Xcloud.id

Author: Gelora.co

  • Jurist Tan Eks Stafsus Nadiem Diperiksa Kejagung Besok?

    Jurist Tan Eks Stafsus Nadiem Diperiksa Kejagung Besok?

    GELORA.CO – Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) dikabarkan akan memeriksa Jurist Tan (JT), mantan staf khusus Mendikbudristek Nadiem Makarim, pada Selasa besok (3/6/2025).

    Informasi yang diterima tim redaksi Inilah.com menyebutkan bahwa pemanggilan Jurist dijadwalkan berlangsung di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Jakarta Selatan.

    Menanggapi kabar tersebut, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, mengaku belum memperoleh informasi dari penyidik.

    “Itu belum ada info,” kata Harli saat dihubungi Inilah.com, Senin (2/6/2025).

    Sementara itu, Harli membenarkan bahwa Fiona Handayani (FH), mantan staf khusus Nadiem Makarim lainnya, dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Senin (2/6/2025) hari ini.

    “FH dijadwal diperiksa hari ini,” ujar Harli.

    Fiona diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan laptop berbasis sistem operasi Chrome atau Chromebook. Namun, Harli menyatakan bahwa dirinya belum mendapat kepastian mengenai kehadiran Fiona dalam pemeriksaan.

    “Tapi kita belum ada info apakah hadir atau tidak,” ujarnya.

    Apartemen Jurist Tan dan Fiona Digeledah

    Sebelumnya, sebagai bagian dari proses penyidikan, penyidik Jampidsus telah menggeledah dua unit apartemen yang diduga milik Fiona Handayani dan Jurist Tan pada Rabu (21/5/2025). Dari penggeledahan itu, penyidik menyita 24 barang bukti, terdiri dari sembilan barang elektronik dan 15 dokumen, termasuk laptop, ponsel, serta buku agenda.

    Untuk diketahui, penyidik Kejagung telah menaikkan status perkara dugaan korupsi dalam pengadaan program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019–2022 ke tahap penyidikan sejak 20 Mei 2025. Proyek ini berlangsung saat Nadiem Makarim menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

    Dalam konstruksi perkara yang dijelaskan Harli, disebutkan bahwa pada tahun 2020 Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi satuan pendidikan dasar hingga menengah untuk mendukung pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM).

    Berdasarkan uji coba terhadap 1.000 unit Chromebook oleh Pustekkom pada 2018–2019, ditemukan sejumlah kendala. Salah satunya, perangkat hanya berfungsi optimal jika didukung jaringan internet yang stabil, sementara infrastruktur internet di banyak wilayah Indonesia saat itu belum merata. Akibatnya, penggunaan Chromebook dinilai tidak efektif untuk mendukung pelaksanaan AKM.

    Kajian awal dalam Buku Putih merekomendasikan penggunaan laptop berbasis sistem operasi Windows. Namun, rekomendasi itu kemudian berubah melalui kajian baru yang mendorong penggunaan sistem operasi Chrome/Chromebook—yang diduga tidak mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan.

    Berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti, penyidik menemukan dugaan persekongkolan atau permufakatan jahat. Tim teknis baru diduga diarahkan untuk menyusun kajian teknis yang mengunggulkan Chromebook, bukan berdasarkan kebutuhan aktual untuk pelaksanaan AKM maupun kegiatan belajar-mengajar.

    Akibat perubahan arah kebijakan tersebut, Kemendikbudristek menganggarkan belanja pengadaan TIK untuk tahun anggaran 2020–2022 sebesar Rp3,58 triliun. Ditambah dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp6,39 triliun, total anggaran pengadaan mencapai Rp9,98 triliun.

    “Berdasarkan uraian peristiwa tersebut, Tim Penyidik telah menemukan suatu peristiwa tindak pidana korupsi. Sehingga Tim Penyidik pada JAM PIDSUS menaikkan status penanganan perkara dugaan korupsi pada Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi (Dikbudristek) dalam Program Digitalisasi Pendidikan Tahun 2019–2022 dari tahap penyelidikan menjadi tahap penyidikan,” jelas Harli dalam keterangan tertulis, Senin (26/5/2025).

  • Oalah, Pemerintah Batalkan Diskon Tarif Listrik 50%

    Oalah, Pemerintah Batalkan Diskon Tarif Listrik 50%

    GELORA.CO –  Pemerintah batal memberikan diskon tarif listrik 50 persen pada bulan Juni dan Juli. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan alasannya. 

    Ia menerangkan, setelah mengadakan rapat dengan para menteri terkait, proses penganggaran untuk program diskon tarif listrik berjalan lambat.

    Sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pada bulan Juni dan Juli.

    “Kita sudah rapat di antara para menteri dan untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat. Sehingga kalau kita tujuannya adalah Juni dan Juli kita memutuskan tidak bisa dijalankan,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (2/6/2025). 

    “Sehingga yang itu digantikan menjadi bantuan subsidi upah,” tambahnya. 

    Sebelumnya, diskon tarif listrik diumumkan oleh Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto sebagai salah satu paket stimulus ekonomi bersama diskon transportasi dan BSU. 

    Dalam konferensi pers akhir Mei lalu, Airlangga mengatakan, diskon tarif listrik sebesar 50 persen akan diberikan kepada sekitar 79,3 juta rumah tangga.

    Penerima diskon tarif listrik adalah mereka yang masuk dalam kategori pelanggan ≤1300 VA. 

    Skema diskon tarif listrik itu sama dengan yang diterapkan pada periode awal tahun ini dan program ini akan dijalankan oleh Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan dan PLN. 

  • Kekayaan Kita Sangat Besar, tapi Banyak Maling Curi Uang Rakyat

    Kekayaan Kita Sangat Besar, tapi Banyak Maling Curi Uang Rakyat

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto menegaskan, Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Namun, kekayaan tersebut justru dimanfaatkan segelintir pihak untuk menguntungkan dirinya sendiri.

    Hal ini disampaikan Prabowo dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir (Harlah) Pancasila yang diselenggarakan di halaman Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025).

    “Kekayaan kita sekali lagi, sangat besar, tetapi terlalu banyak maling-maling yang mencuri uang rakyat dan untuk itu saya bertekad akan menertibkan semua itu,” kata Prabowo.

    Prabowo pun mengungkap tekadnya dalam menjadikan Indonesia sebagai negara yang hebat. Ia meminta dukungan kepada anak muda agar melanjutkan estafet kepemimpinan yang telah dijaga untuk masa yang akan datang.

    “Saya mohon dukungan semua elemen terutama anak-anak muda kami adalah angkatan yang sebentar lagi akan meninggalkan podium, kita sekarang berjuang melawan korupsi supaya Anda mengambil alih negara dalam keadaan baik dan kuat,” ujar Prabowo.

    Selain itu, Prabowo juga meminta kepada seluruh rakyat untuk tidak ragu melaporkan pejabat yang melakukan korupsi. Langkah ini dilakukan untuk mencegah kemiskinan dan kelaparan semakin luas.

    “Tidak boleh ada kemiskinan di indonesia, tidak boleh ada kelaparan di Indonesia, mari kita bersatu, jangan ragu-ragu, lihat pejabat pemimpin yang melaporkan!” tegasnya.

    Di sisi lain, Prabowo menyebut langkah ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Mereka diminta bisa segera melaporkan jika ada pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan mereka.

    “Sekarang kita punya teknologi setiap rakyat di desa bisa menggunakan gadget kalau ada bukti segera siarkan jangan mau terima penyelewengan jangan mau terima pejabat yang melakukan sekehendak dirinya,” jelasnya.

  • Jokowi Dinilai Makin Terdesak, Desakan Pemakzulan Gibran dan Kontroversi Ijazah Terus Menguat

    Jokowi Dinilai Makin Terdesak, Desakan Pemakzulan Gibran dan Kontroversi Ijazah Terus Menguat

    GELORA.CO – Mantan Presiden Joko Widodo tengah menghadapi tekanan politik yang meningkat setelah Forum Purnawirawan TNI secara resmi menyerahkan surat tuntutan kepada DPR yang salah satunya berisi desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Jenderal TNI (Purn.) Try Sutrisno memberikan restunya atas langkah tersebut, menyebut tuntutan para purnawirawan menyangkut persoalan mendasar bagi bangsa dan negara.

    “Saya mendoakan semoga DPR hatinya terbuka,” ujar Try Sutrisno dalam pernyataan usai menerima delegasi Forum Purnawirawan di kediamannya di Menteng, Jakarta Pusat.

    Pertemuan tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh militer senior, termasuk Laksamana (Purn.) Slamet Subiyanto, Letjen TNI (Purn.) Soeharto, Mayjen TNI (Purn.) Sunarko, Marsda (Purn.) Amin Syah Budiono, serta penggagas forum, Dwi Cahyo Suarsono.

    Para purnawirawan mengajukan delapan poin tuntutan yang telah dikaji dan didukung dengan dokumen, salah satunya menyoroti inkonstitusionalitas proses pencalonan Gibran sebagai wakil presiden.

    Mereka mengklaim keputusan Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan bagi Gibran bertentangan dengan hukum, terutama setelah Majelis Kehormatan MK memutuskan Anwar Usman, paman Gibran dan Ketua MK saat itu, melanggar etik berat.

    “Publik menjuluki Gibran sebagai ‘anak haram konstitusi’,” ujar pengamat politik dan jurnalis senior Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, dikutip oleh Poskota pada Senin, 2 Juni 2025.

    Menurut UUD 1945, proses pemakzulan melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. DPR harus terlebih dahulu meminta pendapat hukum MK. Jika MK menyatakan syaratnya terpenuhi, barulah MPR dapat mengambil keputusan akhir.

    Secara politik, peluang pemakzulan disebut masih terbuka lebar. “Yang sangat mungkin mengambil inisiatif pertama adalah PDIP,” kata Hersubeno.

    Hubungan PDIP dengan Jokowi disebut sangat memburuk, terlebih setelah tudingan framing isu judi online yang menyeret Menko Polhukam Budi Gunawan, kader PDIP.

    Sementara itu, partai Golkar yang kini dipimpin Bahlil Lahadalia, orang dekat Jokowi, diprediksi akan menolak pemakzulan. Namun, arah politik partai tersebut tetap dinamis, tergantung sikap Prabowo Subianto, presiden terpilih dan Ketua Umum Partai Gerindra.

    “Tradisi Golkar adalah selalu mengikuti siapa penguasanya. Dalam hal ini, tentu penguasanya adalah Pak Prabowo,” jelas Hersubeno.

    Situasi politik menjadi semakin rumit ketika isu dugaan ijazah palsu Jokowi kembali mencuat. Meskipun Bareskrim telah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli, tekanan opini publik terus menguat.

    Jokowi telah melaporkan beberapa tokoh, seperti Roy Suryo, Dr. Rismon, dan Dr. Tifa, yang meragukan keaslian ijazahnya. Namun, proses hukum terhadap mereka dinilai tidak akan berjalan mulus.

    “Tidak semudah itu bagi Polda untuk memproses Roy Suryo dan kawan-kawan,” ujar Hersubeno, meragukan kekuatan argumen semata dari hasil investigasi Bareskrim.

    Secara keseluruhan, Jokowi kini menghadapi dua front utama: gugatan hukum atas keabsahan ijazahnya dan tekanan politik atas posisi Gibran.

    Dalam konstelasi politik yang belum stabil menjelang pelantikan pemerintahan baru, dinamika antara Jokowi dan Prabowo juga kian menjadi sorotan.

    “Dulu, Pak Harto yang begitu kuat pun bisa dimakzulkan dalam waktu singkat,” pungkas Hersubeno, mengingatkan bahwa segala kemungkinan masih terbuka.

  • Anies Baswedan Dianggap Calon Kandidat Kuat Menjadi Ketua Umum Partai PPP

    Anies Baswedan Dianggap Calon Kandidat Kuat Menjadi Ketua Umum Partai PPP

    GELORA.CO – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tengah menghadapi momen krusial dalam menentukan sosok Ketua Umum yang dinilai layak membawa partai Islam tersebut kembali ke parlemen setelah gagal lolos ambang batas pada Pemilu Legislatif 2024.

    Sejumlah nama mencuat dari internal maupun eksternal partai, memunculkan perdebatan strategis di tubuh PPP.

    Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menyatakan bahwa pemilihan Ketua Umum PPP menjadi salah satu isu politik paling menarik saat ini.

    “PPP sedang mencari siapa kira-kira Ketua Umum partai yang dinilai punya segala-galanya, modal sosial, modal politik, modal ekonomi,” ujarnya, dikutip oleh Poskota dari kanal YouTube Adi Prayitno Official pada Senin, 2 Juni 2025.

    Menurutnya, gagalnya PPP menembus parlemen untuk pertama kalinya dalam sejarah menjadi pukulan telak yang memaksa partai melakukan evaluasi mendalam.

    Dalam proses itu, muncul nama-nama eksternal seperti Saifullah Yusuf, Letjen TNI (Purn) Dudung Abdurachman, dan Amran Sulaiman.

    Bahkan, Joko Widodo disebut sebagai sosok yang memiliki daya dorong besar bagi kebangkitan PPP, seperti yang disampaikan oleh elite PPP, Ade Irfan Pulungan.

    Namun, sebagian besar nama eksternal tersebut menghadapi hambatan struktural karena syarat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP yang menyebutkan calon Ketua Umum harus pernah menjadi pengurus DPP minimal satu periode.

    “Nama-nama seperti Pak Dudung, Pak Amran, Pak Saifullah Yusuf, termasuk Pak Jokowi, tidak masuk dalam kategori ini,” kata Adi.

    Menariknya, nama Anies Baswedan juga mencuat sebagai salah satu kandidat kuat.

    Menurut Adi, Anies memiliki basis pemilih yang tumpang tindih dengan konstituen PPP, bahkan sejak Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2024.

    “Basis konstituen PPP, loyalis-loyalis PPP yang ada di akar rumput, terkonfirmasi mayoritas memilih Anies Baswedan di Pilpres 2024,” ucapnya.

    Namun, kedekatan Anies dengan PPP secara kultural dan ideologis belum tentu menjadi modal politik yang cukup.

    “Anies punya jarak psikologis, bahkan tembok tebal dengan pemerintah hari ini,” ujarnya.

    Di sisi lain, PPP memerlukan figur yang tidak hanya kuat di akar rumput tetapi juga memiliki akses ke kekuasaan politik nasional.

    Nama-nama lain seperti Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono masih dianggap punya peluang besar. “Internal PPP masih yakin bahwa Plt Pak Mardiono dinilai mampu mengantarkan PPP kembali berjaya dan lolos ke parlemen,” kata Adi.

  • Mau Haji secara Ilegal, WNI Asal Madura Ditemukan Tewas di Tengah Gurun Pasir di Arab Saudi

    Mau Haji secara Ilegal, WNI Asal Madura Ditemukan Tewas di Tengah Gurun Pasir di Arab Saudi

    GELORA.CO – Tiga orang warga negara Indonesia (WNI) ditemukan di tengah gurun pasir di Mekkah, Arab Saudi.

    Dua orang WNI tersebut dalam kondisi dehidrasi parah, sedangkan seorang lainnya, SM, warga asal Madura, Jawa Timur, meninggal dunia.

    Mereka rupanya rombongan orang-orang yang ingin pergi haji lewat jalur ilegal.

    Sebelumnya, ada 10 rekan lainnya yang mencoba masuk, namun setelah terjaring razia, hanya tiga orang tersebut yang mencoba masuk lewat jalur gurun pasir.

    Berikut fakta penemuan WNI di tengah gurun pasir di Arab Saudi tersebut:

    Terjaring Razia, Diturunkan di Tengah Gurun

    Diketahui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia mengungkapkan kronologi tewasnya SM.

    SM ditemukan meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2025 saat berusaha masuk ke Makkah secara ilegal.

    Awalnya SM beserta 10 WNI lainnya terjaring razia oleh aparat keamanan Arab Saudi saat berupaya memasuki Makkah tanpa prosedur yang sah.

    Setelah ditangkap, mereka diminta untuk kembali ke Jeddah.

    Namun, SM bersama dua rekannya, berinisial J dan S, memaksakan diri untuk kembali masuk ke Makkah dengan melalui jalur gurun menggunakan jasa taksi.

    “Namun kemudian almarhum bersama dua WNI lainnya memaksakan diri untuk kembali masuk ke Makkah dengan melalui wilayah gurun dan menggunakan jasa taksi. Namun ketika di perjalanan, ada proses patroli kepolisian dan kemudian sopir taksi meminta almarhum dan 2 WNI lainnya untuk turun di tengah gurun,” ungkap Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemlu RI, Judha Nugraha.

    Diketahui SM merupakan WNI asal Madura, Jawa Timur, mengutip Kompas.com.

    SM tewas dilaporkan seusai mengalami dehidrasi parah.

    Setelah peristiwa itu diketahui pihak Indonesia, Kemlu RI menghubungi keluarga SM di Madura.

    Kemlu mengimbau para WNI yang ingin menunaikan ibadah haji agar mengikuti peraturan yang berlaku, memastikan memiliki visa haji yang valid dan telah mendaftar di aplikasi nusuk. 

    “Jangan memaksakan diri menunaikan ibadah haji dengan cara ilegal,” lanjut Judha Nugraha, Minggu (1/6/2025) kemarin.

    Kronologi hingga Penemuan Jenazah SM

    Awalnya SM bersama 10 rekan yang lain telah ditangkap dalam proses razia lantaran mencoba haji secara ilegal.

    Almarhum SM bersama rekan-rekannya kemudian diarahkan untuk meninggalkan wilayah Makkah menuju ke Jeddah.

    Namun kemudian SM bersama dua WNI lainnya memaksakan diri untuk kembali masuk ke Makkah dengan melalui wilayah gurun dan menggunakan jasa taksi.

    “Ketika di perjalanan, ada proses patroli kepolisian dan kemudian sopir taksi meminta almarhum dan 2 WNI lainnya untuk turun di tengah gurun,” ungkap Judha dalam keterangan video yang diterima pada Minggu (1/6/2025).

    Dan kemudian pada tanggal 27 Mei 2025, dalam patroli polisi kembali ditemukan almarhum sudah meninggal dunia karena dehidrasi.

    Sementara WNI lainnya J dan S ditemukan dalam kondisi lemas dan segera dirawat di rumah sakit. 

    “Jenazah SM masih berada di Saudi untuk penanganan lebih lanjut,” tambah Judha.

  • Sidang Gugatan Dugaan Ijazah Palsu, Tim Tipu UGM Hadirkan 2 Saksi Korban Janji Jokowi

    Sidang Gugatan Dugaan Ijazah Palsu, Tim Tipu UGM Hadirkan 2 Saksi Korban Janji Jokowi

    GELORA.CO –  Dalam sidang gugatan lanjutan Ijazah Jokowi pada Senin (2/6/2025) Tim Tolak Ijazah Palsu Usaha Gakpunya Malu (TIPU UGM) menyebut akan ada sejumlah kejutan.

    dalam lanjutan sidang gugatan ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi) yang akan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Solo, Senin (2/6/2025).

    Perwakilan Tim TIPU UGM, M Taufiq menerangkan bahwa agenda sidang dugaan ijazah palsu Jokowi tersebut tak lain adalah pembacaan gugatan dari pihaknya.

    Dalam kesempatan tersebut Taufiq juga mengatakan bahwa pihaknya ingin membacakan semua butir gugatan yang dilayangkan ke PN Solo. 

    Gugatan tersebut ditulis dalam 36 lembar kertas dan akan dibacakan secara bergantian oleh anggota Tim TIPU UGM.

    Taufiq melanjutkan, pembacaan gugatan tersebut secara detail dilakukan tak lain karena agar publik tahu apa sebenarnya isi dari tuntutan yang dilayangkan oleh pihaknya kepada sejumlah tergugat termasuk Jokowi yang kini hanya dianggap seputar dugaan ijazah palsu.

    “Kami ingin melakukan pendidikan politik melalui jalur hukum, makanya sesungguhnya sidangnya baru dimulai besok. Dan biasanya kalau gugatan itu pada umumnya (saat di persidangan) dianggap dibacakan, bisanya Majelis Hakim menawarkan (pada penggugat maupun tergugat) bertanya (gugatan dianggap dibacakan) boleh nggak biar tidak berlama-lama,” terang Taufiq saat dihubungi via telepon, Minggu (1/6/2025).

    “Tapi berhubung kasus ini menjadi sorotan, maka kami akan membacakan (gugatan) secara penuh di depan persidangan setebal 36 lembar secara bergantian,” tambah Taufiq.

    Dalam kesempatan yang sama, Taufiq membocorkan bahwa ada dua orang yang disebutnya sebagai korban janji traktor dari Madiun dan Ponorogo Jawa Timur (Jatim) yang juga akan mengikuti jalannya sidang.

    Dua sosok tersebut merupakan pengusaha yang diceritakan Taufiq pernah dijanjikan traktor pada masa kepemimpinan Jokowi sebagai Presiden RI.

    “Dulu kan di Ponorogo dan Madiun pernah dijanjikan traktor. Tapi dua jam setelah upacara, ditarik kembali traktornya. Padahal pengusaha itu udah investasi banyak, ini ada catatanya,” kata Taufiq.

    “Besok mereka mau datang (ke PN Solo),” lanjutnya.

    Disinggung maksud kedatangan dua pengusaha asal Ponorogo dan Madiun tersebut.

    Taufiq menjelaskan bahwa keduanya hanya akan mengikuti dan mempelajari jalannya sidang sebelum melayangkan gugatan kepada Jokowi di Pengadilan Negeri setempat sesuai domisili mereka.

    “Besok hanya sidang, menyaksikan bagaimana kalau dia juga membuat gugatan serupa di Ponorogo dan Madiun,” urainya.

    Lebih lanjut, jika gugatan janji palsu traktor tersebut jadi dilayangkan oleh keduanya. Taufiq menduka jalannya sidang akan jadi sorotan publik Tanah Air.

    Roy Suryo: Pembanding tak sesuai

    Pakar telematika Roy Suryo mengatakan ijazah Joko Widodo tidak identik dengan tiga ijazah pembanding keluaran UGM yang berasal dari angkatan yang sama.

    Temuan baru Roy ini semakin memperkuat tudingannya bahwa ijazah Jokowi ini palsu.

    Roy sebut hal ini ketika melakukan dengan perbandingan sendiri antara ijazah Jokowi dan ijazah tiga pembanding tersebut.

    Yaitu dengan ijazah nomor 1115 atas nama Frono Jiwo, nomor 1116 atas nama Alm Hari Mulyono, dan nomor 1117 atas nama Sri Murtiningsih.

    Roy mengatakan bahwa identifikasi yang dia lakukan itu bersifat jujur dan terbuka.

    Namun dia tidak menjawab apakah tiga ijazah pembanding itu adalah ijazah yang sama digunakan oleh Bareskrim atau bukan.

    Baca juga: Alasan Rismon Tak Sepenuhnya Percaya Penjelasan UGM: Ratusan Kampus Ditutup karena Jual Ijazah Palsu

    Dirinya pun menantang Bareskrim untuk terbuka terkait ijazah tersebut.

    “Silakan ditanyakan ke Bareskrim, yang jelas kalau saya jujur saja, tidak ada yg ditutup-tutupi sedikit pun,” kata Roy Suryo, Sabtu (31/5/2025) dikutip dari Tribunnews.com.

    “Sekarang tergantung keterbukaan Bareskrim menjawab pertanyaan siapa-siapa pemilik ijazah yang sudah saya sampaikan ini,” sambung Roy.

    Dia mengatakan bahwa kemarin Bareskrim tidak terbuka mengungkap tiga ijazah pembanding dalam penyelidikan ijazah Jokowi tersebut.

    Maka dari itu, Roy juga membandingkan ijazah Jokowi ini dengan tiga sampel ijazah pembanding.

    “Bila Bareskrim kemarin tidak secara terbuka berani mengungkapkan ketiga sampel ijazah lain yang digunakan sebagai sampel pembanding, maka di sini demi keterbukaan informasi dan ilmu pengetahuan, ditampilkan tiga sampel ijazah yang dengan mudah ditemukan di jagad maya,” kata Roy.

    “Karena secara gamblang sudah dipublikasikan oleh mereka sendiri maupun oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Dr Sigit Sunarta saat diwawancara wartawan Kompas di tahun 2022 silam,” sambung Roy.

    Perbandingan yang dilakukan adalah melihat bagaimana posisi logo UGM dengan tulisan yang tercetak dalam masing-masing ijazah yang diperbandingkan.

    Terutama huruf Z pada tulisan ‘IJAZAH’ dan huruf A-terakhir pada tulisan ‘SARJANA’).

    Roy Suryo menyebut ada perbedaan dari fotokopi ijazah yang disebut milik Jokowi dengan tiga ijazah yang lain.

    Dijelaskan Roy Suryo, posisi huruf Z pada tulisan ‘IJAZAH’ dan huruf A-terakhir pada tulisan ‘SARJANA’ pada ketiga ijazah nomor 1115, 1116, dan 1117 adalah identik alias sama persis.

    “Baik posisi vertikal maupun horizontalnya, namun tidak identik bila diperbandingkan dengan ijazah nomor 1120.”

    Roy Suryo juga menjelaskan, posisi huruf Z dari kata ‘IJAZAH’ ketiga Ijazah pembanding ini lebih turun alias lebih masuk ke bawah pada Logo UGM bila dibandingkan dengan Ijazah milik Jokowi yang terlihat lebih ke atas alias hanya masuk sedikit pada Logo UGM.

    “Juga posisi huruf A-terakhir (pada kata SARJANA) pada ketiga Ijazah pembanding sama-sama lebih ‘ke kiri’ alias ‘masih masuk’ ke dalam logo UGM, dibandingkan dengan ijazah milik Jokowi yang lebih ‘ke kanan’ alias ‘lebih ke kanan / keluar’ dari logo UGM sehingga kedua ‘kaki’ huruf A-nya terlihat hampir terpisah dari Logo UGM,” urainya.

  • Komentar Menohok Rismon ke Silfester Pasca Dituding Ada Bohir Besar Dibalik Ijazah Palsu Jokowi

    Komentar Menohok Rismon ke Silfester Pasca Dituding Ada Bohir Besar Dibalik Ijazah Palsu Jokowi

    GELORA.CO – Komentar menohok Risnom Sianipar ke Silfester Matutina setelah dituding ada ‘bohir’ besar dibalik kasus dugaan ijazah palsu Jokowi.

    Pakar Digital Forensik itu membantah adanya tudingan para penggugat ijazah Jokowi didanai pergerakannya.

    Selama ini Risnom mengaku menggunakan dana pribadi untuk menyusuri kasus dugaan ijazah palsu Jokowi.

    Dana pribadi Risnom itu digunakan juga pada saat ia mendatangi Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 15 April 2025 lalu.

    Risnom meminta tudingan yang disematkan kepadanya harus bisa dibuktikan secara hukum.

    “Buktikankah, janganlah kalian memfitnah, kami ini mengkaji dan menganalisa dengan algoritma,” ucap Rismon Sianipar, dikutip dari kanal YouTube Balige Acacademy.

    “Ada yang mendanai, dana besar, jangan memfitnah mentang-mentang kalian pengacara,” tambahnya,

    Lebih lanjut, Risnom Sianipar tegas menyatakan bahwa tidak ada satu perak pun yang mendanai pihaknya.

    Dengan demikian Risnom meminta jangan ada pihak nakal yang mengorkestrasi.

    “Kalau saya,ada pendana besar, tunjukkan. Suruh PPATK memeriksa rekening saya, dan tidak ada pendana besar, jangan sembarang ngomong,” terangnya.

    Dikatakan, jika pihaknya mengkaji, pakai algoritma, dibilang memfitnah.

    “Saya hidup dengan idealisme saya, saya jadi diri saya sendiri,” sambungnya.

    Jika ada yang memberinya dana dari tim pembela ulama dan aktivis (TPUA), Rismon berharap hal itu dibuktikan.

    “Silakan dibuktikan, kalau saya dibayar. harus ada bukti,” tegasnya.

    “Saya datang ke Jogja pada 15 April 2025 atas biaya sendiri. Dibiayai Eeggi Sudjana, Rizal Fadillah, saya tidak terima satu rupiah pun,” tegasnya.

    Sebagaimana diketahui, Ketua Umum Soliraitas Merah Putih, Silfester Matutina sebelumnya menuduh ada bohir ada pihak yang mendanai para penggugat ijazah Jokowi.  

    Mereka, para penggugat adalah pion terdepan yang akan dikorbankan.

    Mereka nanti yang akan jadi kambing hitam dan menghadapi proses hukum atas tuduhan pencemaran nama baik.

    “Mereka ini sedang menggali lubang kubur sendiri,” ucapnya.

    Sejauh ini, Refly Harun dan Abraham Samad sudah menyatakan tidak mendukung mereka. 

  • Prabowo Minta Pejabat yang Tidak Becus Mengundurkan Diri: Sebelum Saya Berhentikan!

    Prabowo Minta Pejabat yang Tidak Becus Mengundurkan Diri: Sebelum Saya Berhentikan!

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto meminta para pejabat yang tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan benar untuk mundur dari jabatan sebelum dirinya memberikan tindakan tegas berupa pemecatan.

    Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidatonya di acara peringatan Hari Lahir Pancasila yang berlangsung di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025).

    “Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas, lebih baik mundur sebelum saya berhentikan,” kata Prabowo.

    Presiden Prabowo menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk melakukan pembenahan serta pembersihan diri. Ia menegaskan akan menyingkirkan para pejabat yang melanggar dan menyelewengkan uang rakyat.

    “Semua lembaga segera berbenah diri, segera bersihkan diri, karena negara akan bertindak. Negara kita kuat. Mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan tanpa ragu-ragu, tanpa memandang bulu—tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku apa. Siapa pun yang melanggar undang-undang dan Undang-Undang Dasar akan kita tindak,” tegasnya.

    Presiden Prabowo meminta para pejabat negara tidak hanya menjadikan Pancasila sebagai slogan belaka. Ia menyebut bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila harus menjadi bagian dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bertanah air.

    Lebih lanjut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kekayaan bangsa Indonesia harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, ia mengatakan bahwa segala bentuk penyelewengan uang rakyat harus segera dihentikan.

    “Saudara sekalian, jangan jadikan Pancasila sebagai mantra, jangan jadikan Pancasila sebagai slogan. Kekayaan bangsa Indonesia sangat besar, dan kekayaan itu harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Segala bentuk penyelewengan dan kebocoran anggaran harus dihentikan,” ujarnya.

  • Kalau Pak Prabowo Betul-betul Ingin Mengendalikan Polri

    Kalau Pak Prabowo Betul-betul Ingin Mengendalikan Polri

    GELORA.CO –  Rumor pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali mencuat dalam dua hari terakhir sehingga memicu spekulasi di kalangan pengamat politik dan masyarakat luas.

    Kabar yang beredar menyebutkan bahwa Listyo Sigit akan digeser dari jabatannya, dengan dua kemungkinan posisi pengganti, masuk ke dalam kabinet atau menjadi duta besar, kemungkinan besar untuk Malaysia.

    “Kalau duta besar, kira-kira ditempatkan di mana? Berdasarkan pengalaman para pendahulunya, mantan Kapolri biasanya ditempatkan sebagai duta besar di Malaysia,” ujar analis politik senior Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, dikutip oleh Poskota pada Senin 1 Juni 2025.

    Listyo Sigit sendiri diketahui telah menjabat sebagai Kapolri sejak 27 Januari 2021. Masa jabatannya saat ini telah mencapai hampir empat setengah tahun, lebih panjang dari pendahulunya, Tito Karnavian, yang menjabat selama tiga tahun tiga bulan.

    “Kalau melihat usia jabatannya, wajar kalau dia diganti, kendati masa pensiunnya masih lama, yakni tanggal 5 Mei 2027,” kata Hersubeno.

    Namun lebih dari sekadar masa jabatan, Listyo Sigit kerap dikaitkan dengan kedekatannya dengan mantan Presiden Joko Widodo.

    Ia dianggap sebagai bagian dari “Geng Solo”, sekelompok perwira tinggi TNI dan Polri yang pernah bertugas di Kota Solo saat Jokowi menjabat sebagai wali kota.

    “Geng Solo ini terdiri dari orang-orang yang kariernya melejit seiring dengan naiknya Jokowi menjadi Presiden dua periode,” ujar Hersubeno.

    Menurutnya, selain Kapolri, posisi Panglima TNI dan Jaksa Agung juga patut dipertimbangkan untuk diganti, mengingat kedekatan mereka dengan pemerintahan sebelumnya dan masa jabatan yang sudah cukup panjang.

    “Kalau Pak Prabowo betul-betul ingin bisa mengendalikan sepenuhnya institusi Polri, maka pergantian ini menjadi sebuah keharusan,” tegasnya.

    Yang cukup mengejutkan dari kabar ini adalah nama yang disebut sebagai calon pengganti, yakni Komisaris Jenderal Polisi Rudi Herianto Adi Nugroho. Saat ini, Rudi Herianto menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebuah posisi yang berada di luar struktur Polri.

    “Walaupun masih perwira tinggi Polri aktif, dia saat ini sudah berada di luar struktur institusi Polri. Saya tidak tahu bagaimana aturannya,” kata Hersubeno. “Apakah seperti di TNI? Harusnya kalau dia berada di luar struktur, berarti sudah pensiun. Tapi ternyata dia belum pensiun,”