Xcloud.id

Author: Gelora.co

  • Viral! Mobil Brio Dikejar Massa Aksi Usai Terobos Demo, Malah Tabrak Motor di Pejompongan

    Viral! Mobil Brio Dikejar Massa Aksi Usai Terobos Demo, Malah Tabrak Motor di Pejompongan

    GELORA.CO –  Sebuah mobil Brio berwarna putih menabrak pengendara motor di jalan Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (25/8). Mobil yang berjalan dari arah Slipi menuju Pejompongan itu mencoba menerobos massa aksi 25 Agustus. 

    Detik-detik insiden tabrakan itu terekam dalam sebuah video viral yang diunggah akun @info_ciledug. Menurut keterangan, pengendara mobil yang merupakan seorang wanita sudah diperingatkan untuk tidak melintas. 

    Namun pengemudi tetap memaksa melintas hingga menyulut emosi massa. Dalam video terlihat massa yang kesal mulai mengejar mobil tersebut hingga menendang dan memukul mobil menggunakan kayu.

    Pengendara yang panik kemudian memacu mobil dengan kecepatan tinggi. Nahas, mobil tersebut menabrak pengendara motor hingga terpental. 

    “Beruntung pengendara mobil berhasil diamankan warga dan selamat dari amukan massa,” tulis @info_ciledug. 

    Aksi perusakan mobil ini dikecam oleh sejumlah netizen didalam kolom komentar. Mereka menilai, sebagai sesama warga sipil, sebaiknya tidak melakukan perusakan. Perusakan tersebut hanya akan memperburuk citra massa aksi.

    “Seharusnya incernya plat anggota DPR aja, jangan plat sipil,” kata fatur_rah******. 

    “Kenapa ya kalau mobil biasa gini tuh pendemo jangan ngerusuh sampai bikin panik yang nyetir dong. Fokus apa yang didemo aja sih, bukan malah hancurin kendaraan orang. Ya Allah,” ungkap @ich****.

    “Yang begini niy.. Mencederai perjuangan orang-orang yang murni sadar untuk berdemo,” tulis @crescent*****.

  • Publik Pertanyakan Jasa Letkol Teddy sehingga Terima Tanda Kehormatan dari Prabowo

    Publik Pertanyakan Jasa Letkol Teddy sehingga Terima Tanda Kehormatan dari Prabowo

    GELORA.CO – Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya menerima Bintang Mahaputera Utama dari Presiden Prabowo Subianto dalam acara penganugerahan tanda kehormatan Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8). Teddy termasuk ke dalam 141 tokoh nasional yang mendapat penghargaan tersebut.

    Dalam prosesi itu, Presiden Prabowo mengalungkan selempang tanda kehormatan ke bahu Teddy. Penghargaan diberikan karena dinilai berjasa luar biasa dalam bidang pemerintahan dan pelayanan publik. 

    “Beliau dikenal sebagai sosok penuh disiplin, tegas, dan loyal, aktif memastikan koordinasi lintas kementerian dan lembaga berjalan cepat, serta efisien,” demikian pembacaan tanda jasa oleh pembawa acara.

    Namun, pemberian Tanda Jasa dan dan Tanda Kehormatan dari Presiden Prabowo kepada Seskab Teddy Indra Wijaya menimbulkan beragam spekulasi publik. Pasalnya, publik mempertanyakan apa jasa Teddy Indra Wijaya terhadap bangsa dan negara, sehingga mendapatkan tanda penghormatan.

    Sebagian masyarakat menganggap keputusan itu sarat muatan politis, sementara pemerintah menilai pemberian penghargaan dilakukan berdasarkan jasa dan kontribusi terhadap negara.

    Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai dinamika semacam ini merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi. Ia meyakini, pemerintah mempunyai pertimbangan yang matang, sehingga sebanyak 141 tokoh menerima tanda kehormatan dari negara.

    “Tentu pemerintah punya penilaian sendiri untuk memberikan bintang tanda jasa semacam itu. Pasti yang dapat bintang tanda kehormatan itu adalah mereka yang dinilai sudah berjasa, berkontribusi untuk bangsa dan negara. Itu ukuran pemerintah. Meski harus diakui, kadang publik punya ukuran tersendiri yang mungkin berbeda dengan pemerintah, ini perkara biasa dalam demokrasi,” kata Adi Prayitno kepada JawaPos.com, Senin (25/8).

    Adi menambahkan, polemik pemberian tanda kehormatan sejatinya bukan fenomena baru di Indonesia. Hal itu pernah terjadi saat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanda penghormatan ke Fadli Zon dan Fahri Hamzah.

    “Dari dulu, pemberian bintang tanda kehormatan selalu saja memunculkan tanda tanya publik. Itu alamiah dalam demokrasi. Misalnya, ketika Fahri Hamzah dan Fadli Zon dapat penghargaan semacam ini, publik kritis dan heboh. Atas dasar apa pemberian tanda kehormatan ini,” jelasnya.

    Menurutnya, perbedaan persepsi antara pemerintah dan publik merupakan bagian dari iklim demokrasi yang sehat. Bahkan, kritik publik dianggap sah sebagai kontrol sosial agar kebijakan yang diambil tidak terlepas dari perhatian rakyat. 

    “Bahkan dalam banyak hal, pemberian bintang kehormatan ke Fadli Zon dan Fahri dinilai sebagai upaya membungkam suara kritis ke Jokowi. Begitulah dalam demokrasi, pasti muncul tuduhan ini dan itu,” urai Adi.

    Kendati demikian, Adi menegaskan pemerintah tentu memiliki standar dan ukuran tersendiri yang menjadi dasar keputusan penganugerahan tanda jasa. Ia menyebut, kriteria tersebut tidak selalu bisa dipahami masyarakat luas, sehingga menimbulkan spekulasi. 

    “Tapi yang jelas pemerintah punya ukuran dan standar untuk berikan tanda jasa. Itu hak mereka yang berwenang,” pungkasnya.

  • Demo di DPR Ricuh, Ratusan Demonstran Ditangkap Polda Metro dan Diminta Jalan Jongkok

    Demo di DPR Ricuh, Ratusan Demonstran Ditangkap Polda Metro dan Diminta Jalan Jongkok

    GELORA.CO – Sejumlah orang yang terlibat dalam aksi demonstrasi di depan Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Senin (25/8/2025) malam, diamankan polisi dan dibawa ke Polda Metro Jaya.

    Aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang berlangsung hingga malam hari tersebut sempat menyebar ke beberapa titik.

    Pantauan Warta Kota di Polda Metro Jaya, Senin pukul 21.45 WIB, para demonstran yang ditangkap dibawa menggunakan mobil taktis Resmob Polda Metro Jaya.

    Sesampainya di Polda Metro Jaya, para demonstran berjalan jongkok serta berbaris untuk dilakukan pemeriksaan.

    Mereka dikumpulkan di pelataran Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

    Para demonstran dibagi dalam beberapa kelompok, untuk dilakukan pendataan dan pemeriksaan awal.

    Beberapa kelompok yang terlihat, antara lain remaja yang mengenakan kaos hitam.

    Lalu ada kelompok pelajar yang mengenakan seragam sekolah putih dan abu-abu, serta sejumlah pria dewasa. 

    Di sisi lain sejumlah orang tua juga datang ke Polda Metro untuk mencari anak mereka.

    Bahkan ada istri yan g mencari suaminya.

    “Isi data dirinya, nama, alamat, hari dan waktu penangkapan,” ujar salah satu penyidik kepada demonstran.

    Saat ini, para demonstran yang ditangkap tengah menjalani proses pendataan dan pemeriksaan lebih lanjut. 

    Hingga berita ini diturunkan, jumlah pasti peserta yang ditangkap sedang didata,

    Selain itu tindak lanjut terhadap status mereka, juga masih belum dapat dipastikan.

    Berkumpul di Kawasan Slipi

    Sebelumnya Kawasan Slipi, Palmerah, Jakarta Barat dipadati oleh demonstran atau massa aksi yang sebelumnya berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Senin (25/8/2025).

    Sampai Senin malam pukul 21.34 WIB, ratusan demonstran bertahan dengan menguasai kawasan Slipi, Jakarta Barat.

    Sementara aparat kepolisian tidak berani mendekat.

    Pantauan WartaKotalive.com, Senin malam, massa aksi terus berdatangan.

    Mereka semakin ramai dan bertahan di pos polisi Slipi yang sudah rusak massa.

    Bahkan video tron, pos polisi, hingga CCTV yang ada di lokasi juga dirusak massa.

    Tidak ada aparat kepolisian di lokasi tersebut.

    Sekira pukul 21.10 WIB, pihak kepolisian dari Satuan Brimob menggunakan satu mobik taktis dan 10 sepeda motor berboncengan tiba di lokasi.

    Massa aksi sempat ingin melakukan perlawanan, namun aparat kepolisiam sudah lebih dahulu menembakkan gas air mata.

    Massa aksi kemudian membubarkan diri ke arah Petamburan, Jakarta Barat.

    Baca juga: Aksi Demo Makin Brutal di Slipi, Pos Polisi Dirusak, Tenda Dibakar, Lalu Lintas Terganggu

    Beberapa menit kemudian, setelah gas air mata hilang dan polisi pergi, massa kembali datang ke jalanan.

    “Ayo woi, keluar lagi, keluar,” teriak salah seorang demonstran.

    Massa kemudian berusaha menuju ke Pos Polisi Pejompongan.

    Mereka ingin merusak dan membakarnya, karena kesal dengan aparat kepolisian.

    Aksi massa kemudian dihalau lagi dengan tembakan gas air mata.

    Namun dibalas oleh pendemo dengan tembakan kembang api.

    Massa kemuduan melakukan pembakaran sejumlah bahan material di tengah jalan baik dari arah Semanggi-Grogol maupun sebaliknya.

    “Revolusi, revolusi, revolusi,” teriak massa secara kompak. 

    Sebelumnya, Hendra saksi mata di kolong tol Slipi-Palmerah, Jakarta Barat melihat keberingasan massa aksi merusak fasilitas di pos polisi, Senin (25/8/2025).

    Ia melihat aksi unjuk rasa hari ini sama seperti tahun 2019 karena pendemo bentrok dengam pihak kepolisian di kolong tol Slipi.

    “Tapi pos polisi belum dibakar, baru tenda-tenda saja yang dibakar sama massa,” kata Hendra, Senin.

    Ricuh

    Awalnya ratusan pelajar, masyarakat sipil, hingga ojek online melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senayan Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025).

    Pantauan Wartakotalive.com para pengunjuk rasa terus berdatangan sejak Senin siang.

    Mereka sempat melempari botol dan memukul mobil polisi yang melintas.

    Penyebabnya mereka melihat rekan mereka yakni sejumlah pelajar yang ikut demonstrasi diamankan polisi.

    Rekan mereka itu berada di dalam mobil Polres Jakarta Pusat.

    Karenanya para pengunjuk rasa tidak terima atas kelakuan polisi yang membawa rekan mereka.

    Namun aksi massa yang menyerang mobil polisi berhasil ditahan dan kendaraan meninggalkan lokasi.

    Sebelumnya, sebanyak 1.250 personel gabungan dari Polri, TNI dan Pemda DKI dikerahkan untuk mengamankan kegiatan aksi yang berlangsung di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025).

    Pengamanan dilakukan dengan pendekatan persuasif dan humanis.

    Bahkan petugas tidak melibatkan penggunaan senjata api saat bertugas.

    Hal ini disampaikan langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, Senin (25/8/2025).

    “Kami ingin memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. Pengamanan ini dilakukan untuk menjaga kelancaran penyampaian aspirasi publik,” ujar Susatyo.

    Menurut Susatyo pihak kepolisian juga mengimbau agar seluruh peserta aksi menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat, seperti membakar ban, merusak fasilitas umum, atau menutup akses lalu lintas.

    “Silakan menyampaikan pendapat, tetapi tetap dalam koridor hukum dan ketertiban. Kami hadir untuk memastikan semuanya berjalan dengan aman dan kondusif,” ungkapnya. 

    Baca juga: Demo di DPR Berujung Ricuh, Commuter Line Tetap Normal dengan Pengamanan Ketat

    Terkait lalu lintas, polisi akan melakukan pengaturan secara situasional menyesuaikan kondisi di lapangan.

    Masyarakat diimbau untuk menghindari area Gedung DPR/MPR RI selama aksi berlangsung dan disarankan menggunakan jalur alternatif.

    “Kami memohon pengertian masyarakat. Keselamatan dan kenyamanan bersama menjadi prioritas kami,” kata Susatyo.

    Lebih lanjut, ia juga mengingatkan publik untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi, terutama yang beredar di media sosial dan berpotensi memicu kegaduhan.

    “Jangan terprovokasi oleh berita negatif. Bijaklah dalam menerima informasi dan tetap jaga persatuan,” pungkasnya.

    Ringkasan Demo dan Tuntutan

    Demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada Senin (25/2/2025) dikoordinasi oleh Abdul Wahid Kaliki, Raka Abimanyu, dan Ade Pratama. 

    Aksi ini rencananya dimulai pukul 10.00 WIB, sementara akun Instagram @gejayanmemanggil menyebutkan pukul 07.00 WIB.

    Demonstran menuntut 9 hal, di antaranya penurunan Prabowo-Gibran, pembubaran Kabinet Merah-Putih dan DPR RI, serta penolakan RKUHAP.

    Mereka juga menuntut transparansi gaji dan pembatalan kenaikan gaji serta tunjangan rumah anggota DPR.

    Demo ini diikuti berbagai elemen masyarakat dan dilakukan di beberapa kota besar selain Jakarta.

    Aksi tersebut merupakan bentuk kritik terhadap pemerintahan dan DPR. 

    Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki, mengatakan ada 3 orang yang bertindak sebagai koordinator lapangan yaitu Abdul Wahid Kaliki, Raka Abimanyu, dan Ade Pratama.

    Dalam aksinya sebagian besar pengunjuk rasa dress code hitam.

    Demonstran membawa 9 tuntutan utama. 

    Mengutip siaran pers yang diunggah @gejayanmemanggil, berikut isi tuntutan demo hari ini tanggal 25 Agustus 2025:

    1.Turunkan Prabowo-Gibran 

    2.Bubarkan Kabinet Merah-Putih

    3.Bubarkan DPR RI

    4.Hentikan Proyek Penulisan Ulang Sejarah Indonesia

    5.Tangkap dan adili Fadli Zon atas penyangkalan terhadap tragedi pemerkosaan massal 1998 

    6.Tolak Rancangan Kitab Hukum Undang-Undang Anti-Pemerasan (RKHUAP)

    7.Transparansi gaji anggota DPR 

    8.Batalkan kebijakan tunjangan rumah anggota DPR

    9.Gagalkan rencana kenaikan gaji anggota DPR 

    Aksi demonstrasi tidak hanya dipusatkan di Jakarta, tetapi juga akan berlangsung di berbagai kota besar lainnya di Indonesia, seperti Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Makassar, dan sejumlah daerah lain.

    Peserta aksi tidak terbatas pada mahasiswa, melainkan melibatkan berbagai elemen masyarakat yang memiliki tujuan sama, yaitu menyuarakan kritik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran dan mendesak perbaikan kondisi bangsa ke depan.

     Isu kenaikan gaji anggota DPR RI mencuat usai Sidang Tahunan MPR pada 15 Agustus 2025.

    Namun, isu kenaikan gaji tersebut dibantah oleh Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir.

    Menurutnya, yang mengalami perubahan yaitu tunjangan perumahan.

    Ini karena anggota DPR tidak lagi difasilitasi rumah dinas, sehingga akan diganti dengan tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan.

    Isi tuntutan demo hari ini tanggal 25 Agustus 2025, mencerminkan keresahan publik terhadap berbagai kebijakan pemerintah dan DPR yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.

    Massa aksi menuntut pembatalan kenaikan tunjangan dan gaji anggota DPR hingga transparansi pengelolaan keuangan negara.

  • Ngaku Diperas Anak Buah Rp10 Miliar

    Ngaku Diperas Anak Buah Rp10 Miliar

    GELORA.CO – Pengusaha tambang asal Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Ong Chandra (ROC), tersangka kasus dugaa pemberian suap Izin Usaha Pertambangan (IUP), mengaku diperas anak buahnya bernama Sugeng untuk narkoba sebesar Rp10 miliar.

    Peristiwa itu terjadi ketika KPK menggelar jumpa pers terkait penahanan Rudy Ong. Dengan mengenakan kacamata, rompi oranye, dan tangan terborgol, Rudy digiring petugas masuk ke ruang konferensi pers.

    Saat juru bicara KPK, Budi Prasetyo hendak mempersilakan Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu memaparkan konstruksi perkara, Rudy tiba-tiba menyela dan bersuara lantang.

    Di hadapan awak media, Rudy menyebut kasus yang menjeratnya sudah terjadi delapan tahun lalu. Ia juga menuding Sugeng, anak buahnya, telah memeras dirinya untuk kebutuhan narkoba serta mengancam melaporkan kasus suap itu ke KPK.

    “Perkara saya 8 tahun, ya, itu pegawai saya Sugeng namanya orang sana. Memeras saya atas nama KPK,” teriak Rudy saat baru masuk ke ruang konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (25/8/2025).

    “Narkoba Rp10 miliar,” tambahnya singkat, sebelum petugas KPK berusaha menenangkannya dan membawanya keluar dari ruang konferensi pers.

    Pernyataan serupa kembali ia lontarkan ketika hendak masuk ke mobil tahanan.

    “8 tahun. Jadi pegawai saya, Sugeng itu memeras saya untuk narkoba Rp10 miliar. Terus lapor ke KPK justru saya yang kena,” ucapnya berulang kali.

    Dalam perkara ini, KPK menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan IUP di Kaltim tahun anggaran 2013–2018. Pihak penerima ialah Ketua Kadin Kaltim, Dayang Donna Walfiaries Tania (DDW), serta ayahnya yang juga eks Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak (AFI). Namun, status tersangka Awang Faroek gugur karena telah meninggal dunia.

    Adapun pihak pemberi adalah Rudy Ong Chandra, yang lebih dulu ditahan sejak Jumat (22/8/2025) setelah dijemput paksa karena kerap mangkir dari pemeriksaan. Meski begitu, pengumuman resmi penahanan baru disampaikan hari ini. Hingga kini, Dayang Donna belum ditahan.

    Kasus ini bermula pada Juni 2014 ketika Rudy memberikan kuasa kepada Sugeng, seorang makelar dari Samarinda, untuk mengurus perpanjangan enam izin tambang eksplorasi miliknya. Namun, pada Agustus 2014, proses itu dilanjutkan oleh kolega Sugeng, Iwan Chandra (IC).

    Rudy dan Iwan kemudian menemui Gubernur Kaltim saat itu, Awang Faroek Ishak, di rumah dinasnya untuk membicarakan nasib enam IUP yang terhambat. Sebagai biaya pengurusan, Rudy mengirimkan Rp3 miliar, termasuk fee untuk Iwan. Uang itu kemudian diserahkan kepada Amrullah, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim.

    Pada Januari 2015, Iwan menyerahkan permohonan resmi perpanjangan enam IUP atas nama PT Sepiak Jaya Kaltim, PT Cahaya Bara Kaltim, PT Bunga Jadi Lestari, dan PT Anugerah Pancaran Bulan ke Badan Perizinan dan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kaltim. Sebagai pelicin, ia menyerahkan Rp150 juta kepada Markus Taruk Allo, Kepala Seksi Pengusahaan Dinas ESDM Kaltim, serta Rp50 juta kepada Amrullah.

    Tak lama kemudian, Amrullah dihubungi oleh Dayang Donna untuk menanyakan perkembangan perpanjangan izin milik Rudy. Melalui perantara Sugeng, Rudy lalu bernegosiasi dengan Dayang Donna. Awalnya, Iwan menawarkan Rp1,5 miliar, tetapi Dayang Donna menolak dan meminta Rp3,5 miliar.

    Permintaan itu dipenuhi. Pada Februari 2015, berlangsung pertemuan di sebuah hotel di Samarinda antara Rudy dan Dayang Donna. Dalam pertemuan itu, Iwan menyerahkan Rp3 miliar dalam pecahan dolar Singapura, sementara Sugeng memberikan tambahan Rp500 juta, juga dalam pecahan dolar Singapura.

    Sebagai imbalannya, Rudy menerima enam Surat Keputusan perpanjangan IUP dari Dayang Donna yang dikirimkan melalui babysitternya, Imas Julia (IJ).

    “Permintaan tersebut dipenuhi. Selanjutnya terjadi pertemuan di salah satu hotel di Samarinda antara saudara ROC dan saudari DDW, dimana Sdr. IC diminta untuk mengantarkan amplop berisi uang sejumlah Rp3 miliar dalam pecahan dollar Singapura, bersamaan saudara ROC memerintahkan Saudara SUG memberikan uang Rp500 juta dalam pecahan dollar Singapura kepada Saudari DDW. Setelah terjadi transaksi tersebut, saudara ROC melalui Saudara IC menerima dokumen berisi SK 6 IUP dari Saudari DDW yang diantarkan oleh Saudari IJ selaku babysitter Saudari DDW,” jelas Asep.

    Atas perbuatannya, Rudy Ong Chandra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b, atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

  • Sosok Dwi Hartono Otak Pembunuhan Kacab BRI, Motivator Dekat dengan Pejabat

    Sosok Dwi Hartono Otak Pembunuhan Kacab BRI, Motivator Dekat dengan Pejabat

    GELORA.CO –  Terkuak siapa otak dari pembunuhan Kepala Cabang Pembantu (KCP) sebuah bank BUMN, Mohamad Ilham Pradipta (37).

    Sosok otak pembunuhan Ilham Pradipta adalah crazy rich Rimbo Bujang, Jambi, Dwi Hartono alias DH.

    Dwi Hartono alias DH berhasil ditangkap polisi bersama dengan pelaku lainnya YJ dan AA pada Sabtu (23/8/2025) sekira pukul 20.15 WIB di daerah Jawa Tengah.

    Di tempat yang berbeda, polisi juga berhasil menangkap pelaku lain yakni C, di daerah Pantai Indah Kapuk (PIK), Kota Jakarta Utara pada Minggu (24/8/2025) sekira pukul 15.30 WIB.

    Polisi telah menetapkan empat orang aktor intelektual penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang bank BUMN tersebut sebagai tersangka.

    Sosok Dwi Hartono

    Dwi Hartono dikenal dengan nama Instagram Klan Hartono.

    Ia dikenal sebagai crazy rich di Rimbo Bujang, Jambi.

    Dwi Hartono dikenal sebagai motivator dan pengusaha, tak heran jika ia sering membagikan beasiswa untuk anak-anak kurang mampu.

    Dwi Hartono juga pernah memberikan beasiswa ke korban pemerkosaan yang kasusnya ditangani oleh Hotman Paris.

    Beredar kabar Dwi Hartono memiliki sebuah rumah mewah di kawasan Kompleks Perumahan Kota Wisata, tepatnya di Jalan San Fransisco, Blok Q1 No. 8 dan 9.

    Rumah tersebut berada di pinggir jalan yang menjadi akses utama.

    Dwi Hartono pernah viral beberapa tahun silam karena mampu membeli helikopter.

    Pada tahun 2021, Dwi Hartono sempat menceritakan jejak karirnya yang jatuh bangun.

    “Sembilan tahun yang lalu saya tak punya apa-apa. Tidak punya rumah, mobil bahkan usaha,” kata Dwi Hartono Minggu (10/10/2021) lalu dikutip dari Tribun Jambi.

    Dwi mengaku bahwa mengawali usaha dia mencoba peruntungan dengan membuka rental PS2 di Semarang.

    Tak berhasil di sana, dia mencoba membuka usaha kuliner seperti membuka warteg hingga warung lesehan ayam penyet.

    Namun usahanya bangkrut, orang tuanya pun lepas tangan.

    Tapi bagi Dwi Hartono, modal itu penting tapi harus dibarengi dengan niat yang kuat.

    “Kebanyakan orang menganggap tanpa modal tidak bisa jalan, salah itu mas, modal itu nomor sekian niatnya yang paling penting” ujarnya.

    Kemudian Dwi Hartono mengatakan pernah menggarap proyek reklamasi dengan keuntungan Rp2000.

    Meski keuntungan tersebut hanya dua ribu rupiah, itu dikalikan sekian banyak kubik.

    “1 juta kubik kali 2, Rp 2 Miliar” kata Dwi Hartono.

    Kemudian dari situ, Dwi mengaku dia baru bisa membayar utang-utangnya saat itu.

    Sosok Dwi Hartono dikenal memiliki kedekatan dengan sejumlah pejabat.

    Di akun Instagram @klanhartono, ia kerap mengunggah aktivitas harian yang menampilkan dirinya sebagai pria sukses, dermawan, serta dekat dengan sejumlah tokoh nasional.

    Di platform tersebut, terlihat unggahan-unggahan Hartono bersama pejabat publik dan tokoh penting, seperti:

    Sandiaga Uno, dalam acara buka puasa bersama pada Maret 2025.

    Budiman Sudjatmiko, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Kabinet Prabowo-Gibran.

    Mayjen TNI H. Iwan Setiawan dan Mayjen Herwin Suparjo, petinggi TNI yang sempat berinteraksi langsung dengan Hartono dalam forum-forum resmi.

    Tak hanya itu, Hartono juga beberapa kali menjadi pembicara seminar bertema wirausaha dan pendidikan, salah satunya mewakili Guruku.com, platform bimbingan belajar daring yang ia dirikan.

    Popularitas Dwi Hartono sempat melambung ketika pada tahun 2024 ia memberikan beasiswa penuh kepada korban rudapaksa di Lampung Utara.

    Aksinya itu membuat namanya dielu-elukan, bahkan mendapat pujian langsung dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea.

    Kala itu, Hartono menyatakan siap membiayai pendidikan korban hingga jenjang S2 yang membuat publik menilai dirinya sebagai pengusaha muda berhati emas.

    Namun kini, sosok yang dikenal “sosial” dan aktif membantu sesama itu justru dituding sebagai salah satu dalang pembunuhan sadis yang menewaskan seorang pejabat bank negara.

    Dikenal Hangat dan Romantis, Sosok Istri Turut Disorot

    Seiring mencuatnya kasus ini, kehidupan pribadi Hartono juga menjadi bahan perbincangan.

    Netizen menyoroti kemesraannya dengan sang istri, Andreana, yang sering muncul di akun media sosial Hartono.

    Berbeda dari suaminya, akun Instagram Andreana kini dikunci (privat), namun diketahui ia berprofesi sebagai pengusaha fashion dan aksesoris wanita.

    Ia aktif menjalankan toko online dan membagikan konten penjualan di akun bisnisnya.

    Namun, seiring dengan penangkapan suaminya, akun tersebut ramai dikunjungi netizen yang ingin tahu lebih dalam kehidupan pribadi keluarga Hartono.

    DH jadi Otak Pembunuhan Ilham Pradipta

    Kepala cabang bank BUMN, Ilham Pradipta diculik oleh empat eksekutor, yaitu AT, RS, RAH, dan RW alias Eras, pada Rabu, 20 Agustus 2025.

    Aksi penculikan terekam CCTV dan terjadi di area parkir supermarket Pasar Rebo, Jakarta Timur.

    Keesokan paginya, jasad Ilham ditemukan tewas dengan tangan dan kaki terikat serta mata tertutup lakban, di area persawahan Desa Nagasari, Bekasi, Jawa Barat.

    Mohamad Ilham Pradipta merupakan Kepala Cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

    Ia tinggal di Jalan Rimba, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.

    Kondisi Ilham saat ditemukan yakni tangan dan kakinya terikat. Ilham juga masih mengenakan pakaian yang sama seperti saat ia diculik.

    Polisi telah mengamankan empat orang terkait dengan kematian Ilham Pradipta.

    “Baru empat orang yang diamankan,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Dicky Fertoffan Bachriel.

    Keempatnya berinisial AT, RAH, RS, dan RW.

    Mereka hanya berperan sebagai penculik Ilham Pradipta, bukan eksekutor pembunuhan.

    “Eksekutornya lagi dikejar, lagi lari,” kata perwira Polri lulusan Akdemi Kepolisian tahun 2006 ini.

    Polisi kemudian berhasil mengamankan DH, YJ, dan AA, yang ditangkap di jalan raya daerah Solo, Jawa Tengah, pada Sabtu (23/8/2025) sekitar pukul 20.15 WIB.

    Sementara itu, satu aktor intelektual lainnya di balik kasus ini, pria berinisial C, baru ditangkap Minggu (24/8/2025) sore  sekira pukul 15.30 WIB di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara.

    Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim membenarkan penangkapan ini.

    “Benar (sudah ditangkap empat orang),” ucap Abdul Rahim saat dikonfirmasi, Minggu (24/8/2025).

    Saat ini, keempat tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif untuk pendalaman kasus.

    Abdul memastikan keempat tersangka tersebut adalah aktor utama dalam kasus penculikan dan pembunuhan MIP.

    Dengan penangkapan ini, maka tersangka yang diringkus polisi dalam kasus pembunuhan MIP ada delapan orang.

  • Satriya Arta Kumbara Bisa Jadi WNI Lagi Lewat Naturalisasi, Syaratnya?

    Satriya Arta Kumbara Bisa Jadi WNI Lagi Lewat Naturalisasi, Syaratnya?

    GELORA.CO – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum menegaskan status WNI Satriya Arta Kumbara, eks marinir yang jadi tentara bayaran di Rusia dan berperang melawan Ukraina telah hilang. Hal itu dia paparkan saat menjawab pertanyaan anggota Komisi XIII saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait RUU Pengesahan Perjanjian Indonesia-Rusia tentang Ekstradisi.

    Direktur Jenderal AHU Kemenkum, Widodo, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Mabes TNI untuk memastikan bahwa Satriya tak lagi dinas di TNI.

    “Kami kemarin sudah berkoordinasi dengan Kadispenal, dari Mabes TNI. Pada pokoknya karena beliau melakukan suatu tindakan, pertama yang bersangkutan desersi, kemudian berkali-kali dipanggil pidana militer tidak datang-datang, akhirnya inabsensia, diberi hukuman,” kata Widodo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/8).

    “Kemudian hukuman itu dipertegas lagi dalam pidana militernya, akhirnya dikeluarkan dari kedinasan Tentara Nasional Indonesia,” sambungnya.

    Widodo mengatakan, setelah tak lagi berdinas di TNI, otomatis Satriya berstatus sebagai warga sipil. Pada saat Satriya bergabung dengan tentara Rusia, berdasarkan Undang-undang Kewarganegaraan, status WNI Satriya otomatis hilang.

    Widodo juga menegaskan bahwa sebagai mantan prajurit, seharusnya Satriya paham akan konsekuensi apabila bergabung dengan dinas militer negara lain.

    “Seharusnya dia sadar karena dia menandatangani perjanjian sebagai tentara bayaran atau kombatan bayaran, dan seharusnya seorang tentara sudah tahu betul kalau dia mendukung salah satu itu akan kehilangan statusnya,” tuturnya.

    Widodo mengatakan secara yuridis, Satriya bisa kembali jadi WNI dengan memenuhi persyaratan dalam aturan yang berlaku, yakni melalui proses naturalisasi.

    Adapun proses naturalisasi itu dimohonkan seorang warga negara asing yang ingin menjadi WNI, dengan syarat harus tinggal di Indonesia selama 5 tahun atau 10 tahun berturut-turut.

    “Yang bersangkutan (Satriya) tentu ketika ingin kembali akan mengikuti prosedur naturalisasi murni yaitu harus 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun (tinggal di Indonesia),” ungkap Widodo.

    Selain syarat tinggal di Indonesia dalam jangka waktu tertentu selama bertahun-tahun, Satriya juga harus diakui terlebih dahulu sebagai warga negara Rusia.

    “Dengan catatan membawa dokumen sebagai warga negara asing. Harusnya mereka ketika di sana, dia menjadi warga negara di negara di tempat negara itu dibelanya,” pungkasnya.

    Tanggapan Dubes Rusia soal Satriya Jadi Tentara Bayaran

    Sebelumnya, Duta Besar Rusia untuk RI Sergei Tolchenov mengaku tidak tahu keberadaan Satriya sebagai tentara bayaran yang berperang dengan Rusia.

    “Tentang hal ini, saya hanya baca lewat media di Indonesia. Secara resmi saya menyampaikan bahwa Kedutaan Besar Rusia di Jakarta atau Kedutaan Besar Rusia di luar negeri tidak membuka pendaftaran (bagi warga negara asing) pasukan bersenjata Rusia. Jadi ketika saya mengetahui berita ini, saya bertanya kepada Atase Militer kami dan dia menyatakan tidak tahu soal informasi ini. Kami tidak tahu,” kata Tolchenov dalam press briefing di Kediaman Duta Besar Rusia, Kuningan, Jakarta, Rabu (20/6).

    Ia tak mengetahui aturan warga Indonesia untuk bergabung dinas militer negara lain akan kehilangan kewargenaraan. Ia menilai, apabila Satriya memang melakukan pelanggaran, itu menjadi tanggung jawabnya sendiri.

    “Dan sepertinya inilah yang dilakukan oleh (Satriya) orang ini. Tapi konsekuensi ditanggung sendiri, karena ada banyak negara yang melarang warga negaranya menandatangani kontrak dengan pasukan bersenjata asing. Contohnya negara seperti Australia, Selandia Baru, dan banyak negara lain melarang hal ini,” tuturnya.

  • Permohonan Pratama Arhan Ceraikan Azizah Salsha Dikabulkan, PA Tigaraksa Ungkap Alasannya

    Permohonan Pratama Arhan Ceraikan Azizah Salsha Dikabulkan, PA Tigaraksa Ungkap Alasannya

    GELORA.CO –  Setelah dua tahun menikah, pesepak bola Timnas Indonesia, Pratama Arhan menggugat cerai istrinya, Azizah Salsha.

    Kabar keretakan rumah tangga pasangan yang menikah pada 20 Agustus 2023 di Tokyo, Jepang, itu kini ramai diperbincangkan publik.

    Kini, rumah tangga Pratama Arhan dan Azizah Salsha resmi diputus cerai oleh Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Senin (25/8/2025).

    Proses perceraian antara Pratama Arhan an Azizah Salsha itu hanya dalam dua kali persidangan.

    Humas PA Tigaraksa, M. Sholahudin, menjelaskan terkait dasar hukum yang memungkinkan proses kilat tersebut.

    Sholahudin mengatakan, alasan utama dari cepatnya proses ini adalah karena putusan dijatuhkan secara verstek.

    Putusan verstek ialah putusan yang dijatuhkan majelis hakim tanpa kehadiran pihak tergugat.

    “Prosesnya cepat karena diputus secara verstek. Yang namanya verstek, tergugat (Azizah Salsha) tidak pernah datang. Iya, tidak pernah datang sejak awal,” ujar M. Sholahudin kepada awak media, Senin (25/8/2025), dikutip dari Kompas.com.

    Ia menerangkan, tindakan majelis hakim ini sudah sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, yaitu Pasal 125 Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

    Aturan ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara bila pihak tergugat tidak hadir di persidangan setelah dipanggil secara resmi.

    “Itu kan kawan-kawan sudah tahu semuanya. Pasal 125 HIR, kalau tidak dihadiri salah satu pihak bisa diputus verstek,” tegasnya.

    Dengan absennya pihak tergugat, maka sejumlah tahapan persidangan yang normalnya memakan waktu, seperti mediasi lanjutan, jawab-jawab, serta pembuktian dari pihak tergugat, tidak perlu dilalui.

    Kendati demikian, Sholahudin mengatakan, walaupun gugatan cerai talak Arhan telah dikabulkan, putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap.

    Pihak Azizah Salsha masih memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan perlawanan atas putusan verstek tersebut.

    Proses perceraian baru dinyatakan sah sepenuhnya setelah Arhan mengucapkan ikrar talak.

    “Kalau cerai talak, nanti ada pengucapan ikrar. Itu salah satunya baru dia diizinkan cerai talak. Jadi belum, masih ada waktu 14 hari ke depan untuk menentukan,” ujarnya. 

    Dengan demikian, Pratama Arhan masih memiliki waktu 14 hari untuk melaksanakan ikrar talak sesuai ketentuan yang berlaku. 

    “Kalau tidak mengajukan perlawanan nanti akan ada berkekuatan hukum tetap,” terang Sholahudin.

  • Duh, Fasilitas SUGBK Rusak dan Jadi Sasaran Vandalisme Imbas Demo 25 Agustus

    Duh, Fasilitas SUGBK Rusak dan Jadi Sasaran Vandalisme Imbas Demo 25 Agustus

    GELORA.CO  – Sejumlah fasilitas umum dilaporkan rusak dan menjadi sasaran vandalisme imbas demo 25 Agustus di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (25/8/2025). Adapun, aksi demonstrasi telah bubar dari kawasan gedung wakil rakyat sejak petang tadi. 

    Berdasarkan pantauan di Jalan Gerbang Pemuda, Jakarta Pusat, sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan, seperti tiang sejumlah rambu lalu lintas. Kemudian, fasilitas seperti halte yang ada di area Walking Around Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) juga terdampak aksi vandalisme

    Begitu juga di pintu 10 SUGBK, di mana plang pintunya dicoret-coret dengan kata-kata makian hingga gambar tak senonoh. Di bagian temboknya juga terlihat dicoret-coret dengan kata-kata tak pantas.

    Selain itu, sejumlah tanaman di area trotoar SUGBK juga terlibat rusak. Petugas SUGBK terlihat melakukan pemeriksaan terhadap tempat-tempat yang rusak imbas aksi demo anak-anak sekolah yang rusuh tersebut.

    Adapun di Jalan Gerbang Pemuda, arus lalu lintas yang sebelumnya sempat ditutup saat polisi memukul mundur massa aksi telah kembali dibuka. 

    Hanya di Jalan Gatot Subroto dan Tol Dalam Kota yang masih belum dibuka, hanya saja massa aksi sudah bubar pasca dipukul mundur petugas kepolisian

  • Tindakan UI Undang Akademikus Pro-Zionis Cederai Perjuangan Palestina

    Tindakan UI Undang Akademikus Pro-Zionis Cederai Perjuangan Palestina

    GELORA.CO – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyoroti langkah Universitas Indonesia (UI) yang sempat mengundang akademikus pro-Zionisme Prof. Peter Berkowitz dari Hoover Institution, Stanford University, dalam kegiatan Pengenalan Sistem Akademik Universitas (PSAU) Pascasarjana.

    Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, menilai kejadian itu menunjukkan menipisnya sensitivitas dan kritisisme di kalangan pimpinan perguruan tinggi.

    “Ada kecenderungan pertimbangan pragmatis dalam membuat keputusan penting di kampus. Ini fenomena yang berbahaya,” tegas Sudarnoto dalam pernyataan tertulis, Senin, 25 Agustus 2025.

    Menurutnya, kampus tidak boleh hanya dipahami sebagai tempat transfer of knowledge, tetapi juga harus menjadi pusat pendidikan karakter, membangun sensitivitas, dan kepedulian terhadap kemanusiaan.

    Sudarnoto mengapresiasi langkah UI yang telah meminta maaf atas ketidaktelitian tersebut. Namun, ia menekankan bahwa kasus ini sudah menimbulkan luka moral dan mencederai solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina.

    “Apa yang terjadi di UI ini sudah sangat mencederai rasa kemanusiaan dan kontraproduktif bagi upaya membela perjuangan kemerdekaan Palestina,” ungkapnya.

    Ia menilai insiden ini menjadi preseden buruk yang tidak boleh terulang lagi, baik oleh UI maupun lembaga akademik lain di Indonesia.

    “Jangan silau dengan kehebatan dan reputasi intelektual seseorang yang ternyata pro zionis seperti yang diundang oleh UI,” kata Sudarnoto.

    Sebelumnya, UI telah mengeluarkan permintaan maaf resmi pada Minggu, 24 Agustus 2025 atas kelalaiannya dalam mengundang Berkowitz. 

    Pihak kampus mengakui kurang cermat melakukan pemeriksaan latar belakang akademikus tersebut, dan berjanji akan lebih selektif serta sensitif di masa mendatang.

  • Hanya Tersisa Siswa SMA, Unjuk Rasa di DPR RI Berubah Jadi Tawuran

    Hanya Tersisa Siswa SMA, Unjuk Rasa di DPR RI Berubah Jadi Tawuran

    GELORA.CO  – Suasana unjuk rasa bubarkan DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat berubah menjadi situasi tawuran. 

    Suasana unjuk rasa penuntutan pembubaran DPR RI yang digelar Senin (25/8/2025) itu berubah menjadi tawuran setelah para mahasiswa pulang. 

    Pada Senin siang pukul 14.00, Polisi memukul mundur pengunjuk rasa dari depan gerbang DPR RI Senayan, Jakarta Pusat. 

    Akibatnya pada Senin sore, massa terpencar ke wilayah Palmerah, Tanah Abang, hingga Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. 

    Dilaporkan massa dari kelompok mahasiswa telah membubarkan diri sejak Senin siang, namun massa dari siswa SMA masih bertahan. 

    Bahkan dari video yang dibagikan Facebook Kompas.com, massa dari kelompok siswa SMA  hingga merangsek masuk ke rel kereta. 

    Sejumlah jalan di kawasan Jakarta yang berdekatan dengan Senayan pun ditutup lantaran massa menyebar tidak terkendali. 

    Misalnya saja terlihat massa berkumpul di Jalan Tentara Pelajar. Sehingga Jalan Tentara Pelajar ditutup karena massa yang memakai seragam SMA merusuh layaknya pelajar yang tawuran. 

    Bahkan massa terlihat membakar sesuatu di tengah jalan. 

    Laporan reporter Kompas.com Rizky Syahrial suasana unjuk rasa pembubaran DPR RI itu pun berubah layaknya tawuran. 

    Pasalnya massa membawa batu dan bambu menyerang acak siapapun. 

    Diketahui belakangan muncul seruan demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada Senin (25/8/2025).

    Seruan tersebut tersebar di media sosial baik platform X, Instagram, Tiktok, dan facebook.

    Tuntutan demonstrasi itu ialah seruan membubarkan DPR RI. Masyarakat protes lantaran DPR RI di tahun ini mendapatkan tunjangan rumah senilai Rp50 juta setiap bulannya. 

    Pengadaan tunjangan rumah untuk DPR RI ini dianggap tidak logis di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. 

    Terlebih sebelumnya Presiden RI Prabowo Subianto menyerukan efisiensi anggaran.

    Tembakan gas air mata pun dilemparkan Polisi agar massa membubarkan diri. 

    Diketahui belakangan muncul seruan demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada Senin (25/8/2025).

    Seruan tersebut tersebar di media sosial baik platform X, Instagram, Tiktok, dan facebook.

    Tuntutan demonstrasi itu ialah seruan membubarkan DPR RI. Masyarakat protes lantaran DPR RI di tahun ini mendapatkan tunjangan rumah senilai Rp50 juta setiap bulannya. 

    Pengadaan tunjangan rumah untuk DPR RI ini dianggap tidak logis di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. 

    Terlebih sebelumnya Presiden RI Prabowo Subianto menyerukan efisiensi anggaran