Xcloud.id

Author: Gelora.co

  • Jutaan Rakyat Tak Percaya Foto Pria Berkacamata dalam Ijazah adalah Jokowi

    Jutaan Rakyat Tak Percaya Foto Pria Berkacamata dalam Ijazah adalah Jokowi

    GELORA.CO -Secara hierarki struktural, Pratikno bukan bawahan Joko Widodo alias Jokowi. Namun dalam konteks kasus ijazah palsu, Pratikno dapat dianggap mempunyai peran dalam kasus tersebut.

    Demikian dikatakan kuasa hukum Roy Suryo cs, Ahmad Khozinudin melalui keterangan tertulis, dikutip Selasa 30 Desember 2025.

    Jokowi sendiri, menurut Khozinudin, merasa keliru perhitungan politik. Karena yang dihadapi saat ini bukanlah aktor politik atau pejabat yang mudah dikendalikan, diancam kasusnya dibongkar atau diiming-imingi uang dan jabatan. 

    “Lawannya adalah Roy Suryo cs, yang diback up oleh sejumlah advokat yang berlatar aktivis,” kata Khozinudin.

    Yang lebih berat lagi, lanjut Khozinudin, Jokowi tidak hanya menghadapi Roy Suryo cs. Melainkan, menghadapi jutaan rakyat yang memiliki keyakinan sama dengan Roy Suryo yakni ijazah Jokowi palsu.

    “Keyakinan itu sederhana dasarnya. Mayoritas rakyat, tak percaya foto pria berkacamata dalam ijazah adalah foto Jokowi,” kata Khozinudin.

    Mulanya, kata Khozinudin, tim Roy Suryo cs masih ragu. Apakah ijazah yang beredar, seperti yang diunggah oleh Dian Sandi kader PSI, atau dokumen ijazah Jokowi yang diperoleh dari KPU dan KPUD, sama dengan yang dimiliki Jokowi.

    Tanggal 15 Desember 2025, semua terungkap. Ternyata, ijazah Jokowi yang diperlihatkan dalam gelar perkara khusus adalah ijazah yang sama.

    “Ijazah dengan foto pria berkacamata dan berkumis tipis adalah foto pria lain yang mustahil itu foto Jokowi,” kata Khozinudin.

  • Pilkada Mau Ditarik, Rakyat Mau Diparkir

    Pilkada Mau Ditarik, Rakyat Mau Diparkir

    0leh: Rosadi Jamani

       

    TUKANG sablon, tukang jahit, pemasang baliho, digital printing, biro iklan, pengincar amplop, ngumpul di sini sebentar. 

    Soalnya Pilkada tidak lagi secara langsung, melainkan cukup dipilih DPRD. Kalau ini gol, semua kalian akan gigit jari, tak ada order lagi macam dulu. 

    Order itu diperuntukkan bagi wakil rakyat yang jumlah puluhan orang itu, dan para ketua umum partai politik alias parpol di pusat. 

    Indonesia memang negara dengan bakat istimewa, menghidupkan kembali ide mati lalu menyebutnya “terobosan.” 

    Demokrasi di sini seperti kaset lawas dangdut koplo, kalau sudah tidak laku, diputar ulang, diberi remix, lalu dijual lagi ke publik yang sama. 

    Di penghujung 2025, ketika rakyat sibuk menghitung sisa saldo dan tekanan darah, elite politik justru sibuk merancang sulap akbar, pilkada langsung mau ditarik dari tangan rakyat dan diserahkan kembali ke DPRD. 

    Katanya demi efisiensi. Biasanya, kata “efisiensi” itu kode rahasia, ada yang mau dipermudah, tapi bukan hidup rakyat.

    Adegan ini sebenarnya bukan baru. Kita pernah nonton musim sebelumnya tahun 2014, era SBY. Waktu itu DPR sudah hampir sukses mengubur pilkada langsung dengan dalih biaya mahal dan konflik sosial. 

    Untung ada Perppu yang datang seperti deus ex machina, menyelamatkan hak pilih rakyat di detik terakhir. 

    Tapi rupanya, ide buruk itu bukan mati, hanya disimpan di lemari arsip kekuasaan, menunggu momen ketika mayoritas kursi sudah aman dan suara rakyat dianggap terlalu berisik.

    Kini momennya datang. Presiden Prabowo Subianto melempar wacana ini di panggung HUT Golkar, dan seperti konspirasi yang rapi, bola itu langsung disambar. 

    Golkar gaspol, Gerindra mengangguk penuh cinta, PKB dan PAN nimbrung sambil bilang “layak dikaji.” 

    PDIP dan Demokrat menolak, tapi suaranya terdengar seperti protes di konser musik, ada, tapi tenggelam oleh dentuman bass kekuasaan. PKS masih menunggu arah angin.

    Alasan resmi terdengar sangat mulia, nyaris religius. Pilkada langsung mahal. Rakyat terlalu terpolarisasi. Kepala daerah korup karena ingin balik modal. 

    Solusinya? Cabut saja hak pilih rakyat, serahkan ke DPRD. Logika ini seperti mengatakan, “karena banyak kecelakaan, mari kita larang semua orang menyetir dan serahkan mobil ke sopir bayaran elite.” Aman? Belum tentu. Murah? Tergantung siapa yang bayar.

    Golkar bahkan menawarkan versi “demokrasi diet” rakyat boleh ikut konvensi di awal, setelah itu silakan menonton DPRD memilih. 

    Katanya transparan, katanya sesuai UUD. Tapi publik yang punya memori panjang tahu, ruang DPRD itu bukan ruang steril. Ia penuh aroma lobi, kompromi, dan amplop yang tidak pernah tercantum di APBD.

    Di balik layar, konspirasinya terasa rapi. Koalisi pemerintah sedang dominan di DPR dan DPRD. Mengontrol kepala daerah lewat DPRD jauh lebih efisien ketimbang berhadapan langsung dengan rakyat yang kadang suka bikin kejutan. 

    Pilkada langsung itu liar, tak bisa diprediksi. DPRD lebih jinak, bisa diajak bicara, diajak makan siang, diajak “musyawarah.”

    Para pengamat pun angkat bicara, meski sering hanya jadi bumbu diskusi. Ada yang bilang ini kehendak elite, bukan rakyat. Ada yang mengingatkan, money politics tidak hilang, hanya pindah dari lapangan terbuka ke ruang VIP. 

    Ada yang menyebut rakyat akan jadi “fitur non-aktif” dalam demokrasi. Bahkan ada yang terang-terangan bilang, ini bukan penghematan, ini pembagian kekuasaan.

    Tentu ada juga yang membela. Katanya sesuai demokrasi perwakilan, sesuai Pancasila, lebih tertib. 

    Tetapi sejarah kita mencatat, pilkada via DPRD dulu adalah ladang korupsi yang subur, tempat kepala daerah lahir dengan utang politik, bukan mandat rakyat.

    Lucu? Iya. Tragis? Juga. Karena di negeri ini, reformasi sering kali hanya mimpi yang dibangunkan paksa oleh alarm oligarki. Setiap kali itu terjadi, kita selalu disuruh percaya, ini demi kebaikan bersama.

    (Ketua Satupena Kalbar)

  • Slank Siuman dari Jokowi

    Slank Siuman dari Jokowi

    Oleh:Erizal

    AKHIRNYA band Slank siuman, setelah tertidur cukup lama. 

    Slank baru rilis lagu baru lagi, setelah vakum cukup lama. Judulnya “Republik Fufufafa”. Tahu sendirilah Fufufafa itu siapa? Biar lagu itu saja yang menyampaikan.

    Hampir mirip dengan Dewa 19, Slank juga kerap jadikan lagu sebagai sikap politiknya. Dewa 19 sikap politiknya sejak awal, Prabowo Subianto. 

    Bahkan Ahmad Dhani langsung menjadi kader Gerindra dan saat ini jadi anggota DPR.

    Sedangkan Slank sejak awal sikap politiknya adalah Joko Widodo alias Jokowi. 

    Bahkan salah seorang personelnya Abdee Negara, ditunjuk jadi Komisaris di PT Telkom Indonesia di Era Jokowi. Apa lagi kalau bukan itu jatah politik?

    Kini cukup lama gonjang-ganjing politik terjadi, Slank muncul dengan lagu Republik Fufufafa. 

    Sinyal peralihan sikap politik Slank kah? Agaknya begitu. Slank juga muak dengan kelakuan politisi yang sakau kuasa.

    Diksi “Sakau Kuasa” dipakai Slank dalam lagu Republik Fufufafa itu. Apakah diksi itu mengarah kepada seseorang? 

    Kalau dikatakan lagu Slank adalah sikap politik Slank, maka seseorang itu mudah saja ditebak.

    Sebetulnya, tak banyak syair yang ditulis dalam lagu Slank, Republik Fufufafa itu. Slank hanya berteriak tentang Fufufafa-Fufufafa saja. 

    Kesal sekali agaknya Slank dengan Fufufafa itu. Tapi pesannya sampai pada Slankers. Pesan adalah hal penting dari sebuah lagu.

    (Direktur ABC Riset & Consulting)

  • Bukan Jokowi Jika Tak Playing Victim dalam Kasus Ijazah

    Bukan Jokowi Jika Tak Playing Victim dalam Kasus Ijazah

    GELORA.CO -Bukan Joko Widodo alias Jokowi jika tidak playing victim. Lempar batu, sembunyi tangan. Bikin gaduh, sambil terus menuduh.

    Demikian dikatakan kuasa hukum Roy Suryo cs, Ahmad Khozinudin merespons pernyataan Jokowi melalui Relawan Bara JP yang mengaku memaafkan 12 orang terlapor kecuali tiga nama yang mengulik ijazah sarjana Universitas Gadjah Mada (UGM).

    “Sebenarnya, ungkapan ‘Jokowi memaafkan’ itu terdengar sangat aneh. Terlihat sekali, Jokowi sedang playing victim,” kata Khozinudin, dikutip Selasa 30 Desember 2025.

    “Jokowi memaafkan, siapa yang minta maaf?” sambungnya.

    Khozinudin menilai dalam kasus ijazah palsu ini, Jokowi berusaha membangun narasi untuk mediasi. Dari menyewa aktivis bayaran yang akhirnya gagal membangun jembatan mediasi melalui Komisi Reformasi Kepolisian, hingga upaya memecah belah para terlapor agar ada yang sowan ke Solo dan meminta maaf.

    “Roy Suryo cs tetap konsisten. Pasca diperlihatkan ijazah saat gelar perkara khusus, Roy Suryo cs tetap menyimpulkan ijazah Jokowi palsu,” kata Khozinudin.

    Pasca sandiwara memperlihatkan ijazah, Jokowi segera mengkapitalisasi peristiwa itu seolah ijazah sudah dibuktikan asli. Seolah, Roy Suryo cs sudah bersalah dan meminta maaf.

    “Dibuatlah framing, Jokowi memaafkan. Seolah seorang ksatria dan negarawan. Padahal, penipu, pengecut, dan pengkhianat,” kata  Khozinudin.

  • Buruh Menjerit Minta Gaji Rp6 Juta

    Buruh Menjerit Minta Gaji Rp6 Juta

    Oleh:Rosadi Jamani

    APA artinya pengusaha atau oligarki tanpa buruh. Semua industri tidak akan jalan. Namun, pemerintah lebih senang mendengarkan pengusaha ketimbang buruh, orang kecil. Untuk minta naik gaji, mereka harus teriak-teriak di jalan, demo. 

    Senin 29 Desember 2025, Jakarta dan Bandung mendadak jadi panggung teater realisme magis. Ada 20 ribu buruh turun ke jalan. Bukan membawa senjata, tapi membawa angka Rp6 juta. 

    Angka yang oleh sebagian elite dianggap mimpi siang bolong. Padahal, oleh buruh cuma tiket supaya hidup tidak selalu kejar-kejaran dengan tanggal tua.

    Pemprov DKI Jakarta menetapkan UMP 2026 sebesar Rp5,7 juta. Naik 6,17 persen. Kenaikan ini diumumkan dengan penuh kebanggaan. Seolah-olah buruh baru saja memenangkan undian. 

    Padahal di lapangan, harga beras, sewa kontrakan, listrik, transportasi, dan biaya sekolah anak sudah lebih dulu naik tanpa pidato pers. 

    Kenaikan upah itu terasa seperti hujan gerimis di tengah banjir, secara teknis basah, secara praktis tenggelam.

    Buruh minta UMP Rp6 juta, 100 persen sesuai Kebutuhan Hidup Layak. Bukan 200 persen, bukan gaji menteri, bukan fasilitas dinas. 

    Hanya ingin definisi “layak” tidak dipotong faktor alpha 0,75, seolah-olah hidup buruh boleh disunat seperempatnya demi estetika regulasi. Dalam logika kebijakan, layak itu fleksibel. Dalam logika perut, layak itu mutlak.

    Aksi dipusatkan di Patung Kuda, Monas, hingga Istana Merdeka, juga di Gedung Sate Bandung. Dua hari berturut-turut. 

    Aparat menurunkan 1.392 personel dengan slogan pengamanan humanis. Humanis versi terbaru ini inovatif, tanpa senjata api, tapi dengan derek. 

    Mobil komando buruh, mikrofon demokrasi jalanan, ditarik aparat di Jalan Medan Merdeka Selatan. Orasi terhenti. Suara buruh mendadak sunyi, bukan karena capek, tapi karena alat bicaranya disita. Demokrasi pun ikut kehilangan speaker.

    Said Iqbal, Presiden KSPI, menyebut buruh diperlakukan seperti musuh. Sulit menyalahkannya. 

    Akses ke Istana diblokade, aksi dialihkan. Pesannya jelas, silakan bicara, asal jangan terlalu dekat dengan kekuasaan. Demokrasi boleh hidup, tapi jangan parkir sembarangan.

    Pemprov DKI Jakarta lewat Gubernur Pramono Anung menegaskan UMP Rp5.729.876 adalah yang tertinggi di Indonesia. 

    Ini benar. Tapi mengatakan itu di Jakarta sama seperti bilang “kapal ini paling mewah” sambil mengabaikan fakta, lautnya sedang dihantam badai. Biaya hidup Jakarta juga tertinggi. 

    Subsidi transportasi dan pangan disiapkan sebagai bantalan sosial. Bantalan ini empuk di kalimat, keras di kenyataan. Ia menahan benturan sesaat, tapi tidak menghentikan jatuhnya daya beli.

    Pemerintah pusat menyebut aksi buruh sebagai aspirasi sah, UMP sudah sesuai regulasi, daya saing ekonomi harus dijaga. 

    Buruh diminta damai, kondusif, tidak anarkis. Buruh pun patuh. Mereka tidak membakar, tidak merusak. Mereka hanya meminta hidup layak. Ironisnya, permintaan paling sopan itu justru dianggap paling merepotkan.

    Buruh selalu diminta memahami negara, tapi negara jarang mau memahami buruh. Buruh dipaksa akrab dengan istilah makroekonomi, sementara pembuat kebijakan alergi pada daftar belanja bulanan buruh. 

    Padahal tanpa buruh, tidak ada grafik pertumbuhan, tidak ada daya saing, tidak ada “tertinggi di Indonesia”.

    Memahami jeritan buruh yang minta gaji Rp6 juta seharusnya tidak butuh gelar ekonomi. Cukup logika waras. 

    Jika seseorang bekerja penuh di kota dengan biaya hidup paling mahal, lalu masih harus berhemat untuk sekadar hidup, maka yang bermasalah bukan teriakannya, tapi sistemnya. 

    Membela buruh di titik ini bukan sikap politis, melainkan refleks kemanusiaan. Di negeri ini, refleks itu justru sering dianggap berlebihan.

    “Abangkan buruh juga, kenapa tidak demo.”

    “Bukan, saya pengangguran profesional, tak bisa demo karena tak ada organisasinya.” Ups

    (Ketua Satupena Kalbar)

  • Gegara Minta Duit Tak Diberi, Kekasih Bunuh Remaja Putri

    Gegara Minta Duit Tak Diberi, Kekasih Bunuh Remaja Putri

    Gegara Minta Duit Tak Diberi, Kekasih Bunuh Remaja Putri

  • Jokowi-Gibran Harusnya Malu Dikritik Slank

    Jokowi-Gibran Harusnya Malu Dikritik Slank

    GELORA.CO -Wapres Gibran Rakabuming Raka dan ayahnya, mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi sepatutnya merasa malu dengan peluncuran lagu baru band rock legendaris, Slank berjudul “Republik Fufufafa”.

    Demikian diungkapkan pegiat media sosial Jhon Sitorus melalui akun X pribadinya yang dikutip Selasa 30 Desember 2025.

    “Seharusnya Gibran dan Jokowi MALU ya sampai dikritik pakai lagu begini oleh band yg dulu mendukung mereka,” kata Jhon Sitorus.

    Menurut Jhon Sitorus, penyimpangan di area kekuasaan memang tak terkendali lagi. 

    “KORUPSI, SUAP l, JUDI, NARKOBA sampai merusak konstitusi,” kata Jhon Sitorus.

    “Sakau Berkuasa adl frasa yang tepat,” sambungnya.

    Lagu “Republik Fufufafa” ditulis oleh Bimo Setiawan Almachzumi alias Bimbim dan diaransemen oleh personel Slank. “Republik Fufufafa” direkam di Flat 5 Studio dan dirilis di bawah naungan Slank Records

  • Bupati Bekasi Kembali Terjerat Korupsi, Akademisi Jumlah Kekayaan Tak Menjamin Berintegritas

    Bupati Bekasi Kembali Terjerat Korupsi, Akademisi Jumlah Kekayaan Tak Menjamin Berintegritas

    GELORA.CO —- Akademisi Dr. G Moenanto Soekowati, M.I.Kom menilai kaya tidak menjamin intergritas seorang kepala daerah.

    Hal itu terbukti setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjerat Bupati Bekasi dalam kasus korupsi dugaan suap.

    Pada tahun 2025, ini KPK menangkap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan ayahnya HM Kunang karena meminta suap proyek ijon kepada seorang penguasaha bernama Sarjan.

    Pada 2018, Kabupaten Bekasi pernah diguncang peristiwa serupa. Bupati Bekasi saat itu, Neneng Hasanah Yasin, ditangkap KPK dalam OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan Meikarta.

    Antara Ade Kunang dan Neneng Hasanah Yasin merupakan dari keluarga terpandang dan terlebih kaya.

    Ade Kuswara Kunang merupakan anak dari HM Kunang yang dikenal sebagai pengusaha limbah. Sedangkan Neneng Hasanah Yasin merupakan anak juragan beras bernama H. Yasin.

    “Kasus yang melanda Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang dan sebelumnya Neneng yang juga dikenal sebagai pengusaha yang sangat sukses di Kabupaten Bekasi. Ade dengan bapaknya bisnis limbah dan Neneng bapaknya tengkulak beras,” kata Moenanto saat diwawancari pada Senin (29/12/2025).

    Menurutnya, dapat diduga, perselingkuhan antara penguasa dan penguasa di masa sebelumnya, memang menggoda Ade untuk mencoba peruntungan politik.

    Dengan menggunakan PDIP, akhirnya Ade menang bersama pasangannya, yang dikenal sebagai adik dari almarhum Eka Supria Atmaja yang juga sebagai wakilnya Neneng.

    Kekuasaan yang dibalut dengan gemerlap bisnis selama ini memang mengasyikkan, tapi selalu menjerumuskan.

    “Ditambah, adanya dugaan kuat money politic saat proses kampanye sebelumnya akhir memenangkan Pilkada,” beber dia.

    ‎Ketua dan Peneliti pada Pusat Studi Ilmu Komunikasi (PSIK) dan Pusat Kajian Komunikasi Politik Indonesia (PKKPI) mengutip ungkapan Lord Acton, kekuasaan itu cenderung korup, kekuasaan absolut dengan sendirinya sangat koruptif, sehingga tidak adanya batas antara pengusaha dan penguasa dalam melaksanakan bisnis mereka serta berbagai kegiatan kekuasaan yang merupakan perizinan usaha, maupun kewenangan menjadi celah untuk memperbesar bisnis dan kekuasaan serta pengaruhnya.

    Sehingga nyaris tidak mungkin melewati berbagai kesempatan usaha tanpa melewati tangan kekuasaan penguasa, yang disebut dengan istilah pengpeng atau penguasa sekaligus pengusaha seperti dijelaskan oleh Rizal Ramli.

    ‎”Pengusaha yang juga penguasa lebih berisiko tergoda dengan berbagai akses yang dibutuhkan untuk memudahkan bisnisnya, yang hampir di semua lini bisa ditembus,” katanya.

    ‎kata Moenanto, hal ini sekaligus menunjukkan bahwa antara kekuasaan dan dunia usaha tidak bisa disatukan karena rawan dengan berbagai penyimpangan dan penyelewengan atau abuse of power.

    Kenyamanan yang dirasakan penguasa sekaligus pengusaha seperti Ade akhirnya membuat kekuasaan absolut dan dijalankan dengan melakukan sejumlah kecurangan dan kelicikan yang memang biasa mewarnai partai politik, eksekutif, legislatif, dan lembaga yudikatif karena power tends to corrupt.

    “Kesimpulannya, yang kaya tidak menjamin berintegritas. Maka, semua masyarakat harus lebih cerdas kembali ketika memilih pemimpin daerahnya,” tandasnya.

    Sebelumnya, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel tujuh ruang kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, pada Kamis malam (18/12/2025) malam.

    Tujuh ruang kerja yang disegel oleh penyidik antirasuah tersebut meliputi ruang kerja Bupati Bekasi; ruang kerja Kepala Dinas Pemuda, Budaya, dan Olahraga beserta sekretarisnya; ruang kerja Kepala Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang beserta sekretarisnya; serta ruang kerja Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi beserta sekretarisnya.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi pada Sabtu (20/12/2025).

    Selain Bupati, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya, yaitu HM Kunang selaku ayah Bupati, dan Sarjan selaku pihak swasta.

    Diketahui, Bupati Ade dan ayahnya ditangkap bersama delapan orang lainnya dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis (18/12/2025).

    “Setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu ADK (Ade Kuswara Kunang), HMK (HM Kunang), dan SRJ (Sarjan),” kata Plt Deputi

    Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Sabtu.

    Asep mengatakan, ketiga tersangka selanjutnya menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Merah Putih KPK untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari 2026.

    Asep mengatakan, kasus suap ini bermula setelah Ade Kuswara terpilih sebagai Bupati Bekasi, menjalin komunikasi dengan Sarjan selaku pihak swasta penyedia paket proyek di lingkungan Pemkab Bekasi.

    Dari komunikasi tersebut, dalam rentang satu tahun terakhir, Bupati Ade rutin meminta ‘ijon’ paket proyek kepada Sarjan melalui perantara HM Kunang. “Total ‘ijon’ yang diberikan oleh Sarjan kepada Bupati Ade bersama-sama HM Kunang mencapai Rp9,5 miliar. Pemberian uang dilakukan dalam empat kali penyerahan melalui para perantara,” ujarnya.

    Selain aliran dana tersebut, sepanjang tahun 2025, Bupati Ade juga diduga mendapatkan penerimaan lainnya yang berasal dari sejumlah pihak dengan total mencapai Rp4,7 miliar. Dalam operasi senyap ini, KPK mengamankan barang bukti di rumah Bupati Ade berupa uang tunai senilai Rp200 juta

  • Terungkap! Ini Kelompok Ritual Zikir di Candi Siwa Prambanan yang Viral di Medsos

    Terungkap! Ini Kelompok Ritual Zikir di Candi Siwa Prambanan yang Viral di Medsos

    GELORA.CO  – Video aktivitas doa dan zikir yang dilakukan sekelompok orang berbaju putih di pelataran Candi Siwa, kompleks Candi Prambanan, Sleman, DI Yogyakarta viral di media sosial. 

    Berdasarkan pendataan petugas, kelompok tersebut berasal dari Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Mereka diduga merupakan penganut aliran kepercayaan atau kejawen. 

    General Manager PT Taman Wisata Candi (TWC) Candi Prambanan, Ratno Timur mengatakan, mereka mengaku kepada petugas pernah melakukan ritual serupa di lokasi lain, termasuk di Bali.

    Pihak pengelola menegaskan bahwa Candi Prambanan memiliki regulasi ketat terkait aktivitas keagamaan. Sesuai aturan, kegiatan peribadatan di area tersebut diprioritaskan untuk umat Hindu. 

    “Kami meminta mereka untuk segera pergi karena tidak diperbolehkan melakukan kegiatan selain peribadatan umat Hindu di sini,” katanya, Senin (29/12/2025).

    Ratno Timur mengungkapkan, peristiwa tersebut terjadi pada 25 Desember 2025 sekitar pukul 11.00 WIB. Kelompok tersebut terdiri atas 12 orang yang masuk sebagai pengunjung biasa dengan membeli tiket resmi.

    “Mereka masuk seperti pengunjung biasa, namun kemudian melakukan aktivitas ritual di sisi utara Candi Siwa tanpa izin. Petugas keamanan bersama Polisi Khusus (Polsus) BPK Wilayah X segera mengamankan mereka,” ujar Ratno Timur.

    Dia mengatakan, jajarannya sedang berkoordinasi dengan BPK Wilayah X dan pihak kementerian terkait sanksi yang akan dijatuhkan kepada kelompok tersebut.

    “Terkait sanksi, kami sedang mengkaji bersama BPK Wilayah X dan pihak kementerian, karena ini menyangkut wilayah Zona 1 Cagar Budaya,” kata Ratno.

    Peristiwa tersebut memicu beragam reaksi netizen karena dilakukan di area yang merupakan tempat peribadatan umat Hindu.

    Atas ketidaknyamanan yang muncul akibat video viral tersebut, PT TWC selaku pengelola menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, khususnya umat Hindu.

    Saat ini, manajemen PT TWC tengah melakukan koordinasi intensif dengan Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah X Yogyakarta untuk meningkatkan pengawasan di area halaman utama candi. 

    Evaluasi keamanan akan dilakukan guna memastikan perilaku wisatawan di situs cagar budaya tetap sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. 

    Pihak pengelola mengimbau seluruh wisatawan untuk menghormati kesucian situs cagar budaya dan menaati aturan yang ada demi menjaga kelestarian serta harmoni antarumat beragama di Indonesia

  • Aksi Demonstrasi Buruh di Jakarta Hari Ini Sepi, Said Iqbal Sebut Strategi Tunggu Respons Pemerintah

    Aksi Demonstrasi Buruh di Jakarta Hari Ini Sepi, Said Iqbal Sebut Strategi Tunggu Respons Pemerintah

    GELORA.CO  – Sejumlah buruh dari berbagai serikat menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, menolak besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026, Senin (29/12/2025).

    Meski jumlah peserta lebih sedikit dibanding aksi sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan hal itu bagian dari strategi untuk memancing respons pemerintah.

    “Hari ini memang kami datang dengan jumlah yang lebih sedikit untuk menunggu apakah pemerintah membuka ruang negosiasi atas tuntutan buruh,” kata Said di lokasi aksi. 

    Ia menambahkan, pembatasan massa dimaksudkan agar pemerintah mau berkomunikasi sebelum aksi skala lebih besar digelar berikutnya.

    Said juga menyesalkan pembatasan ke depan Istana Merdeka, yang semula direncanakan sebagai titik utama aksi. 

    “Istana tidak seharusnya menjadi tempat yang tertutup bagi rakyatnya. Istana dan DPR adalah rumah rakyat untuk menyampaikan aspirasi, baik buruh, petani, nelayan, guru, maupun mahasiswa,” keluh Said Iqbal.

    Sejauh ini, tambah dia, komunikasi antara KSPI dan Presiden Prabowo Subianto sesungguhnya terjalin baik. 

    Buruh kemudian berharap pemerintah dapat merespons tuntutan mereka melalui jalur dialog. 

    Adapun besaran UMP Jakarta 2026 yang dinilai masih lebih rendah dibandingkan upah minimum di daerah penyangga seperti Bekasi dan Karawang. 

    “Apakah masuk akal pabrik panci di Karawang upahnya lebih tinggi dengan buruh atau pekerja yang bekerja di gedung-gedung pencakar langit ini? Standard Chartered, Bank Mandiri, Bank BNI, kantor-kantor pusat perminyakan, upahnya lebih rendah dari pabrik panci di Karawang,” tanya Said Iqbal yang heran.

    UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5.729.876 dinilai belum mencerminkan kebutuhan hidup layak yakni Rp 5.898.511 dan lebih rendah dibandingkan upah minimum di daerah penyangga seperti Bekasi dan Karawang. 

    Said menilai pemberian insentif transportasi, layanan kesehatan, dan air bersih oleh Pemprov DKI Jakarta tidak dapat dijadikan dasar penentuan upah.

    “Insentif itu tidak berlaku bagi seluruh buruh dan jumlahnya terbatas karena bergantung anggaran APBD,” ujarnya.

    Lebih lanjut, ia berharap pemerintah merespons tuntutan mereka melalui jalur dialog konstruktif sebelum aksi lanjutan digelar