Xcloud.id

Author: Gelora.co

  • Jemaah Panik Rudal Nyasar Meledak di Area Masjid Nabawi, Ini Kata KBRI Riyadh

    Jemaah Panik Rudal Nyasar Meledak di Area Masjid Nabawi, Ini Kata KBRI Riyadh

    GELORA.CO – Suara ledakan yang disebut terjadi di sekitar Masjid Nabawi, Madinah, Kamis (11/9/2025) dini hari, masih menyisakan tanda tanya. Hingga Sabtu (13/9/2025), pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh mengaku belum menerima informasi resmi dari otoritas Arab Saudi.

    Pelaksana Fungsi Pensosbud KBRI Riyadh, Mahendra, menegaskan tidak ada satu pun media lokal Saudi yang memberitakan peristiwa tersebut. Ia memastikan hingga saat ini belum ada informasi valid terkait isu ledakan di kota suci itu.

    “Tidak ada satu pun media di sini membahas hal itu. Namun biar saya cek lebih lanjut ya,” kata Mahendra saat dikonfirmasi Inilah.com, Sabtu (13/9/2025).

    “Belum ada pemberitaan yang valid dari media Saudi. Informasinya demikian,” tambahnya melalui pesan WhatsApp.

    Ledakan dan Spekulasi di Media Sosial

    Kabar suara ledakan di Madinah semula beredar luas di media sosial. 

    Sebagian warganet menduga cahaya tersebut berasal dari rudal yang dicegat sistem pertahanan udara Arab Saudi. Namun otoritas Al Haramain meminta publik menahan diri dan tidak berspekulasi.

    “Kami mengetahui adanya insiden di dekat Masjid Nabawi sekitar pukul 05.43 kemarin pagi, di mana terdengar suara ledakan dan beberapa visual terekam. Kami meminta semua pihak menahan diri dari spekulasi dan menunggu informasi resmi dari sumber berwenang,” tulis akun Inside the Haramain di X.

    Video amatir yang beredar luas di media sosial memperlihatkan cahaya melesat di langit dengan suara dentuman keras sekitar pukul 05.43 waktu setempat. Peristiwa itu bertepatan dengan salat subuh di Masjid Nabawi.

    Beberapa saksi mata menyebut sempat melihat objek mirip rudal melintas di atas kota suci. Seorang jamaah di Masjid Al Shohada mengatakan, “Setelah salat subuh terdengar suara ledakan besar. Keluar masjid saya melihat serpihan jatuh di dekat area ibadah.”

    Seorang lainnya yang berada di atap Masjid Nabawi juga mengaku mendengar dentuman keras. 

    “Alhamdulillah, semua aman. Kami selamat,” ujarnya dikutip dari Siasat Daily.

    Dugaan Keterkaitan dengan Konflik Yaman–Israel

    Meski belum ada keterangan resmi, sejumlah netizen mengaitkan insiden ini dengan ketegangan terbaru di kawasan. Sehari sebelumnya, militer Israel mengaku mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman usai melakukan serangan udara di Sanaa dan Jawf.

    “Mungkin sebuah misil diluncurkan dari Yaman ke Israel, dan Arab Saudi mencegatnya,” tulis seorang warganet.

    Namun hingga kini, pemerintah Arab Saudi masih bungkam, dan KBRI Riyadh menegaskan belum ada konfirmasi resmi yang bisa dijadikan rujukan.

  • Gawat! Dana Umat Rp700 Miliar di Bank Syariah Diduga Disalahgunakan

    Gawat! Dana Umat Rp700 Miliar di Bank Syariah Diduga Disalahgunakan

    GELORA.CO – Heboh dana umat Rp700 Miliar diduga disalahgunakan ke perusahaan data center.

    Uang itu digunakan untuk pembiayaan sebuah perusahaan data center. Pembayaran cicilan pertama perusahaan tersebut, langsung macet. 

    Akibatnya, rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing financing (NPF) bank syariah itu langsung membengkak. Adapun presiden direktur dari perusahaan data center itu berinisial SUH. 

    SUH sendiri, bersama seorang petinggi perusahaan data center yang sama, kini menjadi CEO dari perusahaan baru data center MD atau M. Perusahaan itu berencana membangun 3.000 rak server di Jababeka. 

    Diduga perusahaan data center yang memperoleh dana dari bank syariah, melakukan perubahan merek atau integrasi usaha dengan M. 

    Pimpinan bank syariah yang dikonfirmasi wartawan kala itu menjelaskan, bahwa kenaikan NPF pada bank akibat dari total outstanding pembiayaan yang menurun.

    “Karena adanya pelunasan angsuran nasabah serta adanya repositioning segmentasi pembiayaan, yang awalnya didominasi oleh segmen korporasi kini berubah menjadi segmen retail dan konsumer,” ujarnya.

    Perihal pembiayaan terhadap perusahaan data center yang macet, hal itu saat ini tengah dalam proses penyelesaian melalui lelang jaminan.

    Adapun pimpinan bank yang sama, saat dikonfirmasi kembali guna menanyakan perkembangan persoalan itu, pada Rabu, 10 September 2025, disebut tak bisa diwawancarai karena sedang ada pertemuan.

  • Mahfud MD Prediksi Bakal Ada Reshuffle Kabinet Lagi di Oktober

    Mahfud MD Prediksi Bakal Ada Reshuffle Kabinet Lagi di Oktober

    GELORA.CO – Eks Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Mahfud MD, memberi apresiasi atas langkah Presiden Prabowo Subianto yang merombak Kabinet Merah Putih usai gelombang demonstrasi besar akhir Agustus 2025.

    Salah satu keputusan paling menonjol adalah pergantian Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dengan Purbaya Yudhi Sadewa.

    Menurut Mahfud, keputusan tersebut menunjukkan respons cepat pemerintah terhadap keresahan masyarakat.

    “Mantap, dua jempol,” ujar Mahfud sembari mengacungkan jempol saat hadir di siniar Curhat Bang Denny Sumargoyang tayang Kamis, 11 September 2025.

    Mahfud menjelaskan, kerusuhan yang terjadi kala itu merupakan akumulasi ketidakpuasan rakyat akibat aspirasi yang tak terjawab.

    Ia menilai penanganan situasi pascademonstrasi harus dilakukan dalam dua tahap: langkah cepat (quick win) untuk meredakan keadaan, serta langkah jangka menengah hingga panjang yang lebih mendasar.

    “Langkah pertama, apapun caranya keadaan harus segera normal. Itu dilakukan Presiden Prabowo dengan memerintahkan Polri dan TNI bergerak. Hasilnya, situasi cepat mereda,” ucap Guru Besar Hukum Tata Negara itu.

    Setelah stabil, lanjut Mahfud, Presiden mengambil langkah lanjutan dengan melakukan reshuffle.

    “Kita semua memang mendorong reshuffle, karena ada pejabat yang tidak profesional, bermasalah secara politik, bahkan terindikasi pelanggaran hukum. Jadi menurut saya langkah ini tepat,” katanya.

    Meski demikian, Mahfud menilai perombakan ini belum akhir. Ia memprediksi pada Oktober 2025 akan ada reshuffle lagi karena masih ada pejabat yang dinilai belum memenuhi syarat kompetensi dan integritas.

    Selain soal kabinet, Mahfud juga menyoroti rencana pemerintah untuk mempercepat reformasi politik, termasuk revisi UU Pemilu, UU DPR, serta penyelesaian RUU Perampasan Aset yang sudah mangkrak sejak 2015.

    “Awalnya RUU Perampasan Aset dijadwalkan 2026, tapi sekarang ditargetkan rampung tahun ini. Itu bagus, karena sejak 2018 draftnya sudah selesai tapi DPR tak kunjung membahas,” ujarnya.

    Dalam percakapan itu, Denny Sumargo menilai demonstrasi yang sempat memanas justru membawa hasil positif. Mahfud pun sepakat, menegaskan pentingnya ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi.

    “Ada protes, ada yang menanggapi, negara berjalan. Sekarang demonstrasi sudah kembali normal,” tutup Mahfud.***

  • Viral Susi Pudjiastuti Kendarai Mobil Pikap Minta Rokok Sebatang, Netizen Auto Kaget: Merakyat

    Viral Susi Pudjiastuti Kendarai Mobil Pikap Minta Rokok Sebatang, Netizen Auto Kaget: Merakyat

    GELORA.CO  – Viral video mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti mengendarai mobil pikap. Menariknya, saat berpapasan dan disapa warga dengan santai dia minta rokok sebatang.

    Kejadian ini menjadi perhatian warganet setelah dibagikan akun Instagram @seatizenzmedia. “Bu Susi dengan santuynya meminta sebatang rokok kepada warga sekitar, merakyat ya,” tulis akun tersebut dalam keterangan video.

    “Punya Korek tapi gak punya Rokok,” kata sang admin dalam caption video dengan nada bercanda.

    Dalam video tampak sang perekam menyapa Susi Pudjiastuti yang sedang mengendarai mobil pikap warna putih. “Bu mau ke mana?” katanya.

    “Mau ke Cileutik, mau berenang,” ujar Susi menjawab sapaan warga.

    Namun, yang bikin kaget Susi tiba-tiba meminta rokok sebatang ke warga tersebut. “Ada punya rokok Kak. Sm***. Aku punya korek,” kata Susi sambil tertawa lepas.

    Warga tersebut menjawab rokoknya habis. Lalu, menanyakan kepada rekannya yang ada di mobil apakah ada rokok atau tidak.

    Akhirnya rekannya tersebut turun dari mobil dan memberikan rokok kepada Susi. Tidak disebutkan kapan dan di mana peristiwa itu terjadi.

    Video tersebut menyita perhatian warganet. Mereka salut dengan keakraban dan kesederhanaan Susi Pudjiatuti walaupun dikenal sebagai seorang pengusaha dan mantan pejabat tapi mau menyapa warga. 

    “Merakyat,” ujar @vivo***.

    “Sulit dipercaya dia minta rokok padahal dia punya helikopter,” kata @hmd**.

    “Keren Bu mending minta rokok biar akrab daripada minta duit anggaran,” ujar @fjp***.

    “Bjir ex menteri naik pick up,” kata @wali***.

    “Sehat2x ya Bu,” ujar @arab***.

    “Buu malah nyetir naik pick up pakai kipas angin mini lagi,” @sabri***.

    Diketahui, perempuan kelahiran 15 Januari 1965 ini merupakan seorang pengusaha Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia periode 2014–2019. Dia merupakan pemilik PT ASI Pudjiastuti Marine Product, sebuah perusahaan ekspor hasil laut, dan PT ASI Pudjiastuti Aviation, yang mengoperasikan maskapai penerbangan Susi Air.

  • MAKI Desak KPK Segera Umumkan Tersangka Kasus Kuota Haji: Pokoknya Minggu Depan

    MAKI Desak KPK Segera Umumkan Tersangka Kasus Kuota Haji: Pokoknya Minggu Depan

    GELORA.CO  – Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengumumkan tersangka kasus dugaan korupsi penentuan kuota haji. Boyamin bahkan siap mengajukan praperadilan jika KPK tidak segera mengumumkan tersangka kasus tersebut. 

    “Ya pokoknya minggu depan, kalau nggak umumkan tersangka, dua minggu lagi saya buat praperadilan gitu ya,” kata Boyamin, dikutip Sabtu (13/9/2025). 

    Boyamin menilai, bukan hal yang sulit bagi lembaga antirasuah mengungkap praktik korupsi dalam perkara yang dimaksud. 

    “Ini kan sebenarnya hanya pungli dasarnya kan, gampang pembuktiannya segala macam,” ujarnya. 

    Sebelumnya, KPK meningkatkan perkara dugaan korupsi penentuan kuota haji ke tahap penyidikan.

    “Bahwa terkait dengan perkara haji, KPK telah menaikkan status penyelidikan terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024 ke tahap penyidikan,” ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Sabtu (9/8/2025).

    Asep menjelaskan, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan menandakan bahwa KPK telah menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi.

    “Sehingga disimpulkan untuk dilakukan penyidikan,” ucap Asep

  • Viral, Ledakan Keras dan Penampakan Benda Mirip Rudal Dekat Masjid Nabawi Madinah

    Viral, Ledakan Keras dan Penampakan Benda Mirip Rudal Dekat Masjid Nabawi Madinah

    GELORA.CO  – Warga Kota Madinah, Arab Saudi, dikejutkan dengan suara ledakan keras disertai penampakan bola api di udara seperti rudal, Jumat (12/9/2025) pagi. 

    Beberapa saksi yang berada di sekitar Masjid Nabawi mendengar dengan jelas suara ledakan keras. Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 05.43 waktu setempat. 

    Suara ledakan keras diikuti dengan penampakan aktivitas di udara. Meski demikian tidak ada laporan kerusakan maupun korban luka di sekitar masjid suci kedua bagi umat Islam tersebut.

    Beberapa video yang beredar di media sosial menunjukkan benda yang tampak seperti proyektil melintas di udara kota suci tersebut.

    Hingga Sabtu (13/9/2025) belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Pertahanan Arab Saudi atau otoritas sipil.

    Pihak berwenang setempat mengimbau masyarakat untuk menghindari spekulasi dan menunggu informasi terverifikasi dari sumber resmi. 

    Petugas keamanan juga terlihat meningkatkan patroli di sekitar Masjid Nabawi setelah kejadian tersebut. Namun salat Jumat dan mobilitas pengunjung tetap berjalan normal tanpa ada pembatasan

  • Ngeri! Laporan PBB Ungkap Warga Korea Utara Nonton Drama Korea Dihukum Mati

    Ngeri! Laporan PBB Ungkap Warga Korea Utara Nonton Drama Korea Dihukum Mati

    GELORA.CO – Laporan Kantor Hak Asasi Manusia (HAM) PBB mengungkap, otoritas Korea Utara (Korut) menghukum mati warganya yang membagikan film, drama, atau lagu-lagu Korea Selatan.

    Dalam laporan yang dirilis Jumat (12/9/2025), Kantor HAM PBB menyebutkan tekanan pemerintahan Kim Jong Un meningkat sejak 10 tahun terakhir sehingga warganya mengalami penderitaan dan ketakutan.

    “Tidak ada penduduk lain yang berada di bawah pembatasan seperti itu di dunia saat ini,” bunyi laporan Kantor HAM PBB, seperti dikutip dari Al Jazeera.

    PBB mengumpulkan data berdasarkan wawancara kepada lebih dari 300 saksi dan korban yang melarikan diri dari Korut.

    “Untuk menutup mata dan telinga rakyat, mereka meningkatkan tindakan keras. Ini adalah bentuk kendali yang bertujuan untuk menghapus tanda-tanda ketidakpuasan atau keluhan sekecil apa pun,” kata seorang warga Korut, sebagaimana terdokumentasikan dalam laporan.

    James Heenan, kepala Kantor HAM PBB untuk Korea Utara, mengatakan jumlah eksekusi untuk kejahatan biasa maupun politik meningkat sejak pembatasan pandemi Covid-19.

    Sejumlah orang yang tidak disebutkan jumlahnya dieksekusi mati berdasarkan undang-undang baru. Hukuman mati dijatuhkan kepada mereka yang mendistribusikan serial televisi asing, termasuk drama Korea Selatan, termasuk yang menontonnya.

    Dalam menjalankan aturan ini, pemerintah menerapkan sistem pengawasan massal menggunakan teknologi. Dengan penggunaan teknologi itu, setiap warga berada di bawah pemantauan ketat dalam aktivitas mereka sejak 10 tahun terakhir

  • Ferry Irwandi Heran TNI Temukan Dugaan Pidana Lain: Siapa yang Saya Sakiti?

    Ferry Irwandi Heran TNI Temukan Dugaan Pidana Lain: Siapa yang Saya Sakiti?

    GELORA.CO  – CEO Malaka Project Ferry Irwandi mengaku heran dengan TNI yang mengungkapkan dugaan pidana yang dilakukannya. Diketahui, pihak TNI mengaku menemukan dugaan tindak pidana lain yang dilakukan Ferry Irwandi.

    Ferry heran, apa yang telah dilakukannya sehingga disebut-sebut menimbulkan ancaman serius.

    “Dibilang ada tindakan ancaman serius, apa yang saya ancam ya?” kata Ferry dalam diskusi yang ditayangkan di kanal Imparsial di YouTube, dikutip Sabtu (13/9/2025).

    Dia menyinggung soal Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang telah berbicara terkait kasusnya. Yusril sebelumnya menyebut, polemik antara Ferry Irwandi dengan TNI sebaiknya dianggap sudah selesai.

    “Sampai seorang Pak Yusril Ihza Mahendra sudah ngomong, Pak Mahfud sudah ngomong, semua sudah ngomong, sudah lah ini. Mereka (TNI) masih berpikir kami menemukan tindak pidana lebih serius, setelah kemarin mentok,” ujar Ferry.

    Ferry juga mengaku tidak tahu siapa yang telah disakiti olehnya. “Mereka ini kenapa? Siapa yang saya sakiti,” katanya.

    Sebelumnya, TNI memandang ada pernyataan Ferry di ruang publik yang diduga berisi upaya provokatif.

    “Intinya, ada dugaan pernyataannya di ruang publik, baik melalui media sosial maupun wawancara, yang berisi upaya-upaya provokatif, fitnah, kebencian, serta disinformasi yang dimanipulasi dengan framing untuk menciptakan persepsi dan citra negatif,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen Freddy Ardianzah saat dihubungi, Rabu (10/9/2025).

    Dia menambahkan, perbuatan yang dilakukan Ferry tidak hanya mendiskreditkan TNI, tetapi juga meresahkan masyarakat. Hal itu dianggap bisa mengadu domba masyarakat dengan aparat.

    “Berpotensi memecah belah persatuan, mengadu domba antara masyarakat dengan aparat, maupun antara aparat TNI dengan Polri,” ujarnya

  • Jokowi Tanggapi Santai Ijazah Gibran Digugat, Bawa-bawa Nama Jan Ethes

    Jokowi Tanggapi Santai Ijazah Gibran Digugat, Bawa-bawa Nama Jan Ethes

    GELORA.CO – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi dengan santai gugatan terkait ijazah putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, persoalan ini seakan melanjutkan tuduhan serupa yang pernah diarahkan kepadanya.

    Diketahui, ijazah Gibran Rakabuming dari Orchid Park Secondary School, Singapura, tengah digugat seorang pengacara bernama Subhan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kasus ini sontak memicu perhatian publik karena menyeret nama Wapres ke ranah hukum.

    Menanggapi hal itu, Jokowi justru melempar pernyataan bernada ringan.

    “Ijazah Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Jan Ethes (cucu Jokowi) dimasalahkan. Ya apa pun ikuti proses hukum yang ada, semua kita layani,” ujarnya, Jumat (12/9/2025).

     

    Jokowi tidak menutup kemungkinan ada sosok berpengaruh di balik rangkaian tuduhan ijazah palsu yang menyasar dirinya dan keluarganya. Dia menilai isu ini sengaja dipelihara sejak lama.

    “Ini kan tidak hanya sehari dua hari, sudah empat tahun yang lalu. Kalau yang napasnya panjang, kalau nggak ada yang memback-up nggak mungkin,” kata Jokowi.

    Pernyataan tersebut menimbulkan spekulasi baru mengenai siapa pihak yang dimaksud mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

    Jokowi kemudian menjelaskan bahwa dirinya yang memilih sekolah untuk Gibran di luar negeri. Menurutnya, Orchid Park Secondary School dipilih agar putra sulungnya bisa belajar mandiri sejak muda.

    “Saya yang mencarikan sekolah untuk Gibran di Singapura,” kata Jokowi.

    Dia menambahkan, keputusan itu semata untuk memberikan pengalaman berbeda dan menantang bagi Gibran.

    Meski kasus ini sedang ramai diperbincangkan, Jokowi menegaskan semua proses hukum tetap akan dijalani sesuai aturan yang berlaku. Dia juga memastikan keluarganya siap menghadapi dinamika hukum apa pun

  • Kapolri Listyo Sigit Dinilai Tersandera Jabatan, Panda Nababan: Dia Nikmati, Ikut Bermain

    Kapolri Listyo Sigit Dinilai Tersandera Jabatan, Panda Nababan: Dia Nikmati, Ikut Bermain

    GELORA.CO –  Politikus senior PDI Perjuangan (PDI), Panda Nababan, melayangkan kritik tajam terhadap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

    Menurutnya, saat ini Listyo Sigit seakan tersandera dengan jabatannya yang sudah empat tahun diembannya. 

    Ia menilai dalam tradisi kepolisian, jarang ada jabatan tertinggi tersebut yang menjabat lebih dari lima tahun. 

    Biasanya masa jabatan itu hanya berkisar dua sampai empat tahun demi menjaga kesegaran institusi. 

    Akan tetapi, Listyo Sigit sampai sekarang tak kunjung ‘lengser keprabon’. 

    Hal ini dinilai Panda karena Listyo Sigit menikmati jabatannya secara sadar. 

    “Sudah periodenya, sudah waktunya gitu loh. Tetapi karena dia ikut bermain, dia nikmati, dia ombang-ambingkan, dia enggak ada keputusan. Sebenarnya kalau jujur, kalau normal, “Pak saya sudah 5 tahun pak, tradisi selama ini paling lama 4 tahun di Polri. Hampir tidak pernah ada 5 tahun,” ujar Panda seperti dikutip dari YouTube Keadilan TV yang tayang pada Kamis (11/9/2025). 

    Semestinya, Listyo Sigit mengambil langkah berani dengan menyampaikan langsung kepada Presiden Prabowo bahwa masa baktinya telah selesai. 

    Tindakan itu dinilai sikap normal sebagai bentuk penyegaran di tubuh Polri. 

    “Situasi itu menyandera dia, keadaan itu menyandera dia sehingga dia tidak bisa mengambil satu keputusan yang drastis. Apa itu keputusan yang drastis? Besok pagi dia menghadap presiden, “Pak, saya berhenti”. Kasih kesempatan kepada junior-juniornya banyak jenderal polisi yang jago-jago. Yang punya kredibilitas tinggi,” jelasnya. 

    Singgung Prabowo

    Selain mengkritik Listyo Sigit, Panda juga menyinggung peran Presiden Prabowo. 

    Sebenarnya, Prabowo juga bisa saja meminta Listyo Sigit untuk mundur. 

    Namun, ia mempertanyakan apakah Prabowo memiliki nyali dan wibawa politik untuk memutuskan itu. 

    “Di belakang layar, Prabowo bisa panggil Sigit, “udah lah Sigit mundur aja kau”. Bisa dia, tapi punya nyali enggak untuk melakukan itu? Ada wibawa enggak? Ada tingkat kesadaran Pak Prabowo ke situ enggak? Kok dibiarin terus ini,” lanjutnya.  

    Panda mengingatkan bahwa jika seorang Kapolri terlalu lama menjabat, maka berisiko kehilangan kepekaan dalam merespons persoalan.

    “Kalau terlampau lama pasti tidak sensitif lagi, tidak peka. Maka diatur periodenya tiap 4 tahun, tiap 5 tahun, untuk tetap segar menghadapi persoalan, itu hal yang wajar, ini mau dilanggar,” pungkasnya.