Xcloud.id

Author: Gelora.co

  • Dipiting Paspampres, Mahasiswa Gagal Bentangkan Poster Dinasti Tiada Henti saat Gibran ke Blitar

    Dipiting Paspampres, Mahasiswa Gagal Bentangkan Poster Dinasti Tiada Henti saat Gibran ke Blitar

    GELORA.CO  – Kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Blitar, Jawa Timur diwarnai aksi Paspampres yang memiting mahasiswa.

    Detik-detik Paspampres memiting mahasiswa dan merampas poster yang hendak dibentangkan di depan Wapres Gibran viral dalam video berdurasi 10 detik.

    Terlihat tiga personel paspampres memiting dua mahasiswa serta merebut sejumlah poster dari tangan mereka.

    Tiga mahasiswa diringkus personel saat membentangkan poster ke arah iring-iringan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang tengah menuju ke sebuah rumah makan di Jalan Kalimantan, Kota Blitar, Rabu (18/6/2025) siang. 

    Satu orang mahasiswa yang juga ikut membentangkan poster itu tidak terlihat dalam video tersebut.

    Nasib Mahasiswa Blitar yang Dipiting Paspampres

    Wakil Kepala Polres Blitar Kota, Kompol Subiyantana membenarkan peristiwa tersebut tetapi membantah adanya penangkapan.

    “Informasinya tiga mahasiswa itu membawa poster mau menerobos rombongan Wakil Presiden itu sehingga dihalau untuk dipinggirkan,” ujar Subiyantana saat dikonfirmasi awak media.

    “Ketiganya sekarang sudah pulang. Wong cuma dihalau, suruh minggir. Kalau VVIP kan harus steril,” kata dia.

    Menurut Subiyantana, peristiwa itu terjadi saat rombongan Wapres Gibran hendak memasuki area Rumah Makan Bu Mamik di Jalan Kalimantan, Kota Blitar, dan tiba-tiba muncul tiga orang membentangkan poster.

    Namun, Subiyantana mengaku tidak tahu apa isi poster tersebut.

    Mahasiswa Gagal Bentangkan 4 Poster untuk Wapres Gibran

    Ketua Pengurus Cabang Blitar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Muhammad Thoha Ma’ruf, melalui keterangan tertulisnya kepada awak media mengatakan bahwa sebenarnya ada 4 mahasiswa yang membentangkan 4 poster.

    “Ada empat poster catatan kritis mahasiswa PMII Blitar terhadap Wapres Gibran. Kami memang berniat membentangkan poster itu sebagai sambutan untuk Wapres Gibran,” ujar Thoha.

    Empat poster itu masing-masing bertuliskan “Omon-omon 19 Juta Lapangan Kerja”,

    “Siapa Percaya Pengangkang Konstitusi”,

    “Semangat Terus Bikin Bualan Mas Wapres”, dan “Dinasti Tiada Henti”.

    Namun, saat hendak dikonfirmasi tentang kronologi peristiwa, Thoha tidak menjawab pesan tertulis maupun panggilan telepon.

    Adapun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Kota Blitar hari ini.  

    Kunjungan diawali dengan ziarah ke Makam Bung Karno yang tidak terjadwal.

    Gibran lalu melakukan kunjungan ke puskesmas, sentra kerajinan kendang jimbe, serta pembukaan pameran produk UMKM Blitar Djadoel di Alun-alun Kota Blitar. 

    Wapres Gibran Buka Bazar Blitar Djadoel

    Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka menghadiri pembukaan Bazar Blitar Djadoel di Alun-alun Kota Blitar, Rabu (18/6/2025).

    Gibran mengapresiasi acara Bazar Blitar Djadoel yang bisa menjadi ajang pameran produk kerajinan dan UMKM di Kota Blitar dan Jawa Timur.

    Bazar Blitar Djadoel sendiri merupakan event tahunan yang digelar untuk memeriahkan Bulan Bung Karno di Kota Blitar. 

    Acara tersebut bisa menjadi ajang pameran produk kerajinan, kuliner, UMKM, dan kesenian di Blitar. 

    Tak hanya itu, di Bazar Blitar Djadoel juga ada stand pameran produk koperasi dari kabupaten/kota se-Jawa Timur. 

    Wapres Gibran sempat berkeliling melihat stand pameran produk koperasi dari kabupaten/kota se-Jawa Timur. 

    “Saya kira, ini (Bazar Blitar Djadoel) luar biasa sekali di Blitar. Ini menjadi ajang pameran produk kerajinan dan UMKM lokal,” kata Gibran. 

    Wapres Gibran Ziarah ke Makam Bung Karno

    Sebelum ke acara Bazar Blitar Djadoel, Wapres Gibran bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Forkopimda berziarah ke Makam Bung Karno.

    Menurut Gibran, datang ke Blitar wajib nyekar (ziarah) di Makam Presiden pertama RI, Ir Sukarno atau Bung Karno.

    Bung Karno telah memberikan sumbangsih luar biasa untuk memajukan bangsa Indonesia.

    “Dengan mengingat jasa-jasa Bung Karno, kita sebagai generasi muda, harus lebih semangat lagi untuk membangun bangsa ini,” ujarnya. 

     

    Kunjungan Wapres Gibran ke Blitar Dapat Pengawalan Ketat

    Kunjungan Wapres Gibran di Kota Blitar mendapat pengawalan sebanyak 2.757 personel gabungan dari TNI, Polri, dan pemerintah daerah.

    Sebanyak 2.757 personel gabungan itu terdiri atas, 930 personel Polri, 1.457 personel TNI, dan 380 personel dari Pemkab/Pemkot Blitar

    Sumber: Tribunnews 

  • Buron Bertahun-tahun, Pelarian Koruptor dari Banjarnegara Berakhir di Cileungsi

    Buron Bertahun-tahun, Pelarian Koruptor dari Banjarnegara Berakhir di Cileungsi

    GELORA.CO -Usai bertahun-tahun buron, Ramlan bin Sihombing akhirnya berhasil diringkus oleh Tim Satgas Intelijen Reformasi dan Inovasi (SIRI) Kejaksaan Agung. 

    Ramlan merupakan terpidana kasus korupsi pengadaan alat peraga SD serta sarana dan prasarana teknologi informasi di Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara tahun anggaran 2011.

    Ia ditangkap tanpa perlawanan di Perumahan Grand Nusa Indah, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Selasa, 17 Juni 2025 sekitar pukul 17.20 WIB.

    “Ramlan merupakan warga Jl. Kampung Jembatan No. 49, Cakung, Jakarta Timur. Ia telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 163/Pid.Sus/2013/PN.Smg. Usai ditangkap langsung dibawa ke Banjarnegara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,” ujar Kepala Seksi Intelijen Kejari Banjarnegara, Taufik Hidayat dikutip Kantor Berita RMOLJateng, Rabu, 18 Juni 2025.

    Dalam putusan tersebut, Ramlan divonis 4 tahun 6 bulan penjara, denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan, serta uang sebesar Rp274,3 juta dirampas untuk negara.

    Penangkapan Ramlan berlangsung lancar karena ia bersikap kooperatif saat diamankan. Usai penangkapan, Ramlan langsung diserahkan kepada Tim Jaksa Eksekutor Kejari Banjarnegara untuk menjalani masa hukumannya.

    Taufik menambahkan, keberhasilan ini menjadi bukti keseriusan Kejaksaan Agung dalam memberantas korupsi dan memburu para buronan yang masih berkeliaran.

    “Jaksa Agung telah menegaskan pentingnya penegakan hukum tanpa pandang bulu. Kepada seluruh DPO Kejaksaan RI, kami sampaikan pesan tegas: menyerahkan diri adalah satu-satunya pilihan. Tidak ada tempat aman bagi pelaku kejahatan,” pungkasnya.

  • Sri Mulyani ‘Bingung’ WTO Letoy

    Sri Mulyani ‘Bingung’ WTO Letoy

       

    Oleh: Sefdin Alamsyah*

    MENTERI Keuangan Sri Mulyani menyebut Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sangat tidak berguna di era sekarang. Itu dikatakan perempuan berdarah Kebumen yang lahir di Lampung itu, dalam forum CNBC Economic Update 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu 18 Juni 2025, yang dilansir banyak media.

    “Hari ini negara-negara besar tidak mempercayai lembaga multilateral karena merasa tidak terwadahi interest-nya. Sehingga negara-negara yang kuat merasa; ‘That I have to solve my own problem, without using those multilateral institution’,” tegas Ani.

    Masih kata Ani, saat ini era sudah bergeser ke unilateral. Ini utamanya terjadi imbas Amerika Serikat (AS) yang selalu merasa sebagai korban globalisasi. Padahal, lanjut Ani, WTO dan organisasi global lain awalnya dibentuk oleh AS bersama negara G7.

    Ani juga menyinggung negara di dunia sekarang lebih memilih mengamankan kepentingan masing-masing. Ini yang akhirnya melanggengkan persaingan politik, ideologi, militer, keamanan, sampai ekonomi.

    “Coba kita lihat akhir-akhir ini, dalam dua bulan terakhir. Negara terbesar, Amerika Serikat, terkuat, ekonominya terbesar yang merasa menjadi victim dari globalisasi yang merupakan sistem yang diadvokasi oleh Amerika Serikat sendiri,” sambung Ani.

    Pernyataan Ani ini seperti menunjukkan kebingungan. Karena tidak ada teori yang bisa menjawab situasi saat ini. Padahal, teorinya sederhana: Karma. Negara-negara yang dulu mengimpor mazhab pasar bebas, ekonomi neoliberal dan globalisasi sekarang sedang terkena karmanya sendiri.

    AS sekarang APBN-nya suffering. Karena harus menanggung biaya social safety net yang begitu besar. Akibat dari industri manufakturnya yang jeblok. Karena perusahaan di AS yang sudah diberi ruang oleh globalisasi melalui model ekonomi pasar bebas, memindahkan pabrik-pabriknya ke Asia-Afrika yang biaya buruhnya lebih murah. 

    Celakanya, hasil keuntungan mereka tidak lagi masuk ke AS. Tapi parkir dan diinvestasikan lagi di beberapa negara di luar AS. Hasilnya? Pajak yang masuk ke AS mengecil. Akibatnya: APBN negara Paman Sam itu “keringat dingin”. Karena harus membiayai penduduknya yang menjadi pengangguran dan angkanya meningkat.

    Skenario Trump menggunakan senjata hambatan tarif sejatinya adalah upaya untuk melakukan Reshoring. Untuk memindahkan kembali operasi produksi perusahaan AS dari luar negeri ke AS. Tapi rupanya doktrin ekonomi liberal dan globalisasi lebih menarik perusahaan AS untuk melakukan offshoring. Alias memindahkan operasi produksi ke luar negeri untuk mengurangi biaya produksi.

    China, sejak 40 tahun yang lalu, sebagai negara yang paling banyak menerima tamu perusahaan-perusahaan asing, cerdik mengelola. China sadar. Dirinya dituju karena upah buruh yang murah. Bukan karena persahabatan. Tapi karena buruh yang pekerja keras. Tidak banyak istirahat. Apalagi merokok sambil kerja. 

    Sekarang tiba-tiba Trump marah-marah ke China. Rupanya Trump terlambat menbaca buku ‘Globalization and Its Discontents’ karya Joseph E. Stiglitz. Yang membahas kritik terhadap dampak negatif globalisasi. Terutama dalam hubungannya dengan negara berkembang. 

    Trump rupanya juga lupa sejarah. Bahwa gagasan globalisasi melalui pendirian World Bank, IMF, GATT yang dilahirkan dalam pertemuan di Bretton Woods juga inisiasi AS. Hakikat tujuan pertemuan itu adalah agar kolonialisme tetap dapat dilanjutkan tanpa harus melakukan pendudukan fisik. 

    Rupanya dunia harus mulai sadar. Sistem pasar bebas yang menyerahkan ekonomi tersusun dengan sendirinya oleh mekanisme pasar: gagal. Sekarang saatnya kita kembali menengok sejarah. Menengok pikiran para hikmat yang dulu di Indonesia pernah ada. Mereka bersidang di Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). 

    Mereka menawarkan sistem Negara Sosialisme yang Berketuhanan melalui Lima Sila yang dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli. Sebelum diobrak-abrik dalam Amandemen pada tahun 1999 hingga 2002. 

    Negara dengan sistem Sosialisme yang Berketuhanan ini adalah penjabaran dari lima Sila di dalam Pancasila. Sila Pertama, Ketuhanan yang berarti ekonomi harus mendasarkan kepada moral, karena pemilik sejati adalah Tuhan. 

    Sila Kedua, Kemanusian yang Adil dan Beradab, artinya ekonomi itu harus bersifat manusiawi dan adil, dengan menganggap sama semua manusia. Satu dengan yang lain tidak boleh ada yang memiliki kedudukan atau hak yang lebih tinggi untuk melakukan penghisapan kepada yang lemah. 

    Lalu Sila Ketiga, Persatuan Indonesia, adalah wujud dari nasionalisme ekonomi, sehingga semua kebijakan harus sejalan dengan nasionalisme. Contoh teranyar: Jangan membuat gaduh dengan memindahkan hak atas pulau-pulau kecil. 

    Sila Keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, adalah prinsip demokrasi ekonomi. Setiap orang, meskipun dia miskin atau lemah, tetap harus diikutsertakan melalui perwakilan yang utuh dan perwakilan yang mewakili mereka dalam setiap pembuatan kebijakan. 

    Dan yang terakhir, Sila Keadilan Sosial adalah tujuan dari semuanya itu. 

    Kalau diperas: Sila Pertama dan Kedua adalah dasarnya, yaitu moral dan kemanusiaan. Sila Ketiga dan Keempat adalah caranya. Dan Sila Kelima adalah tujuannya.

    Jadi, wajar kalau Sri Mulyani bingung melihat situasi global hari ini. Tapi kata Gus Baha: Bingung itu perlu. Katanya: Barokahnya bingung orang tidak menjadi sombong dan tidak merasa paling tahu. Karena segala sesuatu harus dipikirkan dan dikaji dulu secara mendalam. 

    *(Penulis adalah pendiri Pusat Studi Pembangunan berbasis Pancasila. Kandidat Doktor Hukum dan Pembangunan, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya.)

  • Menteri Loyalis Jokowi Terus Bikin Gaduh di Pemerintahan Prabowo

    Menteri Loyalis Jokowi Terus Bikin Gaduh di Pemerintahan Prabowo

    GELORA.CO -Para menteri yang terindikasi masih menjadi loyalis Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) atau yang biasa disematkan publik sebagai Geng Solo tak henti-hentinya membikin kegaduhan di pemerintahan Prabowo Subianto saat ini.

    Teranyar, keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melalui Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138/2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau menjadi biang kegaduhan di publik.

    Untungnya, Presiden Prabowo telah menganulir keputusan tersebut dengan menetapkan pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil dan Pulau Mangkir Ketek tetap menjadi bagian dari Provinsi Aceh. 

    “Dengan langkah yang diambil oleh Menteri dalam Negeri ini saya lihat bisa menyebabkan gaduh secara politik nasional dan dapat menyebabkan citra negatif terhadap pemerintahan Presiden Prabowo,” kata Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibulloh Mulyawan kepada RMOL, Rabu, 18 Juni 2025.

    Iwan akrab disapa, kebijakan para menteri loyalis Jokowi ini seperti diorkestrasi untuk tujuan tertentu. Oleh karena itu, ia berharap Prabowo dapat mengambil langkah tegas terhadap menteri-menteri tersebut.

    “Saya lihat menteri-menteri warisan Presiden Jokowi selalu menimbulkan kegaduhan politik dan kebijakan yang diambil acap kali menimbulkan kontroversi negatif di mata publik,” jelasnya. 

    “Sehingga Presiden Prabowo harus mengambil langkah tegas untuk menertibkan kabinetnya dengan reshuffle agar langkah-langkah sembrono menteri-menterinya tidak terulang terus menerus,” pungkas Iwan. 

    Sebelum polemik Mendagri, publik sudah lebih dulu digegerkan dengan pernyataan maupun kebijakan kontroversial dari menteri-menteri yang dicap sebagai loyalis Jokowi. misalnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi serta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia

  • Aktivis 98 Tantang Fadli Zon Bentuk Mahkamah Pengadilan HAM

    Aktivis 98 Tantang Fadli Zon Bentuk Mahkamah Pengadilan HAM

    GELORA.CO -Menteri Kebudayaan Fadli Zon ditantang untuk membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) jika masih berkeyakinan bahwa peristiwa pemerkosaan massal 1998 dianggap tidak ada. 

    Tantangan itu disampaikan Aktivis 98 dari Keluarga Besar Universitas Indonesia (KBUI) Pande Pande K Trimayuni saat jumpa pers di Graha Pena 98, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu, 18 Juni 2025. 

    “Kalau misalnya Fadli Zon mengatakan bahwa perlu ada fakta hukum, kita mesti sambut. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk bahwa pelanggaran HAM 1998 perlu ada suatu Mahkamah Pengadilan HAM. Itu yang harus kita tuntut. Kita lanjutkan, kita ambil tantangan dia,” tegas Pande. 

    Menurut Pande, pembentukan Pengadilan HAM tersebut diperlukan jika Fadli Zon masih menyoal fakta hukum perihal tragedi tragis pemerkosaan massal 1998. 

    “Menurut saya ya, ambil tantangan dia bahwa perlu ada fakta hukum. Kan itu belum pernah terjadi kan. Belum pernah benar-benar diproses bagaimana pelanggaran HAM tersebut para korban memperoleh keadilan,” kata Pande yang juga Dosen UI ini.

    Namun demikian, Pande mengaku skeptis dengan itikad pemerintah termasuk Fadli Zon perihal penuntasan kasus pelanggaran HAM di era Orde Baru. 

    “Presiden (ke-7 RI) Jokowi sudah pernah menyatakan 12 buah pelanggaran HAM berat 2023, tapi itu pun belum ada (tindak lanjutnya),” sesalnya. 

    Untuk itu, Pande menantang Fadli Zon merealisasikan pembentukan Pengadilan HAM dalam rangka mengadili para terduga pelaku pelanggaran HAM termasuk tragedi pemerkosaan massal yang menimpa etnis Tionghoa pada 27 tahun silam itu. 

    “Fakta hukumnya lakukanlah pengadilan HAM terhadap kejahatan yang terjadi 1998 tersebut. Dan itu sudah cukup bukti-bukti permulaan misalnya ada yang diberhentikan atau dipecat. Itu kan sudah jelas tuh fakta hukumnya. Ayo kita buka sama-sama. Kita bikin Pengadilan HAM, siapa yang terlibat kita munculkan,” pungkasnya. 

    Sebelumnya, Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mengatakan, tidak ada bukti pemerkosaan massal pada 1998. 

    Pernyataan itu disampaikan Fadli Zon dalam wawancara dengan IDN Times yang ditayangkan di YouTube pada 11 Juni 2025.

    “Pemerkosaan massal kata siapa itu? Nggak pernah ada proof-nya. Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan, ada nggak di dalam buku sejarah itu?” kata Fadli Zon dalam wawancara itu

  • BUMN Karya Boncos Terus, Erick Thohir Layak Ditegur Prabowo

    BUMN Karya Boncos Terus, Erick Thohir Layak Ditegur Prabowo

    GELORA.CO -Pernyataan tegas Presiden Prabowo Subianto atas kinerja Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir wajar dilakukan karena persoalan BUMN Karya yang terus bergantung pada Anggaran Pendapatan Negara (APBN). 

    Pengamat pemerintahan Citra Institute, Efriza menuturkan, sudah tepat jika Presiden Prabowo menegur Erick Thohir di dalam forum konferensi internasional, karena mendapati BUMN Karya selalu mengandalkan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk membiayai proyek pembangunan infrastruktur.

    “Jadi Prabowo sebagai presiden sudah menyadari hal itu, tetapi menteri yang bertanggung jawab yang sepertinya kurang peka terhadap permasalahan BUMN, bahkan arahan Presiden di (dalam) rapat,” ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Rabu, 18 Juni 2025.

    Menurutnya di tengah kondisi ekonomi dan politik yang tidak menentu sekarang ini, wajar apabila Presiden menyoroti kinerja BUMN Karya yang terlalu menghabiskan anggaran negara, namun tidak ada solusi praktis dari sang menteri.

    “Sehingga yang terjadi, jika orang tidak peka, maka memberikan arahan dengan ketus di forum publik adalah jalan keluar,” sambungnya menegaskan. 

    Oleh karena itu, magister ilmu politik jebolan Universitas Nasional (UNAS) ini meyakini, Presiden Prabowo habis kesabaran terhadap kinerja Erick Thohir, sehingga harus membongkar persoalan BUMN Karya di Forum Konferensi Infrastruktur Internasional 2025.

    “Jadi Presiden Prabowo diyakini sudah bersabar tapi tak tahan juga, akhirnya kekeselan dan kekecewaannya diungkapkapkan,” tuturnya.

    “Sehingga demikian, kesadaran untuk menyelamatkan BUMN karya hadir dari Presiden Prabowo, tetapi kepekaan dan aksi nyata dari Erick Thohir yang tak tampak,” demikian Efriza menambahkan

  • Saya Khawatir Fadli Zon Berubah jadi Fadli Zonk

    Saya Khawatir Fadli Zon Berubah jadi Fadli Zonk

    GELORA.CO – Menteri Kebudayaan Fadli Zon tidak mencerminkan sosok pejabat elite yang berpihak kepada masyarakat, khususnya korban tragedi kerusuhan Mei 1998 menjelang reformasi.

    Sebagai seorang pembantu Presiden Prabowo Subianto, Fadli Zon justru bikin publik gaduh dengan menyebut kasus pemerkosaan massal pada Mei 1998 hanya sekadar rumor. 

    “Saya khawatir Fadli Zon menjadi Fadli zonk (kosong). Seorang menteri seharusnya bicara berdasarkan data, bijak, dan menyadari tanggung jawab etik, konstitusional, serta publik,” kritik pengamat politik Ubedilah Badrun di Jakarta Pusat, Rabu, 18 Juni 2025.

    Ubedilah menegaskan, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dalam kerusuhan Mei 1998 telah dibenarkan dengan temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk era Presiden BJ Habibie.

    “Maka dari itu, Fadli Zon harus meminta maaf kepada publik karena telah membuat narasi yang bertentangan dengan fakta-fakta ini,” ujarnya.

    Ubedilah yang berlatar belakang seorang aktivis 98 ini menduga, Fadli Zon hendak menghapus citra buruk sejumlah tokoh dan rezim Orde Baru dalam peristiwa kerusuhan.

    “Sejarah bukan ditulis karena kemenangan berkuasa, tapi sejarah harus berbasis pada pendekatan saintifik,” pungkasnya.

    Sadar telah membuat gaduh, Fadli Zon belum lama ini mengklarifikasi pernyataannya tidak bermaksud menyangkal, melainkan mengajak publik bersikap dewasa memaknai peristiwa kerusuhan 1998.

    “Setiap luka sejarah harus kita hormati. Tapi sejarah bukan hanya tentang emosi, ia juga tentang kejujuran pada data dan fakta,” kata Fadli Zon dalam klarifikasinya.

  • Soal Aktivis yang Ditangkap Paspampres saat Kunjungan Gibran, Polisi: Hanya Dihalau saja

    Soal Aktivis yang Ditangkap Paspampres saat Kunjungan Gibran, Polisi: Hanya Dihalau saja

    GELORA.CO – Sejumlah aktivis dari PC PMII Blitar dikabarkan ikut ditangkap usai membentangkan posternya saat rombongan Wapres Gibran Rakabumingraka melintas di Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar.

    Kabar tersebut berhembus karena ketiga aktivis tak diketahui keberadaannya hingga saat ini. Poster bertuliskan “Omon-omon 19 juta lapangan kerja?,” dan “Dinasti tiada henti,” itu dirampas oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). 

    Wakapolres Blitar Kota, Kompol Subiyantana menerangkan peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 12.30 WIB. Subiyantana membantah adanya penangkapan terhadap aktivis tersebut. 

    Petugas Paspampres hanya menghalau mereka untuk menjauh dari tepi jalan. Setelah rombongan melintas mereka dipersilahkan untuk pulang. 

    “Tidak ada penahanan mereka hanya dihalau saja agar tidak masuk rombongan, ini sesuai dengan prosedur pengamanan,” ujar Subiyantana, Rabu (18/6/2025).

    Saat itu, rombongan Wapres Gibran Rakabuming Raka hendak melakukan santap siang di RM Bu Mamik di Jalan Kalimantan, Kelurahan Sananwetan, Kota Blitar. Saat rombongan akan melintas terdapat tiga aktivis yang berusaha masuk ke dalam rombongan. 

    “Pengamanan dilakukan oleh Paspampres ini merupakan prosedur bahwa jalur harus steril,” jelasnya

  • Aktivis 98 Kecam Pernyataan Fadli Zon Soal Pemerkosaan Massal: Pecat!

    Aktivis 98 Kecam Pernyataan Fadli Zon Soal Pemerkosaan Massal: Pecat!

    GELORA.CO –  Aliansi Organ 98 mengecam pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut tragedi perkosaan massal Mei 1998 hanya sebatas rumor. 

    Aktivis 98 Mustar Bona Ventura menyatakan kekecewaan mendalam atas pernyataan Fadli Zon terkait tragedi Mei 1998 yang tak berdasar.

    Mustar mengecam keras pernyataan Fadli Zon yang meragukan kebenaran kasus pemerkosaan massal saat kerusuhan Mei 1998.

    “Ini kejahatan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh seorang menteri, menteri kebudayaan yang asal ngomong, asal jeplak asal bicara tanpa dasar,” kata Mustar dalam konferensi pers yang digelar di Graha Pena 98, Jakarta, Rabu 18 Juni 2025. 

    Mustar menyebut bahwa kasus pemerkosaan pada 1998 benar terjadi dan telah didokumentasikan dalam laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Fakta-fakta itu kemudian menjadi dasar pembentukan Komnas Perempuan.

    “Pemerkosaan terhadap kaum perempuan 1998 itu benar terjadi, itu benar terjadi, dan betul-betul ada peristiwanya,” ujarnya.

    Mustar menyayangkan ucapan Fadli Zon yang dinilai memperparah luka korban. Terlebih, belum ada penuntasan kasus yang telah berpuluh tahun berlalu. 

    “Kalau negara tidak mampu menangkap pelaku atau menjelaskan siapa yang bertanggung jawab, jangan malah membuat luka itu semakin pedih,” tambahnya.

    Aktivis ini mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil tindakan tegas.

    “Tidak ada pilihan, presiden harus berani memecat Fadli Zon. Ini menodai sejarah dan mengingkari pengakuan resmi negara melalui pidato BJ Habibie dan laporan TGPF,” tegas Mustar.

    Fadli Zon menjawab

    Menteri Kebudayaan, Fadli Zon mengklarifikasi sekaligus menfapresiasi publik yang semakin peduli pada sejarah termasuk era transisi reformasi pada Mei 1998.

    Menurutnya, peristiwa huru hara 13-14 Mei 1998 memang menimbulkan sejumlah silang pendapat dan beragam perspektif termasuk ada atau tidak adanya “perkosaan massal”.

    Bahkan liputan. investigatif sebuah majalah terkemuka tak dapat mengungkap fakta-fakta kuat soal “massal” ini.

    Demikian pula, kata Fadli, laporan TGPF ketika itu hanya menyebut angka tanpa data pendukung yang solid baik nama, waktu, peristiwa, tempat kejadian atau pelaku. Di sinilah perlu kehati-hatian dan ketelitian karena menyangkut kebenaran dan nama baik bangsa.

    “Jangan sampai kita mempermalukan nama bangsa sendiri. Saya tentu mengutuk dan mengecam keras berbagai bentuk perundungan dan kekerasan seksual pada perempuan yang terjadi pada masa lalu dan bahkan masih terjadi hingga kini. Apa yang saya sampaikan tidak menegasikan berbagai kerugian atau pun menihilkan penderitaan korban yang terjadi dalam konteks huru hara 13-14 Mei 1998.” ungkap Fadli Zon dalam keterangannya, Senin 16 Juni 2025. 

    “Sebaliknya, segala bentuk kekerasan dan perundungan seksual terhadap perempuan adalah pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan paling mendasar, dan harus menjadi perhatian serius setiap pemangku kepentingan,” tegas Fadli.

    Pernyataan Fadli sebelumnya disorot dalam sebuah wawancara. Banyak publik menyoroti secara spesifik perlunya ketelitian dan kerangka kehati-hatian akademik dalam penggunaan istilah “perkosaan massal”, yang dapat memiliki implikasi serius terhadap karakter kolektif bangsa dan membutuhkan verifikasi berbasis fakta yang kuat.

    Pernyataan tersebut bukan dalam rangka menyangkal keberadaan kekerasan seksual, melainkan menekankan bahwa sejarah perlu bersandar pada fakta-fakta hukum dan bukti yang telah diuji secara akademik dan legal.

    “Penting untuk senantiasa berpegang pada bukti yang teruji secara hukum dan akademik, sebagaimana lazim dalam praktik historiografi. Apalagi menyangkut angka dan istilah yang masih problematik,” katanya. 

    Singgung penggunaan kata massal

    Fadli juga menyoroti istilah ‘massal’ yang juga telah menjadi pokok perdebatan di kalangan akademik dan masyarakat selama lebih dari dua dekade.

    Bahkan, hal ini membuat sensitivitas seputar terminologi tersebut harus dikelola dengan bijak dan empatik.

    “Berbagai tindak kejahatan terjadi di tengah kerusuhan 13-14 Mei 1998, termasuk kekerasan seksual. Namun terkait ‘perkosaan massal perlu kehati-hatian karena data peristiwa itu tak pernah konklusif.”

    Menanggapi kekhawatiran terkait penghilangan narasi perempuan dalam buku Sejarah Indonesia, Fadli menyampaikan bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Justru sebaliknya, salah satu semangat utama penulisan buku ini adalah memperkuat dan menegaskan pengakuan terhadap peran dan kontribusi perempuan dalam sejarah perjuangan bangsa.

    Dalam perkembangan penulisan hingga Mei 2025, pembahasan mengenai gerakan, kontribusi, peran, dan isu-isu perempuan telah diakomodasi secara substansial dalam struktur narasi sejarah.

    Tema-tema yang dibahas mencakup antara lain: kemunculan organisasi-organisasi perempuan pada masa kebangkitan nasional, termasuk Kongres Perempuan 1928 serta peran organisasi perempuan sebagai ormas; kontribusi perempuan dalam perjuangan diplomasi dan militer; dinamika perempuan dari masa ke masa; penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, hingga pemberdayaan dan kesetaraan gender dalam kerangka pembangunan berkelanjutan (SDGs).

    Terakhir, Fadli juga mengajak masyarakat untuk terlibat dalam dialog secara sehat dan konstruktif, sebagai bagian dari upaya bersama membangun narasi sejarah Indonesia yang berkeadaban, berkeadilan, reflektif, dan terus berkembang. la juga menyatakan kesiapan untuk berdialog secara langsung dengan berbagai kelompok masyarakat, untuk mendengarkan aspirasi dan masukan lebih lanjut.

    “Prinsip keterbukaan, partisipasi publik, profesionalisme dan akuntabilitas tentu tetap menjadi dasar penyusunan sejarah. Kami akan melakukan diskusi publik yang terbuka untuk menerima. masukan dari berbagai kalangan, termasuk para tokoh dan komunitas perempuan, akademisi, dan masyarakat sipil,” ujar Menbud Fadli Zon.

  • Mantan Presiden Iran Ahmadinejad Lolos dari Upaya Pembunuhan, Jadi Incaran Israel?

    Mantan Presiden Iran Ahmadinejad Lolos dari Upaya Pembunuhan, Jadi Incaran Israel?

    GELORA.CO – Mantan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad lolos dari upaya pembunuhan yang dilakukan melalui sabotase kendaraan. Laporan ini pertama kali dimuat oleh News.Az, Rabu (18/6/2025) yang mengutip sumber-sumber media Iran.

    Dilaporkan dugaan sabotase terhadap kendaraan yang ditumpangi Ahmadinejad berhasil digagalkan oleh tim keamanan tepat sebelum situasi berujung tragis.

    Peristiwa tersebut terjadi pada 15 Juni 2025, saat sang mantan presiden dijadwalkan menghadiri acara keagamaan memperingati bulan Muharram di Kota Zanjan.

    Saat hendak berangkat, petugas pengamanannya mencurigai ada yang tidak beres dengan kendaraan utama mantan presiden, yakni Toyota Land Cruiser. Sistem pendingin udara (AC) diketahui tidak berfungsi, meskipun mobil tersebut baru saja dikirim ke bengkel dua hari sebelumnya untuk perbaikan masalah yang sama.

    Kecurigaan ini mendorong kepala keamanan untuk meminta Ahmadinejad pindah ke kendaraan cadangan. Keputusan tersebut ternyata menjadi langkah krusial yang menyelamatkan nyawanya.

    Tak lama setelah itu, Land Cruiser yang seharusnya ditumpangi Ahmadinejad mengalami kecelakaan. SUV berbodi bongsor itu melaju tak terkendali, lalu menabrak kendaraan lain dalam rombongan pengawalan dan akhirnya berhenti usai benturan dengan mobil tambahan. Saat kejadian, kendaraan itu membawa sejumlah staf dan pengawal mantan presiden.

    Insiden ini tidak segera diumumkan ke publik dan baru dilaporkan secara resmi kepada otoritas beberapa hari kemudian.

    Meski tidak ada korban jiwa, sumber dari media Iran menyebutkan bahwa insiden itu diduga bukan sekadar kecelakaan teknis. Sabotase terhadap sistem kendaraan dianggap sebagai bagian dari rencana pembunuhan yang telah disusun dengan matang, meski belum ada pihak yang secara resmi dituduh bertanggung jawab.

    Pihak keamanan Ahmadinejad pun terus melakukan penyelidikan internal untuk menelusuri asal mula kerusakan dan siapa yang memiliki akses terhadap kendaraan sebelum insiden terjadi.

    Tidak Aktif Lagi di Media Sosial

    Kabar upaya pembunuhan ini mencuat di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan, khususnya sejak Israel mulai melancarkan serangan besar ke wilayah Iran.

    Sejumlah pengguna media sosial turut mempertanyakan keberadaan Ahmadinejad, yang diketahui sudah tidak aktif di media sosial sejak April lalu.

    “Di mana Mahmoud Ahmadinejad? Dia bahkan belum menulis apa-apa sejak April,” tulis salah satu pengguna X, platform yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter.

    Sementara itu, muncul pula klaim tak berdasar di media sosial bahwa Ahmadinejad telah tewas.

    “Menurut laporan yang belum dikonfirmasi, Mahmoud Ahmadinejad, mantan Presiden Republik Islam Iran, telah dieliminasi,” tulis pengguna lain tanpa menyertakan bukti.

    Presiden yang Sangat Sederhana

    Mahmoud Ahmadinejad adalah mantan presiden Iran yang sangat populer di Indonesia. Dia menjabat sebagai Presiden Iran dari tahun 2005 hingga 2013.

    Ahmadinejad dikenal merakyat, saat menjabat presiden paling getol melawan AS. Ia kerap digambarkan dalam gaya hidupnya yang sangat sederhana, bahkan pernah diberitakan mengenakan jas yang robek.

    Selain itu, Ahmadinejad dikenal sebagai pencetus nuklir Iran. Pada April 2007, Ahmadinejad mengumumkan bahwa Iran telah memulai untuk produksi bahan bakar nuklir dalam skala industri, yang berujung pada dijatuhkannya sanksi internasional.

    Pada 2011, terjadi konfrontasi antara Ahmadinejad dengan pemimpin tertinggi  Ayatollah Ali Khamenei yang diduga dipicu pemecatan menteri intelijen yang merupakan sekutu Khamenei.

    Dari sinilah kariernya mulai menurun hingga tak terpilih lagi jadi presiden.

    Setelah tak lagi menjabat sebagai presiden, Ahmadinejad kembali menempati rumah pribadinya di Narmak.

    Pada 2017 dan 2024, Ahmadinejad dikabarkan akan kembali maju dalam pemilihan presiden Iran, namun kemudian didiskualifikasi.