Xcloud.id

Author: Gelora.co

  • Ciptakan Mobil untuk Main PlayStation

    Ciptakan Mobil untuk Main PlayStation

    GELORA.CO -Perusahaan patungan antara Sony dan Honda, Sony Honda Mobility (SHM), mengumumkan bahwa Afeela akan menjadi mobil pertama di dunia yang dilengkapi fitur PS Remote Play. 

    Dikutip dari Arena EV, Sabtu 27 Desember 2025, fitur ini akan memungkinkan pengguna memainkan game PlayStation langsung di dalam mobil dengan cara melakukan streaming dari konsol PS5 atau PS4 mereka.

    Melalui PS Remote Play, game tidak dijalankan di mobil, melainkan tetap berjalan di konsol milik pengguna dan ditampilkan ke layar mobil secara daring. Akses dan kendali dilakukan lewat sistem hiburan Afeela IVI (In-Vehicle Infotainment) yang sudah terintegrasi.

    Fitur ini bisa digunakan oleh penumpang baik saat mobil sedang melaju maupun berhenti. Sementara itu, demi alasan keselamatan, pengemudi hanya dapat menggunakannya ketika mobil dalam kondisi parkir.

    Dalam siaran persnya, SHM menjelaskan bahwa PS Remote Play membutuhkan kecepatan internet minimal 5 Mbps agar dapat berjalan. Namun, untuk pengalaman bermain yang lebih lancar dan stabil, koneksi di atas 15 Mbps sangat disarankan.

    Mobil listrik Afeela pertama kali diperkenalkan kepada publik dalam ajang Consumer Electronics Show (CES) pada Januari lalu, setelah sebelumnya diumumkan setahun lebih awal. Kehadiran fitur ini menunjukkan ambisi Sony dan Honda untuk menjadikan Afeela bukan sekadar kendaraan listrik, tetapi juga pusat hiburan digital di dalam mobil.

    Dengan integrasi PlayStation ke dalam kendaraan, Afeela menandai langkah baru dalam menggabungkan dunia otomotif dan hiburan, sekaligus memberi gambaran masa depan mobil yang semakin terhubung dengan gaya hidup digital penggunanya. 

  • Kebijakan Purbaya Tak Jauh Beda dengan Sri Mulyani, Reshuffle Menkeu Hanya Ganti Figur

    Kebijakan Purbaya Tak Jauh Beda dengan Sri Mulyani, Reshuffle Menkeu Hanya Ganti Figur

    GELORA.CO -Ekonom Yanuar Rizki menilai pergantian Menteri Keuangan dari Yanuar Rizki ke Purbaya Yudi Sadewa tidak membawa perubahan mendasar dalam arah kebijakan fiskal.

    Menurutnya, euforia publik dan sentimen positif yang muncul lebih bersifat sementara dan dipicu oleh permainan isu, bukan reformasi struktural.

    “Saya ingin menggambarkan 3 bulan berikut kita akan berhadapan dengan isu besar. Just reminder aja,” kata Yanuar melalui akun YouTube, Sabtu, 27 Desember 2025.

    Ia menyebut kelompok pengusaha selama ini mulai jenuh dengan kebijakan Sri Mulyani, terutama terkait penerimaan negara mulai dari pajak hingga PNBP. Namun, pola yang sama kini dijalankan oleh Purbaya.

    “Sekarang saya tanya, Pak Purbaya juga ternyata sama skemanya PNBP. Pertanyaan saya, apakah kelompok pengusaha ini akan tetap mendukung Purbaya?” ujarnya.

    Menurut Yanuar, dukungan terhadap Purbaya saat ini masih bertahan karena efek “bulan madu” dan belum adanya keberanian menolak secara terbuka.

    “Kalau sekarang belum berani menolak itu loh, takut ditabrak sama netizen gitu. Iya, akan melemah di 3 bulan berikutnya. Iya. Di 6 bulan berikutnya lebih besar, semakin melemah lagi,” tegasnya.

    Ia menilai Purbaya bukanlah game changer dalam mengatasi defisit yang bersumber dari program prioritas Presiden Prabowo.

    “Menurut saya Purbaya juga bukan game changer. Tetap saja Presiden keinginannya untuk MBG, keinginannya untuk koperasi Merah Putih, keinginannya segala macam harus dipenuhi,” kata Yanuar.

    Yanuar juga menegaskan, kebijakan yang dijalankan Purbaya pada dasarnya tidak berbeda dengan era Sri Mulyani.

    “Ada enggak bedanya sama PNBP Misteri Mulyani? Enggak ada. Sama soal drifting sama. Jadi saya ingin mengatakan bahwa output kebijakannya tetap sama. Transfer keuangan pusat ke daerah sama, dipotong,” ujarnya.

    Ia menilai optimisme yang dibangun Purbaya lebih banyak beredar di media sosial dan belum menyentuh sektor riil.

    “Yang dia bangkitkan itu apa? Transfaktor terhadap optimisme ya. Tapi kalau transfaktor dan optimisme transmisinya hanya ada di medsos, enggak dibarengi dengan perubahan struktural,” tandas Yanuar.

    Menurutnya, kekecewaan publik hanya tinggal menunggu waktu ketika kebijakan fiskal mulai dirasakan langsung masyarakat.

    “Tapi begitu output kebijakan ini besok kena juga ke dia, marah-marah lagi kayak dia kemarin marah-marah sama Mas Sri Mulyani,” pungkasnya. 

  • Viral Pria Ludahi Kasir Swalayan di Makassar, Diduga Oknum Dosen UIM

    Viral Pria Ludahi Kasir Swalayan di Makassar, Diduga Oknum Dosen UIM

    GELORA.CO  – Rekaman video memperlihatkan pria meludahi perempuan yang menjadi kasir swalayan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, viral di media sosial dan menuai kecaman luas dari masyarakat. Aksi tersebut dinilai arogan, tidak beretika serta mencederai nilai kemanusiaan.

    Dalam video yang beredar, terlihat pria tersebut mengenakan baju hitam sambil meluapkan emosi kepada kasir perempuan sebelum akhirnya meludahinya. Insiden itu diduga dipicu karena pelaku tidak terima ditegur saat menyerobot antrean pembayaran.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa pria ludahi kasir swalayan di Makassar itu terjadi di sebuah swalayan yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Tamalanrea pada Rabu (24/12/2025).

    Aksi pelaku terekam kamera dan dengan cepat menyebar di berbagai platform media sosial. Publik pun mengecam tindakan tersebut karena dianggap merendahkan martabat korban yang tengah menjalankan tugasnya sebagai kasir.

    Belakangan, identitas pelaku yang meudahi kasir swalayan di Makassar mulai terungkap. Pelaku diduga merupakan oknum dosen Universitas Islam Makassar (UIM) berinisial AS.

    Hal tersebut dibenarkan oleh Sekretaris UIM Makassar, Muammar, pada Jumat (26/12/2025).

    “Iya, yang bersangkutan memang dosen di Fakultas Pertanian,” ujar Muammar dikutip dari iNews Cirebon, Sabtu (27/25/2025).

    Namun demikian, pihak kampus belum mengeluarkan pernyataan resmi lebih lanjut lantaran AS masih akan dimintai klarifikasi oleh internal universitas.

    “Nanti kami akan menyampaikan rilis resmi setelah yang bersangkutan disidangkan. Pasti akan disidangkan,” katanya.

    Muammar menegaskan, tindakan dalam video pria ludahi kasir swalayan di Makassar tersebut sangat tidak pantas dan berpotensi mencoreng nama baik institusi pendidikan.

    “Perilaku seperti di video itu jelas tidak pantas dan tidak manusiawi. Kami akan memberikan sanksi sesuai aturan kampus,” ujarnya.

    Dia juga menjelaskan bahwa AS merupakan dosen berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diperbantukan sebagai tenaga pengajar di Fakultas Pertanian UIM Makassar, bukan dosen yayasan.

    “Statusnya dosen negeri yang diperbantukan di kampus. Jadi prosedurnya akan kami bahas lebih lanjut,” ucapnya.

    Sementara itu, korban berinisial N (21) telah mengambil langkah hukum terkait kasus pria ludahi kasir swalayan di Makassar. Dia secara resmi melaporkan pelaku ke Polsek Tamalanrea.

    Kanit Reskrim Polsek Tamalanrea, Iptu Sangkala, membenarkan laporan tersebut.

    “Laporannya sudah kami terima dan saat ini masih dalam tahap melengkapi administrasi,” ujarnya.

    Dia menambahkan, laporan tersebut mengarah pada dugaan tindak pidana penghinaan.

    “Laporan mengarah pada dugaan penghinaan, itu pasal yang paling mendekati,” katanya.

  • Perkara Cinta Berujung Teror, 10 Sekolah di Depok Jadi Target

    Perkara Cinta Berujung Teror, 10 Sekolah di Depok Jadi Target

    GELORA.CO -Polres Metro Depok menangkap HRR (23), pelaku yang menyebarkan teror bom ke 10 sekolah di Kota Depok, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

    HRR merupakan mahasiswa dan mantan kekasih Kamila Hamdi. Pelaku membuat ancaman dengan membuat email baru menggunakan nama mantan pujaan hatinya.

    Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Made Gede Oka Utama, menjelaskan motif HRR menyebarkan teror bom adalah karena sakit hati lamarannya ditolak.

    “Tersangka juga ingin mencari perhatian kepada Saudari Kamila, karena semenjak putus ataupun lamaran ditolak, memang sudah tidak diindahkan lagi oleh Saudari Kamila,” kata Gede Oka kepada wartawan, Jumat, 26 Desember 2025.

    Menurut rekam jejaknya, pelaku dan korban pernah bersekolah bersama saat SMP. Bahkan, keduanya merupakan alumni salah satu dari 10 sekolah yang mendapat teror tersebut.

    Sebelum menebar teror, HRR kerap menjelek-jelekkan Kamila dengan membuat akun media sosial palsu. Parahnya, ia juga sering mengirim pesanan fiktif dari aplikasi ojek online ke rumah Kamila.

    HRR masih diperiksa lebih lanjut dengan pendampingan psikologis dari Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia (Apsifor).

    Atas perbuatannya, HRR dijerat dengan Pasal 45B juncto Pasal 29 UU 1/2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 335 KUHP dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara, atau Pasal 336 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp750 juta.

    Sebagaimana diketahui, teror tersebut berasal dari sebuah email dengan username @[kluthfiahamdi@gmail.com](mailto:kluthfiahamdi@gmail.com), yang menyasar 10 sekolah di Depok. 

  • Pengibaran Bendera Aceh Bukan Subversi, Pendekatan Militer Dinilai Tidak Tepat

    Pengibaran Bendera Aceh Bukan Subversi, Pendekatan Militer Dinilai Tidak Tepat

    GELORA.CO -Pengibaran bendera Aceh di Lhokseumawe tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai tindakan subversif.  Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, menegaskan bahwa kebebasan berekspresi dijamin oleh konstitusi UUD 1945.

    “Enggak ada yang dilarang. Bendera itu bukan subversi. Merdeka dalam menyampaikan pikiran atau aspirasi dijamin UUD,” ujar Feri kepada RMOL, Sabtu, 27 Desember 2025.

    Menurut Feri, tindakan warga yang mengekspresikan identitas atau aspirasi politik merupakan bagian dari hak konstitusional yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, pendekatan keamanan yang bersifat represif justru berpotensi melanggar prinsip negara hukum dan demokrasi.

    Ia menekankan bahwa urusan pengamanan sipil merupakan ranah aparat penegak hukum, bukan militer. Keterlibatan militer dalam menghadapi ekspresi warga sipil dinilai tidak tepat dan berisiko memperkeruh situasi.

    “Itukan rakyat dan urusan keamanan. Militer tidak berhak (represif),” tegasnya.

    Feri mengingatkan agar aparat negara belajar dari pengalaman masa lalu di Aceh, di mana pendekatan kekerasan justru meninggalkan trauma mendalam bagi masyarakat. Negara, kata dia, seharusnya hadir dengan pendekatan hukum dan dialog, bukan intimidasi.

    Ia meminta pemerintah pusat dan daerah untuk bersikap hati-hati dalam merespons dinamika sosial-politik di Aceh agar tidak menimbulkan eskalasi konflik yang tidak perlu.

    “Dampak paling menakutkan adalah menjadikan keributan itu sebagai alasan melaksanakan operasi militer kembali di Aceh,” kata Feri.

    Atas dasar itu, Feri menegaskan penting bagi aparat keamanan, baik militer maupun kepolisian, untuk mengedepankan pendekatan dialog dan mediasi konflik.

    “Cara militer dan polisi harus mengedepankan mediasi konflik, bukan represivitas terhadap perbedaan pendapat,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Prajurit TNI AD Korem 011/Lilawangsa membubarkan sekelompok warga pembawa bendera GAM di Lhokseumawe, Aceh, pada Kamis, 25 Desember 2025.

    Pembubaran dipimpin Danrem Ali Imran dan berlangsung di jalan nasional lintas Banda Aceh–Medan, tepatnya di Simpang Kandang, Meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe.

    “TNI membubarkan kelompok pembawa bendera GAM yang melakukan aksi di tengah jalan. Seorang pria membawa senjata api pistol dan rencong diamankan,” kata Danrem 011/Lilawangsa, Kolonel Inf Ali Imran. 

  • Putri Candrawathi, Istri Ferdy Sambo, Dapat Remisi Penjara Sebulan di Natal 2025

    Putri Candrawathi, Istri Ferdy Sambo, Dapat Remisi Penjara Sebulan di Natal 2025

    GELORA.CO -Putri Candrawathi, istri Jenderal Ferdy Sambo dan terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), mendapatkan remisi khusus Natal 2025 selama satu bulan dari masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tangerang.

    “Bu Putri Candrawathi mendapatkan remisi khusus sebanyak satu bulan,” kata Kepala Humas Lapas Kelas II A Tangerang, Ratmin, kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 26 Desember 2025.

    Remisi tersebut merupakan pengurangan masa pidana bagi warga binaan pada hari besar keagamaan sesuai agama masing-masing.

    “Remisi khusus Natal diberikan bagi yang beragama Kristen atau Katolik. Setiap agama dapat remisi sesuai hari raya masing-masing,” jelas Ratmin.

    Selain Putri Candrawathi, terdapat 25 narapidana lain di Lapas Kelas II A Tangerang yang menerima remisi khusus Natal 2025.

    Dalam kasus ini, Putri Candrawathi dinyatakan bersalah oleh hakim karena terlibat dalam pembunuhan berencana Brigadir J. Ia berperan menggiring atau membiarkan korban menuju lokasi penembakan di rumah dinas Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan.

    Atas peristiwa tersebut, Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada Putri Candrawathi. 

  • Sosok Media Wahyudi Askar yang Kritik Keras BGN Salurkan MBG Saat Libur Sekolah: Bukan Uang Prabowo

    Sosok Media Wahyudi Askar yang Kritik Keras BGN Salurkan MBG Saat Libur Sekolah: Bukan Uang Prabowo

    GELORA.CO  – Ini lah sosok Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publlik, Center of Economic and Law Studies (Celios) yang mengkritik keras Badan Gizi Nasional (BGN) yang tetap menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) meski sekolah sedang libur.

    Menurut Media, pemberian MBG di saat libur sekolah, begitu merepotkan. 

    Dari informasi yang diketahuinya, di beberapa sekolah siswa tetap diminta mengambil ke sekolah. Beberapa sekolah lain meminta orang tuanya yang mengambil.

    Bahkan, di berbagai daerah, akses ke sekolah bisa sangat sulit, harus menyeberang sungai. Jarak siswa ke sekolah pun tidak sedikit yang memakan waktu hingga hitungan jam.

    “Masyarakat hari ini itu bingung bagaimana mungkin ketika anak-anak sekolah libur kemudian MBG itu masih jalan, orang tua harus ke sekolah, guru tetap harus di sekolah dan lain-lain.

    “Jadi menurut saya ini ada kesalahan yang sangat signifikan dalam tata kelola MBG ini ya pada saat libur,” kata Media pada program Sapa Indonesia Pagi, Kompas TV, Jumat (26/12/2025).

    Media meminta BGN harus mendengar kritik masyarakat kali ini.

    Dengan tetap berjalannya MBG, Media tak bisa melepas analisanya dari anggapan bahwa program andalan Presiden Prabowo Subianto itu hanya untuk menguntungkan para pemilik dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    “Mayoritas penerima MBG sekarang itu anak sekolah, Mas. Ya, jadi dari hampir sekitar 40 jutaan penerima dari total itu adalah anak sekolah. Jadi menurut saya kurang tepat juga untuk berkilah,” katanya. 

    Media meminta Badan Gizi Nasional (BGN) jujur apa alasan sebenarnya menjalankan program MBG saat sekolah libur.

     “Jadi yang penting sekarang ya lebih baik jujur saja gitu. Kenapa program ini tidak berhenti? Itu sebetulnya sederhana karena dapur SPPG itu harus ngebul.”

    “Jadi yang paling diuntungkan hari ini karena MBG dipaksakan untuk terus berjalan ya adalah dapur-dapur SPPG tadi. Karena selama dapurnya itu tetap ngebul, SPPG tetap menyalurkan makanan ke sekolah, dapur beroperasi, biaya operasional jalan, dapur jalan, kontraknya hidup, dan margin profitnya tetap aman untuk SPPG ini,” kata Media. 

    Media menyorotoi rawannya penyelewengan pada penyaluran MBG di saat libur sekolah.

    Ia menegaskan, MBG bukan berasal dari uang Presiden Prabowo Subianti ataupun BGN, melainkan uang dari masyarakat yang dipungut lewat pajak, dan harus dikelola secara benar.

    “Bahwa ini bukan makan yang gratis, ini pakai uang rakyat. Ini bukan uangnya Bu Nanik, bukan uangnya Pak Prabowo Subianto. Ini uang rakyat yang disalurkan ke masyarakat. Jadi kalau seandainya pelaksanaan MBG ini bermasalah, saya kasih contoh ya. Kalau seandainya yang disalurkan tidak tepat sasaran, satu.”

    “Yang kedua, kalau harga dari makanan itu di bawah Rp10.000, di bawah dari yang seharusnya, maka kerugiannya masif sekali. Jadi margin 4.000 saja ya dari hak misalkan 10.000 yang diterima oleh anak sekolah. Kalau dikalikan selama dua minggu anak sekolah maka kehilangan uang negara karena program yang tidak berjalan dengan baik ini bisa mencapai Rp 2,8 triliun, Mas. Dan ini sangat besar sekali,” paparnya.

    Sebelumnya, di acara yang sama, Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, memberikan penjelasan singkat soal alasan tetap berjalannya MBG kendati sekolah sedang libur.

    Menurutnya, MBG hanya berusaha konsisten secara terus menerus menjaga gizi anak.

    “Memberikan makanan bergizi itu kan harus konsisten ya. Baik supaya ya kan selama ini sudah berjalan yang kalau ada mulai Januari itu sudah 1 tahun. Lalu kami kan sebagai lembaga yang saat ini diserahi tugas sebagai menjaga makanan untuk menjaga gizi anak-anak. Jadi ya kita berpikir ya sudah tidak boleh putus-putus nih harus terus konsistens kita berikan,” kata Nanik, (26/12/2025).

    Sementara soal pembagian MBG ke siswa dalam kondisi libur sekolah, Nanik mengaku BGN tidak memiliki mekanisme yang jelas. Ia hanya menyebut dapat didistribusikan secara fleksibel.

    “Namun karena anak-anak lagi libur ya sehingga untuk khusus anak-anak ini fleksibel saja juga sekolahnya. Kalau mau ya silakan diambil kalau enggak juga tidak apa-apa.”

    “Jadi tidak ada pemaksaan ya, tidak ada pemaksaan bahwa dan juga tidak ada kewajiban untuk anak-anak pergi ke sekolah. Yang kedua yang yang diberikan terus adalah untuk B3, Bu Sui, Bu Mil dan juga Ibu untuk anak-anak balita. Itu yang dilakukan oleh kader-kader memang yang selama ini sudah berjalan,” jelas Nanik.

    Nanik melempar bola panas ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat ditanya soal aspirasi masyarakat yang meminta MBG dihentikan sementara saat sekolah libur.

    Terlebih, anggaran MBG beberapa hari bisa dialihkan menjadi bantuan untuk korban bencana di Sumatra.

    Nanik menyebut  anggaran MBG ada di Kementerian Keuangan, sehingga BGN tidak memiliki hak untuk ikut campur soal penghentian program sementara, apa lagi pengalihan untuk penanganan bencana.

    “Uang untuk yang Rp15.000 itu tidak pernah ada di BGN, adanya di Departemen Keuangan. Tinggal Departemen Keuangan kalau memang dialihkan untuk bencana, disetop, enggak usah ada. Karena kan itu kan tidak jadi dianggarkan tuh, tidak ada dalam kelembagaan BGN, tapi ada di Departemen Keuangan langsung ditransfer ke dapur-dapur.”

    “Jadi kalau ee mau dialihkan monggo enggak apa-apa, enggak masalah. Jadi kita juga tidak memaksa misalnya meminta departemen langsung, tidak. Kalau misalnya departemen menyampaikan kami stop dulu untuk kami alihkan ke sana ya tidak apa-apa,” kata dia.

    Siapakah Media Wahyu Askar

    Media Wahyudi Askar adalah seorang akademisi, peneliti, dan analis kebijakan publik. 

    Dia dosen di Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik (DMKP), Fakultas Ilmu Sosial dan Poltik, Universitas Gajahmada (UGM) Yogyakarta. 

    Dikutip dari website ugm.ac.id, Media meraih gelar Sarjana (S1) Manajemen dan Kebijakan Publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan melanjutkan studi Magister (S2) di universitas yang sama.

    Dia lalu menyelesaikan program doktor (Ph.D) Kebijakan dan Manajemen Pembangunan, Universitas Manchester.

    Media memiliki rekam jejak aktif di organisasi mahasiswa dan pemberdayaan masyarakat sejak kuliah.

    Dia juga sering tampil sebagai narasumber dan analis kebijakan publik di berbagai platform media. 

    Keahlian: 

    Kemiskinan dan Ketidaksetaraan

    Keadilan fiskal dan keadilan energi

    Keuangan (Pembangunan, Literasi, Inklusi)

    Usaha Mikro dan Kecil, Menengah

    Ekonometrika untuk Evaluasi Kebijakan.

    Minat Penelitian:

    Kemiskinan dan Ketidaksetaraan

    Keadilan fiskal dan keadilan energi

    Keuangan (Pembangunan, Literasi, Inklusi)

    Usaha Mikro dan Kecil, Menengah

    Ekonometrika untuk Evaluasi Kebijakan.

  • Israel Pecat Tentara Cadangan yang Tabrak Warga Palestina saat Shalat

    Israel Pecat Tentara Cadangan yang Tabrak Warga Palestina saat Shalat

    GELORA.CO -Seorang tentara cadangan Israel diberhentikan setelah menabrakkan kendaraannya ke seorang pria Palestina yang sedang melaksanakan ibadah shalat di pinggir jalan di wilayah Tepi Barat yang diduduki.

    Militer Israel menyebut insiden tersebut terjadi setelah tentara cadangan itu sebelumnya melepaskan tembakan di sekitar lokasi. Rekaman kejadian telah diterima dan ditinjau oleh pihak militer.

    “Pelaku bertindak melanggar wewenangnya secara serius. Statusnya sebagai tentara cadangan telah dicabut, dan senjatanya disita,” ujar pihak militer dalam pernyataan resmi, dikutip dari Reuters, Sabtu, 27 Desember 2025.

    Media Israel melaporkan bahwa pelaku kini berada dalam status tahanan rumah.

    Korban, seorang warga Palestina, sempat dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan medis. Ia dilaporkan tidak mengalami luka serius dan kini telah kembali ke rumah.

    Video yang ditayangkan televisi Palestina dan beredar luas di media sosial menunjukkan seorang pria berpakaian sipil, membawa senjata di bahunya, mengendarai kendaraan off-road, dan menabrak pria yang sedang shalat di sisi jalan.

    Menurut data PBB, tahun ini menjadi salah satu periode paling brutal di Tepi Barat, dengan lebih dari 750 warga Palestina terluka akibat serangan oleh warga sipil Israel. Sejak Oktober 2023, lebih dari 1.000 warga Palestina dan 57 warga Israel tewas dalam rangkaian kekerasan di wilayah tersebut. 

  • Jokowi sedang Balas Dendam terhadap Roy Suryo Cs

    Jokowi sedang Balas Dendam terhadap Roy Suryo Cs

    Oleh:Erizal

    AGAKNYA Joko Widodo alias Jokowi ingin meniru Jusuf Kalla (JK).  JK dulu juga memaafkan Silfester Matutina dalam kasus pencemaran nama baik, tapi proses hukumnya jalan terus. Bahkan sampai ke kasasi MA dan diputuskan bersalah. 

    Sayangnya hukum tak berdaya mengeksekusi Silfester sampai hampir tujuh tahun, dan hingga saat ini.

    Jokowi juga akan memaafkan para tersangka kasus ijazahnya, tapi proses hukum jalan terus. Hanya saja tak pula semuanya, kecuali Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa (RRT). 

    Kasus pencemaran nama baik Jokowi tak seperti JK, yang murni pencemaran nama baik. Melainkan, pasal berlapis. RRT malah sampai diancam 12 tahun penjara.

    Maka tidak salah kalau Roy Suryo mengatakan Jokowi jahat. Sebab bisa dilihat dari penerapan pasal-pasalnya. Jauh sekali dibandingkan JK terhadap Silfester. 

    Jokowi tak bisa mengatakan sedang memberi pelajaran. Tapi lebih tepatnya, balas dendam, pemb*n*han. Rencana pemaafan bisa dimaknai hanya menutupi niat awalnya.

    Apalagi kasus Jokowi hanyalah kasus ijazahnya, yang sudah pula dipakainya berkali-kali untuk menjadi Wali Kota, Gubernur, dan Presiden. Sudah memenjarakan dua orang pula. 

    Artinya, ijazah itu tak ada lagi gunanya, kalau benar-benar asli. Tinggal dibuktikan saja seperti yang sudah dicontohkan Arsul Sani dengan amat baik.

    Arsul Sani yang tak mendapatkan sebanyak yang didapatkan Jokowi dari republik ini, enteng saja membuka ijazahnya di hadapan publik dan tidak pula melaporkan balik orang yang melaporkannya. 

    Jokowi tak hanya dia, anak dan menantunya dapat segalanya, kok masih saja ingin memenjarakan warga negara?

    Seharusnya bukan Jokowi yang memaafkan para tersangka, tak terkecuali RRT. Melainkan Jokowi-lah yang seharusnya meminta maaf karena sudah secara emosional melaporkan mereka dengan pasal berlapis, hanya karena masalah ijazah yang sudah kedaluwarsa, kalau benar ijazah Jokowi itu benar-benar asli.

    Tak ada orang yang bisa mengatakan ijazah seseorang palsu, termasuk RRT, kalau memang ijazah itu asli. 

    Penelitian canggih apa pun, tak bisa memutar-balikkan itu. Jokowi harus sadar bahwa kecurigaan orang pada ijazahnya justru berasal dari dirinya sendiri. Soal Pak Kasmudjo, IPK, foto yang lain dari yang lain, misalnya.

    Boleh dibilang terlambat ide pemaafan Jokowi kepada para tersangka, setelah sejauh ini berjalan. 

    Kecuali ide pemaafan itu dibarengi dengan pencabutan laporan dan diiringi pula membuka ijazah itu secara sukarela dan dipersilakan siapa pun yang hendak mengujinya, untuk mengujinya. 

    Yakinlah, yang asli akan tetap asli, begitu sebaliknya. RRT tak akan bisa memutar-balikkan.

    Maka wajar juga, karena terlambat itu, orang justru mencurigai bahwa ide pemaafan itu adalah strategi untuk menutupi kebenaran yang sebenarnya dari ijazah itu. 

    Bayangkan, ijazah itu asli pun orang sudah sulit mempercayainya, apalagi kalau benar-benar palsu. Itu semua karena permainan politik buatan Jokowi, tapi Jokowi justru menuduh pihak lain pula yang sedang memainkannya. Siapa yang seharusnya dipercaya?

    Direktur ABC Riset & Consulting

  • Jokowi’s White Paper Harusnya Dibantah Lewat Buku, Bukan Laporan Polisi

    Jokowi’s White Paper Harusnya Dibantah Lewat Buku, Bukan Laporan Polisi

    GELORA.CO -Mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi seharusnya menerbitkan buku tandingan untuk membantah hasil penelitian Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa (RRT) dalam buku berjudul “Jokowi’s White Paper: Kajian Digital Forensik, Telematika, dan Neuropolitika atas Keabsahan Dokumen dan Perilaku Kekuasaan” atau Jokowi’s White Paper.

    Demikian dikatakan peneliti media dan politik Buni Yani dikutip dari akun Facebook pribadinya, Sabtu 27 Desember 2025.

    “Kalau ijazahnya asli pastilah dia bisa menulis buku sendiri,” kata Buni Yani.

    Buni Yani mengaku menyesalkan keputusan Jikowi yang memilih mempolisikan penulis Jokowi’s White Paper ketimbang melakukan bantahan secara ilmiah. 

    “Merespons penelitian ilmiah dengan laporan polisi menimbulkan kecurigaan,” pungkas Buni Yani.

    Buku Jokowi’s White Paper setebal 700 halaman resmi diluncurkan bertepatan Hari Konstitusi RI tanggal 18 Agustus 2025. Soft launching digelar di Coffee Shop University Club (UC) Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Senin 18 Agustus 2025.

    Roy Suryo mengatakan Jokowi’s White Paper terdiri dari beberapa bagian. Dalam salah satu bagian, Roy dan kawan-kawan menyoroti awal mula kenapa isu ijazah Jokowi mengemuka. Menurut dia,  isu keabsahan ijazah Jokowi mulai dipertanyakan usai Jokowi hadir dalam sebuah acara dialog pada 2013.