Xcloud.id

Author: Gelora.co

  • Usai Lolos di Kasus Pagar Laut! Polri Jangan Ciut Periksa Aguan di Kasus Tambang Raja Ampat

    Usai Lolos di Kasus Pagar Laut! Polri Jangan Ciut Periksa Aguan di Kasus Tambang Raja Ampat

    GELORA.CO –  Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI) Fernando Emas meminta Bareskrim Polri agar tidak ciut memeriksa konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan dalam dugaan tindak pidana aktivitas tambang nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Adapun nama Aguan muncul di tambang nikel Raja Ampat pasca membuat heboh pagar laut, Tangerang. Nama keluarga Sugianto Kusuma alias Aguan di PT Kawei Sejahtera Mining dalam perkara tambang di Raja Ampat. PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) sendiri menggarap tambang di Pulau Kawe seluas 5.922 hektare.

    “Siapapun pihak yang diduga terkait dengan 4 perusahaan yang izinnya saat ini dicabut harus diperiksa oleh pihak kepolisian. Termasuk Aguan yang diduga memiliki salah satu perusahaan yang dicabut izinnya oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) atas perintah Presiden Prabowo Subianto,” kata Fernando kepada Monitorindonesia.com, Selasa (17/6/2025).

    Aparat Kepolisian, harapnya, dapat benar-benar serius dan berani mengusut tuntas dan membawa proses hukum siapapun yang terlibat. Terlebih, persoalan tambang di Raja Ampat ini sudah menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. “Termasuk siapa saja pejabat di pusat dan daerah yang dianggap melakukan penyalahgunaan jabatan sehingga terbitnya IUP tersebut,” jelasnya Fernando.

    Fernando meyakini, masyarakat akan terus mengawasi proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terkait dengan dugaan pidana aktivitas tambang nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    “Proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian akan menjadi pertaruhan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian,” jelas Fernando.

    Fernando menegaskan,pengusutan tuntas Bareskrim Polri akan menjadi pertaruhan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terkait kesungguhannya menegakkan hukum secara adil tanpa memandang jabatanposisi ataupun kekuatan yang dimiliki.

    “Sehingga pemerintahan Prabowo tidak akan dianggap hanya omon-omon karena berani menindak siapapun yang bersalah dan melanggar hukum,” pungkas Fernando.

    Adapun pemerintah hanya mencabut izin empat perusahaan tambang nikel yang berada di Raja Ampat. Adalah PT Anugerah Surya Pratama (ASP) yang berdomisili di Pulau Manuran seluas 1.173 hektare, PT Nurham di Yesner Waigeo seluas 3.000 hektare.

    Lalu ada juga, PT Mulia Raymond Perkasa (MRP) di Pulau Batang Pele dan Pulau Mayaifun seluas 2.193 hektare, dan PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) di Pulau Kawe seluas 5.922 hektare.

    Empat perusahaan tersebut terbukti melanggar ketentuan lingkungan serta berada di kawasan geopark Raja Ampat.

    Sebelumnya, pada saat heboh pagar laut, banyak desakan kepada aparat hukum untuk menindak Aguan. Pun mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad bersama Koalisi Masyarakat Antikorupsi, melaporkan pengusaha Sugianto Kusuma alias Aguan, ke KPK pada Jumat 31 Januari 2025. 

    “Diduga kuat dilakukan Aguan dan anak perusahaannya. Oleh karena itu, kita meminta supaya KPK tidak usah khawatir memanggil orang yang merasa dirinya kuat selama ini, yaitu Aguan,” kata Samad di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat.

    Samad meyakini ada kongkalikong yang mengarah pada tindakan korupsi terkait penerbitan sertifikat hak milik (SHM) dan hak guna bangunan (HGB) pagar laut, yang dikantongi Aguan. KPK diharap menindaklanjuti aduan itu dengan memanggil Aguan.

    “Karena nama ini seolah-olah diciptakan mitos bahwa dia tidak tersentuh oleh hukum. Oleh karena itu kita ingin mendorong KPK supaya orang ini segera diperiksa,” kata Samad.

  • Adik Habib Bahar bin Smith Dicabuli dan Dibacok, Dua Orang Pelaku Berhasil Ditangkap

    Adik Habib Bahar bin Smith Dicabuli dan Dibacok, Dua Orang Pelaku Berhasil Ditangkap

    GELORA.CO – Tim gabungan dari Satuan Reserse Kriminal Polres Tangerang Selatan bersama Subdirektorat Reserse Mobile Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, berhasil menangkap dua pria yang diduga terlibat dalam kasus pengeroyokan, penganiayaan, serta pencabulan di wilayah Pamulang, Kota Tangerang Selatan.

    Korban dalam kasus ini merupakan adik kandung dari Habib Bahar bin Smith, yaitu Zen bin Smith. Penangkapan kedua tersangka dilakukan pada Senin, 16 Juni 2025. Pelaku pertama berinisial YLK ditangkap sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Panti Asuhan, Kelurahan Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur. YLK diduga sebagai pelaku penusukan terhadap korban berinisial Z.

    “YLK ini berperan melakukan penganiayaan dan penusukan terhadap korban saudara Z,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Ade Ary Syam Indradi pada Selasa, 17 Juni 2025.

    Sementara itu, pelaku kedua berinisial EKK diamankan pada pukul 03.00 WIB di Jalan Arjuna, Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Ia diduga melakukan tindak pencabulan terhadap korban wanita berinisial S, yang juga adik Habib Bahar.

    Kasus ini berawal di Gang Sate, Kelurahan Pondok Benda, Pamulang, sekitar pukul 02.30 WIB, Senin dini hari. Saat itu, korban Z yang juga merupakan pelapor dalam kasus ini mendengar suara teriakan dari arah gang tersebut.

    “Pelapor mendengar suara wanita memanggil namanya. Saat didatangi, pelapor melihat adik kandungnya, saudari S, sedang dalam kondisi mulut ditutup oleh pelaku dan diduga sedang dicabuli,” kata dia.

    Sempat terjadi baku hantam antara pelapor dan pelaku di lokasi kejadian. Namun, insiden berlanjut hingga ke rumah pelaku, tempat pelapor kemudian berusaha mencari klarifikasi.

    “Saat pelapor membuka pintu rumah pelaku, sempat terjadi dorong-dorongan. Pelaku kemudian mengambil pisau dan mengarahkannya ke leher korban. Korban menepis dengan tangan kanan, hingga akhirnya mengalami luka robek cukup serius,” ujarnya.

    Polisi memastikan bahwa kasus ini telah terungkap sebagian, namun penyidik masih melakukan pengembangan lebih lanjut terkait kemungkinan adanya pelaku lain atau keterlibatan pihak lain.

    Sementara, Barang bukti berupa pisau yang digunakan dalam penyerangan telah diamankan. Polda Metro Jaya menegaskan bahwa kasus ini akan diusut secara tuntas dan proses hukum akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

  • Motif Tito Serahkan Empat Pulau Aceh ke Sumut Masih Patut Ditelusuri

    Motif Tito Serahkan Empat Pulau Aceh ke Sumut Masih Patut Ditelusuri

    GELORA.CO –  Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio mengaku tidak kaget dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan empat pulau yang sempat menjadi sengketa antara Aceh dan Sumatera Utara sebagai bagian dari wilayah Aceh. 

    “Saya enggak kaget dengan keputusan Prabowo yang menetapkan empat pulau tersebut menjadi milik Aceh. Ini menunjukkan presiden paham akan pentingnya menjaga stabilitas dan mendengarkan aspirasi Aceh, yang dari awal merasa berhak atas pulau-pulau itu,” kata Hensat akrab disapa kepada RMOL, Selasa, 17 Juni 2025.

    Namun, ia menyoroti bahwa keputusan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang sebelumnya memberikan empat pulau tersebut kepada Sumatera Utara pun perlu didalami.

    “Jangan lupa ditelusuri kenapa Mendagri Tito sempat mengatakan ‘sebaliknya’. Ini perlu, karena Tito sempat mengeluarkan keputusan yang memicu polemik hingga akhirnya Presiden yang harus turun tangan,” jelasnya.

    Menurut dia, langkah Tito tersebut lagi-lagi mencerminkan kurangnya komunikasi dengan pihak-pihak terkait, sekaligus memperpanjang permasalahan komunikasi di kabinet Prabowo.

    “Kalau komunikasi dilakukan sejak awal, pasti Tito akan mendapatkan masukan penting, terutama dari Aceh, dan urusan ini tak perlu sampai ke meja presiden,” tambahnya.

    Ia menilai, keputusan Prabowo menetapkan pulau-pulau tersebut ke Aceh adalah langkah strategis untuk meredakan ketegangan, sekaligus menggambarkan bahwa masalah komunikasi ini masih menjadi tantangan bagi kabinet Prabowo.

    “Komunikasi adalah kunci. Menteri harus proaktif berkomunikasi dengan berbagai pihak agar tidak membebani presiden dengan masalah yang sebenarnya bisa dicegah,” pungkas Hensat.

    Sebelumnya beredar isu bahwa penyerahan empat pulau itu tidak lepas dari peran Genk Solo di Kabinet Prabowo. Tito pun disebut-sebut menjadi salah satu anggota genk tersebut.

  • Netizen Beramai-ramai Semangati Prabowo Sikat Geng Solo

    Netizen Beramai-ramai Semangati Prabowo Sikat Geng Solo

    GELORA.CO – Keputusan Presiden Prabowo Subianto soal empat pulau sengketa antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) masuk wilayah administratif Aceh menuai apresiasi dari publik.

    Keputusan itu diambil usai adanya pembahasan antara Presiden Prabowo dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf serta Gubernur Sumut Bobby Nasution di Istana pada Selasa, 17 Juni 2025.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi hasil pembahasan tersebut bahwa Presiden Prabowo telah memutuskan keempat pulau sengketa yakni Pulau Mangkir Kecil, Mangkir Besar, Panjang, dan Lipan masuk dalam Provinsi Aceh.

     

    “Berdasarkan dokumen dan data pendukung, Presiden memutuskan keempat pulau itu masuk ke wilayah Aceh,” ujar Prasetyo.

    Dikutip dari akun Instagram RMOL yang mengunggah video konferensi pers Prasetyo Hadi, terlihat netizen rama-ramai memberikan apresiasi kepada presiden.

    “menyala presiden kuuuu prabowo,” tulis akun cher._palembang25.

    “PR Pak Prabowo ini banyak banget,” timpal akun anggraini_retnodinar dengan rasa simpatinya. 

    Tak hanya itu, netizen juga banyak yang menyoroti peran ‘Geng Solo’ terkait keluarnya keputusan kontroversial sebelum diputuskan Prabowo. Mendagri Tito Karnavian disebut-sebut sebagai aktor yang berperan munculnya polemik ini.

    “Tombol yg nunggu kabar si tito di pecat pa Prabowo,” tulis akun aldevi_bunda.

    “Alhamdulillah. Makasih pak presiden Prabowo,,sehat selalu untuk bapak Presiden Prabowo. Semoga Allah melindungi dan memberikan keselamatan dan keberkahan untuk bapak, dan Allah mudahkan semua urusan dan tugas negara yang bapak emban… Aamiin. Dan semoga genk Solo segera dilenyapkan oleh Allah SWT.. Aamiin,” harap akun fifiluthfi5.

    “Saya dukung penuh Pak Prabowo asal lepas dr bayang2 gank Solo…” timpal akun _humblebee_.

    “sikat hajar copot Pak tuh Mentri bikin gaduh,” tandas akun cahndeso_id.

    Presiden ke-7 RI Joko Widodo pun turut terseret jadi sasaran kegeraman netizen.

    “Mulyono kalah lagi,” seloroh akun topx.marshall2015.

    “Dikit demi sedikit prabowo ambil alih kekuasaan mulyono… semangat pak !!” timpal akun khusnikhusni

    “dengerin tuhh tito, jgn bikin gaduh terus, pasti mulyono yg nyuruh bikin gaduh yaaa,” tandas akun abah.ipinn. 

  • Kantor Pusat Mossad Israel Porak-poranda Dihantam Rudal Iran

    Kantor Pusat Mossad Israel Porak-poranda Dihantam Rudal Iran

    GELORA.CO – Korps Garda Revolusi Islam mengumumkan mereka telah meluncurkan serangan rudal yang berhasil terhadap pusat utama badan mata-mata Mossad milik rezim Zionis di Tel Aviv. IRGC mengatakan unit-unit Angkatan Udara mereka melakukan operasi yang efektif terhadap Mossad pada dini hari Selasa (17/6/2025).

    “Meskipun dilindungi oleh sistem pertahanan udara yang sangat canggih, direktorat intelijen militer tentara rezim Zionis, yang dikenal sebagai AMAN, dan pusat Mossad di Tel Aviv, yang digunakan untuk merencanakan serangan pembunuhan dan tindakan jahat, diserang oleh IRGC,” ungkap pernyataan IRGC.

    IRGC menambahkan api kini berkobar di kantor pusat yang hancur itu.

    🇮🇷💥🇮🇱 – More confirmation for ziotards:

    Listento the guy in the video:

    “Wow, wow, wow.
    They also hit the Mossad building, they even hit the Mossad!!
    Wow.” pic.twitter.com/4ovaeKJwaR

    — Monitor𝕏 (@MonitorX99800) June 17, 2025

    Pasukan militer Iran telah meluncurkan beberapa putaran serangan rudal balasan terhadap target-target Israel sejak 13 Juni setelah rezim Zionis menyerang Iran.

    Tindakan agresi dan serangan udara rezim Zionis yang tidak beralasan terhadap situs nuklir, militer, dan permukiman Iran telah mengakibatkan gugurnya para komandan militer, ilmuwan nuklir, dan warga biasa, termasuk 45 wanita dan anak-anak.

    Di Israel, sejauh ini hanya sekitar lima orang yang dilaporkan terluka, dirawat karena luka ringan yang diderita saat mencoba mencapai tempat perlindungan selama rentetan rudal balistik terbaru yang diluncurkan dari Iran.

    Namun, Aljazeera dapat melihat gambar bus yang terbakar dan dampak langsung dilaporkan di wilayah Tel Aviv yang lebih luas tetapi juga di Herzliya.

    Di Herzliya, sensor militer Israel telah melarang publikasi gambar dan informasi tentang situs tersebut, menggolongkannya sebagai sensitif, yang biasanya berarti bahwa itu adalah aset atau situs militer, intelijen, atau strategis yang tidak ingin diungkapkan oleh sensor militer Israel.

    Dalam semalam, telah terjadi pengetatan pembatasan, sehingga informasinya sulit diverifikasi.

    Meski demikian, Garda Revolusi Iran dalam pernyataan terbarunya mengatakan mereka menargetkan gedung intelijen di Herzliya, Mossad dan intelijen militer Israel (Aman), meski klaim tersebut belum dijawab pihak Israel.

  • Akhirnya Bobby Buka Suara Soal Teror Bom Pesawat Saudi Airlines

    Akhirnya Bobby Buka Suara Soal Teror Bom Pesawat Saudi Airlines

    GELORA.CO -Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, angkat bicara terkait teror bom yang mengganggu proses pemulangan jemaah haji asal Indonesia dari Embarkasi Jakarta-Pondok Gede. 

    Saudi Airlines Boeing 5276 terpaksa melakukan pendaratan darurat di Bandara Internasional Kualanamu, Sumatera Utara, pada Selasa, 17 Juni 2025 karena mendapat informasi mengenai adanya ancaman bom.

    Bobby mengungkap bahwa pesawat yang membawa 442 jemaah tersebut telah menjalani pemeriksaan ketat oleh tim penjinak bahan peledak (Jihandak).

    “Ya, tadi jam 11 siang tadi mendarat membawa jemaah kloternya dari Jakarta, ada 442 jemaah haji. Hari ini pesawatnya sedang dicek oleh Jihandak,” ungkap Bobby kepada awak media di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa, 17 Juni 2025.

    Bobby memastikan bahwa Pemprov Sumut sudah mengambil langkah cepat dalam memastikan kenyamanan dan keselamatan jemaah haji selama proses pemeriksaan berlangsung.

    “Untuk jemaahnya sudah kita berikan fasilitas, dan bahkan kalau memang pesawat diberangkatkan sampai dengan esok hari, kita siapkan penginapan,” paparnya.

    “Kita berikan tempat yang layak dan nyaman, juga konsumsinya. Tentang kesehatannya juga, karena banyak yang lansia, jadi kita libatkan dinas kesehatan dan beberapa rumah sakit, kita buat posko,” tambah Bobby.

    Meski begitu, terkait isu keamanan dan sumber dugaan teror bom, Bobby memilih untuk menyerahkan sepenuhnya kepada aparat berwenang.

    “Dari sisi keamanan saya gak berani bicara banyak, upaya apa yang dilakukan. Sudah dicek melalui Jihandak, untuk hasilnya kita belum monitor secara langsung,” tegas Bobby.

    Ia menambahkan bahwa ancaman itu disebut-sebut berkaitan dengan area kokpit pesawat, namun detailnya belum bisa disampaikan.

    “Nanti mungkin pihak keamanan saja. Yang pasti masuk-masuk ke pilot itu masuk ancamannya,” kata dia singkat.

  • Pengembalian Empat Pulau Bukti No Viral No Justice!

    Pengembalian Empat Pulau Bukti No Viral No Justice!

    GELORA.CO -Kembalinya empat pulau dari Provinsi Sumatera Utara (Sumut) ke wilayah administrasi Provinsi Aceh tidak lepas dari tekanan publik, baik melalui unjuk rasa maupun viralnya di media sosial. 

    “Kita tidak bisa menutup mata bahwa negara baru bertindak setelah tekanan publik menguat,” kata praktisi hukum dan advokat, Luhut Parlinggoman Siahaan, Selasa, 17 Juni 2025.

    Meski demikian, Luhut tetap mengapresiasi langkah tegas yang diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto itu. Menurutnya, keputusan tersebut menjadi bentuk koreksi atas kekeliruan administratif yang sempat meresahkan masyarakat Aceh.

    Empat pulau yang dimaksud adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil. Dikatakan Luhut, keempat pulau itu sempat tercatat masuk wilayah administrasi Sumut karena kesalahan data sejak tahun 2008.

    Luhut menilai situasi ini menunjukkan lemahnya sistem deteksi dini dalam menangani persoalan administratif menyangkut wilayah dan identitas masyarakat lokal.

    “Dalam negara hukum yang sehat, keadilan seharusnya tidak bergantung pada seberapa viral suatu isu. Ketika masyarakat harus berteriak keras untuk didengar, itu menunjukkan kegagalan dalam mendengarkan sejak awal,” tegasnya.

    Mantan Ketua Posko Pengaduan Pelanggaran Pemilu Tim Kampanye Nasional (TKN) Fanta Prabowo-Gibran ini memandang, polemik empat pulau ini harus menjadi pelajaran pemerintah agar tidak lagi bergantung dinamika opini publik dan tekanan media dalam memutuskan sebuah kebijakan.

    “Ini menjadi pelajaran penting bagi semua pemangku kebijakan. Rakyat berhak mendapat keadilan, baik dalam senyap maupun dalam sorotan. Kasus ini membuktikan satu hal dengan terang: no viral, no justice,” tutup Luhut.

  • Prabowo Cepat Ambil Keputusan Empat Pulau: Biar Nggak Rame

    Prabowo Cepat Ambil Keputusan Empat Pulau: Biar Nggak Rame

    GELORA.CO -Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah cepat untuk menyelesaikan polemik administratif atas empat pulau yang selama ini disengketakan antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. 

    Keputusan diambil dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, dan dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara dan kepala daerah terkait pada Selasa, 17 Juni 2025. 

    Rapat tersebut diikuti oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.

    Pada kesempatan itu, Prabowo secara resmi menetapkan bahwa Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek merupakan bagian dari wilayah Provinsi Aceh.

    Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional dan menutup potensi perpecahan akibat isu wilayah. Ia menyatakan, keputusan cepat diambil agar polemik ini tidak menjadi bola liar di tengah masyarakat.

    “Tapi Alhamdulillah kalau memang dengan cepat sudah ada pemahaman bersama, saya kira baik sekali. Segera saja diumumkan ke masyarakat supaya nggak jadi bahan untuk bikin rame lagi,” ujar Prabowo yang memimpin rapat secara hybrid dari Ceko. 

    Presiden juga menegaskan komitmen terhadap persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan menyebut bahwa kesepakatan ini didasarkan pada prinsip kebangsaan yang kuat.

    “Saya kira prinsipnya bahwa kita satu negara, NKRI. Saya kira itu jadi pegangan kita,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Prabowo menyoroti pentingnya menjaga suasana kondusif di tengah situasi nasional yang dinilai sangat baik, termasuk dalam aspek pertumbuhan ekonomi dan produksi pertanian.

    “Suasana kita sangat bagus, jadi kita sangat perlu suatu penerangan terus ke rakyat bahwa kondisi kita baik, ekonomi kita baik, pertumbuhan kita baik, produksi pertanian juga. Saya kira kemajuan di semua bidang,” ujarnya.

    Menutup rapat, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang telah bekerja keras mencari jalan keluar atas polemik ini.

    “Apapun, saya ucapkan terima kasih kepada saudara sekalian, menteri, pejabat yang sudah bekerja keras. Saya sangat menghargai kerja saudara. Saya merasa teamwork kita sangat baik. Terima kasih,” pungkasnya.

  • Mendagri Ungkap Alasan Sempat Masukkan Empat Pulau ke Wilayah Sumut

    Mendagri Ungkap Alasan Sempat Masukkan Empat Pulau ke Wilayah Sumut

    GELORA.CO – Polemik administratif atas empat pulau yang selama ini menjadi sumber ketegangan antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara akhirnya menemui titik akhir.

    Presiden Prabowo Subianto, dalam rapat terbatas di Istana Merdeka pada Selasa, 17 Juni 2025, secara resmi menetapkan bahwa Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek merupakan bagian dari wilayah Provinsi Aceh.

    Persoalan ini mencuat usai terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.

    Dalam keputusan tersebut, empat pulau itu tercatat sebagai bagian dari wilayah administrasi Provinsi Sumatera Utara, yang langsung memicu gelombang protes dari berbagai kalangan di Aceh. Hal ini kemudian memicu protes dari sejumlah pihak di Aceh, yang mengklaim pulau-pulau tersebut sebagai bagian sah dari wilayahnya.

    Menanggapi polemik tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan penjelasan menyeluruh. Ia menegaskan bahwa keputusan semula yang memasukkan keempat pulau ke wilayah Sumatera Utara merujuk pada hasil rapat Tim Pembakuan Nama Rupa Bumi pada tahun 2017.

    Tim ini terdiri dari sejumlah lembaga, termasuk Kemendagri, Badan Informasi Geospasial (BIG), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

    “Itu pernah melakukan rapat pada tahun 2017, udah lama sekali ya, yang intinya berdasarkan data-data masukan yang ada, sehingga akhirnya tim ini banyak yang menganggap empat wilayah ini masuk cakupan Sumatera Utara,” ungkap Tito dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Selasa, 17 Juni 2025.

    Menurut Tito, dasar utama pengambilan keputusan saat itu adalah hasil verifikasi wilayah yang dilakukan pada tahun 2008. Hasil verifikasi tersebut menunjukkan bahwa keempat pulau tidak masuk dalam cakupan administrasi Provinsi Aceh.

    “Dan di tahun 2008, saya ulangi, di tahun 2008 itu empat pulau ini tidak masuk dalam cakupan wilayah Provinsi Daerah Istimewa Aceh, tidak dimasukkan. Ada namanya tapi koordinatnya ada, di gugusan Pulau Banyak,” kata dia.

    Lebih lanjut, Tito mengungkapkan bahwa pada tahun 2008, Gubernur Aceh saat itu, Irwandi Yusuf, tidak memasukkan empat pulau tersebut dalam peta wilayah Aceh. 

    Sebaliknya, Gubernur Sumut saat itu, Syamsul Arifin, justru memasukkan keempat pulau ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah.

    “Di tahun 2008 dan di tahun 2009 itu Gubernur Aceh tidak memasukkan empat pulau yang sekarang kita permasalahkan itu tidak masuk dalam Provinsi Aceh. Sementara surat dari Gubernur Sumut itu memasukkan ke dalam, empat ini masuk dalam Tapanuli Tengah. Ini suratnya ada, ini 2008 dan 2009,” papar Tito.

    Kendati demikian, pihak Pemerintah Provinsi Aceh tetap menyampaikan keberatan atas keputusan tersebut. Mereka meminta agar keempat pulau tersebut dimasukkan ke dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil.

    Namun permintaan tersebut tidak disertai dengan koordinat yang akurat, bahkan disebut Tito justru menggunakan koordinat yang salah.

    “Tapi tanpa koordinat, koordinatnya salah. Maka atas dasar itu 2017 itu dimasukkan ke Sumut,” jelasnya.

    Menurut Tito, pada tahun 2022, baik Pemprov Aceh maupun Sumut kembali menyampaikan keberatan. Keduanya menyodorkan dokumen kesepakatan batas wilayah yang pernah ditandatangani pada tahun 1992. Dokumen tersebut menyebutkan bahwa keempat pulau memang berada dalam cakupan Aceh.

    Namun, saat itu dokumen yang diterima Kemendagri hanya berupa salinan fotokopi, bukan naskah asli. Hal ini menjadi kendala tersendiri karena dokumen fotokopi dianggap lemah dari sisi hukum jika nantinya disengketakan.

    “Dengan adanya peta ini tentu kita mempertimbangkan kemungkinan empat pulau ini masuk ke Aceh, namun saat itu dokumennya hanya dokumen fotokopi. Kita tahu dalam sistem pembuktian, dokumen fotokopi mudah sekali nanti kalau misalnya ada masalah hukum untuk dipatahkan,” ujarnya.

    Setelah melalui proses penelusuran yang panjang, Tito menyampaikan bahwa dokumen asli kesepakatan dua gubernur pada tahun 1992 akhirnya berhasil ditemukan pada Senin, 16 Juni 2025. Penemuan tersebut dilakukan di Pusat Arsip Nasional di Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

    “Alhamdulillah, kemarin dipimpin langsung oleh Pak Tomsi, didampingi Pak Safrizal, itu kita punya pusat arsip di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Itu ada tiga gedung dibongkar-bongkar, dokumen asli yang kesepakatan dua gubernur tersebut yang disaksikan oleh pemerintah pusat yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri saat itu, Rudini,” pungkas Tito.

  • Ini Bukti Cinta Sejati Prabowo!

    Ini Bukti Cinta Sejati Prabowo!

    GELORA.CO, Singkil – Keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan empat pulau sengketa sebagai wilayah sah Provinsi Aceh disambut haru dan suka cita oleh masyarakat, khususnya di Kabupaten Aceh Singkil. Wakil Ketua DPRK Singkil yang juga Ketua DPC Gerindra, Wartono, menyebut keputusan ini sebagai bukti cinta sejati Presiden kepada rakyat Aceh.

    “Ini bukan sekadar keputusan politik atau administratif. Ini bukti cinta sejati Pak Prabowo kepada Aceh. Dari awal saya sudah yakin, beliau tidak akan biarkan tanah Aceh diambil begitu saja. Hari ini keyakinan itu dibayar tuntas. Terima kasih Pak Presiden, kami rakyat Singkil i love you full!” ujar Wartono, Selasa (17/6/2025).

    Empat pulau yang dikembalikan secara sah kepada Provinsi Aceh adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Polemik ini sempat menimbulkan ketegangan antar daerah, setelah Kemendagri menetapkan keempatnya masuk wilayah Sumut lewat keputusan yang diterbitkan April 2025 lalu.

    Namun, dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan diumumkan oleh Mensesneg Prasetyo Hadi di Istana Negara, Selasa (17/6), keputusan final dibuat: keempat pulau tersebut milik Aceh berdasarkan dokumen dan peta wilayah yang sah.

    “Pak Prabowo adalah pemimpin yang paham sejarah, tahu hati rakyat. Bagi kami di perbatasan, ini soal harga diri. Kami bersyukur, hari ini kehormatan itu dikembalikan. Beliau bukan hanya Presiden, tapi pelindung marwah Aceh,” tegas Wartono.

    Ia juga berharap ke depan, perhatian pemerintah pusat terhadap pulau-pulau tersebut tidak berhenti hanya pada pengakuan administratif. Wartono meminta agar pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan penguatan wilayah pesisir menjadi prioritas nasional.

    “Jangan hanya dikembalikan, bantu kami bangun wilayah ini agar menjadi pintu kemajuan baru Aceh. Pulau-pulau ini punya potensi besar, dan kami siap menjaga serta membangun bersama,” tambahnya.

    Wartono menutup pernyataannya dengan ucapan terima kasih kepada seluruh elemen yang berjuang menjaga kehormatan wilayah Aceh, mulai dari Gubernur Muzakir Manaf (Mualem),  Wagub Fadhlullah, yang juga ketua Gerindra Aceh hingga masyarakat sipil dan tokoh adat.

    “Kemenangan ini milik seluruh rakyat Aceh. Tapi kami tahu, ini takkan mungkin tanpa keberanian dan cinta tulus dari Presiden Prabowo. Sekali lagi kami katakan dari ujung Aceh Singkil: Pak Prabowo, kami cinta Bapak sepenuh hati!” pungkasnya.