Xcloud.id

Author: Gelora.co

  • Pemakzulan Bisa Dilakukan Lewat Konstitusi atau Ekstra Konstitusi, Rakyat yang Bergerak

    Pemakzulan Bisa Dilakukan Lewat Konstitusi atau Ekstra Konstitusi, Rakyat yang Bergerak

    GELORA.CO –  Dosen Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia Profesor Chusnul Mar’iyah menegaskan kondisi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja dan harus dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. 

    Maka langkah pemakzulan bisa dilakukan melalui berbagai cara baik lewat jalur konstitusi maupun ekstra konstitusi. Topik ini berkembang seiring adanya tuntutan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Hal itu disampaikan Prof. Chusnul dalam acara diskusi virtual yang digagas Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita bertajuk ‘Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Perspektif Hukum dan Politik’, Senin malam, 16 Juni 2025.

    Ia menuturkan bahwa suksesnya pemerintahan bisa melalui kekerasan, revolusi, atau melalui pemilu. Namun, Prof. Chusnul menilai suksesi pemerintahan di Indonesia tidak melalui kekerasan tapi terjadi lewat pemilu sejak 2004. 

    “Itu (pemilu langsung) pertama kali kalau kita lihat, dari Soekarno ke Soeharto, Soeharto ke Habibie itu melewati proses-proses tuntutan dari masyarakat di dalam konteks itu. Nah kalau kita bicara tentang pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden how, why,” kata Prof Chusnul Mar’iyah mengawali argumentasinya.

    Ia menerangkan dalam ilmu politik, ada pembahasan tentang pendekatan power, pendekatan legal, atau pendekatan kondisi bangsa. Hal itu bisa dilihat dari segi values, interest dan kebutuhan yang diinginkan negara untuk mengarah pada pemakzulan.

    “Kebutuhan perubahan yang luar biasa sehingga rakyat bergerak di dalam konteks itu. Karena kan kedaulatan ada di tangan rakyat. Rakyat bergerak dalam konteks itu,” jelasnya.

    Lanjut dia, jika berbicara dalam konteks konstitusional, maka aturan dalam konstitusi di Indonesia cukup sederhana aturannya. Dahulu Habibie dilengserkan kemudian diganti Gus Dur. 

    “Kalau kita bahas politik hukum yang mana sebetulnya mana yang bisa dibawa melalui proses politik yaitu ke DPR atau mana yang sebetulnya kalau kita bahas melalui kriminal jadi legal, pendekatan struktur hukum karena kriminal misalnya,” ungkap dia.

    “Karena terlibat dalam judi online, karena narkoba, semuanya berhubungan dengan pidana. Pidana seperti itu tapi kalau dilihat mungkin nggak? Nah ini kan kalau mungkin ya ini kan politik itu about the art of Possibility, bisa saja tinggal sekarang siapa yang mau berjuang ke arah situ,” tandasnya.

  • Pemakzulan Hal Biasa di Indonesia dan Tidak Bisa Sepaket

    Pemakzulan Hal Biasa di Indonesia dan Tidak Bisa Sepaket

    GELORA.CO – Pemimpin di Indonesia memiliki sejarah pemakzulan yang cukup banyak, sehingga hal itu merupakan lumrah terjadi. Namun pemakzulan tidak bisa dilakukan secara sepaket.

    Demikian pandangan pakar politik dari BRIN Prof. Siti Zuhro dalam acara diskusi virtual yang digagas Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita bertemakan ‘Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Perspektif Hukum dan Politik’, Senin malam, 16 Juni 2025.

    “Secara empirik kita juga mencatat bahwa sebetulnya Indonesia pernah mengalami dwi tunggal yang pisah di tengah jalan. Jadi tidak hanya kepala daerah dan wakil kepala daerah, dwi tunggal ditinggal, nasional juga, demikian juga Wapres,” kata Prof. Siti Zuhro.

    Ia mengurai beberapa kepala negara yang mundur dari jabatannya, seperti Wakil Presiden Mohammad Hatta atau Bung Hatta, kemudian Presiden Soeharto hingga Presiden Habibie yang hanya 15 bulan menjabat serta Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

    “Jadi pengalaman empirik ini menunjukkan bahwa sebetulnya mundurnya atau berhentinya atau bahkan dimakzulkannya Presiden itu sudah pernah terjadi,” jelasnya.

    Dari pengalaman tersebut, lanjut dia, juga menunjukkan bahwa mundur atau berhenti dari jabatan presiden bahkan wakil presiden tidak sepaket. 

    Maka dari itu, alasan bahwa pemakzulan harus sepaket tidak relevan dan signifikan serta bisa diperdebatkan.

    “Capres cawapres diamanatkan dalam konstitusi tapi setelah dilantik dan menjadi presiden dan wakil presiden pertanggungjawaban terhadap tindakan dan pelanggaran hukum yang dilakukan akan menjadi ranah masing-masing. Sangat tidak logis bila hal itu disebut sebagai paket,” tandasnya.

  • Iran Pakai Taktik Baru, Salvo Rudal Bikin Iron Dome Israel Eror dan Cegat Peluru Sendiri

    Iran Pakai Taktik Baru, Salvo Rudal Bikin Iron Dome Israel Eror dan Cegat Peluru Sendiri

    GELORA.CO – Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) Senin (16/6/2025) mengklaim bertanggung jawab atas serangan besar rentetan rudal pada Minggu malam ke wilayah Israel.

    Serangan itu diklaim menyebabkan sistem pertahanan Israel, Iron Dome dan sistem pertahanan udara berlapis lainnya tidak berfungsi.

    “Eror ini memaksa sistem pertahanan Israel justru mencegat rudal mereka sendiri,” kata laporan RNTV, Senin, mengutip pernyataan IRGC.

    Menurut IRGC, taktik yang baru dikembangkan dan peralatan yang ditingkatkan membuat pertahanan Israel kewalahan dalam serangan yang mereka gambarkan sebagai gelombang pembalasan kedelapan dan paling dahsyat sejak perang terbuka dimulai pada Jumat pekan lalu.

    “Sistem pertahanan berlapis musuh terganggu sedemikian rupa sehingga sistem pertahanan rezim saling menargetkan,” kata IRGC.

    Ditambahkan IRGC, kemajuan Iran dalam teknologi intelijen dan penargetan memungkinkan rudalnya melewati sistem yang didukung Israel dan Barat.

    Kemajuan teknologi ini, diklaim IRGC membuat rudal Iran menyerang target Israel yang dituju dengan “efek maksimal.”

    Iran mengatakan operasi itu memenuhi janji yang dibuat oleh komandan militer yang gugur.

    Serangan pembalasan ini juga, kata mereka, membuktikan kalau “perhitungan dan penilaian musuh Zionis dan Amerika terhadap Iran Islam sepenuhnya salah.”

    Garda Revolusi berjanji untuk melanjutkan serangan yang “efektif, terarah, dan lebih dahsyat” hingga “penghancuran total” dari apa yang disebutnya “rezim palsu”.

  • Yahukimo Mencekam Usai OPM Deklarasi Perang, 1 Prajurit TNI dan 1 Warga Tewas Dibunuh

    Yahukimo Mencekam Usai OPM Deklarasi Perang, 1 Prajurit TNI dan 1 Warga Tewas Dibunuh

    GELORA.CO – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) menyatakan siap berperang dengan militer Indonesia. Bahkan, kelompok separatis ini akan menembak mati warga yang bukan berasal dari Papua.

    Kelompok yang juga dikenal dengan KKB Papua ini juga mendeklarasikan pernyataan perang terhadap Indonesia yang telah dipublikasikan beberapa waktu lalu.

    1. Bunuh Warga Sipil

    OPM menyerang dua warga sipil yang berprofesi sebagai tukang senso kayu, di Kampung Samboga, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Senin (16/5/2025).

    Informasi yang dihimpun Okezone, penyerangan terjadi sekitar pukul 10.00 WIT di camp yang ditempati korban. Keduanya bernama Edi Supirman dan Udin. Korban mengalami luka bacok akibat senjata tajam dan luka panah.

    Korban atas nama Udin dilaporkan meninggal dunia. Sementara Edi Supirman saat ini sedang menjalani perawatan medis secara insentif.

    “Saat ini kita koordinasi dengan jajaran,” ujar Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Agung Saptoadi saat dikonfirmasi Okezone.

    2. Satu Prajurit TNI Tewas Ditembak

    Sebelumnya pada hari yang sama, Seorang anggota TNI dari Kodim 1715/Yahukimo Serka Segar Mulyana, tewas ditembak OPM di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan.

    Pelaku penembakan anggota TNI adalah anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang berbasis di Yahukimo.

    Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Candra Kurniawan mengatakan, saat ini masih memburu gerombolan OPM.

    “Saat ini OPM penjahat kemanusiaan sebagai pelaku penembakan dalam pengejaran aparat TNI,” ujar Kolonel Inf Candra Kurniawan.

    Lokasi kejadian, kata dia di area Jembatan Kali Biru, Serada, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo pukul 10.45 Wit. Korban dibacok dan ditembak OPM.

    “Namun di tengah perjalanan tiba-tiba ditembak dan dibacok oleh OPM mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia,” tandasnya.

  • Koran yang Memuat Pengumuman Hasil Ujian Jokowi Masuk UGM Disita Polri, Roy Suryo: Jahat Sekali!

    Koran yang Memuat Pengumuman Hasil Ujian Jokowi Masuk UGM Disita Polri, Roy Suryo: Jahat Sekali!

    GELORA.CO – Pakar Telematika Roy Suryo mengungkapkan, surat kabar Kedaulatan Rakyat (KR) edisi Jumat Kliwon, 18 Juli 1980 telah disita oleh Bareskrim Polri. Mantan Menpora itu pun menyayangkan penyitaan tersebut.

    Roy Suryo menjelaskan, koran KR yang memberitakan pengumuman kelulusan ujian masuk Proyek Perintis I (PPI) Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 1980, itu bukan merupakan bukti kejahatan. Hal itu diungkapkan Roy usai mendapat temuan baru bahwa koran KR telah disita dari Perpustakaan DIY.

    “Kami menemukan bundle KR edisi tahun 1980. Tapi yang jahat, tim tidak menemukan edisi koran bulan Juni, Juli, Agustus khusus itu. Dikatakan (petugas perpustakaan) ini gimana? ‘Diambil, Pak, kemarin sama Bareskrim.’Itu pernyataan staf Perpustakaan Daerah. Ada, YouTube-nya ada beredar,” kata Roy saat jumpa pers di kantor ASA Indonesia, Jakarta Selatan, Senin (16/6/2025).

    Pihaknya hanya menemukan koran KR edisi Januari, Februari, Maret, April, Mei tahun 1980. Sementara edisi bulan Juni, Juli, Agustus 1980 telah disita Bareskrim Polri.

    “Kalau memang itu barang bukti kejahatan, boleh diambil. Itu kan bukan barang bukti kejahatan,” tutur Roy.

    Namun tak hanya itu, Roy juga menyebut ada kejanggalan dengan koran KR edisi Jumat Kliwon, 18 Juli 1980 yang ditampilkam Dirtipidum Bareskrim Polri saat jumpa pers beberapa waktu lalu. Kejanggalan, terletak pada penulisan hari, pasaran, tanggal masehi, dan penanggalan Jawa yang ditampilkan dokumen KR saat jumpa pers Bareskrim.

    “Edisi sebelumnya itu pada bulan Agustus, bulan puasa. Cek, bulannya terbaca apa? Pasa . Tidak ada puasa. Yang ada pasa. Dan cari cek KR edisi sekarang, semua terbaca pasa. Jadi kalau misalnya nanti, karena ada yang berusaha diedarkan itu puasa, maka kami akan mempertanyakan,” tutur Roy.

    “Karena kalau itu hanya digital, kami tidak akan terima. Kami akan terima bukti analognya. Dan kemana bundel koran milih perpustakaan daerah DIY yang itu hak rakyat. Kok dibawa oleh petugas. Ini jahat sekali,” pungkasnya.

  • Disebut Larang Kedatangan Dr Zakir Naik ke Indonesia, Begini Penjelasan Gus Yasin

    Disebut Larang Kedatangan Dr Zakir Naik ke Indonesia, Begini Penjelasan Gus Yasin

    GELORA.CO –  Wakil Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin buka suara soal beredarnya kabar bahwa dia melarang kedatangan penceramah asal India, Zakir Abdul Karim Naik atau akrab disapa Dr Zakir Naik, ke Indonesia. Akibat kabar tersebut, Gus Yasin mengaku akun Instagram-nya diserbu warganet.

    Gus Yasin mengaku telah menyimak kabar-kabar yang beredar di media sosial soal kedatangan Dr Zakir Naik ke Indonesia. Disebutkan bahwa tim panitia membatalkan undangan kepada tokoh asal India tersebut karena adanya penolakan dari Gus Yasin. Padahal Gus Yasin sama sekali belum mengetahui soal rencana kunjungan Zakir Naik ke Tanah Air.

    “Saya baru tahu kalau Indonesia akan kedatangan ulama Dr Zakir Naik, dan infonya batal hadir karena ada persoalan dengan panitianya. Tiba-tiba akun Instagram saya diserbu dengan komentar bahwa saya melarang dan menolak kedatangan Dr Zakir Naik ke Indonesia. Kapan saya melarang?” ucap Gus Yasin, Senin (16/6/2025).

    Dia mengaku tidak pernah melarang jika ada ulama internasional yang hendak ke Indonesia, khususnya Jawa Tengah. “Justru saya selalu memfasilitasi kedatangan para ulama jika berkunjung ke Jawa Tengah,” ujarnya.

    Gus Yasin menambahkan, sosok “Gus Yasin” yang disinggung sebagai tokoh yang melarang kedatangan Zakir Naik bisa saja bukan dirinya. “Gus Yasin siapa? Kan banyak. Saya tidak merasa pernah ketemu dengan panitia atau dihubungi terkait kedatangan beliau di Indonesia,” katanya.

    “Klarifikasi ini saya sampaikan untuk memberikan pencerahan, kepada masyarakat. Tolong karena nama Gus Yasin itu banyak, tolong dicari kebenarannya dulu, jangan langsung men-justice bahwa Gus Yasin melarang ulama datang ke Indonesia,” tambah Gus Yasin.

    Salah satu akun Instagram yang sudah mengabarkan tentang rencana kunjungan Dr Zakir Naik ke Indonesia adalah @hannykristianto_id. Dia mengatakan bahwa Zakir Naik akan berceramah di beberapa kota Indonesia, yakni Bogor, Solo, Malang, dan Surabaya. Rentang waktunya yakni 21-28 Juni 2025.

    Namun sepekan lalu, @hannykristianto_id mengunggah pengumuman bahwa Zakir Naik batal ke Indonesia. Dalam unggahannya dia menggamit nama akun Gus Yasin, yakni @tajyasinmz dengan menulis, “Apakah benar Gus @tajyasinmz menghalangi kedatangan Dr Zakir Naik?”

    Dalam unggahan terbarunya pada Ahad (15/6/2025) malam, @hannykristianto_id memampang tangkapan layar sebuah berita yang berisi bahwa nama Gus Yasin dicatut dalam isu batalnya Zakir Naik ke Indonesia. 

  • Jejak Misterius Relawan Asal Solo, Diduga Otak Pembuatan Ijazah di Pasar Pramuka, Menghilang sejak Kasus Bambang Tri

    Jejak Misterius Relawan Asal Solo, Diduga Otak Pembuatan Ijazah di Pasar Pramuka, Menghilang sejak Kasus Bambang Tri

    GELORA.CO – Namanya Widodo, sama dengan nama belakang Presiden ke-7 RI. Tapi ia bukan siapa-siapa—setidaknya di permukaan.

    Tak pernah muncul di media, tak pernah disebut dalam daftar tim sukses. Namun menurut pengakuan politikus senior PDI Perjuangan, Beathor Suryadi, Widodo bisa jadi pemain kunci di balik lembaran awal karier nasional Joko Widodo.

    Widodo disebut sebagai relawan teknis asal Solo yang terlibat dalam pengurusan dokumen-dokumen pribadi Jokowi saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012.

    Ia bukan tokoh strategis, bukan juru bicara, tapi orang lapangan yang mengurusi hal-hal krusial yang jarang disorot—termasuk, diduga kuat, soal ijazah.

    Beathor, yang juga dikenal dengan nama asli Bambang Suryadi, secara terbuka menyebut Widodo sebagai tokoh penting dalam proses pencalonan Jokowi.

    Ia menyebut Widodo bersama sejumlah nama lain seperti David, Anggit, Dani Iskandar, dan Indra, terlibat dalam penyusunan dokumen administratif Jokowi di sebuah rumah di Jalan Cikini No. 69, Menteng—markas tak resmi yang menurutnya jadi pusat koordinasi diam-diam.

    “Dokumen itu disusun buru-buru di rumah Cikini. Semua strategi teknis disiapkan di sana,” kata Beathor.

    Salah satu dokumen yang menurutnya mencurigakan adalah ijazah Jokowi, yang diduga tidak berasal dari UGM secara resmi, melainkan dari jasa pembuatan dokumen alternatif di kawasan Pasar Pramuka.

    Pasar Pramuka, sebuah wilayah di Jakarta yang selama ini dikenal publik sebagai tempat “mencari jalan pintas” untuk berkas-berkas penting, mulai dari surat sehat, SKCK, hingga ijazah.

    “Perbedaan kualitas dokumen sangat mencolok—jenis kertas, tinta, bahkan bentuk hurufnya tak sesuai standar ijazah UGM,” kata Beathor, Kamis 12 Juni 2025.

    Menghilang Sejak Kasus Bambang Tri

    Yang membuat kisah ini makin mengundang tanya adalah fakta bahwa Widodo menghilang begitu saja sejak 2023, tepat saat buku kontroversial Bambang Tri Mulyono tentang ijazah Jokowi mencuat dan memicu kehebohan nasional.

    Sumber internal menyebut, Widodo kemungkinan besar adalah bagian dari jaringan relawan Solo yang ikut bersama Jokowi sejak masa kepemimpinan di Kota Bengawan. Ia tak pernah masuk dalam struktur resmi, tapi dikenal dekat dan dipercaya mengurus dokumen pribadi.

    Bersama dua relawan lainnya, Inda dan Deny Iskandar, Widodo disebut menjadi bagian dari tim administratif informal yang menangani kelengkapan berkas pendaftaran Jokowi ke Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, 2012.

    Widodo ibarat sosok hantu dari Jalan Cikini 69: bekerja di belakang layar, tak tercatat, namun mungkin menyimpan rahasia besar.

    Ia bukan tokoh seperti Hasto Kristiyanto, bukan pula operator politik seperti Harun Masiku, tapi mungkin dialah orang yang tahu persis dari mana asal ijazah yang digunakan Jokowi.

    Hilang sejak 2023, tak ada jejak fisik atau digital

    Kehadiran (dan hilangnya) Widodo menambah babak baru dalam kontroversi ijazah Jokowi.

    Jika benar ia adalah pengatur teknis di balik berkas pencalonan Jokowi 2012, maka ia bisa menjadi saksi kunci, atau bahkan pelaku administratif utama dari dugaan pemalsuan dokumen negara.

    Senggol Andi Widjajanto

    Beathor juga menyeret nama mantan Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto, yang disebut pernah melihat langsung salinan ijazah Jokowi.

    Ia menyebut Andi sempat kaget saat mendapati foto Jokowi yang sama digunakan di semua jenjang pendidikan, dari SD hingga kuliah.

    “Seharusnya tiap ijazah punya foto berbeda. Ini justru semua sama. Sangat janggal,” ujar Beathor.

    Ia bahkan menantang Andi untuk bicara terbuka demi meluruskan sejarah, dan mendesak UGM serta Bareskrim Polri untuk melakukan audit forensik menyeluruh terhadap dokumen tersebut.***

  • Pertahanan Israel Lumpuh, Rudal Penangkis Malah Saling Serang

    Pertahanan Israel Lumpuh, Rudal Penangkis Malah Saling Serang

    GELORA.CO – Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengeklaim bahwa selama gelombang serangan rudal terbaru di Israel, mereka sukses dalam menggunakan ‘metode baru’ untuk memaksa sistem pertahanan udara Israel saling menyerang.

    “Selama operasi ini, berkat penggunaan metode dan kemampuan baru dalam intelijen dan peralatan, sistem komando dan kontrol pertahanan multi-level musuh gagal dan mulai saling menyerang,” kata IRGC, seperti dikutip kantor berita Tasnim, Senin (16/6/2025).

    ‼️ IRAN SUCCESSFULLY DISRUPTED IRON DOME

    IRGC officials stated that the disruption enabled them to effectively breach the Iron Dome.

    “The initiatives and capabilities used in this operation… made Israel’s defense systems TARGET EACH OTHER,” the statement read. https://t.co/zJuSoEk7Wy pic.twitter.com/MHa7O9rxTz

    — Sputnik (@SputnikInt) June 16, 2025

    Sebelumnya pada malam 13 Juni, angkatan bersenjata Israel (IDF) meluncurkan operasi skala besar yang dijuluki Rising Lion, di mana Angkatan Udara Negeri Zionis itu menyerang sejumlah target dan fasilitas militer program nuklir yang dimiliki Iran.

    Angkatan Udara Israel melakukan beberapa gelombang serangan di berbagai bagian Iran, termasuk Teheran, di mana beberapa pejabat militer senior Iran tewas, termasuk kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran dan komandan IRGC, serta beberapa ilmuwan nuklir.

    Beberapa fasilitas nuklir, termasuk Natanz dan Fordow, dan posisi militer Iran di berbagai bagian negara itu juga terkena serangan.

    Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dalam pidato kepada para warga negaranya, menyebut bahwa serangan terhadap Iran sebagai bentuk kejahatan, seraya mengatakan bahwa Israel akan menghadapi ‘nasib yang pahit dan mengerikan’.

    IRGC menyatakan Republik Islam Iran telah meluncurkan Operasi True Promise 3 terhadap target militer di Israel sebagai tanggapan atas serangan pasukan Zionis tersebut.

    Sebelumnya, Kementerian Intelijen Iran pada Selasa pekan lalu (10/6/2025) menyatakan telah memperoleh akses ke program rudal Israel dan berencana untuk berbagi beberapa data tersebut dengan kelompok-kelompok anti-Israel.

    Menteri Intelijen Iran Esmaeil Khatib menggambarkan dokumen-dokumen tersebut sebagai ‘harta karun informasi intelijen’ yang akan memperkuat potensi daya serang Negeri Para Mullah itu.

    “Bagian lain dari dokumen yang diterima terkait dengan program militer dan rudal (Israel), serta dokumentasi teknis yang terkait dengan proyek-proyek ilmiah dan teknis penggunaan ganda,” kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.

    Kementerian itu mengatakan pula bahwa sebagian besar dokumen tersebut akan digunakan oleh angkatan bersenjata Iran.

    Sementara bagian lainnya akan dibagikan dengan negara-negara sahabat atau akan diberikan kepada organisasi-organisasi dan kelompok-kelompok anti-Israel.

  • Kuasa Hukum Sebut Bisa Chaos jika Ijazah Asli Jokowi Ditunjukkan, Roy Suryo: Dagelan Srimulat

    Kuasa Hukum Sebut Bisa Chaos jika Ijazah Asli Jokowi Ditunjukkan, Roy Suryo: Dagelan Srimulat

    GELORA.CO – Kuasa hukum Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Yakup Hasibuan, mengatakan bahwa ijazah Jokowi tak ditunjukkan ke publik karena bisa menimbulkan chaos atau kekacauan dan menjadi preseden buruk.

    Pakar telematika Roy Suryo pun menilai bahwa menunjukkan ijazah tak akan menciptakan kekacuan.

    “Itu dagelan-dagelan Srimulat itu kalau chaos gitu. Mana ada chaos, kecuali ijazahnya palsu, kalau ijazahnya palsu, itu bisa chaos gitu,” ucap Roy Suryo dalam acara Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Senin (16/6/2025). 

    “Tapi kalau ijazahnya asli, mana ada orang ijazah asli enggak mau menunjukkan dan ijazah asli itu kalau ditunjukkan, dia (Jokowi) itu pejabat publik loh sesuai dengan Pasal 18 di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, semua pengecualian tidak berlaku untuk pejabat publik. Itu di pasal 18 ayat 2,” sambungnya.

    Diberitakan sebelumnya, Yakup khawatir jika ijazah Jokowi ditunjukkan, bakal ada banyak pihak lain yang dituduh dalam perkara lain dan dipaksa untuk membantah tuduhan yang mereka terima.

    Hal ini disampaikan oleh Yakup dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta, Minggu (15/6/2025).

    “Bayangkan semua yang dituduh, dipaksa untuk menunjukkan ijazahnya. Ini bisa terjadi kepada siapa pun, kepada kepala daerah mana pun, kepada anggota DPR mana pun, kepada masyarakat sipil mana pun. Bayangkan kalau itu terjadi, kan negara ini chaos,” ucapnya.

    Yakup mengatakan, seharusnya pihak yang menuduh yang membuktikan tuduhannya, bukan sebaliknya.

    Oleh sebab itu, pihaknya memilih untuk membuktikan ijazah asli Jokowi melalui jalur hukum.

    “Negara ini adalah negara hukum, siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Itu kan salah satu asas-asas yang harus diperhatikan dalam hukum,” terangnya.

    Alasan selanjutnya ialah, jika diperlihatkan, apakah publik langsung mengerti mana ijazah asli dan mana ijazah yang palsu. 

    Hal ini juga pernah disampaikan kepada pihak yang menuduh ijazah Jokowi palsu.

    Menurut Yakup, orang yang ingin melihat ijazah asli Jokowi kemungkinan tidak akan percaya walaupun ditunjukkan dokumen ijazah di depan wajahnya.

    “Kalau kita tunjukkan, apakah mungkin mereka bisa menentukan ini asli atau tidak? Misalnya saya bawa ijazahnya, saya kasih ke mereka. Nih, saya perlihatkan.”

    “Bisa enggak Anda membuktikan bahwa ini asli? Kan tidak mungkin juga. Ya, itulah yang mereka coba menarasikan,” terangnya.

    Ia pun meminta semua pihak meyakini hasil verifikasi oleh Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri yang menyatakan ijazah Jokowi adalah asli.

    Keheranan Kuasa Hukum Jokowi

    Yakup Hasibuan mengaku heran dengan pihak-pihak yang masih meminta agar penyelidikan kasus ini dilanjutkan, bahkan menuntut dinaikkan ke penyidikan.

    Padahal, kasus dugaan ijazah palsu Jokowi telah dihentikan karena memang tak ditemukan tindak pidana apa pun.

    “Laporan mengenai ijazah Pak Jokowi yang palsu itu sudah dihentikan karena tidak ditemukan tindak pidana apa pun, sehingga dapat disimpulkan ijazah Pak Jokowi asli. Itu dulu yang paling penting.”

    “Karena masih banyak pihak-pihak yang membangun narasi bahwa itu (kasus ijazah Jokowi) belum selesai, masih perlu dibuka lagi, gelar perkara khusus, dan lain-lain,” sambungnya.

    Yakup menilai, semestinya pihak-pihak yang melaporkan tudingan ijazah palsu ini senang karena pihak kepolisian menindaklanjuti laporan mereka dengan baik dan sangat komprehensif.

    Namun, pada kenyataannya memang hasil dari penyelidikan itu tidak ditemukan adanya tindak pidana.

    “Kalau mereka mengatakan gelar perkara khusus, seharusnya dimintakan sebelumnya. Ini sekarang dari pihak Bareskrim sudah melakukan investigasi, penyelidikan yang begitu luas, sangat komprehensif, yang seharusnya mereka senang ketika seorang pelapor melaporkan sesuatu diperiksa sangat komprehensif, ternyata tidak ditemukan tindak pidana,” tutur Yakup.

    Atas dasar itu, Yakup merasa heran dengan pihak-pihak yang masih meminta agar penyelidikan dilakukan kembali.

    Jika terus seperti ini, lanjutnya, tindakan mereka itu bisa disebut dengan kriminalisasi karena dari penyelidikan polisi sudah terbukti tidak ada tindak pidana, tetapi masih terus dipaksakan seakan-akan ada tindak pidana.

    “Permasalahannya sekarang adalah mereka mengatakan bahwa, ‘Kok dihentikan, ini tidak boleh dihentikan di penyelidikan, harusnya dilanjuti ke tingkat penyidikan’.”

    “Inilah menurut kami adalah upaya-upaya kriminalisasi terhadap Pak Jokowi, bayangkan saja suatu hal yang bukan merupakan tindak pidana mau mencoba dipaksakan naik ke penyidikan, sehingga seakan-akan itu adalah tindak pidana,” ujar Yakup.

    Yakup pun menyebut, hal itu bisa sangat menyesatkan dan ia meminta agar pihak-pihak tersebut menghentikan tindakan mereka yang mencoba mengkriminalisasi Jokowi.

    “Inilah yang sangat menyesatkan dan menyedihkan bagi kami, sehingga kami juga meminta pihak-pihak yang masih mencoba melakukan hal ini, mengkriminalisasi klien kami, untuk menghentikan hal tersebut,” ucapnya.

  • Sumpah Jabatan Pakai Bahasa Inggris, Waka DPR Tinggalkan Acara Pelantikan Rektor UPI

    Sumpah Jabatan Pakai Bahasa Inggris, Waka DPR Tinggalkan Acara Pelantikan Rektor UPI

    GELORA.CO -Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal memilih meninggalkan ruangan acara pelantikan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof Didi Sukyadi.

    Musababnya, Cucun tidak berkenan menghadiri acara karena prosesi pengucapan sumpah jabatan dilakukan dalam bahasa Inggris. 

    Tindakan tersebut dinilai Cucun sebagai bentuk pelanggaran terhadap UU 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

    “Saya tidak bisa menerima, ini jelas bertentangan dengan UU 24/2009 yang mengatur bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pengucapan sumpah jabatan di lingkungan resmi kenegaraan,” tegas Cucun, Senin 16 Juni 2025.

    Ia menyampaikan kekecewaan mendalam dan menyebut peristiwa ini sebagai peringatan serius bagi UPI yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga marwah bahasa Indonesia di ruang-ruang akademik dan kelembagaan.

    “Ini adalah teguran keras. Tidak boleh lagi ada institusi pendidikan yang menomorduakan bahasa Indonesia dalam forum resmi. Kita bisa internasional, tetapi tidak boleh mengorbankan identitas nasional,” ujarnya.

    Menurut Cucun, tindakan itu bukan hanya soal bahasa, melainkan soal kedaulatan dan penghormatan terhadap undang-undang yang berlaku. 

    Ia juga mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mengevaluasi kejadian tersebut dan memberikan pembinaan kepada UPI agar kejadian serupa tidak terulang.

    “Saya akan menyampaikan hal ini secara resmi dalam rapat DPR bersama Kemendiktisaintek. Ini bukan sekadar insiden, tapi mencerminkan lemahnya kesadaran berbahasa negara di institusi akademik,” pungkasnya.

    Acara pelantikan rektor UPI itu sendiri berlangsung di Gedung Auditorium Ahmad Sanusi, Kampus UPI, Bandung, dan dihadiri sejumlah pejabat, akademisi, serta civitas akademika UPI. 

    Saat mengucapkan sumpah, Rektor UPI yang dilantik menggunakan bahasa Inggris. 

    “Bahwa saya akan menghindarkan diri dari perbuatan tercela serta menjunjung tinggi prinsip values for value, full commitment no conspiracy, dan defender integrity,” ucapnya.