Xcloud.id

Author: Gelora.co

  • Sosok Nazlin Fachridzal, Kakak Ariel NOAH, Sempat Beri Pesan Terakhir sebelum Meninggal Dunia

    Sosok Nazlin Fachridzal, Kakak Ariel NOAH, Sempat Beri Pesan Terakhir sebelum Meninggal Dunia

    GELORA.CO – Kakak Ariel NOAH meninggal dunia. Inilah sosok Nazlin Fachridzal yang sempat liburan ke Swiss bareng Boriel.

    Kabar duka datang dari musisi Ariel NOAH. Sang kakak, Nazlin Fachridzal meninggal dunia di usia 48 tahun.

    Melansir dari TribunSumsel.com, musisi asal Bandung yang memiliki darah Sumatera Utara itu mengungkapkan kesedihannya atas wafatnya sang kakak yang sangat ia cintai. Ariel memohon doa dari para pengikutnya agar segala kesalahan almarhum semasa hidupnya diampuni dan mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan.

    “Hari ini, saya kehilangan kakak saya tercinta.

    Kalau selama hidupnya kakak saya pernah berbuat salah, baik yang disadari atau tidak, dengan segala kerendahan hati saya memohon maaf untuknya,” tulis Ariel Noah.

    “Mohon doanya, semoga kakak saya diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta’alaa,” sambungnya.

    Sampai berita ini ditulis, belum ada informasi resmi mengenai penyebab meninggalnya kakak Ariel. Namun, Ariel menyampaikan bahwa sang kakak tutup usia pada hari ini, Selasa (29/4/2025), tepat sehari sebelum hari ulang tahunnya.

    Kakak kandung Ariel diketahui jarang tampil di hadapan publik, namun pernah terlihat saat pemakaman ayah mereka, Nazmul Irphan, pada tahun 2016.

    Sebelum mengembuskan napas terakhirnya, Nazlin Fachridzal, kakak kandung Nazriel Irham alias Ariel NOAH sempat menyampaikan permintaan maaf.

    Permintaan maaf itu disampaikan Nazlin kepada rekan-rekannya melalui pesan WhatsApp, pada Jumat (25/4/2025).

    Dari pesan tersebut, kakak Ariel NOAH tampak sudah memasrahkan kondisi hidupnya tak lama lagi.

    “Kalau udah waktunya mau diapain, 

    Maaf ya kalo ada salah guysss,” bunyi pesan dari Nazlin Fachridzal sebelum meninggal, dilansir dari unggahan Instastory @tinoyzn, Selasa (29/4/2025).

    Empat hari setelah pesan terakhir itu, Nazlin Fachridzal dikabarkan meninggal dunia di usianya 48 tahun pada hari ini, Selasa (29/4/2025).

    Melalui unggahan Instagram @titayunita yang dibagikan kembali oleh akun fanbase Ariel @xarielsite, Nazlin mengembuskan napas terakhirnya pukul 03.30 wib dini hari.

    Dalam unggahan itu, terlihat Nazlin Fachridzal terbaring lemah di ruang ICU rumah sakit.

     “Innalillahi wainna ilaihi rojiun,

    Telah berpulang ke rahmatullah Ayah, Suami dan Kakak tercinta Bpk. Nazlin Fachridzal pada hari Selasa, 29 April 2025 pada pukul 03.35 WIB.

    Mohon doa dan keikhlasan dari semuanya. Semoga amal ibadah almarhum diterima di sisii-Nya,” tulis @titayunita. (*)

  • Upaya Prabowo Wujudkan Ekonomi Kerakyatan Terganjal Pola Teknokratis Lama

    Upaya Prabowo Wujudkan Ekonomi Kerakyatan Terganjal Pola Teknokratis Lama

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto perlu melakukan perombakan besar terhadap struktur ekonomi Indonesia untuk mewujudkan cita-cita kerakyatan yang diusungnya.

    Pengamat politik Rocky Gerung menyatakan, meskipun statistik ekonomi Indonesia saat ini masih menunjukkan angka yang relatif baik dibandingkan negara lain, terdapat masalah struktural yang belum diselesaikan. 

    Ia menyoroti ketergantungan Indonesia pada utang dan jual beli surat berharga berbasis sumber daya alam, tanpa pengelolaan optimal untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diatur dalam konstitusi.

    “Presiden Prabowo hari-hari ini harus melakukan semacam overhaul yang memungkinkan orang percaya ideologi Presiden Prabowo di bidang ekonomi adalah kerakyatan,” kata Rocky lewat kanal YouTube miliknya, Selasa 29 April 2025.

    Ia juga mengingatkan bahwa dinamika global, seperti meningkatnya proteksionisme akibat perang dagang dan kebijakan ekonomi Amerika Serikat di bawah Donald Trump, akan menambah tantangan bagi Indonesia.

    Lebih lanjut, Rocky menilai upaya Prabowo tersebut bisa terhambat oleh komposisi kabinet Merah Putih yang cenderung teknokratis dan pragmatis. 

    “Paradigma harus berubah dan impactnya adalah sistem atau pembagian kerja dalam kabinet harus juga berubah,” tegas Rocky.

    Ia juga mendorong Presiden Prabowo untuk membatalkan proyek-proyek boros anggaran dari pemerintahan sebelumnya dan memperketat pengawasan terhadap kebocoran pajak, demi memperkuat fondasi ekonomi nasional berbasis kepentingan rakyat.

    “Presiden Prabowo punya ide tentang kerakyatan tetapi teknokratisnya itu datang dengan prinsip-prinsip yang masih pragmatis atau masih bekerja dengan sistem yang lama,” pungkasnya. 

  • AS Kehilangan Jet Tempur Seharga Rp1 Triliun di Laut Merah

    AS Kehilangan Jet Tempur Seharga Rp1 Triliun di Laut Merah

    GELORA.CO – Sebuah jet tempur F/A-18E Super Hornet milik Angkatan Laut Amerika Serikat terjatuh ke Laut Merah saat sedang dipindahkan di kapal induk USS Harry S. Truman pada Senin waktu setempat, 28 April 2025.

    Insiden ini terjadi ketika para pelaut menarik pesawat menuju posisi parkir di hanggar kapal. Saat proses tersebut, awak kapal kehilangan kendali atas jet tempur, menyebabkan pesawat dan traktor penariknya terjatuh ke laut. 

    Beruntung, kedua awak yang berada di kokpit Super Hornet dan di traktor penarik berhasil melompat keluar dengan selamat. Seorang pelaut mengalami cedera ringan.

    “F/A-18E sedang ditarik di hanggar saat kru pesawat kehilangan kendali. Pesawat dan traktor penarik jatuh ke laut,” ujar Angkatan Laut AS dalam pernyataan resminya, seperti dimuat CBS News.

    Angkatan Laut menambahkan bahwa upaya cepat para pelaut untuk menjauh dari pesawat sebelum jatuh mencegah cedera lebih parah.

    Nilai kerugian dari insiden ini mencapai sekitar 60 juta dolar AS atau Rp1 triliun. Belum ada kejelasan apakah Angkatan Laut akan mencoba menyelamatkan jet tersebut dari dasar Laut Merah.

    Sebuah investigasi penuh telah dimulai untuk menyelidiki penyebab kecelakaan ini.

    USS Harry S. Truman, kapal induk bertenaga nuklir sepanjang 1.092 kaki, telah beroperasi di kawasan Timur Tengah dalam beberapa bulan terakhir. 

    Kapal ini memainkan peran penting dalam mendukung operasi militer AS melawan kelompok pemberontak Houthi di Yaman. 

    Komando Pusat AS mengonfirmasi bahwa kapal induk tersebut secara rutin meluncurkan serangan dari jet tempur, pesawat pengebom, kapal perang, dan pesawat nirawak.

    “Kelompok kapal induk dan sayap udaranya tetap mampu menjalankan misi sepenuhnya,” tegas Angkatan Laut.

    Penempatan Truman sebelumnya sudah diperpanjang satu bulan oleh Menteri Pertahanan Pete Hegseth, menandai peran krusial kapal ini dalam operasi regional. 

    Namun, ini bukan insiden besar pertama dalam misi terbaru Truman. Pada Februari lalu, kapal ini bertabrakan dengan kapal dagang di Laut Mediterania dekat Terusan Suez. 

    Meski tidak ada korban jiwa, insiden tersebut berujung pada pemecatan Kapten Dave Snowden, komandan kapal saat itu.

    Peluncuran USS Harry S. Truman pada tahun 1996 menandai tonggak penting bagi armada Angkatan Laut AS. 

    Dengan kecepatan lebih dari 30 knot dan kapasitas membawa hingga 90 pesawat, kapal ini dirancang untuk mendukung berbagai operasi tempur besar di seluruh dunia.

    Untuk saat ini, para penyelidik Angkatan Laut fokus mengumpulkan semua bukti untuk menentukan faktor-faktor yang menyebabkan terjatuhnya salah satu aset militernya yang paling mahal.

  • Presiden Harus Tanggapi Serius Usulan Forum Purnawirawan TNI Copot Gibran

    Presiden Harus Tanggapi Serius Usulan Forum Purnawirawan TNI Copot Gibran

    GELORA.CO – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Komarudin Watubun, menilai bahwa usulan yang disampaikan oleh para purnawirawan TNI harus mendapat perhatian serius dari Presiden RI Prabowo Subianto. 

    Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI meneken deklarasi berisi delapan poin yang salah satunya adalah mendesak Gibran Rakabuming Raka turun dari jabatannya sebagai Wapres.

    Menurut Komarudin, berbeda dengan usulan dari relawan yang masih memerlukan kajian mendalam, usulan dari purnawirawan dinilai memiliki bobot besar. 

    “Kita lihat ini kan bukan relawan, kalau usulan relawan perlu kajian mendalam, kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden, karena purnawirawan bukan kelas abal-abal,” kata Komarudin Watubun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025). 

    “Termasuk sosok seperti Pak Try Sutrisno, yang menjadi rujukan banyak pihak purnawirawan,” lanjutnya. 

    Komarudin mengatakan, usulan para purnawirawan pasti memiliki mempertimbangkan kondisi Indonesia saat ini.

    Anggota Komisi II DPR itu menilai forum purnawirawan pasti mempertimbangkan kondisi geopolitik ke depan.

    “Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan geopolitiknya beban-beban tanggung jawab seorang Wapres dalam menangani masalah-masalah Indonesia,” katanya. 

    Meski usulan itu dinilai terlambat, Komarudin menilai hal itu perlu dikaji mendalam oleh Presiden. 

    “Ya Presiden harus menanggapi serius usulan ini, dengan dilakukan kajian-kajian ya, kan tentu usulan boleh saja tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi,” ujarnya.  

    “Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuman PDIP sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi, itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak,” kata Komarudin.

    Di sisi lain, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menilai usulan Forum Purnawirawan TNI-Polri yang meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan dari jabatannya, kurang tepat. 

    “Meresolusi dengan memakzulkan menurut saya sebenarnya, izinkan saya harus menyatakan dengan segala penghormatan saya, kurang tepat ya,” kata Paloh di NasDem Tower, Jakarta,  Sabtu (26/4/2025).

    Menurut Paloh, tak ada skandal atau masalah yang dijadikan alasan mendasar untuk mencopot Gibran sebagai wapres RI. 

    Ia menegaskan bahwa Putra sulung Presiden ke-7 RI Jokowi itu juga terpilih secara sah dalam Pilpres sebagai pendamping Presiden Prabowo Subianto.

    “Karena tidak ada skandal menjadi suatu hal tuntutan agar pemakzulan kan,” kata Paloh. 

    Menyoal kinerja Gibran yang mungkin dianggap lemah atau tak kuat, itu perkara yang menurutnya tak bisa jadi alasan. 

    “Terlepas apakah itu output kinerjanya lemah, setengah lemah, kuat, itu masalah lain,” ujarnya.

    Ia pun menyayangkan usulan tersebut justru datang dari para purnawirawan. 

    “Ya sayang sekali, dengan seluruh penghormatan saya kepada para senior,” kata Paloh.

    Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI meneken deklarasi berisi delapan poin yang salah satunya adalah mendesak Gibran turun dari jabatannya sebagai Wapres.

    Purnawirawan yang ikut menandatangani di antaranya adalah Dankormar Letjen TNI (Purn) Suharto, mantan KSAL Laksamana TNI (Purn) Slamet Subianto, hingga mantan KSAU Marsekal TNI (Purn) Hanafi Asnan.

    Delapan poin yang tercantum dalam deklarasi itu adalah:

    Kembali ke UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.Mendukung Program Kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN.Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang, dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.Menghentikan tenaga kerja asing China yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja China ke Negara asalnya.Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3.Melakukan reshuffle kepada para menteri, yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

  • Desakan Pemakzulan Wapres Gibran Terus Bergulir, PDIP Minta Prabowo Bentuk Tim Independen

    Desakan Pemakzulan Wapres Gibran Terus Bergulir, PDIP Minta Prabowo Bentuk Tim Independen

    GELORA.CO – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.

    Komarudin mengatakan, usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa.

    “Itu harus ada kajian tadi saya bilang karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk

    Bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan,” kata Komarudin di kompleks parlemen, Senayan, Senin (28/4/2025).

    Karenanya, anggota Komisi II DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi.

    “Oleh karena itu, ada kesadaran itu presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi,” ujarnya.

    Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. 

    Dia menyebut, dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi.

    “Memang kita sudah agak lambat si. Kemarin cuman PDIP sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak,” Komarudin.

    Sementara itu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto mengatakan, Prabowo tidak bisa langsung merespons delapan usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI-Polri, termasuk usulan mencopot Gibran.

    “Sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, Panglima Tertinggi TNI, tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa,” kata Wiranto di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis (24/4/2025).

    Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka tersebut.

    “Yang pertama, kan beliau perlu pelajari dulu isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu per satu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental,” kata dia.

    Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politica, kekuasaan presiden memiliki batasan.

    “Artinya kekuasaan beliau, kekuasaannya terbatas juga. Dalam negara yang menganut trias politika, ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang yang bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu ya presiden tidak akan menjawab atau merespon itu,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak.

    “Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan,” ucapnya.

  • Bobby Nasution Ajak KPK Awasi Pemerintah Daerah di Sumut

    Bobby Nasution Ajak KPK Awasi Pemerintah Daerah di Sumut

    GELORA.CO – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Kuningan, Jakarta Selatan, kemarin, Senin (28/4).

    Kedatangan tersebut atas undangan dari lembaga antirasuah yang menggelar agenda Rapat Koordinasi Wilayah I yang diinisiasi oleh Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK.

    Berdasarkan keterangan pers yang disampaikan KPK, dalam pertemuan tersebut Bobby sempat membahas ada lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang saat ini diperiksa terkait kasus dugaan korupsi.

    “Saya hampir dua bulan menjadi Gubernur. Saat ini, ada lima Organisasi Perangkat Daerah kami yang sedang diperiksa sehingga integritas dan moralitas sangat penting, bukan hanya untuk kepala daerah, tetapi juga untuk seluruh jajaran di bawahnya,” kata Bobby dikutip dari siaran pers yang dibagikan oleh KPK, Senin (28/4).

    Menurut menantu dari Presiden RI ke-7 Joko Widodo ini, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada integritas kepala daerah, melainkan juga harus diperkuat dengan pembenahan sistem politik dan tata kelola pemerintahan di daerah.

    Atas dasar itu dia meminta KPK agar memperkuat kehadiran di daerah, tidak hanya dalam konteks pencegahan, tetapi juga sebagai penengah dalam membangun kolaborasi yang sehat antara eksekutif dan legislatif di daerah.

    “Kami harus memastikan bahwa sistem yang ada tidak rusak dari awal, karena jika kita masuk ke dalam sistem yang sudah rusak, kita harus memilih: apakah kita ingin ikut rusak atau menjaga diri kita tetap bersih,” tutur Bobby.

    “Oleh karena itu, kami sangat berharap peran KPK di daerah bisa lebih kuat dan lebih sering. KPK harus menjadi tempat pengaduan bagi kami agar sistem ini bisa diperbaiki dengan lebih baik,” tandasnya.

    Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK Agung Yudha Wibowo mengungkapkan Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD menjadi dua aktor kunci yang menentukan hitam-putih tata kelola daerah bebas dari korupsi atau tidak.

    “Korupsi di daerah sering berulang dengan pola yang hampir sama. Kalau ada yang belum terungkap, itu mungkin hanya soal waktu,” kata Agung.

    Dia memastikan KPK akan terus berperan aktif dalam upaya mencegah korupsi serta mendukung berbagai langkah strategis di daerah untuk memperkuat komitmen pemberantasan korupsi.

    Meskipun demikian, Agung mengingatkan KPK tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi erat antara KPK, eksekutif dan legislatif agar upaya pemberantasan korupsi berjalan efektif.

    “Kami tidak hanya sebatas melakukan sosialisasi, tetapi juga membuka ruang dialog untuk membahas persoalan nyata yang terjadi di daerah,” imbuhnya.

    Mengacu pada Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) dalam Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) KPK tahun 2024, Provinsi Sumatera Utara mencatatkan skor rata-rata sebesar 75,02.

    Namun, pada area perencanaan, skor yang diperoleh masih tergolong rendah yakni 63.

    Sementara itu, tujuh area lainnya yakni penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan BMD, dan optimalisasi pajak berhasil mencatatkan skor di atas 80.

    Berdasarkan data Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) KPK terkait penanganan tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum (APH) di Sumatera Utara, tercatat sebanyak 170 perkara yang ditangani sepanjang 2023 hingga Desember 2024.

    Terdapat beberapa modus yang dilakukan, seperti penyalahgunaan anggaran (44 persen), pengadaan barang dan jasa (42 persen), sektor perbankan (7 persen), pemerasan atau pungutan liar (3 persen), dan sisanya mencakup modus lain (4 persen).

    Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menambahkan pemberantasan korupsi bukan sekadar soal regulasi atau besar kecilnya gaji pejabat, melainkan tentang integritas hati dan pikiran.

    “Gaji besar atau kecil tidak menjadi jaminan. Kalau hati dan pikiran tetap rakus, korupsi akan tetap terjadi,” kata Johanis di hadapan delapan perwakilan pemerintah daerah yang hadir yakni Provinsi Sumatera Utara, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Asahan, Kota Tebing Tinggi, Kota Tanjungbalai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Serdang Bedagai.

    Johanis mengingatkan korupsi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap rakyat.

    “Saya berpesan, laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ingatlah, uang yang didapatkan dari korupsi adalah uang haram. Jangan sekali-kali membanggakan uang itu kepada keluarga,” pungkasnya.

  • Terungkap! Ganjar Pernah Beri Kartu Alumni UGM ke Jokowi, Kini Ogah Respons Tuduhan Ijazah Palsu

    Terungkap! Ganjar Pernah Beri Kartu Alumni UGM ke Jokowi, Kini Ogah Respons Tuduhan Ijazah Palsu

    GELORA.CO – Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo menyatakan tidak tertarik mengomentari isu ijazah Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang dituding palsu oleh sejumlah pihak.

    “Saya lebih tertarik membahas korban PHK (pemutusan hubungan kerja) hari ini, siapa yang tidak bisa bekerja, bagaimana kondisi perubahan global saat ini yang harus kita respons. Itu jauh lebih menarik,” ucap Ganjar saat ditemui di Jakarta, Sabtu (26/4/2025).

    Maka dari itu, Ganjar berharap ke depannya seluruh pihak bisa membicarakan isu yang lebih strategis untuk kepentingan rakyat. Apalagi, kedua pihak yang terlibat dalam isu itu sudah siap membuktikan kebenaran di pengadilan.

    “Prosesnya kan juga sudah berlangsung sekarang, kalau tidak salah ada yang menggugat dan sebagainya, kemudian ada yang sudah sampai ke pengadilan,” tuturnya.

    Padahal Ganjar pernah memberikan Kartu anggota Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama). Penyerahan kartu KAGAMA tersebut diberikan langsung oleh Ketua Umum KAGAMA, Ganjar Pranowo, usai Sidang Kabinet Terbatas di kantor Presiden, Selasa (12/9/2017) sore.

    Menurut Ganjar, penyerahan kartu KAGAMA tersebut diberikan kepada Presiden Joko Widodo karena kapasitasnya sebagai alumnus Fakultas Kehutanan UGM dengan tahun masuk 1980 dan lulus 1985.

    “Saya sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa kartu KAGAMA banyak manfaatnya dan  juga banyak diskon,”kata Ganjar.

    Pemberian kartu KAGAMA tersebut disambut gembira oleh Presiden Joko Widodo. 

    Sebelumnya, Presiden Ke-7 RI Joko Widodo mempertimbangkan akan membawa persoalan ijazah kuliahnya yang dipermasalahkan sejumlah pihak ke ranah hukum.

    “Saya mempertimbangkan karena ini sudah jadi fitnah di mana-mana,” kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Rabu (16/4).

    Jokowi mengatakan bahwa polemik tersebut juga termasuk pencemaran nama baik sehingga dirinya mempertimbangkan untuk melaporkan hal tersebut ke aparat hukum.

    Pernyataan tersebut disampaikan menyusul munculnya keinginan sejumlah pihak, salah satunya Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) yang meminta Jokowi memperlihatkan ijazah aslinya yang diterbitkan Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Pihak UGM menyatakan telah menjalin komunikasi dengan kepolisian terkait isu ijazah Jokowi yang dituding palsu oleh sejumlah pihak.

    Sekretaris UGM Andi Sandi Antonius saat ditemui di kampus UGM, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (23/4), mengatakan bahwa komunikasi tersebut sejak pekan lalu meski belum merinci bentuk komunikasi dan pemeriksaan oleh aparat.

    “Sudah ada kontak dengan teman-teman dari Polri, sudah ada. Masih terkait yang tadi (kasus ijazah). Detailnya nanti teman-teman Polri yang menyampaikan,” katanya.

    Andi menegaskan bahwa UGM siap mendukung proses hukum dan akan memberikan data yang dibutuhkan jika diminta secara resmi oleh aparat penegak hukum, termasuk oleh pengadilan.

  • Jangan Ada Lagi yang Ngadi-ngadi!

    Jangan Ada Lagi yang Ngadi-ngadi!

    GELORA.CO – Setelah menjalani berbagai proses dan desakan masyarakat setempat akhirnya proyek yang dibela Bahlil, PSN Rempang Eco City resmi batal.

    Pembatalan ini disampaikan oleh Rieke Diah Pitaloka di akun instagramnya yang menyampaikan jika Proyak Strategis Rempang Eco City sudah tidak ada lagi dalam Perpres 12 2025 tentang RPJMN 2025-2029.

    “Jadi jangan ada lagi yang ngadi-ngadi, dalam Perpres 12 2025 tentang RPJMN 2025-2029 yang ditanda tangani Presiden Prabowo sudah tidak ada lagi Proyek Strategis Nasional yang bernama Kawasan Rempang Eco City,” ungkap Rieke.

    Rieke juga menyampaikan bahwa sejak dikeluarkannya Perpres ini maka sudah tidak ada lagi intimidasi oleh siapun terhadap warga rempang.

    Diketahui bahwa rencana pembangunan Kawasan Rempang Eco City ini sempat ricuh beberapa wajktu lalu yang memakan korban warga setempat karena menolak untuk di relokasi ke wilayah lainnya.

    Bahkan Bahlil Lahadalia yang saat ini menjabat sebagai Menteri ESDM ikut turun langsung kelapangan untuk memberikan masukan pada warga.

    Tidak hanya itu, Bahlil yang memberikan dukungan untuk pembangunan Kawasan Rempang Eco City ini juga mencoba untuk membujuk masyarakat agar mau direlokasi ke wilayah lainnya dengan menyiapkan berbagai fasilitas.

    Adapun luas lahan yang mencapai 7.572 hektare di Pulau Rempang menjadi target lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pembangunan pabrik kaca.

    Rempang Eco City masuk dalam PSN 2023 yang diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023, ditandatangani pada 28 Agustus 2023.

    PT Makmur Elok Graha (MEG) berhasil menarik investor dari Tiongkok, Xinyi International Investment Limited, dengan nilai investasi USD 11,5 miliar atau setara 174 triliun rupiah sampai 2080.

    Kerjasama ini diperkirakan menarik investasi sebesar Rp381 triliun, dengan target penyerapan sekitar 306.000 tenaga kerja hingga 2080.

    PT MEG mendapat lahan seluas 17.000 hektare yang mencakup seluruh Pulau Rempang dan Pulau Subang Mas.

    Namun, 16 kampung adat Melayu yang sudah menetap sejak 1834 menolak keras proyek ini.

    2001 BP Batam terbitkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada perusahaan swasta, yang kemudian berpindah tangan ke PT MEG.

    7 September 2023 – 18 Desember 2025 terjadi konflik Tanah Rempang antara warga dan PT. MEG.

    Sedangkan Rekomendasi Untuk Mengatasi Permasalahan Ini:

    Mendukung Pemerintah Evaluasi PSN 2023 Rempang Eco City, yang saat ini sudah tidak tercantum dalam lampiran Perpres 12/2025 h.72-78Mendesak hentikan intimidasi dan kekerasan terhadap warga Pulau Rempang, siapa pun yang melakukan intimidasi berarti telah SECARA TERBUKA MELAWAN PERATURAN PRESIDEN, melanggar hukum dan wajib mendapat sanksi hukum. Mendukung Kejaksaan Agung dan KPK untuk mengusut indikasi kuat permainan hak kelola lahan 17.000 hektar kepada PT. MEG mencakup Pulau Rempang dan Pulau Subang MasMemohon Pimpinan DPR meminta BPK melakukan audit terhadap BP. BATAM terkait kasus Pulau Rempang dan Pulau Subang MasMengusulkan RDPU Komisi VI DPR RI dengan Direksi BP. BATAM, perwakilan warga Pulau Rempang dan Pulau Subang Mas, serta PT. MEG.

  • Saya Banyak Menegur Direksi, Kan Gak Enak

    Saya Banyak Menegur Direksi, Kan Gak Enak

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto memberikan alasan mengapa pertemuan Town Hall Danantara tertutup.

    Seperti diketahui, para wartawan diminta untuk keluar saat Prabowo akan memberikan arahan atau sambutan dalam acara tersebut.

    Prabowo beralasan arahan tersebut tertutup karena dirinya banyak menegur para direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    “Ya, tertutup karena saya banyak negur juga direksi-direksi,” ucap Prabowo di JCC Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (28/4).

    Eks Menteri Pertahanan itu pun mengaku kurang elok bila menegur para direksi di hadapan wartawan.

    “Kan enggak enak kalau ditegur depan kalian,” kata dia.

    Sebelumnya, seluruh wartawan diminta keluar dari ruangan saat Prabowo Subianto memberikan sambutan dalam acara Town Hall Meeting Danantara.

    Pantauan JPNN.com di lokasi, Prabowo tiba sekitar pukul 15.09 WIB dengan mengenakan jas abu-abu tua.

    Kemudian, Kepala Badan/Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani memberikan sambutan.

    Acara dilanjutkan dengan pemutaran video kinerja Kabinet Merah Putih selama 180 hari kerja.

    Saat Prabowo ingin memberi sambutan, pembawa acara meminta seluruh wartawan untuk meninggalkan ruangan.

    “Karena satu dan lain hal, teman-teman media diminta meninggalkan ruangan,” ucap pembawa acara.

  • Remaja debat dengan Dedi Mulyadi ternyata bintang iklan pinjol

    Remaja debat dengan Dedi Mulyadi ternyata bintang iklan pinjol

    GELORA.CO –  Fenomena dunia maya kembali dihebohkan dengan kemunculan seorang remaja bernama Aura Cinta.

    Namanya viral usai berani berdebat secara langsung dengan Gubernur Dedi Mulyadi, terutama terkait isu penggusuran rumah di bantaran kali serta pelarangan wisuda di sekolah-sekolah Jawa Barat.

    Dalam pertemuan yang sempat terekam dan tersebar luas, Aura menyampaikan protesnya terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat kecil.

    “Tak semua anak berkesempatan untuk kuliah,” kata Aura saat menentang larangan wisuda, menegaskan pentingnya momen kelulusan bagi siswa dari kalangan sederhana.

    Namun, di balik keberaniannya, netizen pun mulai menguliti jejak digital Aura. Fakta-fakta menarik tentang sosok ini pun bermunculan, memunculkan kontroversi baru di tengah sorotan publik.

    Jejak Karier Aura di Dunia Hiburan

    Berdasarkan penelusuran warganet, Aura ternyata bukan sosok baru di dunia hiburan.

    Ia sering wara-wiri di televisi sebagai figuran dalam sinetron hingga bintang iklan. Dalam akun Instagram pribadinya, Aura membagikan berbagai cuplikan dirinya saat tampil di layar kaca.

    Bahkan, yang mengejutkan, Aura pernah muncul di acara pencarian jodoh di televisi.

    Yang menjadi perhatian, dalam program tersebut ia memperkenalkan diri sebagai Lady, seorang wanita dewasa berusia 22 tahun.

    Ini tentu menimbulkan tanda tanya, sebab saat debat dengan Kang Dedi, Aura mengaku baru saja lulus SMA, yang memperkirakan usianya 18 atau 19 tahun.

    “Aura membagikan beberapa cuplikan saat ia muncul di sinetron sebagai figuran,” ucap narator yang menguatkan temuan ini.

    Terlibat Iklan Pinjaman Online (Pinjol)

    Tak berhenti di situ, jejak digital Aura juga menunjukkan bahwa ia pernah membintangi iklan pinjaman online (pinjol).

    Fakta ini diungkap melalui tangkapan layar yang beredar luas di media sosial.

    “Aura ternyata juga pernah membintangi iklan pinjol,” ungkap narator dalam video yang kini ramai dibahas publik.

    Dalam konteks ini, banyak pihak yang mengkritik keterlibatan remaja di iklan pinjol, mengingat iklan semacam itu kerap dikaitkan dengan promosi gaya hidup konsumtif dan masalah finansial.

    Punya iPhone?

    Satu lagi hal yang tak luput dari sorotan adalah kepemilikan ponsel pintar mewah oleh Aura.

    Dalam dokumentasi acara debat, terlihat Aura membawa ponsel yang diduga iPhone saat hendak mengambil foto bersama Kang Dedi.

    “Dirinya terlihat membawa ponsel itu saat hendak mengambil foto Kang Dedy setelah acara debat selesai,” ucap narator video tersebut.

    Hal ini menjadi bahan kritik keras di tengah pernyataan Aura yang menggambarkan dirinya sebagai korban kebijakan penggusuran.

    Respon Kang Dedi: Kritik atas Gaya Hidup

    Dalam debatnya, Kang Dedi sendiri sempat menyinggung soal konsistensi antara kondisi ekonomi dan gaya hidup.

    Pernyataan ini sontak memicu perdebatan panas, baik di dunia maya maupun di ruang-ruang diskusi publik.***