Xcloud.id

Author: Gelora.co

  • Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Warganet Khawatir Ruang Arsip UGM Kebakaran: Tolong Damkar Jagain

    Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Warganet Khawatir Ruang Arsip UGM Kebakaran: Tolong Damkar Jagain

    GELORA.CO –  Polemik mengenai keaslian ijazah Presiden RI ke-7, Joko Widodo alias Jokowi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) masih menjadi sorotan publik.

    Pun tuduhan ijazah palsu kepada Jokowi adalah contoh nyata bagaimana kebenaran bisa terdistorsi dalam kabut prasangka. Dan selama publik masih memberi ruang pada absurditas semacam ini, maka bukan tidak mungkin isu sejenis akan terus bermunculan tak peduli siapa presidennya kelak.

    Di lain sisi, tengah polemik tersebut, warganet +62 memprediksi akan ada Universitas kebakaran, tujuannya tak lain adalah menghilangkan barang bukti, jejak ataupun data menyoal dugaan ijazah palsu itu. Seperti diunggah akun TikTok @indra.official6 ramai-ramai berkomentar soal itu. “Hati2 ugm kebakaran tempat penyimpanan arsip,” kata ilham.

    “Pasti data asli hilang kecuali yang di google drive,” kata Encep.

    Akun mz kunt menilai cara tersebut adalah permainan model lama. “Permainan model lama utk menghilangkan jejak,” katanya.

    “Kenapa dibocorkan dulu,” sahut harianco. Disahut nianida73 “Udah hafal modusnya.” 

    Sementara akun biosim menduga sebelum kebakaran, CCTV akan disetting terlebih dahulu. “Sebentar bang, ni lagi disiapin biar cctvnya eror, dan aktor2 bayarannya,” katanya merespons komentar almaliaaa yang bertanya “emang UGM kebakaran? kapan?”.

    “Betul mungkin sbentar LG terjadi,” sahut madu.

    “Ijazah asli kan biasanya dipegang si pemilik ijazah. trus ada yg bilang UGM kehilangan ijazah Mulyono kan lucu. Kalau benar kenapa hanya ijazahnya dia yg hilang,” kata Rizal.

    Disahut uncle usman “Kan ijazahnya di simpen sendiri2..ap hubungannya dengan universitas?”.

    “Tenang aja kebakaran cuma di ruang arsip kehutanan aja kok,” kata Erson phobean.

    “Nanti malam rapat darurat, rencana A gagal. kita ganti rencan B,” komentar @zen123.

    “Tolong damkar jagai ugm 24 jam,” kata Mr.

    Atas prediksi tersebut, tukang bangunan diwanti-wanti bakal jadi kambing hitam seperti kasus kebaran gedung Kejaksaan Agung pada beberap tahun yang lalu. “siap siap para tukang bangunan jd kambing hitam lagi,” kata Indra.

    “siap2 yg rumahnya dekat UGM,” sahut ari sucipto.

    Yanto wae menyatakan bahwa jika memang terjadi kebaran, akan banyak dokumen alumni akan musnah. Sementara pelakunya tidak diketahui. “dokumen2 penting ikut terbakar, termasuk dokumen para alumni dan pelaku pembakaran tidak diketahui,” katanya.

    Maka amethyst_22 menyarakan agar dokumen-dokumen tersebut dipindahkan terlebih dahulu sebelum benar-benar terjadi kebakaran. “dokumen2 pindahkan dulu, amankan sblm terjadi,” sarannya.

    Prediksi kebakaran ini mengingatkan kebakaran ruang arsip di sebuah kantor Polda, Mahakmah Agung, Kejagung hingga ATR/BPN baru-baru ini.

    “Dulu. pernah ada ruang arsip Polda kebakaran, MA, Kejagung kebakaran, tangki pertamina kebakaran, ATR BPN kebakaran,” kata Warmad Darkonah.

    “Kebakaran rekayasa,” sahut Mida.

    Klaim ijazah hilang jadi sorotan

    Sekadar tahu bahwa di tengah keraguan publik dengan bukti sahih dan transparansi akademik, Universitas Gadjah Mada (UGM) justru terseret dalam kontroversi setelah seorang guru besar hukumnya menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli tapi hilang.

    Pernyataan ini disampaikan oleh Prof. Dr. Markus Priyo Gunarto, SH, MHum, guru besar hukum pidana UGM yang mengklaim bahwa ijazah Jokowi pernah ada, namun kini tidak lagi tersimpan di arsip kampus. Menurut Markus, dokumen itu telah dibuat ulang. 

    Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Dr Soffian Effendi, menyebut bahwa berbagai kejanggalan dan inkonsistensi masih terus muncul, dan Universitas Gadjah Mada belum menunjukkan keberanian untuk menjawabnya secara jujur.

    “Beberapa fakta inkonsistensi tentang ijazah asli Jokowi dan skripsi yang bersangkutan tetap bermunculan,” ujar Prof Soffian, Sabtu (12/4/2025).

    Menurutnya, klaim bahwa ijazah asli Jokowi hilang tidak pernah disertai bukti kuat. “Ijazah asli yang hilang menurut penjelasan Rektor dan Dekan FSP ternyata tidak didukung oleh bukti-bukti yang membuktikan eksistensi ijazah tersebut,” tegasnya.

    Prof Soffian juga menyoroti hasil analisis yang dilakukan oleh ahli kecerdasan buatan (AI) terhadap foto dalam dokumen ijazah Jokowi. “Analisis yang dilakukan oleh ahli AI tunjukkan bahwa foto di ijazah yang dipakai Jokowi berbeda dari foto Jokowi,” katanya.

    Lebih lanjut, ia mengkritisi keabsahan skripsi Jokowi. Menurutnya, banyak detail penting dalam dokumen tersebut yang meragukan. “Keabsahan skripsi Jokowi diragukan karena adanya bukti-bukti yang tidak jelas, baik nama pembimbing, tanggal ujian, dan hasil ujian,” ungkapnya.

    Prof Soffian juga menyinggung makin besarnya keraguan publik terhadap pernyataan pimpinan UGM. “Semakin luas pendapat yang meragukan kejujuran dan kebenaran pendapat Rektor dan Dekan tentang keaslian ijazah Jokowi,” ujarnya.

    Ia menyerukan agar UGM, khususnya para pimpinan fakultas dan universitas, memiliki keberanian moral untuk menyampaikan kebenaran. “Kondisi seperti ini tinggal menunggu keberanian Rektor dan Dekan Fakultas Kehutanan dalam mengungkapkan kebenaran dan kejujuran,” tandas Prof Soffian.

    Jokowi gerah!

    Kini Jokowi mempertimbangkan langkah hukum karena terkait tuduhan ijazah palsunya. Jokowi mengungkapkan langkah tersebut masih dikaji oleh tim hukumnya.

    “Ya (langkah hukum) dipertimbangkan untuk dikaji lebih dalam oleh pengacara karena memang sudah disampaikan oleh Rektor UGM, terakhir Dekan Fakultas Kehutanan kan sudah jelas semuanya,” kata Jokowi di Solo, Jumat (11/4/2025).

    Jokowi menegaskan dirinya merupakan alumni Universitas Gadjah Mada (UGM). Dia mengatakan keaslian ijazah itu juga sudah dijelaskan oleh UGM.

    “Sudah disampaikan oleh rektor, dekan, tidak hanya sekali sudah dibuka seperti itu. Kalau masih urusan huruf lah, sampai urusan angka, kalau itu udah,” ujarnya.

    Jokowi mengatakan pihak yang menuduh ijazahnya palsu harus membuktikan. Dia mengatakan proses hukum masih dalam kajian oleh tim pengacaranya.

    “Yang paling penting siapa yang mendalilkan itu yang harus membuktikan, siapa yang menuduh dia yang harus membuktikan. Ini masih dalam kajian oleh pengacara,” kata Jokowi.

  • Edan! Oknum Polisi Jualin Narkoba ke Wisatawan di Pulau Berhala Kepri

    Edan! Oknum Polisi Jualin Narkoba ke Wisatawan di Pulau Berhala Kepri

    GELORA.CO – Oknum polisi Brigpol AH ditangkap Propam Polda Jambi karena diduga mengedarkan narkoba di Pulau Berhala, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau (Kepri).

    “Dia ditangkap karena diduga telah menjual narkotika jenis pil ekstasi kepada wisatawan yang berkunjung ke Pulau Berhala,” ujar Paur Penum Subbid Penmas Bidhumas Polda Jambi Ipda Maulana, Sabtu (12/4/2025).

    Kasus tersebut ditangani Bidpropam dan yang bersangkutan sudah ditempatkan di penempatan khusus (patsus).

    “Oknum tersebut personel Polres Tanjab Timur dan masih dalam proses pemeriksaan Bidpropam Polda Jambi,” katanya.

    Jika dalam pemeriksaan terindikasi terlibat nanti yang bersangkutan akan dilakukan sidang kode etik. “Sanksinya oknum anggota tersebut bisa di PTDH atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat,” tegasnya.

    Sebelumnya, keterlibatan Brigpol AH diketahui usai beberapa waktu lalu Tim Pengamanan Gabungan TNI/Polri Kabupaten Lingga menangkap wisatawan di Pulau berhala.

    Ketika itu, dua orang diamankan tim gabungan dan setelah dikembangkan menyeret nama Brigpol AH yang kini tengah menjalani pemeriksaan.

    Dalam pemeriksaan, petugas menemukan barang bukti berupa 16 butir pil ekstasi jenis rolek dan uang tunai yang disita petugas dari tangan wisatawan tersebut.

  • Usulan Prabowo Bukan Solusi, Tanah Palestina Mudah Dicomot Israel Kalau Rakyatnya Dievakuasi

    Usulan Prabowo Bukan Solusi, Tanah Palestina Mudah Dicomot Israel Kalau Rakyatnya Dievakuasi

    GELORA.CO – Pakar Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI), Shofwan Al Bhana menilai usulan Presiden Prabowo Subianto untuk mengevakuasi rakyat Palestina ke Indonesia bukanlah solusi. Sebaliknya, usulan itu justru bisa dimaknai kalau seakan Indonesia sedang melancarkan agenda Israel.

    “2/3 penduduk Palestina yang terusir tahun 1947-1948 juga dijanjikan hanya pindah sementara. Banyak yang masih membawa kunci rumahnya. PBB juga bahkan menerbitkan resolusi PBB yang menegaskan para pengungsi Palestina harus diperbolehkan kembali ke rumahnya. Apa yang terjadi? Israel mengambil alih rumah-rumah dan tanah itu dan melarang orang Palestina kembali,” tutur Shofwan kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (11/4/2025).

    “Sebagian diberikan pada para pemukim Yahudi yang dibiayai untuk pindah ke Palestina, sebagian lagi dijadikan area militer, sebagian lagi dihancurkan untuk jadi hutan dan museum-museum. Hal yang sama juga sangat memungkinkan terjadi sekarang. Orang Palestina disuruh pergi dengan dihancurkan rumahnya, lalu dijanjikan bisa kembali kalau rekonstruksi sudah terjadi,” lanjutnya.

    Ia menegaskan, pemerintah Indonesia harus mengingat rekam jejak Israel yang isinya kebohongan dan penipuan. Padahal kata dia, penyebab utama penderitaan para warga Gaza adalah genosida yang dilakukan oleh penjajah Israel, yang hendak mencaplok wilayah Palestina dengan membuatnya tidak layak huni dahulu lalu membuat penduduknya pergi.

    “Awal tahun lalu, Presiden Trump menyatakan akan memindahkan penduduk Gaza dari Gaza ke beberapa negara, termasuk Mesir dan Yordania. ⁠Palestina dan negara-negara Arab menolak, karena hal itu berarti melancarkan agenda pengosongan tanah Palestina. Indonesia juga dilobi untuk menyukseskan agenda tersebut, sebagaimana disebutkan oleh utusan Trump, Steve Witkoff,” ungkapnya.

    Bulan Maret lalu, Israel mendirikan lembaga untuk mendorong ‘migrasi sukarela’ orang-orang Gaza ke luar Palestina di berbagai negara. Mereka akan didorong ke luar untuk pengobatan dan dijanjikan bisa pulang, tapi tidak akan diizinkan pulang.

    “Kekhawatiran sangat besar bahwa Indonesia dimanfaatkan oleh Israel untuk menyukseskan agenda ini, dengan ditipu bungkus ‘membantu pengungsi’. Padahal ini pembersihan etnis,” tandasnya.

  • Laporan Bloomberg Bongkar Triliuner Indonesia yang Amankan Duitnya di Luar Negeri, Siapa Mereka?

    Laporan Bloomberg Bongkar Triliuner Indonesia yang Amankan Duitnya di Luar Negeri, Siapa Mereka?

    GELORA.CO – Laporan Bloomberg yang dirilis Jumat (11/5/2025), mengungkap fenomena memilukan sekaligus heboh: segelintir orang kaya Indonesia diam-diam memindahkan ratusan juta dolar AS ke luar negeri. 

    Mereka, masih menurut Bloomberg, menggunakan berbagai instrumen, mulai dari properti, emas, hingga mata uang kripto seperti USDT, untuk menyelundupkan kekayaan tanpa meninggalkan jejak.

    “Tindakan ini bukan sekadar pelarian modal biasa, melainkan tamparan keras terhadap semangat nasionalisme dan tanggung jawab sosial para pemilik modal,” papar ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat di Jakarta, Sabtu (12/4/2025).

    Tak berhenti di situ, kata Achmad Nur, keputusan para triliuner asal Indonesia ‘memboyong; asetnya ke luar negeri, merupakan bentuk ketidakloyalan terhadap upaya bangsa Indonesia menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global. “Data Bloomberg menyebutkan, arus keluar dana dari Indonesia meningkat signifikan sejak Oktober 2024, terutama setelah rupiah terjun bebas pada Maret 2025,” imbuhnya.

    Menurut Bloomberg yang mewawancarai seorang bankir swasta yang mengungkap kliennya yang memiliki kekayaan bersih US$100-400 juta atau setara Rp1,63 triliun hingga Rp6,5 triliun (kurs Rp16.300/US$), membelanjakan 10 persen uangnya untuk aset kripto.

    Sementara sebuah firma penasihat keuangan, melaporkan, pemindahan dana ke Dubai dan Abu Dhabi mencapai US$50 juta (Rp815 miliar) pada Februari 2025, atau naik 5 kali lipat dibandingkan kuartal sebelumnya. “Fakta ini menunjukkan betapa sistemiknya praktik pelarian modal yang dilakukan elite ekonomi Indonesia,” ungkapnya.

    Siapa Mereka? 

    Meski laporan Bloomberg tidak menyebutkan siapa mereka, Achmad Nur menduga, para kelompok kaya itu berasal pebisnis komoditas sekaligus sektor keuangan. Mereka sudah akrab dengan lobi global.

    “Para pengusaha yang dimaksud dalam laporan Bloomberg itu, bisa jadi segelintir elit bisnis Indonesia yang menguasai ekspor komoditas primer, seperti kelapa sawit, batu bara, nikel, atau karet yang memiliki jaringan keuangan internasional,” papar Achmad Nur.

    Selain itu, lanjut Achmad Nur, mereka adalah pemilik perusahaan raksasa yang bisnisnya sudah menggurita di sektor perdagangan, perkebunan, pertambangan, serta perbankan atau investasi.

    “Kelompok ini akrab dengan transaksi lintas negara, memiliki akses ke pasar modal global, dan terbiasa membuka rekening di bank luar negeri atau menggunakan instrumen keuangan kompleks seperti derivatif, hedge fund, atau mata uang kripto,” imbuhnya.

    Dia pun meyakini, sangat mudah untuk melacak daftar pengusaha yang melarikan duitnya ke luar negeri itu, sesuai laporan Bloomberg. “Identitasnya mudah dilacak karena lingkaran pengusaha yang bermain di dua sektor sekaligus (komoditas dan finansial), sangat terbatas di republik ini,” ungkapnya.

    Misalnya, konglomerat pemilik tambang batu bara atau nikel yang juga menguasai perusahaan pembiayaan di Singapura, atau eksportir sawit dengan anak usaha di sektor perbankan offshore, jumlahnya bisa dihitung dengan jari. “Bisa dicek dari transaksi ekspor-impor mereka di Bea Cukai, sementara aliran dananya terekam di bank sentral atau lembaga keuangan internasional,” ungkapnya.

    Keterlibatan mereka dalam skema pemindahan dana ke luar negeri seringkali terlihat dari pola transaksi yang tidak wajar, seperti pembayaran ekspor yang “ditahan” di rekening luar negeri atau penggunaan perusahaan cangkang di negara tax haven.

    Diduga, lanjut Achmad Nur, mereka adalah aktor yang selama ini diuntungkan dari kebijakan ekonomi Indonesia. Namun justru menjadi pihak pertama yang kabur ketika risiko membayangi. “Ironisnya, meski bisnisnya bergantung pada sumber daya alam Indonesia, loyalitas mereka justru mengarah ke pasar global,” pungkasnya.

  • Viral Link Video Dua Sejoli Durasi 32 Menit di Jember, Polisi Langsung Tangkap

    Viral Link Video Dua Sejoli Durasi 32 Menit di Jember, Polisi Langsung Tangkap

    GELORA.CO –  Pasangan kekasih asal Kabupaten Jember, Jawa Timur menjadi sorotan setelah video syur berdurasi 32 menit mereka beredar luas dan viral di media sosial.

    Pihak kepolisian telah mengambil tindakan dengan mengamankan pasangan tersebut dan meminta keterangan lebih lanjut dari mereka.

    Keberadaan video ini menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat, dan pihak berwenang berupaya untuk menyelidiki lebih dalam mengenai kasus ini.

    “Kami telah mengamankan dan memeriksa terduga pelaku. Mereka ditangkap di area Kecamatan Semboro,” ungkap Ajun Komisaris Rangga Riatma, Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Jember, pada Rabu (9/4/2025).

    Dua sejoli di Kabupaten Jember, Jawa Timur terpaksa harus diamankan pihak kepolisian lantaran viral di media sosial.

    Pasangan muda-mudi itu mendadak jadi artis di media sosial, bahkan sempat trending di kolom pencarian setelah video mesumnya berdurasi 32 menit beredar dikonsumsi publik.

    Video beradegan dewasa yang diperagakan dengan penuh semangat itu banyak mendapat like dari kalangan netizen anak muda.

    Namun, banyak ibu-ibu yang masih aktif main sosmed merasa resah dan khawatir dengan video mesum yang viral tersebut.

    Atas dasar itu, pihak kepolisian langsung turun tangan mengamankan pasangan muda-mudi yang jadi pemeran pada video mesum tersebut.

    Kedua pemeran dalam video plus plus tersebut ditangkap di wilayah Kecamatan Semboro. Hal itu juga dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polres Jember AKP Angga Riatma.

    “Terduga pelaku sudah kami amankan dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan,” kata Angga saat di konfirmasi oleh awak media, beberapa waktu lalu.

    Akan tetapi Angga belum bisa membeberkan secara detail terkait motif dari pasangan muda-mudi tersebut membuat video beradegan panas hingga viral di media sosial.

    “Nanti updatenya kami sampaikan lagi, masih dalam pemeriksaan, berlangsung,” ujarnya.

    Setelah menjalani berbagai pemeriksaan akan dilakukan gelar perkara untuk menentukan kelanjutan penyelidikan kasus itu.

  • Bertemu Megawati, Prabowo Ingin Lepas dari Bayang-bayang Jokowi?

    Bertemu Megawati, Prabowo Ingin Lepas dari Bayang-bayang Jokowi?

    GELORA.CO –  Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Senin 7 April 2025, menunjukkan sikap Kepala Negara ingin lepas dari upaya Presiden ke-7 Joko Widodo yang terkesan ingin mendominasi pemerintah. 

    Demikian analisa Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah saat berbincang dengan RMOL, Sabtu 12 April 2025. 

    “Bukan tidak mungkin pertemuan itu sebagai upaya Prabowo untuk lepas dari dominasi Jokowi,” kata Dedi. 

    Pasalnya, tidak sedikit para pembantu Presiden Prabowo di Kabinet Merah Putih termasuk tokoh senior di pemerintah yang masih sering menemui Jokowi. 

    “Ini bisa berimbas buruk, salah satunya mengurangi kedaulatan Prabowo sebagai presiden, sehingga perlu untuk diredam, dan menemui Megawati sebagai simbol keseimbangan yang ingin dibangun Prabowo,” ujar pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

    Oleh karena itu, Dedi menilai bahwa langkah Presiden Prabowo bertemu Megawati patut diapresiasi. Selain menjadi penyejuk atmosfer di ruang publik, itu juga bisa menjaga stabilitas pemerintahan saat ini. 

    “Stabilitas ini penting agar tidak ada kelompok yang mendominasi Presiden Prabowo,” pungkasnya.

  • Silaturahmi atau Isyarat ‘Matahari Kembar’?

    Silaturahmi atau Isyarat ‘Matahari Kembar’?

    – Pemilu 2029 masih lama namun hawa persaingan, timses serta konsolidasi sangat terasa .

    Kunjungan beruntun sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju ke kediaman Jokowi di Solo selama Lebaran memantik pertanyaan publik.

    Di tengah masa transisi kekuasaan, silaturahmi yang disebut ‘biasa’ itu dinilai punya makna politik yang tak bisa diabaikan.

    Momentum Lebaran 2025 dimanfaatkan sejumlah menteri kabinet untuk bersilaturahmi ke rumah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, di Surakarta.

    Namun, langkah ini bukan sekadar agenda personal.

    Dalam dinamika politik pasca-Pilpres dan menjelang pemerintahan baru, pertemuan bertubi-tubi ini justru memantik isu panas: ada apa di balik silaturahmi ini?

    Kehadiran mereka, yang diklaim sebagai kunjungan Lebaran, menjadi sorotan.

    Di tengah proses transisi menuju pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, muncul kekhawatiran soal potensi “matahari kembar” di tubuh kekuasaan.

    PKS Ingatkan: Jangan Ada Dua Pusat Komando

    Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, menanggapi serius pertemuan intens para menteri dengan Jokowi.

    Ia menyebut silaturahmi adalah tradisi baik, namun mengingatkan bahwa pemerintahan sudah dipimpin Prabowo Subianto.

    “Silaturahmi itu bagus, tapi jangan sampai menimbulkan persepsi adanya dua matahari dalam satu pemerintahan,” kata Mardani, Jumat (11/4/2025).

    Menurutnya, Prabowo telah menunjukkan kapasitas dan arah kepemimpinannya dengan tegas.

    Namun tetap, kesan adanya dualisme komando harus dihindari agar tak menciptakan kebingungan dalam birokrasi dan publik.

    “Satu matahari saja sudah cukup berat, apalagi dua,” ujarnya tegas.

    Parade Menteri: Dari Bahlil hingga Menkes

    Kunjungan dimulai sejak Rabu malam, 9 April 2025, ketika Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Kepala BKKBN Wihaji datang ke kediaman Jokowi.

    Esok harinya, giliran Menko Perekonomian Zulkifli Hasan yang hadir.

    Pada Jumat (11/4), Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono disusul Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin datang membawa keluarga masing-masing.

    Para menteri itu kompak menyebut agenda mereka hanya untuk “silaturahmi Lebaran” dan menjalin hubungan baik dengan Jokowi, yang disebut sebagian dari mereka masih dianggap “bos”.

    “Silaturahmi sama bekas bos saya, sekarang masih bos saya,” ujar Trenggono, tersenyum.

    Publik Bertanya: Apa Makna Silaturahmi Ini?

    Meski narasi yang dibangun adalah hubungan personal dan Lebaran, publik tak menelan mentah-mentah penjelasan itu.

    Waktu dan pola kunjungan yang beruntun justru memperkuat spekulasi: apakah ini hanya silaturahmi atau sinyal arah kekuasaan baru yang tidak tunggal?

    Dalam situasi transisi, setiap gestur politik dibaca dalam banyak lapisan.

    Di satu sisi, silaturahmi bisa dimaknai sebagai penghormatan kepada pemimpin sebelumnya.

    Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa kekuasaan Jokowi masih memengaruhi arah kebijakan dan komposisi kabinet di masa depan.

    Loyalitas Politik Harus Jelas

    Mardani Ali Sera menyampaikan satu pesan utama: loyalitas birokrat dan menteri harus tunggal.

    Ia berharap semua elemen kabinet tetap memegang komando dari presiden terpilih yang sah—bukan terpecah antara dua figur.

    “Pak Prabowo adalah presiden kita. Pemerintahan ke depan harus berjalan di bawah satu arah, bukan dua poros kekuasaan,” ujarnya.

    Di tengah suasana Lebaran yang hangat, silaturahmi bisa jadi terasa wajar. Tapi dalam politik, tak ada yang benar-benar tanpa makna.

    Ramai-ramai menteri menemui Jokowi di masa transisi bisa dilihat sebagai manuver simbolik, penguatan relasi, atau bahkan penegasan pengaruh.

    Namun satu hal pasti: Indonesia hanya butuh satu matahari untuk memimpin, bukan dua. Pemerintahan Prabowo perlu didukung penuh, tanpa bayang-bayang kekuasaan ganda.***

  • Penulis Esai ‘Operasi Intelijen Istana Kudeta Prabowo’ Diteror OTK, Rumah Didatangi

    Penulis Esai ‘Operasi Intelijen Istana Kudeta Prabowo’ Diteror OTK, Rumah Didatangi

    GELORA.CO – Penulis “Bodoh Berjamaah” Hara Nirankara diteror usai menulis esai panjang, ‘Presiden Tua Bangka dan Operasi Intelijen’.

    Tidak hanya itu, penerornya bahkan berani mendatangi rumah Hara, di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, pada Jumat (11/4/2025). 

    Dihubungi Harian Massa, Hara menceritakan awal terornya tersebut. 

    Dikatakan, berawal dari esai panjangnya yang berjudul ‘Presiden Tua Bangka dan Operasi Intelijen’ di laman “Bodoh Berjamaah”.

    “Waktu nonton wawancara Prabowo bersama 7 pemred, otak saya traveling,” katanya, kepada Harian Massa, Sabtu (12/4/2025). 

    Terinspirasi peristiwa itu, Hara kemudian menulis esai konspirasi. 

    Tidak disangka, ada “pihak” yang merasa terganggu tulisan itu. Hara menyebut, dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). 

    Mereka lalu mencari tahu data Hara dan rumahnya. Awalnya, mereka mendatangi rumah Hara, dengan mengaku sebagai rekannya. 

    Mereka menanyakan alamat rumah Hara, dan nomor teleponnya.

    “Nomer itu lalu menelpon saya, nanya posisi rumah. Aku kira kurir karena posisi lagi COD. Lalu aku arahin ke rumah,” jelasnya. 

    Dikatakan Hara, pelaku berjumlah dua orang. Mereka datang dengan membawa kertas print berisi tulisan Hara tersebut. 

    “Enggak ngancem, nggak ada. Cuma dia agresif waktu saya rekam, berusaha rebut kertas yang dia kasih dan hape saya,” sambungnya. 

    Merasa ada yang tidak beres, Hara meminta keponakannya untuk merekam peristiwa itu. Kedua pria tersebut merasa risih. 

    Saat suasana panik itu, Hara akhirnya keluar rumah dan berteriak “maling” yang dengar tetangga rumah dengan teriakan yang sama. 

    Beruntung, dalam peristiwa itu Hara tidak mengalami luka-luka. 

    Saat melihat situasi yang tidak menguntungkan tersebut, kedua pria dari FKDM yang belum diketahui identitasnya itu pun kabur. 

    Dalam perkembangannya, salah satu pelaku diduga anggota Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pekalongan. 

    Untuk diketahui, dalam esainya itu, Hara menyinggung Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), yang memiliki pengaruh pada Prabowo.

    Saya lagi tidur di telpon, ini videonya. Saya tanya dia dapet data saya darimana gak dijawab malah mau rebut kertas yang dia bawa yang ada data diri saya. pic.twitter.com/0krvZqrQVG

    — Mas Hara | Disruptor Handal (@hnirankara) April 11, 2025

    Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak pemerintah setempat masih belum berhasil dikonfirmasi terkait aksi teror itu.

    Hara sendiri mengaku tidak takut dengan aksi teror tersebut dan akan tetap kritis pada tulisan-tulisannya.

  • Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Politikus Senior PDIP: Apa Susahnya Memperlihatkan Ijazahnya?

    Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Politikus Senior PDIP: Apa Susahnya Memperlihatkan Ijazahnya?

    GELORA.CO – Politikus senior PDI Perjuangan, Panda Nababan, menantang Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempublikasikan ijazah aslinya guna menepis tuduhan bahwa dokumen pendidikannya palsu, demikian pernyataan yang viral di media sosial.

    Tantangan ini muncul seiring polemik yang terus bergulir meski Jokowi menyebut tuduhan tersebut sebagai “fitnah murahan.”

    Dalam sebuah video yang beredar luas di platform seperti YouTube dan TikTok, Nababan mendesak Jokowi untuk tidak menyembunyikan ijazahnya dan memberikan klarifikasi terbuka.

    “Apa susahnya, sih, Jokowi memperlihatkan ijazahnya. ‘Ini ijazahku!’” ujar Nababan dalam video yang dibagikan akun @alisya**** dari akun akun TikTok Politik Indonesia, Jumat 11 April 2025.

    Sebuah unggahan di platform X yang viral juga menyoroti perbedaan tanggal antara pengesahan skripsi dan penerbitan ijazah Joko Widodo dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), memicu spekulasi adanya manipulasi dokumen akademik.

    Dalam unggahan yang dibagikan oleh akun @hnirankara pada 1 April 2025, terlihat bahwa ijazah Joko Widodo bertanggal 5 November 1985, sementara pengesahan skripsi tercatat pada 14 November 1985.

    Perbedaan tanggal ini memunculkan pertanyaan terkait bagaimana mungkin ijazah diterbitkan sebelum skripsi disahkan.

    “Nemu konten tentang ijazah palsu jokowi, yang ini sangat menarik. Tanggal pengesahan skripsi 14/11/1985, tapi tanggal ijazah 5/11/1985. Jadi, apakah ada manipulasi?” tulis @hnirankara di platform X.

    Sebelumnya, Jokowi menegaskan bahwa tuduhan mengenai keaslian ijazahnya tidak berdasar dan menantang pihak yang meragukannya untuk menghadirkan bukti.

    Sementara itu, Universitas Gadjah Mada (UGM), institusi tempat Jokowi menempuh pendidikan sarjana, kembali mengeluarkan pernyataan untuk mendukung keaslian ijazah presiden.

    Pihak universitas menghadirkan kesaksian dari rekan seangkatan Jokowi sebagai bagian dari klarifikasi resmi, menegaskan bahwa tidak ada kejanggalan dalam catatan akademiknya.

    Isu ini telah memicu perbincangan sengit di media sosial, dengan video-video Nababan menjadi sorotan utama.

  • Selamat Tinggal Kurikulum Nadiem, Jurusan IPA-IPS-Bahasa Balik Lagi Tahun Ini

    Selamat Tinggal Kurikulum Nadiem, Jurusan IPA-IPS-Bahasa Balik Lagi Tahun Ini

    GELORA.CO – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memastikan bahwa sistem penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di tingkat SMA akan dihidupkan kembali mulai tahun ajaran 2025/2026. Kebijakan ini akan menggantikan sistem fleksibel Kurikulum Merdeka yang sebelumnya diusung oleh Menteri Nadiem Makarim.

    “Ini bocoran, jurusan akan kami hidupkan lagi,” kata Mu’ti dalam diskusi bersama media di Jakarta, Jumat (11/4/2025).

    Kebijakan baru tersebut akan diformalkan melalui peraturan menteri baru, sekaligus mencabut Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 yang menghapus sistem penjurusan di jenjang menengah atas.

    Mu’ti menjelaskan, kembalinya sistem jurusan bertujuan mengembalikan keterkaitan antara kemampuan akademik siswa dan pilihan program studi di perguruan tinggi. Selama ini, banyak kampus mengeluhkan mahasiswa baru tidak memiliki kesiapan akademik yang sesuai dengan jurusan kuliahnya.

    “Ada mahasiswa dari latar belakang IPS diterima di kedokteran, padahal dasarnya tidak kuat. Ini bisa membuat mereka kesulitan selama kuliah,” ujarnya.

    TKA Gantikan Ujian Nasional

    Sebagai pengganti Ujian Nasional, siswa akan mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang terdiri dari Bahasa Indonesia dan Matematika. Siswa jurusan IPA akan memilih salah satu mata pelajaran seperti Biologi, Fisika, atau Kimia, sementara siswa IPS bisa memilih Ekonomi, Geografi, Sejarah, atau Sosiologi sebagai mata pelajaran ujian tambahan.

    TKA ini tidak bersifat wajib dan tidak menjadi syarat kelulusan, tetapi nilainya dapat digunakan untuk mendaftar ke perguruan tinggi melalui jalur prestasi.

    TKA dijadwalkan mulai dilaksanakan pada November 2025 untuk siswa kelas XII. Jenjang SD dan SMP baru akan mulai menerapkan sistem ini pada tahun 2026.

    “Kami sedang menjajaki agar TKA bisa menjadi bagian dari tes masuk perguruan tinggi. Kalau nilainya bagus, bisa langsung diterima tanpa tes tambahan,” ujar Mu’ti.

    Bukan Urusan Personal, Tapi Kebijakan

    Mu’ti menegaskan bahwa kebijakan ini bukan bentuk penolakan terhadap langkah menteri sebelumnya, Nadiem Makarim, melainkan bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan lintas jenjang pendidikan.

    “Ini bukan soal siapa yang salah. Tapi soal konsistensi sistem pendidikan yang relevan dan berkesinambungan,” tegasnya.

    Kebijakan penghapusan jurusan oleh Nadiem sebelumnya bertujuan menghapus hegemoni IPA, memberi fleksibilitas pilihan, dan mendorong siswa eksplorasi minat. Namun, dalam praktiknya, banyak siswa tetap diarahkan ke jurusan favorit oleh orang tua atau sekolah tanpa analisis bakat yang matang.