Xcloud.id

Author: Gelora.co

  • Ada 1,1 Juta Hektare Tanah di Sulteng yang Bisa Diberdayakan Masyarakat

    Ada 1,1 Juta Hektare Tanah di Sulteng yang Bisa Diberdayakan Masyarakat

    GELORA.CO – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melakukan pertemuan sebagai bentuk jalinan kerja sama dengan seluruh kepala daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Jumat 11 April 2025

    Ia menyoroti soal begitu banyaknya potensi yang bisa dimanfaatkan demi kepentingan rakyat di Sulteng ini.

    “Di Sulteng ini tadi masih ada 1,1 juta hektare tanah yang belum terdaftar. Ini masih banyak peluang HGU (Hak Guna Usaha) dan HGB (Hak Guna Bangunan) di sini. Karena itu harus kita tata ulang, kita berdayakan supaya bisa dinikmati masyarakat seluas-luasnya,” kata Menteri Nusron kepada awak media seusai pertemuan berlangsung di Kantor Gubernur Sulteng. 

    Menteri Nusron menjelaskan, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian ATR/BPN untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah. Untuk itu, diperlukan penataan ulang sistem pertanahan di Indonesia.

    Penataan sistem pertanahan ini ia tegaskan harus dilakukan dengan asas keadilan, pemerataan, dan kesinambungan ekonomi. “Atas dasar itu kami terjemahkan dengan tiga prinsip, bagaimana caranya? Yang besar jangan dimatikan, biarkan dia tumbuh, tapi jangan dikasih kesempatan ekspansi lagi. Yang kecil kita dorong untuk tumbuh. Yang belum ada kita buat supaya ada. Karena itu, kami harus sinergi dan kolaborasi dengan kepala daerah masing-masing,” tegas Menteri Nusron.

    Di kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Sulteng, Reny Lamadjido, menyatakan dukungannya untuk ikut menyukseskan pengelolaan pertanahan.

    “Semua sudah jelas yang dijelaskan oleh Bapak Menteri tadi, dan insyaallah semua akan kami laksanakan sesuai dengan perintah yang disampaikan oleh Pak Menteri,” tuturnya.

    Adapun pertemuan ini dihadiri oleh Wali Kota/Bupati se-Provinsi Sulteng.

    Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN pada kegiatan ini, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulteng, Muh. Tansri.

  • Polisi Periksa Tempat Tidur Terjadinya Pemerkosaan Dokter PPDS Unpad kepada Keluarga Pasien

    Polisi Periksa Tempat Tidur Terjadinya Pemerkosaan Dokter PPDS Unpad kepada Keluarga Pasien

    GELORA.CO – Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) kasus dokter residen PPDS Unpad, Anugerah Pratama (31 tahun), yang memerkosa keluarga pasien di ruangan lantai tujuh pada Gedung MCHC atau rawat inap Ibu dan Anak RSHS Bandung, Jumat (11/4/2025) sore.

    Tim Polda Jabar datang sekitar pukul 15.40 WIB ke ruangan lobby Gedung MCHC dan langsung diterima oleh manajemen RSHS Bandung. 

    Sosok yang pertama kali datang ke gedung tersebut yaitu Kepala Biro Labdokkes Pusdokkes Polri Brigjen Pol Sumy Hastru Purwanty. Disusul oleh Kabid Dokkes Kombes Pol Nariyana serta tim Inafis.

    Direktur Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Jabar Kombes Pol Surawan pun turut hadir dalam olah TKP tersebut termasuk dari Puslabfor Mabes Polri. Sejumlah petugas membawa perlengkapan yang akan digunakan untuk melakukan olah tempat kejadian perkara.

    Sekitar pukul 16.00 WIB, para petugas seluruhnya berjalan menuju lift untuk bergerak ke lantai tujuh Gedung MCHC RSHS Bandung. Aktivitas di lobby gedung MCHC RSHS Bandung terpantau masih ramai oleh pengunjung dan karyawan rumah sakit. 

    Direktur Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan membenarkan bahwa petugas akan melakukan olah tempat kejadian di lantai tujuh Gedung MCHC RSHS Bandung terkait kasus dokter residen PPDS yang memerkosa pasien dan keluarga pasien bulan waktu lalu. 

    “Ya (olah TKP),” ucap dia dikonfirmasi wartawan, Jumat (11/4/2025).

    Polisi telah mengambil sampel swab di ruang lantai 7 Gedung MCHC RSHS Bandung yang digunakan Priguna Anugerah Pratama dokter residen PPDS untuk memerkosa keluarga pasien dan dua orang pasien lainnya. Sampel tersebut bakal diperiksa di Puslabfor Mabes Polri dan hasilnya akan keluar dalam beberapa hari ke depan.

    “Olah TKP ulang, diswab seperti tempat tidur dan lain sebagainya itu, untuk hasilnya masih menunggu kesimpulan dari Puslabfor,” kata Direktur Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Pol Surawan di RSHS Bandung, Jumat (11/4/2025) malam usai mengikuti olah TKP selama hampir dua jam.

    Olah TKP ulang ini, ia menuturkan melanjutkan olah TKP yang dilakukan sebelumnya. Surawan menyebut olah TKP yang pertama petugas menemukan obat-obatan sedangkan olah TKP kedua kali ini lebih detail melakukan swab dengan teknik tertentu di tempat tidur yang menjadi lokasi pemerkosaan dan lainnya.

    Ia menyebut pemeriksaan swab dilakukan di satu ruangan yang berada di lantai tujuh. Ruangan tersebut merupakan ruang perawatan yang belum digunakan.

    “Masih dianalisis labfor, (hasil) tergantung nanti,” kata dia.

    Selama dilakukan pemeriksaan swab, ia mengatakan didampingi oleh Pusdokkes dan Puslabfor Mabes Polri. Namun, untuk tersangka Priguna Anugerah Pratama belum dihadirkan di lokasi.

    Pihaknya juga telah menyita sejumlah obat-obatan termasuk obat bius saat olah TKP pertama. Setelah olah TKP dilakukan, ia menyebut penyidik akan mempelajari barang bukti dan keterangan saksi yang ada.

    Surawan juga mengaku akan berkoordinasi dengan pihak kejaksaan.

    Sebelumnya, Surawan mengatakan tersangka Priguna Anugerah Pratama melakukan pemerkosaan terhadap dua orang pasien pada tanggal 10 Maret dan 16 Maret serta 18 Maret. Aksi pemerkosaan dilakukan di ruangan lantai tujuh Gedung MCHC atau Ibu dan Anak  RSHS Bandung.

    Ia menuturkan pemerkosaan kepada dua pasien dilakukan kepada pasien berusia 21 tahun dan 31 tahun. Modusnya tersangka hendak memeriksa analisis anestesi dan tes alergi obat bius. 

    Sedangkan korban ketiga yaitu FH (21 tahun) penunggu pasien. Modusnya tersangka hendak memeriksa darah kepada korban dan dibawa ke lantai tujuh. 

  • Lagi Subur-suburnya! Lisa Mariana Sebut Ridwan Kamil Ogah Pakai Pengaman Saat Berhubungan Intim

    Lagi Subur-suburnya! Lisa Mariana Sebut Ridwan Kamil Ogah Pakai Pengaman Saat Berhubungan Intim

    GELORA.CO – Muncul ke publik dengan menggelar jumpa pers pada Jumat (12/4), Lisa Mariana, selebgram seksi yang mengaku ada main dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan pernyataan-pernyataan kontroversial.

    Lisa Mariana yang menuntut nafkah anak diduga buah dari perselingkuhannya dengan Ridwan Kamil itu sempat menyebut kalau Ridwan Kamil enggak memakai pengaman saat berhubungan badan dengan dirinya.

    Hal tersebut ia beberkan secara gamblang di depan awak media saat menggelar jumpa pers dan muncul untuk pertama kalinya ke hadapan khalayak.

    “Itu lagi subur-suburnya ya, 21 tahun, habis mens ya sudah. Dan dia tidak mau pakai pengaman padahal saya sudah tawarin, kang pakai pengaman ya. Dia nggak mau,” kata Lisa Mariana dalam jumpa pers tersebut.

    Dalam kesempatan tersebut, Lisa Mariana juga menyebut kalau media Direct Message atau DM Instagram dan aplikasi pesan singkat Telegram menjadi perantara dirinya dan eks gubernur Jawa Barat itu untuk berkomunikasi. 

    Saat ditanya awak media mengenai bukti percakapan, Lisa Mariana menyebut kalau bukti tersebut sudah hilang karena Telegram-nya sudah dihapus oleh Ridwan Kamil.

    “Udah nggak ada (bukti chat-nya) karena kan di Telegram. Sudah di delete account-nya sama dia (Ridwan Kamil),” Lisa Mariana melanjutkan.

    Dalam konferensi pers yang disampaikan di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat (11/4), Lisa menyampaikan bahwa perkenalannya dengan Ridwan Kamil memang dilakukan melalui Ayu Aulia. 

    Setelah itu, mereka melanjutkan komunikasi melalui media sosial (medsos). Mulanya hanya lewat DM Instagram. Kemudian disambung dengan komunikasi lewat Telegram. 

  • Fraksi PKS Dukung Presiden Prabowo Selamatkan Rakyat Palestina dan Usir Penjajah Israel

    Fraksi PKS Dukung Presiden Prabowo Selamatkan Rakyat Palestina dan Usir Penjajah Israel

    GELORA.CO –  Fraksi PKS menyambut baik dan mendukung langkah konkrit Presiden Prabowo untuk menyelamatkan nyawa rakyat Palestina dari kebiadaban Israel dengan mengobati mereka yang terluka dengan perawatan dan pelayanan medis yang layak dan tuntas. 

    Hal itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini merespon pertanyaan sejumlah media atas rencana Presiden Prabowo untuk mengevakuasi dan mengobati rakyat Palestina.

    Menurut Anggota Komisi I DPR, rencana Presiden ini menunjukkan solidaritas kemanusiaan bangsa Indonesia, bahwa kita tidak tinggal diam melihat korban rakyat sipil, bayi, anak-anak, perempuan, dan orang tua tanpa berbuat apa-apa. Kita memilih untuk mengevakuasi dan mengobati mereka yang bisa diselamatkan karena semua rumah sakit dan layanan medis sudah dihancurkan oleh Israel.

    “Kita sepakati dulu prinsipnya bahwa harus ada aksi nyata untuk menyelamatkan korban jiwa rakyat Palestina. Ini adalah upaya darurat untuk menyelamatkan korban sipil dengan evakuasi dan ini bukan relokasi warga Palestina dari tanah tinggal mereka. Karena faktanya di Gaza dan tempat-tempat pengungsian tidak ada lagi fasilitas medis, rumah sakit, dokter, obat-obatan. Semuanya sudah dihancurkan oleh kebiadaban penjajah Israel,” tegas Jazuli, Sabtu (12/4/2025).

    Secara teknis, lanjut Wakil Tetap Parlemen Dunia (IPU) Untuk Urusan Timur Tengah ini, upaya penyelamatan itu harus dilakukan dengan melibatkan persetujuan dan kerjasama dengan berbagai pihak yang peduli dengan kemanusiaan rakyat Palestina mulai dari otoritas Palestina, negara-negara kawasan hingga komunitas internasional. Termasuk hal-hal teknis seperti skema penanganan, lokasi, dan fasilitas perawatannya yang memadai dan representatif.

    “Namun hal-hal teknis itu tidak boleh mengesampingkan tindakan nyata, cepat, dan tepat dalam menyelamatkan nyawa rakyat Palestina yang bisa diselamatkan segera atas nama kemanusiaan. Di sinilah kita mengapresiasi langkah strategis Presiden Prabowo,” ungkapnya.

    Pada saat yang sama, Fraksi PKS bersama-sama Pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia konsisten berada di belakang rakyat dan pejuang Palestina dalam merebut kemerdekaannya dari penjajah Israel. Sampai kapan pun kita tidak akan rela rakyat Palestina diambil tanah dan wilayahnya oleh penjajah Israel.

    Indonesia baik pemerintah, parlemen, maupun rakyatnya terus mendukung para pejuang dan rakyat Palestina dengan seluruh kemampuan yang kita punya baik melalui bantuan moril, materil, maupun melalui diplomasi global yang tidak pernah absen mengangkat nasib Palestina, baik secara bilateral maupun melalui forum-forum multilateral.

    “Kita akan terus menggalang kekuatan global untuk menghentikan penjajahan dan mengusir Israel dari Palestina, sehingga pada saatnya seluruh rakyat Palestina merasakan kemerdekaan dan kedaulatan di tanah mereka sendiri. Ini adalah amanat konstitusi sekaligus hutang sejarah bangsa Indonesia yang akan kita perjuangkan sampai Palestina merdeka,” pungkas Jazuli.

  • Prabowo soal Evakuasi 1.000 Warga Gaza: Bukan Relokasi!

    Prabowo soal Evakuasi 1.000 Warga Gaza: Bukan Relokasi!

    GELORA.CO – Presiden RI Prabowo Subianto angkat bicara soal rencana mengevakuasi 1.000 warga Gaza, Palestina yang menjadi korban serangan Israel. 

    Prabowo menekankan, evakuasi tersebut bertujuan untuk meringankan penderitaan rakyat Palestina.

    “Ya itu kan tawaran kita untuk ikut serta membantu masalah kemanusiaan, yang penderitaan rakyat Palestina yang begitu dahsyat ya, kita ingin berbuat sesuatu,” kata Prabowo kepada wartawan di Antalya, Turkiye, Jumat, 11 April 2025.

    Prabowo membantah rencana evakuasi itu sebagai upaya relokasi warga Gaza, Palestina secara permanen.

    “Oh tidak, tidak. Untuk membantu,” tegasnya.

    Prabowo menyebut, rencana evakuasi warga Gaza, Palestina ini masih terus dikonsultasikan. Dia bahkan akan bertemu dengan pimpinan dari Palestina untuk membicarakan rencana tersebut.

    “Ya ini saya sedang konsultasi, nanti saya akan ketemu dengan pimpinan-pimpinan dari Palestina juga gimana cara nanti pelaksanaannya,” jelas dia.

    Sebelumnya diberitakan, Presiden RI Prabowo Subianto melakukan lawatan ke lima negara di Timur Tengah. Negara yang dimaksud yakni Uni Emirat Arab (UEA), Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania.

    Dalam lawatannya tersebut, Prabowo akan meminta dukungan terkait rencana Indonesia untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza, Palestina. 

    Prabowo menyebut, warga yang dievakuasi merupakan warga yang terluka akibat genosida Israel maupun anak-anak yatim piatu.

    “Mereka yang luka-luka, mereka yang kena trauma, anak-anak yatim piatu siapapun,” kata Prabowo di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Rabu, 9 April 2025.

    “Indonesia, kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk angkut mereka, kita perkirakan mungkin jumlahnya 1.000 (orang) untuk gelombang pertama,” sambungnya.

    Prabowo menekankan, syarat evakuasi yaitu warga Palestina harus menyetujui evakuasi tersebut. Lalu, keberadaan warga yang dievakuasi bersifat sementara.

    Mereka nantinya akan dikembalikan saat sudah sembuh atau saat Palestina memungkinkan menjadi tempat tinggal. 

    “Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini. Kedua, mereka di sini hanya sementara, sampai pulih kembali dan pada saat pulih dan sehat kembali, kondisi Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka asal,” tandas Prabowo.

  • Di Turkiye, Prabowo Cerita Patuh saat Dipecat Presiden dari TNI

    Di Turkiye, Prabowo Cerita Patuh saat Dipecat Presiden dari TNI

    GELORA.CO – Presiden RI Prabowo Subianto bercerita saat dirinya dipecat dari TNI. Prabowo mengaku tak tahu dan patuh atas keputusan tersebut.

    Hal itu diungkap Prabowo saat menjadi pembicara di Antalya Diplomacy Forum (ADF) di Antalya, Turkiye, Jumat, 11 April 2025.

    “Sebenarnya saya mencalonkan diri sebagai presiden empat kali, saya kalah tiga kali. Jadi yang saya katakan adalah saya percaya pada demokrasi,” kata Prabowo dalam forum tersebut.

    Prabowo kemudian bercerita dahulu dia pernah menjadi seorang prajurit TNI. Namun, dia diminta mundur dari TNI dan harus mematuhi keputusan tersebut sebagai wujud dari kepatuhan akan demokrasi.

    “Saya pernah menjadi seorang tentara, saya pernah menjadi seorang jenderal, pada suatu waktu saya pernah memimpin pasukan militer terkuat di Indonesia dan kemudian saya disuruh mundur, dalam bahasa yang lebih langsung saya dipecat,” ungkap dia.

    “Tapi saya bersumpah untuk menjunjung tinggi konstitusi dan konstitusi mengatakan dengan sangat jelas bahwa presiden memiliki kekuasaan tertinggi atas angkatan bersenjata. Jadi ketika presiden saya meminta saya untuk mundur, saya tidak ragu-ragu, saya berkata ‘ya Pak’,” sambung Prabowo.

    Sebelumnya diberitakan, Presiden RI, Prabowo Subianto dijadwalkan bertolak dari Ankara menuju Antalya pada Jumat, 11 April 2025, untuk menghadiri Antalya Diplomacy Forum (ADF). Forum internasional tersebut menjadi salah satu agenda penting dalam rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Turkiye.

    Antalya Diplomacy Forum tahun ini mengangkat tema diplomasi sebagai kekuatan penyeimbang di tengah meningkatnya fragmentasi global. 

    Forum ini dihadiri oleh para pemimpin negara, diplomat, serta tokoh internasional dari berbagai belahan dunia.

    “Antalya Diplomacy Forum tahun ini ingin agar diplomasi menjadi upaya kekuatan penyeimbang di tengah dunia yang semakin terfragmentasi,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, dalam keterangannya, Jumat, 11 April 2025.

    Prabowo dijadwalkan menghadiri sesi pembukaan forum tersebut, di mana Presiden Republik Turki, Recep Tayyip Erdogan, akan memberikan sambutan utama. 

    Selain itu, Prabowo juga akan menjadi pembicara dalam sesi khusus bertajuk ADF Talk, yang mempertemukan para pemimpin dunia untuk bertukar pandangan mengenai isu-isu global.

  • Stop Penghinaan Atas nama SARA

    Stop Penghinaan Atas nama SARA

    GELORA.CO –  Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh mengajak masyarakat bisa menahan diri serta tidak terprovokasi oleh isu yang berkembang terkait pernyataan kontroversial yang disampaikan oleh Gus Fuad Plered baru-baru ini. 

    “Meski menimbulkan kegelisahan di tengah publik, saya mengimbau agar masyarakat tidak terpancing emosi atau narasi-narasi yang berpotensi memecah belah persatuan dan tetap menjaga ketenangan serta tidak terprovokasi,” tegas Asrorun Niam Sholeh, hari ini. 

    “Stop penghinaan atas nama SARA, jangan beri ruang untuk saling benci,” kata dia lagi.

    Menurut dia, dalam situasi seperti ini, penting untuk mempercayakan sepenuhnya proses penanganan kepada aparat penegak hukum. 

    “Jangan main hakim sendiri, percayakan kepada penegak hukum. Jika main hakim sendiri justru berpotensi memperkeruh suasana dan merugikan banyak pihak,” tuturnya.

    Dalam hal ini, lanjut dia, aparat penegak hukum diharapkan memiliki sensitivitas terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). 

    Sebelumnya, polemik ini berawal dari usulan gelar pahlawan nasional kepada Guru Tua yakni Habib Idrus bin Salim Aljufri sekaligus pendiri Alkhairaat. Usulan tersebut direspons oleh Pengasuh Ponpes Roudlotul Fatihah Fuad Riyadi (Fuad Plered).

    Fuad menganggap usulan gelar Pahlawan kepada Guru Tua tidak memiliki nilai historis serta sosoknya dinilai tidak memiliki kontribusi signifikan terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia.

    Ia pun melontarkan kata “monyet” yang oleh banyak pihak kata tersebut dialamatkan kepada Guru Tua. Tak lama kemudian, Fuad langsung mengklarifikasi ucapannya tersebut. (ebs)

    “Langkah-langkah penegakan hukum perlu segera diambil secara profesional dan transparan, guna memberikan rasa keadilan serta menenangkan keresahan publik,” ujarnya.

    Selain itu, Asrorun Niam Sholeh berpesan agar aparat hukum perlu bergerak cepat mengambil langkah hukum atas dugaan tindak pidana SARA, agar masyarakat yang menjadi korban merasa memperoleh keadilan. Serta untuk memberikan efek jera terhadap setiap upaya provokasi yang berpotensi merusak harmoni dan persatuan. 

    “Kesan lamban dan pembiaran akan menjadi bensin yang bisa menyulut api kekerasan horisontal,” tambahnya.

    Oleh karena itu, Asrorun Niam Sholeh mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusifitas dan mencegah perpecahan. 

    “Mari jaga persatuan dengan mengedepankan akal sehat, hukum, dan rasa saling memaafkan, menghormati di tengah perbedaan, serta tidak menyebarluaskan konten provokatif yang dapat memperkeruh keadaan,” pungkasnya.

  • Djoko Tjandra Termasuk Salah Satu Bohir Uang Suap Harun Masiku

    Djoko Tjandra Termasuk Salah Satu Bohir Uang Suap Harun Masiku

    GELORA.CO – Selain diduga dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, KPK menyebut sumber suap Harun Masiku juga berasal dari pengusaha Djoko Tjandra.

    Hal itu disampaikan Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu terkait alasan KPK memeriksa Djoko Tjandra sebagai saksi di perkara dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Fraksi PDIP periode 2019-2024.

    “Penyidik menemukan informasi bahwa di perkaranya Harun Masiku, kita memprofiling Harun Masiku itu secara ekonomi dia tidak memiliki kemampuan ekonomi yang memadai untuk melakukan, memberikan sesuatu pada peristiwa suap,” kata Asep kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat malam, 11 April 2025.

    Berangkat dari sana, KPK langsung menelusuri sumber uang suap Harun Masiku ke Komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. 

    “Yang 400 (juta rupiah itu sudah kita ketahui, yang sekarang sedang disidangkan, itu dari Pak HK, diduga dari sana. Yang selebihnya nih, kan kalau tidak salah 800 (juta rupiah) sampai 1 miliar (rupiah) untuk suapnya itu. Ini dari mana yang selebihnya? Nah, dugaan kami, ada pertemuan lah di Kuala Lumpur beberapa saat sebelum terjadinya peristiwa suap, antara saudara DT (Djoko Tjandra) dengan HM,” bebernya.

    Asep menerangkan, KPK menduga ada perpindahan uang dari Djoko Tjandra kepada Harun Masiku saat pertemuan di Kuala Lumpur, Malaysia.

    “Nah, kami menduga bahwa, ada di sana perpindahan sejumlah uang, yang nanti uang ini akan digunakan untuk suap. Ini yang sedang kita perdalam,” pungkas Asep.

    Djoko Tjandra telah diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu, 9 April 2025. Djoko Tjandra didalami soal pertemuan dengan Harun Masiku di Kuala Lumpur, Malaysia.

    “Pembahasannya terkait ada permintaan dari saudara DST kepada saudara HM untuk membantu mengurus sesuatu. Tapi detailnya belum bisa disampaikan saat ini,” kata Jurubicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto kepada, Rabu sore, 9 April 2025.

    Sebelumnya, tim penyidik sudah terlebih memeriksa seseorang yang diduga merupakan orang dekat Djoko Tjandra, yakni Viady Sutojo selaku Direktur Utama PT Mulia Graha Tata Lestari pada Selasa, 25 Maret 2025.

    Dalam perkara ini, KPK menetapkan dua tersangka baru, yakni Hasto dan Donny Tri. Untuk Hasto, perkaranya saat ini sudah dalam tahap persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan. Sedangkan Donny masih tahap penyidikan di KPK.

    Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam pengembangan perkara yang sebelumnya melibatkan Harun Masiku, Wahyu Setiawan, Saeful Bahri, Agustiani Tio Fridelina pada 23 Desember 2025.

  • KPK Masih Dalami Keterlibatan Ridwan Kamil di Kasus bank bjb

    KPK Masih Dalami Keterlibatan Ridwan Kamil di Kasus bank bjb

    GELORA.CO – KPK memberi sinyal pemeriksaan terhadap mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK) dalam kasus dugaan korupsi berupa markup iklan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (bank bjb) tahun 2021-2023 masih lama. 

    Pasalnya, KPK masih perlu mendalami keterangan saksi lain hingga mengekstrak barang elektronik yang disita.

    Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, tim penyidik terlebih akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lainnya.

    “Karena kita juga perlu informasi yang lengkap dulu terhadap peran-peran dari pak mantan gubernur ini. Karena ini (Ridwan Kamil) bukan perannya di depannya, perannya ada di belakang. Sehingga kita perlu informasi yang banyak dulu dari para saksi,” kata Asep kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat malam, 11 April 2025.

    Sehingga, lanjut dia, ketika sudah memperoleh informasi yang cukup, pihaknya baru akan melakukan pemeriksaan terhadap Ridwan Kamil.

    “Dan juga tentu pemanggilan itu dalam rangka juga kita melakukan konfirmasi terhadap barang bukti yang saat ini untuk barang bukti elektroniknya sedang di laboratorium kita, yang kita telaah dulu. Jadi ada dua hal, kita mencari informasi dari para saksi yang lain, kemudian kita juga sedang mengekstrak informasi yang ada di barang bukti elektroniknya,” jelasnya.

    Asep mengungkapkan, selain barang bukti elektronik, tim penyidik juga telah melakukan penyitaan kendaraan sepeda motor dari penggeledahan di kediaman Ridwan Kamil.

    “Untuk BB apa yang disita, ada barang bukti elektronik, kemudian juga barang bukti yang lainnya, ada kendaraan dan yang lainnya. Kalau nggak salah itu, saya nggak hafal lah pokoknya motor, saya nggak hafal mereknya, nanti saya tanyakan lagi ya,” pungkas Asep.

    Pada Senin, 10 Maret 2025, tim penyidik telah menggeledah rumah Ridwan Kamil di Kota Bandung, Jawa Barat. Dari sana, penyidik mengamankan barang bukti berupa dokumen dan barang bukti elektronik (BBE).

    Selain rumah Ridwan Kamil, tim penyidik juga menggeledah 11 tempat lainnya. Dari semua tempat, KPK mengamankan dan menyita berbagai barang bukti, seperti dokumen, catatan, uang dalam bentuk deposito sebesar Rp70 miliar, kendaraan roda dua dan roda empat, serta aset tanah dan bangunan atau rumah.

    Pada Kamis, 13 Maret 2025, KPK resmi mengumumkan 5 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) tertanggal 27 Februari 2025.

    Kelima orang yang ditetapkan tersangka, yakni Yuddy Renaldi selaku Direktur Utama (Dirut) bank bjb, Widi Hartono selaku Pimpinan Divisi Corsec bank bjb, Ikin Asikin Dulmanan selaku pemilik agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri (CKM), Suhendrik  selaku pemilik agensi BSC dan Wahana Semesta Bandung Ekspres WSBE), serta Sophan Jaya Kusuma selaku pemilik agensi Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB) dan Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB).

  • Keberhasilan Kapolri Amankan Mudik Lebaran Banjir Apresiasi

    Keberhasilan Kapolri Amankan Mudik Lebaran Banjir Apresiasi

    GELORA.CO –  Pengamanan pada mudik lebaran 2025 oleh Polri, mendapat apresiasi dari Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al Washliyah (PP GPA), karena dinilai telah melayani masyarakat dengan baik. 

    Ketua Umum PP GPA, Aminullah Siagian menilai, langkah sigap dan strategi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajarannya telah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mengawal arus mudik dan arus balik lebaran 2025.

    “Kerja sigap, tanpa kenal lelah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam mengawal jalannya arus mudik dan arus balik mudik lebaran tahun 2025 patut kita apresiasi,” ujar Aminullah dalam keterangannya pada awak media, Jumat, 11 April 2025.

    Menurut dia, dalam memperingati momen hari raya lebaran, tidak bisa dipungkiri terdapat jutaan kendaraan bergerak pada waktu yang hampir bersamaan, dan menyebabkan terjadinya kemacetan di ruas-ruas jalan utama, terutama pada puncak arus mudik pada 27 hingga 30 Maret 2025.

    Selain itu, hal serupa juga terjadi pada arus balik yang puncaknya pada 7 hingga 9 April 2025. Jutaan masyarakat yang melakukan mudik dengan kendaraan pribadi dan transportasi umum bergerak dari Jakarta menuju Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. 

    “Begitu juga dengan arus mudik juga terjadi dari Jakarta ke Pulau Sumatera melalui pelabuhan Merak-Bakauheni, hingga berbagai kota di Indonesia. Meski masih terjadi kemacetan di beberapa ruas jalan tol dalam rangkaian mudik Lebaran 2025,” tuturnya. 

    Lanjut Amin, jajaran kepolisian yang dikomandoi oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dapat dibilang berhasil, sehingga kemacetan lalu lintas dan angka kecelakaan menurun tidak terjadi dalam waktu yang larut dan berhari-hari.

    Selain itu, masyarakat yang melakukan aktifitas mudik sangat puas dengan kesigapan dan berbagai strategi pengawalan serta keseriusan dari jajaran kepolisian dalam mengurai arus lalu lintas

    “Oleh sebab itu, Kami salut dengan berbagai upaya rekayasa lalu lintas dalam mengatasi kemacetan pada arus mudik dan balik lebaran tahun 2025, dengan menggunakan berbagai macam skema rekayasa lalu lintas dan kebijakannya seperti Ganjil genap, lawan arus (contraflow) dan satu arah (one way),” urai Amin. 

    “Sehingga strategi itu dapat mengurai kemacetan dengan cepat dan juga menciptakan kondisi aman dan nyaman kepada para pemudik yang menjalankan mudik lebaran 2025,” sambungnya.

    Amin menegaskan, pihaknya melihat Polisi telah bekerja siang dan malam tanpa lelah hanya untuk menjalankan tugas negara dalam mengawal arus mudik. 

    Oleh karena itu, menurutnya patut diacungi jempol personel kepolisian, karena rela bekerja tanpa pamrih dan sangat luar biasa ketika kebanyakan warga masyarakat berlebaran di kampung. 

    Kepemimpinan Kapolri dalam mengatur arus mudik dan arus balik mudik lebaran 2025, berkat sinergi dengan sejumlah pihak dan juga kementerian yang telah berhasil dalam membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak, sehingga pengawalan arus mudik lebaran dapat berjalan sesuai dengan rencana dan dapat memberikan kesan yang memuaskan publik. 

    “Kami ucapkan terimakasih yang mendalam terhadap Bapak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajaran yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, yang terlihat berjibaku dalam mengawal arus mudik dan arus balik lebaran, walaupun ada beberapa titik yang macet diakibatkan banjir dan tabrakan diakibatkan oleh bis seperti di Labura,” demikian Amin menutup.