Xcloud.id

Author: Gelora.co

  • Segala Macam Tipu, Kemaksiatan Terbesar Jokowi adalah Merusak Demokrasi

    Segala Macam Tipu, Kemaksiatan Terbesar Jokowi adalah Merusak Demokrasi

    GELORA.CO – Filusuf politik Rocky Gerung menyampaikan bahwa keburukan terbesar Joko Widodo selama memimpin Republik Indonesia adalah merusak demokrasi.

    “Dia merusak demokrasi, membunuh partai politik yang membesarkan dia itu udah mens rea yang paling buruk di dalam watak seseorang,” kata Rocky dalam tanya jawab bareng Pandji Pragiwaksono seperti dikutip Holopis.com, Rabu (9/7/2025).

    Berbagai kebohongan Jokowi yang sampai dengan saat ini menurut Rocky pun dapat dilihat dengan kasat mata oleh publik. Mulai dari klaim bahwa Jokowi telah mengantongi data uang rakyat Indonesia sebesar Rp11 ribu yang ada di luar negeri, termasuk mobil Esemka yang sampai saat ini tidak jelas kelanjutannya.

    “Apalagi kita hitung segala macam tipu, bahwa di punya 11 trilun, bahwa dia akan bikin mobil segala macam, itu tipu semua itu. Tapi kemaksiatan tertinggi adalah dia merusak demokrasi,” ujarnya.

    Lantas ia juga menentang klaim bahwa sepanjang kepemimpinannya, Jokowi telah berhasil menumbuhkan demokrasi. Dalam kacamata filsafat politik, Rocky menegaskan bahwa Jokowi sama sekali tidak menghasilkan kebaikan apa pun dalam tumbuh kembang demokrasi di Indonesia.

    “Orang bilang Jokowi berupaya untuk menghasilkan demokrasi, lho terbalik. Jokowi datang ketika demokrasi sudah ada. Kan Jokowi datang 2014 setelah 16 tahun reformasi demokrasi sudah ada, apa yang mau dibikin ?,” ketusnya.

    Sekadar diketahui, bahwa Pada tahun 2014 di mana awal kepemimpinan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia ke 7, Indonesia mencatat skor 6,95 dalam Indeks Demokrasi yang disusun oleh Economist Intelligence Unit (EIU), menempatkannya dalam kategori flawed democracy (demokrasi yang cacat). Skor ini sempat meningkat menjadi 7,03 pada 2015, yang merupakan titik tertinggi dalam dekade tersebut. Namun sejak saat itu, tren menunjukkan penurunan skor; misalnya pada 2016 turun menjadi 6,97, dan kembali turun signifikan ke 6,39 pada 2017–2018.

    Setelah sedikit naik pada 2019 (6,48) dan 2020 (6,30), skornya kembali mendaki ke 6,71 pada 2021 dan 2022, sebelum turun lagi menjadi 6,53 pada 2023 dan 6,44 pada 2024. Penurunan terakhir membuat Indonesia turun tiga peringkat ke urutan 59 dari 167 negara, masih dalam kategori demokrasi cacat.

    Analisis EIU juga menunjukkan bahwa lima dimensi yang dinilai mencerminkan tantangan utama dalam demokrasi Indonesia. Dua dimensi terlemah adalah budaya politik (skor 5,00) dan kebebasan sipil (5,29), sedangkan dimensi proses pemilu dan pluralisme mendapatkan skor tertinggi (7,92), diikuti oleh partisipasi politik (7,22) dan fungsi pemerintahan (6,79).

    Secara regional, meskipun Indonesia tetap menjadi salah satu demokrasi terbesar di ASEAN, pada 2024 posisinya adalah ke-4 di ASEAN, di bawah Malaysia, Timor Leste, dan Filipina.

    Tren menurun ini mencerminkan fenomena global: pada 2024, rata-rata skor demokrasi dunia turun ke level terendah dalam hampir dua dekade, dan Asia termasuk wilayah yang mengalami penurunan akibat melemahnya fungsi pemerintahan dan aspek pemilu/pluralisme .

  • Dokter Tifa Curiga Mulyono dan Samsul Sama-sama Alumni Universitas Pasar Pramuka

    Dokter Tifa Curiga Mulyono dan Samsul Sama-sama Alumni Universitas Pasar Pramuka

    GELORA.CO – Belum tuntas perkara keaslian ijazah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi, kini ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka turut diragukan keabsahannya.

    Hal ini disuarakan pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma lebih dikenal sebagai Dokter Tifa melalui akun X pribadinya, dikutip Selasa 8 Juli 2025.

    Dokter Tifa mencurigai Samsul bukan lulusan asli Universitas Bradford, London, Inggris.

    Diketahui, panggilan Samsul disematkan oleh netizen kepada Gibran Rakabuming Raka pada gelaran Pilpres 2024.

    “Ada nggak namanya di IABA – Indonesia Association of British Alumni?” tanya Dokter Tifa.

    Selain itu, dalam riwayat pendidikan yang dimuat website Pemkot Solo, tertulis bahwa Gibran menempuh S2 di University of Technology Sydney (UTS Insearch), Sydney, Australia. Gibran lulus pada 2010.

    “Kalau memang kuliah di Singapore kurun waktu 2007-2010. Terdaftar ngga di PPI Singapore,” singgung Dokter Tifa.

    Dokter Tifa juga menyoroti riwayat pendidikan Gibran di Management Development Institute of Singapore (MDIS).

    “Kalau memang betul kuliah di MDIS Singapore, pakai ijazah SMA mana waktu mendaftar di tahun 2007?” kata Dokter Tifa.

    “SMA Santo Yosef? Kabarnya cuma dua tahun sekolah di sana, itupun ngga naik kelas toh?” sambungnya.

    “SMK Kristen Solo? Kabarnya cuma daftar doang ngga pernah kelihatan nongol di kelas toh?” lanjutnya.

    Dokter Tifa juga meragukan Gibran bersekolah di Orchid Park Secondary School.

    “Bukannya itu sekolah dari SMP? Beneran dapat ijazah dari sana?” cetusnya.

    “Jadi Samsul ini mendaftar kuliah di MDIS Singapore pakai ijazah apa?” imbuhnya.

    Dengan deretan kejanggalan tersebut, Dokter Tifa mencurigai Samsul dan ayah kandungnya, Jokowi sama-sama lulusan Universitas Pasar Pramuka (UPP).

    “Atau jangan-jangan satu almamater dengan Buapakmu – UPP?” pungkas Dokter Tifa.

    Sebagai informasi, Gibran kabarnya pernah mengenyam pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun 2002 di Orchid Park Secondary School, Singapura.

    Kemudian pada 2007 Gibran lulus dari Management Development Institute of Singapore (MDIS). Ayah Jan Ethes Srinarendra kemudian melanjutkan studi S2 di University of Technology Sydney (UTS Insearch), Sydney, Australia.

  • Bilangnya Tercipta 3,6 Juta Lapangan Kerja, Istana Justru Sarankan Masyarakat ke Luar Negeri: Merantau Budaya Kita

    Bilangnya Tercipta 3,6 Juta Lapangan Kerja, Istana Justru Sarankan Masyarakat ke Luar Negeri: Merantau Budaya Kita

    GELORA.CO –  Pemerintah kembali mengajak warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri, kali ini lewat anjuran resmi dari Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) sekaligus Kepala BP2MI, Abdul Kadir Karding.

    Namun, jangan salah paham. Menurut Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, seruan agar masyarakat mencari penghidupan di negeri orang bukan berarti pemerintah gagal menyediakan lapangan kerja di dalam negeri.

    “Faktanya, dari Februari 2024 sampai Februari 2025, tercipta 3,6 juta lapangan kerja di Indonesia,” ujar Hasan dalam konferensi pers, Selasa 8 Juli 2025.

    Menariknya, di tengah klaim penciptaan jutaan lapangan kerja itu, jumlah pengangguran masih terasa nyata oleh masyarakat di lapangan.

    Banyak lulusan baru maupun pekerja yang terdampak PHK belum juga mendapatkan pekerjaan.

    Tapi alih-alih mengevaluasi kondisi dalam negeri, pemerintah justru mendorong masyarakat untuk merantau ke luar negeri.

    Menurut Hasan, bekerja di luar negeri tidak perlu dilihat sebagai “pelarian”, tetapi bagian dari budaya merantau yang sudah mendarah daging di masyarakat Indonesia.

    “Sama seperti ketika seseorang kuliah di luar negeri, bukan karena tidak ada universitas bagus di dalam negeri. Tapi karena ada kesempatan di luar yang juga menarik, kenapa tidak diambil?” kata Hasan.

    Pernyataan ini menuai respons beragam dari publik.

    Beberapa warganet bertanya-tanya, jika memang lapangan kerja dalam negeri berlimpah, mengapa justru rakyat didorong mencari kerja ke luar negeri?

    Atau jangan-jangan, lapangan kerja yang diciptakan tidak sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat?

    Belum lagi kita menunggu 19 juta lapangan kerja yang menjadi modal kampanye Prabowo-Gibran saat pilpres kemarin, tak kunjung tiba hingga saat ini.

    Sementara itu, Menteri Karding sendiri baru saja melantik 301 PNS baru di BP2MI, lembaga yang salah satu tugasnya adalah memfasilitasi pengiriman tenaga kerja ke luar negeri secara legal dan aman.

    Tentu saja, ini jadi kabar baik, terutama jika rakyat mulai memahami bahwa mencari kerja ke luar negeri kini bisa dibungkus dengan narasi “semangat nasional merantau”.

  • Komisi VI DPR RI Kecam Telkomsel Hilangkan Kuota Pelanggan, Kerugian Ditaksir Rp63 T Pertahun

    Komisi VI DPR RI Kecam Telkomsel Hilangkan Kuota Pelanggan, Kerugian Ditaksir Rp63 T Pertahun

    GELORA.CO – Anggota Komisi VI DPR RI Sadarestuwati menyebut praktik “penghilangan paksa” kuota pelanggan Telkomsel kejam.

    Politikus dari Fraksi PDI Perjuangan ini bahkan menyamakan Telkomsel dengan promo aplikator ojek online yang “bermasalah”.

    “Kalau di Komisi V itu bilang aplikator kejam promo ojol itu bohong, kalau di sini boleh saya katakan Telkomsel kejam, karena melenyapkan kuota dari para penggunanya. Ini kalau dihitung tidak sedikit loh,” katanya, dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, bersama jajaran direksi PT Telkom Indonesia, dikutip Selasa (8/7/2025).

    Lebih lanjut, dirinya juga korban dari kekejaman Telkomsel tersebut.

    “Starlink tidak bisa mencapai pada tingkatan daerah yang pelosok-pelosok seperti desa saya. Saya sendiri, kalau mau telepon saja, saya sudah pakai jaringan WiFi. Tapi kalau mau telepon dan tidak di atas, saya harus lari keluar rumah dulu,” tambah Sadarestuwati.

    Dirinya pun meminta Telkomsel buka-bukaan, dengan membuka data, kemana larinya sisa kuota yang tidak terpakai pelanggan itu. 

    “Contoh, saya menggunakan kartu Halo, tapi saya hampir tidak pernah sama sekali menggunakan untuk secara aktif. Tapi saya tiap bulan mesti membayar kuota saya. Boleh dibilang tidak terpakai lebih dari 50 persen.. ke mana sisa kuota?,” tegasnya lagi.

    Menurut Indonesia Audit Watch (IAW), estimasi kerugian masyarakat akibat penghangusan kuota internet ini sekira Rp63 triliun per tahun.

    Sadarestuwati juga menyoroti kontribusi Telkom terhadap negara yang dinilai belum optimal. Berdasarkan catatan, kontribusi Telkom melalui pajak dan dividen 2020–2024 hanya sekitar Rp20.041,5 miliar.

    “Ini bukan persoalan kecil. Ini persoalan keadilan. Setiap rupiah yang dibayarkan masyarakat untuk pulsa atau paket data adalah hak yang sah dan seharusnya tidak hilang begitu saja,” sambungnya.

    Potongan video Sadarestuwati yang menguliti Telkomsel dalam rapat kerja itu pun viral di media sosial dan menjadi perbincangan publik.

    Namun, masyarakat menilai kecaman tersebut sebagai akrobatik. Mereka menunggu tindakan nyata terhadap Telkomsel atas kasus itu.

    Sementara itu, hingga berita ini diturunkan pihak Telkomsel masih belum memberikan keterangan terkait “begal” kuota pelanggan tersebut.  

  • Viral Beathor Suryadi Minta Maaf ke Paiman Raharjo, Tuduhan Ijazah Jokowi Palsu Mulai Runtuh?

    Viral Beathor Suryadi Minta Maaf ke Paiman Raharjo, Tuduhan Ijazah Jokowi Palsu Mulai Runtuh?

    GELORA.CO –  Sebuah video yang memperlihatkan pertemuan antara Prof. Paiman Raharjo dan aktivis Beathor Suryadi di sebuah rumah makan pada Selasa, 8 Juli 2025, beredar luas dan memantik perhatian publik.

    Video tersebut, yang dikirim langsung oleh Prof. Paiman kepada sumber redaksi porosjakarta.com, memperlihatkan momen penting yang diyakini menjadi titik balik dalam polemik tuduhan ijazah Presiden Jokowi yang disebut palsu.

    Dalam cuplikan video berdurasi singkat tersebut, Prof. Paiman — yang juga merupakan akademisi Universitas Moestopo kini Rektor Universitas Jakarta International — terlihat mencecar Beathor seputar tuduhan yang sebelumnya dilontarkan terkait percetakan ijazah Presiden Joko Widodo.

    Namun terselip kalau perbincangan itu terkait sekolah Paiman yang menyelesaikan S1,S2 dan S3.

    “Kalau ini saya sekolah beneran S1 sampai S3, jadi tuduhan Abang gak benar,”kata Paiman.

    Beathor pun sempat terdengar melontarkan kata “Sedulur” (yang berarti saudara), seolah memberi sinyal damai dan pengakuan atas kekeliruan.

    Didampingi oleh kuasa hukumnya, Prof. Paiman menegaskan dengan tegas bahwa tuduhan terhadap dirinya tidak berdasar.

    “Di samping saya ada pengacara. Kalau Abang tidak minta maaf, akan dituntut. Clear ya, tuduhan itu tidak benar,” tegas Prof. Paiman dalam video, yang kemudian langsung direspons Beathor dengan ucapan “Sedulur”.

    Momen ini memunculkan spekulasi bahwa isu ijazah palsu Presiden Jokowi yang selama ini bergulir panas di ruang publik mulai mengalami pembelokan narasi atau bahkan berpotensi gugur secara hukum dan moral.

    Namun demikian, Beathor Suryadi membantah video tersebut terkait ijazah.

    “Untuk kasus Univ Mustopo beragama, belum ada info lagi. Tapi untuk dokumen JokoWi dan Pasar Pramuka lanjut aja Bro,” ucap Beathor melalui pesan WA.

    Bahkan dua tokoh lain yang selama ini lantang bersuara dalam kasus ini, yakni Roy Suryo dan Kolonel Purn. Sri Radjasa Chandra, juga belum memberikan tanggapan resmi.

    Di sisi lain, publik kembali mempertanyakan: Apakah polemik ijazah Jokowi sudah berada di ujung tanduk?

    Apakah video tersebut menjadi sinyal bahwa ijazah Presiden Jokowi benar-benar asli dan produk sah Universitas Gadjah Mada (UGM)?

    Meskipun demikian, Roy Suryo tetap konsisten pada posisinya bahwa keaslian atau kepalsuan ijazah harus ditentukan oleh pengadilan.

    “Yang bisa menentukan apakah palsu atau asli itu adalah pengadilan, bukan persepsi pribadi,” ujarnya dalam pernyataan sebelumnya.

    Video viral pertemuan Prof. Paiman dan Beathor Suryadi membuka babak baru dalam kontroversi ijazah Presiden Jokowi.

    Munculnya gestur damai hingga ancaman gugatan hukum menandakan mulai runtuhnya tuduhan yang selama ini santer diberitakan.

    Publik kini menanti kejelasan lanjutan dari Beathor, Roy Suryo, dan pihak terkait lainnya. Apakah ini awal dari akhir isu ijazah palsu Jokowi?***

  • Ketum PITI Desak Oknum Pendeta Cabul di Blitar Ditangkap!

    Ketum PITI Desak Oknum Pendeta Cabul di Blitar Ditangkap!

    GELORA.CO – Perilaku oknum pendeta berinisial DKBH yang diduga melakukan pencabulan terhadap empat putri di Blitar, Jawa Timur tidak bisa dibenarkan.

    “Kami mengutuk keras perilaku DKBH yang seharusnya menjadi panutan umat namun malah melakukan tindakan tidak manusiawi,” tegas Ketua Umum Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Ipong Hembing Putra, Selasa, 8 Juli 2025.

    Ipong mendesak aparat kepolisian, terutama Polda Jawa Timur untuk segera menangkap terduga pelaku dan dihukum setimpal.

    “Meminta Kapolri, Kapolda Jatim, Kejagung dan Kajati (Jatim) untuk segera memproses DKBH sesuai hukum yang berlaku dan menangkapnya agar tidak ada lagi kejadian serupa di masa depan,” ujarnya.

    Kasus dugaan pencabulan oleh oknum pendeta DKBH terungkap setelah FTP (17), GTP (15), TTP (13) dan NTP (7) yang tinggal di gereja tempat DKBH bertugas mengaku kepada ayahnya.

    Korban pertama, FTP, menceritakan DKBH telah melakukan pencabulan hingga memegang area sensitifnya.

    Peristiwa ini kemudian diseret ke Rapat Gereja. Hasilnya, DKBH mengakui perbuatannya dan dihukum tidak berkhotbah selama tiga bulan.

    Namun tak sampai di situ, korban oknum pendeta tersebut ternyata tidak hanya satu, melainkan juga adik-adik FTP.

    Ayah korban berinisial T kemudian melaporkan perbuatan pendeta itu ke polisi. Kasus ini sudah ditangani Polda Jawa Timur namun belum juga naik ke tahap penyidikan.

  • Dukung Prabowo Menugasi Gibran ke Papua, Legislator PDIP: Daripada Bagi-bagi Skincare

    Dukung Prabowo Menugasi Gibran ke Papua, Legislator PDIP: Daripada Bagi-bagi Skincare

    GELORA.CO – Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Sitorus menyambut positif langkah Presiden Prabowo Subianto yang menugaskan Wapres Gibran Rakabuming Raka ke Papua untuk menyelesaikan masalah di Bumi Cenderawasih.

    “Bagus sekali itu menunjukkan kepedulian Pak Prabowo untuk mempercepat pembangunan Papua,” kata legislator Fraksi PDI Perjuangan itu ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7).

    Deddy mengatakan Gibran merupakan anak dari Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) yang tercatat sering mengunjungi Papua.

    Terlebih lagi, kata dia, banyak jalan dibuat di Papua semasa Jokowi. Termasuk, bertebarnya izin tambang yang terbit.

    Dari situ, dia merasa Gibran yang berstatus putra Jokowi bakal bisa mengurusi Papua untuk menciptakan keadilan. 

    “Paling tepat sudah Gibran, sudah benar begitu. Mudah-mudahan dia lama di sana, jangan cuma datang pergi, datang pergi,” lanjut Deddy.

    Dia mendukung pula Gibran untuk berkantor di Papua untuk menyelesaikan semua permasalahan rakyat di sana.

    Hanya saja, Deddy menyarankan Gibran tidak boleh sering kembali ke Jakarta untuk melapor kepada Prabowo ketika ditugaskan mengurus Papua.

    “Iya, kalau perlu cuma sekali sebulan lapor Presiden datang begitu, daripada bagi skincare, ya, mending urus Papua, dia akan dikenang dengan baik,” kata legislator Dapil Kalimantan Utara itu.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Presiden Prabowo punya tugas khusus kepada Wapres Gibran.

    Gibran akan menangani sejumlah persoalan di Papua yang tidak hanya soal pembangunan fisik, melainkan mengurusi permasalahan HAM.

    Yusril menyebut tugas khusus ini akan tertuang dalam bentuk Keputusan Presiden (Kepres) dan Gibran tak tertutup kemungkinan akan membuka kantor dan bekerja di Papua.

    “Mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini,” ujarnya, dikutip Selasa (8/7). 

  • Mulai Seret Nama Bobby Nasution, Benarkah OTT KPK adalah Genderang Perang antara Prabowo dan Jokowi?

    Mulai Seret Nama Bobby Nasution, Benarkah OTT KPK adalah Genderang Perang antara Prabowo dan Jokowi?

    GELORA.CO – Operasi Tangkap Tangan KPK yang mulai menyeret nama Bobby Nasution, bisa saja merupakan isyarat dimulainya perang politik dengan Joko Widodo.

    Memiliki hubungan yang dekat dengan Joko Widodo, kemungkinan terhadap dugaan keterlibatan Bobby Nasution perlu disikapi secara serius oleh Presiden Prabowo.

    Sehingga komitmen Presiden Prabowo memerangi korupsi di Indonesia, bisa dimulai dengan mengikis kekuatan Orang-Orang Joko Widodo yang bertahan di pemerintahan.

    Penilaian mengenai kemungkinan dimulainya perang politik antara Jokowi dengan Prabowo Subianto, merupakan pandangan dari Analis Politik dan Militer Selamat Ginting.

    Disampaikan saat menjadi narasumber di sebuah siniar, Analis asal Universitas Nasional ini menganggap potensi perang politik tersebut mungkin saja terjadi.

    Namun demikian, Selamat berpendapat kemungkinan tersebut akan membawa beban politik tersendiri bagi Presiden Prabowo Subianto.

    Selain karena Orang-Orang yang dianggap sebagai bagian dari Jokowi masih berada di lingkaran kekuasaan, upaya penegakan hukum juga perlu mempertimbangkan banyak hal.

    Kasus OTT yang mulai menyeret menantu Joko Widodo menurut Selamat memang menarik untuk diselami, mengingat KPK memiliki riwayat mesra dengan Jokowi.

    Selamat berpendapat, Prabowo Subianto selaku Presiden sekaligus Elit Parpol memiliki peluang cukup besar untuk menanamkan legasinya di bidang penegakan hukum.

    “Ini sebenarnya lonceng kepada keluarga Jokowi, kalau dana itu mengalir sampai ke Solo, ya sudah ungkap saja,” tegas Selamat.

    Salah satu persoalan penting yang dianggap Selamat masih menjadi persoalan penting bagi Prabowo adalah menentukan momentum.

    Meminjam perumpamaan dengan istilah Menciduk Bubur Panas, Selamat menganggap Prabowo sedang melakukan kalkulasi secara politis.

    Pemerintahan Presiden Prabowo, menurut Selamat perlu secara senyap dan matang memutuskan dari bagian mana sajian Bubur Panas itu akan mulai diciduk.

    Dalam situasi seperti ini, Selamat mengaku sangat merindukan sosok Prabowo Subianto yang tegas, terencana dan berani mengambil resiko.

    Karakter penuh kedisiplinan dan pertimbangan yang menjadi bagian penting dari Prabowo saat menjadi Pasukan Khusus, menurut Selamat sedang dibutuhkan.

    “Presiden tidak boleh ragu menebang pohon beracun, jangan sampai mati karena buah dari pohon beracun itu,” imbuh Selamat.

    Sehubungan dengan langkah hukum yang sedang diupayakan KPK, Selamat berpendapat independensi perlu sangat dikedepankan.

    Dengan menjunjung independensi, Selamat optimis KPK dapat terbebas dari berbagai tuntutan dan desakan politik yang datang dari banyak pihak.

    “Publik tentu berharap KPM dapat menunjukkan integritasnya, karena Jokowi sudah bukan siapa-siapa lagi,” pungkas Selamat dikutip Ayojakarta dari  YouTube Forum Keadilan TV. ***

  • Viral! Mobil Dinas Propam Polres Tapsel Dipakai Anaknya Bawa Cewek dan Terlibat Tabrak Lari di Medan

    Viral! Mobil Dinas Propam Polres Tapsel Dipakai Anaknya Bawa Cewek dan Terlibat Tabrak Lari di Medan

  • Pelanggan Prostitusi di IKN Ternyata Pekerja Proyek: Faktor Jauh dari Keluarga, Michat jadi Solusi

    Pelanggan Prostitusi di IKN Ternyata Pekerja Proyek: Faktor Jauh dari Keluarga, Michat jadi Solusi