Author: Gelora.co

Jokowi Gagal Ganggu PDIP Usai Hasto Peroleh Amnesti

GELORA.CO -Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto resmi bebas dari Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, pada Jumat 1 Agustus 2025.

Hasto mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto, sehingga proses hukum kasus dugaan suap mantan komisioner KPU dihentikan.

Presidium Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia (Aksi) Nurmadi H. Sumarta mengatakan, amnesti yang diperoleh Hasto merupakan kegagalan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi untuk mengganggu PDIP.

“Jokowi sangat dendam gara-gara dipecat PDIP,” kata Nurmadi.

Menurut Nurmadi, amnesti merupakan pengampunan, artinya diakui pidananya tetapi sekedar menghilangkan hukuman pidananya.

Nurmadi melihat remisi yang diberikan kepada Hasto lebih bersifat politis untuk menjaga hubungan baik Presiden Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Saya ikut ucapkan selamat untuk Hasto Kristianto. Terima kasih kepada Presiden yang sudah bijak,” kata Nurmadi.

Dalam kasus suap pergantian antarwaktu anggota DPR RI, Hasto divonis 3,5 tahun penjara. Vonis itu lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK yakni tujuh tahun penjara. KPK pun telah menyatakan banding atas vonis Pengadilan Tipikor Jakarta tersebut.

03/08/2025 06:16
Dendam Jokowi Dihadang Prabowo

Oleh: Tony Rosyid*

KETIKA Nelson Mandela jadi Presiden Afrika Selatan, seorang wartawan bertanya: “Kenapa anda tidak penjarakan orang-orang yang dulu telah memenjarakan anda?”. Nelson menjawab: “27 tahun saya menderita di penjara. Saya tidak ingin menambah penderitaan saya dengan memenjarakan mereka (dendam)”.

Kasus Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto dinilai publik sebagai bentuk balas dendam Joko Widodo alias Jokowi. Tom Lembong adalah eks Menteri Perdagangan dan orang yang menyiapkan teks pidato Presiden Jokowi. Di Pilpres 2024, Tom Lembong balik arah dan mendukung Anies Baswedan. Anies adalah “musuh” dan tokoh yang paling “dikuyo-kuyo” dimasa kekuasaan Jokowi.

Sementara Hasto adalah Sekjen PDIP yang paling bersemangat menyerang Jokowi. Bahkan menyiapkan sejumlah dokumen dan video terkait dosa Jokowi. Meski sampai sekarang tak pernah dia bisa buktikan.

Dalam persidangan terakhir, Tom Lembong divonis 4,5 tahun penjara. Vonis ini membuat marah hampir seluruh masyarakat Indonesia. Sebab, Tom Lembong tak terbukti menerima uang dan tak ada mens rea (niat jahat).

Tidak terima uang dan tak ada niat jahat, tapi divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara. Vonis ini melukai perasaan, mengguncang nalar dan menodai rasionalitas publik. Publik marah. Vonis ini semakin menguatkan dugaan adanya faktor non hukum yang ikut menentukan keputusan.

Soal intervensi hukum di Indonesia, ini sudah hal biasa. Yang nggak biasa itu kalau ada aparat hukum jujur dan elite anti korupsi. Ini baru barang langka.

Presiden Prabowo Subianto membaca situasi ini. Dengan sabar dan tekun mengikuti proses persidangan Tom Lembong. Ketika Tom Lembong divonis, tak lama kemudian Presiden Prabowo memberikan abolisi. Menghapus semua keputusan hakim terkait vonis terhadap Tom Lembong.

Di waktu yang sama, Presiden Prabowo juga memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto. Amnesti itu pengampunan. Ya, semacam pengampunan dosa. Supaya tidak terlihat vulgar, amnesti untuk Hasto dikeluarkan berbarengan dengan 1.116 terpidana

Silahkan para ahli hukum berdebat soal substansi dari dua kasus yang diberi abolisi dan amnesti ini. Saya hanya ingin menyoroti dari sisi politik.

Pemberian abolisi dan amnesti oleh Prabowo merupakan langkah politik yang cukup cerdas dan taktis. Saat publik sedang masif memberikan empatinya kepada Tom Lembong, Presiden Prabowo hadir. Gelombang empati akhirnya juga mengalir ke Prabowo. Abolisi seperti mata air yang muncul di saat rakyat sedang kehausan atas keadilan hukum. Prabowo hadir di saat yang paling tepat.

Di saat yang bersamaan, Prabowo juga memberikan amnesti kepada Hasto. Ini langkah politik lainnya. Urusannya bukan kepada publik, karena publik tidak ada hubungannya dengan kasus Hasto. Tom Lembong dan Hasto adalah dua kasus yang berbeda.

Jika kasus Tom Lembong berkaitan dengan empati dan simpati publik, sedangkan kasus Hasto berkaitan dengan kebutuhan Prabowo terhadap dukungan dari PDIP.

Informasi yang beredar ke publik: PDIP siap bergabung dengan Prabowo dengan dua syarat. Salah satunya: Hasto dibebaskan. Benarkah?

Yang pasti, dengan pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto, Prabowo mendapat tiga keuntungan sekaligus.

Pertama, Prabowo mendapatkan simpati publik. Publik mengapresiasi langkah Prabowo yang berpihak dengan amat cerdas kepada Tom Lembong. Kali ini, simpati publik tidak lagi dimonopoli oleh Tom Lembong. Tom Lembong harus berbagi dengan Prabowo.

Kedua, amnesti kepada Hasto menjadi ruang baru bagi rekonsiliasi Prabowo dengan Megawati.

Ketiga, abolisi dan amnesti menjadi pukulan telak Prabowo kepada Jokowi. Ini pukulan yang kesekian kali yang dimainkan Prabowo secara softly, sistemik dan konsisten.

Abolisi kepada Tom Lrmbong dan terutama amnesti kepada Hasto akan membuka konstalasi baru dalam land scape perpolitikan Indonesia kedepan. Prabowo akan melangkah semakin kuat karena dukungan PDIP, seiring dengan melemahnya pengaruh Jokowi.

Apakah dukungan PDIP kepada Parbowo, jika ini benar-benar terjadi, akan membuat Indonesia lebih stabil? Apakah bergabungnya PDIP ke koalisi Prabowo akan membuat demokrasi kita lebih hidup? Pertanyaan ketiga, dan ini paling substansial: Apakah merapatnya PDIP ke Prabowo akan membuat Indonesia lebih baik?

Tiga pertanyaan ini seiring berjalannya waktu akan terjawab. Butuh beberapa tahun kedepan untuk kita mendapatkan jawabannya.

Era balas dendam boleh jadi lambat laun akan menghilang. Apakah era baru akan memberi jaminan?

Kita tunggu.

*(Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa)

03/08/2025 06:13
Tom Lembong Korban Peradilan Sesat, Wajar Terima Abolisi

GELORA.CO -Keputusan Presiden (Keppres) Prabowo Subianto soal pemberian abolisi Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sangat wajar.

“Karena Tom Lembong korban peradilan sesat,” kata Presidium Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia (Aksi) Nurmadi H. Sumarta kepada RMOL, Minggu 3 Agustus 2025.

“Filsafat hukum berbunyi, jika lembaga pengadilan tidak mampu memutuskan perkara secara benar (ontologis, epistemologis, dan axiologis), maka kebenaran yang berkeadilan akan menemukan sendiri jalannya dalam kehidupan masyarakat,” sambungnya.

Apabila melihat dan mencermati jalannya persidangan, bukti dan saksi atas Tom Lembong, menurut Nurmadi, publik bisa menilai putusan sesat peradilan.

“Sudah semestinya Tom Lembong diputus bebas,” kata Nurmadi.

Kata Nurmadi, publik sudah mengenal Tom Lembong atas profesionalisme, dedikasi, loyalitas dan integritas saat menjabat.

“Bahkan Tom terbukti tidak memperkaya diri dan keluarga. Tom tanpa bukti cukup saat ditetapkan tersangka,” kata Nurmadi.

Dalam persidangan, lanjut Nurmadi, juga tidak ditemukan kerugian negara. Namun dicari-cari bukti, kemudian BPKP dengan perhitungan dan dasar yang salah hitung.

“Sedangkan Menteri Perdagangan lain yang impornya lebih besar sama sekali bebas tuntutan,” kata Nurmadi.

Publik dan pengamat banyak yang meyakini kasus Tom Lembong bersifat kriminalisasi. Sampai setiap sidang banyak dukungan dari emak-emak, simpatisan dan para pejuang kebenaran demi tegaknya hukum.

Dengan putusan peradilan sesat tersebut, adanya abolisi merupakan langkah tepat untuk koreksi peradilan dan sudah semestinya.

“Berarti ada pengakuan secara politik dan hukum, nama Tom Lembong tidak bersalah dan dipulihkan,” kata Nurmadi.

03/08/2025 06:09
Pratama Arhan Hapus Foto Pernikahan Usai Azizah Salsha Berolahraga dengan Mantan

GELORA.CO – Kembali diwarnai kabar tak sedap, pernikahan pesepakbola Pratama Arhan dengan Azizah Salsha.

Mendadak menghapus foto pernikahannya dengan Azizah Salsha dari media sosial Instagramnya, pemain timnas sepakbola Indonesia tersebut.

Setelah Azizah Salsha turut olahraga padel bersama teman-temannya, termasuk ada mantan kekasihnya, Philo Paz Armand, menjadi dugaan penyebabnya.

Pada foto yang beredar, selebgram yang akrab disapa Zize itu memang tidak duduk bersebelahan dengan mantan kekasihnya.

Azizah Salsha terlihat duduk di bagian depan bersama teman-temannya perempuan ketika foto bersama.

Sementara Philo berdiri di belakang barisan teman-teman laki-laki lainnya.

Kabar ini pertama kali mencuat dari unggahan akun Instagram @pembasmi.kehaluan.reall, yang memperlihatkan momen Azizah Salsha berolahraga Philo Paz Armand.

Aksi itu pun viral dan memicu spekulasi publik soal kondisi rumah tangga keduanya.

Banyak yang menilai jika Azizah lebih memilih olahraga bareng mantan kekasih daripada menemani suaminya, Arhan.

Arhan sendiri diketahui saat ini bermain di Thailand untuk klub Bangkok United.

Karena itu, tak sedikit netizen yang mengunjungi akun Instagram Arhan.

Tak disangka, foto pernikahan yang sempat disematkan Arhan di koleksi pertama kini lenyap di Instagram.

Banyak menyarankan pemain Timnas Indonesia itu untuk melepaskan istrinya.

Azizah dituding belum melupakan anak Jennifer Jill itu. Apalagi saat awal menikah, Azizah masih menyimpan foto bersama sang mantan kekasih.

“Hadiah anniversary selalu aja ada gebrakan, arho kata gua sih udah stop jangan nyapu Mulu, kasihan sama ortu dikampung lu kek orang gak ada harga dirinya,” ujar marcellotanuwijaya97.

“Ini lho maksudnya cari yg sekufu .. biar lelaki ga diinjek sama perempuan kalau perempuannya diatas lelaki ..” kata mamamine_.

“Ya emang dari awal nggk bisa move on zizie nya,” kata atiggna.28.

Seperti diketahui, Pratama Arhan dikenal sebagai pesepakbola bucin terhadap istrinya ini, selalu menjadi garda terdepan saat Azizah Salsha mendapatkan hujatan.

Salah satunya beberapa waktu lalu sempat heboh Azizah Salsha dikabarkan berselingkuh dengan mantan kekasih Rachel Vennya, Salim Nauder.

Alih-alih marah, anggota Timnas Indonesia ini hanya mengunggah foto romantis bak menguatkan sang istri.

Dalam unggahan terbaru pada 21 Agustus, Arhan memamerkan foto akad nikah dirinya dan Azizah.

Arhan juga tag akun Azizah sehingga foto diduga untuk merayakan hari ulang tahun pernikahan ke-1 itu juga terpampang di akun sang istri.

Di bagian caption, Arhan tampak mengunggah emoji penuh makna seolah ingin didoakan terkait pernikahannya dengan Azizah.

(*)

02/08/2025 21:05
AS Siap Hadapi Perang Nuklir

GELORA.CO – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa ia tidak bisa menganggap enteng pembicaraan tentang senjata nuklir dan bahwa AS harus selalu “siap sepenuhnya” menghadapi potensi konfrontasi apa pun, termasuk perang dengan senjata pemusnah massal tersebut. Hal ini disampaikan Trump sebagai tanggapan atas apa yang ia sebut sebagai “ancaman” yang tidak pantas dari mantan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev.

Berbicara kepada para wartawan di Gedung Putih, Trump menjelaskan perintahnya untuk menempatkan dua kapal selam nuklir lebih dekat ke perairan Rusia, dengan mengatakan bahwa langkah itu diperlukan demi menjamin keamanan nasional.

“Ya, kami harus melakukannya. Kami harus berhati-hati. Sebuah ancaman telah dilontarkan, dan kami pikir itu tidak pantas,” kata Trump, sebagaimana dilansir RT. “Jadi, saya mengambil langkah itu demi keselamatan rakyat kami. Ancaman telah dilontarkan oleh mantan presiden Rusia, dan kami akan melindungi rakyat kami.”

“Nah, Anda tinggal baca saja apa yang dia (Medvedev) katakan. Dia bicara soal nuklir. Kalau bicara nuklir, kita harus siap. Dan kita sudah benar-benar siap.”

Sebelumnya, pada Jumat, Trump mengumumkan melalui sebuah unggahan di Truth Social bahwa ia telah memerintahkan pengerahan dua kapal selam nuklir AS ke apa yang disebutnya sebagai “wilayah yang tepat,” sebagai tanggapan atas pernyataan Medvedev di media sosial. Trump mengecam retorika mantan pemimpin Rusia itu sebagai “bodoh dan provokatif,” serta memperingatkan bahwa “kata-kata sangat penting, dan seringkali dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan.”

Perselisihan memanas setelah Trump menyebut Medvedev sebagai pemimpin yang “gagal” dan memperingatkannya untuk “berhati-hati dalam berbicara.” Medvedev, yang kini menjabat sebagai wakil ketua Dewan Keamanan Rusia, menanggapi dengan pesan keras yang memperingatkan agar tidak memprovokasi Moskow terlalu jauh, merujuk pada sistem pembalasan nuklir otomatis ‘Perimetr’ yang legendaris—yang berasal dari era Soviet dan diperkirakan masih ada di Rusia.

“Dan tentang ‘ekonomi mati’ India dan Rusia, serta ‘memasuki wilayah yang sangat berbahaya’—ya, biarkan dia mengingat film-film favoritnya tentang ‘orang mati berjalan’, dan betapa berbahayanya ‘Dead Hand’ yang legendaris itu,” tulis Medvedev.

Meskipun Rusia belum pernah secara resmi mengonfirmasi keberadaan sistem ‘Dead Hand’, para analis Barat secara luas meyakini bahwa sistem ini berfungsi sebagai pencegah terakhir jika terjadi serangan yang memutus rantai kepemimpinan Rusia.

Sistem ini memastikan Rusia tetap dapat melancarkan serangan nuklir balasan sekalipun kepemimpinannya telah musnah.

Gedung Putih dan Pentagon belum memberikan komentar lebih lanjut, dan klaim Trump tentang penempatan ulang kapal selam tersebut tidak dapat diverifikasi, mengingat lokasi pasti dan area patroli kapal selam nuklir AS merupakan rahasia militer yang sangat dijaga.

02/08/2025 20:58
Roy Suryo Desak Kapolri dan Presiden Copot Penasihat Polri Aryanto karena Menyebut Rismon Keledai

GELORA.CO – Pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh Aryanto Sutadi, seorang tokoh yang disebut-sebut sebagai penasihat Kapolri, tengah menuai sorotan tajam publik.

Aryanto diduga menyebut Dr. Rismon P. sebagai “keledai” dalam sebuah tayangan publik yang disaksikan banyak orang, termasuk rekan Rismon, Roy Suryo.

Ucapan itu dinilai menghina dan tidak etis, apalagi disampaikan oleh seseorang yang berada dalam posisi strategis.

“Pernyataannya sangat tidak sopan. Semua orang di studio mendengarnya pada 30 April 2025 lalu. Saya dengar langsung dia menyebut rekan saya dengan sebutan keledai,” ujar Roy Suryo dalam pernyataannya.

Roy menegaskan bahwa pihaknya akan menempuh jalur hukum untuk melaporkan Aryanto, yang selama ini dikenal sebagai tokoh berlatar belakang akademi kepolisian dan sempat disebut-sebut sebagai lulusan terbaik.

Namun, rekam jejak Aryanto kini dipertanyakan, terutama setelah dugaan ketidakjujurannya dalam pelaporan harta kekayaan (LHKPN) yang menyebabkan dirinya tak lolos uji integritas di KPK.

“Dia selama ini tampil di media seolah sebagai tokoh intelektual, tapi ucapannya kasar dan cenderung menyerang pribadi. Sungguh tidak layak menjadi penasihat Kapolri,” imbuh Roy.

Dalam pernyataannya, Roy juga menyinggung keterlibatan tokoh-tokoh tertentu dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo.

Ia menilai bahwa berbagai pihak, termasuk pengacara dan simpatisan telah dimobilisasi untuk menyerang balik para peneliti yang mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi, termasuk Dr. Rismon dan Dr. Tifa.

Roy menyebut gaya politik Jokowi sebagai “nabok nyilih tangan”, alias menyerang menggunakan tangan orang lain untuk tetap terlihat bersih.

Ia juga menuding bahwa postingan yang viral di media sosial, termasuk unggahan ijazah berwarna yang diduga milik Jokowi, berasal dari lingkaran dalam.

“Kalau memang asli, tunjukkan saja dengan transparan. Seperti Barack Obama waktu menunjukkan akta kelahirannya,” ujar Roy.

Lebih lanjut, Roy juga menyoroti kejanggalan dalam data pemilu yang dimiliki oleh KPU.

Ia menyatakan bahwa berdasarkan putusan hukum yang telah inkrah, KPU diwajibkan membuka data CSV terkait daftar pemilih, namun hingga kini belum diberikan secara lengkap.

“Ini bukan spekulasi, kami datang langsung ke KPU bersama ahli dari ITB dan perwakilan Yayasan Akuntabilitas. Tapi data yang kami minta tidak diberikan. Ini ada indikasi manipulasi,” ujarnya.

Roy turut menanggapi hasil survei dari LSI Denny JA yang menyebut mayoritas responden percaya bahwa ijazah Jokowi asli, dengan mayoritas responden berasal dari kelompok lulusan SD atau lebih rendah.

“Kalau mayoritasnya lulusan SD, berarti memang target manipulasi informasi itu adalah kelompok dengan akses informasi rendah. Ini menyedihkan dan berbahaya bagi demokrasi,” tegasnya.

Puncaknya, Roy Suryo mendesak kepada Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri agar mencopot Aryanto Sutadi dari jabatannya sebagai penasihat Polri.

Ia menilai pernyataan kasar dan tendensius Aryanto tidak mencerminkan etika pejabat negara.

“Orang seperti itu tak layak berada dalam lingkaran kekuasaan. Jika dibiarkan, institusi Polri akan kehilangan kepercayaan publik,” tutup Roy.

02/08/2025 20:31
Bahlil Terancam Digulingkan, Nusron Wahid Jadi Kandidat Pengganti?

GELORA.CO – Belum genap setahun menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia dikabarkan mulai digoyang dari jabatannya.

Desas-desus santer menyebut akan digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar untuk menggantikan Bahlil, dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN, Nusron Wahid, sebagai kandidat kuat pengganti.

Meski sejumlah elite Golkar membantah kabar ini, isu tersebut mencuat di tengah memudarnya pengaruh politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pemerintahan Prabowo Subianto.

Bahlil, yang selama ini dikenal sebagai “orang Jokowi”, dianggap semakin kehilangan dukungan internal maupun eksternal.

Spekulasi soal renggangnya hubungan antara Jokowi dan Prabowo menguat usai Presiden Prabowo memberikan abolisi dan amnesti kepada dua tokoh politik yang sebelumnya divonis bersalah: Thomas Lembong (eks Menteri Perdagangan era Jokowi) dan Hasto Kristiyanto (Sekjen PDIP).

Keduanya sebelumnya dijatuhi hukuman penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta, namun kini dibebaskan atas keputusan presiden.

Langkah Prabowo ini ditafsirkan sebagai sinyal kuat bahwa ia tak lagi berada di bawah bayang-bayang Jokowi.

Padahal, selama masa transisi kekuasaan, banyak pihak menilai Jokowi masih memegang pengaruh besar.

Golkar saat ini merupakan partai dengan jumlah kursi kedua terbanyak di parlemen, hanya kalah dari PDIP, dan lebih unggul dibandingkan Gerindra secara kursi meskipun suaranya lebih kecil secara nasional.

Dengan komposisi tersebut, Golkar menjadi penentu utama dalam stabilitas koalisi pemerintah Prabowo.

Namun posisi Bahlil, yang dikenal sebagai loyalis Jokowi, mulai dipertanyakan.

Golkar sebagai partai yang identik dengan kekuasaan dinilai tidak akan mempertahankan ketua umum yang tak lagi sejalan dengan presiden.

Sejarah politik Golkar menunjukkan bahwa partai ini selalu mencari kesejajaran dengan kekuasaan, dan jarang bertahan lama sebagai oposisi.

Oleh sebab itu, suara-suara yang mendorong Munaslub dianggap logis secara doktrinal dan strategis.

Nusron Wahid, politisi Golkar yang kini menjabat sebagai Menteri ATR/Kepala BPN di kabinet Prabowo-Gibran, disebut-sebut sebagai calon kuat pengganti Bahlil.

Selain sebagai kader lama Golkar, Nusron juga merupakan mantan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor dan memiliki basis kuat di NU, menjadikannya figur lengkap dari sisi nasionalis-religius.

Ia juga merupakan Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024, dan dinilai memiliki kedekatan strategis dengan lingkaran istana saat ini.

Sejumlah tokoh Golkar membantah adanya rencana Munaslub.

Wakil Ketua Umum Golkar Nurdin Halid menyebut isu tersebut sebagai “halusinasi politik.”

Ketua DPD Golkar Jakarta Basri Baco bahkan menyatakan kabar itu bertujuan memecah belah partai.

Sikap serupa juga ditunjukkan Ketua Umum SOKSI, salah satu ormas pendiri Golkar, meski diketahui bahwa Nusron Wahid adalah bagian dari SOKSI.

Namun demikian, dalam politik, apalagi di tubuh Golkar, yang dikenal cair dan pragmatis, tidak ada asap tanpa api.

Jika kondisi politik terus berubah, pergantian pimpinan bukan hal yang mengejutkan.

Setidaknya ada beberapa alasan mengapa Bahlil mulai “tak nyaman” di posisinya:

Citra Negatif di Kabinet

Kebijakan Bahlil sebagai Menteri Investasi dan Menteri ESDM sebelumnya dinilai merugikan rakyat kecil, termasuk pelarangan penjualan LPG 3 Kg oleh pengecer dan pemberian izin tambang di wilayah konservasi.

Loyalitas terhadap Jokowi

Bahlil dianggap terlalu menonjolkan kepentingan Jokowi, padahal kini Golkar berada di pemerintahan Prabowo.

Ini membuatnya tampak tak adaptif terhadap perubahan arah kekuasaan.

Kepemimpinan Internal yang Dituding Elitis

Banyak tokoh senior Golkar disebut disingkirkan dan diganti dengan figur-figur baru yang tidak proporsional dalam kepengurusan.

Proses pengisian struktur juga berjalan lamban.

Bahlil menjadi Ketua Umum Golkar melalui Munas yang dipercepat pasca mundurnya Airlangga Hartarto.

Proses tersebut dinilai sarat tekanan politik, bahkan disebut sebagai hasil kompromi demi menyelamatkan Airlangga dari jerat hukum kasus korupsi minyak goreng.

Jika Nusron Wahid benar-benar mendapat restu dari istana, maka kekuatannya nyaris tak terbendung.

Dengan sokongan NU, SOKSI, dan kedekatan dengan Presiden Prabowo, peluangnya merebut kepemimpinan Golkar sangat besar.

Sebaliknya, Bahlil makin terisolasi seiring melemahnya pengaruh Jokowi, apalagi jika Jokowi benar-benar mengambil peran formal di PSI sebagai Ketua Dewan Pembina, seperti yang diisyaratkan oleh Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep.

Pergantian Ketua Umum Golkar bukan semata soal internal partai, melainkan menyangkut konfigurasi kekuasaan nasional.

Jika Bahlil digantikan oleh Nusron, maka Prabowo akan memegang kendali tiga kekuatan utama parlemen: Gerindra, PDIP, dan Golkar.

Sementara Jokowi, dengan pengaruh yang makin menyusut, hanya akan menggenggam PSI, partai yang belum masuk lima besar.

Situasi ini menunjukkan bahwa politik Indonesia pasca 2024 sedang memasuki babak baru.

Golkar, seperti biasa, tetap menjadi pion utama dalam dinamika kekuasaan.

02/08/2025 20:27
Saya Berdzikir dan Menangis, Minta Keadilan untuk Orang-Orang yang Dizalimi

GELORA.CO – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menyebut banyak orang yang diperlakukan tidak adil oleh hukum. Menurutnya, Hasto Kristiyanto hanyalah salah satu contoh kecil dari absennya keadilan dalam sistem hukum.

Hal itu diungkapkan Megawati saat berpidato dalam acara penutupan Kongres ke-VI PDI Perjuangan di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Sabtu (2/8/2025).

Megawati mengaku dirinya kerap berdzikir setiap malam, dan berdoa agar orang-orang di sekitarnya mendapatkan keadilan.

“Setiap malam kalau saya sedang berdzikir, saya sebut semua nama-nama, termasuk Pak Hasto. Saya minta kepada Yang di Atas,” tutur Megawati dalam pidatonya.

Megawati menegaskan, bahwa tidak ada maksud lain dari doanya selain memohon keadilan bagi orang-orang terdekat yang dinilainya diperlakukan tidak adil oleh hukum.

“Bukan apa-apa, bukan. Keadilan yang hakiki terhadap orang-orang yang dari sisi hukum diperlakukan tidak adil, itu banyak, saudara-saudara. Pak Hasto itu hanya sebagai contoh soal saja,” ujarnya.

“Oleh sebab itu, hey para ahli hukum, ingatlah kalian pada dewa keadilan yang selalu dikatakan matanya tertutup, dan ada yang namanya timbangan untuk melihat berat atau tidaknya. Tapi selalu diusahakan agar keadilan itu tegak lurus,” tambah Megawati.

Ia juga mempertanyakan, jika dirinya saja diperlakukan tidak adil, ke mana rakyat harus mencari keadilan sejati.

“Kalau saya diperlakukan seperti itu, lalu di mana kalian akan mencari keadilan yang hakiki?” ucap Megawati.

“Dengarkan, seluruh rakyat Indonesia yang kucintai. Kembalikan keadilan hukum itu di Republik Indonesia ini. Betulll?” serunya yang disambut riuh kader partai.

02/08/2025 20:10
Viral Siswi SMK Acungkan Jari Tengah ke Guru Ditonton 5,8 Juta Kali, Berujung Dikeluarkan dari Sekolah

GELORA.CO – Sebuah video viral memperlihatkan dua siswi SMK Negeri 1 Gowa yang melakukan tindakan tak pantas terhadap guru di ruang kelas viral di media sosial dan telah ditonton lebih dari 5,8 juta kali. Akibat kejadian itu, kedua siswi tersebut, RA dan NF, resmi dikeluarkan dari sekolah.

Kepala SMKN 1 Gowa, Muchlis Jufri, menjelaskan bahwa insiden tersebut terjadi saat sesi pembelajaran pada Rabu, 30 Juli 2025.

Seorang guru bernama Mansur tengah mengabsen siswa di ruang kelas ketika RA, salah satu siswi, tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya dan mengacungkan jari tengah ke arah guru tersebut.

Tindakan RA direkam oleh teman sebangkunya, NF, menggunakan handphone baru miliknya.

Video itu kemudian menyebar luas di media sosial hingga viral dalam waktu singkat.

Menurut Muchlis, aksi itu bukan terjadi secara spontan.

“Saat guru masuk dan mengabsen, RA sudah bersiap dari tempat duduk. Temannya sempat melarang, tapi dia tetap naik ke depan dan mengacungkan jari tengah,” kata Muchlis dikutip dari Kompas.com, Sabtu (2/8/2025).

Kejadian ini disebut dipicu oleh insiden sebelumnya di grup WhatsApp kelas, ketika guru yang bersangkutan secara tidak sengaja mengirim emotikon jari tengah.

Meski demikian, pihak sekolah menilai tindakan siswi tersebut tidak dapat dibenarkan.

Setelah video viral, pihak sekolah langsung memanggil orangtua RA dan NF keesokan harinya, Kamis (31 Juli 2025), untuk klarifikasi.

Meski sempat membantah, keduanya akhirnya mengakui perbuatannya.

“Kami sudah mengambil keputusan tegas dengan mengeluarkan dua siswi tersebut. Keputusan ini diambil bersama komite sekolah, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Gowa, dan orang tua mereka. Tidak ada keberatan dari pihak manapun,” tegas Muchlis.

Menurutnya, viralnya video itu turut menimbulkan tekanan dari masyarakat dan alumni agar sekolah bertindak tegas demi menjaga marwah lembaga pendidikan.

Sebagai langkah pencegahan ke depan, SMKN 1 Gowa memperkuat pembinaan karakter lewat kegiatan literasi Al-Qur’an setiap Jumat pagi, sesuai instruksi Gubernur Sulawesi Selatan.

“Kegiatan ini jadi wadah siraman rohani, dan saya biasanya menjadikan kejadian seperti ini sebagai bahan pembelajaran,” ujarnya.

Pihak sekolah juga mengimbau seluruh siswa untuk menghapus video dari perangkat mereka dan kembali menegaskan aturan terkait penggunaan ponsel di lingkungan sekolah hanya boleh digunakan untuk keperluan pembelajaran atas izin guru.

02/08/2025 19:59
Rusia Ancam Lenyapkan AS dengan Nuklir, Trump Kerahkan 2 Kapal Selam Siaga

GELORA.CO – Presiden AS Donald Trump mengumumkan pada Kamis malam bahwa ia telah memerintahkan penempatan dua kapal selam nuklir AS di wilayah yang tepat, menanggapi pernyataan terbaru mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev yang digambarkan Trump sebagai sangat provokatif.

Dalam sebuah postingan di Social Truth, Trump menulis:

Berdasarkan pernyataan yang sangat provokatif dari Mantan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev, yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Keamanan Federasi Rusia, saya telah memerintahkan penempatan dua Kapal Selam Nuklir di wilayah yang tepat, untuk berjaga-jaga jika pernyataan bodoh dan provokatif ini lebih dari sekadar itu.

Kata-kata sangatlah penting, dan seringkali dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan, saya harap ini tidak termasuk salah satunya. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini!

Postingan Trump tidak menjelaskan secara spesifik mengenai perintah militernya, atau apakah perintah tersebut dikoordinasikan dengan Departemen Pertahanan.

Namun, langkah tersebut tampaknya merupakan unjuk rasa pencegahan di depan publik menyusul ancaman nuklir yang dilancarkan Medvedev.

Awal pekan ini, Medvedev memperingatkan bahwa dukungan AS yang berkelanjutan untuk Ukraina — khususnya dalam bentuk sistem senjata jarak jauh dan dukungan politik — dapat memicu konflik global.

Dalam sebuah postingan di Telegram, Medvedev menulis:

Jika Amerika Serikat melanjutkan kebijakan agresifnya terhadap Rusia, dan jika pasukan NATO dikerahkan di Ukraina atau fasilitas strategis ditargetkan di tanah Rusia, responsnya akan segera dan menghancurkan. Rusia adalah kekuatan nuklir, dan mereka yang membuat keputusan di Washington tidak boleh melupakan hal ini.

Ia menambahkan dengan nada mengancam, “Akibatnya, kota-kota Anda sendiri mungkin akan lenyap.”

Komentar Medvedev merupakan yang terbaru dari serangkaian peringatan nuklir yang meningkat dari para pejabat senior Rusia seiring berlanjutnya perang di Ukraina.

Sejak dimulainya invasi pada Februari 2022, Kremlin telah berulang kali menggunakan persenjataan nuklirnya untuk mencegah keterlibatan Barat.

Baru-baru ini, Rusia menggelar latihan senjata nuklir taktis di dekat perbatasannya dengan negara-negara NATO, termasuk Polandia dan Negara-negara Baltik.

Pernyataan Trump muncul di tengah gelombang ketegangan geopolitik yang lebih luas seputar penggunaan — atau ancaman — senjata nuklir.

Meskipun Putin belum mengomentari unggahan Trump atau pernyataan terbaru Medvedev, para pejabat AS telah berulang kali memperingatkan Moskow agar tidak menggunakan ancaman nuklir, dengan menyebut ancaman tersebut sembrono dan mengganggu stabilitas.

Masih belum jelas apakah kapal selam yang dirujuk Trump telah dikerahkan atau apakah Pentagon telah diajak berkonsultasi dengan cara apa pun.(*)

02/08/2025 19:47