Xcloud.id

Author: Gelora.co

  • Dokter yang Viral karena Pukuli Pasien di Tempat Tidur RS Diskorsing

    Dokter yang Viral karena Pukuli Pasien di Tempat Tidur RS Diskorsing

    GELORA.CO  – Dokter yang memukuli pasien di Rumah Sakit Indira Gandhi Medical College (IGMC), Shimla, Negara Bagian Himachal Pradesh, India, diberhentkan sementara dari tugasnya. Video saat sang dokter, diketahu bernama Raghav Narula (31),  memukuli pasien Arjun Panwar (36) yang sedang terbaring di ranjang perawatan viral di media sosial.

    Pihak berwenang Himachal Pradesh melakukan penyelidikan kriminal terhadap Narula. Tidak main-main, selain viral, kejadian itu memicu perselisihan politik di wilayah tersebut.

    Rekaman video yang beredar luas di media sosial pada Senin (22/12/2025), menunjukkan dokter residen senior di departemen kedokteran paru itu memukuli pasien secara membabi buta.

    Menurut Panwar, konfrontasi dimulai karena perselisihan bahasa. Dia menuduh Narula memanggilnya menggunakan “tu”, bahasa kasar Hindi yang berarti “kamu”, setelah menjalani prosedur bronkoskopi.

    “Saya baru saja menjalani bronkoskopi dan kesulitan bernapas. Ketika saya meminta oksigen, dokter mempertanyakan status perawatan saya,” kata Panwar kepada stasiun televisi NDTV. 

    “Saya meminta agar dia berbicara kepada saya dengan sopan, tapi dia malah bersikap konfrontatif. Dia mengklaim saya punya masalah pribadi lalu memukul saya,” ujarnya, melanjutkan.

    Sementara itu Narula membantah melakukan kesalahan dan mengatakan kepada media lokal bahwa dia tidak menyesal telah memukuli Panwar. 

    Dia menegaskan menggunakan kata ganti informal dengan cara yang ramah, menunjukkan bahwa pasien tampak familiar. Narula mengklaim pernyataannya jusru disambut dengan pelecehan verbal dan agresi fisik.

    “Anda melihat 10 hingga 15 detik dari perkelahian itu, tapi argumen dimulai 5 hingga 10 menit sebelumnya,” kata Narula, seraya menyebut dirinya hanya membela diri setelah diserang menggunakan batang besi terlebih dulu.

    Asosiasi Dokter Residen IGMC menyatakan dukungan Narula dengan mengklaim pasienlah yang memulai perkelahian dan menggunakan kata-kata kasar terhadap keluarga dokter tersebut. 

    Asosiasi tersebut menyerukan penyelidikan yang tidak memihak yang memeriksa keseluruhan kejadian, bukan sekadar cuplikan video yang beredar.

    Kepolisian Shimla mengkonfirmasi bahwa pengaduan pidana telah diajukan terhadap dokter tersebut. 

    Sanjeev Kumar Gandhi, Kepala Kepolisian Distrik Shimla, mengatakan para penyelidik sedang meninjau rekam medis dan bukti elektronik.

    “Semua aspek kasus sedang diperiksa, termasuk rekaman video. Tindakan tegas akan diambil sesuai hukum, berdasarkan temuan,” kata Gandhi

  • Susi Pudjiastuti Sepakat 80 Persen Pejabat RI Punya Mental Nyolong

    Susi Pudjiastuti Sepakat 80 Persen Pejabat RI Punya Mental Nyolong

    GELORA.CO  – Pernah jadi pejabat Indonesia, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sepakat bahwa lebih dari 80 persen pejabat republik ini memiliki mental nyolong. 

    Pernyataan ini disampaikan Susi Pudjiastuti menanggapi anak Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa, Yudo Sadewa. 

    Sebelumnya Yudo Sadewa, melontarkan pernyataan blak-blakan soal para pejabat di Indonesia. 

    Yudo melontarkan kritik keras terhadap praktik birokrasi di Indonesia dan menyebut sebagian besar pejabat terlibat dalam praktik korupsi, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

    Kritik itu diucapkan Yudo saat sedang live streaming dengan YouTuber Bigmo. 

    “Hampir semua pejabat korupsi, hampir. 80 persen pejabat itu pasti korupsi. Maling semua itu di sini tuh,” kata Yudo seperti dikutip pada Selasa (23/12/2025). 

    Susi pun yang pernah bergabung di kabinet Jokowi-JK mengamini pernyataan Yudo. 

    Menurutnya, bahkan lebih dari 80 persen pejabat memiliki mental maling.

    “Bener banget bahkan mungkin lebih,” balas Susi sambil membubuhkan emotikon tertawa pada Rabu (23/12/2025). 

    Sebelumnya Susi juga menanggapi pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang mengingatkan anak buahnya agar jangan coba-coba mark up anggaran. 

    Susi pun menjelaskan ke Prabowo lewat X  bahwa para oknum pejabat biasanya bisa mark up minimal hingga 50 persen dari anggaran yang ditentukan. 

    Bahkan 10 tahun belakangan ini kabarnya barang yang sampai kurang dari 10 persen dari anggaran yang sudah turun. 

    “Pak Presiden @prabowo pasti tahu hampir semua Pengadaan pemerintah (apapun barang maupun proyek) mark up nya minimal 50 persen bahkan katanya 10 tahun terakhir mulai barang yang sebenarnya hanya 10 persen saja,” tuturnya. 

    Netizen pun sepakat dengan pernyataan pengusaha perikanan tersebut. 

    Pasalnya netizen yakin, Susi tidak dijadikan menteri lagi karena sosok yang jujur. 

    Diketahui Susi Pudjiastuti pernah menjadi Menteri di era Joko Widodo (Jokowi) menjadi presiden periode pertama. 

    Susi menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan RI pada tahun 2014 hingga 2019. 

    Selama lima tahun menjabat, Susi banyak diapresiasi kerena kebijakannya yang pro nelayan kecil. 

    Di periode kedua Jokowi, nama Susi tidak ada lagi di jajaran kabinet

  • Ramalan Kiamat saat Natal 2025 Meleset, Ribuan Pengikut ‘Nabi Nuh’ dari Ghana Sudah Naik Bahtera

    Ramalan Kiamat saat Natal 2025 Meleset, Ribuan Pengikut ‘Nabi Nuh’ dari Ghana Sudah Naik Bahtera

    GELORA.CO –  Dunia maya tengah digemparkan oleh kemunculan seorang pria asal Ghana yang dikenal dengan sebutan Eboh Noah.

    Dilansir dari Instagram @monpeople_id, ia secara kontroversial mengklaim dirinya sebagai utusan Tuhan dan membawa pesan tentang datangnya hari akhir atau kiamat yang diprediksi akan jatuh pada tanggal 25 Desember 2025.

    Pernyataan ini sontak memicu beragam reaksi dari publik, mulai dari kecaman, kekhawatiran, hingga rasa penasaran yang mendalam mengenai dasar dari klaim ekstrem tersebut.

    Eboh Noah menyatakan bahwa ia telah menerima wahyu langsung dari Sang Pencipta yang menyebutkan bahwa dunia akan segera dibersihkan melalui sebuah bencana besar.

    Menurut keterangannya, kiamat tersebut tidak akan terjadi melalui api, melainkan melalui banjir bandang yang masif, menyerupai peristiwa besar yang dialami oleh Nabi Nuh dalam catatan sejarah kitab suci.

    Narasi ini sengaja dibangun untuk memberikan kesan urgensi dan kesucian bagi para pengikut setianya yang tersebar di wilayah tersebut.

    Sebagai langkah persiapan menghadapi bencana global tersebut, Eboh Noah memberikan instruksi spesifik kepada komunitasnya untuk segera membangun delapan buah bahtera besar.

    Ia mengeklaim bahwa kapal-kapal raksasa ini merupakan satu-satunya sarana keselamatan yang direstui oleh Tuhan.

    Bahtera ini nantinya akan digunakan untuk mengangkut keluarga-keluarga pilihan yang dianggap layak untuk bertahan hidup dan bertugas untuk mengisi kembali peradaban manusia setelah banjir surut di masa depan.

    Dampak dari doktrin ini sangatlah nyata dan cukup memprihatinkan, dilaporkan bahwa sejumlah pengikut setianya telah melakukan tindakan drastis dengan menjual seluruh harta benda yang mereka miliki, termasuk tanah, rumah, dan kendaraan.

    Hasil penjualan aset-aset tersebut kemudian diserahkan sepenuhnya kepada Eboh Noah dengan keyakinan bahwa kekayaan duniawi tidak lagi memiliki nilai di hadapan kiamat yang sudah sangat dekat, yang menurut perhitungan mereka hanya menyisakan hitungan hari.

    Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan sosiolog dan pemuka agama lainnya, banyak pihak yang menilai bahwa ini adalah bentuk eksploitasi spiritual yang memanfaatkan ketakutan masyarakat akan masa depan.

    Penyerahan harta benda secara massal kepada satu sosok pemimpin dianggap sebagai indikator kuat adanya penyimpangan yang berpotensi merugikan masyarakat secara ekonomi maupun psikologis, terutama jika tanggal yang diramalkan berlalu tanpa terjadi kejadian apapun.

    Kini, perhatian masyarakat tertuju pada bagaimana situasi akan berkembang saat mendekati tanggal 25 Desember tersebut.

    Pihak berwenang setempat pun mulai memantau aktivitas kelompok ini guna mencegah terjadinya konflik sosial atau tindakan yang membahayakan nyawa para pengikutnya.

    Kasus Eboh Noah menjadi pengingat bagi publik akan pentingnya bersikap kritis terhadap klaim-klaim spiritual yang menuntut pengorbanan harta benda secara tidak wajar di bawah bayang-bayang ketakutan akan hari kiamat.(*)

  • Menurut BGN, Siswa yang Keluhkan Belatung di Menu MBG Kurang Bersyukur

    Menurut BGN, Siswa yang Keluhkan Belatung di Menu MBG Kurang Bersyukur

    GELORA.CO – BADAN Gizi Nasional (BGN) menilai tindakan siswa yang mengunggah persoalan menu makan bergizi gratis (MBG) ke media sosial mencerminkan sikap yang kurang bersyukur. Pemerintah meminta agar keluhan ihwal program tersebut disampaikan melalui jalur resmi, bukan dipublikasikan di platform digital.

    Dewan Pakar BGN Ikeu Tanziha mempertanyakan manfaat yang diperoleh siswa ketika memposting temuan buruk dalam menu MBG, seperti adanya belatung pada makanan.

    “Seperti tadi contoh ada belatung di menu MBG, apa untungnya buat anak?” kata Ikeu dalam diskusi MBG di Ruang Belajar Alex Tilaar, Jakarta Pusat, Selasa, 23 Desember 2025.

    Menurut Ikeu, unggahan semacam itu justru berpotensi membentuk karakter negatif pada anak. “Kami takutnya, itu malah membentuk jiwa tidak bersyukur dari anak-anak,” ujarnya.

    Ikeu meminta siswa yang menemukan masalah pada menu MBG segera melaporkannya kepada guru di sekolah. Ia menilai penyelesaian dapat dilakukan secara langsung tanpa perlu disebarluaskan di media sosial.

    “Misalnya soal ditemukan belatung tadi. Bilang ke guru. Nanti akhirnya ada solusi, oh diganti dengan yang ini. Sudah beres. Karena hanya satu yang ada belatungnya, kenapa mesti diposting?” kata dia.

    BGN juga mendorong masyarakat, termasuk wali murid, untuk menyampaikan pengaduan langsung kepada pemerintah. Saat ini, kata Ikeu, pemerintah bersama Kementerian Komunikasi dan Digital tengah menyiapkan sistem pengaduan terpadu agar laporan bisa disampaikan secara langsung.

    “Siapa pun nanti yang punya pulsa, tidak punya pulsa, bisa menelepon dan mengadukan. Kalau saat ini memang masih berbayar. Tapi sedang dibuat bagaimana orang yang menelepon itu nanti tagihannya masuk ke BGN,” ujarnya.

    Pernyataan Ikeu tersebut merespons pandangan Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri. Iman menyebut banyak murid dan guru merasa tertekan sehingga enggan menyuarakan persoalan MBG secara terbuka.

    “Banyak anak takut untuk posting. Anak muridnya ditekan guru, guru ditekan sekolah. Sekolah mungkin ditekan oleh dinas pendidikan. Nah, dinas pendidikan tidak tahu saya siapa yang menekan,” kata Iman.

  • Sarjan Tersangka Penyuap Bupati Bekasi Ade Kuswara Ternyata Pemain Lama, Sepak Terjang Dibongkar KPK

    Sarjan Tersangka Penyuap Bupati Bekasi Ade Kuswara Ternyata Pemain Lama, Sepak Terjang Dibongkar KPK

    GELORA.CO  – Terkuak sepak terjang Sarjan, tersangka penyuap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang di kasus penerimaan uang proyek senilai Rp9,5 miliar. 

    Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap praktik suap yang dilakukan Sarjan, bukan hanya dilakukan terhadap Bupati Ade Kuswara. 

    Hal ini beralasan setelah ditemukan fakta bahwa Sarjan telah menjadi vendor penyedia barang dan jasa sejak era bupati sebelum Ade Kuswara menjabat. 

    Ada kemungkinan Sarjan melakukan praktik suap di periode pemerintahan sebelumnya.

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan pihaknya telah mengantongi informasi awal mengenai rekam jejak Sarjan sebagai kontraktor rekanan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.

    “Kami mendapatkan informasi awal bahwa Saudara SJ ini juga sebagai vendor atau penyedia barang dan jasa untuk beberapa proyek di periode bupati sebelumnya,” kata Budi kepada wartawan, Kamis (25/12/2025).

    Atas temuan tersebut, penyidik KPK kini memperluas jangkauan penyidikannya.  

    Fokus utamanya adalah menelisik apakah modus operandi ijon proyek yang digunakan Sarjan kepada Ade Kuswara juga diterapkan kepada kepala daerah periode sebelumnya demi memenangkan tender.

    “KPK juga akan menelisik, apakah Saudara SJ ini dalam melakukan suap proyek itu dilakukan pada tempus (waktu) atau pada periode Bupati ADK ini saja, atau juga sudah dilakukan pada periode-periode sebelumnya. Apakah modus-modus serupa juga dilakukan, itu yang akan kami dalami,” ujar Budi.

    Upaya menelusuri jejak permainan masa lalu Sarjan ini diperkuat dengan temuan bukti baru. 

    Pada hari Rabu (24/12/2025), penyidik KPK menggeledah kediaman Sarjan di Kampung Gabus Sangkil, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi.

    Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita sejumlah dokumen terkait proyek tahun 2025–2026 serta Barang Bukti Elektronik (BBE) berupa flashdisk. 

    Budi Prasetyo menyebut isi dari perangkat elektronik tersebut akan segera diekstrak dan dianalisis.

    Bukti digital ini dinilai krusial untuk membongkar riwayat komunikasi dan kesepakatan bawah tangan yang mungkin pernah terjadi. 

    Terlebih, KPK sebelumnya mendapati adanya indikasi upaya penghilangan jejak melalui penghapusan riwayat percakapan di ponsel tersangka.

    “Nanti akan didalami dan dianalisis terkait informasi-informasi yang ada di dalam BBE tersebut,” jelas Budi.

    Siapa sebenarnya Sarjan? 

    Sarjan selama ini dikenal sebagai tokoh masyarakat sekaligus kontraktor lokal di kawasan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi.

    Meski demikian, Sarjan juga dekat dengan dunia politik.

    Ia pernah digadang-gadang maju sebagai calon Wakil Bupati Bekasi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, meski berakhir gagal.

    Pria bergelar sarjana hukum ini kerap mengunggah kesehariannya di akun TikTok pribadi, @sarjangabus.

    Unggahan terakhirnya sebelum diciduk KPK, Rabu (17/12/2025), Sarjan mengunggah foto dirinya dengan backsong cover lagu Idgitaf berjudul “Sedia Aku Sebelum Hujan”.

    Ia juga mengunggah momen dirinya menyumbang bahan bangunan untuk pembangunan musala Nurul Hikmah di Tambun Utara.

    Sebelumnya, pada 5 Desember 2025, Sarjan juga mengunggah foto bantuan berupa mi instan untuk korban bencana banjir di Sumatra.

    Beberapa waktu lalu, Sarjan menjadi sorotan karena mengundang Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dalam acara Mancing Mania Kali Gabus dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda pada 26 Oktober 2025.

    Dalam kesempatan itu, Gibran terlihat tampil kasual mengenakan kemeja flanel kotak-kotak yang dipadukan celana dan topi hitam, serta sepatu Vans.

    Tak hanya mengundang Gibran dalam acaranya, Sarjan ternyata juga pernah berkunjung ke rumah mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Kota Solo, Jawa Tengah.

    Momen ini terlihat dari unggahannya di TikTok pada 15 September 2025.

     “Silaturahmi ke rumah Pak De, terima kasih Bapak @jokowi, sudah menyempatkan waktunya. Semoga sehat selalu, amin,” tulis Sarjan, dikutip Tribunnews.com.

    Jadi ATM Bupati Ade Kuswara

    Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkapkan Ade Kuswara Kunang kerap meminta uang hasil proyek kepada Sarjan.

    Tak tanggung-tanggung, uang yang diminta pun termasuk untuk protek yang direncanakan pada 2026.

    Meski proyek tersebut masih dalam tahap perencanaan, Ade Kuswara telah berkomunikasi dengan Sarjan dan meminta sejumlah uang.

    “Proyek tahun 2026 dan seterusnya sudah dikomunikasikan dengan Saudara SRJ, dan tersangka ADK kerap meminta uang, padahal proyeknya sendiri belum ada,” jelas Asep, Sabtu (20/12/2025), dikutip dari TribunBekasi.com.

    Praktik itu sudah dilakukan Ade Kuswara sejak terpilih menjadi Bupati Bekasi periode 2024-2029.

    Dalam kurun waktu satu tahun, Desember 2024-Desember 2025, Ade Kuswara diduga meminta ijon paket proyek melalui perantara, antara lain HM Kunang dan pihak lainnya.

    Total uang ijon yang diterima Ade Kuswara dan HM Kunang dari Sarjan mencapai Rp9,5 miliar, yang diberikan dalam empat kali penyerahan.

    Selain itu, sepanjang 2025 Ade Kuswara juga diduga menerima uang dari sejumlah pihak lain dengan total Rp4,7 miliar.

    Dalam operasi tangkap tangan, KPK mengamankan barang bukti berupa uang tunai Rp200 juta di rumah Ade Kuswara.

    Uang tersebut merupakan sisa setoran ijon keempat dari Sarjan yang diserahkan melalui perantara.

    Atas perbuatannya, Ade Kuswara dan H.M. Kunang disangkakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor.

    Sementara itu, Sarjan selaku pemberi disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor.

    KPK menahan para tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak Sabtu (20/12/2025) hingga Kamis (8/1/2026)

  • Doktif Jadi Tersangka Pencemaran Nama Baik Dokter Richard Lee

    Doktif Jadi Tersangka Pencemaran Nama Baik Dokter Richard Lee

    GELORA.CO  – Dokter Samira alias Doktif ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pencemaran nama baik kepada dokter kecantikan Richard Lee.

    Demikian yang disampaikan Wakasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, Kompol Dwi Manggalayuda.

    “Penanganan dengan terlapor Samira dan pelapornya Richard Lee sudah naik ke tahap penyidikan. Dokter Samira sudah jadi tersangka terkait pencemaran nama baik,” kata Dwi, kepada wartawan, Rabu (24/12/2025).

    Ia menuturkan, Doktif sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak Jumat (12/12/2025). 

    Kendati demikian, Doktif tak dilakukan penahanan lantaran pasal yang dipersangkakan ancaman hukuman di bawah lima tahun.

    “Kami tidak lakukan (penahanan) karena pasal yang disangkakan adalah UU ITE, di mana ancaman hukumannya dua tahun,” ucap Dwi. 

    Penyidik berikutnya akan melakukan pemanggilan terhadap Samira maupun Richard.

    Keduanya dijadwalkan untuk bermediasi pada Selasa (6/1/2026) mendatang. 

    Samira bakal dipanggil guna diperiksa sebagai tersangka apabila mediasi tak menyelesaikan kasus.

    Sebelumnya, Dokter Richard Lee buka suara soal tudingan yang diarahkan kepadanya oleh Doktif atau Dokter Detektif. 

    Hal ini ramai di media sosial, ketika potongan video penjelasan Richard Lee di Youtube Denny Sumargo beredar.

    Salah satu tudingan yang paling ramai diperbincangkan adalah terkait izin prakteknya sebagai dokter kecantikan. 

    Richard Lee memperlihatkan bukti izin prakteknya yang masih berlaku hingga 2025. Ia menjelaskan bahwa tudingan yang menyebut dirinya tidak memiliki izin adalah salah. 

    “Surat izin praktek saya berlaku sampai 11 Oktober 2025,” ujar Richard Lee dikutip Tribunnews.com dari Youtube Denny Sumargo, Sabtu (14/12/2024).

    Richard juga menanggapi cara Doktif dalam menyampaikan tuduhan-tuduhan tanpa data di media sosial. 

    Ia memperingatkan agar berhati-hati karena ada UU ITE, jika melemparkan tuduhan tanpa bukti di media sosial.

    “Hati-hati dalam berstatement. Saya sering lihat Doktif terburu-buru memberikan statement tanpa data,” kata Richard Lee.

    ‘Kita ini ada UU ITE. Saya sebagai sejawat, sayang sekali sama Doktif dan nggak pengen Doktif sampai punya masalah hukum,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Richard menyayangkan opini negatif yang terus digiring terhadap dirinya di media sosial, diakuinya selama ini tetap diam bukan berarti dirinya bersalah. 

    “Diam itu bukan artinya saya salah. Saya nggak mau berkonflik. Ini bisa buat masalah hukum dan apa yang dilakukan itu fitnah,” bebernya.

    “Yang difitnah bukan cuma saya, tapi juga istri saya, karyawan saya, bahkan produk-produk saya,” lanjut Richard Lee.

    Selain membahas izin praktek, Richard juga memberikan klarifikasi soal riwayat pendidikannya yang sempat dipertanyakan. 

    “Aku S1 di Universitas Sriwijaya, S2 di Respati Indonesia (MARS). Saat itu aku mau lanjut belajar bisnis secara online karena pandemi,” terang Richard Lee.

    “Aku ikut kuliah, kerjain tugas, dan desertasi sampai selesai. Kalau sekolahku kurang bagus, aku minta maaf. Yang jelas, aku murni ingin belajar,” katanya.

    Sementara itu, Kanit Krimum Polres Jakarta Selatan, AKP Igo Fazar Akbar menjelaskan, laporan ini diterima sejak Februari 2025.

    Penetapan status tersangka kepada Samira dilakukan setelah syarat dua alat bukti terpenuhi, salah satunya SIP Richard Lee yang dimasalahkan Samira.

    “Sudah ada dua alat bukti, dari konten TikTok Dokter S yang menyebutkan bahwa Dokter R tidak memiliki SIP dalam praktiknya di Palembang, dan faktanya Dokter R sudah memiliki izin SIP,” kata Igo

  • Gubernur Banten Tetapkan UMP dan UMK 2026, Cilegon Paling Tinggi

    Gubernur Banten Tetapkan UMP dan UMK 2026, Cilegon Paling Tinggi

    GELORA.CO -Gubernur Banten Andra Soni menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk 2026. 

    UMK Kota Cilegon menjadi yang tertinggi di Provinsi Banten, yaitu Rp5.469.922,59, naik 6,67 persen dari Rp5.128.084,48. Kenaikan ini mulai berlaku 1 Januari 2026.

    Setelah Cilegon, UMK tertinggi berikutnya tercatat di Kota Tangerang, sebesar Rp5.399.405,69, naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya. Sementara UMK terendah di Banten ada di Kabupaten Lebak, yakni Rp3.330.010,62 per bulan.

    Selain UMK, Gubernur juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK):

    Cilegon

    Sektor I: Rp5.606.670,54

    Sektor II: Rp5.566.663,21

    Sektor III: Rp5.499.553,85

    Tangerang

    Sektor I: Rp5.777.364,08

    Sektor II: Rp5.561.387,86

    Sektor III: Rp5.480.396,77

    Sektor IV: Rp5.453.399,74

    Tangerang Selatan (Tangsel)

    UMK: Rp5.247.870,00, naik 5,5 persen dari Rp4.974.392,42

    Sektor I: Rp5.297.813,00

    Sektor II: Rp5.272.842,00

    Gubernur Andra menekankan bahwa penetapan UMK dan UMSK ini diharapkan menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan iklim usaha.

    “Penetapan UMK dan UMSK Tahun 2026 ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Banten untuk melindungi daya beli pekerja sekaligus menjaga iklim usaha dan investasi agar tetap kondusif,” ujar Andra Soni, dalam keterengannya yang dikutip redaksi diJakarta, Kamis 25 Desember 2025. 

    Secara keseluruhan, Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten 2026 ditetapkan sebesar Rp3.100.881,40, naik 6,74 persen dari Rp2.905.119,90. 

    Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 701 dan 702 Tahun 2025 tanggal 24 Desember 2025, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Penetapan upah minimum dilakukan melalui proses transparan dan partisipatif bersama Dewan Pengupahan Provinsi Banten, melibatkan pemerintah, serikat pekerja, asosiasi pengusaha, dan akademisi.

    Daftar UMK 2026 Provinsi Banten

    Kabupaten Pandeglang: Rp3.360.078,06 (+4,79 persen)

    Kabupaten Lebak: Rp3.330.010,62 (+4,97 persen)

    Kabupaten Tangerang: Rp5.210.377,00 (+6,31 persen)

    Kabupaten Serang: Rp5.178.521,19 (+6,61 persen)

    Kota Tangerang: Rp5.399.405,69 (+6,50 persen)

    Kota Cilegon: Rp5.469.922,59 (+6,67 persen)

    Kota Serang: Rp4.665.927,94 (+5,61 persen)

    Kota Tangerang Selatan: Rp5.247.870,00 (+5,50 persen). 

  • Nenek Ditolak Bayar Tunai, DPR Minta Kemenkeu dan BI Turun Tangan

    Nenek Ditolak Bayar Tunai, DPR Minta Kemenkeu dan BI Turun Tangan

    GELORA.CO -Kasus penolakan pembayaran tunai yang dialami seorang nenek saat berbelanja di sebuah toko roti menjadi sorotan. Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) turun tangan karena pelanggaran tersebut menyangkut aturan penggunaan Rupiah.

    “Dalam konteks ini, Kemenkeu dan BI harus mengusut dan membawa hal ini ke ranah hukum,” tegas Saleh kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 25 Desember 2025. 

    Ia menambahkan, “Kalau ini dibiarkan, akan berdampak negatif bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia.”

    Saleh menegaskan, aturan penggunaan Rupiah sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang memiliki konsekuensi hukum jelas dan mengikat seluruh pelaku usaha.

    Sebelumnya, sebuah video viral memperlihatkan seorang nenek ditolak berbelanja di Toko Roti O karena ingin membayar dengan uang tunai.

    Pihak toko disebut mewajibkan pembayaran menggunakan QRIS, sehingga nenek itu gagal membeli roti yang dibutuhkannya. Peristiwa ini mendapat kecaman luas dari publik.

  • KPK Sita Dokumen dan Flashdisk dari Rumah Penyuap Bupati Bekasi

    KPK Sita Dokumen dan Flashdisk dari Rumah Penyuap Bupati Bekasi

    GELORA.CO -Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bergerak mendalami kasus dugaan suap ijon proyek di lingkungan Pemkab Bekasi. 

    Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan, pada Rabu 24 Desember 2025, penyidik menggeledah kediaman Sarjan, tersangka pihak swasta yang diduga sebagai pemberi suap, di Tambun Utara, Bekasi. Dari penggeledahan tersebut, KPK menyita dokumen penting dan barang bukti elektronik berupa flashdisk yang akan dianalisis untuk memperkuat pembuktian.

    “Penyidik mengamankan beberapa barang bukti dalam bentuk dokumen dan juga barang bukti elektronik dalam bentuk flashdisk,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 25 Desember 2025.

    Budi menyebut, BBE yang diamankan tersebut nantinya akan diekstrak dan dianalisis terkait dengan informasi yang ada di dalami flashdisk dimaksud.

    “Tentu nanti juga akan dilakukan konfirmasi kepada saudara SJ mengenai barang bukti yang diamankan pada penggeledahan,” pungkas Budi.

    Sebelumnya pada Selasa, 23 Desember 2025, tim penyidik telah menggeledah rumah Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang dan kantor perusahaan milik ayahnya Bupati Ade, HM Kunang alias Haji Kunang. Dari sana, tim penyidik mengamankan satu unit mobil Toyota Land Cruiser, dokumen, hingga BBE.

    Tidak hanya itu, penyidik pun menyisir kantor Pemkab Bekasi, termasuk ruang kerja Bupati dan sejumlah dinas, di mana ditemukan upaya penghapusan jejak komunikasi pada ponsel yang disita.

    Kasus ini menjerat Bupati Ade Kuswara, Haji Kunang, dan Sarjan sebagai tersangka atas dugaan praktik suap ijon proyek periode 2025–2026. Dalam setahun terakhir, Bupati Ade diduga menerima aliran dana mencapai Rp14,2 miliar. Nilai tersebut terdiri dari Rp9,5 miliar setoran ijon dari Sarjan serta Rp4,7 miliar dari pihak lain. Saat ini, KPK fokus menelusuri dokumen proyek dan memulihkan data komunikasi yang sempat dihapus untuk mengungkap jaringan pemberi perintah penghilangan barang bukti tersebut.

  • Mundur dari Pucuk Pimpinan Jalan Terbaik Akhiri Kisruh PBNU

    Mundur dari Pucuk Pimpinan Jalan Terbaik Akhiri Kisruh PBNU

    GELORA.CO -Dinamika kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terus memanas. Mandat kepemimpinan hasil Muktamar ke-34 di Lampung kini berada di ujung tanduk, seiring berakhirnya tenggat waktu islah yang ditetapkan dalam gerakan moral kultural Musyawarah Kubro (Muskub) Lirboyo, Kediri.

    Pada Rabu, 24 Desember 2025 pukul 12.00 WIB menjadi batas akhir bagi Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf untuk membuka jalan perbaikan atau islah pasca “geger PBNU”, menyusul keputusan Syuriyah PBNU pada 20 November lalu. 

    Sementara Kamis, 25 Desember 2025 pukul 12.00 WIB ditetapkan sebagai tenggat terakhir penyerahan mandat kepada Mustasyar PBNU apabila islah tidak tercapai.

    Batas waktu tersebut merupakan hasil kesepakatan sekitar 400 musyawirin dari PW, PC, dan PCI NU mewakili sekitar 70 persen struktur NU serta 500 lebih pengasuh pesantren dan ulama sepuh NU yang berada dalam struktur Mustasyar.

    Keputusan Muskub Lirboyo pada 21 Desember 2025 juga menegaskan, apabila dalam waktu 3×24 jam sejak pukul 12.00 WIB islah tidak tercapai, maka mandataris PBNU diberi waktu tambahan 1×24 jam?”dari 24 Desember pukul 12.00 WIB hingga 25 Desember pukul 12.00 WIB?”untuk menyerahkan mandat atau mengundurkan diri. 

    Jika tenggat ini diabaikan, PW-PC-PCI NU akan mencabut mandat melalui usulan Muktamar Luar Biasa (MLB) disertai mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan PBNU.

    Menanggapi situasi tersebut, KH Abdussalam Shohib (Gus Salam) meminta seluruh PW, PC, dan PCINU agar berani bersikap tegas menjalankan komitmen bersama hasil Muskub Lirboyo.

    “Mereka harus berani dan tegas menjalankan komitmen bersama di Muskub Lirboyo, Kediri,” kata Gus Salam.

    Menurut Pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar, Jombang itu, komitmen Muskub merupakan ikhtiar kolektif untuk menyelamatkan NU dari konflik berkepanjangan yang dinilainya tidak produktif dan justru mencoreng martabat jam’iyyah.

    “Komitmen itu adalah upaya bersama untuk mengakhiri konflik yang tidak bermanfaat dan membuat malu seluruh warga jam’iyyah,” ujarnya.

    Gus Salam mengaku cemas karena kemelut PBNU sudah terjadi sejak awal kepemimpinan mandataris Muktamar ke-34. Menurutnya, konflik tersebut tidak hanya dirasakan di pusat, tetapi juga mengguncang struktur dan jamaah NU di daerah.

    “Lebih baik keduanya mengakui kesalahan lalu mengundurkan diri sebagai tanggung jawab moral dan manajerial atas krisis berkepanjangan yang membelit PBNU,” tegasnya.

    Ia menilai, langkah mundur justru dapat menyelamatkan organisasi dan mengembalikan harapan warga NU di tingkat wilayah hingga ranting dan badan otonom.

    “Dengan mundur, mereka bisa membangkitkan optimisme warga NU untuk kembali menguatkan jam’iyyah dan jamaah. Daripada terus terseret arus saling adu benar dan salah,” lanjutnya.

    Gus Salam juga mengingatkan posisi kepemimpinan PBNU sejatinya adalah amanah untuk berkhidmah kepada para santri dan ulama pendiri NU.

    “Ingat, mereka sedang membantu memimpin santri-santri Mbah Hasyim dan para muassis, bukan memimpin pengikut demi ambisi dan nafsu duniawi. Ingat itu dan hati-hati,” katanya menegaskan.

    Hingga kini, belum terlihat adanya langkah dari KH Miftachul Akhyar maupun lembaga Syuriyah PBNU untuk membuka ruang islah atas keputusan pemberhentian Gus Yahya dari jabatan Ketua Umum PBNU. Alasan penegakan disiplin organisasi dan sanksi pelanggaran berat dinilai sebagai keputusan yang tidak bisa dinegosiasikan.

    Namun menurut Gus Salam, pelanggaran yang dijadikan dasar keputusan Syuriyah, termasuk berbagai persoalan selama periode 2022?”2025, merupakan kesalahan kolektif dan sistemik dalam kepemimpinan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU.

    Ia menyebut kegaduhan PBNU saat ini sebagai puncak dari salah kelola, disorientasi, dan arogansi struktural elite PBNU. Gus Salam menegaskan bahwa NU bukan milik pengurus, melainkan milik ulama pesantren dalam menjalankan kewajiban membimbing umat dan menjaga persatuan