Xcloud.id

Author: Gelora.co

  • Sri Mulyani Sebut APBN Defisit Rp 104,2 Triliun per Akhir Maret 2025

    Sri Mulyani Sebut APBN Defisit Rp 104,2 Triliun per Akhir Maret 2025

    GELORA.CO – Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 memiliki defisit Rp 104,2 triliun per 31 Maret 2025.

    Dalam paparannya pada Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (8/4), angkat defisit ini setara 0,43 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

    Meski begitu, Sri Mulyani mengungkap defisit ini masih berada di bawah batas defisit yang ditetapkan Undang-Undang No 62 Tahun 2024 tentang APBN 2025 dan sudah disetujui DPR di angka 2,53 persen.

    “2,53 persen itu artinya defisit Rp 616 triliun,” ujar Sri mulyani.

    Untuk pendapatan, per Maret 2025 pendapatan negara ada di Rp 516,6 triliun dengan total belanja negara Rp 620,3 triliun. Pendapatan tersebut terdiri dari penerimaan dari perpajakan sebesar Rp 400,1 triliun dan PNBP senilai Rp 115,9 triliun.

     Sementara untuk belanja negara, angka Rp 620,3 triliun di bulan Maret terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 413,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 207,1 triliun.

    Untuk mempersiapkan kebijakan baru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Sri Mulyani juga mengungkap penerbitan Surat Berharga Negara sebesar Rp 282 triliun merupakan suatu persiapan.

    “Memang terjadi kenaikan karena kita melakukan front loading, mengantisipasi bahwa Trump akan membuat banyak disruption.

    Jadi kalau kita melakukan front loading bukan karena kita tidak punya duit, karena kita memang strategi dari issuance kita untuk mengantisipasi ketidakpastian yang pasti akan membuat kenaikan,” ujarnya. (*)

  • Rupiah Tembus Rp 17 Ribu per Dolar AS Masih Batas Normal

    Rupiah Tembus Rp 17 Ribu per Dolar AS Masih Batas Normal

    GELORA.CO – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan memberi respons terhadap kurs rupiah terhadap Dolar AS yang sempat tembus Rp 17.000. Menurutnya hal ini masih ada dalam batas normal.

    “Dengan tadi rupiah yang kita diduga takut lebih dari Rp 17 ribu, sebenarnya ini juga masih dalam batas-batas yang normal sehingga itu juga bisa menjadi bagian penyerapan daripada tarif yang dibebankan oleh pemerintah Amerika,” kata Luhut dalam Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta Pusat pada Selasa (8/4).

    Dikutip dari Reuters, Selasa (8/4) per pukul 18.49 WIB, kurs rupiah ada di Rp 16.836 per USD atau naik 276,52 poin (+1,67%). Sebelumnya rupiah sempat anjlok ke level Rp 17.217 pada Senin (7/4) pukul 09:16 WIB atau pukul 22:16 waktu New York, Minggu (6/4).

    Meski demikian dalam kesempatan sama Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan nilai tukar Rupiah masih tetap terjaga, meskipun nilainya sempat menembus Rp 17.000 per dolar AS.

    Airlangga mengatakan, meskipun ada pelemahan nilai tukar Rupiah, mata uang negara lain mengalami penurunan yang lebih besar terhadap dolar AS, salah satunya Yen Jepang.

    “Nilai tukar rupiah juga relatif terjaga, walaupun ada pelemahan tetapi kalau kita bandingkan negara lain seperti Jepang, pelemahannya itu sampai 50 persen, demikian pula beberapa negara lain,” ujarnya.

    Menurut dia, pelemahan nilai tukar ini juga disoroti oleh pihak pemerintah AS, yang menyebut kondisi ini sebagai manipulasi nilai tukar atau currency manipulation. (*)

  • Prabowo Tak Sepakat Koruptor Dihukum Mati, Yusril: Beliau Mengedepankan Sisi Kemanusiaan

    Prabowo Tak Sepakat Koruptor Dihukum Mati, Yusril: Beliau Mengedepankan Sisi Kemanusiaan

    GELORA.CO – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memberikan penjelasan terkait pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo baru-baru ini menyatakan tidak sepakat jika koruptor dihukum mati.

    Yusril mengatakan, pernyataan Prabowo sah dan sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

    “Apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo mengenai hukuman mati bagi tindak pidana korupsi itu benar dilihat dari segi hukum positif yang berlaku,” kata Yusril kepada wartawan, Selasa (8/4).

    “UU Tipikor memang membuka kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman mati bagi terdakwa korupsi yang terbukti melakukan kejahatan tersebut ‘dalam keadaan tertentu’,” tambah dia.

    Yusril menjelaskan, dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan keadaan tertentu bagi napi kasus korupsi yang bisa dijatuhi hukuman mati. Kala itu, Yusril yang menjabat Menteri Hukum dan Perundang-undangan era Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid, ikut merancang UU Tipikor.

    “Saya sendiri ketika itu mewakili Presiden membahas RUU tersebut dengan DPR. Dalam keadaan tertentu itu adalah keadaan-keadaan yang luar biasa seperti keadaan perang, krisis ekonomi maupun bencana nasional yang sedang terjadi,” jelas Yusril.

    “Meskipun UU telah membuka kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman mati dalam keadaan seperti itu, sampai saat ini belum pernah ada penjatuhan hukuman mati terhadap terdakwa korupsi,” tambah Yusril.

    Presiden Masih Bisa Beri Grasi dan Amnesti

    Yusril menambahkan, meski hakim menjatuhkan hukuman mati dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) kepada napi korupsi, masih terbuka ruang bagi Presiden untuk memberikan grasi dan amnesti.

    “Kalaupun grasi atau amnesti tidak diberikan, kapan eksekusi hukuman mati akan dilaksanakan, hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dalam hal ini Kejaksaan Agung. Sekarang memang cukup banyak narapidana mati yang eksekusinya belum dilaksanakan. Ada yang WNI dan ada yang WNA,” jelas Yusril.

    Yusril lantas menyoroti Indonesia saat ini sedang dalam masa transisi dari KUHP lama peninggalan Belanda menuju KUHP Nasional yang akan mulai berlaku awal 2026. Yusril mengingatkan dalam KUHP Nasional, hukuman mati yang dijatuhkan tidak dapat langsung dilaksanakan.

    “Terpidana mati lebih dahulu harus ditempatkan dalam tahanan selama 10 tahun untuk dievaluasi apakah yang bersangkutan benar-benar sudah taubatan nasuha dalam arti amat menyesali perbuatannya atau tidak,” kata Yusril.

    Selain itu, jika napi itu dinilai telah taubat, maka hukumannya dapat diubah menjadi hukuman seumur hidup. Ketentuan ini berlaku bagi napi hukuman mati WNI atau WNA.

    “Itu garis besarnya. Pelaksanaan hukuman mati dalam KUHP Nasional pelaksanaannya harus diatur dengan undang-undang tersendiri. Pemerintah kini sedang mempersiapkannya,” tutur dia.

    Tidak Ada Perlakuan Khusus Buat WNI dan WNA

    Sementara menanggapi tudingan ada standar ganda terhadap napi hukuman mati WNI dan WNA, Yusril menepisnya. Ia memastikan tidak ada pemberlakuan standar ganda.

    “Sama sekali tidak. Napi WNA itu dipindahkan ke negaranya untuk dipertimbangkan oleh pemerintahnya apakah akan dieksekusi mati atau tidak. Di dalam negeri, sikap Presiden Prabowo sangat jelas. Sampai hari ini di masa pemerintahan Presiden Prabowo tidak ada seorang pun terpidana mati yang dieksekusi oleh regu tembak, baik WNI maupun WNA,” kata Yusril.

    Yusril mengatakan, perubahan sistem hukum yang akan datang juga menjadi perhatian pemerintah. Terutama terhadap mereka yang telah dijatuhi hukuman mati berdasarkan KUHP lama.

    “Sebagai pemerintah, kami juga harus memikirkan bagaimana nasib terpidana mati berdasarkan KUHP Belanda yang sekarang sudah inkracht dengan berlakunya KUHP Nasional tahun depan. Kalau ada perubahan hukum, maka ketentuan yang paling menguntungkan seseoranglah yang diberlakukan. Saya kira RUU Pelaksanaan Hukuman Mati nanti akan mengatur hal itu dengan jelas agar ada kepastian hukum,” ujarnya.

    Prabowo Sosok Negarawan

    Yusril menekankan, kebijakan Prabowo mencerminkan sikap kenegarawanan yang menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan kemanusiaan.

    “Itulah maksud Presiden Prabowo, sebagai Presiden beliau tidak ingin melaksanakan hukuman mati terhadap napi mana saja dan kasus apa saja. Sebab jika seseorang sudah dieksekusi mati, tidak ada lagi kesempatan kita menghidupkan kembali orang tersebut, walaupun hakim sudah menyatakan 99,9 persen orang itu terbukti bersalah,” kata Yusril.

    “Tetapi tetap tersisa 0,1 persen kemungkinan dia tidak bersalah. Itu maksud Presiden Prabowo. Presiden berbicara bukan sebagai seorang hakim, tetapi sebagai seorang negarawan, sebagai bapak bangsa yang berjiwa besar dan mengedepankan sisi kemanusiaan daripada sisi lainnya,” tutup Yusril. (*)

  • Paling Dicaci Maki tapi Kerja Keras Jaga Kita!

    Paling Dicaci Maki tapi Kerja Keras Jaga Kita!

    GELORA.CO – Presiden RI Prabowo Subianto kembali mengapresiasi kinerja kepolisian selama penyelenggaraan arus mudik dan arus balik Idul Fitri 2025 ini.

    Prabowo menyebut, meskipun institusi kepolisian kerap mendapatkan caci maki, tepi kenyataannya tetap bekerja keras demi keamanan masyarakat.

    “Para polisi yang paling sering dicaci maki sering disalah-salahkan padahal mereka di terik siang matahari tanpa kita sadar mereka bekerja keras menjaga kita, mengatur lalu lintas,” kata Prabowo,  dalam acara Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Senayan, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Prabowo menyebut terkadang kebiasaan orang adalah mudah lupa dengan kebaikan bahkan tanpa mengucapkan terima kasih. Sebaliknya bila seseorang berbuat salah, akan selalu diingat.

    Maka dari itu kali ini Presiden memberikan apresiasi untuk pihak-pihak yang bekerja giat menjaga keamanan dan ketertiban selama periode libur Lebaran 2025 berlangsung.

    “Jadi ini saya pakai kesempatan ini untuk menyampaikan penghargaan,” ucap Presiden Prabowo.

    Dalam forum ini, Prabowo juga berterima kasih kepada semua instansi yang terlibat dalam pelaksanaan arus mudik dan balik tahun ini. Menurut dia, semua lembaga telah bekerja keras sehingga bulan puasa Ramadhan dan acara mudik dan balik berjalan dengan baik lancar.

    Prabowo menilai kelancaran arus mudik dan balik merupakan suatu prestasi besar. Di mana arus mudik yang lebih besar dari tahun lalu tapi dapat dilalui tanpa kemacetan yang berarti.

    “Dan yang lebih memuaskan bagi kita adalah angka kecelakaan yang turun secara drastis, 30 persen lebih rendah kecelakaan dibandingkan dengan tahun yang lalu. Ini adalah hasil kerja keras dan ini kerja keras dari pada kementerian perhubungan dan kepolisian Republik Indonesia termasuk TNI,” ujar Prabowo. (*)

  • Tarif Listrik Melonjak Pasca Diskon! Transparansi Subsidi PLN Dipertanyakan

    Tarif Listrik Melonjak Pasca Diskon! Transparansi Subsidi PLN Dipertanyakan

    GELORA.CO – Anggota Komis VI DPR RI Mufti Anam angkat bicara soal banyaknya masyarakat yang mengeluhkan melonjaknya tarif listrik pasca diskon. Dia meminta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) transparan terkait kebijakan subsidi tarif listrik tersebut.

    “Kenaikan tajam tagihan listrik yang dikeluhkan masyarakat pasca-berakhirnya program diskon tarif 50 persen pada Februari 2025 menimbulkan sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan PLN,” ujar Mufti Anam dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Dia mengatakan, di media sosial banyak juga masyarakat yang mengeluhkan ketidaksesuaian durasi diskon listrik. Hal ini, menurut Mufti, menunjukkan adanya kesenjangan antara ekspektasi masyarakat dan pelaksanaan kebijakan di lapangan.

    “Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi kebijakan tarif listrik, perlindungan konsumen, serta efektivitas komunikasi publik dari instansi terkait,” kata dia.

    “Pemerintah dan PLN perlu menjelaskan secara terbuka terkait mekanisme program subsidi, syarat dan durasi berlakunya, karena ada berbagai ketidak konsistenan informasi,” sambung dia.

    Dia menilai klaim PT PLN terkait kenaikan tarif listrik akibat pemakaian perlu diuji. Alasannya, banyak masyarakat yang menyatakan tidak ada perubahan signifikan terkait konsumsi listrik di rumahnya.

    “Penjelasan dari pihak PLN bahwa lonjakan tagihan disebabkan oleh peningkatan konsumsi listrik tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar tanpa pembuktian yang jelas dan dapat diakses publik,” ungkapnya.

    “Banyak warga melaporkan tidak adanya perubahan signifikan dalam pola konsumsi mereka, bahkan dengan penggunaan listrik yang tergolong rendah,” imbuh Mufti.

    Oleh karena itu, Mufti meminta PLN untuk membuka data riil dan memberikan layanan audit pemakaian listrik secara transparan kepada pelanggan.

    “Kenaikan drastis tagihan listrik, khususnya bagi golongan masyarakat kelas menengah ke bawah, jelas berdampak pada daya beli dan kondisi sosial ekonomi rumah tangga,” tutur dia.

    Dalam situasi ekonomi yang kini cukup berat, terutama bagi kelas menengah, Mufti menilai ketidakpastian dan lonjakan tagihan listrik tanpa alasan yang jelas menjadi beban tambahan yang tidak kecil.

    “Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi dan penyesuaian tarif tidak justru memicu keresahan sosial,” tegas Mufti.

    Di sisi lain, Mufti mengatakan perlu ada evaluasi terhadap layanan PLN Mobile. Hal ini lantaran aplikasi PLN Mobile disebut sebagai sarana untuk memantau penggunaan listrik, masih banyak pelanggan yang belum familiar atau tidak mendapatkan edukasi memadai terkait cara membaca dan mengevaluasi riwayat pemakaian listrik mereka.

    “Ini menunjukkan bahwa digitalisasi layanan belum disertai dengan literasi digital yang merata,” ucap Legislator dari dapil Jawa Timur II tersebut.

    Mufti pun mendesak Pemerintah melalui Kementerian ESDM untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh atas dampak kebijakan pencabutan diskon listrik, termasuk memastikan konsistensi informasi publik.

    Mufti mengatakan, DPR mendorong PLN untuk mengkaji ulang sistem tarif dan pengawasan publik terhadapnya. PLN juga diminta untuk membuka forum pengaduan dan klarifikasi secara aktif untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat, serta menyediakan opsi audit pemakaian tanpa membebani pelanggan.

    “Dengan kondisi seperti ini, sangat penting agar negara hadir tidak hanya dalam bentuk subsidi sesaat, tetapi melalui kebijakan energi yang berkelanjutan, transparan, dan berpihak pada rakyat, terutama kelompok rentan,” pungkas Mufti.

  • Jokowi dan Ma’ruf Amin Digugat ke PN Solo Gara-gara Mobil Esemka

    Jokowi dan Ma’ruf Amin Digugat ke PN Solo Gara-gara Mobil Esemka

    GELORA.CO – Seorang warga Solo, Aufaa Luqmana, resmi melayangkan gugatan wanprestasi kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin, dan PT Solo Manufaktur Kreasi di Pengadilan Negeri (PN) Solo.

    Gugatan ini terkait tidak terealisasinya produksi massal mobil Esemka yang sejak lama dijanjikan menjadi mobil nasional.

    Gugatan itu didaftarkan secara daring pada Selasa (8/4/2025) dengan nomor perkara PN SKT-08042025051.

    Kuasa hukum penggugat, Arif Sahudi, menjelaskan bahwa kliennya telah lama tertarik membeli dua unit Esemka Bima jenis pickup untuk memulai usaha angkutan.

    Minat itu muncul setelah Esemka dipromosikan Jokowi saat masih menjabat Wali Kota Surakarta.

    “Klien kami percaya dengan janji presiden yang akan menjadikan Esemka mobil nasional. Tapi hingga kini, mobil itu tidak pernah diproduksi massal atau dipasarkan luas,” kata Arif, dikutip dari Inilahjateng.

    Mobil Esemka Bima yang diincar disebut-sebut memiliki harga kompetitif, sekitar Rp150 juta per unit.

    Akibat ketidakpastian tersebut, penggugat merasa dirugikan secara finansial dan menuntut ganti rugi senilai Rp300 juta.

    Dalam gugatannya, penggugat meminta hakim menyatakan Jokowi, Ma’ruf Amin, dan PT Solo Manufaktur Kreasi telah melakukan wanprestasi. Mereka juga mengajukan permohonan sita jaminan atas aset perusahaan tersebut.

    “Klien kami punya legal standing karena kerugian yang dialaminya nyata. Kami berharap majelis hakim menerima gugatan ini dan memberikan putusan yang seadil-adilnya,” pungkas Arif. (*)

  • Grand Mufti Mesir Tolak Fatwa Jihad Melawan Israel, Sebut IUMS tidak Bertanggungjawab

    Grand Mufti Mesir Tolak Fatwa Jihad Melawan Israel, Sebut IUMS tidak Bertanggungjawab

    GELORA.CO – Fatwa jihad untuk melawan Israel yang dikeluarkan Persatuan Cendikiawan Muslim Internasional (IUMS) belum lama ini mendapat penolakan dari Grand Mufti Mesir Nazir Ayyad. Dia mengatakan, pada Senin (7/4/2025),  sikap dari IUMS terbilang tidak bertanggung jawab karena mengeluarkan fatwa yang mengatakan bahwa semua Muslim yang mampu berkewajiban untuk melakukan jihad melawan Israel karena kekejamannya di Gaza, lapor Middle East Eye.

    IUMS mengatakan semua negara Muslim memiliki kewajiban hukum untuk segera campur tangan secara militer, ekonomi dan politik untuk menghentikan genosida dan penghancuran menyeluruh ini dan untuk memberlakukan pengepungan terhadap Israel.

    “Kegagalan pemerintah Arab dan Islam untuk mendukung Gaza saat sedang dihancurkan dianggap oleh hukum Islam sebagai kejahatan besar terhadap saudara-saudara kita yang tertindas di Gaza,” kata sekretaris jenderalnya, Ali al-Qaradaghi, dalam fatwa yang dikeluarkan pada Jumat lalu.

    Sebagai tanggapan, Ayyad, yang merupakan otoritas tertinggi untuk mengeluarkan pendapat keagamaan di Mesir, menolak fatwa tersebut. Dia mengatakan,  tidak ada kelompok atau entitas individu yang berhak mengeluarkan fatwa tentang masalah-masalah yang sensitif dan kritis tersebut yang melanggar prinsip-prinsip Syariah dan tujuan-tujuannya yang lebih tinggi.”Tindakan-tindakan tersebut dapat membahayakan keamanan masyarakat dan stabilitas negara-negara Muslim,” tambahnya.

    “Mendukung rakyat Palestina dalam hak-hak mereka yang sah adalah kewajiban agama, kemanusiaan, dan moral. Namun, dukungan ini harus diberikan dengan cara yang benar-benar melayani kepentingan rakyat Palestina, dan bukan untuk memajukan agenda-agenda tertentu atau usaha-usaha sembrono yang dapat menyebabkan kehancuran, pemindahan, dan bencana lebih lanjut bagi rakyat Palestina sendiri.”

    Ayyad mengatakan bahwa deklarasi jihad dalam Islam harus dilakukan oleh otoritas yang sah.”Di era kita saat ini, otoritas ini diwujudkan dalam negara dan kepemimpinan politik yang diakui, bukan dalam pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh entitas atau serikat yang tidak memiliki otoritas hukum dan tidak mewakili umat Islam baik secara agama maupun dalam praktik,” kata dia.

    Lebih lanjut, Ayyad mengatakan, seruan jihad tanpa memperhatikan kemampuan bangsa dan realitas politik, militer, dan ekonominya adalah tindakan tidak bertanggung jawab. “Yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah, yang menyerukan kesiapan, kehati-hatian, dan pertimbangan konsekuensi.” 

    Alih-alih menyerukan intervensi militer dan jihad, adalah bijaksana bagi negara-negara Muslim untuk mencoba meredakan ketegangan, imbuh Ayyad.

    Fatwa Jihad dari IUMS ini mendapat dukungan dari sejumlah kalangan, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim menegaskan, mendukung sepenuhnya fatwa ulama dunia tersebut. Fatwa tersebut sejalan dengan  Keputusan Ijtima Ulama Fatwa MUI yang juga menegaskan bahwa wajib hukumnya bagi umat Islam untuk membela Palestina. 

    “Bahkan dalam Ijtima’ MUI ini juga direkomendasikan pengiriman pasukan untuk melindungi warga Gaza dan Palestina secara umum dari genosida dan penghancuran yang dilakukan oleh Israel,” kata Sudarnoto lewat keterangan tertulis kepada Republika, Senin (7/4/2025)

    Ia mengatakan, dalam sejumlah pernyataan, MUI juga mendorong agar negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) melakukan konsolidasi internal untuk melakukan langkah-langkah yang terukur. Untuk menghentikan kekejian Israel yang secara terus menerus dilakukan. Karena itu, Fatwa Jihad IUMS ini harus didukung secara meluas.

    Menurut dia, poin-poin detail Fatwa Jihad Bersenjata Melawan Israel memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa pendekatan yang lebih komprehensif dan serentak terkonsolidasi secara internasional perlu dilakukan segera. Khususnya oleh dunia Islam dalam melawan sekaligus menundukkan Israel, sekaligus mewujudkan kemerdekaan Palestina. 

    “Kita tidak boleh membiarkan pembunuhan dan penghancuran besar-besaran yang dilakukan oleh teroris terbesar abad ini yaitu Israel yang didukung oleh Amerika terus menerus dilakukan,” ujar Sudarnoto.

    Ketua MUI ini menegaskan, diperlukan kekuatan internasional yang efektif untuk melawan dan menundukkan agresor dan kekuatan-kekuatan aliansi jahat yakni Israel dan sekutunya.

    “Saya bersetuju untuk menegaskan bahwa membiarkan kejahatan besar Israel atas warga Gaza dan Palestina adalah bertentangan dengan ajaran dan perintah agama untuk menegakkan amar ma’ruf dan nahi munkar,” ujar Sudarnoto. (*)

  • Cryptocurrency merevolusi dunia keuangan, cloud mining bantu hasilkan hingga .500 sehari

    Cryptocurrency merevolusi dunia keuangan, cloud mining bantu hasilkan hingga $13.500 sehari

    GELORA.CO – Bidang mata uang kripto global telah menyambut pemain baru yang telah menarik banyak perhatian – DNMIner. Teknologi inovatif ini tidak hanya mengubah aturan permainan dalam keuangan tradisional, tetapi juga memberi pengguna biasa peluang menghasilkan uang dengan ambang batas rendah dan pengembalian tinggi. Dilaporkan bahwa layanan cloud mining DNMIner memungkinkan pengguna memperoleh hingga $13.500 sehari, dan platform tersebut telah diatur secara ketat oleh Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (FCA), yang selanjutnya meningkatkan keamanan dan transparansinya.

    Cloud mining: ambang batas lebih rendah, lebih banyak peluang

    Sebagai model penambangan mata uang kripto baru, cloud mining secara signifikan mengurangi ambang batas teknis dan finansial bagi para peserta. Penambangan mata uang kripto tradisional biasanya memerlukan peralatan perangkat keras yang mahal dan dukungan teknis yang rumit, sementara DNMIner memecahkan masalah ini melalui teknologi clous. Pengguna hanya perlu mendaftarkan akun dan memilih rencana penambangan yang sesuai untuk mulai menghasilkan uang tanpa membeli peralatan apa pun atau memiliki pengetahuan profesional.

    Bagaimana cara mulai menghasilkan uang?

    Bergabung dengan DNMIner sangatlah mudah. ​​Pengguna hanya perlu mengunjungi situs web resmi, mendaftarkan akun, dan memilih paket cloud mining yang sesuai untuk mulai menghasilkan uang. Berikut ini adalah proses tiga langkah sederhana:

    2. Pilih paket: Pilih paket penambangan berdasarkan anggaran dan tujuan Anda. 

    3. Mulai menambang: Sistem akan berjalan otomatis dan pengguna hanya perlu menunggu pendapatan.

    Platform ini juga menyediakan layanan dukungan pelanggan 24 jam dalam seminggu untuk membantu pengguna memecahkan masalah atau pertanyaan apa pun.

    Layanan cloud mining DNMINer tidak hanya mudah dioperasikan, tetapi juga menyediakan opsi yang fleksibel bagi pengguna. Baik investor pemula maupun berpengalaman, Anda dapat menemukan rencana penambangan yang sesuai untuk Anda. Pengguna dapat memilih berbagai tingkat rencana investasi sesuai dengan anggaran dan tujuan mereka untuk memaksimalkan pendapatan mereka.

    DNMIner menggunakan teknologi blockchain canggih untuk mencatat semua transaksi, yang memastikan data tetap utuh dan transparan. Pengguna dapat memeriksa catatan pendapatan mereka kapan saja dan memahami sepenuhnya situasi keuangan mereka.

    DNMIner berkomitmen untuk menggunakan teknologi blockchain guna melakukan inovasi di bidang keuangan dan menyediakan peluang investasi mata uang kripto yang aman, transparan, dan efisien bagi pengguna global. Melalui cloud mining, DNMIner memudahkan lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam pasar mata uang kripto.

    Seiring dengan semakin populernya mata uang kripto di seluruh dunia, DNMIner menjadi fokus semakin banyak investor. Baik individu yang tertarik pada fintech maupun profesional yang ingin memperluas portofolio investasi mereka, DNMIner menyediakan platform yang dapat dipercaya bagi mereka.

    Jika Anda ingin memanfaatkan peluang pengembangan mata uang kripto, bergabunglah dengan DNMIner sekarang dan mulailah perjalanan kekayaan Anda!

    Hubungi kami: DNMIner

    Alamat email: info@dnminer.com

  • Iran Tempatkan Militer dalam Siaga Tinggi, Bersiap Hadapi Perang dengan AS

    Iran Tempatkan Militer dalam Siaga Tinggi, Bersiap Hadapi Perang dengan AS

    GELORA.CO – Iran telah menempatkan militernya dalam siaga tinggi, memperingatkan negara-negara tetangga yang menjadi tuan rumah pangkalan Amerika Serikat (AS) untuk tidak mendukung potensi serangan oleh Washington, demikian dilaporkan Reuters pada Minggu, (6/4/2025) mengutip seorang pejabat yang mengetahui masalah tersebut.

    Langkah yang dilaporkan tersebut menyusul surat dari Presiden AS Donald Trump kepada Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei yang mendesak pembicaraan langsung yang bertujuan untuk menghentikan program nuklir Teheran. Trump telah mengancam akan melakukan kampanye pengeboman jika kesepakatan baru tidak tercapai.

    Teheran, yang menyangkal sedang mencari senjata nuklir, menolak permintaan untuk pembicaraan langsung. Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi menyebut proposal tersebut “tidak berarti” dan mempertanyakan ketulusa Trump.

    “Jika Anda menginginkan negosiasi, lalu apa gunanya mengancam?” kata Araghchi, sebagaimana dilansir RT.

    Menurut Reuters, Teheran “telah mengeluarkan pemberitahuan kepada Irak, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, Turki, dan Bahrain,” memperingatkan bahwa mengizinkan pasukan AS untuk menggunakan wilayah udara atau wilayah mereka akan dianggap sebagai tindakan permusuhan.

    “Tindakan seperti itu akan memiliki konsekuensi yang parah bagi mereka,” kata seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya.

    Iran Siap Perang

    Sumber tersebut menyatakan bahwa Khamenei telah memerintahkan angkatan bersenjata Iran untuk waspada tinggi.

    Pada 2015, Teheran menandatangani perjanjian yang didukung PBB untuk membatasi aktivitas nuklirnya dengan imbalan keringanan sanksi. Trump secara sepihak menarik AS dari kesepakatan tersebut pada 2017 dan memberlakukan kembali sanksi tersebut sebagai bagian dari kampanye ‘tekanan maksimum’ terhadap Iran. Republik Islam tersebut menanggapi dengan mengurangi kepatuhannya berdasarkan kesepakatan tahun 2015.

    Menurut Reuters, Iran tetap terbuka untuk perundingan tidak langsung melalui Oman. “Perundingan tidak langsung menawarkan kesempatan untuk mengevaluasi keseriusan Washington tentang solusi politik,” kata pejabat Iran tersebut. Perundingan dapat segera dimulai jika sinyal AS asli, meskipun prosesnya dapat “bermasalah,” tambah pejabat tersebut.

    Araghchi mengatakan pada Minggu bahwa Iran menginginkan perundingan dengan “kesetaraan.” Ia menggambarkan AS sebagai “pihak yang terus-menerus mengancam untuk menggunakan kekerasan yang melanggar Piagam PBB dan yang menyatakan posisi yang bertentangan dari berbagai pejabatnya.”

    Mayor Jenderal Hossein Salami, panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), memperingatkan pada Sabtu, (5/4/2025) bahwa Iran “siap untuk perang apa pun.” Rusia sebelumnya menyatakan bahwa ancaman Amerika terhadap negara itu tidak dapat diterima, dan menyerukan pengekangan diri. []

  • Uang Panai Rp100 Juta Tak Dipenuhi, Rumah Warga jadi Sasaran Amukan Keluarga Calon Istri

    Uang Panai Rp100 Juta Tak Dipenuhi, Rumah Warga jadi Sasaran Amukan Keluarga Calon Istri

    GELORA.CO – Tengah viral di media sosial rumah pria dirusak keluarga calon istri.

    Peristiwa ini disebut terjadi di Jeneponto, Sulawesi Selatan.

    Melansir dari BanjarmasinPost, penyerangan rumah tersebut dikabarkan terjadi lantaran sang pria yang batal membawa uang panai sebesar Rp100 juta.

    Kejadian penyerangan dan pengerusakan rumah ini pun viral di media sosial usai diunggah akun X @infotetanggaid, Senin (7/4/2025).

    “waduh gara gara batal bawa uang panai 100 juta rumah lelaki ini jadi sasaran amukan keluarga perempuan Kab. Jeneponto, Sulawesi Selatan,” terang unggahan tersebut.

    Terlihat sekitar puluhan warga yang disebut sebagai keluarga calon mempelai wanita memenuhi halaman rumah pria tersebut.

    Mereka tampak membawa beberapa peralawan seperti kayu, batu, hingga senjata tajam yang digunakan untuk menyerang dan melempari rumah pria malang itu.

    Dengan suara amukan, para warga tersebut meneriaki rumah yang mereka serang bahkan sesekali berteriak hendak melakukan pembakaran.

    “Bakar,” teriak seorang wanita dari pinggiran jalan.

    Tampak kondisi jalanan pun dipenuhi oleh para pelaku hingga membuat pengendara tak bisa melintas.

    Pengerusakan tersebut terjadi pada saat malam hari.

    Suasana terasa cukup mencekam lantaran aksi brutal yang dilakukan oleh para penyerang.

    Sementara rumah pria tersebut tampak sepi dengan kondisi lampu yang menyala.

    Tak terlihat ada seorang pun keluar dari rumah untuk menenangkan dan menghentikan aksi masa tersebut.

    Pagar yang mengelilingi rumah pun tampak tertutup rapat sehingga membuat para warga yang mengamuk tak bisa menerobos masuk.

    Meski mengalami penyerangan, rumah tersebut terlihat tidak mengalami rusak parah lantaran jaraknya yang cukup jauh dari jalanan lokasi warga mengamuk dan memiliki halaman luas.

    Namun tak dijelaskan secara pasti alasan mengapa pria tersebut akhirnya membatalkan membawa uang panai sebesar Rp 100 juta untuk calon pengantin wanitanya.

    Meski demikian dukungan dari warganet ramai menghampiri pria yang rumahnya diserang lantaran batal membawa uang panai ratusan juta itu.

    “Waktulibur : Bro terselamatkan dr bencana seumur hidup. Nanti tinggal laporkan saja secara pidana pengrusakan barang,”

    “tangituru : Gamau anggep wanita sebagai objek tp masih banyak tradisi wanita yang dijadikan sebagai objek seolah harus “dibeli” dengan uang hmm menarik,”

    “TisuBasah : ini diposisi keluarga cwe langsung ngamuk2 karena batal lalu apa kabar kalau semisal keluarga cwe yg batalin karena uang panai nga sepakat?

    Tapi dr sini keliatan sih aslinya gmn sifat keluarga cwe,” timpal sejumlah warganet.

    Sementara itu, Polres Jeneponto akhirnya menangani kasus ini.

    Peristiwa menegangkan itu pada Sabtu (5/4/2025) malam yang menimpa rumah milik Feri Dg Situju (45).

    “Personel identifikasi Sat Reskrim Polres Jeneponto sudah melakukan olah Tempat kejadian perkara untuk proses penyelidikan pada esok harinya tanggal 6 April 2025,” kata Kasat Reskrim Polres Jeneponto, Akp Syarul Rajabia, Senin (7/4/2025), mengutip dari TribunTimur.

    Saat ini pihaknya melakukan proses penyelidikan lebih lanjut. 

    Polres Jeneponto juga berjanji akan menindak tegas pelaku yang terbukti melakukan tindakan main hakim sendiri.

    Serta menyelidiki motif dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas insiden ini.

    “Kami juga mengimbau masyarakat untuk menahan diri dan tidak main hakim sendiri guna menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar,” ungkapnya.

    Insiden pengrusakan ini diduga ditengarai uang panai yang tidak disanggupi anak tiri Dg Situju yakni Miko.

    Uang panai tersebut sejatinya dibawa ke mempelai wanita bernama Putri senilai Rp 100 juta.

    Namun tak kunjung dibawa hingga batas waktu yang disepakati.

    Alhasil, keluarga calon istri Miko datang melakukan pengrusakan dengan melempari rumah menggunakan batu, kayu dan parang.

    Akibat insiden ini, beberapa bagian rumah mengalami kerusakan termasuk perabot rumah tangga. 

    Sebelumnya, Polsek Tamalatea telah mengetahui rencana penyerangan rumah warganya oleh keluarga mempelai perempuan.

    “Pukul 20:09 Wita Ada pergerakan massa diduga dari masyarakat Jl Kelara yang rencananya akan menuju Embo sehubungan dengan perkara ‘siri’ yang mana warga atas nama Miko di Dusun Embo batal datang membawa uang panai,” kata Kapolsek Tamalatea Iptu Suardi, Minggu (6/4/2025).

    Pada pukul 21.00 Wita, perwakilan pihak keluarga Putri mendatangi rumah kepala Desa Turatea, Supandi untuk berkoordinasi dengan pihak Miko.

    Alih-alih mencari solusi, pihak Putri malah tidak bertemu dengan keluarga Miko yang sudah pergi meninggalkan kampung.

    Miko dan keluarga diduga membatalkan secara sepihak untuk datang membawa uang panai kepada Putri.

    “Pihak keluarga perempuan merasa sangat malu karena mengingkari kesepakatan tersebut,” sebutnya.