Xcloud.id

Author: Gelora.co

  • Pak, Saya Mau Sekolah”, Tangis Galang Pecah saat Ayahnya Tak Punya Uang Biayai Pendidikan

    Pak, Saya Mau Sekolah”, Tangis Galang Pecah saat Ayahnya Tak Punya Uang Biayai Pendidikan

    GELORA.CO  – Tangis pilu seorang anak laki-laki pecah di depan rumah kayu sederhananya. 

    Suaranya bergetar, matanya sembab, dan kalimat yang keluar membuat siapa pun yang menyaksikan tak kuasa menahan haru.

    “Pak saya mau sekolah,” kata Galang Rawadang, bocah kelas 2 SD di SDN 2 Wakai, Kecamatan Una-Una, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah.

    Galang—yang akrab disapa Rawang—baru saja viral di media sosial usai terekam memohon kepada ayahnya untuk tetap sekolah, meski sang ayah sudah lebih dulu menyerah karena keterbatasan ekonomi.

    Dalam video yang dibagikan Winda Lestari lewat Facebook, terlihat Galang merengek menggunakan bahasa daerah.

    Ia memohon kepada ayahnya, yang diketahui menderita kelumpuhan dan tak memiliki penghasilan tetap, agar tak menghentikannya sekolah.

    “Berhenti sekolah ya, papa bilang berhenti, gak ada uang papa ongkosin kamu lagi,” ujar sang ayah dalam rekaman video tersebut.

    Kisah yang Menggugah Publik

    Cerita Galang menyebar luas di media sosial. Banyak warganet yang merasa tersentuh hingga menyarankan untuk membuka donasi demi membantu Galang kembali ke sekolah.

    “Kita open donasi untuk belikan Galang baju sekolah dan sepatu sekolah. Mari meringankan beban orgtuanya,” tulis Winda, yang mengunggah video itu pertama kali.

    Komentar simpati pun membanjiri unggahan tersebut:

    “Ya Allah,” tulis @nadyafarhan

    “Maa syaa Allah besar sekali keinginanmu untuk menuntut ilmu,” ujar @wiiynda

    “Mana bupatinya? Kenapa kau biarkan wargamu begitu,” sindir @civil_war97

    Hidup Berdua dengan Ayah Lumpuh, Ibu Pergi Entah ke Mana

    Galang hidup berdua dengan ayahnya setelah sang ibu pergi meninggalkan mereka.

    Kakak perempuannya pun kini diasuh orang lain. Kondisi keluarga yang serba kekurangan membuat Galang harus menunda mimpinya.

    Meski dalam keterbatasan, Galang dikenal guru dan teman-temannya sebagai anak yang sangat rajin dan selalu datang paling pagi ke sekolah. Bahkan, ia tak gentar meski kerap menjadi korban perundungan.

    Namun keterbatasan biaya dan kondisi fisik ayahnya memaksa mereka mengambil keputusan pahit: menghentikan Galang sekolah.

    Semangat Belajar Tak Pernah Padam

    Di balik linangan air mata dan suara rengekannya, Galang menunjukkan harapan yang besar. Ia punya cita-cita yang sederhana, tapi menyentuh hati.

    “Saya hanya ingin sekolah pak, saya mau jadi orang pintar,” kata Galang lirih sambil menatap ayahnya.

    Kini, masyarakat mulai tergerak.

    Ajakan donasi dan perhatian pemerintah daerah mulai ditagih. Warganet berharap, ada langkah nyata dari para pemangku kebijakan agar tidak ada lagi anak yang putus sekolah karena kemiskinan

  • Car Free Night Mulai Pukul 22.OO WIB, Nasdem: Terlalu Malam

    Car Free Night Mulai Pukul 22.OO WIB, Nasdem: Terlalu Malam

    GELORA.CO -Rencana Pemprov DKI Jakarta menyelenggarakan malam bebas kendaraan bermotor atau Car Free Night setiap Sabtu malam mendapat dukungan dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino.

    Wibi pun mengimbau kepada seluruh warga yang memanfaatkan Car Free Night nantinya agar tertib dan menjaga lingkungan saat kegiatan berlangsung.

    “Harus ramah lingkungan. Zero waste. Jangan buang sampah sembarangan dan jangan merokok,” kata Wibi lewat keterangan resminya, Minggu 15 Juni 2025.

    Politikus Partai Nasdem itu juga berharap, Car Free Night bisa menjadi salah satu upaya menekan tingkat polusi. Mengingat di malam hari, Jakarta juga masih diwarnai kemacetan lalu lintas.

    “Yang utama, kita bisa kelola polusi udara dengan baik. Data yang kita dapatkan ketika diadakan Car Free Day, tingkat polusi menurun,” ungkap Wibi.

    Kendati begitu, Wibi mengkritik wacana Car Free Night baru di mulai pukul 22.00 WIB. Padahal menurutnya, penyelenggaraan lebih awal bisa menjadi ajang promosi produk-produk UMKM.

    Termasuk pengenalan budaya. Seperti pertunjukan ondel-ondel, budaya Betawi, maupun budaya lainnya.

    “Malam itu tidak cocok untuk olahraga, cocoknya untuk santai. Jadi, gunakan untuk wadah festival UMKM dan budaya. Sehingga jadi pesta rakyat,” tutup Wibi.

  • Pengalaman Presiden Prabowo akan Mampu Selesaikan Sengketa Empat Pulau

    Pengalaman Presiden Prabowo akan Mampu Selesaikan Sengketa Empat Pulau

    GELORA.CO -Langkah Presiden Prabowo Subianto akan mengambil alih persoalan sengketa empat pulau yang melibatkan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh mendapat apresiasi Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda.

    Rifqinizamy mengatakan, langkah strategis Prabowo untuk turun tangan menyelesaikan polemik empat pulau menjadi oase di tengah pertentangan wilayah yang mengemuka di ruang publik.

    “Kami meyakini kebijaksanaan dan pengalaman panjang Pak Prabowo untuk menjaga NKRI akan beliau kedepankan dalam penyelesaian masalah sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara,” kata Rifqinizamy dalam keterangan tertulisnya, Minggu 15 Juni 2025.

    Legislator dari Fraksi Nasdem DPR RI ini mengatakan, jejak historis dan sosiologis yang kuat terhadap empat pulau bagi masyarakat Aceh patut dipertimbangkan.

    Sebab, kata Rifqinizamy, peralihan status kewilayahan ke Sumatera Utara memicu riuh di ruang publik.

    “Penyelesaian empat pulau ini bukan hanya sekadar penyelesaian administratif dan yuridis status empat pulau. Tapi juga terkait dengan bagaimana kita menjaga kebersamaan kita dalam NKRI,” kata Rifqinizamy.

    Ia berharap sengketa empat pulau ini tidak melukai rakyat Aceh hingga menimbulkan perpecahan antar masyarakat.

    Diketahui, pengambilalihan persoalan sengketa empat pulau tersebut diputuskan setelah Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad berkomunikasi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.

    “Hasil komunikasi DPR dengan Presiden bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara,” kata Dasco dalam keterangannya, Sabtu 14 Juni 2025.

    Tak hanya itu, Ketua Harian Partai Gerindra ini menyatakan bila Presiden Prabowo menargetkan keputusan terkait pemindahan kepemilikan empat pulau tersebut rampung pekan depan.

  • Fufufafa Tak Bisa Jadi Alasan Makzulkan Gibran

    Fufufafa Tak Bisa Jadi Alasan Makzulkan Gibran

    GELORA.CO -Langkah Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mengirimkan surat resmi ke DPR dan MPR RI untuk mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan tindakan politis.

    Demikian dikatakan Presiden Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia (Petisi Ahli) Pitra Romadoni Nasution melalui keterangan tertulisnya, Minggu 15 Juni 2025.

    “Usulan pemakzulan politis karena tidak ada suatu pebuatan melanggar hukum yang dilakukan Gibran,” kata Pitra.

    Pitra mendorong Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mengusulkan pemakzulan Gibran mempelajari terlebih dahulu syarat-syarat pemakzulan.

    “Pihak yang mengusulkan pemakzulan harus membuktikan tuduhannya terlebih dahulu ke pengadilan apa yang dilanggar, sehingga tidak asal menuduh,” kata Pitra.

    Pitra juga menanggapi keterangan dari Mahfud MD soal akun Fufufafa yang apabila terbukti milik Gibran bisa menjadi alasan kuat untuk memakzulkan anak sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut dari kursi Wapres.

    “Itu pemahaman hukum keliru,” kata Gibran.

    Menurut Pitra, seumpamanya dugaan perbuatan tercela akun Fufufa itu terbukti benar milik Gibran, yang bersangkutan tetap tidak bisa dimakzulkan. Karena tidak ada pelanggaran yang dilakukan Gibran selama menjabat Wapres,

    Kata Pitra, perbuatan jabatan Wapres itu melekat pada Gibran sejak diambil sumpahnya sebagai pendamping Presiden Prabowo Subianto sampai akhir masa jabatannya pada 2029 mendatang.

    “Kalau dugaan perbuatan masa lampau tidak bisa disamakan dengan perbuatan selama menjadi Wapres. Sehingga keterangan Mahfud MD tersebut adalah pemahaman yang tidak berdasar hukum,” kata Pitra.

    Pitra mengingatkan bahwa pemakzulan sudah jelas diatur di dalam Pasal 7 A UUD 1945. Dalam pasal itu memuat syarat pemberhentian Presiden atau Wapres, yakni terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tecela lainnya. 

    Kemudian pada Pasal 7B ayat (1) UUD 1945 dijelaskan, usulan pemberhentian hanya dapat diajukan DPR kepada MPR dengan terlebih dulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wapres dimaksud telah melakukan pelanggaran hukum, perbuatan tercela, maupun maupun tidak lagi memenuhi syarat.

    Pada Pasal 7B ayat (3), disebutkan pengajuan permintaan DPR kepada MK hanya bisa dilakukan jika mendapat dukungan minimal dua per tiga jumlah anggota dewan yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri minimal dua per tiga anggota dewan.

    “Jadi usulan pemakzulan yang dilakukan oleh beberapa pihak tersebut merupakan omon-omon dan angan-angan saja,” kata Pitra

  • Iran-Israel Saling Serang, Ketegangan Memuncak di Tengah Kekhawatiran Perang Regional

    Iran-Israel Saling Serang, Ketegangan Memuncak di Tengah Kekhawatiran Perang Regional

    GELORA.CO -Konflik antara Iran dan Israel kembali memanas setelah gelombang serangan rudal dan drone dari kedua belah pihak mengguncang kawasan, memicu kekhawatiran global akan pecahnya perang berkepanjangan di Timur Tengah.

    Gelombang serangan baru dimulai pada Sabtu malam, 14 Juni 2025 hingga Minggu pagi, 15 Juni 2025, ketika rudal-rudal Iran menghantam wilayah utara Israel, termasuk kota Haifa dan Tamra. 

    Menurut media lokal Israel, serangan ini menewaskan sedikitnya tiga orang dan melukai 13 lainnya. Haifa, yang dikenal memiliki infrastruktur gas strategis, disebut-sebut sebagai target utama dalam serangan tersebut.

    Sebagai balasan, militer Israel meluncurkan serangan udara terhadap sejumlah target penting di Iran, termasuk markas besar Kementerian Pertahanan Iran di Teheran. 

    Kantor berita semi-resmi Tasnim melaporkan bahwa depot minyak Shahran di barat laut ibu kota turut menjadi sasaran dan saat ini masih dalam upaya pemadaman api.

    “Saya melihat intersepsi. Suara ledakan terdengar. Belum pernah terjadi sebelumnya serangan terhadap fasilitas nuklir, militer, dan sipil Iran,” ungkap Tohid Asadi, koresponden Al Jazeera di Teheran. 

    Korban sipil di Iran pun meningkat tajam. Pemerintah Iran melaporkan sedikitnya 80 orang tewas dan lebih dari 320 luka-luka, termasuk wanita dan anak-anak. Iran juga menyatakan bahwa sembilan ilmuwan nuklir berada di antara korban tewas. 

    Iran membalas dengan rentetan rudal yang berhasil menembus sistem pertahanan Israel, menyebabkan empat kematian tambahan dan lebih dari 200 orang terluka.

    Israel juga memperluas serangannya terhadap infrastruktur energi Iran, termasuk ladang gas South Pars, salah satu sumber energi utama negara itu. 

    Pakar energi Manouchehr Takin mengatakan bahwa langkah ini bisa sangat memukul ekonomi Iran yang sudah terpukul oleh sanksi.

    “Ini adalah upaya untuk melumpuhkan ekonomi Iran. Jaringan gas domestik sudah berada di bawah tekanan karena sanksi dan salah urus,” ujarnya.

    Nour Odeh, koresponden Al Jazeera di Amman, menyebutkan bahwa langkah Israel kali ini menandai pergeseran strategi militer.

    “Sebelumnya mereka menargetkan infrastruktur militer. Sekarang mereka mengincar aset ekonomi sipil,” jelasnya.

    Ketegangan geopolitik meningkat dengan pembatalan mendadak pembicaraan nuklir antara Iran dan AS di Oman. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengatakan negosiasi tak dapat dilanjutkan sementara serangan biadab Israel terus berlanjut.

    Di tengah situasi yang genting, Presiden AS Donald Trump memperingatkan Iran atas “konsekuensi yang lebih keras,” sementara Presiden Rusia Vladimir Putin menyerukan penghentian segera kampanye militer. 

    Keduanya, meski berada di kutub pandangan berbeda, menyatakan masih terbuka untuk kemungkinan kembali ke jalur diplomasi.

    Sementara itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyalahkan Israel atas krisis yang terjadi. Dalam percakapannya dengan Putra Mahkota Saudi dan Presiden Iran, Erdogan menyebut Israel sebagai “ancaman terbesar bagi stabilitas regional,” dan menuding Perdana Menteri Benjamin Netanyahu “membakar wilayah” demi kepentingan politik domestik. 

    “Satu-satunya cara untuk menyelesaikan sengketa nuklir adalah melalui negosiasi,” kata Erdogan, seraya memperingatkan kemungkinan krisis pengungsi jika konflik terus memburuk

  • Polemik Empat Pulau di Aceh Potensi Picu Disintegrasi

    Polemik Empat Pulau di Aceh Potensi Picu Disintegrasi

    GELORA.CO -Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang mengambilalih penyelesaian penyelesaian soal polemik empat pulau yang menjadi sengketa antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara (Sumut). 

    Empat pulau ini yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang dan Pulau Mangkir Ketek.

    “Kami meyakini Presiden akan mengambil langkah yang tegas dan memberikan kepastian terkait empat pulau tersebut,” kata Rifqinizamy melalui keterangan, Minggu 15 Juni 2025.

    Legislator dari Fraksi Partai Nasdem itu mengatakan, sengketa empat pulau tersebut bukan sekadar masalah administratif, tapi berpeluang memicu disintegrasi dan mengoyak tenun kebangsaan.

    “Kami hanya mengingatkan bahwa hal ini bukan hanya terkait dengan administratif, tapi terkait dengan kesejarahan dan sosiologis. Bahkan, jika tidak hati-hati dalam menetapkan empat pulau ini berpotensi mengancam disintegrasi bangsa,” pungkas Rifqinizamy.

    Sebelumnya, pemerintah pusat melalui Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, yang ditetapkan pada 25 April 2025.

    Dalam Kepmendagri itu menyatakan bahwa empat pulau milik Aceh masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara.

    Keputusan ini direspons beragam oleh kedua daerah, karena konflik perebutan wilayah ini sudah berlangsung puluhan tahun.

  • Warga Panik hingga Timbun Barang

    Warga Panik hingga Timbun Barang

    GELORA.CO – – Serangan balasan Iran ke Israel berdampak di sejumlah kota, seperti Tel Aviv, Ramat Gan, hingga Ashkelon.

    Sebagai informasi, Israel melakukan serangan militer dengan nama Rising Lion Operation yang menargetkan fasilitas nuklir dan militer Iran, Jumat (13/6/2025) pagi.

    Dalam serangan ini, target utama Israel adalah fasilitas pengayaan uranium utama di Natanz dan dan apa yang disebut oleh Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu sebagai “jantung program rudal balistik Iran.” 

    Rising Lion Operation diklaim bertujuan untuk menghentikan apa yang Israel katakan sebagai kemajuan pesat Teheran dalam mengembangkan senjata nuklir.

    Dikutip dari Al Jazeera, serangan Israel mengenai beberapa wilayah di Iran, yakni 

    Ibu kota Iran, Teheran, dan lokasi militer di daerah sekitarnya.

    Kota Natanz, ledakan dilaporkan terjadi di fasilitas pengayaan uranium utama.

    Kota Tabriz, ledakan dilaporkan terjadi di dekat pusat penelitian nuklir dan dua pangkalan militer.

    Kota Isfahan, selatan Teheran.

    Kota Arak, barat daya Teheran.

    Kota Kermanshah, barat Teheran, fasilitas bawah tanah di dekat perbatasan Irak yang menyimpan rudal balistik terkena serangan.

    Pada Sabtu (14/6/2025) siang WIB, media pemerintah Iran melaporkan serangan Israel telah menewaskan sedikitnya 78 orang.

    Iran pun tidak tinggal diam dan segera melancarkan serangan balasan ke Israel.

    Dalam sebuah pernyataan, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan Israel “membuka tangannya yang kotor dan berdarah untuk melakukan kejahatan” terhadap Iran.

    Israel disebut telah menunjukkan sifat jahatnya lebih dari sebelumnya dengan menyerang pusat-pusat permukiman.

    “Rezim [Zionis] harus siap menerima hukuman berat,” kata Khamenei.

    Sementara, juru bicara angkatan bersenjata Iran Abolfazl Shekarchi, mengatakan bahwa Israel akan membayar “harga yang mahal” atas serangannya.

    Iran pun meluncurkan serangan balasan mulai Jumat (13/6/2025) malam.

    Iran menembakkan rudal yang menghantam sedikitnya tujuh lokasi di sekitar Tel Aviv. Ledakan juga terdengar di atas Yerusalem saat rudal melesat di langit.

    Serangan di dan sekitar Tel Aviv menewaskan tiga orang dan melukai sedikitnya 40 orang, menurut rumah sakit Israel, dikutip dari AP.

    Berikut kondisi Tel Aviv dan beberapa kota di Israel setelah serangan balasan Iran:

    1. Pada Jumat (13/6/2025) malam waktu setempat, terjadi sebuah ledakan besar di sekitar gedung yang terletak di Kota Tel Aviv, Israel di tengah serangan balasan Iran. Bola api membesar menerangi gelapnya malam.

    2. Di dekat bangunan rumah di Kota Rishon Lezion, Israel yang hancur akibat serangan balasan Iran pada Sabtu (14/6/2025) pagi, warga menangis dan berpelukan.

    3. Setelah serangan balasan Iran, para polisi di Tel Aviv, Israel melakukan patroli di jalan-jalan, Jumat (13/6/2025) malam. Sementara, pemadam kebakaran dan warga mengecek dampak dari serangan balasan Iran di Kota Ramat Gan, Israel di mana sejumlah gedung dan kendaraan hancur terkena ledakan.

    4. Setelah Iran melancarkan serangan balasannya, warga beserta anggota keluarga mereka bergegas untuk berlindung di bunker di Kota Ashkelon, Israel, Jumat (13/6/2025).

    5. Langit gelap kota Tel Aviv, Israel diwarnai jejak-jejak misil dan proyektil yang dicegat sistem pertahanan Iron Dome setelah Iran melancarkan serangan balasan pada Jumat (13/6/2025) malam. Tampak pula api dan asap membumbung setelah rudal menghantam bangunan penduduk di Tel Aviv.

    6. Seiring Israel bersiap menghadapi serangan balasan Iran, ada pasien yang harus dirawat di fasilitas parkir terlindung di Sourasky Medical Center di Tel Aviv, Jumat (13/6/2025) malam.

    7. Masih di hari Jumat, warga terlihat kebingungan dan menimbun barang-barang kebutuhan sehari-hari di Tel Aviv, Israel, berjaga-jaga dari potensi serangan balasan Iran.

    8. Di tengah kemungkinan serangan balasan Iran, warga, termasuk anak kecil di Hadara, Israel, bergerak mencari perlindungan ke shelter bom pada Jumat (13/6/2025).

    9. Saat misil diluncurkan sebagai serangan balasan Iran, para pasukan keamanan Israel di Kota Tel Aviv buru-buru mencari tempat berlindung, Jumat. 

    10. Warga di Tel Aviv, Israel panik dan langsung mencari tempat perlindungan di shelter setelah sirine peringatan berbunyi akibat rudal yang diluncurkan oleh Iran dalam serangan balasannya, Jumat (13/6/2025) malam waktu setempat. Beberapa di antara warga membawa serta hewan peliharaan mereka.

    11. Paramedis mengevakuasi warga yang terluka dari sebuah bangunan yang terkena rudal yang ditembakkan dari Iran, di Tel Aviv, Israel, Jumat, (13/6/2025).

    12. Jejak-jejak proyektil rudal yang dilontarkan Iran dalam serangan balasannya terlihat menerangi langit malam Yerusalem, Jumat (13/6/2025).

  • Ratusan Sekolah Tanpa Kepsek dan Honorer Ancam Mogok, Dunia Pendidikan KBB di Ujung Tanduk

    Ratusan Sekolah Tanpa Kepsek dan Honorer Ancam Mogok, Dunia Pendidikan KBB di Ujung Tanduk

    GELORA.CO -Dunia pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (KBB) tengah berada di ujung tanduk. Dua persoalan serius mengemuka: kekosongan ratusan jabatan kepala sekolah di tingkat SD dan SMP, serta ancaman aksi mogok mengajar selama satu bulan penuh oleh sejumlah guru honorer.

    Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) KBB, Asep Dendih, mengungkap akar persoalan yang selama ini membelit lembaga yang ia pimpin.

    Dalam penjelasan resminya, Asep menyebutkan bahwa lambannya pengisian posisi kepala sekolah disebabkan perubahan regulasi dari pemerintah pusat.

    Permendikbudristek Nomor 7 Tahun 2025 disebut menjadi pangkal persoalan. Regulasi ini menggantikan aturan lama dan mengubah skema pengangkatan kepala sekolah yang sebelumnya hanya mengakomodasi guru penggerak.

    “Jadi selama ada guru penggerak, guru senior yang sudah mengikuti diklat kepala sekolah itu tidak bisa dipilih. Kami sudah berkoordinasi dengan kementerian karena ini jadi kendala besar di lapangan,” ucap Asep saat dikonfirmasi RMOLJabar, Sabtu, 14 Juni 2025.

    Masalah semakin runyam karena pengangkatan kepala sekolah kini juga membutuhkan pertimbangan teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Alhasil, proses seleksi dan pelantikan menjadi tersendat.

    Namun titik terang mulai muncul. Permendikbudristek yang baru akhirnya melonggarkan ketentuan tersebut. Kini, guru penggerak dan guru senior sama-sama bisa diajukan menjadi kepala sekolah. Asalkan memenuhi syarat seperti golongan minimal III/C, usia di bawah 56 tahun saat pengangkatan, dan memiliki sertifikat pendidik.

    “Dalam aturan baru juga disarankan sudah ikut bimbingan teknis (Bimtek), tapi bisa juga diangkat terlebih dahulu lalu ikut bimtek 10 hari yang dilaksanakan oleh Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan,” jelasnya.

    Dipastikan Asep, proses pengangkatan kepala sekolah akan bisa dimulai per 23 Juni 2025 usai terbitnya SKB tiga menteri: Mendikbudristek, Mendagri, dan Kepala BKN. 

    “Artinya, dalam aturan baru itu, tidak lagi diperlukan rekomendasi tambahan,” ungkapnya.

    Ironisnya, jumlah kekosongan jabatan kepala sekolah justru terus bertambah. Hingga hari ini, sudah 271 sekolah tidak memiliki kepala sekolah definitif: 260 SD dan 11 SMP.

    “Ini harus segera kita isi karena menyangkut kelangsungan pembelajaran. Kalau tidak ada kepala sekolah definitif atau Plt, dana BOS juga tidak bisa dicairkan,” tegasnya.

    Ancaman Mogok Honorer dan Komitmen Disdik

    Di tengah carut-marut jabatan kepala sekolah, Disdik KBB juga dihadapkan pada ancaman aksi mogok mengajar dari sejumlah guru honorer. Ancaman ini merupakan wujud kekecewaan atas belum adanya kejelasan pengangkatan sebagai PPPK paruh waktu.

    Namun Asep memastikan, proses belajar mengajar tetap akan berlangsung seperti biasa. Ia mengklaim sebagian besar guru honorer tidak tergabung dalam forum yang menggagas aksi mogok tersebut.

    “Setelah kami cek, tidak semua guru honorer tergabung dalam forum itu. Bahkan kebanyakan guru honorer menyatakan tidak akan ikut aksi mogok mengajar,” bebernya.

    Sebagai langkah antisipatif, Disdik KBB sudah menyiapkan skema agar layanan pendidikan tetap berjalan. Keberadaan guru ASN, PPPK, serta honorer yang tidak ikut aksi disebut cukup untuk menjaga aktivitas pembelajaran.

    “Masih ada guru PNS, guru PPPK, dan guru honorer lainnya yang tidak ikut terlibat dalam aksi tersebut. Kami pastikan belajar mengajar akan tetap berjalan dengan baik,” ujarnya.

    Asep menegaskan, tuntutan pengangkatan PPPK paruh waktu bukan kewenangan daerah. Selama ini mereka hanya melaksanakan kebijakan pusat. Sampai saat ini pun belum ada aturan teknis soal pengangkatan PPPK paruh waktu, jelas Asep.

    Menanggapi isu adanya dugaan intimidasi terhadap guru honorer yang hendak ikut aksi mogok, Asep membantah keras. Ia menyebut langkah yang diambil pihaknya sebagai bentuk pembinaan, bukan tekanan.

    “Kami tetap mendukung perjuangan guru, tapi harus melalui jalur yang sesuai aturan. Mari tunjukkan etika profesi guru dan jaga iklim pendidikan yang sehat. Ini soal anak-anak kita juga,” imbuhnya.

    Disdik KBB, lanjut Asep, telah melakukan berbagai pendekatan dialogis, mulai dari audiensi langsung dengan para guru, menyampaikan aspirasi ke PGRI Jawa Barat, hingga mengawal advokasi ke tingkat nasional bersama Komisi IV DPRD dan Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail.

    “Jadi bukan berarti kami tidak memperjuangkan. Tapi semua proses butuh waktu dan regulasi harus dilalui. Untuk urusan pengangkatan, leading sector-nya adalah BKPSDM melalui BKN, dan kami hanya penerima manfaatnya,” pungkasnya.

    Kisruh ini menjadi potret buram dunia pendidikan lokal yang diimpit tarik-ulur regulasi pusat dan kegelisahan tenaga pendidik di lapangan. Satu hal yang pasti, ketika anak-anak jadi taruhan, tak ada waktu untuk saling lempar tanggung jawab. 

  • Diduga Terima Gratifikasi Rp3,6 Miliar, Bekas Pejabat PU Surabaya Dinilai Gangguan Kejiwaan

    Diduga Terima Gratifikasi Rp3,6 Miliar, Bekas Pejabat PU Surabaya Dinilai Gangguan Kejiwaan

    GELORA.CO -Penahanan mantan Kepala Bidang (Kabid) Jalan dan Jembatan PU Surabaya, Ganjar Siswo Pramono,  oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur memicu amarah Wakil Ketua Bidang Organisasi Partai Gerindra Surabaya, AH Thony.

    Ia menilai Ganjar Siswo Pramono ini terkena gangguan kejiwaan.

    “Mas, jujur, membaca berita Kejati menahan pejabat Pemkot Surabaya karena dugaan tindak kejahatan gratifikasi proyek di pemkot sampai tahun 2022 ini bikin hati  panas luar biasa. Kepala terasa mau meledak, emosi dan marah luar biasa, spontan mengatakan, ini mental sosok birokrat yang luar biasa gila tingkat dewa,” kata AH Thony dengan nada geram kepada RMOLJatim, Sabtu 14 Juni 2025.

    Bahkan mantan Wakil Ketua DPRD Surabaya ini menilai perbuatan Ganjar Siswo Pramono tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat.

    “Kalau dugaan itu benar, tindakan itu masuk  kategori kejahatan yang sadis dan kejamnya luar biasa,” tandasnya.

    Sebab dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp3,6 miliar yang dilakukan Ganjar Siswo Pramono itu juga terjadi pada masa kritis pandemi Covid-19 tahun 2022.

    “Bagaimana tidak, karena kita semua (warga masyarakat se-Surabaya) masih merekam baik situasi tahun 2022 itu. Betapa seluruh rakyat Surabaya sangat bingung, sangat cemas, sangat susah, menghadapi bencana Covid-19 yang begitu rupa,” jelasnya.

    Thony mengingatkan bahwa pada 2022, kondisi Surabaya sedang dalam situasi darurat. Pendapatan daerah anjlok drastis, proyek-proyek strategis yang menyangkut kepentingan rakyat dibatalkan.

    Tak hanya itu gaji dan tunjangan pejabat juga dipotong. Sementara APBD Surabaya direlokasi untuk menyelamatkan nyawa dan memperkuat layanan kesehatan.

    “Lha kok tiba-tiba muncul kabar ada makhluk dari dunia birokrasi pemerintah kota Surabaya yang mendunia bernama Ganjar Siswo ini mentolo. Sampai hati melakukan tindakan penyimpangan keuangan hanya bertujuan untuk perutnya sendiri. Ini bukan hanya tidak etis, tapi benar-benar tidak punya hati,” ungkap Thony dengan nada emosi.

    AH Thony juga menegaskan kasus ini bisa jadi merupakan bagian dari kejahatan yang bersifat sistemik. 

    Karena itu, ia meminta agar penyidikan tidak berhenti pada satu individu saja.

    “Saya yakin dia tidak sendirian. Ini bisa kejahatan terstruktur. Bongkar semua! Ini bukan hanya soal hukum, tapi soal harga diri rakyat Surabaya,” pungkas Thony.

    Kasus dugaan gratifikasi ini menyeret Ganjar Siswo Pramono, yang sebelumnya adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Sumber Daya Alam dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya dalam proyek infrastruktur pada periode 2016-2022. 

    Ia ditetapkan sebagai tersangka pada 3 juni 2025 lalu setelah Kejati Jatim menemukan adanya penerimaan gratifikasi senilai Rp3,6 miliar.

    Dugaan tersebut kini berkembang ke arah pencucian uang, setelah dana gratifikasi diketahui disamarkan melalui rekening pribadi dan dialihkan ke bentuk investasi dan deposito.

    Sementara Kejati Jawa Timur memastikan tengah mengembangkan penyidikan, khususnya untuk menelusuri pihak yang diduga menjadi pemberi gratifikasi kepada Ganjar senilai Rp3,6 miliar. 

  • Jokowi Ngaku KKN Tahun 1985, tapi Dokumen yang Diungkap Bareskrim Tertulis 1983 — Mana yang Benar?

    Jokowi Ngaku KKN Tahun 1985, tapi Dokumen yang Diungkap Bareskrim Tertulis 1983 — Mana yang Benar?

    GELORA.CO –  “KKN dua kali?? Lha! Lho!” tulis Dokter Tifa di X pada Jumat, 13 Juni 2025. Komentar sarkastik itu rupanya  mengiringi pernyataan resmi Bareskrim soal KKN Jokowi dalam konferensi pers pada 22 Mei 2025 lalu.

    Bareskrim Polri memamerkan bukti KKN Jokowi di tahun 1983. Namun publik dibingungkan oleh pernyataan Jokowi sendiri dalam sebuah video: “Saya ikut KKN tahun 1985 awal.”

    Klaim soal KKN mantan Presiden Joko Widodo kembali ramai diperbincangkan setelah Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menyatakan bahwa Jokowi benar-benar menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 1983, saat masih menjadi mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980.

    “Adanya surat keterangan lulus ujian praktik atas nama Joko Widodo pada tahun 1984 yang diarsipkan oleh Fakultas Kehutanan UGM,” kata Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro dalam konferensi pers, Kamis, 22 Mei 2025.

    Dokter Tifa kembali merespons secara kritis di media sosial dengan merujuk sebuah video yang memuat pernyataan Jokowi.

    “Lha kok Pak Jokowi, di menit 1:54 malah mengaku: Ikut KKN tahun 1985 awal! Mana yang benar ini? Akhir tahun 1983? Atau awal tahun 1985? Masa KKN dua kali??”

    Diketahui, melalui konferensi pers, Bareskrim juga mengungkap dokumen uraian ujian dan praktik tingkat sarjana atas nama Joko Widodo dengan nomor mahasiswa 1681/kt. Dokumen itu menunjukkan Jokowi telah menjalani praktik dari tingkat satu hingga skripsi. Berikut daftar kegiatan akademik lapangannya:

    Rangkaian Kuliah Lapangan dan KKN Jokowi versi Bareskrim:Kuliah lapangan (1 hari) – Banjarejo, Ngawi (1980)Kuliah lapangan (3 hari) – Baturraden & Cilacap (1982)Inventarisasi hutan (6 hari) – Banjarejo (1982)Praktik umum (2 bulan) – Madiun, Cepu & Rembang (1983)KKN (3 bulan) – Kecamatan Wonosegoro, Boyolali (1983)Problema kehutanan (3,5 bulan) – Surakarta (1984–1985)Daftar nilai sarjana – Nama: Joko Widodo, NIM: 1681/ktNama Joko Widodo di koran tahun 1980

    Bareskrim menyebut bahwa Jokowi terdaftar resmi sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM lewat pengumuman di koran Kedaulatan Rakyat tanggal 18 Juli 1980. Dalam kolom 6 halaman 4 tertulis nama Joko Widodo sebagai satu dari 3.169 peserta lulus Proyek Perintis I (PPI) UGM.

    Nama tersebut juga tercantum dalam pengumuman serupa di koran Bernas, yang telah diverifikasi keasliannya melalui staf perpustakaan UGM.

    “Penyelidik mendapatkan fakta bahwa benar Ir. Joko Widodo mendaftar dan masuk Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1980,” ujar Djuhandhani.

    Namun, pertanyaan soal dua tahun yang berbeda dalam narasi KKN Jokowi—1983 versi Bareskrim dan 1985 versi Jokowi—masih belum mendapat klarifikasi resmi dari pihak UGM maupu Bareskrim.