Xcloud.id

Author: Gelora.co

  • KPK Jangan Cuma Tersangkakan Yaqut-Gus Alex, Bongkar Sindikatnya!

    KPK Jangan Cuma Tersangkakan Yaqut-Gus Alex, Bongkar Sindikatnya!

    GELORA.CO – Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Praswad Nugraha, menilai penetapan tersangka terhadap eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas baru langkah awal. Yang jauh lebih penting, menurutnya, adalah memastikan kasus ini dibongkar sampai ke akar-akarnya.

    Sebagai salah satu penyidik yang pernah menangani perkara korupsi haji di masa lalu, Praswad menyebut momentum sekarang tidak boleh hilang.

    “Penetapan Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka adalah salah satu langkah kunci yang sudah tepat dilakukan oleh KPK. Hal tersebut mengingat Yaqut Cholil Qoumas adalah pihak yang memiliki peran signifikan dalam penentuan kuota haji tersebut,” jelas Praswad dalam keterangan yang diterima Inilah.com di Jakarta, Sabtu (10/1/2026).

    Ia mengatakan penetapan tersangka akan mengubah dinamika di sekeliling kasus tersebut, yang selama ini sarat tekanan dan berpotensi menghambat proses penyidikan.

    “Penetapan ini adalah kunci untuk memastikan bahwa KPK memiliki intensi serius dalam membongkar kasus ini secara tuntas, tanpa takut adanya berbagai upaya intervensi dari pihak-pihak yang terkait,” tegasnya.

    Menurut Praswad, publik perlu memahami bahwa penetapan tersangka bukan garis finis. KPK justru dituntut membuktikan keseriusan berikutnya, mulai dari penahanan jika diperlukan hingga pembawaan perkara ke meja hijau.

    “Lebih lanjut, KPK harus melakukan upaya lanjutan secara serius, termasuk melakukan proses penahanan apabila diperlukan, serta melimpahkan kasus ini ke pengadilan sebagai bentuk komitmen yang tinggi,” ujarnya.

    Dia juga mendesak KPK mengejar pihak lain yang diduga ikut bermain. Sindikasi yang mengakar, kata Praswad, tidak boleh lolos hanya karena satu orang sudah ditetapkan tersangka.

    “Pembuktian ini menjadi penting untuk menunjukkan bahwa KPK betul-betul ingin menuntaskan kasus ini secara komprehensif,” pungkas Praswad.

    Diketahui, KPK resmi mengumumkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) bersama Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex selaku staf khusus Yaqut menjadi tersangka kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023–2024.

    “KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka. Pertama, saudara YCQ selaku eks Menteri Agama, dan yang kedua adalah saudara IAA selaku stafsus Menteri Agama pada saat itu,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (9/1/2026).

    Budi menerangkan, baik Yaqut maupun Gus Alex disangkakan Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

    KPK sebelumnya menyatakan akan memberikan informasi terbaru terkait perpanjangan pencekalan Yaqut Cholil Qoumas dan pemilik biro haji Maktour, Fuad Hasan Masyhur dalam kasus dugaan korupsi kuota haji.

    “Kita tunggu saja lah. Nanti ada update, ada informasi yang akan disampaikan,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Juang KPK, Jakarta, Rabu (7/1/2025).

    Kasus ini bermula saat KPK memulai penyidikan pada 9 Agustus 2025. Lembaga antirasuah ini juga tengah bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung potensi kerugian negara.

    Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan bahwa kerugian negara sementara akibat kasus ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 triliun. Bersamaan dengan itu, KPK melakukan pencekalan perjalanan luar negeri terhadap tiga orang, termasuk mantan Menag Yaqut Cholil, mantan staf khusus Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, dan pemilik biro haji Maktour, Fuad Hasan Masyhur, untuk enam bulan ke depan.

    Pada 18 September 2025, KPK menduga sebanyak 13 asosiasi dan sekitar 400 biro perjalanan haji terlibat dalam dugaan praktik korupsi ini. Selain itu, Pansus Angket Haji DPR RI juga menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan haji 2024.

    Salah satu sorotan utama pansus adalah pembagian kuota tambahan 20.000 haji yang diberikan Pemerintah Arab Saudi. Kuota itu dibagi secara merata, masing-masing 10.000 untuk haji reguler dan haji khusus, meski Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 menetapkan alokasi haji khusus hanya delapan persen dan 92 persen untuk haji reguler.

  • Jangan Rampas Hak Suara Rakyat!

    Jangan Rampas Hak Suara Rakyat!

    GELORA.CO – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan sikap penolakan tegas terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) dipilih melalui DPRD.

    Partai berlambang kepala banteng itu menilai gagasan tersebut bukan sekadar perubahan mekanisme politik, melainkan ancaman langsung terhadap hak dasar rakyat untuk bersuara.

    Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP Bidang Komunikasi periode 2025–2030, Adian Napitupulu, menyatakan bahwa posisi partainya hari ini tidak berbeda dengan sikap partai satu dekade lalu ketika menghadapi tekanan serupa terhadap demokrasi.

    “Standingnya sama-sama dikeroyok sama, kalau itu sama. 10 tahun lalu kita dikeroyok sekarang juga dikeroyok. Jadi artinya masih sama-sama aja lah,” ujar Adian, acara dialog Political Show bertema ‘Pro-Kontra Usulan Prabowo Soal Pilkada Dipilih DPRD’, yang diunggah ulang oleh Adian di akun Instagram-nya, @adian__napitupulu, pada Jumat, 9 Januari 2026.

    Ia menegaskan, PDIP memilih berdiri sendiri dan konsisten mempertahankan prinsip demokrasi, meskipun harus menghadapi tekanan politik yang kuat.

    “Kita selalu sendirian dan tegak runtuh dalam prinsip kira-kira seperti itu,” lanjutnya.

    Adian menilai, wacana penghapusan Pilkada langsung tidak bisa dilepaskan dari konteks yang lebih luas, yakni semakin menyempitnya ruang hidup rakyat.

    Ia menyebut, hak-hak dasar masyarakat terus tergerus, mulai dari tanah, sumber daya alam, hingga hak untuk hidup layak

    “Tapi inilah yang menyedihkan ya, rakyat kita tanahnya diambil, kalau kita ke pabrik haknya untuk hidup layak juga diambil, kita ke daerah tambang sumber daya alamnya diambil, eh mau Pilkada hak bersuaranya pun diambil, janganlah,” tegasnya.

    Menurut Adian, dalam kondisi ketika hampir seluruh aspek kehidupan rakyat dikontrol atau dirampas, hak suara dalam Pilkada menjadi benteng terakhir demokrasi yang tidak boleh dihilangkan.

    “Paling tidak toh kalau tinggal suara yang tersisa ya kita berikan sama rakyat, kalau tanah sudah nggak jelas punya siapa, udara sudah tak jelas punya siapa, sumber daya alam sudah tak jelas punya siapa, hak untuk hidup layak juga jelasnya siapa, ya ayo kita pertahankan suara kita ini jangan mau diambil lagi,” katanya.

    Terkait alasan efisiensi anggaran yang kerap dijadikan dasar penolakan Pilkada langsung, Adian menyebut argumen tersebut tidak berdiri di atas fakta yang utuh.

    PDIP Tegas Menolak, Biaya Mahal Bukan Alasan

    Ia menegaskan, biaya Pilkada tidak bisa dilihat secara mentah tanpa mempertimbangkan skala negara dan jumlah pemilih.

    “(PDIP) Menolak dong, kalau alasannya kemudian biaya mahal biaya yang mana? Biaya pelaksanaan Rp37,5 triliun, kalau biaya mahal itu karena memang kita gede banget negaranya, rakyatnya banyak sekali, tapi kalau kita bagi dengan jumlah DPT maka biaya per orang itu cuma Rp184 ribu. Jadi dengan Rp184 ribu itu kita berikan hak untu menentukan siapa pemipin di daerahnya,” tutup Adian.

    Ia menilai, angka tersebut tidak sebanding dengan nilai demokrasi yang dipertaruhkan. Bagi PDIP, Pilkada langsung bukan semata soal teknis pemilihan, melainkan instrumen kedaulatan rakyat yang tidak bisa dinegosiasikan.

    Sikap PDIP ini sekaligus menegaskan garis politik partai sebagai pembela demokrasi elektoral, meski harus berada dalam posisi minoritas atau menghadapi tekanan politik dari berbagai arah.***

  • Polisi di Asahan Panik dan Kabur Usai Tabrak Empat Motor, Dikejar Massa

    Polisi di Asahan Panik dan Kabur Usai Tabrak Empat Motor, Dikejar Massa

    GELORA.CO – Heboh. Itulah kata yang tepat menggambarkan suasana di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Jumat lalu. Sebuah insiden tabrak lari yang melibatkan satu mobil dan empat sepeda motor tiba-tiba menjadi buah bibir, terutama setelah videonya membanjiri media sosial.

    Rekaman yang beredar itu cukup menegangkan. Sebuah mobil terlihat melaju kencang, menghindari kejaran puluhan warga yang mengejar dengan motor. Awalnya, mobil itu menabrak dua motor di Jalan M Yamin, Kisaran. Tapi alih-alih berhenti, pengemudinya malah ngegas. Dia kabur.

    Kejaran pun berlanjut. Massa yang geram tak mau melepasnya. Mobil itu akhirnya terjepit kemacetan di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Desa Sei Bluru. Di situlah puncak ketegangan terjadi.

    Warga berkerumun, emosi memuncak. Beberapa orang nyaris menghakimi si pengemudi yang masih bertahan di dalam mobil. Situasinya hampir ricuh. Namun, kemudian tersiar kabar yang justru bikin publik terkejut: pengemudi mobil itu ternyata seorang polisi.

    Informasi ini kemudian dibenarkan oleh pihak kepolisian. Kasi Humas Polres Asahan, AKP Herli D Damanik, mengkonfirmasi kejadian tersebut.

    “Memang benar terkait video viral tentang tabrakan yang terjadi di beberapa titik pada hari Jumat,” ujar Herli, Sabtu (10/1/2026).

    Menurut penjelasannya, sang pengemudi yang adalah anggota polisi mengaku panik. “Alasannya ketakutan. Diawali dengan kena senggol di daerah pajak lama. Karena merasa ketakutan dikejar, kemudian dia lanjutkan dan kembali terjadi tabrakan di tempat lain,” paparnya.

    Rasa panik itulah yang akhirnya mendorongnya untuk lari, bukannya berhenti dan bertanggung jawab. Pilihan itu yang kemudian memicu kejadian beruntun, dari satu titik kecelakaan ke titik lainnya, hingga berakhir dengan kejaran massa.

    Untungnya, situasi bisa diredam. Pelaku diamankan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dari massa. Pascakejadian, proses penyelesaian diambil.

    “Kami terima kasih dengan adanya berita ini dari media. Perintah Pak Kapolres agar ditindaklanjuti. Kami ke TKP dan membawa korban ke rumah sakit. Semua berjalan baik dan diselesaikan secara kekeluargaan, tidak ada tuntutan dari korban,” tambah Herli.

    Anggota polisi yang bersangkutan juga telah mendatangi para korban. Mereka memilih jalur damai, musyawarah, ketimbang berpanjang-panjang di ranah hukum. Meski begitu, peristiwa ini tentu meninggalkan catatan penting, terutama karena pelakunya adalah aparat yang seharusnya jadi contoh dalam menaati hukum. Sebuah ironi yang sayangnya, terjadi di tengah jalan.

  • Terungkap! Ternyata Ini Alasan Pandji Tak Bahas Anies Baswedan di Mens Rea

    Terungkap! Ternyata Ini Alasan Pandji Tak Bahas Anies Baswedan di Mens Rea

    GELORA.CO – Spesial show stand up comedy Mens Rea karya Pandji Pragiwaksono tidak hanya memancing tawa, namun juga menimbulkan tanda tanya besar di ruang publik.

    Di tengah materi kritik politik yang tajam, satu nama justru absen total, yakni Anies Baswedan.

    Padahal, Anies selama ini kerap menjadi topik bahasan Pandji di berbagai kanal, terutama di YouTube pribadinya.

    Ketidakhadiran nama Anies, bersama tokoh lain seperti Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memicu spekulasi dan perdebatan di kalangan penonton.

    Menanggapi hal tersebut, Pandji akhirnya angkat bicara. Melalui kanal YouTube pribadinya, ia menjelaskan bahwa pemilihan materi dalam Mens Rea bukan didasarkan pada keberanian atau ketakutan, melainkan pada posisi kekuasaan yang sedang dijalankan.

    “Kenapa? Karena mereka tidak menjabat apa-apa,” tegas Pandji, seperti dikutip pada Sabtu, 10 Januari 2026.

    Fokus Kritik Rezim Penguasa

    Menurut Pandji, fokus utama Mens Rea adalah mengkritik kekuasaan yang aktif dan berdampak langsung pada kehidupan publik.

    Ia menekankan bahwa pejabat yang sedang menjabat memiliki tanggung jawab besar karena bekerja menggunakan uang rakyat.

    “Kenapa gua ngebahas Pak Prabowo, Pak Gibran, Pak Bahlil, Fadli Zon,Kenapa semua itu dibahas? Karena mereka sedang menjabat. Mereka adalah pejabat publik. Mereka bekerja dengan duit pajak,” terangnya.

    “Duit pajak yang dikumpulin dari rakyat. Itulah kenapa joke pertama atau salah satu joke pertama adalah untuk mengingatkan orang kita punya hak dalam menentukan kita suka atau enggak suka. Hak kita,” timpal Pandji.

    Beda Cerita Soal Jokowi

    Namun, publik juga mempertanyakan mengapa Joko Widodo (Jokowi) tetap dibahas, meski sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden.

    Menjawab hal itu, Pandji menyatakan bahwa jabatan presiden memiliki konsekuensi historis yang tidak pernah benar-benar berakhir.

    “Pak Jokowi dibahas karena Pak Jokowi adalah presiden Republik Indonesia yang ketujuh. Beliau adalah presiden.

    Jabatan spesial membutuhkan kebijakan-kebijakan spesial. Orang yang udah di jabatan seperti itu udah pasti dibahas terus. Orang suka nanya,” bebernya.

    Pandji bahkan menyinggung kegelisahan Jokowi sendiri yang mempertanyakan mengapa dirinya masih kerap dibicarakan.

    “Bahkan Pak Jokowi sendiri bertanya-tanya, ‘Saya ini udah enggak menjabat. Kenapa sih saya dibawa terus?’ Jawabannya adalah karena Pak Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia yang ketujuh. Benar enggak sih? Kalau enggak salah ya? Karena kan tidak ada istilah mantan presiden sebenarnya,’ tegas Pandji lagi.

    Teddy Minahasa hingga Dharma Pongrekun

    Lebih lanjut, Pandji juga menjelaskan mengapa beberapa tokoh non-pejabat tetap muncul dalam Mens Rea.

    Salah satunya Teddy Minahasa, yang menurutnya layak dibahas karena adanya isu serius terkait keterlibatan seorang jenderal polisi dalam kasus narkoba.

    Sementara nama Dharma Pongrekun diangkat dengan pertimbangan berbeda. Pandji menyebutnya sebagai materi yang secara sederhana “lucu” untuk dibawakan di atas panggung.

    Ia menegaskan bahwa Mens Rea tetap merupakan pertunjukan stand up comedy, sehingga unsur kelucuan menjadi elemen penting selain pesan sosial.

    Pandji menutup penjelasannya dengan menegaskan bahwa setiap komika memiliki sudut pandang dan kebebasan artistik dalam memilih materi.

    Ia juga mempersilakan publik untuk mendukung komika lain jika memiliki preferensi kritik yang berbeda.

    Mens Rea Bukan Sekadar Hiburan

    Menurutnya, Mens Rea bukan sekadar hiburan, melainkan ruang ekspresi personal yang secara alami memicu perdebatan tentang humor, kekuasaan, dan tanggung jawab figur publik.

    “Moga-moga stand up comedy di Indonesia masih bisa terus maju, bisa terus melucu, dan bisa terus membantu kita ketawain aja semua permasalahan kita,” ujarnya memungkasi.***

  • Megawati Resmikan Pendirian Kantor Megawati Institute

    Megawati Resmikan Pendirian Kantor Megawati Institute

    GELORA.CO -Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 PDIP sekaligus Rapat Kerja Nasional (Rakernas) menjadi momentum penting bagi partai, pada Sabtu 10 Januari 2026.

    Dalam kesempatan ini, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meneken akta notaris pendirian Kantor Megawati Institute. Turut menyaksikan Ketua DPP PDIP Darmadi Durianto dan Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey.

    Prosesi ini disaksikan oleh ribuan kader partai. Mereka terdiri atas jajaran pengurus pusat (DPP), pengurus daerah (DPD dan DPC) tingkat provinsi serta kabupaten/kota, meliputi ketua, sekretaris, dan bendahara. 

    Hadir pula anggota DPR RI Fraksi PDIP, anggota DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan.

    Megawati Institute merupakan lembaga nonprofit yang didirikan oleh Megawati Soekarnoputri sebagai wadah pemikiran (think tank) yang berfokus pada pengembangan ideologi Pancasila 1 Juni 1945. 

    Lembaga ini merangkul pemikiran para cendekiawan, baik yang terafiliasi dengan PDI Perjuangan maupun dari kalangan independen. 

    Saat ini, Megawati Institute dipimpin oleh mantan Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid.

    Dalam Rakernas yang dilaksanakan mulai 10 hingga 12 Januari 2026 ini, PDIP mengusung tema “Satyam Eva Jayate” dengan subtema “Di Sanalah Aku Berdiri, Untuk Selama-lamanya”.

  • Sekjen ReJo Akui Dampingi Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis Bertemu Jokowi di Solo

    Sekjen ReJo Akui Dampingi Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis Bertemu Jokowi di Solo

    GELORA.CO – Eggi Sudjana dan Hari Damai Lubis bertemu dengan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) di kediaman Jokowi di Solo pada Kamis (8/1).

    Pertemuan itu dibenarkan oleh Sekjen Relawan Jokowi (ReJO) Prabowo-Gibran, Muhammad Rahmad. Dia menyatakan bahwa pertemuan tersebut berjalan dengan lancar.

    Diketahui, Eggi Sudjana dan Hari Damai Lubis adalah tersangka dalam kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian atas polemik Ijazah Jokowi.

    Terkait hal itu, Rahmad menyatakan bahwa Jokowi menerima kunjungan kedua tersangka tersebut. Dia memastikan hal itu lantaran turut hadir dalam pertemuan tersebut.

    ”Sehubungan dengan pemberitaan media yang masif pada hari ini serta banyaknya telepon, SMS, dan WA yang kami terima, perlu saya sampaikan bahwa benar bahwa kami Muhammad Rahmad dan Ketua ReJo Prabowo Gibran, Darmizal mendampingi Bapak Eggi Sudjana beserta Bapak Hari Damai Lubis dan pengacara Elida Netty berkunjung ke kediaman Bapak Jokowi,” kata dia dikutip dari pemberitaan Radar Solo (Jawa Pos Group) pada Sabtu (10/1).

    Pernyataan itu dibuat oleh Rahmad lantaran pertemuan antara Eggi Sudjana dan Hari Damai Lubis dengan Jokowi menuai atensi publik.

    Dia kemudian membuat video penjelasan untuk mengonfirmasi pertemuan itu. Video itu dia berikan kepada sejumlah awak media di Solo.

    Menurut Rahmad, pertemuan Jokowi dengan Eggi Sudjana serta Hari Damai Lubis berjalan dengan baik. Kedua pihak membicarakan beberapa hal.

    Meski tidak menyampaikan isi obrolan tersebut, dia menyatakan bahwa pertemuan itu diharapkan menjadi momentum yang baik untuk persatuan dan kesatuan bangsa.

    ”Pertemuan berjalan dengan baik. Kami semua disambut dengan sangat baik dengan Bapak Jokowi. Dan mudah-mudahan pertemuan ini jadi perekat untuk persatuan bangsa kita yang akan datang,” harapnya.

    Sebelumnya, Ajudan Jokowi, Kompol Syarif M. Fitriansyah juga sudah mengonfirmasi pertemuan itu. Syarif membenarkan bahwa Jokowi memang bertemu dengan Eggi Sudjana dan Hari Damai Lubis.

    Menurut Syarif, pertemuan itu merupakan agenda silaturahmi. Para tamu diterima langsung oleh Jokowi. Pertemuan itu berlangsung tertutup selama beberapa jam sampai selesai sekitar pukul 18.20 WIB.

    ”Iya benar (Jokowi) menerima kedatangan Saudara Eggi Sudjana dan pihak terkait di kediaman. Pak Jokowi sudah menerima silaturahmi dari saudara Eggi Sudjana dan Hari Damai Lubis didampingi saudari Elida Netty selaku kuasa hukum Eggi Sudjana,” kata Syarif.

  • Sosok Pemuda Mengaku Anak Kandung Denada, Ajukan Gugatan Penelantaran ke Pengadilan

    Sosok Pemuda Mengaku Anak Kandung Denada, Ajukan Gugatan Penelantaran ke Pengadilan

    GELORA.CO – Sosok pemuda mengaku anak kandung Denada mendadak menjadi perhatian publik setelah seorang pria bernama Ressa Rizky Rossano (24) mengajukan gugatan terhadap penyanyi Denada Elizabeth Anggia Ayu Tambunan.

    Gugatan tersebut dilayangkan ke Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan dugaan penelantaran anak sejak kecil.

    Ressa menyatakan dirinya merupakan anak biologis Denada yang sejak bayi dititipkan dan dibesarkan oleh bibi Denada di Banyuwangi.

    Selama ini, Ressa mengaku tidak pernah mengetahui identitas orang tua kandungnya yang sebenarnya.

    Sosok Pemuda Mengaku Anak Kandung Denada

    Ressa mengungkapkan bahwa fakta tersebut baru ia ketahui setelah lulus SMA.

    Sebelumnya, ia hanya memahami bahwa dirinya adalah anak dari bibi Denada yang tinggal di Banyuwangi.

    Kuasa hukum Ressa, Moh Firdaus Yuliantono, menjelaskan kliennya awalnya hanya mendengar kabar tidak resmi sebelum akhirnya mengetahui kebenaran tersebut dari seseorang yang sangat dipercaya.

    “Awalnya hanya mendengar isu, lalu ada pihak yang ia percaya menyampaikan fakta bahwa Ressa bukan anak bibinya, melainkan anak Denada,” ujar Firdaus saat dikonfirmasi.

    Bibi Denada yang merawat Ressa sejak kecil diketahui merupakan adik kandung dari almarhumah Emilia Contessa, ibunda Denada yang telah meninggal dunia beberapa waktu lalu.

    Setelah mengetahui informasi tersebut, Ressa mengaku telah berulang kali meminta klarifikasi langsung kepada Denada.

    Namun, Denada disebut tetap menegaskan bahwa Ressa adalah adiknya, bukan anak kandungnya.

    “Setiap kali ditanyakan, Denada tetap menyampaikan bahwa Ressa adalah adiknya dan merupakan anak dari bibinya,” kata Firdaus menjelaskan.

    Selama ini, Ressa dibesarkan oleh keluarga besar Denada di Banyuwangi. Kebutuhan hidupnya pun disebut dipenuhi oleh keluarga besar, terutama oleh almarhumah Emilia Contessa.

    Alasan Gugatan Ressa Rizky Rossano

    Menurut Firdaus, kondisi ekonomi keluarga Ressa memburuk setelah Emilia Contessa meninggal dunia.

    Tidak adanya pemasukan membuat Ressa akhirnya memilih jalur hukum.

    “Setelah Bu Emilia wafat, kondisi ekonomi keluarga menurun drastis dan tidak ada pemasukan. Dari situ, Ressa akhirnya menggugat Denada,” ujarnya.

    Gugatan tersebut berisi dugaan perbuatan melawan hukum berupa penelantaran anak kandung.

    Firdaus menegaskan pihaknya telah mengantongi sejumlah bukti yang menguatkan klaim Ressa, namun bukti tersebut baru akan dibuka dalam persidangan.

    “Perkara ini masih dalam tahap mediasi, sehingga substansi gugatan belum bisa dibuka secara detail. Namun inti gugatan adalah dugaan Denada tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang ibu,” jelasnya.

    Tuntut Ganti Rugi Miliaran Rupiah

    Dalam gugatan itu, Ressa juga mengajukan tuntutan ganti rugi dengan nilai mencapai miliaran rupiah.

    Nominal tersebut dihitung berdasarkan biaya pendidikan sejak SD hingga SMA serta biaya hidup selama ini.

    “Seluruh biaya pendidikan dan kebutuhan hidup itu dimintakan untuk diganti dan diputuskan oleh majelis hakim,” kata Firdaus.

    Sementara itu, kuasa hukum Denada, Muhammad Iqbal, membenarkan adanya gugatan tersebut. Ia menyebut pihaknya telah hadir saat proses mediasi di PN Banyuwangi.

    “Pemanggilan sidang sebenarnya sudah dilakukan tiga kali, namun yang sampai ke Mbak Denada hanya satu panggilan,” ujar Iqbal.

    Iqbal mengaku baru menerima materi gugatan saat mediasi berlangsung dan belum sempat mempelajarinya secara menyeluruh.

    “Isi gugatan dan konstruksi hukumnya masih perlu kami pelajari lebih lanjut dan dibahas bersama Mbak Denada,” terangnya.

    Meski demikian, pihak Denada menyatakan siap menghadapi proses hukum yang berjalan.

    “Kami tentu siap, tetapi perlu waktu untuk membaca dan memahami isi gugatan secara utuh,” pungkasnya.

  • Eggi Sudjana dan Fenomena Pengkhianatan Politik dalam Sejarah Bangsa

    Eggi Sudjana dan Fenomena Pengkhianatan Politik dalam Sejarah Bangsa

    oleh : Sri Radjasa MBA ( Pemerhati Intelejen )

    Dalam setiap proses produksi industri, selalu ada dua hasil yang tak terpisahkan. Di satu sisi, lahir produk bernilai ekonomi.

    Di sisi lain, muncul residu limbah yang tak berguna, bahkan kerap membahayakan kehidupan manusia. Logika yang sama, sesungguhnya dapat kita temukan dalam dinamika sosial dan politik.

    Interaksi sosial-politik sebuah bangsa bekerja layaknya seleksi alam.

    Dari proses panjang itu, lahir individu-individu yang berdaya guna bagi peradaban, namun juga menyisakan produk gagal manusia yang hidup dari sisa-sisa kekuasaan, tanpa kontribusi,

    bahkan menjadi racun bagi kehidupan bersama.

    Negara-negara maju memilih mendaur ulang produk gagal itu agar tidak mencemari tatanan sosial. Namun dalam sejarah Indonesia, persoalan ini tak sesederhana itu.

    Sejak masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan, bangsa ini kerap dihadapkan pada kehadiran figur-figur yang dapat disebut sebagai limbah peradaban.

    Mereka hidup dari mengais remah kekuasaan, bersembunyi di balik simbol kesalehan, keteladanan, dan kesederhanaan.

    Padahal, di balik topeng itu, mereka justru memainkan peran sebagai kuda Troya membuka pintu dari dalam untuk kepentingan asing dan kekuasaan yang menindas bangsanya sendiri.

    Hari ini, ketika bangsa Indonesia masih bergulat menghadapi kepemimpinan yang dinilai otoriter dan penuh tipu daya, fenomena itu kembali berulang.

    Di saat rakyat berupaya menata ulang nilai-nilai kebangsaan yang telah lama tergerus, muncul sosok-sosok pejuang matre mereka yang dengan sadar menjual harga diri demi keuntungan duniawi yang sementara.

    Dalam konteks inilah, peristiwa Eggi Sudjana yang akhirnya bertekuk lutut di hadapan Presiden Joko Widodo menjadi sorotan.

    Bagi mereka yang mengikuti rekam jejaknya, peristiwa ini bukanlah kejutan. Ia hanya soal waktu. Pengkhianatan yang ditampilkan bukan sekadar akibat tekanan situasi,

    melainkan cerminan karakter. Sebuah betrayal personality pengkhianatan yang berakar dari watak, bukan keadaan.

    Sikap Eggi Sudjana tersebut dipandang sebagai bentuk cacat nasionalisme. Bahkan, jika ditinjau dari sudut pandang keagamaan, dapat dikategorikan sebagai cacat akidah.

    Sejarah mencatat bahwa pengkhianatan semacam ini bukan hal baru.

    Ia sejajar dengan kisah kaum munafik dalam sejarah Islam: Abdullah bin Ubay yang membelot pada Perang Uhud, pengkhianatan Bani Nadhir dan Bani Quraizhah dalam Perang Khandaq,

    hingga pengkhianatan personal seperti Abdullah bin Sa’ad bin Abi Sarh dan Hatib bin Balta’ah yang mengorbankan kepentingan umat demi kepentingan pribadi.

    Dari kasus Eggi Sudjana, bangsa Indonesia seharusnya menarik pelajaran penting: bahwa perjuangan tanpa iman dan kesetiaan hanya akan melahirkan pengkhianatan.

    Sejarah dan agama sama-sama mengajarkan bahwa janji Tuhan adalah kepastian.

    Siapa pun yang tetap berjalan di jalan yang diridai-Nya, dengan kesetiaan dan kejujuran, niscaya akan memperoleh keselamatan bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat.***

  • Kapal Perang China, Rusia, dan Iran Tiba di Afrika Selatan, Ada Apa?

    Kapal Perang China, Rusia, dan Iran Tiba di Afrika Selatan, Ada Apa?

    GELORA.CO – Kapal perang China, Rusia, dan Iran telah tiba di perairan Afrika Selatan pada Jumat (9/1/2026) waktu setempat. Tibanya armada kapal perang dari tiga negara tersebut dalam rangka untuk menggelar latihan angkatan laut bersama hingga seminggu ke depan, Jumat (16/1/2026). 

    Latihan militer bersama ini digelar tengah meningkatnya ketegangan geopolitik terkait intervensi militer Amerika Serikat (AS) di Venezuela dan menangkap mantan Presiden Nicolas Maduro.

    Pernyataan resmi dari Kementerian Pertahanan China menyebutkan, latihan tersebut yang akan diawali dengan upacara pembukaan pada Sabtu (10/1/2026), adalah operasi gabungan untuk melindungi jalur pelayaran vital dan kegiatan ekonomi. 

    Pelatihan serangan terhadap target maritim dan penyelamatan kontra-terorisme akan menjadi bagian dari latihan militer tersebut, mengutip Al Jazeera, Sabtu (10/1/2026). 

    Kapal-kapal China, Rusia, dan Iran terlihat bergerak masuk dan keluar dari pelabuhan yang melayani pangkalan angkatan laut utama Afrika Selatan di Simon’s Town, selatan Cape Town, tempat Samudra Hindia bertemu dengan Samudra Atlantik. 

    Angkatan Pertahanan Afrika Selatan menyatakan latihan bersama ini akan memungkinkan pasukan angkatan laut masing-masing negara untuk bertukar praktik terbaik dan meningkatkan kemampuan operasional bersama, yang berkontribusi pada keselamatan jalur pelayaran dan stabilitas maritim regional secara keseluruhan. 

  • Buntut Video Tuduhan Pungli, BPTD Sumsel Ancam Laporkan Relawan Pembawa Bantuan Aceh

    Buntut Video Tuduhan Pungli, BPTD Sumsel Ancam Laporkan Relawan Pembawa Bantuan Aceh

    GELORA.CO – Video viral yang bernarasikan seorang petugas Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sumatera Selatan (Sumsel), melakukan pungutan liar (pungli), tersebar luas lewat media sosial.

    Seorang petugasnya dituding melakukan tindakan pungli kepada mobil relawan asal Banten yang hendak menyalurkan bantuan korban banjir ke wilayah Aceh.

    Dugaan pungli terjadi di depan Terminal Karya Jaya, Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (7/1/2026) kemarin.

    Perlu diketahui, BPTD merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan Indonesia.

    BPTD bertugas mengelola, mengatur, dan mengawasi transportasi darat, sungai, danau, serta penyeberangan di wilayahnya, mencakup terminal tipe A, jembatan timbang, dan uji kelayakan kendaraan.

    Petugas Kemenhub bernama Raden Muhammad Adi Surawijaya sudah dengan tegas membantah melakukan pungli.

    Sementara itu, Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau Penyeberangan, dan Pengawasan BPTD Kelas II Sumsel, Milfer Jonely, telah buka suara.

    Ia menegaskan, pihaknya siap membawa masalah ini ke jalur hukum.

    BPTD Sumsel tidak segan-segan melaporkan relawan terkait tuduhan pungli karena telah mencemarkan nama baik.

    Oleh karenanya, Jonely mendesak relawan yang bersangkutan juga segera membuat klarifikasi.

    “Kepada pembuat video juga agar mengklarifikasi hal itu karena mencemarkan nama BPTD Sumsel,” katanya, dikutip dari TribunSumsel.com, Sabtu (10/1/2026).

    Petugas Bantah Lakukan Pungli

    Petugas BPTD Kelas II Sumsel, Adi dengan tegas membantah menerima atau meminta uang terhadap para relawan.

    “Saya Insya Allah tidak menerima uang,” katanya, dikutip dari kanal YouTube KOMPASTV.

    Meski demikian, ia membenarkan menerima minuman kaleng yang diberikan oleh relawan.

    Minuman tersebut satu sudah diminum sedangkan lainnya masih disimpannya.

    “Kami terima cuma minuman dua kaleng dan buktinya satu minuman itu masih saya simpan, ada fotonya,” tambahnya. 

    Adi lalu meminta relawan yang memviralkannya untuk klarifikasi.

    Ia kembali menekankan bersama 2 rekan lainnya tidak melakukan pungutan liar seperti dituduhkan kepadanya.

    “Minta tolong diklarifikasi dari pihak yang bersangkutan,” tutupnya.

    Viral Relawan Dimintai Rp150 Ribu

    Video petugas melakukan pungutan liar alias pungli ke mobil bantuan korban banjir Aceh, viral di media sosial.

    Adapun lokasi pungli di depan Terminal Karya Jaya, Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (7/1/2026).

    Berdasarkan penelusuran Tribunnews, video aksi pungli petugas Dishub diunggah sejumlah akun Instagram, seperti @fakta.id.

    Video awalnya memperlihatkan petugas Dishub menghentikan rombongan mobil relawan asal Banten.

    Mereka hendak menuju wilayah Aceh untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan.

    Setibanya di wilayah Palembang, para relawan kena tilang hingga dimintai uang.

    “Jadi gaes kita kena tilang sama Dishub. Aceh, kita mau ke aceh,” kata relawan.

    Dalam video juga terlihat, relawan lainnya mengeluarkan uang pecahan Rp50 ribu untuk diserahkan ke petugas Dishub.

    Sementara modus pungli pertama para pengendara diberhentikan guna dicek perlengkapan mobil yang dibawa oleh para relawan.

    Relawan kemudian diminta turun untuk dibawa ke sebuah warung.

    “Itu distop-stopin kan, nah transaksinya di warung. Berapa? Rp150 ribu satu mobil. Biasa ngisi perut. Biar makin buncit. Dishub ini coy,” kata relawan menyindir.

    Hingga Jumat (9/1/2026), video aksi petugas Dishub pungli mobil relawan sudah ditonton lebih dari 400 ribu kali.

    Warganet ikut meramaikan postingan dengan beragam komentarnya.

    Banyak yang mengecam tindakan petugas Dishub.

    Tidak pantas melakukan pungli, terlebih kepada relawan yang hendak menyalurkan bantuan ke korban banjir Aceh.