Author: Gelora.co

Saat Sawit Menggusur Hutan dan Mengundang Banjir

GELORA.CO -Bencana banjir besar yang melumpuhkan Aceh Tamiang pada akhir November lalu bukan sekadar fenomena alam biasa.

Sebuah analisis mendalam berbasis kecerdasan buatan (AI) yang diunggah oleh akun X @RidhoRahmadi85 mengungkap tabir gelap di wilayah hulu: hilangnya hutan penyangga yang berganti menjadi hamparan kelapa sawit dalam skala yang sangat luas.

Hasil analisis citra satelit menunjukkan angka yang mencengangkan, yaitu terdapat sekitar 35.188 hektare lahan sawit yang kini menduduki kawasan hulu.

Luasan ini setara dengan 11 kali lipat luas Kota Yogyakarta. Hal yang paling mengkhawatirkan adalah fakta bahwa perkebunan ini telah melampaui batas hukum dengan merambah zona konservasi, termasuk sekitar 488 hektare di dalam Taman Nasional dan 525 hektare di kawasan Hutan Lindung.

Tak berhenti di situ, ditemukan pula ratusan hektare lahan terbuka yang diduga kuat tengah disiapkan untuk ekspansi kebun baru di jantung pertahanan ekologis tersebut.

Secara ilmiah, transformasi hutan menjadi sawit di wilayah perbukitan adalah resep bagi bencana. Berbeda dengan hutan alam yang memiliki kanopi berlapis dan akar dalam untuk menyerap air, perkebunan sawit justru membuat tanah menjadi padat dan keras akibat penggunaan alat berat serta sistem monokultur. Akibatnya, saat hujan deras mengguyur, air tidak lagi meresap ke dalam bumi melainkan meluncur deras ke sungai, memicu luapan yang menghancurkan pemukiman, sekolah, hingga rumah sakit di wilayah hilir.

Kondisi ini menyisakan teka-teki besar mengenai siapa sebenarnya pengelola puluhan ribu hektare sawit di zona merah tersebut. Dengan lokasi yang terisolasi dan masuk ke kawasan lindung, lahan ini jelas bukan milik petani rakyat yang luasannya relatif kecil.

Data menunjukkan masih ada sekitar 13.289 hektare lahan sawit yang kepemilikannya tetap misterius, di tengah dominasi korporasi besar yang menguasai lahan hingga ratusan kali lipat dibanding warga lokal.

Pada akhirnya, banjir besar ini harus menjadi pelajaran mahal bagi pemerintah untuk mengevaluasi tata kelola lingkungan secara total.

Mengabaikan kerusakan di hulu demi keuntungan ekonomi jangka pendek hanya akan membuat masyarakat terus membayar harganya melalui bencana yang kian rutin.

Jika tidak ada tindakan tegas terhadap perambahan hutan lindung, maka banjir di masa depan bukan lagi sebuah musibah, melainkan konsekuensi logis dari kelalaian manusia dalam menjaga alam.

24/12/2025 10:12
Ijazah Asli Jokowi Dong Diteliti

GELORA.CO – Mardiansyah Semar, Ketua Umum Rampai Nusantara menertawakan Roy Suryo karena meneliti fotokopi yang diakui ijazah Jokowi.

Mardiansyah bahkan meragukan Roy Suryo sebagai peneliti.

Hal ini terungkap dalam acara dialog yang digelar Nusantara TV pada Selasa (23/12/2025).

Awalnya Mardiansyah mengkritik sikap Roy Suryo Cs yang terus menerus membangun opini tentang ijazah palsu Jokowi di media.

Dia menyebut opini Roy Suryo Cs kerap berubah tergantung dari kepentingan.

Dia mencontohkan sikap Roy Suryo Cs yang awalnya mengakui polisi profesonal, namun kemudian mereka meragukan dengan meminta uji forensik independen dokumen Jokowi.

“Jadi kalau kepentingannya agak ke kiri ke kiri, entar ke kanan, ke kanan gitu. Ya tergantung kepentingan dan arah angin. Jadi kalau enggak menguntungkan pasti dia berbicara,” kata Mardiansyah.

Karena itu, dia menyarankan Roy JGELORA.COSuryo Cs agar energinya itu difokuskan dalam proses peradilan, bukan dalam narasi-narasi gitu di luar proses peradilan.

Menurut Mardiansyah, Roy Suryo sudah seperti menteri propaganda zaman Nazi, Jacob Gobel.

“Jadi kebohongan yang diulang-ulang itu bisa menjadi suatu kebenaran. itu aja,” katanya.

” Jadi saya bicara berapa bulan lalu soal Jacob Gobel pas sampai sini, oh ternyata memang itu tujuannya,” tudingnya.

Tak terima dengan pernyataan Mardiansyah, Roy Suryo pun menunjukkan fotokopi ijazah Jokowi.

“Kalau seperti ini pemirsa Nusantara TV pasti juga bisa melihat. Nah, ini kan harusnya diproses peradilan nih yang kayak gini-gini nih. Ini enggak usuah proses pelajaran aja biar masyarakat juga tahu ini fotokopian semua,” katanya.

“Yang ini kemarin ditunjukkan ketika gelar perkara khusus masa kedua-duanya dikarakan identik,” tunjuk Roy Suryo.

24/12/2025 09:09
Ijazah Asli Jokowi Dong Diteliti

GELORA.CO – Mardiansyah Semar, Ketua Umum Rampai Nusantara menertawakan Roy Suryo karena meneliti fotokopi yang diakui ijazah Jokowi.

Mardiansyah bahkan meragukan Roy Suryo sebagai peneliti.

Hal ini terungkap dalam acara dialog yang digelar Nusantara TV pada Selasa (23/12/2025).

Awalnya Mardiansyah mengkritik sikap Roy Suryo Cs yang terus menerus membangun opini tentang ijazah palsu Jokowi di media.

Dia menyebut opini Roy Suryo Cs kerap berubah tergantung dari kepentingan.

Dia mencontohkan sikap Roy Suryo Cs yang awalnya mengakui polisi profesonal, namun kemudian mereka meragukan dengan meminta uji forensik independen dokumen Jokowi.

“Jadi kalau kepentingannya agak ke kiri ke kiri, entar ke kanan, ke kanan gitu. Ya tergantung kepentingan dan arah angin. Jadi kalau enggak menguntungkan pasti dia berbicara,” kata Mardiansyah.

Karena itu, dia menyarankan Roy JGELORA.COSuryo Cs agar energinya itu difokuskan dalam proses peradilan, bukan dalam narasi-narasi gitu di luar proses peradilan.

Menurut Mardiansyah, Roy Suryo sudah seperti menteri propaganda zaman Nazi, Jacob Gobel.

“Jadi kebohongan yang diulang-ulang itu bisa menjadi suatu kebenaran. itu aja,” katanya.

” Jadi saya bicara berapa bulan lalu soal Jacob Gobel pas sampai sini, oh ternyata memang itu tujuannya,” tudingnya.

Tak terima dengan pernyataan Mardiansyah, Roy Suryo pun menunjukkan fotokopi ijazah Jokowi.

“Kalau seperti ini pemirsa Nusantara TV pasti juga bisa melihat. Nah, ini kan harusnya diproses peradilan nih yang kayak gini-gini nih. Ini enggak usuah proses pelajaran aja biar masyarakat juga tahu ini fotokopian semua,” katanya.

“Yang ini kemarin ditunjukkan ketika gelar perkara khusus masa kedua-duanya dikarakan identik,” tunjuk Roy Suryo.

24/12/2025 09:09
Aura Kasih Diduga Jalin Hubungan dengan Ridwan Kamil sejak 2023

GELORA.CO – Misteri hubungan Ridwan Kamil (RK) dan Aura Kasih perlahan terbuka. Keduanya diduga sudah menjalin hubungan sejak tahun 2023.

Spekulasi itu mencuat setelah foto keduanya liburan bareng ke Italia tersebar di media sosial. Akun @gosip_danu di Instagram, tampak membagikan potret kebersamaan keduanya di depan sebuah restoran di Italia.

RK terlihat mengenakan kemeja biru, celana pendek putih, dan topi. Sementara Aura Kasih yang tampak asyik memotret area di sekitarnya memakai atasan turtle neck putih yang dipadukannya dengan rok mini berwarna cokelat.

Merunut unggahan Instagram sang artis, perjalanannya ke Italia terjadi pada 19 Desember 2023. Namun pelantun ‘Mari Bercinta’ itu baru mengunggah foto dirinya mengenakan outfit serupa dengan RK pada 30 Desember 2023.

Beredarnya foto liburan tersebut memancing komentar warganet. “Ini pasti alasan ke Bu Cinta kunjungan kerja. Tahunnya bawa enong-enong,” kata akun @wind***.

Akun @wazy*** menuliskan, “Tanggal segitu, Bu Cinta lagi ngapain ya? Rapi banget Pak RK selingkuhnya sama AK sampai ke luar negeri.” Akun @amie**** menambahkan, “Pantas AK lagi Jaya-Jaya nya di 2023. Punya rumah mewah Rp50 miliar, padahal lagi enggak banyak job.”

Foto Aura Kasih liburan bareng mantan Gubernur Jawa Barat itu tersebar kurang dari 24 jam setelah dia mengunggah permintaan maaf untuk istri, ibu, dan anak-anaknya di Instagram.

“Saya mengakui, selama 29 tahun pernikahan, saya banyak melakukan kekhilafan dan dosa kepada istri saya, Atalia. Sehingga, perpisahan ini adalah hak beliau. Karena dia berhak bahagia atas hidupnya tanpa ada saya di dalamnya,” ujar RK dalam unggahan itu.

RK juga meminta maaf kepada pihak-pihak yang tak seharusnya terseret namun akhirnya terlibat dalam kisruh rumah tangganya bersama Atalia Praratya. Hingga kini, Aura Kasih masih bungkam terkait rumor kedekatannya dengan sang politikus.*

24/12/2025 08:55
Cost, Reliability & Hidden Traps

Choosing an OTP provider sounds simple.

Until OTPs start failing. Costs quietly explode. And your login flow becomes a support ticket factory.

OTP SMS is still the backbone of authentication for banks, apps, marketplaces, and platforms worldwide. But not all OTP providers are built the same, and picking the wrong one can hurt conversion, security, and revenue.

This guide cuts through the noise and helps you choose the right OTP provider without regrets.

No buzzwords. No sales fluff. Just real-world advice.

(P.S.- Don’t have the telecom registration but want to go live with OTPs in under 15 minutes? Try out VerifyNow today! )

Key Takeaways (Read This First)
Don’t compare OTP providers by upfront pricing alone; delivery rate and fallback matter more.Hidden costs like retries, fallbacks, and AIT can quietly inflate bills.Always run a pilot in your target countries before committing.Build flexibility so you’re not locked into one provider forever.
Why Picking the Right OTP Provider Actually Matters
OTPs sit right in the middle of:User onboardingLogin securityPaymentsAccount recovery
If OTPs fail, users don’t complain.
They leave.

A weak OTP setup leads to:

Drop-offs during sign-upFailed transactionsMore fraudAngry support teamsAnd a brand that feels… unreliable
So yes, this decision matters more than it looks.

P.S.- See the best Twilio alternative in the market currently.

Quick Refresher: What Is an OTP?
An OTP (One-Time Password) is a short code (usually 4–6 digits) sent to a user and valid for a few minutes.

It’s commonly used for:

Simple concept. Serious consequences if it fails.How to Evaluate an OTP Provider (Use This Scorecard)
If you remember only one thing from this blog, remember this:

OTP quality = delivery speed + reliability + cost control

Here’s the scorecard smart teams use.

1. Delivery Speed & Success Rate

OTPs should arrive in seconds, not minutes.

Ask:

What’s the real delivery rate at scale?What’s the average latency in my key countries?

2. Coverage & Fallback Options

SMS fails sometimes. That’s reality.

You need backups:

Voice OTPWhatsApp OTPEmailPush
No fallback = lost users.

3. Scalability & Throughput

Can the provider handle:
Login spikes?Sale days?OTP floods during peak traffic?
Rate limits and throttling matter more than most teams realise.

4. API & Developer Experience

Slow integration = delayed launch.

Look for:

Clean developer-friendly REST APIsSDKs (Node, Java, Python, mobile)WebhooksClear docs and examples

5. Security & Fraud Protection

OTP is a security layer. Don’t weaken it.

Check for:

Retry limitsReplay protectionAnomaly detectionBlacklists / whitelists

6. Reliability & SLA

Uptime isn’t a bonus—it’s basic hygiene.

Target:

≥ 99.9% uptimeRedundant infrastructureClear SLAs

7. Pricing Transparency

This is where most teams get burned.

Ask about:

Retry costsFallback chargesCountry-wise surchargesMonthly minimumsVolume jumps
If pricing feels vague, it usually is.Top OTP Providers in 2026 (Quick Comparison)
ProviderWhere They Shine
Trade-offsBest For

Twilio VerifyGlobal reach, mature APIsExpensive at scale
Large enterprises
MSG91Strong in IndiaLimited fallback globally
India-focused businesses
ExotelIndia & SEA complianceWeak global coverage
Local use cases
MessageBirdOmnichannel optionsCostly at low volume
Multi-channel flows
Message CentralNo Sender ID needed, 190+ countries, built-in fallback
Shared Sender IDFast-moving startups & SMBs

Tip: Don’t trust comparison tables alone. Always test in your real markets.The Hidden OTP Cost Traps (Read This Carefully)
OTP pricing is rarely just “price per SMS”.

Here’s what quietly inflates bills:

Retry loops when OTPs failFallback charges (voice, WhatsApp, etc.)Country-wise pricingMinimum monthly commitmentsAIT (Artificially Inflated Traffic) from bots or abuseThroughput caps that cause resends
A cheap OTP can become very expensive very fast. This is why pay-as-you-go pricing models for OTP SMS are often safer, especially early on.Integration Best Practices (Save Yourself Pain)
A few things that separate smooth OTP setups from messy ones:Smart Retry Logic
Don’t spam resendsUse exponential backoffCap retries per user

Fallback Design

SMS → Voice → WhatsApp (if needed)Only fallback when necessary

Monitoring That Actually Helps

Track:Delivery success rateLatencyFallback rateCost per verified user
OTP issues show up in metrics long before users complain.OTP by Industry: What Changes?

Fintech & Banking

Zero tolerance for failureStrict complianceSecurity > cost

E-commerce & Marketplaces

Massive spikes during salesBalance speed and costFallback is critical

Healthcare

Privacy-firstReliability over everything

Gaming & Social Apps

Speed matters mostSome fallback acceptableUX is king
Your OTP needs depend heavily on what you’re building.Common Objections (And Real Answers)
“What if SMS fails?”
Use fallback. Always.

“What about cost overruns?”
Monitor retries and fallback usage closely.

“Is OTP secure enough?”
Yes, with rate limits and fraud controls.

“Will integration slow us down?”
SDKs exist for a reason. Use them.

“What about vendor lock-in?”
Build an abstraction layer. Easy win.

The OTP Provider Decision Checklist
Before you decide, make sure your provider ticks these boxes:≥ 98% delivery successFallback supportTransparent pricingStrong APIs & SDKsReal-time monitoring≥ 99.9% uptimeRegulatory complianceEasy to switch later
If even one feels shaky, test again.Final Thoughts: Choose Calm, Not Chaos
A good OTP provider is invisible.
A bad one is painfully obvious.

Don’t rush this decision.
Pilot first. Measure real data. Compare honestly.

Build an OTP system that:

Delivers fastScales safelyDoesn’t surprise you with costsAnd doesn’t lock you in forever
Ready to test?

Start a pilot, send real OTPs, and let the numbers speak.

24/12/2025 08:27
Meningkatnya PHK Imbas Kebijakan Pemimpin Sebelumnya yang Tidak Bagus

GELORA.CO – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyampaikan mencatat bahwa jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk periode Januari-November 2025 mencapai 79.302 orang. Jumlah tersebut jauh lebih banyak dibanding jumlah pekerja ter-PHK di sepanjang 2024 yang sebanyak 77.965 orang.

Merespons hal itu, Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa peningkatan jumlah PHK ini terjadi karena lemahnya permintaan masyarakat yang sejalan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi sejak 10 bulan pertama pada tahun 2025.

“PHK kan terjadi ketika demand-nya lemah sekali kan. Itu terjadi 10 bulan awal, 9 bulan pertama tahun lalu kan. Tahun ini 10 bulan pertama, ekonomi slow. Itulah gambaran bahwa ekonomi kita waktu itu slow,” ujarnya, dalam konferensi pers, di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (23/12).

Ia menyebut saat ini pemerintah akan terus mendorong dan berupaya meningkatkan perekonomian di tanah air. Terlebih saat ini kebijakan fiskal antara pemerintah dengan bank sentral Indonesia sudah sejalan.

“Kita dorong, saya harapkan (ekonomi) akan membaik, saya yakin tahun depan akan lebih baik dari sekarang. karena kita lebih sinkron dengan pemerintah,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan tingginya angka PHK di sepanjang tahun ini merupakan imbas dari kebijakan para pemimpin sebelumnya yang tidak bagus.

“Jadi, itu merupakan indikasi bagi saya bahwa kemarin-kemarin memang tidak bagus,” lanjutnya.

Selain itu, Purbaya memastikan bahwa dirinya sangat memiliki minat untuk membantu para pelaku usaha agar bisa kembali tumbuh dan mengerek perekonomian tanah air.

“Jadi makanya saya concern itu dan ingin membantu mereka (dunia usaha) semaksimal mungkin untuk tumbuh lagi. Sesuai dengan permintaan. Kenaikan permintaan karena kita ubah kebijakan di sini, maupun di Bank Sentral,” lanjut dia.

Di sisi lain, mengutip portal Satu Data Kemnaker, dari total jumlah pekerja ter-PHK, 21,73 persen di antaranya merupakan pekerja yang berasal dari Provinsi Jawa Barat. Jumlah tersebut setara dengan 17.234 orang yang terkena pemutusan hubungan kerja di 11 bulan pertama 2025.

Kemudian, Jawa Tengah menjadi daerah selanjutnya yang mencatatkan kasus PHK terbanyak selanjutnya, yaitu mencapai 14.005 orang, disusul Banten di tempat selanjutnya dengan kasus PHK sebanyak 9.216 orang, DKI sebanyak 5,710 orang, dan Jawa Timur sebanyak 4.886 pekerja yang terdampak PHK.

23/12/2025 23:54
Diseret Isu Video CCTV Bareng Aura Kasih, Ridwan Kamil Akui Khilaf dan Buka Suara

GELORA.CO – Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhirnya angkat bicara di tengah derasnya arus spekulasi yang menyeret namanya. Isu perceraian dengan Atalia Praratya yang semula bersifat pribadi, belakangan melebar menjadi kegaduhan publik setelah beredarnya video CCTV yang menuding dirinya bersama penyanyi Aura Kasih di sebuah hotel.

Lewat pernyataan terbuka di akun Instagram pribadinya, Selasa (23/12), Ridwan Kamil menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang ikut terseret dalam polemik tersebut. Ia mengakui, riuh yang terjadi telah berdampak luas dan menyeret banyak nama di luar urusan rumah tangganya.

“Saya juga memohon maaf kepada pihak-pihak lain yang terbawa dan terdampak dalam rangkaian peristiwa-peristiwa pribadi ini,” ujar Ridwan Kamil.

Mantan wali kota Bandung itu menegaskan bahwa kesalahan sepenuhnya berasal dari dirinya. Ia mengakui adanya kekhilafan yang berujung pada kegaduhan di ruang publik.

“Sepenuhnya kesalahan dari kekhilafan ada di saya,” sambungnya.

Isu kian memanas setelah sebuah video CCTV beredar luas di media sosial, terutama TikTok. Video tersebut menampilkan sosok pria dan perempuan yang disebut-sebut sebagai Ridwan Kamil dan Aura Kasih berada di sebuah hotel. Klaim itu pun langsung memicu berbagai asumsi dan perdebatan di kalangan warganet.

Namun, rekaman CCTV yang beredar sejatinya menyisakan banyak tanda tanya. Wajah kedua sosok dalam video tidak terlihat jelas, lantaran kamera merekam dari arah belakang. Selain itu, tidak ada keterangan mengenai lokasi maupun waktu perekaman video tersebut.

Kondisi ini membuat identitas pria dan perempuan dalam rekaman tak dapat dipastikan. Sejumlah pengguna media sosial bahkan meragukan kebenaran tudingan yang beredar. Mereka menilai postur dan tampilan sosok dalam video tidak memiliki kemiripan dengan figur publik yang dituduhkan.

Meski demikian, isu telanjur bergulir liar dan menjadi konsumsi publik. Ridwan Kamil memilih mengambil sikap terbuka dengan menyampaikan permohonan maaf, sekaligus menegaskan bahwa kegaduhan yang terjadi telah melampaui persoalan pribadinya. (*)

23/12/2025 23:51
Ogah Tanggung Jawab Usai Hamili Pacar, Brigadir YAAS Kena Sanksi Dipecat Polri

GELORA.CO – Hakim Komisi Kode Etim Profesi (KKEP) Polda Kepulauan Riau (Kepri) menjatuhkan sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Brigadir YAAS karena melakukan pelanggaran berat terkait penganiayaan terhadap calon istri.

“Majelis hakim menjatuhkan putusan PTDH terhadap yang bersangkutan,” kata Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Kabid Propam) Polda Kepri Kombes Pol. Eddwi Kurniyanto di Batam, Selasa (23/12/2025).

Sidang putusan etik terhadap Brigadir YAAS digelar Selasa (23/12) pagi di ruang Sidang KKEP Polda Kepri, dihadiri FM (28), calon istri yang menjadi korban penganiayaan itu.

Eddwi mengatakan Brigadir YAAS dinyatakan bersalah melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pemberhentian Anggota Polri, Juncto Pasal 5 ayat (1) huruf b dan atau Pasal 8 huruf c angka 3 dan/atau Pasal 13 huruf M Peraturan Polisi (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

Menurut dia, perbuatan pelanggaran etik yang dilakukan Brigadi YAAS adalah melakukan tindak asusila sehingga mengakibatkan FM hamil dan tidak memberikan kepastian pernikahan yang sah, serta melakukan tindak kekerasan.

Fakta persidangan KKEP menyatakan Brigadi YAAS terbukti menjalin asmara dengan FM dan melakukan perbuatan asusila berupa hubungan badan di luar ikatan perkawinan yang sah, sehingga bertentangan dengan norma kesusilaan dan etika kepribadian anggota Polri.

“Pelanggaran yang dilakukan termasuk pelanggaran berat,” kata Eddwi.

Setelah putusan dibacakan, Brigadi YAAS menyatakan banding atas putusan tersebut. Majelis Hakim KKEP memberikan waktu tiga hari untuk mengajukan permohonan bandingnya kepada Komisi Banding KKEP.

“Majelis hakim memberikan waktu tiga hari untuk memasukkan permohonan bandingnya,” kata Eddwi.

Secara terpisah, korban FM berterima kasih kepada Polda Kepri terutama Propam Polda Kepri yang telah memberikan keadilan kepada dirinya.

Dia berhadap dua laporan polisi terkait penganiayaan dan pelecehan seksual yang dilaporkannya ke Ditreskrimum Polda Kepri segera diproses ke pengadilan.

“Saya berterima kasih kepada Polda Kepri, Propam juta, saya mendapatkan keadilan. Saya harapkan dua laporan lainnya juga diproses agar tidak ada lagi korban berikutnya,” kata FM.

23/12/2025 21:57
Jejak Transaksi Keuangan PBNU, Gus Yahya dan Charles Holland Taylor

GELORA.CO – Tata kelola keuangan buruk menjadi salah satu alasan pencopotan Ketum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), kini menyisakan polemik tak berkesudahan di internal organisasi.

Isu ini mencuat usai beredar dokumen audit internal yang menyinggung dugaan penyimpangan serius, termasuk indikasi dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp100 miliar yang dikaitkan dengan terpidana korupsi Mardani H. Maming.

Belakangan, kabar tersebut dibantah oleh sejumlah pihak dengan menyebut dokumen audit memang ada, namun masih bersifat draf dan belum menjadi hasil final. Meski demikian, temuan-temuan baru kembali menyeruak, termasuk soal transaksi keuangan PBNU ke luar negeri yang dinilai mencurigakan.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, PBNU tercatat telah melakukan tiga kali transfer (Term 1, 2, dan 3) dengan nilai masing-masing sebesar USD84.333. Total dana yang sudah terkirim adalah USD252.999 atau sekitar Rp4.159.654.644.

Transaksi tersebut terjadi pada 2 Januari 2025, 25 Maret 2025, dan 19 Agustus 2025 ke dua nama organisasi berbeda, yaitu Home of Divine Grace dan Libforall Foundation. Meskipun nama organisasinya berbeda, keduanya mencantumkan alamat yang identik: 1959 Peace Haven Rd, #357 Winston-Salem, NC 27106-4850, United States.

Seluruh transaksi tersebut dicatat dengan kode tujuan ‘2570-Penelitian dan Pengembangan’ yang dikirim dari rekening Bank Mandiri PBNU. Selain dana yang telah terkirim, terdapat pula rencana anggaran yang diajukan Center for Shared Civilizational Values (CSCV) untuk membiayai empat konsultan Akademi Kepemimpinan Nasional NU (AKN NU) untuk periode 1 September 2024 hingga 31 Agustus 2026. CSCV sendiri sejak 2022 ditunjuk PBNU sebagai wahana utama keterlibatan internasional NU sekaligus Sekretariat Tetap Forum Agama G20 (R20).

Inilah.com coba mengonfirmasi hal itu ke dua kubu PBNU, mulai dari Ketum PBNU Gus Yahya, Sekjen PBNU Amin Said Husni, Menteri Sosial yang sebelumnya menjadi Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul), namun tak ada tanggapan dan konfirmasi terkait informasi tersebut. Syuriyah PBNU pun enggan berkomentar saat coba dihubungi kembali. “Mohon maaf ya,” kata Katib Syuriyah PBNU Sarmidi Husna singkat melalui pesan tertulisnya, Selasa (23/12/2025).

Gus Yahya tak sendiri, penasihat khususnya Charles Holland Taylor juga ikut dicopot Rais Aam PBNU KH Miftachul Ahyar. Pelengseran pembisik urusan internasional ini berkaitan dengan isu dugaan zionisme yang tengah berkembang. Pencopotan Charles diumumkan dalam Surat Edaran Nomor 4780/PB.23/Α.ΙΙ.10.71/99/11/2025.

Setelah ditelusuri, Taylor merupakan salah satu pendiri, ketua, dan CEO LibForAll Foundation; salah satu pendiri, wakil ketua, dan COO organisasi saudaranya, Bayt ar-Rahmah; salah satu pendiri gerakan Humanitarian Islam; dan salah satu pendiri, Wakil Ketua, dan CEO Center for Shared Civilizational Values (CSCV).

Taylor mendirikan LibForAll pada 2003 silam bersama Presiden ke-4 RI sekaligus kiai NU, Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Di bawah kepemimpinan mereka, LibForAll secara pesat menjelma menjadi LSM terkemuka yang mengembangkan dan mengoperasikan strategi kontra-ekstremisme di seluruh dunia.

Selanjutnya pada 2014, Taylor bergabung dengan KH A Mustofa Bisri dan KH Yahya Cholil Staquf mendirikan Bayt ar-Rahmah. Lalu pada Maret 2017, Bayt ar-Rahmah dan Gerakan Pemuda Ansor meluncurkan gerakan global yang bernama ‘Islam Kemanusiaan’. Kemudian pada 2022, PP NU menunjuk CSCV sebagai wahana utama untuk keterlibatan internasionalnya, dan sebagai Sekretariat Tetap untuk Forum Agama G20 (R20).

Secara terpisah, melalui surat resmi bernomor 4928/PB.23/A.II.07.08/99/12/2025, Gus Yahya memberikan klarifikasi terbuka, sebagaimana dinukil dari unggahan akun Facebook PCNU Lombok Tengah, Selasa (23/12/2025).

Dalam surat tertanggal 21 Desember 2025 itu, Gus Yahya membantah tudingan penyalahgunaan dana Rp100 miliar. Dia menegaskan, pengelolaan program-program PBNU, termasuk AKN NU dan kerja sama internasional melalui CSCV, dilakukan dalam kerangka kelembagaan dan mandat organisasi.

Terkait dana Rp100 miliar yang dikaitkan dengan Mardani H. Maming, Gus Yahya menyatakan tuduhan tersebut tidak sesuai fakta. “Telah beredar tuduhan bahwa saya menggunakan dana sebesar 100 miliar rupiah yang masuk ke rekening PBNU untuk kepentingan pribadi dan untuk menyuap KPK. Tuduhan ini tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya,” tulisnya.

Ia menjelaskan, sebagian dana tersebut merupakan sumbangan operasional PBNU, sementara sisanya diperintahkan untuk dikembalikan. “Penanganan ini dilakukan dengan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya, seraya menegaskan tidak ada unsur TPPU dan tidak ada keterlibatan aktif PBNU dalam perkara hukum yang bersangkutan.

Dalam klarifikasinya, Gus Yahya juga menyinggung polemik AKN NU yang belakangan ikut disorot. Ia mengakui adanya kekhilafan dalam proses seleksi narasumber, namun menegaskan bahwa program tersebut disiapkan melalui mekanisme organisasi dan telah dikonsultasikan dengan Rais Aam. Sebagai bentuk tanggung jawab, kegiatan AKN NU pun dihentikan sementara.

“Saya mengakui sepenuhnya bahwa saya kurang cermat dalam proses seleksi dan pemilihan narasumber. Ini adalah kesalahan saya,” tulis Gus Yahya, seraya menyebut keputusan penghentian AKN NU sebagai langkah korektif atas arahan Rais Aam.

Gus Yahya juga menegaskan komitmennya terhadap tata kelola keuangan PBNU. Ia menyatakan sejak awal kepengurusannya, sistem keuangan PBNU dibuat terpusat, transparan, dan akuntabel, serta membuka ruang klarifikasi kepada Syuriyah dan forum-forum jam’iyah lainnya.

Di sisi lain, Gus Yahya menolak pencopotannya sebagai Ketua Umum PBNU. Ia menyebut keputusan Rapat Harian Syuriyah pada 20 November 2025 yang memberhentikannya bertentangan dengan AD/ART NU dan tidak memiliki dasar kewenangan. Gus Yahya menegaskan mandat Ketua Umum hanya dapat dicabut melalui mekanisme muktamar atau muktamar luar biasa.

Meski demikian, di tengah konflik internal yang kian terbuka, Gus Yahya menyerukan jalan islah. Ia menyatakan siap menahan diri dan tunduk pada proses musyawarah demi menjaga keutuhan organisasi.

“Saya tunduk dan siap menahan diri demi kesatuan, keutuhan, dan kemajuan Nahdlatul Ulama,” tulisnya seraya mengajak seluruh pengurus NU mengedepankan dialog dan persaudaraan untuk meredam polemik.

23/12/2025 21:50
Karpet Merah Jokowi ke China jangan Hambat Penegakan Hukum Insiden Penyerangan TNI di Ketapang

GELORA.CO – Kebijakan investasi China di Indonesia yang dilakukan Presiden ke-7 Joko Widodo, diharapkan tidak menghambat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan penegakan hukum atas insiden penyerangan warga negara China ke Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Pengamat Citra Institute, Efriza memandang, insiden penyerangan TNI oleh warga negara China di Kalimantan Barat, tidak bisa diintervensi pihak-pihak tertentu dengan alasan menjaga hubungan diplomatik dengan China sebagai investor besar di dalam negeri.

“Narasi ‘karpet merah’ yang diberikan Presiden Jokowi sebagai kebijakan ekonomi-politik untuk menarik investasi China, justru menjadi ujian pemerintahan Prabowo untuk menegakkan hukum dalam insiden penyerangan TNI di Kalbar,” ujar Efriza kepada RMOL, Selasa, 23 Desember 2025.

Menurutnya, Presiden Prabowo harus angkat bicara terkait insiden di Kalbar itu, sebagai bentuk ketegasan pemerintah terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan warga negara asing (WNA).

“Pernyataan atau langkah Presiden Prabowo ke depan adalah penanda bahwa negara hadir, berdaulat, melindungi, dan mampu membedakan antara kerja sama internasional dan ketegasan dalam menjaga martabat serta keamanan nasional,” tuturnya.

“Jadi kebijakan investasi tidak menyebabkan terabaikannya kedaulatan negara, seolah direndahkan oleh kasus yang cenderung mengarah pidana,” demikian Efriza menambahkan.

23/12/2025 21:32