Xcloud.id

Author: Gelora.co

  • Ternyata TNI Masih Dikendalikan Geng Solo

    Ternyata TNI Masih Dikendalikan Geng Solo

    GELORA.CO – Kasus mutasi Pangkogabwilhan I Letjen TNI Kunto Arief Wibowo yang tiba-tiba batal dalam kurun satu hari menarik perhatian eks Sekretaris BUMN, Said Didu.

    Pria asal Sulawesi yang kini dikenal sebagai pegiat media sosial itu menganalisa dan menyebut TNI sepertinya masih dikendalikan dari Solo.

    Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Minggu (4/5/2025), Said Didu berbicara terkait Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini.

    Dimana, kendali dari TNI sepertinya masih dipegang oleh Geng Solo. Namun Said Didu tak menyebutkan siapa lebih spesifik Geng Solo tersebut.

    “Awalnya banyak pihak berpendapat bahwa di awal pemerintahan Prabowo, baru TNI yang sudah ditangan 100 %,” tulisnya dikutip Minggu (4/5/2025).

    “Lainnya masih dikendalikan oleh Geng Solo. Ternyata TNI pun sepertinya masih dikendalikan dari Solo,” tambahnya lagi.

    Ia pun memberi gambaran terkait pendapatnya itu dengan situasi mutasi yang dialami oleh Letjen TNI Kunto Arief Wibowo dari posisi Pangkogabwilhan I.

    “Terbukti dari kasus “pemecatan” Letjen Kunto yang sebelumnya juga dilakukan oleh Geng Solo,” tuturnya.

    Berikut cuitan lengkap Said Didu di laman X miliknya seperti dilihat Pojoksatu.id, Minggu (4/5/2025).

    “Awalnya banyak pihak berpendapat bahwa di awal pemerintahan Prabowo, baru TNI yang sudah di tangan 100 %, lainnya masih dikendalikan oleh Geng Solo.Ternyata TNI pun sepertinya masih dikendalikan dari Solo. Terbukti dari kasus “pemecatan” Letjen Kunto yang sebelumnya juga dilakukan oleh Geng Solo,” kata Said Didu.

    Cuitan Said Didu ini banyak ditanggapi netizen atau pengguna media sosial. Hingga Minggu malam (4/5/2025), sudah 110 komentar dan sudah diposting ulang 544 akun atau netizen.

  • Kalau Nggak Diberesin, Rusak Negara!

    Kalau Nggak Diberesin, Rusak Negara!

    GELORA.CO – Mantan Wakil Presiden Jenderal (Purn) Try Sutrisno mengaku dirinya menyetujui deklarasi Forum Purnawirawan Prajurit TNI menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Bahkan, Try mengatakan ikut menandatangani deklarasi tersebut. Alasannya, ia menilai tindakan purnawirawan merupakan upaya penyelamatan bangsa. Ia menegaskan bahwa seluruh purnawirawan TNI dari berbagai matra kompak, termasuk purnawirawan kepolisian. Menurut Try, mereka ingin supaya negara bisa ditata kembali.

    “Anda lihat isinya. Itu semua masalah pokok semua. Itu semua masalah berat. Kalau saudara orang Indonesia baca itu, kalau ini enggak diberesin, rusak negara,” kata Try Sutrisno kepada Tempo di kediamannya, di Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis, 1 Mei 2025.

    Try Sutrisno mengaku bukan hanya berdiskusi dengan para purnawirawan, tetapi juga menampung aspirasi dari masyarakat sipil. Ia meminta publik menanyakan kepada ahli hukum tata negara, apakah pencalonan Gibran melanggar karena memaksakan umur untuk dicalonkan. 

    “Itu pasti akan didengar orang-orang, masyarakat. Bukan hanya purnawirawan. Kalau baik, kita akan diam, enggak akan ngomong,” katanya.

    Pada 17 April lalu, Forum Purnawirawan Prajurit TNI membacakan pernyataan sikap terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Ada delapan poin sikap, salah satunya ialah mencopot Gibran sebagai wakil presiden.

    Delapan butir tuntutan itu telah ditandatangani oleh 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, 91 kolonel, serta diketahui langsung mantan wakil presiden Try Sutrisno.

    Menanggapi tuntutan itu, Penasihat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Wiranto mengatakan Prabowo memahami delapan poin tuntutan yang disampaikan forum purnawirawan TNI. 

    Namun, Prabowo tak dapat serta merta memberikan jawaban lantaran mesti mempelajari tuntutan yang dinilai bukan persoalan ringan, tapi fundamental. 

    Wiranto juga menyebut Prabowo juga tak dapat menanggapi tuntutan memakzulkan Gibran karena di luar kekuasaan presiden. “Tidak bisa saling mencampuri di situ. Usulan yang bukan bidangnya, domainnya presiden tentu tidak akan direspons,” kata Wiranto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 24 April 2025.

  • Mahfud MD Yakin Pengadilan Negeri dan PTUN Bakal Tolak Gugatan soal Kasus Ijazah Jokowi

    Mahfud MD Yakin Pengadilan Negeri dan PTUN Bakal Tolak Gugatan soal Kasus Ijazah Jokowi

    GELORA.CO – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD meyakini Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tata Usaha Negara Negara (PTUN) bakal menolak gugatan terkait tudingan bahwa ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) palsu.

    Mulanya Mahfud menjelaskan soal gugatan perdata terkait ijazah Jokowi ke PN.

    Namun, dia meyakini gugatan tersebut akan langsung ditolak karena bukan wewenangnya.

    “Yang gugat ijazahnya Jokowi ini, pertama masuk ke gugatan peradilan perdata. Lah, saudara keabsahan ijazah kok digugat perdata, pengadilan bilang ‘itu bukan wewenang saya’.”

    “Jadi, benar pengadilan itu bilang NO (Niet Ontvankelijke Verklaard/tidak dapat diterima) karena bukan wewenang,” katanya dikutip dari video yang diunggah di akun YouTube pribadinya, Minggu (4/5/2025).

    Mahfud juga menjelaskan bahwa suatu pihak bisa menggugat pihak lain secara perdata ketika memang ada perjanjian kontrak antara keduanya, tetapi salah satunya tidak memenuhi syarat.

    Lalu, ketika disangkutkan dengan gugatan ijazah Jokowi secara perdata, maka Mahfud menegaskan hal tersebut tidak masuk akal.

    Pasalnya, Jokowi tidak pernah membuat perjanjian kontrak dengan pihak penggugat terkait ijazahnya.

    Sehingga, dengan aturan di atas, Mahfud mengungkapkan ketika pengadilan justru menerima dan memutus gugatan tersebut, maka hal tersebut melanggar aturan peradilan.

    “Kapan Pak Jokowi melakukan kontrak dengan yang menggugat itu? Mewakili siapa dia? Saya tidak membela Pak Jokowi dan juga pengadilan.”

    “Benar dia (pengadilan negeri), justru kalau dia memutus salah,” jelas Mahfud.

    Lalu, Mahfud mengilustrasikan jika penggugat melayangkan gugatan ijazah Jokowi ke PTUN, maka hasilnya akan sama yaitu ditolak.

    Dia meyakini PTUN bakal menolak gugatan tersebut karena tidak ada kerugian yang dialami penggugat secara ketatusahanegaraan.

    Sehingga, dia mengungkapkan gugatan yang paling benar untuk dilayangkan penggugat adalah langsung ke Universitas Gadjah Mada (UGM) selaku pihak yang menerbitkan ijazah Jokowi.

    “Seharusnya Anda minta, kalau mencabut ijazah itu, minta ke UGM karena UGM yang menerbitkan, masa PTUN. Dan lagipula, apa rugimu secara ketatausahanegaraan?” jelasnya.

    Di sisi lain, Mahfud juga mengungkapkan bahwa individu maupun kelompok tidak bisa memaksa UGM untuk memperlihatkan dokumen seperti ijazah milik Jokowi.

    Jika hal tersebut terjadi, maka dikhawatirkan, setiap orang bisa seenaknya meminta dokumen milik orang lain tanpa izin dari yang bersangkutan.

    “Lembaga hukum perdata, privat, sekelompok orang, datang ke UGM memaksa, saya mau lihat ijazahnya Pak Jokowi, itu nggak bisa.”

    “Kalau begitu, setiap orang nanti bisa minta, bisa lihat kayak ijazahnya Pak Mahfud seperti apa,” kata Mahfud.

    Jokowi Tetap Sah sebagai Presiden jika Ijazahnya Palsu, tapi Bisa Dipidana

    Pada kesempatan yang sama, Mahfud juga mengungkapkan jika ijazah Joko Widodo (Jokowi) terbukti palsu, maka tetap sah menjadi Presiden ke-7 RI.

    Mahfud juga mengungkapkan, seluruh kebijakan yang dibuat oleh Jokowi selama menjadi presiden tetap sah secara ketatanegaraan, meski ijazahnya terbukti palsu.

    “Taruhlah, betul tuh ijazah Pak Jokowi palsu misalnya, lalu ada yang mengatakan begini ‘kalau betul ijazah Pak Jokowi palsu, maka seluruh keputusan-keputusannya selama menjadi Presiden batal atau tidak sah’.”

    “Saya bilang ndak lah. Apa hubungannya? Itu kan hukum tata negaranya,”

    Mahfud juga menuturkan, jika pengadilan memutuskan  ijazah Jokowi palsu dan menyatakan segala kebijakannya batal, maka negara akan bubar.

    Dia mencontohkan terkait gelaran Pemilu 2024 yang lalu di mana seluruh aturan hingga mekanisme diteken oleh Jokowi.

    Lalu, jika ada putusan dari pengadilan, ijazah Jokowi palsu dan semua kebijakannya dinyatakan tidak sah, maka hasil Pemilu 2024, otomatis juga tidak sah dan perlu diulang.

    Terkait hal tersebut, Mahfud menegaskan hakim tidak mungkin untuk mengetok palu putusan tersebut.

    “Kalau pendekatan hukum tata negara dan hukum administrasi negara, itu dalilnya keputusan yang sudah dibuat secara sah oleh kedua belah pihak, itu harus dijamin kepastian hukumnya,” katanya.

    Namun, Mahfud menuturkan Jokowi tetap akan disanksi pidana jika memang ijazahnya terbukti palsu.

    “Kalau pidana bisa ya, karena itu personal dan bukan terkait keputusan ketatanegaraannya,” jelas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

  • Tak Lagi Jadi Presiden, Jokowi Kini Berhadapan dengan 3 Kasus Hukum

    Tak Lagi Jadi Presiden, Jokowi Kini Berhadapan dengan 3 Kasus Hukum

    GELORA.CO – Belakangan ini, mantan Presiden Joko Widodo menjadi sorotan publik karena terseret dalam berbagai persoalan, yang bahkan sampai berujung pada laporan ke pihak kepolisian. Dalam beberapa kasus, Jokowi disebut baik sebagai pihak yang dilaporkan maupun sebagai pelapor. Salah satu isu yang cukup menyita perhatian adalah dugaan ijazah palsu yang ditujukan kepadanya.

    Tuduhan ini datang dari mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, dan dokter Tifauzia Tyassuma. Ketiganya meragukan keaslian ijazah sarjana Jokowi dan mendesak Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk menunjukkan dokumen aslinya.

    Kegaduhan yang timbul akibat tudingan ini akhirnya mendorong sekelompok pengacara dari Peradi Bersatu untuk melaporkan mereka ke Bareskrim Polri pada Kamis, 24 April 2025. “Kami akan melaporkan terkait tudingan ijazah palsu, dugaan penghinaan, penghasutan, dan membuat gaduh,” kata Sekretaris Jenderal Peradi Bersatu Ade Darmawan di Bareskrim Polri, Kamis, 24 April 2025.

    Lantas, apa saja kasus hukum yang saat ini sedang menyeret Jokowi? Simak rangkuman informasinya berikut ini.

    1. Gugatan Wanprestasi Terkait Mobil Esemka

    Seorang warga Solo menggugat mantan Presiden Jokowi, Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin, serta PT Solo Manufaktur Kreasi atas dugaan wanprestasi terkait mobil Esemka. Gugatan itu diajukan oleh seorang warga Solo bernama Aufaa Luqman Re. A ke PN Solo. 

    Luqman mengklaim sempat berminat membeli mobil Esemka Bima untuk usaha angkutan, namun proyek itu dinilai gagal terealisasi. Jokowi disebut pernah berjanji mendukung Esemka sebagai mobil nasional sejak masih menjabat Wali Kota Solo.

    Sidang perdana atas perkara ini digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis, 24 April 2025. Namun, Presiden Jokowi tidak hadir secara langsung dalam persidangan. Kuasa hukum Jokowi, YB Irpan menyatakan bahwa Jokowi absen karena melawat ke Vatikan untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus.

    “Beliau, posisi kemarin di Jakarta, dan barusan saya mendengar berita bahwa Pak Jokowi mendapat utusan khusus dari Presiden Prabowo untuk melakukan kunjungan melayat ke Vatikan atas meninggalnya Paus Fransiskus, berapa hari kurang tahu,” ujar Irpan kepada wartawan di PN Kota Solo, Kamis, 24 April 2025. 

    2. Tuduhan Ijazah Palsu SMA

    Presiden Jokowi juga tengah digugat atas tuduhan menggunakan ijazah SMA palsu. Gugatan itu diajukan ke Pengadilan Negeri Kota Solo oleh seorang pengacara bernama Muhammad Taufiq. Ia didampingi tim kuasa hukumnya yang mengatasnamakan diri sebagai kelompok Tim Ijazah Palsu Usaha Gakpunya Malu (TIPU UGM). 

    Dalam gugatan itu, selain Jokowi ada tiga tergugat lainnya yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo, SMA Negeri (SMAN) 6 Solo, serta Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Sidang perdana perkara ini telah digelar pada Kamis, 24 April 2025.

    Melalui proses sidang itu, pihak tergugat maupun penggugat sepakat dan diputuskan akan dilakukan mediasi. Baik tergugat dan penggugat sepakat menunjuk mediator dari luar PN Kota Solo, Adi Sulistiyono yang merupakan Guru Besar Bidang Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo.

    Taufiq mengatakan mediasi akan dilakukan di PN Kota Solo pada Rabu, 30 April 2025. Ia memastikan mediasi itu bukan maksud berdamai, tetapi sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016. “Kami masih berharap mediasi nanti Jokowi datang dan menunjukan ijazah aslinya,” ungkap dia. 

    3. Tuduhan Ijazah Palsu UGM

    Sebelum Peradi Bersatu melaporkan Roy Suryo CS atas tuduhan fitnah ijazah palsu Jokowi, mantan Wali Kota Solo itu telah lebih dulu mengumumkan sedang mempertimbangkan mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang masih mempersoalkan tentang keaslian ijazahnya dari UGM Yogyakarta. 

    “Ya dipertimbangkan untuk dikaji lebih dalam oleh pengacara (kuasa hukum) karena memang sudah disampaikan oleh Rektor UGM, terakhir juga disampaikan oleh Dekan Fakultas Kehutanan, kan sudah jelas semuanya,” ujar Jokowi ketika ditemui wartawan di rumahnya di Kelurahan Sumber, Solo, Jawa Tengah.

    Jokowi menyampaikan alasan akan mengambil langkah hukum karena ingin menunjukkan kebenarannya. Terlebih sudah ada pihak berkompeten menyampaikan keabsahan ijazah miliknya, yakni Rektor UGM, tapi masih ada pihak-pihak yang terus mempersoalkannya.

  • Di Balik Kekayaan Bos Kripto Gabriel Rey Terkuak Amalan yang Tak Putus, Rutin Sedekah ke Janda

    Di Balik Kekayaan Bos Kripto Gabriel Rey Terkuak Amalan yang Tak Putus, Rutin Sedekah ke Janda

    GELORA.CO – Di balik kekayaan Gabriel Rey, pengusaha pemilik mobil lamborghini dengan tulisan “Bitcoin 100K” yang kecelakaan di tol Jombang terkuak amalan yang tak pernah putus. 

    Gabriel Rey dikenal sebagai seorang pengusaha sukses dan kaya raya. Ia adalah pendiri dan CEO Triv, platform perdagangan aset kripto di Indonesia.

    Sosoknya jadi sorotan usai mobil Lamborghini Revuelto miliknya dengan warna kuning nyentik ringsek parah usai menabrak Suzuki Ignis di Tol Jombang, Jumat (2/5/2025).

    Gabriel Rey rupanya adalah sosok yang dermawan.

    Punya kekayaan berlimpah, ternyata Gabriel tak hanya gigih dalam berbisnis.

    Ia rupanya punya rumus tersendiri yang menurutnya bisa membawa dirinya pada kesuksesan di masa kini.

    Perjalanan karir, dulu pernah jualan selotip

    Tak bisa dipungkiri, kegigihan mampu membawa seseorang pada keberhasilan.

    Hal ini yang juga dibuktikan oleh seorang Gabriel Rey.

    Sejak kecil, Gabriel memang tumbuh besar di tengah lingkungan keluarga pengusaha.

    Ayahnya dahulu adalah seorang pengusaha properti, sedangkan ibunya merupakan pengusaha ritel.

    Meski orangtuanya banyak uang, Gabriel tidak dididik untuk jadi anak yang manja.

    Ia diajarkan oleh orangtuanya untuk kerja keras sejak kecil dalam mencari uang.

    Dalam salah satu unggahan di akun twitter pribadinya, Gabriel bercerita tentang perjalanan bisnisnya di usia muda.

    Perjalanan bisnisnya bermula saat ia kerap mendapat uang jajan yang sangat sedikit dari orangtuanya.

    Hal ini membuat dia harus putar otak agar dapat uang jajan tambahan.

    Ia pun kemudian memilih berjualan selotip saat duduk di bangku SMA.

    “Jangan dikira ortu kaya dapat uang saku banyak pas sekolah ! Ortu saya ngasih saya uang saku yang sangat sedikit dan disuruh belajar cari duit sendiri dari SMA kelas 1,” tulis Gabriel bercerita.

    Berjualan selotip, jadi bisnis pertama yang dijalani oleh Gabriel.

    Kala itu, ia menjual selotip tersebut ke pabrik-pabrik kardus dan jasa pengemasan barang dengan tempo pembayaran hingga 60 hari.

    “Modalnya dari mana? Untungnya distributor selotip ini mau kasih tempo pembayaran ke saya juga karena kenal papa mama saya (Yes i know it’s privilege) . Like i said bisnis tanpa modal dan koneksi is very hard,” kata dia.

    Sejak saat itu, Gabriel banyak belajar soal bisnis dan berdagang.

    Gabriel pun mengaku dapat keuntungan yang lumayan besar bagi anak-anak seusianya.

    “Bisnis ini berlangsung 1 tahun+ dan lumayan buat modal pacaran sama jajan anak SMA ,” kata dia.

    Perjalanan bisnisnya pun berlanjut ketika ia lulus kuliah.

    Sebelum fokus membesarkan platform perdagangan aset kripto Triv sejak 2015 silam, ia pernah bekerja di bidang IT.

    Dalam salah satu podcast di Youtube Channel Timothy Ronald, Gabriel mengaku mulai mengenal bitcoin sejak 2012 silam.

    Ketika itu, ia mulai mencari tahu tentang bitcoin dan mempelajarinya.

    Gabriel pun baru mulai tertarik terjun dan berkecimpung langsung dengan dunia bitcoin pada tahun 2014.

    “Gue masuknya di 2014 pertengahan, gue inget pertama kali gue masuk harganya masih Rp 3 juta,” kata Gabriel.

    “Basenya apa? gue waktu ngerjain proyek (IT) gue lihat bitcoin ini apa, gue baca, gue running di komputer gue, gue nyoba melakukan transaksi bitcoin dan lainnya. Lalu gue berpikir ini gonna be something big. Akhirnya gue masuk beli bitcoin waktu itu,” katanya.

    Tahun 2015, Gabriel awalnya ingin melakukan take profit namun karena alasan tertentu take profit tak bisa dilakukan.

    Ia pun mencoba cari peruntungan dengan mendirikan perusahaan exchange di Indonesia.

    Ketika itu, Gabriel mengakui masih banyak orang yang menganggap bahwa bitcoin dan kripto bukanlah bisnis yang menjanjikan.

    Triv, platform marketplace aset digital dan cryptocurrency yang didirikan oleh Gabriel nyatanya berkembang.

    Gabriel Rey telah membuat Triv menjadi platform cryptocurrency terbesar di Indonesia yang diawasi oleh Bappebti, kini digunakan oleh jutaan orang untuk berinvestasi dan bertransaksi aset digital.

    Amalan tak pernah putus

    Selain gigih, Gabriel Rey juga punya rumus tersendiri agar bisa sukses dalam segala hal.

    Gabriel merupakan sosok pekerja keras yang percaya bahwa kebaikan akan berbalik pada kebaikan.

    Hal ini diungkapnya lewat salah postingan di akun instagram pribadinya.

    Ia mengunggah potongan video saat dirinya menjadi pembicara dalam sebuah podcast. Dalam video itu, ia bercerita percaya dengan hukum alam tabur-tuai untuk bisa sukses kedepan.

    “Kalau mau sukses ya percaya gak percaya, ada yang namanya hukum alam, kalau di kita namanya tabur tuai,” kata dia.

    Ia percaya apa yang ditabur oleh seseorang akan berbalik padanya di masa depan.

    Hal ini yang kemudian menjadi bekal dan pegangan hidup bagi Gabriel sejak masa SMA.

    Ia pun belajar untuk menyisihkan sebagian penghasilannya, sejak menjalankan bisnis jualan selotip di bangku SMA.

    “Gue belajar untuk menyisihkan itu, untuk ditaburkan, dan itu terus gue lakukan sampai sekarang,” bebernya.

    Setiap minggu, Gabriel mengaku rutin untuk berbagi dan bersedekah dengan warga yang membutuhkan.

    Ia kerap berbagi sembako pada janda-janda tua yang sudah tidak mampu bekerja.

    “Kantor gue tuh tau, keluarga gue punya yayasan, tiap minggu bagi sembako, minyak, dan lainnya untuk janda-janda, bukan janda muda ya, janda yang tua-tua yang ditinggal suaminya. Jadi janda umur 50-60 yang ditinggal suaminya itu kasihan loh, mereka sampai gak bisa makan,”

    “kadang orang gak tau di Indonesia masih ada orang yang gak bisa makan. Itu tiap minggu yayasan kita support ke mereka, dan itu gue lakukan sejak awal gue bekerja, waktu nett income gue masih Rp 10 juta sampai sekarang,” kata dia.

    Ia pun mengingatkan kepada setiap orang jangan tunggu kaya apabila ingin beramal.

    “Kebanyakan orang, mereka nunggu kaya dulu baru mau berbagi. Makanya mereka gak kaya-kaya. ‘Kalau gue kaya, gue pasti mau berbagi’, padahal hukum alam gak gitu,” ungkap Gabriel.

  • Bank Dunia Laporkan Angka Kemiskinan RI 171 Juta Jiwa, Data BPS Hanya 24 Juta

    Bank Dunia Laporkan Angka Kemiskinan RI 171 Juta Jiwa, Data BPS Hanya 24 Juta

    Ada beda data jumlah kemiskinan masyarakat Indonesia versi Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS).

    Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook mencatat 171,8 juta warga Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan pada 2024. Dengan angka itu, berarti  lebih dari 60,3 persen penduduk RI hidup miskin.

    Di sisi lain, BPS melaporkan tingkat kemiskinan Indonesia hanya 8,57 persen atau 24,06 juta jiwa per September 2024.

    Artinya, ada selisih angka kemiskinan sampai 147,74 juta antara versi Bank Dunia dengan hasil perhitungan BPS.

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengakui ada selisih atau perbedaan angka kemiskinan versi BPS dengan Bank Dunia yang cukup besar 

    “Perbedaan angka ini memang terlihat cukup besar, namun penting untuk dipahami secara bijak bahwa keduanya tidak saling bertentangan,” katanya dalam rilis resmi, Jumat (2/5).

    Ia mengatakan perbedaan besar terjadi imbas adanya perbedaan standar garis kemiskinan yang digunakan Bank Dunia dan BPS.

    “Dan untuk tujuan yang berbeda,” tegasnya.

    Amalia menjelaskan Bank Dunia punya 3 pendekatan untuk memantau pengentasan kemiskinan secara global. Pendekatan itu katanya, bukan standar untuk masing-masing negara, melainkan sebagai perbandingan tingkat kemiskinan antarnegara.

    Pendekatan pertama, international poverty line untuk menghitung tingkat kemiskinan ekstrem sebesar US$2,15 per kapita per hari. Kedua, US$3,65 per kapita per hari untuk lower middle income country (LMIC).

    Sedangkan pendekatan ketiga milik Bank Dunia adalah US$6,85 per kapita per hari untuk negara-negara berpendapatan menengah atas alias upper middle income country (UMIC). Nah, berkaitan dengan pendekatan ini, Indonesia masuk kelompok ketiga.

    “Ketiga garis kemiskinan tersebut dinyatakan dalam US$ PPP atau purchasing power parity, yaitu metode konversi yang menyesuaikan daya beli antarnegara. Nilai dolar yang digunakan bukanlah kurs nilai tukar yang berlaku saat ini, melainkan paritas daya beli,” tegasnya.

    Namun tambahnya, masyarakat awam kerap salah paham dalam membaca data Bank Dunia. Pasalnya, mereka langsung mengalikan dengan kurs dolar AS sekarang.

    Padahal, US$1 PPP yang dipakai pada 2024 setara Rp5.993,03.

    Indonesia baru masuk dalam golongan UMIC sehingga diperbandingkan dengan pendekatan ketiga, yakni US$6,85 PPP. Angka ini muncul dari median garis kemiskinan 37 negara berpendapatan menengah atas, bukan kebutuhan dasar penduduk Indonesia secara spesifik.

    Sedangkan gross national income (GNI) per kapita Indonesia baru US$4.870 pada 2023, capaian itu hanya sedikit di atas batas bawah kategori UMIC yang rentang nilainya US$4.516-US$14.005 alias cukup lebar. Otomatis, jumlah penduduk miskin Indonesia cukup tinggi jika menggunakan pendekatan Bank Dunia.

    “Bank Dunia juga menyarankan agar tiap negara menghitung garis kemiskinan nasional (national poverty line) masing-masing, disesuaikan dengan karakteristik serta kondisi ekonomi dan sosial masing-masing negara,” jelas Amalia.

    “BPS mengukur kemiskinan di Indonesia dengan pendekatan kebutuhan dasar atau cost of basic needs (CBN). Jumlah rupiah minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ini dinyatakan dalam Garis Kemiskinan,” tambahnya.

    Garis Kemiskinan BPS dihitung berdasarkan pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan, bukan pendapatan.

    Ini didapat dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang memotret data pengeluaran serta pola konsumsi masyarakat selama dua kali setahun, yakni pada Maret dan September.

    Komponen makanan mengacu pada standar konsumsi minimal 2.100 kilokalori per orang per hari dan disusun dari komoditas umum, seperti beras, telur, tahu, tempe, minyak goreng, serta sayur, sesuai pola konsumsi rumah tangga Indonesia.

    Sedangkan nonmakanan mencakup kebutuhan minimum untuk tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi.

    BPS mengklaim garis kemiskinan yang mereka hitung sudah mencerminkan kebutuhan riil masyarakat Indonesia. Penghitungan serta rilis angka garis kemiskinan BPS dilakukan secara rinci berdasarkan wilayah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dengan membedakan antara perkotaan dan perdesaan.

    “Pada September 2024, Garis Kemiskinan Nasional per kapita tercatat Rp595.242 per bulan … Garis Kemiskinan berbeda untuk setiap provinsi, sebab Garis Kemiskinan dan rata-rata anggota rumah tangga miskin untuk setiap provinsi berbeda … Secara mikro, angka ini tidak bisa langsung diartikan sebagai batas pengeluaran orang per orang,” tuturnya.

    “Sebagai contoh, di DKI Jakarta garis kemiskinan per kapita pada September 2024 adalah Rp846.085 per bulan. Jika ada satu rumah tangga dengan lima anggota (ayah, ibu, dan tiga balita) maka tidak tepat diasumsikan bahwa kebutuhan atau pengeluaran ayah sama dengan balita. Karena konsumsi terjadi dalam satu rumah tangga, pendekatan yang lebih tepat adalah melihat garis kemiskinan rumah tangga,” sambung Amalia.

    Ia mencontohkan garis kemiskinan rumah tangga di DKI Jakarta adalah Rp4.230.425 per bulan. Angka tersebut diklaim lebih representatif untuk memahami kondisi sosial ekonomi rumah tangga miskin.

    Penduduk yang berada di atas garis kemiskinan juga belum tentu otomatis tergolong sejahtera atau bahkan kaya. Masih ada kelompok rentan miskin, menuju kelas menengah, kelas menengah, baru masuk kelas atas.

    Per September 2024, persentase kelompok miskin adalah 8,57 persen alias 24,06 juta jiwa. Sedangkan kelompok rentan miskin 24,42 persen (68,51 juta jiwa); menuju kelas menengah 49,29 persen (138,31 juta jiwa), kelas menengah 17,25 persen (48,41 juta jiwa), dan kelas atas 0,46 persen (1,29 juta jiwa).

    “Dengan memahami konsep garis kemiskinan yang benar, maka kemiskinan tidak dapat diterjemahkan sebagai pendapatan per orang, bahkan tidak bisa diartikan sebagai gaji Rp20 ribu/hari bukan orang miskin,” tutup BPS.

  • M Qodari Masuk Kandidat Calon Kepala PCO Gantikan Hasan Nasbi

    M Qodari Masuk Kandidat Calon Kepala PCO Gantikan Hasan Nasbi

    GELORA.CO – Sejumlah nama mencuat pengganti Hasan Nasbi setelah mengundurkan diri sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO). Selain Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka dan Wakil Kepala Badan Penyelenggaraan Haji Dahnil Anzar, muncul nama Wakil Kepala Staf Kepresidenan M. Qodari yang dinilai layak dipertimbangkan menjadi suksesor Hasan Nasbi. 

    Nama M. Qodari ikut menjadi sorotan publik sebagai calon Kepala PCO saat dibahas dalam sebuah podcast. Dalam diskusi tersebut, pegiat media sosial Budhius M. Piliang menilai Qodari adalah figur yang tak hanya piawai menganalisis politik, tap juga lihai menerjemahkan kebijakan pemerintah ke dalam bahasa yang mudah dipahami masyarakat.

    “Qodari ini bukan hanya pengamat politik, tapi juga komunikator kebijakan yang mumpuni. Saat menjabat sebagai Wakil Kepala KSP, ia mampu menjelaskan program pemerintah secara praktis, ringan, tapi tetap bernas,” ujar Budhius melalui keterangan tertulis, Sabtu, 3 Mei 2025.

    Penilaian ini semakin menguat setelah Qodari melakukan kunjungan ke Kabupaten Lahat, Sumatra Selatan. Qodari menyoroti upaya pemerintah daerah (pemda) dalam mendorong efisiensi anggaran ke sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan.

    Meski Qodari sendiri enggan berspekulasi soal kemungkinan menjadi Kepala PCO, Budhius tetap menilai bahwa kemampuannya sangat relevan untuk kebutuhan komunikasi publik saat ini. Sebab, kebijakan pemerintah harus dikomunikasikan dengan tepat agar dipahami masyarakat.

    “Untuk menjelaskan kebijakan strategis Presiden, kita butuh figur yang bisa mengemas pesan secara tepat, komunikatif, dan menjembatani antara negara dan rakyat,” ujar dia.

    Hasan Nasbi mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO). Hasan Nasbi meneken surat pengunduran diri pada Senin, 21 April 2025. 

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan sudah melaporkan perihal pengunduran diri Hasan Nasbi itu kepada Presiden Prabowo. Namun menurut dia, Prabowo belum menandatangani surat pengunduran diri Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. 

    Prabowo, ungkap Prasetyo, masih mempelajari surat pengunduran diri Hasan Nasbi. Menurutnya belum ada nama pengganti Hasan Nasbi karena belum adanya keputusan dari Presiden Prabowo.

  • Dia Itu Bekas Pahlawan, Banyak Jasanya di Medan Pertempuran

    Dia Itu Bekas Pahlawan, Banyak Jasanya di Medan Pertempuran

    GELORA.CO – Di tengah perseteruan Hercules dengan sejumlah purnawirawan TNI, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Tahun 2001-2004, AM Hendropriyono, mengungkit masa lalu sang eks preman tersebut. 

    AM Hendropriyono bercerita bahwa Hercules dan juga para prajurit TNI yang kala itu terlibat dalam perang Timor Timur adalah korban dari konspirasi global.

    Mereka terpaksa terlibat dalam perang di Timor Timur karena diotaki oleh Amerika Serikat. 

    Saat itu, Front Revolusioner untuk Kemerdekaan Timor Timur (Fretilin) dianggap Amerika sebagai penganut komunis.

    “Dia (Hercules) dan para prajurit kita, adalah korban dari konspirasi global. Yang nyuruh kita ke Timor Timur dulu siapa? Amerika. Dia (Amerika) mau balas kekalahannya di Vietnam.”

    “Jadi tahun 1974 dia (Amerika) kalah, 1975 kami (TNI) ini masuk termasuk saya, bulan Februari masuk operasi Seroja, dia (Amerika) yang suruh, dikasih mobil, juga utility banyak sekali. Kita enggak punya mobil (saat itu),” ujar Hendropriyono seperti dikutip dari YouTube Prof Rhenald Kasali yang tayang pada Minggu (4/5/2025). 

    Mobil-mobil untuk keperluan militer, kata Hendropriyono diangkut dari Vietnam setelah Amerika kalah perang. 

    Ia meyakini bahwa atasan-atasannya kala itu juga diperintah oleh Amerika Serikat untuk menyerbu Timor Timur. 

    “Saya yakin bos-bos saya dulu karena saya kan masih kapten dulu kan, pasti juga disuruh sampai begitu hebat dan dulu sebelum kita nyerbu itu banyak yel-yel dan slogan ‘Viva Amerika’, ‘Viva United States’,” ujarnya. 

    Indonesia yang didukung oleh Amerika kemudian menyerbu Timor Timur, yang kala itu sudah ditinggalkan Portugal.

    “Jadi, kita mendukung Amerika untuk menyerbu sana selagi Portugal waktu itu dikuasai perwira-perwira revolusioner yang kiri. Jadi memang waktunya sangat tepat sehingga tidak terlalu sulit untuk menguasai.”

    “Tapi, tahun 1998 kita diusir, diseret, diancam pelanggaran HAM. Artinya dia yang mulai, dia yang mengakhiri kita dikambing congekan,” ujarnya. 

    Hendropriyono menjelaskan, bahwa Hercules, yang kala itu bertugas sebagai Tenaga Bantuan Operasi (TBO) di Timor Timur, bersama para tentara TNI adalah korban konspirasi internasional. 

    Bahkan, ia mengakui dirinya, termasuk para perwira yang bertugas kala itu dan Prabowo Subianto juga korban serupa. 

    “Ini semuanya korban konspirasi internasional. Kita jangan lupa kenapa kalau dinilai meresahkan, berarti kan masalah pembinaan, sebenarnya kan bekas teroris, ini bukan bekas teroris ini bekas pahlawan yang sebenarnya harus kita bina secara sistemik,” pungkasnya. 

    Salah satu anak bangsa dan punya peran

    Menurutnya, Hercules ialah seorang anak bangsa yang juga memiliki jasa terhadap bangsa ini.

    “Hercules seperti halnya juga setiap orang Indonesia adalah anak bangsa kita, dia dulu juga sebagai TBO (Tenaga Bantuan Operasi), kemudian partisan, itu ikut bahu-membahu bersama kita melaksanakan tugas negara. Waktu itu di Timor Timur yang sekarang menjadi Timor Leste,” ujar Hendropriyono seperti dikutip dari Kilat Media yang tayang di YouTube pada Sabtu (4/5/2025). 

    Hendropriyono meminta agar pria bernama lengkap Rosario de Marshall tersebut tidak di-bully. 

    Pasalnya, perundungan terhadap Hercules sama saja membunuhnya secara perdata. 

    “Kalau terus kita ramai-ramai menghujat, semuanya langsung ikut pro dan kontra pada nge-bully itu kan namanya membunuh secara perdata,” ujarnya.

    Ia melanjutkan saat konflik pecah sehingga Timor Leste menjadi negara merdeka, banyak orang yang pindah ke sana berganti kewarganegaraan. 

    Namun, Hercules tetap setia kepada Republik Indonesia.

    “Dalam kebersamaannya dengan kita di medan pertempuran, itu tercatat banyak juga jasa dia yang sampai kakinya buntung, dia kan orang berkaki buntung satu, tangannya juga satu, matanya juga satu,” katanya.

    Panglima Kodam Jayakarta pada tahun 1993-1994 tersebut pun meminta agar Hercules memperbaiki dirinya agar tidak berulah seperti seorang preman. 

    Namun, ia juga mengingatkan semua anak bangsa untuk menginstropeksi diri.

    “Dia jadi kayak begini kan akibat dari kita, kondisi masyarakat kita secara sosial ekonomi, akhlak kejiwaan, rasa kebangsaan, rasa profesionalisme kita membentuk dia. Kok, jadi seperti ini. Di mana salahnya? Ini lah yang harus kita pikirkan untuk memperbaiki dan rasanya dia itu patut merubah organisasinya menjadi bagaimana yang diharapkan oleh para purnawirawan semua dan rakyat,” pungkasnya. 

  • Mobil Dinas Kapolres Belawan Diserang di Tol, Dua Orang Ditembak!

    Mobil Dinas Kapolres Belawan Diserang di Tol, Dua Orang Ditembak!

    GELORA.CO – Sebanyak 20 orang diamankan usai insiden pengadangan mobil dinas dan penyerangan terhadap Kapolres Belawan AKBP Oloan Siahaan pada Minggu (4/5) di Tol Belmera.

    Selain itu, ada dua orang lainnya yang mengalami luka tembak usai polisi melakukan penyisiran.

    “Dari kejadian pengadaan terhadap mobil dinas Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Oloan tersebut mengakibatkan 2 orang mengalami luka tembak,” kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan dalam keterangannya.

    Adapun identitas korban yang ditembak adalah MS (15), luka di bagian perut. Sementara, B (17) mengalami luka di tangan. Saat ini, keduanya dalam perawatan medis di RS Bhayangkara Medan.

    “Kelompok yang diduga melakukan pengadaan dan tawuran sebanyak 20 orang, 14 orang di antaranya positif dengan menggunakan ganja,” sambungnya.

    Dari daftar nama 22 terduga pelaku tawuran yang dikirimkan Ferry, 19 di antaranya merupakan anak di bawah umur. Rentang usia mereka adalah 13 hingga 19 tahun.

    Awal Kasus 

    Insiden ini bermula pada Sabtu (3/5). Saat itu, Oloan memimpin apel patroli anti tawuran sekitar pukul 21.30 WIB. Hal ini dilakukan sebab 2 jam sebelumnya terjadi tawuran.

    Oloan dan timnya berpatroli hingga Minggu 4/5) pukul 01.30 WIB. Di tengah perjalanan pulang di Gerbang Tol Belmera, sekitar 10 pemuda masuk ke dalam jalur tol.

    Tidak dirinci apakah mereka berkendara atau tidak.

    Yang pasti, mereka membawa senjata tajam dan diduga hendak tawuran. Sopir Oloan, Bripda Ruben, memberi peringatan dengan menyalakan lampu panjang mobil dinas. Namun, para pemuda itu tak terima dan mengadang mobil Oloan.

    Oloan lalu keluar dan memberikan tembakan peringatan. Namun, para pemuda itu justru malah mengamuk dan melempari Oloan dengan batu hingga petasan.

    Akibat situasi tak kondusif, Oloan meninggalkan lokasi dan meminta bantuan penguatan kepada Wakapolres Belawan Kompol Dedy Dharma.

  • Zionis Israel Semakin Bengis, FPI Minta Prabowo Kirim Pasukan Khusus TNI ke Gaza

    Zionis Israel Semakin Bengis, FPI Minta Prabowo Kirim Pasukan Khusus TNI ke Gaza

    GELORA.CO –  Ribuan orang yang tergabung dalam komunitas pencinta Alquran menggelar aksi damai bela Palestina di depan kantor Kedubes Amerika Serikat (AS) , Jakarta, Minggu (4/5/2025).  Akibatnya, jalan di sekitar lokasi tersendat.

    Wasekum DPP Front Persaudaraan Islam (FPI), Buya Husein mengatakan, bahwa genosida di Gaza merupakan tanggung jawab bersama.

    Buya Husein meminta agar presiden Prabowo Subianto segera mengirimkan pasukan militer ke jalur Gaza. Prajurit dari Indonesia ini dibutuhkan untuk menolong warga Palestina khususnya di Gaza.

    “Kami juga mengimbau kepada Presiden Prabowo agar mengikuti seruan dari ulama khususnya dari Majelis Ulama Indonesia agar mengirim pasukan perdamaian ke Palestina untuk menolong, membantu saudara-saudara kita yang ada di sana,” katanya.

    Selama ini Indonesia kata dia sudah banyak memberikan bantuan ke Palestina dalam bentuk makanan atau obat-obatan. Namun perlu juga penguatan pada sektor militer.

    “Yang sangat dibutuhkan adalah bantuan pasukan perdamaian agar zionis Israel yang didukung penuh oleh teroris Amerika bisa berhenti tidak melakukan genosida terhadap saudara kita,” ucapnya.

    “Kami juga mendorong pada Parlemen khusus DPR RI untuk mendukung Presiden Prabowo mengirim tentara ke Palestina,” sambungnya.

    Dalam aksi hari ini, Buya Husein menyebut ada tiga ribu orang yang hadir. Mereka terdiri dari pencinta Al-Qur’an dan santri dari berbagai pesantren.

    Ketua Komunitas Pecinta Al Quran Bela Palestina KH. Itang Rusmana menjelaskan aksi hari ini dilaksanakan sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina khususnya di Gaza.

    Dia menyampaikan bahwa Indonesia dan Palestina memiliki kesamaan dalam hal penghafal Al-Qur’an.

    “Kami di Indonesia sebagai komunitas yang bergerak dalam pengajaran Al-Quran, bergerak dalam pembelajaran Al-Quran, memperjuangkan Al-Quran, tergerak hati untuk bersama-sama menyuarakan kepedulian kepada saudara-saudara kami yang ada di Gaza, yang notabene mereka juga sama seperti kami, para pegiat Al-Quran,” kata Itang.

    “Alhamdulillah sudah khataman dari malam, sudah hatam Quran, ada sekitar 10 atau 20 hatam dan hari ini dituntaskan saat sedang berlangsung, ini khataman di tempat ini,” lanjutnya.

    Pihaknya menegaskan tak akan tinggal diam melihat pembantaian yang dilakukan tentara Israel terhadap warga Palestina. 

    “Sekecil apapun yang bisa kami lakukan, kami kerjakan untuk membela saudara-saudara kita di Gaza,” ucapnya.