaman dan objektif,” katanya.

    Sebelumnya, insiden kekerasan terhadap jurnalis oleh petugas pengawal saat Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo melaksanakan kunjungan di Stasiun Semarang Tawang, Sabtu (5/4). Kapolri juga telah menyampaikan permohonan maaf.

  • Masihkah Publik Menunggu Video Connie Bakrie?

    Masihkah Publik Menunggu Video Connie Bakrie?

    Oleh: Tony Rosyid*

    PADA 26 Desember 2024, publik Indonesia dihebohkan oleh pengakuan Connie Rahakundini Bakrie.

    Connie yang merupakan pengamat militer asal Indonesia yang lama tinggal di Rusia mengaku mendapat titipan dokumen dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Diantaranya adalah video. 

    Menurut Connie, dokumen titipan Hasto ini sangat amat penting karena berkaitan dengan skandal korupsi yang melibatkan Presiden ke-7 RI dan keluarganya. 

    Siapa Presiden ke-7 RI? Joko Widodo alias Jokowi. Siapa keluarganya? Connie sempat menyinggung mantan Ibu Negara dan sejumlah anaknya.

    Menurut Connie, dokumen Hasto yang di ada tangannya saat ini bisa jadi “bom waktu”. Maksudnya? Ya anda tahu. “Bom waktu” itu istilah untuk peristiwa yang jika terungkap akan seperti bom yang meledak. 

    Besarnya dampak dari ledakan peristiwa inilah yang kemudian dinamai dengan istilah “bom waktu”. Kapan “bom waktu” itu meledak? Hanya Hasto dan Connie yang tahu.

    Dua bulan dari pengakuan Connie, tepatnya tanggal 23 Februari 2025, Connie membuat pernyataan kembali bahwa siap membongkar dokumen rahasia tentang skandal Jokowi. Syaratnya: Hasto memberikan izin kepadanya. Izin secara tertulis.

    Hingga saat ini, Connie masih menyimpan dokumen rahasia itu. Setidaknya menurut mengakuan Connie. Apakah dokumen itu benar adanya? 

    Publik hanya menilai informasi Connie benar jika sudah terbongkar. Jika tidak terbongkar, maka pernyataan Connie dianggap bernilai nol. Alias tidak ada. Karena tidak terbukti. Sesuatu dianggap benar kalau terbukti.

    Hasto sudah lebih dari tiga bulan ditetapkan sebagai tersangka. Tepatnya tanggal 24 Desember 2024. Bahkan sudah melalui proses praperadilan, hingga Hasto ditahan dan disidangkan.

    Hasto jadi tersangka karena dua kasus. Pertama, kasus penyuapan kepada anggota KPU. Hasto diduga menitipkan uang Rp400 juta untuk memuluskan Harun Masiku jadi anggota DPR RI. 

    Hasto dituduh menghalangi penyidikan terhadap Harus Masiku. Harun Masiku kabur setelah jadi tersangka. Hasto dianggap telah ikut menghalangi proses perburuan terhadap Harun Masiku. Apakah hanya Hasto yang terlibat membantu Harun Masiku kabur? Anda pasti tahu jawabannya.

    Setelah jadi tersangka, Hasto mengajukan gugatan ke praperadilan. Tepatnya tanggal 10 Januari 2025. Namun, tanggal 13 Februari, gugatan praperadilan Hasto ditolak. 

    Lalu, tanggal 17 Februari 2025, Hasto mengajukan gugatan praperadilan untuk kali kedua. Sebelum gugatan praperadilan disidangkan, Hasto ditangkap dan ditahan KPK. Tepatnya pada 20 Februari 2025.

    Kasus Hasto untuk pertama kali disidangkan di Pengadilan Tipikor tanggal 14 Maret 2025. Setelah proses panjang ini, video dan dokumen Hasto yang diakui Connie pun dipertanyakan publik. Kok belum keluar? Nunggu apa?

    Publik sempat penasaran terhadap video Hasto yang ada dalam genggaman Connie. Itu dulu. Tahun lalu. Tahun 2024. Memasuki tahun 2025, orang cenderung melupakan dokumen yang diakui Connie sebagai titipan Hasto. 

    Publik mulai tidak percaya. Sebagian mengatakan, video itu omong kosong. Dokumen yang katanya penting dan berisi tentang skandal korupsi dan kejahatan Jokwi itu “omon-omon”. 

    Karena hingga hari ini dokumen dan video itu tidak terbukti. Apapun pengakuan dan argumentasinya, dokumen dan video itu hingga hari ini tidak terbukti. Alias tidak keluar ke publik. Apakah masih ada tersisa ruang untuk menunggu dan mempercayai dokumen dan video itu? 

    Ya terserah anda, kok tanya ke saya. Hehehe…

    rmol news logo article

    *) Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

  • Plesiran Tanpa Izin, Lucky Hakim Terancam Diberhentikan 3 Bulan sebagai Bupati Indramayu

    Plesiran Tanpa Izin, Lucky Hakim Terancam Diberhentikan 3 Bulan sebagai Bupati Indramayu

    GELORA.CO – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, Bupati Indramayu Lucky Hakim bisa dikenakan sanksi pemberhentian sementara selama tiga bulan buntut pelesiran ke Jepang tanpa izin.

    “(Sanksi) ada di undang-undangnya, diberhentikan selama tiga bulan,” kata Dedi kepada wartawan, Minggu 6 April 2025.

    Aturan yang dimaksud Dedi Mulyadi adalah Pasal 77 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

    Dedi mengaku beberapa kali mengirimkan pesan WhatsApp (WA) kepada Lucky Hakim terkait agenda kegiatan namun tidak direspons.

    “Malah beberapa kali saya WA enggak direspons. Saya kan suka memberitahu kegiatan, ada ini, itu, enggak direspons. Pas buka WA ternyata di Jepang,” kata Dedi.

    Padahal, kata Dedi, saat momen Hari Raya Idulfitri 1446 H, Lucky Hakim seharusnya berada di daerahnya. 

    “Karena silaturahmi kan dengan warga kita, bukan warga luar negeri,” kata Dedi.

    Kemudian, lanjut Dedi, berbagai masalah bisa muncul saat Lebaran Idulfitri.

    “Seperti arus macet, juga bencana. Makanya harus standby,” kata Dedi.

    Bupati Indramayu Lucky Hakim dikabarkan melancong ke luar negeri saat libur Lebaran. 

    Padahal, berdasarkan surat edaran Kemendagri, kepala daerah dilarang bepergian ke luar negeri saat libur Lebaran karena harus mengurus berbagai hal terkait dengan perayaan hari raya.

  • Tak Mirip, Foto Wisuda Jokowi Ditertawakan Warganet

    Tak Mirip, Foto Wisuda Jokowi Ditertawakan Warganet

    GELORA.CO – Foto Joko Widodo alias alias saat prosesi wisuda di Universitas Gadjah Mada (UGM) menjadi sorotan warganet, karena ditemukan berbagai kejanggalan.

    Salah satunya diungkap pegiat media sosial dr Tifauzia Tyassumah atau Dokter Tifa melalui akun X pribadinya yang dikutip Senin 7 April 2025.

    “Ini foto wisudanya Jokowi?” tulis Dokter Tifa.

    “Hahahahaha hahahaha! Awokwokwokwokwok!” sambungnya.

    Dari foto yang diunggah, tampak perbedaan mencolok dari sosok Jokowi yang dikenal publik selama ini.

    Dalam foto yang beredar, Jokowi berkacamata serta berkumis. Belum lagi hidung dan telinganya tidak sama dengan wajah Jokowi saat ini.

    “@grok coba analisa gambar ini secara detail dan mendalam menurut digital forensik, apakah benar foto ini benar jokowi atau bukan?” tulis @DipaD6***

    Pertanyaan ini mendapat respons akun @grok. Menurutnya, berdasarkan deskripsi foto hitam putih seorang pria muda dengan kacamata dan kumis dalam balutan toga, tampaknya ini bukan Jokowi. 

    “Foto muda Jokowi yang diketahui biasanya menunjukkan wajah tanpa kacamata dan struktur wajah berbeda. Tanpa akses gambar untuk forensik digital, analisis terbatas pada deskripsi, tapi nada humor diposting asli juga mengisyaratkan keraguan. Kesimpulan pasti butuh verifikasi langsung,” tulisnya.

    “Foto ini kemungkinan bukan Jokowi berdasarkan deskripsi dan perbandingan dengan gambar mudanya,” sambungnya.

    Meski begitu, ada pula warganet yang mempercayai bahwa Jokowi merupakan alumni Universitas Gadjah Mada (UGM).

    “Ni orang msih je mempersoalkan ijazah,msih jga ga percaya keasliannya,, pak Mulyono 2 periode walikota, gubernur,2 periode presiden RI,,msih ga percaya,” komentar @@syakur***.

  • Rupiah Anjlok Rp17 Ribu, Terburuk Melebihi Krisis Moneter Tahun 1998

    Rupiah Anjlok Rp17 Ribu, Terburuk Melebihi Krisis Moneter Tahun 1998

    GELORA.CO – Masyarakat Indonesia tengah menyoroti anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mencapai Rp17 ribu di bulan April 2025 ini.

    Bagaimana tidak, kondisi ini mencetak sejarah baru bagi Indonesia bahkan lebih buruk dari krisis moneter tahun 1998 dimana nilai tukar saat itu sebesar Rp16 ribu lebih per dolar AS.

    Berdasarkan data Revinitiv, pada Minggu 6 April 2025 pagi hari pukul 08.10 WIB, kurs rupiah terhadap dolar ASN ini menembus level Rp17.059.

    Pelemahan kurs rupiah ini cukup parah, dimana dibadingkan posisi terakhir pada perdagangan reguler sebelum libur lebaran yang sempat menguat tipis 0,12 persen di angka Rp16.555 per dolar AS.

    Tentu saja pelemahan kurs rupiah juga menjadi sinyal tekanan ekonomi global yang akan menjadi tantangan bagi Indonesia.

    Penyebab Kurs Rupiah Melemah

    Ada beberapa faktor yang bisa memengaruhi nilai tukar rupiah ini, termasuk salah satunya adalah penetapan tarif pajak baru Presiden Amerika, Donald Trump.

    Indonesia sendiri menjadi sasaran kebijakan Trump soal pajak impor, dimana tarif resipokal atau timbal balik mencapai 32 persen.

    Kebijakan ini ditetapkan karena merespons defisit neraca perdagangan AS terhadap Indonesia dinilai terlalu besar.

    Dampak dari kebijakan ini yang mungkin terjadi adalah harga barang asal Indnesia menjadi kurang kompetitif di pasar AS.

    Selain itu ekspor dari Indoneisa ke negeri paman Sam bisa jadi menurun tajam yang akan mengurangi suplai dolar AS di dalam negeri.

    Respons Bank Indonesia

    Bank Indonesia memberikan tanggapan soal kondisi ekonomi baru-baru ini tentang melemahnya nilai kurs rupiah.

    Disampaikan Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, Bank Indonesia akan terus memantau perkembangan global terkait dengan kebijakan tarif AS yang berlaku mulai 2 April tersebut.

    Selain itu, bank sentral juga akan memantau retalisasi dari China pada 4 April 2025 untuk bisa menjaga stabilitas kurs rupiah.

    “Pasar keuangan global bergerak dinamis, dengan pelemahan di pasar saham dan penurunan yield US Treasury yang kini menyentuh titik terendah sejak Oktober 2024,” ujar Ramdan dalam keterangan tertulis.

    Adapun beberapa langkah yang akan dilakukan adalah optimalisasi instrumen triple intervention – intervensi di pasar valuta asing (valas) baik di transaksi spot maupun DNDF (Domestic Non-Deliverable Forward).

    Selain itu pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder juga dilakukan untuk menjaga likuiditas valas dan mendukung kepercayaan pelaku pasar.

  • Pasukan Yaman Pro-Houthi Bentrok dengan Kapal Perang AS di Laut Merah

    Pasukan Yaman Pro-Houthi Bentrok dengan Kapal Perang AS di Laut Merah

    GELORA.CO – Pasukan Yaman bentrok dengan kapal perang AS dalam operasi Laut Merah.  Bentrokan terjadi di tengah serangan udara AS baru-baru ini di bagian barat negara itu.

    Dalam sebuah pernyataan yang dirilis Ahad dini hari, yang disiarkan oleh saluran TV Al-Masirah Yaman, Angkatan Bersenjata Yaman mengatakan pasukan rudal, UAV, dan angkatan laut negara itu bentrok dengan sejumlah kapal perang Amerika di Laut Merah utara, termasuk kapal induk USS Harry S. Truman. Pasukan Yaman menargetkan mereka dengan rudal jelajah dan pesawat nirawak.

    “Operasi itu, yang berlangsung selama berjam-jam, mencegah Amerika Serikat melancarkan serangan agresif lebih lanjut ke Yaman,” kata pernyataan itu.

    Pernyataan itu juga menegaskan kembali dukungan teguh pemerintah dan negara Yaman terhadap rakyat Palestina yang tertindas. Otoritas Yaman menegaskan bahwa Angkatan Bersenjata Yaman akan terus melakukan operasi pembalasan terhadap Israel sampai agresi terhadap Gaza berhenti dan pengepungan dicabut.

    Sementara itu, media Yaman melaporkan bahwa militer AS menyerang provinsi Hudaydah di Yaman barat pada Ahad dini hari.

    Kantor Berita SABA Yaman mengutip sumber lokal yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan bahwa pasukan Amerika melancarkan lima serangan udara di Pulau Kamaran di Hudaydah.

    Dalam perkembangan lainnya, SABA membantah klaim Presiden AS Donald Trump yang menargetkan pertemuan rahasia komandan militer Yaman yang, menurutnya, tengah merencanakan operasi angkatan laut.

    Kantor berita tersebut mengutip sumber yang mengetahui bahwa video yang dirilis oleh ‘penjahat Trump’ itu terkait dengan pertemuan umum pada kesempatan Idul Fitri di provinsi Hudaydah.

    Bertentangan dengan apa yang diumumkan Trump, sumber tersebut mengatakan, pertemuan itu tidak ada hubungannya dengan operasi Angkatan Bersenjata Yaman, yang bertanggung jawab untuk mencegah lewatnya kapal-kapal AS dan rezim Israel di Laut Merah.

    “Kejahatan AS ini, yang menyebabkan puluhan orang menjadi martir dan terluka, menunjukkan sejauh mana kegagalan dan kekalahan Amerika dalam agresinya terhadap Yaman dan kelanjutan genosida AS dan Zionis di Jalur Gaza,” tambah sumber yang tidak disebutkan namanya itu.

    Sabtu dini hari, Trump mengunggah video hitam-putih yang memperlihatkan sekelompok puluhan orang berkumpul dalam sebuah lingkaran dan kemudian menjadi sasaran serangan udara AS selama rekaman berdurasi 25 detik itu.

    “Kelompok Houthi ini berkumpul untuk mendapatkan instruksi tentang serangan,” klaim Trump di platform media sosialnya, Truth Social. “Ups, tidak akan ada serangan oleh kelompok Houthi ini! Mereka tidak akan pernah menenggelamkan kapal kita lagi!”

    Pemerintahan Trump melancarkan serangan udara besar-besaran ke Yaman pada pertengahan Maret setelah negara Arab itu melanjutkan operasi militernya terhadap target-target Israel dalam upaya menekan rezim tersebut agar mencabut pengepungannya di Jalur Gaza, di mana situasi kemanusiaan yang sudah buruk telah memburuk.

    Sejak itu, AS telah menggempur Yaman hampir setiap hari untuk menghancurkan kemampuan militer angkatan bersenjata Yaman yang disebut Houthi oleh media dan pejabat Barat.