Xcloud.id

Author: Gelora.co

  • Polemik Pemindahan Pulau Aceh ke Sumut Akibat Buruknya Komunikasi Menteri

    Polemik Pemindahan Pulau Aceh ke Sumut Akibat Buruknya Komunikasi Menteri

    GELORA.CO -Polemik pemindahan empat pulau dari Provinsi Aceh ke Sumatera Utara mencerminkan pola berulang, di mana kurangnya komunikasi menteri hingga memaksa Presiden Prabowo Subianto turun tangan langsung untuk menyelesaikan konflik.

    Berdasarkan Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138/2025, empat pulau yang dipindahkan dari Aceh ke Sumut adalah Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek. 

    “Lagi-lagi ini masalah komunikasi, menurut saya ini seharusnya enggak sampai ke meja presiden. Kalau komunikasi dilakukan dengan baik, masalah ini bisa selesai di level menteri,” ujar analis komunikasi politik, Hendri Satrio alias Hensat, kepada redaksi, Senin 16 Juni 2025.

    Menurut Hensat, Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri bisa melakukan konsultasi dengan pihak-pihak terkait seperti Aceh sebelum mengeluarkan keputusan menteri, sehingga dapat menerima masukan penting yang dapat mencegah eskalasi konflik.

    “Kalau Tito melakukan komunikasi terlebih dahulu, pasti dia akan mendapatkan masukan juga dari Aceh, dan pastinya Prabowo tidak akan kerepotan hingga harus turun tangan,” paparnya.

    Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu menilai, kasus ini menambah rentetan panjang masalah komunikasi yang melibatkan menteri-menteri Kabinet Prabowo.

    Ia menekankan bahwa komunikasi yang buruk tidak hanya memicu konflik, tetapi juga membebani Presiden Prabowo, yang seharusnya fokus pada agenda strategis nasional.

    “Menteri harus proaktif berkonsultasi dengan semua pihak terkait. Komunikasi ini bukan hanya soal teknis, tetapi juga soal sensitivitas dalam pengambilan keputusan,” katanya. 

    Untuk itu, dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina itu menyarankan agar para menteri memperbaiki komunikasi dan lebih cermat dalam pengambilan keputusan.

    “Presiden sudah punya banyak tugas. Kalau menteri terus-menerus membuat masalah yang sebenarnya bisa dihindari, ini akan menguras energi pemerintahan,” katanya.

    Hensat berharap kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi para menteri untuk lebih peka terhadap pentingnya komunikasi yang efektif.

    “Komunikasi adalah kunci. Tanpa itu, kita akan terus melihat presiden dipaksa turun tangan untuk menyelesaikan masalah yang seharusnya bisa dicegah,” pungkasnya.

  • Pemindahan Empat Pulau Aceh ke Sumut Sarat Kepentingan Ekonomi

    Pemindahan Empat Pulau Aceh ke Sumut Sarat Kepentingan Ekonomi

    GELORA.CO -Pemerintah diingatkan untuk bersikap hati-hati dalam menyelesaikan polemik pemindahan empat pulau dari Provinsi Aceh ke Provinsi Sumatera Utara.

    Analis komunikasi politik Hendri Satrio alias Hensat mengatakan, konflik batas wilayah seperti yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, umumnya dipicu bukan karena persoalan politik.

    “Konflik atau lebih halusnya perdebatan perbatasan, batas wilayah hingga ke level RT/RW sekalipun biasanya bermotif ekonomi, bukan politik. Termasuk polemik empat pulau di Utara Sumatera,” kata Hensa lewat akun X, Senin 16 Juni 2025.

    Empat pulau yang dimaksud adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, yang berdasarkan Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138/2025 dipindahkan dari Provinsi Aceh ke Provinsi Sumatera Utara.

    Langkah pemerintah pusat itu memantik reaksi keras dari berbagai tokoh Aceh. Mereka menilai keputusan diambil sepihak dan tanpa melalui komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah maupun masyarakat setempat.

    Menariknya, secara geografis, pulau-pulau tersebut hanya berjarak 4,7 km dari pantai Aceh. Sementara dari Sumut berjarak 22 km. Wilayah ini pun disebut-sebut kaya dengan sumber daya alam.

    Founder Lembaga Survei Kedai KOPI itu menilai persoalan ini muncul akibat kurangnya komunikasi antarpejabat sebelum keputusan dikeluarkan.

    “Berjajar pulau-pulau sudah diatur dari dulu, bukan cuma lagu! Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia! Karena pejabat nggak paham maka jadi persoalan,” ujarnya.

    Hensat menambahkan, seandainya ada komunikasi lebih dulu antara pemerintah pusat dengan daerah yang terdampak, keputusan tersebut bisa diambil dengan lebih bijak dan tidak memicu polemik.

    “Padahal bila dikomunikasikan dulu sebelum keputusan dibuat, pasti hasilnya lebih baik,” pungkas dosen ilmu politik Universitas Paramadina itu.

  • Utang Luar Negeri Naik 8,2 Persen, Tembus Rp7.040 Triliun pada April 2025

    Utang Luar Negeri Naik 8,2 Persen, Tembus Rp7.040 Triliun pada April 2025

    GELORA.CO -Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tercatat sebesar 431,5 miliar Dolar AS atau setara Rp7.040 triliun pada April 2025. Angka ini melonjak 8,2 persen dibanding tahun lalu (yoy).

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyebut perkembangan ULN Indonesia ini dipengaruhi ULN sektor publik.

    Ia merinci posisi ULN pemerintah pada April 2025 sebesar 208,8 miliar Dolar AS, atau tumbuh 10,4 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan 7,6 persen (yoy) pada Maret 2025. 

    “Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman dan peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik, seiring dengan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi,” kata Ramdan dalam keterangan resmi, Senin 16 Juni 2025.

    Ia mengatakan, sebagai instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung belanja produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

    “ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial 22,3 persen dari total ULN pemerintah, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 18,7 persen, jasa pendidikan 16,4 persen, konstruksi 12,0 persen, serta transportasi dan pergudangan 8,7 persen,” katanya.

    Menurut BI, posisi ULN pemerintah ini diklaim tetap terjaga karena didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah.

    Selain itu, ULN juga terdiri dari utang swasta yang tercatat turun 0,6 persen secara tahunan menjadi 194,8 miliar Dolar AS. Angka ini lebih rendah dari kontraksi bulan sebelumnya sebesar 1,0 persen (yoy)

    Lebih lanjut, Ramdan mengatakan bahwa posisi ULN Indonesia tetap sehat, yang didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. 

    “Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 30,3 persen pada April 2025, dari 30,6 persen pada Maret 2025, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,1 persen dari total ULN,” katanya.

    Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah, kata Ramdan terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan pembiayaan ULN untuk menopang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

  • Prabowo Harus Perintahkan Tito Batalkan Kepmendagri soal Empat Pulau

    Prabowo Harus Perintahkan Tito Batalkan Kepmendagri soal Empat Pulau

    GELORA.CO -Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian harus bertanggung jawab atas dampak upaya pemindahan empat pulau dari Provinsi Aceh ke Provinsi Sumatera Utara (Sumut). 

    Terlebih pemindahan kepemilikan empat pulau itu terkesan sepihak karena tidak melibatkan Aceh. 

    Empat pulau yang dipindahkan adalah Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek.

    “Pengalihan empat pulau itu telah membuat gesekan antara warga Aceh dan Sumut. Padahal selama ini warga dua provinsi itu hidup damai,” kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga kepada RMOL, Senin 16 Juni 2025. 

    Atas dasar itu, Jamiluddin berpandangan, untuk mencegah konflik lebih luas, Presiden Prabowo Subianto harus segera memerintahkan Mendagri Tito Karnavian untuk membatalkan keputusannya tersebut. 

    “Hanya dengan membatalkan keputusan pengalihan empat pulau tersebut, ekskalasi amarah warga Aceh dapat diredakan,” kata Jamiluddin. 

    Bahkan, Jamiluddin menyarankan Presiden Prabowo untuk mengevaluasi Mendagri Tito dalam rangka mencegah potensi konflik horizontal terjadi. 

    “Presiden Prabowo juga harus mengevaluasi Tito sebagai Mendagri,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Nelayan dari Kabupaten Aceh Singkil, yang tergabung kedalan gerakan aliansi nelayan Aceh Singkil (Ganas) mengancam bakal melakukan patroli atau sweeping di wilayah empat pulau Aceh yang pindahkan ke Sumut. 

    Sweeping dilakukan untuk mempertahankan empat pulau Aceh yang sebelumnya masuk wilayah administratif Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, namun saat ini sudah beralih ke wilayah Tapanuli Tengah (Tapteng), Provinsi Sumatera Utara berdasarkan keputusan menteri dalam negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138/2025.

    “Langkah ini untuk memastikan nelayan dari Tapanuli Tengah (Tapteng) Sumatera Utara tidak masuk melakukan aksi penangkapan ikan di empat pulau ini,” tegas Ketua gerakan aliansi nelayan Aceh Singkil (Ganas), Rahmi Yasir, Jumat 13 Juni 2025

  • Pedas! Juara MMA Ronald Siahaan Semprot Wali Kota Pematangsiantar: Cabut Kata-Kata Bapak!

    Pedas! Juara MMA Ronald Siahaan Semprot Wali Kota Pematangsiantar: Cabut Kata-Kata Bapak!

    GELORA.CO – – Atlet Mixed Martial Arts (MMA) Ronald Siahaan viral di media sosial usai menjuarai laga perebutan gelar Lightweight One Pride MMA dengan mengalahkan Alan Darmawan Lolo, Sabtu (14/6/2025). Dia meluapkan kemenangan dengan mengungkapkan rasa kekecewaan terhadap Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi dengan kritikan tajam.

    Dalam video yang viral di media sosial, Ronald menyebut juniornya, Ajai Pasaribu sempat meminta dukungan dari Wesly Silalahi. Namun, respons sang wali kota justru menyakitkan karena diduga menyuruh sang atlet berhenti berkarier di dunia olahraga.

    “Saya sangat kecewa. Bukannya mendukung, justru junior saya diminta berhenti jadi atlet. Bahkan disuruh kerja di rumah wali kota. Ini sangat menyakitkan bagi kami para pejuang olahraga,” ujar Ronald dikutip dari akun Instagram @mentalragabesi dikutip Senin (16/6/2025).

    Ronald menilai pernyataan itu telah mengubur semangat dan harapan atlet-atlet muda dari Pematangsiantar yang ingin berprestasi.

    Emosi Ronald tak terbendung saat berbicara soal perjuangan para atlet yang menurutnya kerap dipandang remeh oleh pemimpin daerah.

    “Tolong, kata-kata Bapak itu dicabut dalam-dalam. Kami berdarah-darah di arena, kami butuh dukungan, bukan diremehkan,” ujarnya lantang.

    Menurut Ronald, menjadi atlet bukan sekadar mencari uang, melainkan membela dan membawa nama harum daerah di kancah nasional bahkan internasional.

    “Kami ingin bertemu dengan pemimpin daerah, bukan untuk meminta-minta, tapi karena kami bangga membawa nama kota ini,” katanya.

    “Tapi kalau masa depan atlet dianggap tidak ada, maka mati sudah olahraga di kota ini,” ucapnya lagi.

    Ronald berharap kepala daerah untuk lebih menghargai atlet di daerah masing-masing.

    “Saya mohon, tolong hargai atlet Indonesia di mana pun mereka berada,,” ujarnya.

    Respons Wali Kota Pematangsiantar

    Menanggapi video viral Ronald Siahaan, Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi langsung memberikan bantahan keras. Dia menantang Ronald untuk membuktikan ucapannya dan menyebut dirinya selama ini dikenal sebagai pendukung dunia olahraga.

    “Panggil atletnya, benar nggak saya ngomong begitu. Saya ini Bendahara KONI 6 tahun, saya dukung atlet,” kata Wesly dikutip dari akun IG @siantarpunyacerita.

    Dia juga menyebut pengalamannya sebagai pengurus gulat nasional selama 8 tahun sebagai bukti nyata komitmennya terhadap pembinaan atlet.

    “Pernyataan sangat bertolak belakang. Cek rekam jejak saya,” ujarnya

  • Erick Thohir Berpeluang Didepak dari Kursi Menteri BUMN

    Erick Thohir Berpeluang Didepak dari Kursi Menteri BUMN

    GELORA.CO -Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir berpeluang didepak dari posisinya jika dalam waktu beberapa waktu ke depan tidak mampu memperbaiki kinerja BUMN, utamanya BUMN Karya.

    Hal itu disampaikan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, merespons pidato Presiden Prabowo Subianto di acara International Conference on Infrastructure 2025 di Jakarta, Jumat, 13 Juni 2025. 

    Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyindir kinerja BUMN yang dianggap lambat tapi terus meminta Penyertaan Modal Negara (PMN).

    “Bukan tidak mungkin Erick akan segera didepak dari menteri jika dalam beberapa bulan ke depan tidak mampu memperbaiki kinerja BUMN utamanya BUMN Karya,” kata Saiful kepada RMOL, Senin 16 Juni 2025.

    Saiful mengatakan, Erick saat ini dalam poosisi bahaya setelah disentil secara terbuka oleh Presiden Prabowo. Untuk itu, Erick harus segera membenahi kinerjanya. Jika tidak, maka jabatan akan menjadi ancamannya.

    “Jika misalnya di BUMN banyak masalah, maka perlu solusi jitu dari Menteri BUMN untuk segera memperbaiki, bukan malah justru menambah beban presiden untuk memastikan program-programnya terlaksana dengan baik di lapangan,” pungkas akademisi Universitas Sahid Jakarta ini

  • Wajah Pak Kasmudjo Diplester dan Terlihat Kurang Sehat, Hampir Berbarengan dengan Sakitnya Jokowi, Kenapa Ya?

    Wajah Pak Kasmudjo Diplester dan Terlihat Kurang Sehat, Hampir Berbarengan dengan Sakitnya Jokowi, Kenapa Ya?

    GELORA.CO – Penampakan wajah Kasmudjo nampak memprihatinkan.

    Dari video yang dibuat Rismon Sianipar dan diposting akun X Yuk Berisik, wajah Kasmudjo seperti sedang luka-luka dan seperti sedang sakit.

    Twet X Yuk Berisik, dikutip Minggu (15/6), saat @SianiparRismon mengunjungi Bapak Kasmudjo alangkah terkejut dengan wajah memarnya.

    “Turut berduka dgn keadaan ini. Malming ini dgn ucapan terima kasih Pak Kasmudjo telah berkata jujur.”

    “Semoga sehat selalu bapak dan jgn masuk ke trauma center utk pemulihan psikologi.”

    Rismon Sianipar, salah satu alumnni UGM dan pakar digital forensik, yang menggugat ijazah palsu Jokowi, saat itu menyambangi warung serta kediaman milik Kasmudjo.

    Dari video yang dibuat Rismon, terlihat ada warung yang nampak sudah ditutup dan kondisinya kotor, persis berada di samping kali besar yang mengering.

    Rismon pun menyusuri warung tersebut, hingga ia tiba di belakang rumah tersebut.

    Dan saat ia sedang mem-videokan warung tersebut dan tiba di belakang rumah, pintu nampak dibuka dan muncul Kasmudjo.

    “Oh Pak Kasmudjo, permisi pak. Iya pak, sebentar pak, kenalkan pak saya Rismon Sianipar pak,” kata Rismon.

    Kasmudjo nampak sangat berhati-hati saat ditegur Rismon, dan yang cukup mengagetkan Kasmudjo yang sedang mengenakan masker, nampak ada dua handiplash di wajah sebelah kiri.

    Tampak terlihat wajah yang letih dan sedang sakit.

    Rismon kemudian mendekati Kasmudjo dan mengatakan, “Sehat-sehat ya pak,” katanya sembari mengenalkan dirinya.

    Rismon pun izin minta bertamu ke rumah Kasmudjo, namun ditolak Kasmudjo yang saat itu mengenakan baju batik.

    “Bapak bisa kami bertamu pak,” kata Rismon dengan nada sopan.

    “Tidak-tidak, semua urusan tidak boleh di rumah harus di fakultas UGM,” ujar Kasmudjo.

    Rismon pun membalas, “Jadi tidak bisa bertanya biasa-biasa saja?”

    “Engga bisa, maaf,” sembari mengangkat kedua tangannya minta maaf.

    “Tentang ini pak, pembimbing skripsi,” desak Rismon.

    “Yang membimbing skripsi beliau (Jokowi) umurnya sudah di atas 50,” kata Kasmudjo.

    “Bukan pak, yang tahun 2017 bapak kan tampil di tv tv bersama Jokowi, bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi bolak balik bimbingan skripsi, bapak,” ujar Rismon yang langsung dipotong Kasmudjo.

    “Itu yang salah, salah itu,” ujar Kasmudjo sembari tangannya mau menutup pintu.

    Namun Rismon berusaha menahan Kasmudjo, “Sebentar bapak.”

    Menurut Kasmudjo dirinya saat itu baru pangkat III/B dan bukan pembimbing skripsi Jokowi, seperti ditegaskan Rismon.

    “Jadi bapak bukan pembimbing skripsi Jokowi,” tanya Rismon.

    “Bukan, bukan,” kata Kasmudjo.

    “Pembimbing akademik?” tanya Rismon lagi.

    “Bukan,” ujar Kasmudjo sambil menutup pintu dan sempat mengucapkan maaf ke Rismon.

    Menurut Rismon, sudah jelas PAK KASMUDJO, bukan dosen pembimbing skripsi dan bukan dosen pembimbing akademik JOKOWI!

    “Wawancara langsung dengan Pak Kasmudjo di kediamannya di POGUNG KIDUL, Jogja.”

    “Jokowi jujurlah!”

    Sgt Apresiasi usaha Bg @SianiparRismon utk mendapatkan organik ucapan suara Pak Kasmudjo.

    Kasmudjo: Pembimbing hrs berumur diatas umur 50 tahun.

    Rismon: Bapak bkn Pembimbing Skripsi? Bapak bkn Pembimbing akademik

    Kasmudjo: BUKAN.

    Pagiii-pagii minggu info valid dari sumbernya. pic.twitter.com/U3pAULiFEL

    — Yuk Berisik (@sharpandshark) June 15, 2025

    Belakangan Jokowi juga sedang sakit kulit yang membuat wajahnya terlihat berbeda dari biasanya.***

  • Luhut Akui 4 Pulau di Singkil Aceh Sudah Dilirik Investor Buat Bangun Resort

    Luhut Akui 4 Pulau di Singkil Aceh Sudah Dilirik Investor Buat Bangun Resort

    GELORA.CO – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengakui bahwa pemerintah pusat tertarik mengelola empat pulau di Kabupaten Singkil, Aceh yang kini menjadi sengketa dengan Sumatra Utara. 

    Namun Luhut menampik bahwa investasi yang dimaksud ialah soal kandungan minyak dan gas (Migas) bumi. 

    Sebab setahu Luhut, pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) sebelumnya tertariik dengan pariwisata di kepulauan kawasan Kabupaten Singkil. 

    Presiden UEA Mohamed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) bahkah tertarik membangun resort di kawasan kepulauan Singkil. 

    Namun kata Luhut, pembangunan resort tersebut sempat terkendala satu dan lain hal.

    Pihak pemerintah pusat juga sebelumnya sudah menyampaikan hal tersebut ke Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh.

    “Memang kawasannya kan bagus ya di sana. Ada juga rawa tapi indah dan masih banyak binatang di sana, jadi pemerintah Arab saat itu tertarik buat resort,” jelasnya seperti dimuat Kompas Tv pada Minggu (15/6/2025).

    Publik dihebohkan dengan sengketa administratif 4 pulau di Aceh yang kini diputuskan masuk ke wilayah Sumatra Utara. 

    Keempat pulau di Singkil itu kini ditetapkan masuk ke wilayah administratif Tapanuli Tengah, Sumatera Utara (Sumut).

    Keempat pulau tersebut yakni Pulau Mangkir Besar (juga dikenal sebagai Pulau Mangkir Gadang), Pulau Mangkir Kecil (Mangkir Ketek), Pulau Lipan dan Pulau Panjang.

    Sebelumnya keempat pulau itu masuk ke dalam Kabupaten Aceh Singkil. 

    Namun Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memutuskan bahwa keempat pulau itu masuk ke Tapanuli Tengah. 

    Berpindahnya wilayah administratif empat pulau tersebut membuat Pemerintah Provinsi Aceh geram. 

    Pasalnya menurut Tito, pemerintah pusat memutuskan bahwa empat pulau ini masuk ke wilayah administrasi Sumatera Utara berdasarkan tarikan batas wilayah darat. 

    “Nah, dari rapat tingkat pusat itu, melihat letak geografisnya, itu ada di wilayah Sumatera Utara, berdasarkan batas darat yang sudah disepakati oleh 4 pemda, Aceh maupun Sumatera Utara,” tuturnya.

  • Tito Punya Agenda Tersembunyi Goyang Prabowo dari Dalam?

    Tito Punya Agenda Tersembunyi Goyang Prabowo dari Dalam?

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto diminta segera  mengevaluasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian karena manuvernya dianggap membahayakan pemerintahan.

    Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi berujar, manuver berbahaya Tito yakni terkait keputusan pemindahan 4 pulau dari Provinsi Aceh ke Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

    Muslim mengingatkan, Mendagri Tito mesti diwaspadai karena keputusannya berpotensi memicu konflik antara Aceh dan Sumut.

    “GAM (Gerakan Aceh Merdeka) sudah berada di pangkuan NKRI. Cara Tito itu sangat berbahaya bagi Prabowo karena akan memancing konflik lebih luas,” kata Muslim saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu, 15 Juni 2025.

    Mencermati dampak serius yang ditimbulkan, Muslim curiga ada agenda tersembunyi yang sedang dilancarkan Mendagri Tito.

    “Apa maunya Mendagri kalau keputusannya memicu konflik? Apa Tito punya agenda tersembunyi menggoyang Prabowo dari dalam?” tanya Muslim.

    Untuk itu, Presiden Prabowo diminta tidak tinggal diam. Selain meredam potensi konflik dua provinsi, Prabowo juga patut mempertimbangkan untuk mengevaluasi Mendagri Tito.

    “Saya kira (Tito) salah satu menteri kabinet Prabowo yang perlu dievaluasi, apalagi Tito ini sangat loyal ke Geng Solo (pendukung Jokowi),” pungkas Muslim.

  • Semua yang Nggak Sejalan dengan PBNU Dicap Wahabi

    Semua yang Nggak Sejalan dengan PBNU Dicap Wahabi

    GELORA.CO – Pernyataan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ulil Abshar Abdalla atau biasa dipanggil Gus Ulil ramai dikritik publik. Ia menyebut kelompok penolak tambang seperti Greenpeace dan Walhi sebagai wahabi lingkungan.

    Pernyataan Gus Ulil itu disampaikan dalam sebuah program tayangan televisi nasional. Dalam acara itu ia beradu argumentasi terkait pertambangan, khususnya di kawasan Raja Ampat, Papua.

    Potongan dari perdebatan Ulil dengan Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik pun viral di media sosial hingga memantik sorotan publik.

    Dalam pernyataanya, Gus Ulil menyebut bahwa sikap sebagian pegiat lingkungan yang menolak total penambangan mirip dengan wahabisme.

    Dalam potongan video itu, Iqbal Damanik awalnya meminta Gus Ulil untuk menunjukkan satu saja bukti wilayah pertambangan di Indonesia yang mampu mengembalikan (reklamasi) kembali ke ekosistem awal.

    “Tunjukkan satu saja wilayah pertambangan di Indonesia ini yang mampu mengembalikan ke ekosistem awalnya,” tantang Iqbal.

    Gus Ulil lantas memberikan respons, dengan balik bertanya, mengapa harus sangat peduli pada pengembalian ekosistem awal. Ia kemudian membuat analogi dengan perubahan lingkungan akibat pertumbuhan penduduk.

    “Bukan begitu, ini saya ambil analogi lain. Saya waktu kecil di kampung saya, saya menikmati ekosistem yang baik. Pohon banyak, sawah banyak. Sekarang karena pertambahan penduduk, ekosistem itu hilang. Anak saya tidak lagi bisa menikmati itu,” ujar Gus Ulil.

    Pernyataan Ulil itu langsung dibantah oleh Iqbal Damanik yang mana menurutnya, tidak head to head membandingkan ekosistem dengan pertumbuhan penduduk.

    “Karena excavator dengan manusia emisi yang dikeluarkan beda gus. Satu orang gus, hanya bisa menebang satu pohon dalam satu hari. Tapi excavator bisa menebang ribuan hektare dalam satu hari,” ujar Iqbal.

    Di sisi lain, Ulil menekankan bahwa sikap yang menuntut kemurnian ekologis seperti yang disuarakan Iqbal sebagai wahabisme.

    “Wahabisme itu artinya begini, orang wahabi itu begitu kepinginnya menjaga kemurnian teks, sehingga teks tidak boleh disentuh sama sekali. Harus puritan. Nah, saya mengatakan, teman-teman lingkungan ini terlalu ekstrem, seperti menolak sama sekali mining, karena industri ekstraksi selalu pada dirinya dangerous dan itu berbahaya,” kata Ulil.

    Potongan video berdebatan antara Ulil dengan Iqbal pun ramai menuai sorotan netizen. Banyak dari mereka mengkritisi ucapan Ulil.

    “semua adalah nikmat dan anugerah, tapi Tuhan memberikan kita akal supaya tahu batas-batas mana yang baik dan buruk. Batas-batas di mana ketika kita merasa oh ini sudah cukup harus dibiarkan membaik dulu. Yang jadi masalah adalah, ketika menusia merasa wah ini baik untuk kebtuhan manusia,” tulis akun @irafar****

    “Ketua @nahdlatululama debat dengan aktivis lingkungan. Yang dibahas ekosistem mula kawasan pertambangan. KO. Dipakailah kata “wahabisme” ke lawan debat untuk membalikkan keadaan yang malah menjerumuskan dirinya sendiri kalau ketua PBNU terlihat tidak mengerti konteks debat,” timpal yang lain.

    Pernyataan ulil bahkan turut dikritik oleh tokoh muda NU, Roy Murtadho.

    “Salah seorang ketua PBNU, kiai Ulil Abshar Abdalla pernah bilang: @GreenpeaceID & @walhinasional adalah wahabi lingkungan,” kata Roy dikutip dari unggahannya di X.

    Menurut Roy, PBNU memang kerap mencap wahabi. Hanya karena tidak sejalan.

    “Intinya semua yang nggak sejalan dengan PBNU dicap wahabi,” katanya.

    Padahal, menurut dia, banyak riset dari dua lembaga tersebut yang menunjukkan kerusakan lingkungan akibat deforestasi.

    “Banyak sekali riset Greenpeace soal kerusakan hutan oleh deforestasi & PSN, tapi bagi PBNU: bodo amat,” ujarnya.