Xcloud.id

Author: Gelora.co

  • Tuding Demokrat Dalang Isu Ijazah Jokowi, Gila atau Mabuk?

    Tuding Demokrat Dalang Isu Ijazah Jokowi, Gila atau Mabuk?

    GELORA.CO – Partai Demokrat menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah terlibat dalam polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.

    Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, sebagai respons atas dugaan yang mengaitkan partai berlambang mercy itu dalang dibalik isu ijazah palsu.

    “Sejak awal kami Partai Demokrat sebenarnya tidak punya urusan sama sekali dengan polemik ijazah pak Jokowi ini. Itu maka kami kaget, ketika beberapa hari ini nama Partai kami dibawa-bawa dan disebut-sebut. Buat kami sejak awal, ini adalah urusan pribadi pak Jokowi dengan para penuduhnya,” kata Jansen lewat akun X miliknya, Senin, 28 Juli 2025.

    Jansen menyebut, penyelidikan terhadap perkara tersebut telah dilakukan aparat penegak hukum sejak beberapa bulan lalu. Puluhan saksi, baik terlapor maupun saksi fakta, telah diperiksa. 

    Ia pun meminta pihak-pihak yang menuding Demokrat agar menyampaikan tuduhan secara terbuka dan terang, bukan dengan simbol atau insinuasi.

    “Kalau ada kaitannya dengan “partai biru” seperti yang dituduhkan, mudah saja sebenarnya. Buka saja BAP para saksi tersebut, ada kaitannya dengan partai biru tidak? Beres urusan,” katanya.

    Lebih lanjut, Jansen menegaskan tidak ada satu pun kader Demokrat yang ikut diperiksa dalam perkara tersebut. Karena itu, ia menyebut tudingan yang diarahkan ke partainya tidak masuk akal.

    “Kalau masih ada yang mengaitkannya dengan Demokrat, itu gila namanya. Atau lagi mabuk,” ucapnya.

    Meski demikian, Jansen menyatakan partainya siap menghadapi tuduhan tersebut. Ia menganggap situasi ini sebagai momentum untuk konsolidasi internal, meskipun sebelumnya para kader telah memilih diam dan tidak ikut campur.

    Ia juga mengingatkan bahwa dirinya sempat membela Presiden Jokowi dalam isu ini beberapa waktu lalu, saat mendapat kesaksian dari mantan Ketua Senat Fakultas Kehutanan UGM tahun 1980-an, yang menjadi bagian dari pembelaan publiknya.

    Terakhir, Jansen mengajak seluruh kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia tetap semangat dan tidak terprovokasi. Ia menegaskan, jika nama baik pimpinan partai seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) maupun Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diserang, maka partai akan mengambil langkah terukur untuk membela marwahnya.

    “Tetap semangat untuk semua kader. Jika nanti ada arahan lebih lanjut terkait persoalan ini, akan disampaikan perintah resmi melalui struktur partai di tempat masing-masing,” tutupnya. 

  • PPATK Blokir Rekening Nganggur 3 Bulan, Bagaimana Nasib Uang Nasabah?

    PPATK Blokir Rekening Nganggur 3 Bulan, Bagaimana Nasib Uang Nasabah?

    GELORA.CO –  Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan memblokir atau menghentikan sementara transaksi untuk rekening pasif atau rekening dormant.

    Lalu bagaimana denga nasib uang nasabah yang ada dalam rekening tersebut?

    PPATK memastikan, dana nasabah tidak akan hilang ketika terjadi peblokiran rekening dormant.

    “Tenang, dana nasabah tetap aman dan tidak hilang,” sebut tulis PPATK, dikutip dari pengumuman akun resmi Instagram @ppatk_indonesia, Senin (28/7/2025).

    Adapun pemblokiran tersebut karena PPATK menemukan banyak rekening dormant yang disalahgunakan, misalnya untuk menampung hasil jual beli rekening, atau digunakan untuk tindak pidana pencucian uang.

    “Untuk melindungi masyarakat dan sistem keuangan, PPATK menghentikan sementara transaksi pada sejumlah rekening dormant, sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2010,” tulis PPATK.

    Dalam pengumuman yang sama, PPATK menjelaskan, tindakan ini menjadi bagian dari pemberitahuan terhadap nasabah, ahli waris, atau perusahaan bahwa rekening tersebut masih tercatat aktif, meskipun lama tidak digunakan.

    “Langkah ini diambil demi menjaga integritas dan keamanan sistem keuangan Indonesia,” tulis pengumuman itu.

    Sebagai informasi, rekening dormant ialah rekening tabungan, rekening valas, atau rekening giro milik nasabah yang dinyatakan oleh bank tidak memiliki aktivitas transaksi dalam jangka waktu tertentu.

    Setiap bank memiliki aturan yang berbeda, ada bank yang menyatakan rekening nasabahnya sebagai dormant bila tak ada transaksi dalam 3 bulan, 6 bulan, hingga 12 bulan.

  • Kronologi Lengkap Pembubaran Rumah Ibadah di Padang, 2 Anak Luka-Luka

    Kronologi Lengkap Pembubaran Rumah Ibadah di Padang, 2 Anak Luka-Luka

    GELORA.CO – Insiden intoleransi kembali terjadi. Kali ini, aksi massa membubarkan paksa kegiatan ibadah di rumah doa Kristen Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar). Peristiwa yang terjadi Minggu (27/7/2025) malam itu viral di media sosial.

    Dalam video yang dibagikan akun @permadiaktivis2, tampak sekelompok warga meneriakkan kata “bubarkan” sambil membawa kayu, batu, dan senjata tajam. Mereka menyerang rumah doa tersebut hingga kaca jendela pecah dan perabotan rusak.

    “Dan terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi. Kali ini di Padang Sarai. Ibadah minggu GKSI diserang warga intoleran, dua anak terluka,” tulis akun tersebut dikutip Senin (28/7/2025).

    Kronologi Kejadian

    Dari informasi yang dihimpun, insiden tersebut terjadi saat umat Kristen jemaat GKSI sedang menggelar ibadah dan kegiatan pendidikan agama. Sekelompok warga kemudian mendatangi rumah doa dan meminta kegiatan tersebut dihentikan secara paksa.

    Penyerangan disertai perusakan terjadi sekitar pukul 16.00 WIB, saat puluhan anak sedang belajar agama Kristen di rumah doa tersebut. Rumah doa itu memang didirikan untuk pembelajaran agama Kristen, mengingat sekolah negeri di sekitarnya tidak menyediakan pengajaran agama Kristen.

    Akibat kejadian tersebut, dua anak berusia 11 dan 9 tahun mengalami luka diduga karena dipukul massa. Selain itu, puluhan anak dan jemaat lainnya panik dan berlarian keluar dari rumah doa sambil menangis histeris.

    Perwakilan jemaat GKSI, Pendeta Dachi mengatakan, insiden bermula dari kesalahpahaman warga terhadap fungsi bangunan tersebut. Menurutnya, rumah itu bukan gereja, melainkan tempat pendidikan agama anak-anak Kristen.

    “Sebagian warga menganggap rumah tempat pendidikan agama bagi anak-anak Kristen yang kita bina ini adalah gereja, padahal bukan,” kata Pendeta Dachi.

    9 Pelaku Ditangkap

    Polisi menangkap sembilan orang diduga terlibat dalam insiden pembubaran ibadah di rumah doa milik jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) Anugerah Padang. Peristiwa intoleransi ini terjadi di kawasan RT 03/RW 09, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Minggu (27/7/2025) sore.

    Wakapolda Sumbar, Brigjen Pol Solihin mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari video insiden yang viral di media sosial.

    “Dari kejadian ini sudah kami amankan sembilan orang yang terekam dalam video yang beredar. Tidak tertutup kemungkinan jumlah pelaku akan bertambah, karena proses penyelidikan masih terus berjalan,” ujar Solihin, Senin (28/7/2025).

    Dia menegaskan komitmen Polda Sumbar dalam menjaga supremasi hukum di wilayah hukumnya.

    “Di Sumbar tidak ada yang boleh bertindak semena-mena. Semua harus sesuai koridor hukum. Siapa yang berbuat, harus bertanggung jawab,” katanya.

    Dia menambahkan seluruh proses hukum akan dijalankan secara profesional dan transparan. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, insiden tersebut menyebabkan kerusakan ringan pada bangunan rumah doa. “Sementara ini belum ada korban. Hanya kerusakan ringan, berupa pecah kaca,” ucapnya.

    Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Ruseimy menegaskan insiden pembubaran ibadah di rumah doa, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang tidak mencerminkan karakter asli masyarakat Minangkabau. Dia meminta publik untuk tidak terburu-buru memberi label intoleran kepada Sumbar.

    “Setop informasi seolah-olah Sumbar intoleran. Di era digital, informasi menyebar dengan sangat cepat dan mudah membentuk persepsi, seolah-olah Sumatera Barat adalah daerah yang intoleran. Itu tidak benar,” ujar Vasco, Senin (28/7/2025).

    Wagub Vasco menjelaskan kejadian tersebut harus dilihat secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan akar persoalan. Meski demikian, dia menegaskan bentuk kekerasan atau tindakan intimidatif tidak bisa dibenarkan dalam konteks apa pun

  • AHY Sebut Partai Demokrat Sudah Difitnah Terkait Polemik Ijazah Jokowi

    AHY Sebut Partai Demokrat Sudah Difitnah Terkait Polemik Ijazah Jokowi

    GELORA.CO  – Partai Demokrat dengan tegas membantah tudingan keterlibatan mereka dalam polemik ijazah palsu Presiden Joko Widodo.

    Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebut tuduhan bahwa partainya adalah dalang di balik polemik ini sebagai fitnah besar. 

    Pernyataan singkat tersebut disampaikan AHY kepada wartawan di Lombok Barat pada Minggu (27/7/2025), sebelum ia melanjutkan kunjungan kerjanya sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah.

    Sebelumnya, soal tokoh politik besar di balik laporan dugaan ijazah Jokowi palsu diungkap Sekjen Peradi Bersatu, Ade Darmawan.

    Ia memberi kode, tokoh politik tersebut berbaju biru.

    Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan tuduhan tersebut tidak berdasar.

    Dia mengatakan istilah ‘partai biru’ yang diarahkan kepada Partai Demokrat merupakan upaya insinuatif yang menyesatkan dan mencemarkan nama baik partainya.

    “Saudara Roy Suryo yang beropini terkait “dugaan ijazah palsu”, bukan lagi bagian dari Partai Demokrat.

    Ia telah mengundurkan diri sejak tahun 2019.

    Keputusan tersebut diterima karena adanya perbedaan pandangan yang tidak lagi sejalan dengan arah kebijakan partai,” kata Herzaky, Minggu (27/7/2025).

    Herzaky menegaskan, hubungan antara keluarga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan keluarga Joko Widodo (Jokowi) sangat baik dan penuh saling hormat.

    Bahkan dikatakannya, putra sulung Bapak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, Wapres RI, dan Kaesang, Ketum Umum PSI, menghadiri Kongres V Partai Demokrat yang dipimpin oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    AHY yang kebetulan sedang merawat ayahnya, telah mengutus Sekjen Herman Khaeron dan Waketum Teuku Riefky Harsya untuk menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep.

    Wakil Presiden Gibran bahkan menjenguk langsung SBY di RSPAD Jakarta saat beliau kemarin dirawat.

    “Hubungan ini mencerminkan keharmonisan yang kuat antarkeluarga, dan tidak pantas dijadikan sasaran provokasi,” tutur pria lulusan S3 Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Airlangga itu.

    Masih kata Herzaky, pihaknya mencermati adanya pihak-pihak yang mencoba mengail di air keruh, dengan memanfaatkan isu ini untuk mengadu domba antara SBY dan Jokowi.

    Adu domba adalah tindakan yang bertujuan untuk memecah belah hubungan antara dua pihak yang awalnya sepaham, biasanya dengan menyebarkan informasi atau perkataan secara tidak langsung agar terjadi perselisihan atau konflik.

    “Tindakan seperti ini sangat tidak etis, berpotensi merusak ruang publik, dan sama sekali tidak mencerminkan semangat demokrasi yang sehat,” tegasnya.

    Naik Penyidikan

    Polda Metro Jaya telah menaikkan status kasus tudingan ijazah Joko Widodo ke tahap penyidikan.

    Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (11/7/2025).

    Ade Ary menyebut ada dua obyek perkara yang ditingkatkan ke tahap penyidikan yakni pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Jokowi.

    Kemudian obyek perkara penghasutan dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan dari adanya lima Laporan Polisi (LP).

    Ade Ary berujar status penyelidikan ditingkatkan ke penyidikan setelah penyelidik Subdit Kamneg Polda Metro Jaya pada Kamis (10/7/2025) melakukan gelar perkara.

    “Dalam gelar perkara penyelidikan ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya dinaikkan ke penyidikan,” urainya.

    Mantan Kapolres Jakarta Selatan itu menjelaskan obyek perkara penghasutan dan penyebaran berita bohong adalah gabungan dari lima LP dibuat di Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Selatan, Polres Jakart Pusat, Polres Depok, dan Polres Bekasi.

    Dari kelima LP itu, dua LP di antaranya masih akan diberikan kepastian hukum.

    Hal itu mengingat pelapornya akan mencabut LP karena tidak pernah hadir dalam undangan klarifikasi.

    “Untuk obyek perkara kedua ada tiga LP yang ditingkatkan ke penyidikan,” pungkasnya.

    Selanjutnya, polisi akan melakukan pemanggilan kembali kepada para terlapor untuk melengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tahap penyidikan.

    Penyidik baru dapat menentukan apakah para terlapor ditetapkan sebagai tersangka

  • 11 Saksi Dicecar Soal Aliran Dana CSR BI ke Yayasan, 9 Lainnya Mangkir

    11 Saksi Dicecar Soal Aliran Dana CSR BI ke Yayasan, 9 Lainnya Mangkir

    GELORA.CO -Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami soal aliran uang dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) atau Corporate Social Responsibility (CSR) BI ke yayasan milik penyelenggara negara.

    Hal itu merupakan salah satu materi yang didalami tim penyidik saat memeriksa 11 orang sebagai saksi pada Kamis, 24 Juli 2025.

    “Pemeriksaan dilakukan di Kantor Kepolisian Resor Kota Cirebon,” kata Jurubicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin, 28 Juli 2025.

    Saksi-saksi yang telah diperiksa, yakni Abdul Mukti selaku Ketua Yayasan Al Firdaus Warujaya Cirebon, Mohamad Mumin selaku Ketua Yayasan Abhinaya Dua Lima, Ida Khaerunnisah selaku Ketua Yayasan Al Fairuz Panongan Palimanan tahun 2020-sekarang, Sudiono selaku Ketua Yayasan Alkamali Arya Salingsinhan, Jadi selaku Ketua Yayasan Al Munaroh Sembung Panongan tahun 2022-sekarang, Nia Nurrohman selaku Ketua Yayasan Al Fadila Panongan Palimanan.

    Selanjutnya, Deddy Sumedi selaku Ketua Yayasan Guyub Berkah Sejahtera dan Staf Bapenda kabupaten Cirebon, Ali Jahidin selaku Ketua Pengurus Yayasan As Sukiny dan Guru SMPN 2 Palimanan Kabupaten Cirebon, Eka Kartika selaku ibu rumah tangga, Sundari Meina Shinta selaku Notaris, dan Debby Puspita Ariestya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

    “Para saksi didalami terkait aliran uang yang mengalir ke yayasan milik penyelenggara negara,” terang Budi.

    Sedangkan 9 orang saksi lainnya mangkir, yakni Soedjoko Bin Soekendra selaku wiraswasta, Yeti Rusyati selaku mengurus rumah tangga, Sri Rezeki selaku PPAT, Akhmad Sugianto selaku pensiunan, Hevy Haviyanti selaku mengurus rumah tangga, Dedi Selamet selaku karyawan swasta, Suyati selaku karyawan swasta, Panji Haidwiguno selaku wiraswasta, dan Leni Djamaludin selaku mengurus rumah tangga.

    Pada Senin, 16 Desember 2024, tim penyidik telah melakukan penggeledahan di kantor BI, salah satunya ruang kerja Gubernur BI, Perry Warjiyo. 

    Selanjutnya pada Kamis, 19 Desember 2024, tim penyidik melanjutkan upaya paksa penggeledahan di salah satu ruangan di direktorat OJK.

    Dari kedua tempat itu, tim penyidik mengamankan dan menyita barang bukti elektronik (BBE) dan beberapa dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara.

    Selanjutnya, tim penyidik telah menggeledah rumah anggota DPR Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan di Jalan Pelikan 1 Blok U7 nomor 9 RT.04/07, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan pada Rabu malam, 5 Februari 2025 hingga Kamis dinihari, 6 Februari 2025.

    Dari sana, tim penyidik mengamankan bukti barang bukti elektronik berupa handphone, dokumen, surat, dan catatan-catatan.

    Sebelumnya pada Jumat, 27 Desember 2024, tim penyidik juga telah memeriksa Heri Gunawan sebagai saksi. Namun, Heri Gunawan mangkir saat dipanggil pada Rabu, 18 Juni 2025.

    Selain itu, penyidik juga telah memeriksa seorang lainnya yang merupakan calon tersangka, yakni Satori selaku anggota DPR Fraksi Partai Nasdem. Satori telah diperiksa sebanyak 4 kali, yakni pada Jumat 27 Desember 2024, Selasa 18 Februari 2025, Senin 21 April 2025, dan Rabu, 18 Juni 2025

  • Kepala Biksu Shaolin Terjerat Skandal Penggelapan dan Hubungan Tak Pantas

    Kepala Biksu Shaolin Terjerat Skandal Penggelapan dan Hubungan Tak Pantas

    GELORA.CO -Kepala Biksu Kuil Shaolin yang terkenal di dunia, Shi Yongxin, tengah diselidiki oleh otoritas Tiongkok atas berbagai dugaan pelanggaran serius, termasuk penggelapan dana, hubungan tidak pantas dengan banyak perempuan, serta memiliki anak di luar nikah. 

    Kabar tersebut  dikonfirmasi langsung oleh pihak kuil dalam sebuah pernyataan resmi pada Minggu, 27 Juli 2025. 

    “Beberapa departemen sedang menyelidiki Tuan Shi bersama-sama, dan informasi lebih lanjut akan diumumkan kepada publik pada waktunya,” kata pihak Kuil Shaolin, seperti dimuat BBC. 

    Shi Yongxin, yang telah memimpin kuil berusia 1.500 tahun itu sejak 1999, dikenal sebagai sosok kontroversial yang mengubah institusi religius tersebut menjadi kekuatan komersial global. 

    Di bawah kepemimpinannya, Kuil Shaolin mendirikan sekolah-sekolah bela diri di luar negeri dan mengirimkan rombongan biksu keliling dunia untuk menampilkan kung fu khas Shaolin. Atas inisiatif tersebut, ia mendapat julukan “Biksu CEO”.

    Namun, gaya kepemimpinannya yang modern dan penuh terobosan juga menuai kritik dan sorotan tajam. 

    Tuduhan serupa juga pernah mencuat pada tahun 2015, ketika Shi diduga terlibat skandal seksual dan penyalahgunaan dana kuil, serta menerima hadiah-hadiah mewah dari kalangan bisnis dan pejabat lokal, termasuk SUV Volkswagen dan jubah dengan benang emas. 

    Meski kala itu ia dibebaskan dari tuduhan resmi, isu tersebut mencoreng citra spiritual kuil.

    Berita penyelidikan terbaru ini langsung menjadi perhatian publik Tiongkok. Pada Senin pagi, 28 Juli 2025, nama Shi Yongxin menduduki peringkat teratas topik terpopuler di platform media sosial Weibo. 

    Akun resmi Shi, yang memiliki lebih dari 880.000 pengikut dan biasanya aktif membagikan ajaran Buddha, terakhir diperbarui pada 24 Juli.

    Kuil Shaolin, yang terletak di pegunungan Provinsi Henan, merupakan situs budaya dan spiritual yang sangat dihormati, serta menarik ribuan murid dari seluruh dunia setiap tahunnya. 

    Namun reputasinya sempat dipertanyakan pada tahun 2015 ketika pihak kuil mengumumkan proyek pembangunan kompleks kuil senilai hampir 300 juta dolar AS, yang mencakup hotel, sekolah kung fu, dan lapangan golf.

    Sebagai ikon budaya yang telah menginspirasi film, musik, hingga video game, termasuk Mortal Kombat dan karya grup hip-hop Wu-Tang Clan, nama “Shaolin” kini kembali menjadi sorotan. Namun bukan karena kejayaan spiritual atau bela dirinya, melainkan karena bayang-bayang skandal pemimpinnya.

  • Blokade Gaza Harus Dibuka, Bantuan Kemanusiaan Jangan Dipersulit

    Blokade Gaza Harus Dibuka, Bantuan Kemanusiaan Jangan Dipersulit

    GELORA.CO -Dukungan penuh langkah Pemerintah Indonesia dalam menjalankan diplomasi kemanusiaan kepada negara-negara Arab, khususnya Mesir dan Yordania, diapresiasi Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid.

    Hal ini penting untuk segera membuka akses logistik dan menyalurkan bantuan kemanusiaan secara aman dan berkelanjutan ke Jalur Gaza, Palestina.

    “Gaza sedang menghadapi krisis kelaparan yang sangat parah. Ribuan anak-anak dan perempuan mengalami kelaparan ekstrem akibat tertutupnya akses terhadap makanan, air bersih, dan obat-obatan,” ujar Kholid lewat keterangan resminya, Senin, 28 Juli 2025.

    Berdasarkan laporan IPC (Integrated Food Security Phase Classification), lebih dari 2 juta penduduk Gaza, termasuk sekitar 1 juta anak-anak, terancam kelaparan masif dan malnutrisi.

    “Jika tidak segera ditangani, ini akan menjadi bencana kemanusiaan yang lebih luas. PKS mendukung penuh upaya Pemerintah RI untuk mendesak negara-negara Arab membuka blokade dan mengizinkan distribusi bantuan secara aman, luas, dan tanpa syarat yang menyulitkan,” tambahnya

    Kholid menegaskan bahwa Indonesia, sebagai negara mayoritas Muslim yang konsisten membela perjuangan Palestina, memiliki posisi strategis untuk memimpin inisiatif diplomasi kemanusiaan baik secara bilateral, regional, maupun multilateral melalui forum Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Liga Arab, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    “Kami mendorong Pemerintah Indonesia untuk memperkuat tekanan diplomatik terhadap negara-negara yang memiliki pengaruh geopolitik atas akses darat Gaza, terutama Mesir dan Yordania. Jalur bantuan harus dibuka dan dijamin keamanannya untuk memastikan makanan dan obat-obatan sampai ke warga sipil yang membutuhkan,” lanjutnya.

    Ia juga menekankan bahwa solidaritas dunia Islam tidak boleh berhenti pada pernyataan politik semata. Negara-negara Arab memiliki tanggung jawab moral, sejarah, dan keagamaan untuk bertindak cepat menyelamatkan rakyat Gaza dari kelaparan dan kepunahan yang sistematis.

    “Ini bukan sekadar tragedi kemanusiaan ini adalah ujian moral bagi solidaritas dunia Islam. Jangan biarkan Gaza berubah menjadi kuburan massal akibat kelaparan yang sebenarnya bisa dicegah. Indonesia harus terus berada di garis depan perjuangan kemanusiaan global,” tegas Kholid.

    Di akhir pernyataannya, Kholid juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus menunjukkan solidaritas terhadap rakyat Palestina melalui doa, aksi kemanusiaan, serta kampanye publik di berbagai media dan forum.

    “Mari kita perkuat suara, kirim bantuan, dan terus menekan dunia internasional untuk menghentikan blokade dan membuka akses kehidupan bagi rakyat Gaza. Ini bukan hanya tentang Palestina, ini tentang kemanusiaan,” tutupnya. 

  • Viral Aksi Intoleransi di Padang, Rumah Doa Umat Kristen Diserang hingga 2 Anak Terluka

    Viral Aksi Intoleransi di Padang, Rumah Doa Umat Kristen Diserang hingga 2 Anak Terluka

    GELORA.CO – Sebuah video penyerangan terhadap rumah doa umat Kristen di Kota Padang, Sumatera Barat, viral di media sosial sejak Minggu (27/7/2025) malam. Insiden tersebut terjadi di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) saat umat Kristen sedang menggelar ibadah.

    Dalam video yang dibagikan akun @permadiaktivis2, tampak sekelompok warga meneriakkan kata “bubarkan” sambil membawa kayu, batu, dan senjata tajam. Mereka menyerang rumah doa tersebut hingga kaca jendela pecah dan perabotan rusak.

    “Dan terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi. Kali ini di Padang Sarai. Ibadah minggu GKSI diserang warga intoleran, dua anak terluka,” tulis akun tersebut dikutip Senin (28/7/2025).

    Penyerangan disertai perusakan terjadi sekitar pukul 16.00 WIB, saat puluhan anak sedang belajar agama Kristen di rumah doa tersebut. Rumah doa itu memang didirikan untuk pembelajaran agama Kristen, mengingat sekolah negeri di sekitarnya tidak menyediakan pengajaran agama Kristen.

    Akibat kejadian tersebut, dua anak berusia 11 dan 9 tahun mengalami luka diduga karena dipukul massa. Selain itu, puluhan anak dan jemaat lainnya panik dan berlarian keluar dari rumah doa sambil menangis histeris.

    Aksi intoleransi ini menuai kemarahan netizen. Mereka menyayangkan lambannya aparat dalam merespons aksi yang mengarah pada kristenphobia dan intoleransi.

    “Kita cuma bisa berharap polisi di Sumbar seperti di Sukabumi. Sampai ada yang terluka lho Pak,” kata Permadi dalam videonya tersebut.

    Dia juga mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk mendorong pemerintah pusat menerbitkan regulasi tegas terhadap pelaku intoleransi.

    “Tolong @gibran_rakabuming Pak Wapres bantu lah dorong agar pemerintah pusat terbitkan aturan yang lebih tegas menindak para pelaku kristenphobia seperti ini,” katanya.

    Informasi diperoleh, Polresta Padang menyatakan telah mengamankan sembilan orang terduga pelaku yang diduga terlibat dalam perusakan rumah doa tersebut.

    Dalam keterangannya disebutkan insiden bermula saat perangkat RT dan lurah setempat datang ke lokasi, meminta kegiatan ibadah dihentikan. Namun situasi berujung ricuh dan terjadi aksi kekerasan

  • Dituding Dalangi Isu Ijazah Jokowi, Demokrat Terzalimi

    Dituding Dalangi Isu Ijazah Jokowi, Demokrat Terzalimi

    GELORA.CO -Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, membantah keras tuduhan yang menyebut partainya terlibat dalam gerakan untuk menyerang Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi melalui media sosial dan pemberitaan di media massa.

    Pernyataan ini menanggapi tudingan bahwa Partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu berada di balik maraknya isu dugaan ijazah palsu Jokowi.

    Lewat akun X miliknya, Herman menyebut tuduhan tersebut tidak berdasar dan bertentangan dengan nilai-nilai etika politik yang selama ini dipegang Demokrat.

    “Tuduhan itu jauh dari tabiat dan etika politik yang kami anut, karena kami pantang menggunakan cara-cara kotor seperti yang dituduhkan segelintir orang ini,” ujar Herman, Senin, 28 Juli 2025.

    Herman juga menyinggung bahwa pihaknya memahami maksud dan pola di balik tuduhan tersebut, namun tetap meyakini bahwa kebenaran akan mengalahkan segala bentuk ketidakadilan.

    “Kami yakin kebenaran akan tiba pada saatnya, dan mengalahkan kedzaliman,” tegasnya.

    Pernyataan ini menegaskan posisi Demokrat yang selama ini menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak dan menolak bentuk-bentuk politik provokatif yang merusak ruang publik

  • Bantuan Kuota Internet untuk Pembelajaran Daring ‘Dicuri’ saat COVID-19, Tepat Era Nadiem

    Bantuan Kuota Internet untuk Pembelajaran Daring ‘Dicuri’ saat COVID-19, Tepat Era Nadiem

    Di masa pademi COVID-19, Kemendikbudristek memberikan bantuan kuota internet untuk membantu pembelajaran jarak jauh secara daring. Bantuan tahap satu disalurkan pada 22-24 September 2020, tepat era mantan Mendikbusristek Nadiem Anwar Makarim (NAM).

    Peserta didik jenjang PAUD mendapatkan 20 GB per bulan dengan rincian 5 GB untuk kuota umum dan kuota belajar 15 GB. Peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 35 GB per bulan dengan rincian 5 GB untuk kuota umum dan kuota belajar 30 GB.

    Bantuan paket kuota internet untuk pendidik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 42 GB per bulan dengan rincian 5 GB kuota umum dan 37 GB kuota belajar. Paket kuota internet untuk mahasiswa dan dosen mendapatkan 50 GB per bulan dengan rincian 5 GB kuota umum dan 45 GB kuota belajar.

    Namun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan auditnya pada 2021 menemukan adanya ketidakefisienan dan pengendalian yang kurang memadai dalam program penyaluran bantuan kuota internet di Kemendikbudristek itu.

     

    Berdasarkan temuan tersebut, program ini dianggap belum sepenuhnya memenuhi tujuan utamanya, dan menyebabkan pemborosan uang negara sebesar lebih dari Rp1,5 triliun.

    Menurut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, pemborosan ini diakibatkan oleh perencanaan yang tidak didasari oleh analisis kebutuhan dan kajian yang memadai terhadap kebutuhan pembelajaran selama pandemi Covid-19. 

    Proses verifikasi dan sinkronisasi data penerima bantuan antara sistem Dapodik dan PDDikti dinilai kurang cermat, sementara evaluasi manfaat program ini untuk pembelajaran juga belum dilaksanakan secara komprehensif.

    Pelaksanaan bantuan kuota data internet ini diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2021 dan Nomor 23 Tahun 2021, di mana bantuan kuota internet diberikan selama tujuh bulan, yaitu dari Maret hingga Mei, serta September hingga Desember 2021, dalam beberapa tahap penyaluran. 

    Program ini melibatkan lima operator seluler, yakni PT Telkomsel Tbk., PT XL Axiata Tbk., PT Indosat Tbk., PT Hutchison 3 Indonesia, dan PT Smartfren Telecom Tbk.

    BPK mencatat bahwa sebanyak 31.100.463 nomor ponsel milik peserta didik dan pendidik tidak lolos verifikasi untuk menerima bantuan, sedangkan 1.430.731 nomor ponsel gagal diinjeksi bantuan kuota data internet. 

    Selain itu, skema pemberian kuota internet belum sepenuhnya mendukung kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

    Dalam auditnya, BPK juga menemukan adanya ketidaktepatan dalam verifikasi jumlah penerima dan mekanisme pembayaran bantuan. Sebanyak 101.724 peserta didik atau pendidik teridentifikasi sebagai penerima ganda, dengan total bantuan sebesar lebih dari Rp7,7 miliar. 

    Ada pula 83.714 nomor ponsel yang tercatat menggunakan kuota lebih dari tiga kali, dengan nilai mencapai sekitar Rp996 juta. Tak hanya itu, terdapat kuota data sebesar 675.590.548 GB senilai Rp1,5 triliun yang tidak terpakai dan hangus karena masa berlaku habis.

    BPK menyatakan bahwa permasalahan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 yang telah diubah menjadi PP Nomor 66 Tahun 2010 mengenai pengelolaan anggaran pendidikan. Pasal 6 ayat (4) menyebutkan bahwa anggaran pendidikan seharusnya dialokasikan secara efektif, efisien, dan akuntabel. 

    Program ini juga bertentangan dengan peraturan teknis penyaluran bantuan yang diatur dalam Peraturan Sesjen Kemendikbud Nomor 23 Tahun 2021.

    Atas temuan tersebut Komunitas Pemberantas Korupsi (KPK) pada Jumat (8/11/2024) lalu melaporkan dugaan kerugian keuangan negara atas bantuan kouta internet Kemendikbudristek tahun anggaran 2021 sebesar Rp1,5 triliun itu kepada KPK.

    Penyaluran bantuan kuota internet oleh Kemendikbudristek belum sepenuhnya memenuhi tujuan utamanya, dan menyebabkan pemborosan uang negara.

    Pemborosan ini diduga diakibatkan perencanaan yang tidak didasari analisis kebutuhan dan kajian yang memadai terhadap kebutuhan pembelajaran selama pandemi Covid-19. 

    Proses verifikasi dan sinkronisasi data penerima bantuan antara sistem Dapodik dan PDDikti kurang cermat, sementara evaluasi manfaat program ini untuk pembelajaran juga belum dilaksanakan secara komprehensif. 

    Kini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi dalam pengadaan kuota internet gratis di Kemendikbudristek itu.

    “Betul,” kata Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu saat dikonfirmasi Monitorindonesia.com, Sabtu (26/72025).

    Asep menambahkan bahwa pihaknya tengah mengkaji keseluruhan rantai pengadaan, dari perangkat keras hingga penyedia layanan penyimpanan data digital. “Ada perangkat kerasnya (laptop Chromebook), ada tempat penyimpanan datanya (Google Cloud), ada paket datanya (kuota internet gratis) untuk menghidupkan itu (laptop Chromebook). Iya betul,” jelasnya.

    Di lain sisi, menurut Asep Guntur Rahayu, untuk membongkar kasus besar ini diperlukan kolaborasi antar lembaga penegak hukum lainnya. “Kenapa? Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa tindak-tindak korupsi ini spektrumnya ya meluas dan mendalam. Jadi kalau itu ditangani sama siapapun, kita tentu akan support,” beber Asep.

    Asep menegaskan bahwa tidak ada persaingan antarlembaga. Sebaliknya, sinergi diperlukan karena banyaknya perkara yang harus ditangani. “Jadi kita harus bersama-sama. Kita keroyok,” tegasnya.

    KPK melihat adanya keterkaitan antara berbagai proyek digitalisasi sebagai satu ekosistem yang rentan korupsi.  Proyek-proyek lain yang berpotensi diusut termasuk Platform Merdeka Mengajar (PMM), platform lainnya, hingga program bantuan kuota internet gratis.

    “Betul kan ini ada bagian-bagiannya nih. Ada perangkat kerasnya [Chromebook]. Ada tempat penyimpanan datanya [Google Cloud]. Ada paket datanya untuk menghidupkan itu,” kata Asep yang menggambarkan keterkaitan antarproyek tersebut.

    Selain kerugian finansial negara, KPK juga mendalami potensi adanya kebocoran data pribadi dari sistem penyimpanan tersebut. Untuk membongkar skandal ini hingga ke akarnya, KPK mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi dan data yang relevan. “Karena tanpa masyarakat, tanpa institusi yang lain susah. Misalkan KPK sendiri, tidak bakal mampu,” demikian Asep.