Author: Gelora.co

  • Sah! Luna Maya Resmi Dihalalin Maxime Bouttier, Ini Maharnya

    Sah! Luna Maya Resmi Dihalalin Maxime Bouttier, Ini Maharnya

    GELORA.CO –  Aktris dan presenter Luna Maya resmi dipersunting aktor Maxime Bouttier dalam akad nikah yang digelar di Payangan, Gianyar, Bali, Rabu (7/5/2025). 

    Akad nikah berlangsung khidmat di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukawati, Akhmad Adiwijaya, yang bertindak sebagai penghulu. Prosesi sakral ini turut disiarkan secara langsung di kanal YouTube resmi Luna Maya dengan lebih dari 200 ribu penonton tercatat menyaksikan momen bersejarah tersebut secara daring.

    Dalam prosesi ijab kabul, kakak kandung Luna, Tip Jabrik Noventin bin almarhum Uut Bambang Sugeng, bertindak sebagai wali. Sementara itu, dua sahabat dekat pasangan, Raffi Ahmad dan Irwan Daniel Musri, menjadi saksi resmi pernikahan.

    “Saya terima nikah dan kawinnya Luna Maya Sugeng binti almarhum Uut Bambang Sugeng dengan mas kawin tersebut 7,5 gram logam mulia dan uang US$2.025 dibayar tunai,” ujar Maxime saat mengucapkan ijab kabul di hadapan penghulu.

    Usai ijab kabul dinyatakan sah oleh para saksi, suasana haru menyelimuti acara. Luna Maya tampak menitikkan air mata bahagia, sementara Maxime menunjukkan ekspresi lega dan gembira. Keduanya kemudian menandatangani dokumen pernikahan disambut sorak-sorai keluarga dan kerabat yang hadir.

    Mas kawin yang diberikan Maxime berupa logam mulia seberat 7,5 gram serta uang tunai senilai US$2.025, sesuai dengan tahun pernikahan mereka. Prosesi diawali dengan pembacaan doa dan berjalan dalam suasana sakral serta penuh kebahagiaan.

    Para tamu undangan daring juga turut memeriahkan momen tersebut lewat kolom komentar, mengucapkan doa dan selamat atas bersatunya pasangan selebritas ini secara sah menurut agama dan negara.

  • Menanti Serangan Balasan Pakistan ke India, Akankah Perang Nuklir Pecah?

    Menanti Serangan Balasan Pakistan ke India, Akankah Perang Nuklir Pecah?

    GELORA.CO – Menteri Informasi dan Penyiaran Pakistan Attaullah Tarar mengatakan “seluruh bangsa” mendukung angkatan bersenjata negara itu dan mendukung pembalasan terhadap India. Itu mengkhawatirkan karena kedua negara yang berkonflik tersebut memiliki senjata nuklir.

    “Kami adalah orang-orang yang cinta damai, tetapi ketika harus menantang kami, seluruh bangsa akan merespons dan seluruh bangsa bersatu melawan agresi India, dan mendukung angkatan bersenjata Pakistan,” kata Tarar dalam sebuah wawancara dengan TRT World Turki, yang cuplikannya dibagikan di akun X milik pemerintah Pakistan.

    Selanjutnya, Perdana Menteri Pakistan kembali pada X mengutuk serangan India yang “pengecut” dan “tidak beralasan”.

    “Pakistan memiliki hak mutlak untuk menanggapi serangan India yang tidak beralasan ini dengan tegas — tanggapan tegas sudah dilakukan,” tulis Sharif, menurut terjemahannya.

    “Seluruh bangsa bersatu di belakang angkatan bersenjatanya, dan moral serta tekad kami tetap tidak tergoyahkan,” tambahnya.

    Kemudian, mantan menteri luar negeri Pakistan Hina Rabbani Khar mengatakan India ‘bermain api’. Hina Rabbani Khar mengatakan kepada Al Jazeera bahwa keputusan India untuk meluncurkan serangan rudal ke negara bersenjata nuklir lainnya adalah “seperti bermain api”.

    “Hal itu menunjukkan bahwa India merasa memiliki impunitas untuk menjadi hakim, juri, dan eksekutor,” kata Rabbani Khar. “Mereka akan mengirim rudal ke negara lain yang mempunyai senjata nuklir karena mereka berpikir mereka bisa lolos.”

    Mantan menteri tersebut mengatakan Pakistan telah berulang kali memperingatkan Dewan Keamanan PBB tentang India. “Tanda-tanda peringatan ada di mana-mana dan sekarang ancamannya semakin meningkat,” katanya.

    Rabbani Khar berbicara kepada Al Jazeera dari bandara Doha Qatar, di mana dia tetap tidak dapat melakukan perjalanan ke Pakistan karena gangguan penerbangan setelah serangan India. Dia menggambarkan serangan itu sebagai “tidak beralasan, tidak berdasar dan jelas-jelas melanggar hukum internasional”.

    Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Pakistan telah mengeluarkan pernyataan tegas yang menuduh India melakukan “tindakan perang yang tidak beralasan dan terang-terangan”.

    “Tindakan agresi India telah mengakibatkan warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak, menjadi martir,” kata pernyataan itu.

    “Agresi ini juga telah menyebabkan ancaman serius terhadap lalu lintas udara komersial. Kami mengutuk tindakan keras yang merugikan India, yang merupakan pelanggaran terhadap Piagam PBB, hukum internasional, dan norma-norma hubungan antarnegara yang telah ditetapkan.”

    Pernyataan menteri tersebut juga menuduh India menggunakan “hantu intelijen untuk memajukan narasi palsu tentang korban, yang membahayakan perdamaian dan keamanan regional”.

    “Tindakan gegabah India telah membawa kedua negara bersenjatakan nuklir itu lebih dekat ke konflik besar,” katanya.

    Situasi terus berkembang. Pakistan berhak untuk menanggapi dengan tepat pada waktu dan tempat yang dipilihnya, sesuai dengan Pasal-51 Piagam PBB, dan sebagaimana diabadikan dalam hukum internasional. Pemerintah, angkatan bersenjata, dan rakyat Pakistan bersatu dalam menghadapi agresi India. Mereka akan selalu bertindak dengan tekad baja untuk melindungi dan menjaga pengawasan dan integritas wilayah Pakistan. 

  • Yang Benar Saja DPR! Sudah Mangkrak 13 Tahun, Masih Tunda Lagi Bahas RUU Perampasan Aset

    Yang Benar Saja DPR! Sudah Mangkrak 13 Tahun, Masih Tunda Lagi Bahas RUU Perampasan Aset

    GELORA.CO – Nampaknya tak ada keseriusan dari DPR untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Padahal Presiden Prabowo Subianto belum lama ini menyatakan dukungan dan dorongan agar RUU ini segera disahkan.

    Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan, saat ini Komisi III DPR sedang merampungkan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sehingga pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi tertunda.

    “Memang sesuai dengan mekanismenya kita akan membahas KUHAP dulu. Namun kita awalnya tidak akan tergesa-gesa. Kita akan mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat dulu sesuai dengan mekanismenya,” tutur Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025).

    Setelah itu, lanjut dia, baru kemudian DPR akan membahas RUU perampasan aset.

    “Bagaimana selanjutnya, ya itu juga kita akan minta masukkan pandangan dari seluruhnya. Karena kalau tergesa-gesa nanti tidak akan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada. Itu akan rawan. Jadi ya seperti itu,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) Bob Hasan mengaku pihaknya memang belum membahas RUU Perampasan Aset sampai saat ini. Ia menyebut, hal itu masuk ke dalam prolegnas jangka menengah 2025-2029.

    “Tetapi dalam prolegnas perampasan aset itu menjadi target sebagai inisiatif pemerintah di dalam prolegnas jangka menengah,” kata Bob kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

    Meski begitu, mengingat sudah ada sinyal dari Presiden Prabowo Subianto saat peringatan Hari Buruh internasional beberapa waktu lalu, Bob mengaku akan mengambil langkah awal.

    “Tentunya akan kami coba lakukan satu proses, di mana kita ketahui sama-sama bahwa perampasan aset itu muatan materinya masih memerlukan satu pemutakhiran kembali,” tuturnya.

    Pakar Hukum dan Pembangunan dari Universitas Airlangga (Unair), Hardjuno Wiwoho pesimistis RUU Perampasan Aset bakal dibahas apalagi disahkan. Dia membeberkan perjalanan panjang RUU Perampasan Aset yang tak kunjung disahkan sejak zaman pemerintahan SBY. Bahkan berkali-kal masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) mulai 2012, namun terkatung-katung hingga saat ini.

    “Akibatnya apa, terkatung-katung pula nasib uang negara yang seharusnya bisa dikembalikan ke kas negara. Bisa digunakan untuk membiayai sejumlah program pembangunan pro-rakyat dari pemerintah,” ungkapnya.

    Di era Jokowi, lanjut Hardjuno, draf RUU Perampasan Aset kembali dimasukkan Menko Polhukam Mahfud MD. Lagi-lagi macetnya di parlemen. “Kalau sekarang masih juga mandek, pertanyaannya, siapa yang sebenarnya takut? Rakyat bisa menilai itu,” tegas Hardjuno.

    Berdasarkan catatan Hardjuno, RUU Perampasan Aset terakhir kali diajukan pemerintah ke DPR, melalui Surat Presiden Nomor R-22/Pres/05/2023 pada Mei 2023. Namun hingga kini belum juga masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025. (*)

  • Laporan Jokowi ke Polda Metro Jaya Bisa Jadi Bumerang

    Laporan Jokowi ke Polda Metro Jaya Bisa Jadi Bumerang

    GELORA.CO – Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi yang merasa sudah dihina sehina-hinanya terkait tuduhan ijazah palsu dari Universitas Gadjah Mada (UGM), dikomentari peneliti media dan politik Buni Yani.

    “Logika hukumnya, untuk bisa mengetahui apakah Jokowi benar telah dihina oleh Roy Suryo dkk, maka ijazah Jokowi harus diperiksa terlebih dahulu,” kata Buni Yani melalui laman Facebook pribadinya yang dikutip Rabu 7 Mei 2025.

    Menurut Buni Yani, apabila ijazah yang disimpan Jokowi asli,   maka benar bahwa Roy Suryo dkk telah melakukan penghinaan. 

    “Tapi kalau ijazah itu palsu, maka laporan Jokowi bisa jadi bumerang. Jokowi bisa dilaporkan balik,” kata Buni Yani.

    Buni Yani melihat kasus ijazah Jokowi tidak akan bisa disetop dan terus menggelinding deras. 

    Bahkan, menurut Buni Yani, Presiden Prabowo Subianto terlihat menolak memberikan perlindungan terkait ijazah Jokowi.

    “Mestinya kemarin dulu (Jokowi) jangan balik dari Vatikan. Vivere pericoloso, signore,” pungkas Buni Yani.

    Sebelumnya, Jokowi menegaskan, pelaporan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah memiliki ijazah palsu ke Polda Metro Jaya itu bisa jadi peringatan untuk pihak lain dan akan menjadi pembelajaran semuanya.

    Adapun pembuktian terkait itu, lanjut dia, akan melihat proses hukum yang akan berjalan nantinya. 

    “Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa,” ujar Jokowi di Solo, Senin 5 Mei 2025.

    Sementara pelaporan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah memiliki ijazah palsu ke Polda Metro Jaya dilakukan oleh Jokowi pada Rabu 30 April 2025.

    Ada lima orang yang dilaporkan Jokowi yaitu, Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauzia Tyassuma, sosok berinisial ES, dan K. 

    Kuasa Hukum Jokowi, Yakup Hasibuan mengatakan melaporkan lima orang itu atas dugaan fitnah, dan pencemaran nama baik menggunakan media elektronik. Sehingga laporan yang dibuat salah satunya menggunakan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. 

  • Mantan Komandan Marinir Klaim Muhammadiyah & MUI Dukung Pemakzulan Gibran, Ada Pertemuan di Jakarta

    Mantan Komandan Marinir Klaim Muhammadiyah & MUI Dukung Pemakzulan Gibran, Ada Pertemuan di Jakarta

    GELORA.CO – Mantan Komandan Korps Marinir (Dankormar), Letjen TNI Mar (Purn) Suharto, mengklaim telah memperoleh dukungan dari Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait delapan poin sikap dari Forum Purnawirawan TNI, termasuk pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI.

    Dia mengungkapkan dukungan tersebut dilakukan setelah adanya pertemuan di salah satu tempat di Jakarta.

    Bahkan, Suharto juga mengklaim pertemuan tersebut terjadi setelah pihaknya diundang secara khusus oleh Muhammadiyah dan MUI.

    “Bahkan, saya diundang MUI dan Muhammadiyah. Bertemu dan mendukung Pak Harto (terkait delapan poin sikap Forum Purnawirawan TNI). (Dukungan perorangan atau organisasi?) Organisasi,” katanya dikutip dari YouTube iNews, Rabu (7/5/2025).

    “Jadi pada waktu itu kita bersurat kepada mereka. (Perwakilan Muhammadiyah dan MUI -red) ‘oh pak nanti kita undang bertemu di sana, tapi kami mendukung delapan (sikap Forum Purnawirawan TNI),” sambung Suharto.

    Suharto mengklaim, dalam pertemuan tersebut, dirinya sempat bertemu dengan Sekjen MUI, Amirsyah Tambunan.

    “Tadi dengan sekjen-nya (MUI), nama belakangnya Tambunan bertemu,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Suharto juga mengatakan adanya pertemuan di Yogyakarta pada Senin (12/5/2025) dengan purnawirawan TNI lainnya terkait penggalangan dukungan untuk usulan pemakzulan Gibran.

    Bahkan, Suharto menyebut nantinya pertemuan di Yogyakarta itu akan turut dihadiri oleh mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Marsekal (Purn) TNI Hanafie Asnan.

    “Nanti, tanggal 12, kami ke Yogya atau sesudahnya dengan tim saya (Forum Purnawirawan TNI) karena itu mereka mendukung (pemakzulan Gibran).”

    “Di sana, kami bertemu dengan unsur-unsur purnawirawan ABRI, termasuk di sana minta mundur karena adanya dukungan lebih besar lagi. Kami tadi berhubungan dengan Marsekal Hanafie Asnan,” jelasnya.

    Suharto juga mengklaim adanya dukungan di luar purnawirawan TNI terkait pemakzulan Gibran seperti pengajar dan masyarakat sipil.

    “Ada dukungan juga dari dosen atau pengajar dan non-dosen,” tegasnya.

  • Tuhan kamu di Indonesia, Bukan di sini!

    Tuhan kamu di Indonesia, Bukan di sini!

    GELORA.CO – Punya keinginan untuk merubah kehidupan lewat bekerja menjadi TKW, Maizidah Salas justru menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

    Kejadian yang menimpa Maizidah sudah lewat lebih dari 20 tahun lalu. Ia mengingat pengalaman buruk tersebut saat masih menjadi TKW di Taiwan.

    Dilansir dari laman Suara.com, Salas menjelaskan kronologi dirinya bisa sampai ke Taiwan melalui agensi penyalur kerja di Indonesia.

    Awalnya, ia ditawari untuk bekerja menjadi ART dan juga buruh pabrik.

    Tetapi di saat prosesnya, ia bersama banyak TKW lainnya harus menjalani pelatihan di tempat yang tidak layak selama tiga bulan.

    “Di sana tidur tanpa alas, tanpa selimut, tanpa bantal selama 3 bulan. Alasannya untuk pendidikan. Tapi tidak pernah sekalipun diajarkan cara memasak makanan Taiwan,” jelasnya seperti dikutip Hops.ID pada 5 Mei 2025.

    Tak banyak berpikir, Salas sudah merasa jika dirinya menjadi seorang korban TPPO.

    Setelah selesai menjalani pelatihan, ia diminta untuk menandatangi kontrak kerja di Taiwan.

    Pihak agensi mengatakan jika ia dijanjikan bekerja merawat lansia, tetapi ketika sesampainya di tujuan, Salas dipekerjakan di sebuah restoran.

    Ia disuruh untuk mencuci usus babi, menyemai sayuran dengan waktu kerja hingga 20 jam lamanya.

    Bukan cuma itu, dirinya harus membantu memasak hingga membantu pekerjaan rumah tangga.

    “Saat makan siang itu saya hanya boleh makan yang sisa makan kemarin,” ungkapnya.

    Salas 

    Dirinya makin tak nyaman ketika majikannya melarang untuk beribadah, majikannya menilai Salas malas bekerja jika ia masuk ke kamar.

    Namun sebenarnya ia pergi untuk melakukan salat.

    “Akhirnya ketahuan kalau saya salat di kamar. Mereka bilang, ‘Tuhan kamu di Indonesia, bukan di sini. Saya membayar kamu mahal itu untuk kerja, bukan untuk salat’, gitu,” bebernya.

    Saat bekerja di tempat tersebut, majikannya sering mencari-cari kesalahan Salas.

    Belum lama bekerja, Salas dipecat dengan alasan yang dibuat-buat oleh majikannya.

    Pernah mendapatkan majikan yang baik, tetapi baru tiga bulan pihak agensi menyuruh Salas pulang ke Indonesia.

    “Alasannya majikan lama tidak bisa mengambil pekerja migran asing kalau saya belum dipulangkan, karena saya terikat kontrak 3 tahun,” ungkapnya.***

  • Gelar Siraman Adat Jawa Jelang Nikah, Asal-Usul Ayah Luna Maya Disorot

    Gelar Siraman Adat Jawa Jelang Nikah, Asal-Usul Ayah Luna Maya Disorot

    GELORA.CO –  Luna Maya dan Maxime Bouttier menjalani prosesi siraman sebagai bagian dari rangkaian pernikahan mereka yang dilaksanakan pada Selasa, 6 Mei 2025. Meski dikenal sebagai pasangan berdarah campuran dan tumbuh besar di Bali, keduanya memutuskan menggunakan adat Jawa dalam pernikahan mereka. Pilihan ini pun langsung memicu rasa penasaran warganet.

    “Kenapa adat Jawa Yogyakarta, padahal keturunan Bali semua?” celetuk seorang netizen, mempertanyakan latar belakang budaya yang melatari keputusan pasangan ini.

    Sebagian besar publik memang lebih mengenal latar belakang Luna Maya dari sisi sang ibu, namun tidak banyak yang tahu siapa sebenarnya ayah dari artis kelahiran Denpasar itu. Ayah Luna, Uut Bambang Sugeng, ternyata bukan berasal dari Bali. Lelaki yang telah wafat sejak tahun 1996 saat Luna masih kecil itu diketahui merupakan keturunan Jawa tulen.

    Beberapa sumber menyebutkan bahwa Sugeng berasal dari Bojonegoro dan Cirebon. Versi lain juga menyebut ia memiliki akar keturunan dari Yogyakarta. Kendati begitu, Sugeng memutuskan menetap di Bali, tempat ia kemudian bertemu dan menikah dengan ibu Luna, Desa Maya Waltraud Maiyer, seorang perempuan berdarah Austria.

    Meski lahir dari orangtua beda negara dan beda agama, Luna Maya sedari kecil memeluk agama Islam mengikuti keyakinan sang ayah. Selain itu, warisan seni dari sang ayah juga tampak begitu kuat dalam dirinya. Dikenal sebagai seniman, karya-karya Uut Bambang Sugeng pernah dipamerkan oleh Luna dalam sebuah pameran seni bertajuk Double Flame di Galeri Zen1, Tuban, Kuta, Badung, Bali pada Desember 2024.

    Pameran tersebut menampilkan 40 lukisan peninggalan sang ayah yang masih terawat dengan baik dan menjadi saksi bisu akan darah seni yang mengalir dalam diri Luna. Tak hanya memperkenalkan karya, Luna juga kerap membagikan kenangan manis bersama ayahnya melalui unggahan foto masa lalu di media sosial. Dalam salah satu foto, Luna tampak masih kecil berdiri bersama sang ayah yang berpenampilan khas seniman: rambut panjang, berpakaian santai, dan bertato di dada.

    Luna juga pernah memperlihatkan potret ayah dan ibunya semasa muda. Warganet menilai bahwa penampilan fisik Luna mewarisi kecantikan ibunya, namun memiliki kemiripan wajah dengan sang ayah. Hal ini menguatkan dugaan bahwa Luna memang memiliki garis keturunan Jawa, tak hanya dari nama belakang ayahnya, tetapi juga dari budaya yang diwariskan.

    Menariknya, meski sang ibu adalah orang Austria, Luna tetap memanggil ibunya dengan sebutan “ibu”, sedangkan sang ayah dipanggil “bapak”—menunjukkan penghormatan terhadap budaya Jawa yang mereka anut di rumah.

    Saat ini, sang ibu, Desa Maya Waltraud Maiyer, masih tinggal di Bali dan menjalani hidup sederhana. Diketahui, sebelum pensiun, ibunda Luna pernah menjadi guru taman kanak-kanak di sebuah sekolah di Bali. Meski anak semata wayangnya kini menjadi artis papan atas dan tinggal di Jakarta, Desa tetap memilih menetap di Bali dengan gaya hidup yang bersahaja.

  • Sejarah Indonesia Dijajah Belanda Bakal Diubah, Nggak Ada Itu 350 Tahun Dijajah

    Sejarah Indonesia Dijajah Belanda Bakal Diubah, Nggak Ada Itu 350 Tahun Dijajah

    GELORA.CO – Menteri Kebudayan Fadli Zon mengatakan penulisan ulang sejarah yang sedang digodok akan turut mengubah terkait sejarah penjajahan Indonesia oleh Belanda yang kerap disebut selama 350 tahun.

    Fadli mengatakan Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun. Sebab, kata dia, selama 350 tahun itu banyak daerah di Indonesia yang melakukan perlawanan kepada Belanda.

    “Termasuk saya katakan soal 350 tahun dijajah itu menurut saya harus diubah mindset itu. Nggak ada 350 tahun Indonesia dijajah itu. Kita itu melakukan perlawanan terhadap para penjajah itu,” kata Fadli di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (6/5) malam WIB.

    “Di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Perang Jawa Diponegoro itu. Ada yang perlawanannya 200 tahun, ada yang perlawanannya puluhan, Jadi kita ubah bukan sejarah kita dijajahnya tapi perlawanannya yang harus kita tonjolkan,” sambungnya.

    Di sisi lain, Fadli mengklaim penulisan ulang sejarah ini dilakukan lantaran banyak orang yang disebut tidak mengerti sejarah Indonesia.

    Terlebih, kata dia, Presiden pertama RI Soekarno telah menyampaikan untuk jangan melupakan sejarah atau kerap disingkat Jas Merah.

    “Jadi kita harus gencarkan sejarah. Dari mulai era prasejarah, proto sejarah sampai sejarah modern itu harus kita ini,” tutur politisi Partai Gerindra ini.

    “Kenapa sih, Justru yang perlu ditanya kenapa takut dengan sejarah? Sejarah itu adalah bagian dari masa lalu kita. Kalau kita ingin tahu hari ini kita harus melihat masa lalu,” sambungnya.

    Lebih lanjut, Fadli menyebut orang-orang yang tidak tahu dan lupa sejarah akan lupa dengan jati diri mereka dan identitas mereka sebagai bangsa Indonesia.

    Adapun Fadli mengatakan penulisan ulang sejarah ini ditargetkan rampung sebelum 17 Agustus 2025 ketika usia kemerdekaan Indonesia menginjak 80 tahun.

  • Guru Ngaji Cabuli Komika Eky, Korban Bukannya Diminta Membuka Alquran melainkan Disuruh Buka Celana

    Guru Ngaji Cabuli Komika Eky, Korban Bukannya Diminta Membuka Alquran melainkan Disuruh Buka Celana

    GELORA.CO – Guru mengaji berinisial SA (49) yang mencabuli komika Eky Priyagung sejak masih berusia di bawah umur di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengancam korban agar tutup mulut. Pelaku disebut meminta korban bersumpah di bawah Al-Qur’an agar tidak menceritakan perbuatannya.

    “Iya, dia (korban) disumpah dikasih Al-Qur’an, didoktrin agar tidak membocorkan,” kata Kapolrestabes Makassar Kombes Arya Perdana saat konferensi pers di Mapolrestabes Makassar, Selasa (6/5/2025).

    Pelaku menjalankan aksi asusilanya sejak 2004 silam. Pelaku memanfaatkan posisinya sebagai guru mengaji yang membimbing santrinya yang kala itu masih di bawah umur.

    “Setiap kali dia melakukan untuk kepada anak-anak ini, dia sampaikan juga, kamu sudah baligh, harus keluar ke sperma, (jadi pelaku bilang) sini saya keluarkan. Jadi tangannya melakukan masturbasi untuk anak-anak ini,” tuturnya.

    “Dia (pelaku) sampaikan jangan sampai dikasi tahu ke siapa-siapa, dengan bahasa-bahasa ini, bahasa daerah yang bahasa Makassar. Dan anak-anak juga berjanji untuk tidak memberitahukan itu,” tambah Arya.

    Arya mengatakan kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku sudah mencabuli 16 anak sejak 21 tahun terakhir.

    “Ini sejak tahun 2000-an tepatnya 2004 dan pelaku ini merupakan guru SD juga. Jadi guru SD, ajar mengaji, PNS juga, yang (dugaan pencabulannya) dilakukan di sekretariat masjid,” ucapnya.

    Diketahui, kasus ini diusut polisi usai video komika Eky mengaju menjadi korban pelecehan di Makassar sejak masih berusia 13 tahun, viral di media sosial. Polisi yang melakukan penyelidikan kemudian menangkap pelaku pada Rabu (30/4).

    Sebelumnya diberitakan, komika Eky mengaku sudah berulang kali dilecehkan guru mengajinya. Salah satu kejadiannya berlangsung di rumah pelaku saat Eky hendak tes mengaji untuk kenaikan tingkat.

    “Saya diajak untuk naik tingkat, saya dulu juga pembina di masjid di situ diajak naik tingkat untuk mengajar di situ. Nah, si pelaku ini undang saya ke rumahnya malam-malam ketika istrinya lagi ke mal,” ujar Eky kepada detikSulsel, Sabtu (26/4).

    Saat di lokasi, terduga pelaku mengunci pintu rumahnya. Eky tidak diminta membuka Al-Qur’an melainkan disuruh membuka celana guru mengajinya hingga terjadilah pelecehan seksual tersebut.

    “Terus setelah dibegitukan (dilecehkan), disuruh sumpah Al-Qur’an. Jika mengaku, menceritakan ke orang lain atau ada yang tahu saya akan celaka. Ini gunakan Al-Qur’an untuk membungkam anak belasan tahun,” tuturnya.

  • PLN Wajib Ganti Kerugian Masyarakat!

    PLN Wajib Ganti Kerugian Masyarakat!

    GELORA.CO –  Insiden Bali Blackout pada Jumat, 2 Mei 2025 disebut telah menimbulkan banyak kerugian materil di tengah masyarakat.

    Tak sedikit dari mayarakat yang merasa dirugikan memilih untuk melakukan pengaduan ke Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Provinsi Bali. 

    Hal ini diungkap oleh Direktur Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bali, I  Putu Armaya.

    Dia menjelaskan, pihaknya juga sempat dihubungi oleh Nyoman Parta, Anggota DPR RI, terkait masalah padamnya listrik dalam upaya memperjuangkan hak konsumen tersebut.

    ”Dari pengaduan konsumen yang kami terima, sebenarnya banyak, namun diminta menyertakan data kerugian yang bisa kami tindaklanjuti,” bebernya Selasa (6/5/2025).

    Kerugian masyarakat akibat mati listrik itu cukup beragam. Ada masyarakat yang mengaku mengalami kerugian kurang lebih Rp80 juta akibat sejumlah ikan koi hias miliknya mati akibat pompa air yang tetiba padam.

    Selain itu sebutnya, ada pula peternak ayam di Tabanan yang mengaku rugi karena ayam peliharaannya mati karena padamnya listrik pada sekitar jam 12 malam saat peristiwa blackout itu.

    Hingga Senin (5/5/2025), totatl kerugian maysrakaat dari pengaduan yang diterima oleh Yayayasna Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Bali menyentuh angka di bawah Rp200 juta.

    Armaya pun menegaskan, agar Dirut PT PLN memberi kan penjelasan sejujur-jujurnya terkait penyebab black out tersebut kepada masyarakat Bali.

    Karena menurut dia, hingga saat ini belum ada penjelasan yang terperinci terkait penyebab pasti matinya listrik seluruh pulau Bali tersebut. 

    Lanjut dia, kekhawatiran masyarakat saat ini masih berlanjut. Apalagi pada Senin (5/5) PLN UID Bali melakukan pemadaman berkala di beberapa titik di Pulau Bali.

    Dimana dalam keterangan pers kepada awak media, PLN mengatakan pemadaman itu dilakukan dalam rangka perawatan berkala.

    ”Jika sampai saat ini tidak mampu mengungkap akibat terjadinya Pemadaman listrik tersebut, PLN dianggap gagal melayani konsumen untuk kehandalan dalam menyediakan pasokan listrik,” ujarnya.

    Dengan adanya kerugian materil di tengah masyarakat, YLPK akan mengambil langkah tegas, membela konsumen yang dirugikan.

    Dimana Armaya mengatakan bahwa sesuai dengan Undang-undang No.8 Tahun 1999, konsumen berhak mendapatkan ganti kerugian, jika pelaku usaha tidak mampu memberikan pelayanan barang dan atau jasa dengan baik, termasuk  tidak mampu memberikan pelayanan Listrik kepada konsumen dengan baik.

    ”Maka konsumen berhak mendapatkan ganti kerugian berupa, ganti rugi barang uang atau santunan yanag setara nilainya. Bahkan konsumen berhak mengajukan gugatan class action akibat pemadaman ini,” tegasnya.

    Dalam waktu dekat YLPK Bali akan bersurat kepada Direktur Utama PLN dan jajaran, untuk meminta pertanggungjawaban hukum akibat pemadaman ini.

    Maka jika tak ada solusi, akan dilakukan gugatan hukum untuk memperjuangkan hak hak konsumen listrik di Bali.***